MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN JHPIEGO CORPORATION TENTANG PENGEMBANGAN PROGRAM-PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL NASIONAL
.
Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai • Kementerian Koordinator"), dan JHPIEGO Corporation (untuk selanjutnya disebut,sebagai "JHPIEGO"), sebuah organisasi non-profit intemasional dalam bidang kesehatan masyarakat yang berafiliasi dengan John Hopkins University di Baltimore, AS; (untuk selanjutnya disebut sebagai 'Para Pihak Pihak"); BERHASRAT untuk meningkatkan kerjasama dan kolaborasi antara kedua belah plhak dalam rangka pemberian bantuan teknis oleh JHPIEGO bagi pengembangan dan pelaksanaan serangkaian kebijakan dan kegiatan yang mendukung program-program nasional di bidang kesejahteraan sosial, termasuk kesehatan reproduksi; SESUAI dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Indonesia, serta prosedur dan kebijakari Pemerintah Indonesia tentang kerjasama teknik luar negeri; TELAH MENYETUJUI HAL· HAL SEBAGAI BERIKUT : PASAL 1 TUJUAN DAN STRATEGI
Kedua belah Pihak akan bekerjasama untuk mendukung upaya-upaya dalam bidang kesejahteraan sosial nasional dan melindungi kesehatan ibu dan anak sebagai kelompok paling rentan di Indonesia, sejalan dan mendukung strategi Pemerintah Indonesia dalam bidang kesejahteraan sosial dan pelaksanaannya di tingkat nasional, propinsi, kabupaten dan masyarakat, melalui: 1. 2. 3. 4.
Advokasi Pendidikan dan pelatihan Peningkatan kinerja Pemantauan dan evaluasi PASAL2 RUANG LINGKUP KERJASAMA
1.
Kedua belah Pihak akan melaksanakan Memorandum Saling Pengertian ini dengan cara: a. Memberikan bantuan teknis kepada Pemerintah Indonesia di semua tingkat dan kepada organisasiorganisasi profesi dalam bidang kesehatan reproduksi (Keluarga Berencana, Perlindungan terhadap lbu, Kesehatan Anak, HIV/AIDS, dan masalah gender). b. Meningkatkan kemampuan Pemuka Masyarakat dan Petugas Kesehatan c. Bekerja sama dengan lembaga donor intemasional, organisasi-organisasi berbasis agama, Aliansi Pita Putih (APPi). serta organisasi perempuan dan mitra lainnya untuk menjamin agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan social dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
0
2.
Kedua belah Pihak akan melaksanakan program dalam Memorandum Saling Pengertian ini di 13 (tiga belas) Propinsi (yaitu: Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Su.matera Baral, Sumatera Selatan, Bangka, Lampung, Banten, Jawa Baral, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Papua).
3. Fokus geografis dapat berubah berdasarkan hasil penilaian kebutuhan dan permintaan dari Pemerintah Indonesia di semua tingkat dan/atau dari lembaga-lembaga donor.
PASAL3 KONTRIBUSI JHPIEGO Sesuai dengan ketersediaan dana, JHPIEGO akan: 1. Mempromosikan program-program untuk meningkatkan kesejahteraan sosial melalui kegiatan-kegiatan pembangunan, dengan memprioritaskan pada program-program dan proyek-proyek yang ditujukan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan di Indonesia melalui organisasi-organisasi sosial dan/atau lembagalembaga pemerintah yang bergerak dalarn bidang kesejahteraan sosial dan lebih menitikberatkan pada kegiatan-kegiatan yang berfungsi pembangunan. 2. Mengkonsultasikan dan mempersiapkan bersama dengan Kementerian Koordinator kegiatan-kegiatan JHPIEGO yang diusulkan dalam Memorandum Saling Pengertian ini. 3.
untuk pengesahan
Memberikan bantuan dalam kerjasama tersebut dengan cara: a. Menyediakan tenaga staf dan ahli dalam rangka alih keterampilan, pengetahuan dan teknologi; b. Menyediakan perlengkapan dan material lain yang diperlukan, baik yang disediakan di dalam negeri maupun didatangkan dari luar negeri untuk pelaksanaan program dan proyek yang telah disepakati; c. Menyelenggarakan pelatihan bagi mitra kerja lokal tentang manajemen program pembangunan kesejahteraan rakyat; d. Mengatur kunjungan observasi maupun program pertukaran untuk keperluan studi perbandingan bila dipandang perlu, dengan berkonsultasi kepada Kementrian Koordinator.
