MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA KEMENTERIAN KEHUTANAN, REPUBLIK INDONESIA DENGAN CONSERVATION INTERNATIONAL FOUNDATION TENTANG KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM SECARA LESTARI DIINDONESIA Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dalam hal ini menunjuk Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) yang berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta (selanjutnya disebut sebagai "Ditjen PHKA") dan Conservation International Foundation berkedudukan di Crystal Drive 2011, Suite 500 Arlington, Virginia 22202 yang bekerja di Indonesia melalui Conservation International Indonesia Program (selanjutnya disebut sebagai "CI") secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK".
MEMPERTIMBANGKAN
bahwa hasil-hasil kerjasama terdahulu telah keuntungan-keuntungan cukup besar yang mendukung misi dan tugas PHKA;
memberikan
MENGINGAT persamaan perhatian dan kepentingan terhadap konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari guna mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia;
MEMPERHATIKAN hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia serta prosedur dan kebijakan Pemerintah Indonesia mengenai kerjasc:ma teknis internasional; TELAH MENYEPAKATI hal - hal sebagai berikut : Pasal 1 Tujuan Memorandum Saling Pengertian ini bertujuan untuk menyepakati kegiatan-kegiatan kerjasama antara PARA PIHAK dalam meiaksanakan konservasi keanekaragaman hayati untuk pengelolaan sumber daya alam yang lestari.
Pasal 2 Ruang Lingkup
·,
Ruang lingkup kerjasama mencakup: 1) Melakukan konservasi kawasan yang meliputi upaya konservasi pada tingkat habitat, ekosistem, dan bentang alam; 2) Melakukan konservasi keanekaragaman hayati melalui upaya konservasi konservasi ex-situ pada tingkat genetik, spesies, dan ekosistem;
in-situ dan
3) Melakukan kegiatan penelitian, survey, studi, kajian, pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan kampanye penyadartahuan konservasi; 4) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di dalam berbagai aspek pengelolaan kawasan konservasi dan konservasi keanekaragaman hayati pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
Pasal3 Lokasi Kerjasama 1) Lokasi kerjasama pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di atas adalah: Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Banten, Bali, Papua, dan Papua Barat; 2) Selain tersebut pada butir 1 di atas, CI juga berperan dalam program di sejumlah lokasi yang sudah masuk dalam skema yang mempunyai pengaturan di luar MSP ini; 3) Setiap perubahan dan penambahan iokasi kerjasama wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Kementerian Kehutanan.
Pasal4 Arahan Program dan Rencana Operasional 1) Penjelasan tentang tujuan khusus, mekanisme kerjasama, laporan dan evaluasi akan diuraikan lebih lanjut dalam Arahan Program yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini; 2) Keterangan rinci mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan MSP ini akan ditetapkan dalam Rencana Operasional yang akan disusun bersama-sama oleh kedua belah pihak dan disampaikan kepada Sekretariat Negara.
PasaiS Kontribusi Para Pihak 1) Kontribusi CI adalah: a. Memberi dukungan peningkatan kapasitas staf Ditjen PHKA dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) melalui pelatihan dan alih pengetahuan oleh tenaga ahli, teknologi dan informasi/ilmu pengetahuan yang dipersiapkan oleh CI untuk mendukung konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia; · b. Membantu UPT Ditjen PHKA di lokasi kerjasama dalam mengembangkan pangkalan data dan sistem manajemen informasi keanekaragaman hayati; c. Menyediakan peralatan dan fasilitas lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan dalam kerangka kerjasama sebagaimana tercantum dalam MSP, Arahan Program, dan Rencana Pelaksanaan Program; d. Menyediakan pendanaan minimal sebesar US$ 3.000.000 untuk pelaksanaan kegiatan selama peri ode MSP. 2) Sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, prosedur dan kebijakan yang berlaku di Republik Indonesia, Ditjen PHKA memberikan kontribusi sebagai berikut: a. Memberikan arahan dalam perencanaan dan pelaksanaan ruang lingkup kerjasama Ditjen PHKA dengan CI tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber daya Alam Secara Lestari di Indonesia; b. Memberikan dukungan fasilitas dan koordinasi dengan institusi lingkup Kementerian Kehutanan, Kementerian lain, Pemerintah Daerah, sektor swasta, dan institusi terkait lainnya; c. Menugaskan staf untuk menjadi tenaga pendamping (counterpart staff) untuk memungkinkan terlaksananya transfer pengetahuan dan keterampilan dari tenaga ahli;
d. Membantu pelaksanaan kegiatan dengan fasilitas yang tersedia di UPT Ditjen PHKA sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas UPT tersebut; e. Membantu administrasi dan proses perijinan yang diperlukan oleh CI untuk bekerja di Indonesia, termasuk perijinan bagi tenaga ahli asing CI yang ditugaskan berdasarkan MSP, Arahan Program, dan Rencana Pelaksanaan Program.
Pasal6 Status Aset Aset (perlengkapan dan peralatan) tidak bergerak yang dibutuhkan untuk keberlanjutan program PHKA setempat, yang diadakan/dibeli (aset yang dimaksud dijelaskan lebih rinci didalam Pasal 6 dari Lampiran) dalam rangka program kerjasama ini, akan menjadi milik Ditjen PHKA dan akan diserahkan setelah Memorandum Saling Pengertian ini berakhir dan tidak diperpanjang kembali.
