PASAL 1 TUJUAN KERJASAMA

MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN ACTION CONTRE LA FAIM TENTANG PENINGKATAN STATUS GIZI MASYARAKAT DI DAERAH RAWAN GIZI

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, selanjutnya disebut "KEMKES", dan Action Cantre la Faim, selanjutnya disebut "ACF", keduanya selanjutnya secara bersama disebut "Para Pihak" . MENGINGAT bahwa ACF adalah lembaga pembangunan internasional non-pemerintah yang bersifat non sektarian, non-politik dan nirlaba. MEMPERHATIKAN kepentingan bersama untuk memperbaiki status gizi masyarakat di daerah rawan gizi. SESUAI dengan hukum dan peraturan perundang-undangan , serta kebijakan-kebijakan serta prosedur Republik Indonesia ; TELAH MENCAPAI pengertian sebagai beri kut:

PASAL 1 TUJUAN KERJASAMA

Tujuan dari MSP ini ada lah untuk mengadakan kerjasama antara Para Pihak dalam upaya bersama men ingkatkan status gizi masyarakat di daerah rawan gizi

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Para Pihak sepakat untuk bekerjasama dalam pelaksanaan program sebagai berikut: (1 ). Peningkatan status gizi masyarakat; (2). Kewaspadaan pangan dan gizi; (3) . Kegiatan tanggap darurat akibat bencana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PASAL 3 LOKASI KEGIATAN

Para Pihak sepakat untuk melaksanakan program-program pada Pasal 2 di Propinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan kebijakan dan prioritas yang ditentukan oleh Pemerintah Republi k of Indonesia.

PASAL4 MITRA KERJA

Untuk melaksanakan MSP ini: (1) . KEMKES menunjuk Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan lbu dan Anak (selanjutnya disebut sebagai "BINA GIZI DAN KIA"); (2). ACF menunjuk Perwakilan ACF di Indonesia (selanjutnya disebut "ACF Indonesia")

PASAL 5 ARAHAN PROGRAM

(1 ). ACF Indonesia bersama BINA GIZI DAN KIA menyusun Arahan Program tiga tahun yang memuat fokus program, ruang lingkup program , pembiayaan program , lokasi pelaksanaan program, mekanisme pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan publikasi serta penutup. Arahan Program merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini sebagai lampiran; (2). Semua program yang akan dilaksanakan dalam kerangka kerjasama ini harus sejalan dengan strateg i pembangunan nasional dan daerah; (3). Rincian program wajib diatur lebih lanjut dalam Rencana Keg iatan Tahunan.

PASAL 6 RENCANA KEGIATAN TAHUNAN

(1). ACF Indonesia akan menyusun dan menyampaikan Rencana Kegiatan tahunan kepada BINA GIZI DAN KIA untuk mendapat persetujuan; (2). Berdasarkan persetujuan KEMKES, ACF Indonesia dapat menyusun Rencana Kegiatan Tahunan dengan Pemerintah Daerah di lokasi kegiatan yang disepakati sebagaimana tertera dalam Pasal 3.

PASAL7 KEWAJIBAN

(1) . KEMKES wajib: a. Memfasilitasi ACF dalam pengurusan visa, ijin kerja, ijin tinggal , ijin keluar dan masuk ke Indonesia bagi maksimum 3 (tiga) tenaga kerja asing ACF beserta keluarga intinya. Pemberian izin tersebut wajib sesuai dengan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia; b. Memfasilitasi ACF dalam mendapatkan fasilitas kepabeanan dan perpajakan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku; c. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan yang tercantum dalam MSP bersama-sama dengan instansi pemerintah terkait.