4. Mentaati hukum yang berlaku, peraturan, prosedur dan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia. PASAL4 KONTRIBUSI KEMENTERIAN KOORDINATOR Kementerian Koordinator, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, akan: 1. Membantu mengusahakan perizinan untuk masuk ke dalam negeri dan bepergian ke luar negeri bila perlu, serta izin untuk bekerja dan tinggal bagi tenaga staf dan ahli yang disetujui dan ditugaskan oleh JHPIEGO; 2. Membantu mengusahakan pembebasan pajak penghasilan untuk tenaga staf dan ahli asing yang disetujui dan ditugaskan oleh JHPIEGO, dan pembebasan pajak import terhadap barang pribadi maupun keperluan rumah tangga, serta pembebasan viskal luar negeri apabila mereka pergi ke luar negeri; 3. Membantu mengusahakan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), termasuk pembebasan pajak di pelabuhan, pembebasan pajak terhadap peralatan, persediaan yang didatangkan dari luar negeri dan kendaraan bermotor untuk keper1uan kantor yang dibeli di dalam negeri; 4. lkut serta secara aktif dalam kegiatan perencanaan, supervisi dan evaluasi program-program dan proyekproyek; 5. lkut serta secara aktif dan melakukan supervisi terhadap kunjungan observasi yang telah disetujui dan diatur oleh JHPIEGO.
PASAL5 PEMBATASAN KEGIATAN PEGAWAI
JHPIEGO menjamin bahwa pegawainya yang terlibat dalam program-program dan proyek dalam Memorandum Saling Pengertian ini lidak akan terlibat dalam kegiatan polilik dan komersial serta kegiatan pengumpulan dana di Indonesia tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Sekretariat Negara.
PASAL 6 MEKANISME KERJASAMA
1. Mekanisme kerjasama yang lebih rinci dijelaskan dalam Arahan Program (Program Direction) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini. Ringkasan proyek saat ini dan kegiatan-kegiatan yang mungkin dilakukan di masa yang akan datang dijelaskan dalam Rencana Kegiatan (Plan of Operation) untuk masa waktu tiga tahun. 2. Arahan Program dan Rencana Kegiatan akan disusun dan disepakati oleh Kedua belah Pihak dan disetujui oleh Sekretariat Negara Republik Indonesia.
PASAL 7 PENGGUNAAN PERALATAN
Pemanfaatan perlengkapan, alat-alat dan kendaraan bermotor yang disediakan oleh JHPIEGO sebagaimana tercantum dalam Rencana Kegiatan akan diputuskan bersama atas persetujuan Kedua belah Pihak dan pemanfaatan tersebut setelah berakhirnya program maupun proyek didasari pada pemahaman bahwa perlengkapan, alat-alat dan kendaraan bermotor tersebut akan tetap berada dan dipergunakan di Indonesia.
PASAL8 LEMBAGA PELAKSANA
Untuk menjamin pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini secara efektif: 1. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat menunjuk Sekretariat Kementerian Koordinator sebagai lembaga pelaksana. 2. JHPIEGO menunjuk JHPIEGO-lndonesia sebagai lembaga pelaksana.
PASAL9 PENYELESAIAN PERBEOAAN
Perbedaan mengenai sudut pandang atau penafsiran tentang pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini, yang mempengaruhi pelaksanaan program, akan diselesaikan secara musyawarah melalui perundingan oleh Kedua belah Pihak.
PASAL10 TANGGAL BERLAKU, MASA BERLAKU, PERUBAHAN DAN PENGAKHIRAN KERJASAMA
c
1. Memorandum Saling Pengertian ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan oleh Kedua belah Pihak dan berlaku selama 3 (tiga) tahun. 2.
Memorandum Saling Pengertian ini tidak dapat dirubah kecuali dibuat perubahan secara tertulis dan ditandatangani oleh Kedua belah Pihak. Perubahan tersebut berlaku sejak tanggal penandatanganan dan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini.
3. Memorandum Saling Pengertian ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lain 3 (tiga) bulan sebelumnya. 4. Pada saat pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini, cara-cara pengakhiran program akan ditentukan secara musyawarah antara Kedua belah Pihak.