Pasal 7 Hak Kekayaan Intelektual PARA PIHAK sepakat bahwa hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari kegiatan kerjasama ini harus menjadi milik bersama dan pengaturannya harus dituangkan dalam kesepakatan terpisah.
Pasal8 Perjanjian Transfer Material 1) Kegiatan yang melibatkan pengambilan, penggunaan, dan pemanfaatan spesimen tumbuhan, satwa, atau sumber daya genetik lain harus mengikuti ketentuan dan peraturan yang berkaitan dengan Material Transfer Agreement (MTA) yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia; · 2) Pemutusan kerjasama ini tidak akan mempengaruhi hal-hal yang terkait dengan MTA . .
Pasal9 Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional. 1) PARA PIHAK wajib mengakui Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional (selanjutnya disebut sebagai "SDGPT''), dan mengakui hak-hak pemegang SDGPT untuk mendapatkan perlindungan efektif terhadap SDGPT dari penyalahgunaan dan misapropriasi oleh PARA PIHAK; 2) SDGPT wajib dilindungi dari penyalahgunaan dan misapropriasi; 3) Setiap perolehan, apropriasi atau penggunaan SDGPT melalui cara yang tidak adil atau terlarang merupakan suatu tindakan misapropriasi. Misapropriasi juga termasuk keuntungan komersial yang berasal dari akuisisi, apropriasi, peruntukan atau pemanfaatan SDGPT ketika seorang pengguna SDGPT tersebut mengetahui atau lalai untuk mengetahui bahwa SDGPT tersebut diperoleh atau diapropriasi dengan cara yang tidak adil dan/atau kegiatan komersial lainnya yang bertentangan dengan praktik-praktik yang jujur untuk mendapatkan keuntungan secara tidak adil dari SDGPT;
4) Akses untuk pemanfaatan SDGPT wajib mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal dari Pihak yang menyediakan SDGPT tersebut yaitu negara asal dari SDGPT tersebut atau Pihak yang telah mendapatkan SDGPT tersebut; 5) Ketika kerjasama dan/atau aktivitas kolaborasi berdasarkan MSP ini memanfaatkan SDGPT untuk tujuan komersial, Pihak yang menyediakan SDGPT tersebut wajib memperoleh hak kekayaan intelektual sebagaimana mestinya dan mendapatkan pembagian keuntungan; 6) Manfaat-manfaat dari perlindungan SDGPT adalah termasuk pembagian yang adil dan setara atas manfaat-manfaat yang timbul dari penggunaan SDGPT dalam kegiatan bisnis atau industri. Pasal 10 Kerahasiaan 1) Data dan informasi yang dianggap sensitif dan rahasia oleh masing-masing pihak, yang disampaikan berdasarkan MSP ini atau yang merupakan hasil dari implementasinya, wajib secara jelas diartikan dan ditandai dan tidak boleh diungkapkan atau disampaikan kepada pihak ketiga manapun; 2) Apabila salah satu pihak ingin mengungkapkan data dan/atau informasi yang rahasia kepada pihak ketiga manapun, pi~~k yang mengungkapkan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak yang menyampaikan informasi tersebut sebelum pengungkapan informasi dilakukan; 3) CI tidak diperkenankan untuk menggunakan data yang dihasilkan dari kerjasama ini kepada pihak lain selain untuk tujuan konservasi kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari Kementerian Kehutanan; 4) Tanpa mengabaikan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, pengakhiran MSP ini tidak mempengaruhi hak-hak dan/atau kewajiban-kewajiban berdasarkan Pasal ini.
Pasal11 Publikasi Publikasi data, analisa, laporan, dan materi lain dari hasil kerjasama ini yang terkait langsung dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Direktorat Jenderal PHKA harus dibahas dan disepakati bersama kedua belah pihak, dan dipublikasikan dengan mencantumkan logo atau menyebutkan adanya kolaborasi PARA PIHAK.
Pasal 12 Pembatasan Kegiatan 1)
CI menjamin seluruh kegiatan dan personilnya harus: a. Memperhatikan, menghormati dan mentaati hukum dan peraturan perundangan serta kebijakan yang berlaku di Indonesia; b. Menghormati integritas dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. Menghormati kebiasaan, tradisi dan agama yang ada di masyarakat Republik Indonesia; d. Tidak mendukung semua gerakan separatis di Republik Indonesia; e. Tidak terlibat dalam kegiatan intelijen atau klandestin di Republik Indonesia;
f. Tidak terlibat dalam kegiatan politik di Republik Indonesia; g. Tidak terlibat dalam kegiatan komersial dan pengumpulan dana di dalam Negara Republik Indonesia; h. Tidak melakukan kegiatan penyebaran agama di Republik Indonesia; i. Tidak melakukan kegiatan di daerah konflik dan daerah sensitive perbatasan. 2)
Pelanggaran terhadap butir-butir di atas akan berakibat penarikan seluruh ijin bagi personil terkait dan penghentian MSP.
Pasal13 Penyelesaian Perselisihan Dalam hal terjadi perselisihan mengenai MSP ini PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat dengan dilandasi itikad baik serta berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menghargai, dan saling menguntungkan.