2

(2). ACF akan : a. Melaksanakan program yang telah disepakati dalam MSP ini; b. Menyediakan pendanaan, peralatan dan fasilitas yang diperlukan bagi pelaksanaan program, serta menyediakan tenaga ahli asing yang memiliki keahlian yang tidak tersedia di Indonesia dalam rangka alih pengetahuan dan teknologi kepada tenaga lokal dan masyarakat sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku; c. Mengutamakan penggunaan produk-produk lokal yang ramah lingkungan bagi semua peralatan dan bahan-bahan yang akan digunakan dalam rangka pelaksanaan program; d. Menyediakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas sumberdaya manusia; e. Membatasi jumlah tenaga kerja asing sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang; f. Memiliki kantor perwakilan di wilayah DKI Jakarta; g. Mewajibkan semua tenaga kerja asing ACF memenuhi ketentuan keimigrasian di bidang perijinan dan pengawasan orang asing; h. Mendukung dan memperkuat kapasitas masyarakat dan lembaga masyarakat di pedesaan dalam mendesain dan merencanakan program/proyek; i. Menjaga citra Indonesia di mata lnternasional dan tidak mempublikasikan segala bentuk informasi yang dapat merusak nama baik Indonesia; j. Mengkoordinasikan kepada KEMKES segala bentuk publikasi tentang program gizi di Indonesia baik di dalam maupun luar negeri yang diprakarsai oleh ACF; k. Bertanggungjawab atas segala pengeluaran yang telah disetujui secara tertulis sesuai dengan prosedur akunting ACF, untuk biaya orientasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang diadakan oleh KEMKES bersama-sama dengan instansi terkait; I. Selalu berkonsultasi dan berkoordinasi dengan KEMKES dan Pemerintah Daerah dalam rangka memperlancar pelaksanaan program; m. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program oleh mitra lokal yang didanai ACF dan melaksanakan audit terhadap mitra tersebut jika dibutuhkan; n. Menyampaikan laporan perkembangan tahunan kepada KEMKES melalui BINA GIZI DAN KIA, dan bila diperlukan laporan tambahan sesuai kebutuhan; o. Mencantumkan logo KEMKES dalam setiap papan proyek program, laporan tahunan dan semua jenis publikasi lainnya.

PASAL 8 BAT ASAN AKTIFIT AS ACF DAN ST AFNY A

(1 ). ACF menjamin bahwa semua kegiatan dan staf ACF harus: a. Memperhatikan, menghormati dan mematuhi hukum dan peraturan perundangundangan, serta kebijakan Pemerintah Republik Indonesia; b. Menghormati keutuhan, kebebasan politik dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. Menghormati kebiasaan, tradisi, budaya, adat istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat lokal; d. Tidak terlibat dalam kegiatan intelijen/klandestin apapun; e. Tidak terlibat dalam keg iatan politik dan komersial apapun; f. Tidak terlibat dalam penyebaran agama, dan/atau aliran kepercayaan;

3

g. Tidak melakukan penggalangan dana dari individu maupun organ isasi di Indonesia untuk mendukung program dan kegiatannya; h. Tidak melakukan keg iatan apapun di Indonesia selain dari yang telah disepakati bersama-sama oleh Para Pihak. (2). Pelanggaran terhadap ketentuan di atas dapat menyebabkan pencabutan semua izin dan tindakan tindakan lain yang dipersyaratkan oleh peraturan perundangan serta kebijakan yang berlaku di Republik Indonesia.

PASAL 9 STATUS PERLENGKAPAN DAN MATERIAL PENDUKUNG

(1). Perlengkapan dan material pendukung program yang diadakan/dibeli oleh ACF dalam rangka pelaksanaan program hanya digunakan semata-mata demi kepentingan pelaksanaan program; (2). Apabila sebelum berakhirnya program , perubahan tujuan pemanfaatan dan atau penghapusan perlengkapan dan material pendukung dinilai diperlukan, maka rencana untuk merubah dan menghapus tersebut perlu didiskusikan dengan dan disetujui oleh KEMKES; (3). Setelah berakhirnya program, penyelesa ian peralatan dan material yang bebas pajak harus didiskusikan Para Pihak; (4). Serah terima peralatan dan material pendukung dituangkan dalam dokumen berita acara serah terima. PASAL10 SURAT MENYURAT

Setiap pemberitahuan, laporan , permintaan, persetujuan, faktur, pembayaran atau komunikasi sehubungan dengan MSP ini dibuat secara tertulis, disampaikan secara langsung, dikirim melalu i pos tercatat, E-Mail atau melalui faksimi li ke masing-masing pihak di alamat berikut:. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav 4-9, Jakarta 12950, Indonesia. UP: Pusat Kerjasama Luar Negeri (Regional) Fax: (021 ) 521-4870 E-mail: [email protected] Action Contre la Faim Komplek Golden Plaza Blok J No 36 (D'Best) JI. RS Fatmawati No. 15, Jakarta Selatan 12420, Indonesia. UP: Head of Mission Tel. : (021 ) 7591 5814 Fax: (021 ) 7591 4358 E-mail: [email protected]

4

PASAL11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perbedaan tentang penafsiran dan/atau penerapan MSP ini diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi diantara Para Pihak.