SEBAGAI BUKTI Pengertian ini.
yang bertanda tangan di bawah ini,
telah menandatangani
Memorandum Saling
DIBUAT dalam rangka 2 (dua) di Jakarta pada tanggal delapan bulan Juli tahun Dua Ribu Lima dalam bahasa Indonesia dan lnggris. Semua naskah memiliki nilai keabsahan yang sama.
c
UNTUK KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Dr. Alwi Shihab Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
If
UNTUK JHPIEGO CORPORATION
¥)M;}J~ J~ilj,. Leslie Mancuso, Ph.D. RN, FAAN President
ARAHAN PROGRAM I. KEGIATAN
Semua kegiatan yang akan dilaksanakan selama tiga tahun mendalang lercanlum dalam label berikul:
2005/6
200617
2007/8
Perkiraan Jumlah Dana (USO)
No
Kegiatan
1.
Menguatkan Pemberian Pelayanan Kesehatan lbu dan Anak, di Kabupaten Aceh Baral, Nanggroe Aceh Darussalam
309.913
2
Menghidupkan kembali dan Menguatkan Pendidikan Kebidanan, di Kabupaten Sigli dan Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam
891.232
3
Menghidupkan kembali Pelayanan dan Pelatihan Kebidanan, di Nanggroe Aceh Darussalam
674.516
4
Penanggulangan Bencana Tsunami, di Nanggroe Aceh Darussalam
609.150
5
Program Penanggulangan Sumatera, Nanggroe Aceh Darussalam
330.000
6
Program lain - akan ditentukan kemudian - berdasarkan asesmen kebutuhan dan ketersediaan dana:
•
Masyarakat Sehat. Proyek Masyarakat Madani
•
Program Pertukaran Kebidanan di Indonesia
500.000
.
200.000 Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Berkualitas bagi lbu dan Keluarga di tiga Kabupaten di Nanggroe Aceh Darussalam
4.000.000
Bantuan teknis untuk program UNICEF "Peningkatan Kesehatan lbu di Indonesia Timur", Nusa Tenggara Timur dan Papua
90.000
Bantuan teknis untuk "Kesehatan lbu dan Program Kesejahteraan Keluarga," Nusa Tenggara Baral dan Nusa Tenggara Timur
100.000
9
Pencegahan dan Penatalaksanaan Malaria dalam Kehamilan; Timor Barat, Nusa Tenggara Timur
1.000.000
10
Proyek STARH dengan BKKBN (technical assistant dalam rangka peningkatan kesehatan reproduksi); Jawa Baral, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bangka, Lampung, Banten.
3.000.000
7
8
11. MONITORING DAN EVALUASI 1. Pelaporan: Pertemuan-pertemuan secara berkala antara JHPIEGO, Kementerian Koordinator, dan pihak-pihak terkait lainnya bila diperlukan, akan dilakukan untuk mereview kemajuan kegiatan-kegiatan yang ada dalam Memorandum Saling Pengertian. 2.
Pemantauan (Monitoring) Pemantauan dan supervisi akan dilakukan oleh JHPIEGO bersama dengan lembaga-lembaga terkait; kegiatan ini dapat disertakan dalam kegiatan-kegiatan lapangan. Setiap lembaga harus membuat laporan perjalanan untuk setiap perjalanan.
3.
Evaluasi Pertemuan program secara berkala antara JHPIEGO, Kementerian Koordinator dan pihak terkait lainnya, yang diwakili oleh lembaga terkait. akan diadakan setiap tahun, dengan masukan dari hasil kegiataan pemantauan dan supervisi.
Evaluasi akan dilakukan dua kali, yaitu: evaluasi pertengahan dan evaluasi akhir.
Ill. MEKANISME
Setelah penandatanganan Memorandum Saling Pengertian, mekanisme kerjasama antara Kementerian Koordinator dan JHPIEGO akan dikembangkan secara lebih rinci namun tetap singkat, yang berisi: 1. JHPIEGO, Kementerian Koordinator dan pihak-pihak terkait lainnya akan menyusun perencanaan program. 2. Program-program akan dilaksanakan dengan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten, khususnya dengan Dinas Kesehatan masing-masing. 3. JHPIEGO dapat melaksanakan program-program dalam kerjasama/kemitraan dengan organisasi profesi (POGI, 181, IDAI, Perinasia), Lembaga Swadaya Masyarakat setempat dan/atau organisasi berbasis masyarakat yang lainnya. JHPIEGO akan membantu dalam koordinasi dan jejaring antara mitra Lembaga Swadaya Masyarakat dengan pemerintah setempat
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE COORDINATING MINISTRY OF PEOPLE'S WELFARE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND JHPIEGO CORPORATION CONCERNING DEVELOPMENT OF NATIONAL SOCIAL WELFARE PROGRAMS
The Coordinating Ministry of People's Welfare of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as the "Coordinating Ministry"), and JHPIEGO Corporation (hereinafter referred to as the "JHPIEGO"), a non-profit international public health organization affiliated with JohnsHopkins University in Baltimore, USA, both of them hereinafter referred to as the "Parties"; DESIRING to promote cooperation and collaboration between the Parties for provision of technical assistance by JHPIEGO for the development and implementation of a series of policies and activities in support of Indonesia's national social welfare programs, including reproductive health; PURSUANT to the prevailing laws and regulations in Indonesia, as well as the procedures and policies of the Government of Indonesia (Gol) concerning international technical cooperation; HAVE AGREED AS FOLLOWS: ARTICLE 1 OBJECTIVE AND STRATEGY
The Parties shall collaborate to support national social welfare inteNentions and protect the health of the most vulnerable women and children in Indonesia in line with and supportive of Gol's social welfare strategy and its implementation at national, provincial, district and community levels, through: 1. 2. 3. 4.