Pasal 14 Perubahan 1) MSP ini dapat diubah sewaktu-waktu melalui kesepakatan tertulis bersama oleh PARA PIHAK; 2) Perubahan akan mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan bersama oleh PARA PIHAK dan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini; 3) Pengajuan perubahan dilaksanakan 3 (tiga) bulan sebelum perbaikan atau perubahan MSP ini. Pasal15 Mulai Berlaku, Masa Berlaku dan Pengakhiran 1)
MSP ini berlaku sejak tanggal ditandatangani;
2)
MSP ini berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan pemberitahuan berdasarkan hasil evaluasi dan kesepakatan PARA PIHAK;
3)
Perpanjangan dapat diajukan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku MSP ini;
4)
Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerjasama dalam periode MSP ini, maka ketentuan tentang Rencana Pelaksanaan Program akan terus diterapkan pelaksanaannya sampai pada tahap yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan dan keberhasilan program yang telah disetujui, kecuali PARA PIHAK menentukan lain;
5)
Salah satu pihak dapat meminta untuk mengakhiri MSP ini setiap waktu dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya setidak-tidaknya 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran;
6)
Dalam hal penghentian kerjasama, pihak yang memprakarsai penghentian harus membuat Rencana Pengakhiran yang mencakup alokasi anggaran secara prorata untuk masa waktu yang tersisa guna memastikan bahwa pengalihan Rencana Kegiatan Tahunan dan Rencana Operasional secara penuh dapat berlangsung lancar.
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, telah menandatangani MSP ini. Dibuat di Jakarta pada tanggal 26 September 2014 sebanyak masing-masing 2 (dua) rangkap asli dalam versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Kedua naskah memiliki keabsahan yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan dalam penafsiran, naskah Bahasa Indonesia yang berlaku. Direktorat Jenderal . Perl~an Hutan dan Konservasi Alam i)(!menterictn Kehutanan
Signed SdJi'm1 Partono Direktur Jenderal
Conservation International Foundation
Signed Ketut Sarjana Putra Vice-President, Indonesia
LAMPI RAN
Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Kehutanan, Republik Indonesia dengan Conservation International ten tang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber daya Alam Secara lestari di Indonesia ARAHAN PROGRAM
I.
PROGRAM Untuk mewujudkan tujuan Program Kejasama ini, CI harus melaksanakan hal-hal sebagai berikut: 1) Berkoordinasi dengan Ditjen PHKA melalui Direktorat Teknis dan UPT Ditjen PHKA terkait untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatankegiatan yang secara langsung menunjang pencapaian tujuan program kerjasama; 2) Memberikan dukungan terhadap Ditjen PHKA dalam pelaksanaan tugasnya yang berkaitan dengan: a. Kegiatan konservasi kawasan meliputi upaya konservasi pada tingkat habitat, ekosistem, dan bentang alam: • Inisiatif global, regional, nasional, dan lokal dalam bidang konservasi keanekaragaman hayati, pengelolaan kawasan konservasi, jasa lingkungan, dan perubahan iklim; • Pembangunan berkelanjutan, khususnya pembangunan Kehutanan melalui KSDAH&E (Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya); . • Pengembangan pangkalan data dan sistem pengelolaan informasi bagi UPT di lokasi kerja program yang secara langsung dapat digunakan untuk mendukung pengelolaan kawasan konservasi dan konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia; b. Kegiatan konservasi keanekaragaman hayati melalui upaya konservasi in-situ dan ex-situ pada tingkat genetik, spesies, dan ekosistem; c.
Penelitian, survey, studi, kajian, pendidikan, pelatihan, penyuluhan, kampanye, dan penyadartahuan konservasi;
d. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di dalam berbagai aspek pengelolaan kawasan konservasi baik pusat maupun daerah : • Pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi guna meningkatkan manfaat langsung potensi keanekaragaman hayati dan kawasan konservasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan konservasi;
•
•
II.
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan konservasi dan konservasi keanekaragaman hayati secara efisien dan efektif; Pelibatan para pegawai Ditjen PHKA dalam penulisan publikasi dan pelaksanaan konferensi CI sesuai kebutuhan dari program.
WILAYAH KERJA DAN SUMBER DANA 1) Program CI Foundation sebagaimana tercantum dalam Memorandum Saling Pengertian ini akan dilaksanakan oleh CI Indonesia Program yang berkedudukan di Jalan Pejaten Barat No. 16 A, Kemang, Jakarta Selatan
12550 2) Lokasi Kegiatan CI Indonesia Program berada di: a. Propinsi Nangroe Aceh Darussalam b. Propinsi Sumatera Utara c. Propinsi Kepulauan Riau d. Propinsi Jawa Barat e. Propinsi Banten f. Propinsi Bali g. Propinsi Papua Barat h. Propinsi Papua
3) Keg1atan: No:
1.
I
2.
Program
Lokasi
Terrestrial Aceh Tengah (Konservasi Darat): (Nanggroe Aceh Darussalam), • Sustainable Landscapes Tapanuli Selatan Partnership (SLP) dan Mandailing Natal (Sumatera • Sustainable Utara), Banten ·Agriculture Landscapes dan Sukabumi (Jawa Barat), Partnership (SALP) • Aceh: Coffee/ Climate Mamberamo (Papua) and Communities • Gedepahala I Reforestation Project • Sustainable Mamberamo Raja Ampat, Marine (Konservasi Laut): Kaimana, Manokwari • Bentang Laut Kepala (Papua Barat), Burung • Marine Protected Area Anambas (Riau), dan Bali Governance (MPAG) • Taman Nasional Perairan Anambas
Anggaran US$
Sumber Dana Hi bah
1.500.000
US$
Hi bah
1.500.000
_j
III.