PASAL12 PERUBAHAN

1. Setiap perubahan atas MSP ini hanya dapat dilakukan setelah diadakan konsultasi serta dengan persetujuan tertulis dari Para Pihak. 2. Perubahan tersebut atas MSP ini mulai berlaku pada tanggal yang disepakati oleh Para Pihak. PASAL13 MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

1. MSP ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. Salah satu Pihak dapat mengakhiri MSP ini setiap waktu dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis 6 (enam) bu lan sebelumnya. 2. Berakhirnya MSP ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan jangka waktu pelaksanaan projek dan kegiatan yang sedang berlangsung yang dibuat di bawah MSP ini sampai projek dan keg iatan tersebut selesai SEBAGAI BUKTI, pejabat yang ditunjuk, telah menandatangani MSP ini. DIBUAT dalam rangkap 2 (dua) di Jakarta pada tanggal 14 Apt.\\ ~D I I dalam bahasa Indonesia dan bahasa lnggris, yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

ACTION CONTRE LA FAIM

Signed

Signed Dr. Bu<'ihardja, DTM & H, MPH

Tarik Kadir

Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan lbu dan Anak

South/Southeast Asia Regional Desk Officer

5

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF IN DONES IA AND ACTION CONTRE LA FAIM ON IMPROVEMENT OF NUTRITIONAL STATUS OF POPULATION IN AREAS WITH MALNUTRITION PREVALENCE

The Ministry of Health of the Republic of Indonesia, hereinafter referred to as "KE MKES", and Action Cantre La Faim , hereinafter referred to as "ACF", both hereinafter referred to as "The Parties". NOTING that ACF is an international non-governmental development organ ization (I NGO) that is non-sectarian, non-political and non-profit. CONSIDERING their mutual concern to improve the nutritional status of population in areas with malnutrition prevalence PURSUANT TO the prevailing laws and reg ulations as well as policies and procedures of the Republic of Indonesia; HAVE REACHED the following understanding:

ARTICLE 1 OBJECTIVE OF COOPERATION

The objective of this MOU is to establish a co-operation between the Parties for the joint efforts to improve the nutritional status of popu lation in areas with malnutrition prevalence

ARTICLE 2 SCOPE OF COOPERATION

The Parties ag ree to cooperate in implementing the fol lowing programs: (1 ). Improvement of community nutritional status; (2). Nutrition and food security monitoring; (3). Disaster preparedness and response in accordance with the prevailing laws and regu lations.

ARTICLE 3 LOCATION OF ACTIVITIES

The Parties agree to implement the programs as referred in Article 2 in the provin9e of East Nusa Tenggara in accordance with the policy and priority determined by the Government of Indonesia.

I

ARTICLE 4 COUNTERPART

To implement this MOU: (1 ). KEMKES designate the Directorate General of Nutrition and Maternal and Child Health (hereinafter referred to as "BINA GIZI DAN KIA"); (2). ACF designate ACF Representative Office for Indonesia (hereinafter referred to as ACF Indonesia).

I I

I I

ARTICLE 5 PROGRAM DIRECTION

(1 ). ACF Indonesia and BINA GIZI DAN KIA shall prepare a three-year Program Direction containing program focus, program scope , program funding , the locations for program im plementation , mechanisms of implementation , mon itoring and evaluation, reporting and publication, as well as conclusion. The Program Direction shall constitute an integral part of this MOU as an annex; (2). All programs under this MOU shall be in line with the national and reg ional development strateg ies of KEMKES; (3). The details of the programs shall be set up in the Annual Operational Plan.

I

I

I I I

ARTICLE 6 ANNUAL OPERATIONAL PLAN

(1 ). ACF Indonesia shall prepare and submit an Annual Operational Plan to BINA GIZI DAN KIA to get approval; (2). Subject to approval of KEMKES, ACF Indonesia cou ld compose an Annual Plan with local government in the agreed location of activities as stipu lated in Article 3.

ARTICLE 7 OBLIGATIONS

(1). KEMKES shall : a. Facilitate ACF in arranging visa, working permit, stay permit, entry and re-entry permit for maximum of 3 (three) ACF's foreign staff as well as their immediate fami lies. The issuance of permits shall be in accordance with the prevailing laws and regu lations of the Republic of Indonesia; b. Facilitate ACF in obtaining customs and tax exemption facilities in accordance with the prevailing Indonesian laws and regulations; c. Carry out mon itoring and evaluation towards the implementation of the program activities described within th is MOU together with related government institutions. (2). ACF shall: a. Implement all programs that have been mutually agreed under th is MOU; b. Provid e necessary budget, equipment and facilities for the implementation of all programs, and provide foreign experts only in so far as Indonesian experts are not available, within the framework of transfer of knowledge and technology to local staffs and communities in accordance with the prevailing Indonesian . laws and regulations; c. Prioritize the usage of local products for all equipment and materials which will be used in the implementation of the program activities; d. Provide training for the capacity bu ilding of human resources;