Advocacy Education and training Performance improvement Monitoring and evaluation ARTICLE2 SCOPE OF COOPERATION
1. The Parties will implement this Memorandum of Understanding by: a. Providing technical assistance to the Gol at all levels and professional organizations in reproductive health issues (Family Planning, Save Motherhood, child health, HIV/AIDS, and Gender issues). b. Building Capacity for Community Leaders and Health Providers c. Working with international donor institutions, Faith Based organizations, White Ribbon Alliance (APPi), and other women's organizations and partners to ensure communities have access to quality health and social care seNices. 2. The Parties will implement the program under this MoU in 13 Provinces (namely: Provinces of Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Baral, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Baral, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Baral, Nusa Tenggara Timur and Papua). 3. The geographic focus may change based on needs assessments and requests by the Gol at all levels and/or donor agencies.
ARTICLE 3 CONTRIBUTION OF JHPIEGO
Subject to available funding, JHPIEGO will: 1. Promote programs to improve social welfare through development activities, giving priority to programs and projects for the very needy people in Indonesia through local social organizations and/or government bodies which work in the field of social welfare and emphasize more on development mode activities. 2. Consult and make arrangements with the Coordinating Ministry for the endorsement of proposed JHPIEGO activities under this Memorandum of Understanding. 3. Contribute assistance in such cooperation by means of: a. Providing staff and experts to transfer skills, knowledge and technology. b. Providing necessary equipment and other materials either supplied within the country or imported from abroad for the implementation of the agreed programs and projects. c. Providing training to local counterparts on the management of social welfare development programs. d. Arranging observation visits as well as exchange programs for the purpose of comparative study as deemed necessary, in consultation with the Coordinating Ministry. 4. Abide by the prevailing laws, regulations, procedures and policies of the Government of the Republic of Indonesia.
ARTICLE4 CONTRIBUTION OF THE COORDINATING MINISTRY
The Coordinating Ministry, subject to the prevailing laws and regulations, will: 1. Assist in arranging permits to enter and leave country whenever necessary, as well as the work and stay permits as needed by the approved JHPIEGO expatriate staff and experts. 2. Assist in arranging the exemption from income tax for the approved JHPIEGO expatriate staff and experts, and the exemption of import duties on personal and household effects and tax exemption whenever they leave the country. 3. Assist in arranging the exemption from Value Added Tax (VAT), as well as duty free, import of equipment, supplies, and locally purchased motor vehicles for official purpose. 4. Actively participate in planning, supervision and evaluation of programs and projects. 5. Actively participate in and supervise the approved observation visits arranged by JHPIEGO. ARTICLES LIMITATION OF PERSONNEL ACTIVITIES
JHPIEGO ensures that its personnel engaged in programs and projects under this Memorandum of Understanding will not engage in political affairs and any commercial ventures as well as fund raising activities in Indonesia without prior approval of the Government of the Republic of Indonesia through State Secretariat. ARTICLES MECHANISM OF COOPERATION
1. A detailed mechanism of the cooperation is defined in the Program Direction, which is set out in the Annex and constitutes an integral part of this Memorandum of Understanding. The summary of current projects and possible future activities is provided in the Plan of Operation for a period of three years. 2. The Program Direction and Plan of Operation shall be drawn-up and agreed upon by both Parties and approved by the State Secretariat of the Republic of Indonesia.