MEKANISME 1) Dalam melaksanakan kegiatan konservasi laut, CI akan melakukan penyusunan Perjanjian Teknis Kerja Sarna (PTKS) dibawah Memorandum Saling Pengertian ini yang berlaku selama periode kerjasama berlangsung, yaitu untuk tiga tahun kegiatan. PTKS akan disusun dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai payung hukum untuk program konservasi laut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini; 2) Dalam pelaksanaan kegiatan, harus disusun Rencana Pelaksanaan Program (RPP) berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini yang berlaku selama periode kerjasama berlangsung, yaitu unt!Jk tiga tahun kegiatan. Rencana Pelaksanaan Program akan disusun berdasarkan hasil identifikasi, pemantauan, dan evaluasi permasalahan serta kondisi saat ini dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata (riil) yang diperlukan oleh masing-masing kegiatan tersebut, baik fisik maupun dana. Rencana Pelaksanaan Program tersebut harus memuat tujuan yang akan dicapai dalam waktu tiga tahun, output dan outcome yang direncanakan, jenis kegiatan, dan dampak bagi konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia; 3) Rencana Pelaksanaan Program mencakup program terrestrial (konservasi darat) dan marine (konservasi laut) yang disusun dengan tenggat waktu maksimal 6 bulan sejak Memorandum Saling Pengertian ditandatangani. Rencana Pelaksanaan Program yang disusun akan disahkan oleh PARA PIHAK dan disinkronisasi dengan rencana dan strategi pembangunan, kebijakan, dan prioritas pemerintah pusat atau daerah; 4) Dalam penyusunan RPP, CI perlu melakukan konsultasi dengan Direktorat teknis lingkup Ditjen PHKA, UPT Ditjen PHKA, dan pihak lain terkait di lokasi target kegiatan. Selanjutnya, RPP perlu disampaikan dan dipresentasikan kepada Ditjen PHKA untuk memastikan bahwa program dan kegiatan-kegiatan tersebut sesuai dengan strategi pembangunan, kebijakan, dan prioritas pemerintah atau lembaga pemerintah provinsi atau lokal, serta sesuai dengan rencana-rencana pembangunan nasional dan daerah. Setelah RPP tersebut disetujui oleh Ditjen PHKA, selanjutnya RPP dikirimkan kepada Sekretariat Negara dan menjadi pedoman pelaksanaan kerjasama ini; 5) Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) disusun oleh CI dan dikonsultasikan dengan Direktorat teknis terkait lingkup Ditjen PHKA dan UPT Ditjen PHKA untuk mendapatkan persetujuan Ditjen PHKA. Rencana Kegiatan Tahunan tersebut harus dipresentasikan kepada Ditjen PHKA dan disahkan oleh Direktur Jenderal PHKA m~lalui Sekretaris Ditjen PHKA sebagai koordinator. Rencana Kegiatan Tahunan harus memuat tujuan kegiatan yang akan dicapai dalam jangka waktu satu tahun, tata waktu, keluaran yang direncanakan, jenis kegiatan, dan personil/tenaga ahli yang terlibat; 6) Dalam pelaksanaan kegiatan, CI melakukan koordinasi dengan Direktorat teknis terkait, UPT Ditjen PHKA, dan pihak ketiga terkait di daerah untuk sinergitas kegiatan setelah ada persetujuan dari Ditjen PHKA;
7) Untuk pelaksanaan lebih lanjut, Direktur Jenderal PHKA menunjuk Sekditjen PHKA sebagai koordinator, termasuk dalam penanganan permasalahan-permasalahan yang bersifat teknis bersama direktoratdirektorat dalam lingkup Ditjen PHKA terkait.
IV.
PELAPORAN
1) Laporan disusun oleh CI untuk disampaikan kepada Ditjen PHKA dan instansi terkait lainnya dalam bentuk laporan rutin dan laporan yang bersifat insidentil; 2) Bentuk laporan dan periode penyampaian laporan : a. Laporan Insidentil. Laporan disusun CI berdasarkan kasus-kasus tertentu yang memerlukan penanganan secara cepat (sesuai kebutuhan); b. Laporan Akhir disusun oleh CI setelah tiga tahun/masa kegiatan akan berakhir dan disampaikan kepada Ditjen PHKA dengan ketentuan sebagai berikut: • Laporan ini memuat output kegiatan, personil/lembaga yang terlibat, pemakaian dana, peralatan dan fasilitas yang diadakan/dipergunakan, outcome dan dampak bagi upaya konservasi satwa liar dilindungi, outreach kegiatan, hambatan, serta rekomendasi; • Laporan dibuat dalam Bahasa Indonesia untuk selanjutnya dipresentasikan di hadapan Ditjen PHKA. Setelah disetujui oleh Ditjen PHKA laporan tersebut dibuat dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris; • Laporan tersebut disampaikan kepada Ditjen PHKA sebanyak 15 eksemplar dan masing-masing 1 rangkap untuk UPT Ditjen PHKA dan instansi/lembaga terkait di daerah; c. Laporan Tahunan disusun oleh CI dan disampaikan kepada Ditjen PHKA dan UPT Ditjen PHKA terkait setelah dikonsultasikan kepada UPT PHKA terkait. Laporan antara lain memuat kegiatan yang dilaksanakan, personil/tenaga ahli yang terlibat, dana yang dimanfaatkan, peralatan yang diadakan/digunakan, permasalahan, dan hambatan serta rekomendasi untuk tindak lanjut. Laporan disampaikan kepada Ditjen PHKA sesuai peruntukkan dengan masingmasing 1 (satu) eksemplar untuk Direktorat Lingkup Ditjen PHKA, UPT Ditjen PHKA terkait, dan instansi/lembaga terkait; d. Laporan enam bulanan disusun oleh unit pelaksana CI di daerah/lapangan untuk disampaikan kepada UPT Ditjen PHKA dan unit pelaksana lapangan lainnya yang berisi hasil kegiatan, personilftenaga ahli yang terlibat, dana yang dimanfaatkan, permasalahan, dan hambatan serta rekomendasi untuk tindak lanjut.