2

I

e. Limit the number of foreign staff in the management structure, up to as many as 3 (three) persons; f. Have a representative office in Jakarta; g. Requ ire all foreign worker of ACF to comply with immigration regu lations relating to permits and foreigners monitoring procedure; h. Support and strengthen rural commun ities and rural community institutions capacity in design ing and planning program/project; i. Maintain Indonesia's good image in the International community and refrain from publishing any form of information that may detrimental to Indonesian reputation; j. Coordinate with KEMKES all forms of publication about Nutrition Program in Indonesia which are published nationally or internationally which are initiated by ACF; k. Be responsible for all reasonable expenses previously agreed in writing accord ing to AC F's accounting procedures for orientation, monitoring and evaluation of the project conducted by BINA GIZI DAN KIA together with related institutions; I. Always consult and coord inate with the KEMKES and Local Government in order to ensure the continuity of program implementation; m. Monitor and evaluate program implementation by local partners funded by the ACF and aud iting those partners , if necessary; n. Subm it annual progress reports to KEMKES through BINA GIZI DAN KIA, and if deemed necesarry any add itional reports in accordance with the need; o. Put KEMKES logo on every program board, annual report and all type of publication.

ARTICLE 8 , LIMITATION ON THE ACTIVITIES OF ACF AND ITS PERSONNEL

(1 ). ACF assures that its activities and staff shall: a. Observe , respect and comply with the laws and regulations, as well as policies of the Government of the Republic of Indonesia; b. Respect the integrity, political freedom and sovereignty of the Unitary State of the Republic of Indonesia; c. Respect the customs, traditions, culture, religions, and beliefs of the local community; d. Refrain from involving in any intelligence/clandestine activities; e. Refrain from involving in any political and commercial activities; f. Refrain from involving in any religious and or belief propagation; g. Refrain from raising funds and collect funds from individuals, groups and organizations in Indonesia to support its programs and activities; h. Refrain from conducting any activity in Indonesia other than the activities jointly agreed by the Parties. (2) . Violation of the above provisions cou ld result in revocation of all permits and the other measures as required by the prevailing laws and regulations and policies of the Republic of Indonesia.

ARTICLE 9 STATUS OF EQUIPMENT AND SUPPORT MATERIALS

1. Equ ipment and materials provided/purchased by ACF to support the implementation of the program shall be used solely for the purpose of the implementation of the program; 2. If before the completion of the program , a change of utilization purpose and or disposal of the equipment and materials, then such plan to change and dispose shall be discussed with and approved by KEMKES;

3

1;(

3. After the completion of th e program, disposal of the tax exempted eq uipment and materials should be discussed by Th e Parties; 4. The handing over of th e materials and equipment shall be documented in a handover minutes.

ARTICLE 10 NOTICE Any notice, report, request, approva l, consent, invoice, payment or other communication requ ired or permitted under this MOU made in writing, delivered in person, sent by registered mail, E-mail, or by facsimile transm ission to the Parties respectively at the following addresses:

Ministry of Health of the Republic of Indonesia JI. HR Rasuna Said Blok X5 Kav 4-7 Jakarta 12950 Indonesia Att.: Center for International Cooperation (Regional) Fax: (021 ) 5214870 E-mail: [email protected] Action Contre la Faim Komplek Golden Plaza Blok J No 36 (D'Best) JI. RS Fatmawati No. 15, Jakarta Selatan 12420, Indonesia. Att.: Head of Mission Tel. : (021 ) 7591 5814 Fax: (02 1) 7591 4358 E-mail : [email protected]

ARTICLE 11 SETTLEMENT OF DISPUTES Any dispute concern ing the interpretation and/or application of th is MOU shall be settled am icably through consu ltation or negotiation between The Parties.

ARTICLE 12 AMENDMENT 1. Any amendment or revision of this MOU shall be made after consu ltation and agreed in written by The Parties. 2. Such amendment or revision shall come into force on the date as agreed by the Parties.

ARTICLE 13 ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION 1. This MOU shall enter into force on the date of its signing and shall be effective for a period of three years. 2. Either party may terminate this MOU at any time by sending a written notification six (6) months in advance. 3. The termination of th is MOU shall not affect the va lidity and period of ongoing programs . and activities made under th is MOU until the comp letion of the aforesaid project and activities

4

'. IN WITNESS WHEREOF , the undersigned, have signed this MOU . DONE in duplicate at Jakarta on th e t"l day of Aptil in the year lOll Indonesian and English languages , both of th e text being eq ually authentic.

THE MINISTRY OF HEALTH OF THE REPUBLIK OF INDONESIA

ACTION CONTRE LA FAIM

Signed

Signed Dr. B u~hardj a, DTM & H, MPH

Tarik Kadir

Director General of Nutrition and Maternal and Child Health

South/Southeast Asia Regional Desk Officer

5

in