ARTICLE 7 UTILIZATION OF EQUIPMENT
The utilization of the equipment. materials and vehicles provided by JHPIEGO as specified in the Plan of Operation shall be decided by mutual consent of the parties and the disposal thereof at the end of the utilization period shall be based on the understanding that the equipment, materials and vehicles shall be retained in Indonesia after completion of the program and project. ARTICLE 8 EXECUTING AGENCIES
To ensure an effective implementation of this Memorandum of Understanding : 1. The Coordinating Ministry assigns the Secretary to the Coordinating Ministry as the executing agency 2. The JHPIEGO assigns JHPIEGO-lndonesia as the executing agency. ARTICLES SETILEMENT OF DIFFERENCES
Any differing viewpoints or interpretations on how to put this Memorandum of Understanding into effect, which influences program implementation, will be settled amicably by consultation between the Parties. ARTICLE 10 ENTRY INTO FORCE, DURATION, AMENDMENT AND TERMINATION
1. This Memorandum of Understanding shall be effective from the date when the Parties have signed and shall remain valid for three years. 2. This Memorandum of Understanding may not be amended in any manner except by an instrument in writing signed by the Parties. Such amendment will come into force on the date of its signing and will form as an integral part of this Memorandum of Understanding. 3. This Memorandum of Understanding may be terminated by either Party at any time upon giving three months advance written notice of termination to the other Parties. 4. Upon the termination of this Memorandum of Understanding, the modalities of phasing out the program will be determined through mutual consultation between the Parties. IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, have signed this Memorandum of Understanding.
Done in duplicate in Jakarta on the 8111 day of July in the year of two thousand and five in Indonesian and English languages. All texts are being equally authentic. FOR THE COORDINATING MINISTRY OF PEOPLE'S WELFARE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
.
p
Dr. Alwi Shihab Coordinating Minister of People's Welfare
FOR JHPIEGO CORPORATION
¥»t14~,t~ Leslie Mancuso, Ph.D, RN, FAAN President
PROGRAM DIRECTION
I. ACTIVITIES
All of the activities that will be implemented for the next three years showed in the table below:
No
Activities
200516
2006n
2007/8
Estimate Amount (US $)
1.
Strengthening Provision of Maternal and Child Health Services, Aceh Barat District, Nanggroe Aceh Darussalam
309,913
2
Re-establish and Strengthening Midwifery Education , Sigli and Banda Aceh Districts, Nanggroe Aceh Darussalam
891 ,232
3
Re-establish Midwifery Services and Training, Nanggroe Aceh Darussalam
674,516
4
Tsunami Disaster Relief, Nanggroe Aceh Darussalam
609,150
5
Sumatera Relief Program, Nanggroe Aceh Darussalam
330,000
6
Other programs to be defined later- pending upon needs assessment and availability of funds:
• Healthy Community, Vibrant Community Project 500,000
• Midwifery Exchange Program in indonesia 200,000
• Building Quality Health Care Services for Women and Families in three district in Nanggroe Aceh Darussalam
•
4,000,000
7
Technical assistance to UNICEF's "Improving Maternal Health in Eastern Indonesia" Nusa Tengara Timur and Papua
90,000
8
Technical assistance to AusAid's "Women's Health and Family Welfare Program", Nusa Tenggara Barat and Nusa Tenggara Timur
100,000
9
Preventing and Managing Malaria in Pregnancy; Timer Barat, Nusa Tenggara Timur
1,000,000
10
Sustaining Technical Achievements in Reproductive Health (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Banten)
3,000,000
11. MONITORING AND EVALUATION 1. Reporting:
Periodic meetings between JHPIEGO, Coordinating Ministry, and other stakeholders as needed will be conducted to review the progress of activities under this Memorandum of Understanding. 2.
•
Monitoring:
Monitoring and supervision will be conducted by JHPIEGO together with related institutions; these activities can be included during field activities. Every institution should make a trip report for every trip.
3. Evaluation: Periodic program meeting between JHPIEGO, Coordinating Ministry and other stakeholders, represented by related institution, will be conducted every year, with the input from the results of monitoring and supervision activities. Evaluation will be conducted twice: midterm and final evaluation.
Ill. MECHANISM After signing of the Memorandum of Understanding, the mechanism for collaboration between Coordinating Ministry and JHPIEGO will be developed in more detailed but at a minimum will consist of: 1. JHPIEGO, Coordinating Ministry and other stakeholders will develop the program planning. 2. Programs will be implemented in coordination and collaboration with Provincial and District Governments, in particular with their Health Offices. 3. JHPIEGO may implement programs in collaboration/partnership with professional organizations (POGI, 181, IDAI, Perinasia), local NGOs and/or other community based organizations. JHPIEGO will assist with coordination and networking between the NGO partners with local governments.
•