V.
EVALUASI Evaluasi dari proyek dan program akan dilaksanakan sebagai berikut: 1) Evaluasi akan dilaksanakan secara rutin atau apabila sewaktu-waktu diperlukan; 2) Evaluasi rutin akan dilaksanakan setiap Memorandum Saling Pengertian (tiga tahun);
tahun
dan
pada
akhir
3) Evaluasi Tahunan dilaksanakan untuk memantau, mengarahkan, dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan untuk disesuaikan dengan perencanaan dan kelayakan teknis serta kebijakan pemerintah; 4) Evaluasi Akhir dilaksanakan paling lambat dimulai enam bulan sebelum Memorandum Saling Pengertian (MSP) ini berakhir dengan maksud untuk menilai dan mempertimbangkan perlu tidaknya kerjasama untuk dilanjutkan, dengan memperhatikan pencapaian tujuan, keberhasilan, dan pengaruh kegiatan kerjasama untuk mendukung konservasi kehidupan liar dan pengelolaan kawasan konservasi.
VI.
LAIN - LAIN Dalam hal bilamana Memorandum Saling Pengertian (MSP) ini berakhir dan tidak diperpanjang kembali, maka aset (perlengkapan dan peralatan) tidak bergerak yang dibutuhkan untuk keberlanjutan program PHKA setempat akan menjadi milik Ditjen PHKA sebagaimana dinyatakan pada Pasal 6. Aset tidak bergerak yang dimaksud dalam hal ini yaitu perlengkapan/peralatan tidak bergerak termasuk perlengkapan permanen yang dimiliki atau dibangun oleh Cl untuk kegiatan di bawah program kerjasama ini dan termasuk di dalam rencana kerja Cl.
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF FORESTRY,THE REPUBLIC OF INDONESIA WITH CONSERVATION INTERNATIONAL FOUNDATION ON BIODIVERSITY ANDSUSTAINABLE NATURAL RESOURCES MANAGEMENT IN INDONESIA
The Ministry of Forestry The Republic of Indonesia in this case assigning The Directorate General of the Protection of Forest and the Conservation which domiciles in Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta (hereinafter shall be referred to as "Ditjen PHKA'') and Conservation International Foundation which domiciles in Crystal Drive 2011, Suite 500 Arlington, Virginia 22202 which operates in Indonesia through the Conservation International Indonesia Program (hereinafter shall be referred to as "CI'') which collectively shall be referred to as the "PARTIES".
BY CONSIDERING the results of previous cooperation hasprovided benefits in supporting the missions and duties of PHKA. BY TAKING INTO ACCOUNT the Parties' equal attention to and interest in biodiversity conservation and sustainable natural, resources management to support sustainable developments in Indonesia. BY OBSERVING the laws and regulations of the Republic of Indonesia and the procedures and policies of the Government of the Republic of Indonesia regarding international technical cooperation. THE PARTIES have agreed under the following provisions: Article 1 Objectives This Memorandum of Understanding aims to agree upon the cooperation activities between the PARTIES in implementing biodiversity conservation for the sustainable natural resources management.
Article 2 Scope ofMOU The scope of the cooperation shall cover the following activities: 1) To implement the area conservation, including conservation efforts on habitat, ecosystem, and nature landscape levels; 2) To implement biodiversity conservation through in-situ conservation and ex-situ conservation efforts on genetic, species, and ecosystem levels; 3) To implement the activities of research, survey, study, assessment, education, training, counselling and campaign on conservation awareness;
4) Institutional and individual capacity building in various aspects of the conservation area management and biodiversity conservation at regional, national, and international levels.
Article 3 Locations of Cooperation 1) The locations for the implementation of cooperation activities as referred to in Article 2 above are: Nanggroe Aceh Darussalam, North Sumatera, Kepulauan Riau, West Jawa, Banten, Bali, Papua, and West Papua; 2) In addition toitem 1 mentioned above, Cihas also been participated on a some locationswhich have beenincluded in particular programin theschemeregu latedoutsidetheMoU; 3) Any cooperation locations changes and additions shall obtain written consents from the Ministry of Forestry.
Article 4 Program Guidelines and Operational Plan 1) A description of specific purposes, cooperation mechanism, report and evaluation is further elaborated in the Program Guidelines (Appendix), which forms an integral part of this MoU; 2) Details on the activities to be implemented based on this MoU shall be set out in an Operational Plan, which shall be prepared jointly by both parties and submitted to the State Secretary.
Article 5 Contribution of the Parties 1) The contribution of CI shall consist of: a. To support the capacity building of the staff of the Ditjen PHKA and the Technical Implementation Unit (UPT) through training and transfer of knowledge by experts, technology and information/knowledge prepared by CI to support the biodiversity conservation and natural resources management in Indonesia; b. To assist the UPT of the Ditjen PHKA at the cooperation locations in developing database and management system on biodiversity information; c. To provide office facilities and relevant office equipment as well as other necessary tools to support the implementation of activities in the framework of the cooperation as set forth in this MoU, Program Guidelines, and Program Implementation Plan; d. Make food-faith efforts to seek funding in the minimum amount of US$3,000,000 for the implementation of activities during the period of the MoU. 2) In accordance with the prevailing regulations, procedures and policies in Republic of Indonesia, the Ditjen PHKA shall provide the following contributions: a. To provide guidance in planning and implementing the scope of cooperation between the Ditjen PHKA and CIon biodiversity conservation and sustainable
t\'x
natural resources management in Indonesia; b. To provide support by facilitating the coordination of project implementation with institutions within the Ministry of Forestry, other ministries, regional governments, private sector stakeholders, and other relevant institutions; c. To assign staff as counterpart staffto enable the implementation of the transfer of knowledge and skills from experts; d. To assist in the implementation of activities by allowing the use of facilities available in the UPT of the Ditjen PHKA to the extent such use does not interfere with the implementation of duties of the UPT; e. To facilitate administrative and permits processes for CI to operate in Indonesia, including assistance to CI for obtaining expatriate staff work permits for activities within the scope of this MoU, the Program Guidelines, and the Program Implementation Plan.
Article 6 Status of Assets Immovable assets (fixtures and equipments) which are required to sustain the local PHKA program, which is procured/purchased for the purposes of this cooperation program (such assets being described in more detail in Article 6 of the Appendix), shall become the property of Ditjen PHKA and shall be returned after this MOU expires in the event that its duration is not extended.
Article 7 Intellectual Property Rights The PARTIES agree that intellectual property rights created as a result of this cooperation will jointly belong to the PARTIES and its arrangement must be set forth in a separate agreement.
Article 8 Material Transfer Agreement 1) The activities involving the collection, usage, and utilization of specimen of plants, animals, or other genetic resources shall comply with the relevant provisions and regulations on the Material Transfer Agreement (MTA) set forth by the government of the Republic of Indonesia; 2) Termination of this cooperation shall have no impact on the matters related to the MTA.
Article 9 Genetic Resources and Traditional Knowledge 1) The PARTIES mustacknowledgethevalue of GeneticResources and TraditionaiKnowledge(hereinafter referred to as SDGPT), and acknowledge the rights of SDGPT owners, to effectively protect SDGPT from any misuse and misappropriation made by any Party; 2) SDGPTmust be protectedfromanymisuse and misappropriation;
3) Any acquisition, appropriation or use of SDGPT through unfair or prohibited manner is considered a misappropriation act. Misappropriation also includes comercial benefits derived from the acquisition, appropriation, allocation or utilization of SDGPT when a user knows or should have known thatt he SDGPT was acquired or appropriated through unfair means and/or used for comercial activities contrary to honest practices that gain unfair advantage of the SDGPT; 4) Authorization to utilize SDGPT must be approved by the Party that provided the SDGPT, in this case the SDGPT's country of origin or the Party who is the original owner of the SDGPT; 5) When cooperation and/orcollaboration activities based on this MoU utilize the SDGPT for comercial gain, the Party that provided the SDGPT must share in the intelectual property rights and profits of such comercial utilization; 6) The benefits of the SDGPT protection includes the fair and equitable sharing of benefits arising from the use of SDGPT in business or industrial activity.
Article10 Confidentiality 1) The data and information considered by either Party as sensitive or confidential, disclosed under this MoU or produced as a result of the implementation of the MoU, shall be clearly defined and marked as "sensitive and/or confidential" and shall not be disclosed or communicated to any third Party; 2) If either Party intends to disclose such sensitive or confidential data to any third Party, the disclosing Party shall obtain prior written consent from the other Party prior to the disclosure of such information; 3) CI may share data generated under this cooperation with third parties only for . conservation purposes, unless CI has obtained written consent from the Ministry of Forestry to distribute such data for other purposes; 4) Without prejudice to the prevailing laws and regulations in the Republic of Indonesia, the termination of this MoU shall have no impact on the rights and/or obligations set out under this Article.
Article 11 Publication Prior to any publication of data, analysis, reports, and other materials generated under this cooperation that are directly related to the Main Job and Function (Tupoksi) of Ditjen PHKA shall be discussed and agreed by both parties and published by affixing the logos or stating the collaboration of both parties
Article 12 Limitation of Activities CI undertakes that all activities and its personnel shall: a. Consider, respect, and obey to the laws, regulation, and policy that applies in Indonesia;
~~
b. c. d. e.
Respect the integrity and sovereignty of the Republic of Indonesia; Respect the custom, tradition, and religion in the community; Not support any separatism activities in the Republic of Indonesia Not involve in any intelligence and clandestine activities in the Republic of Indonesia; f. Not involve in any political activities in the Republic of Indonesia; g. Not involve in commercial activities and domestic fundraising in the Republic of Indonesia; h. Not conduct any proselytizing activities in the Republic of Indonesia; i. Not conduct any activities within the conflict areas and other sensitive border areas; Violation of the points above will result in the withdrawal of all licenses to the personnel and the termination of this MoU.
Article13 Settlement of Disputes In the event of any dispute concerning this MoU the PARTIES agree to resolve it by deliberation and consensus based on good faith under the principle of equality, mutual respect, mutual respect and mutual benefit.
Article 14 Amendment 1) This MoU may be amended at any time by written mutual consent between the PARTIES; 2) Such amendment shall come into effect on the date as may be mutually determined by the PARTIES and shall form an integral part of this MoU; 3) Ifany Partywishes to propose an amendment to the MoU, then the proposal should be submitted 3 (three) months prior to the effective date.
Article 15 Effective Date, Period, and Termination 1) This MoU shall come into effect on the date of last signature; 2) This MoU shall be valid for 3 (three) years and may be extended by mutual consent following an evaluation of the cooperation; 3) The request for an extension may shall be submitted within 6 (six) months prior to the expiration of this MoU; 4) In the event of termination of cooperation during the period of this MoU, the provisions on the Program Implementation Plan shall continue to be enforced to the extent necessary to ensure the implementation and success of the approved program, unless the PARTIES decide otherwise; 5) Any Party may terminate this MoU at any time by providing a written notice of termination to the other Party at least 6 (six) months prior the date of intended
~~
termination; 6) In the event of termination of the cooperation, the terminating Party shall develop a termination plan, including a pro-rated budget allocation for the remaining period to ensure full and smooth transition of the Annual Action Plan and Operational Plan.
IN WITNESS WHEREOF, the authorized representatives, Memorandum of Understanding.
have signed this
Made in Jakarta on 26 September 2014 in 2 (two) original copies in Indonesian language and translated into an English version. Both versions shall have the same meaning, provided that shall there be any differences in perception and interpretation, the Indonesian language version shall prevail.
Dj.fectorate General Of Protectipn of Forest and Nature Conservation Ministry o~· Forestry
Signed S~Partono
Director General '
Conservation International Foundation
Signed Ketut Sarjana Putra Vice-President, Indonesia
APPENDIX
Memorandum of Understanding between The Ministry of Forestry, Republic of Indonesia with Conservation International Foundation on Biodiversity and Sustainable Natural Resources Management in Indonesia
PROGRAM GUIDELINES
I.
PROGRAM
To create the objectives of this Cooperation Program, CI shall implement the following actions: 1) Coordinate with the Ditjen PHKA through the relevant Technical Directorate and UPT of Ditjen PHKA to plan and implement the activities that directly support the realization of the objectives of the Cooperation Program; 2) Provide support to Ditjen PHKA in implementing its duties concerning: a. Conservation areas activities including conservation efforts on habitat, ecosystem, and nature landscape levels: • Global, regional, national, and local initiatives in biodiversity conservation, management of protected areas, environmental and climate change services; • Sustainable development, particularly Forestry development through KSDAH&E (Natural Resources Conservation and its Ecosystem); · • Development of database and information management system for UPT in the working location of the program which can be directly used to support the management of protected areas and biodiversity conservation in Indonesia; b. Biodiversity conservation activities through in-situ and ex-situ conservation efforts at the genetic, species and ecosystems levels; c. Research, survey, study, assessment, education, training, counselling, campaign and conservation awareness; d. Increase of capacity of institutions and human resources in various aspects of protected areas management in regionaland national levels: • Empowerment of communities surrounding the conservation areas in order to increase the direct benefit of biodiversity poten~i.al and conservation areas to improve the welfare of the community surrounding the conservation areas; • Increase of capacity of Human Resource (HR) in planning and managing of conservation areas and biodiversity conservation efficiently and effectively;
•
Involvement of the employees of Ditjen PHKA in the writing of publications and conferences of CI as required by the program. •r
II.
WORKING AREAS AND SOURCES OF FUNDS
1) CI Foundation Program as set forth in this MOU shall be implemented by the CI Indonesia Program which domiciled in Jalan Pejaten Barat No. 16 A, Kemang, South Jakarta 12550; 2) Location of CI Indonesia Program Activities shall be located in: a. Nanggroe Aceh Darussalam Province b. North Sumatra Province c. Riau Islands Province d. West Java Province e. Banten Province f. Bali Province g. West Papua Province h. Papua Province 3) Activities:
III.
No
Program
1.
Terrestrial: • Sustainable Landscapes Partnership (SLP} • Sustainable Agriculture Landscapes Partnership (SALP) • Aceh: Coffe~ Cbmate and Communities • Gedepahala Reforestation Project • Sustainable Mamberamo
Aceh Tengah (Nanggroe Aceh Darussalam), Tapanuli Selatan and Mandailing Natal (Sumatera Utara), Banten and Sukabumi (Jawa Barat), Mamberamo (Papua)
US$ 1,500,000
2.
Marine: • Bird's Head Seascape • Marine Protected Area Governance (MPAG) • Anambas National Marine Park
Raja Ampat, Kaimana, Manokwari (Papua Barat), Anambas (Riau), and Bali
US$ 1,500,000
Location
Budget
Source of Fund Grant
Grant
MECHANISM
1) The drafting of the the Agreement on Technical Cooperation (PTKS) under this MOU shall be valid during the period of the cooperation, i.e., for three years of activities. PTKS shall be prepared by using legal references of the Ministry
of Maritime Affairs and Fisheries with regard to marine program and the PTKS shall form an integral part of this MOU;
?)
For the implementation of activities, a Program Implementation Plan (RPP) shall be prepared under this MOU, the RPP of which shall be valid during the period of the cooperation, i.e. for three years of activities. The plan shall contain the objectives to be achieved within three years, output and outcome planned/ type of activity and the impact on biodiversity conservation and protected area management in Indonesia. The Program Implementation Plan shall be prepared based on the results of the identification, monitoring and evaluation of issues as well as the current conditions and adjusted in accordance with real needs required by any of these activities, both physical and funding wise;
3) RPP shall include terrestrial and marine programs prepared with a maximum deadline of 6 months as of the execution of the MOU. RPP which is prepared shall be executedby the PARTIES and synchronized with the plan and development strategies, policies and priorities of the central or local government; 4) In the preparation of RPP, CI shall consult with the relevant Technical Directorates within the Ditjen PHKA, UPT of the Ditjen PHKA and other Party at the target location of activities. Moreover, the plan shall be delivered and presented to the Ditjen PHKA to ensure that said programs and activities are in accordance with the development strategies, policies and priorities of the government or the provincial or local government institutions as well as the plans of national and regional development. Following the approval of RPP by the Ditjen PHKA, it shall be delivered to the State Secretary and shall serve as a guidance for the implementation of this cooperation; 5) Annual Activity Plan (RKT) shall be prepared by CI and consulted with the technical Directorates in connection with the scope of the Ditjen PHKA and UPT Ditjen PHKA to obtain an approval from the Ditjen PHKA. The RKT shall be presented to the Ditjen PHKA and executed/signedby the Ditjen PHKA through the Secretary of Ditjen PHKA as the coordinator. The RKT shall contain the objectives of activity that shall be achieved within a period of one year, the time frame, the planned output, the type of activities and personnel/experts involved; 6) In the implementation of the activities, CI shall coordinate with relevant technical Directorate, UPT Ditjen PHKA and local third Parties to synergize the activities upon receiving an approval from the Ditjen PHKA; 7) For further implementation, the Ditjen PHKA shall appoint the Secretary of Ditjen PHKA as the coordinator, including in handling technical issues together with the relevant directorates within PHKA.
IV.
REPORTING
1) The report shall be prepared by CI to be submitted to Ditjen PHKA and other relevant institutions in the form of periodical reports and incidental reports;
~~
2)
Report Format and submission period of report: a. Incidental reports. The report shall be prepared by CI based on certain cases that require immediate treatment (as necessary); b. Final Report shall be prepared by CI after three years/expiration of activity period and be submitted to the Ditjen PHKA under the following conditions: • This report shall contain the Output of activities, personnel/institutions involved, the use of funds, equipments and facilities provided/ used, outcome and impact on protected wildlife conservation, outreach activities, barriers and recommendations; • The report shall be made in Indonesian language to be presented further before the Ditjen PHKA. After the approval by the Ditjen PHKA, the report shall be made in 2 languages, i.e. Indonesian and English language; • The report shall be submitted to the Ditjen PHKA in 15 exemplars and each of which shall be submitted to UPT Ditjen PHKA and relevant agencies I institutions in the region; c. Annual Report shall be prepared by CI and submitted to the related Ditjen PHKA and UPT of Ditjen PHKA after consultation with relevant UPT PHKA. The report shall include among others the activities carried out, personnel/experts involved, the use of funds, the equipment provided/used, issues and barriers, and recommendations for follow-up. Reports shall be submitted to the appropriate addressee within the Ditjen PHKA and 1 (one) copy shall each be provided to the Directorate Within the Ditjen PHKA, relevant UPT of Ditjen PHKA and relevant agencies I institutions; d. Semester reports shall be prepared by the implementing unit of CI in the area/field to be submitted to UPT of Ditjen PHKA and other field implementation units which contain the result of activities, personnel/experts involved, the use of funds, issues and barriers, and recommendations for follow-up.
V.
EVALUATION Evaluation of the projects and the programs shall follows:
be implemented as
1)
Evaluation shall be carried out on a regular basis or at any time as necessary;
2)
Routine evaluation shall be carried out annually and at the expiration of the MoU (three years);
3)
Annual Evaluation shall be made to monitor, direct and improve the implementation of activities to be in line with the planning and technical feasibility as well as government policies;
4)
Final Evaluation shall be made no later than six months prior to the expiration of the MoU in order to assess and consider whether or not to
'~
continue the cooperation by considering the objectives achievement, success and the impact of the cooperation activities in supporting wildlife conservation and management of conservation areas.
VI.
OTHERS
In the event that the MoU expires and its duration is not extended, Immovable assets (fixtures and equipments) which are required to sustain the local PHKA program shall become the property of Ditjen PHKA as stated in the Article 6. Such Immovable property refers to property/equipment which is immovable including permanent fixtures owned or built by. CI for any activities under this collaboration and included in the CI work plan.
