llBPUBLIK INDONESIA
PENGATURAN TEKNIS ANTARA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN ORGANISASIINTERNASIONAL UNTUK MIGRASI TENTANG KERJASAMA DALAM PENGEMBANGAN KAPASITAS UNTUK PENEGAKAN HUKUM
Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Organisasi lntemasional untuk Migrasi, selanjutnya disebut "Pihak" secara tunggal dan "Para Pihak" secara bersama-sama. Membahas hubungan persahabatan antara Kepolisian Indonesia dan ·organisasi lnternasional untuk Migrasi; Berkeinginan untuk lebih meningkatkan dan persahabatan yang telah terjalin antar kedua institusi;
Negara Republik
memperkuat
hubungan
Menyadari sangat pentingnya meningkatkan kerja sama antara Para Pihak dalam bidang hukum dan ketertiban; Mengakui prinsip dasar kedaulatan, kemerdekaan, kesamaan, tidak ada interfensi, dan manfaat; dan
integritas
teritorial,
Mengacu pada "Pengaturan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Organisasj lnternasional untuk Migrasi dalam Kerjasama Keimigrasian" yang ditandatahgani pada tanggal14 Oktober 2004 (Pengaturan Negara 2004): Berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:
Pasal 1 Tujuan
Para pihak dengan ini menjalin ke~a sama untuk meningkatkan kapasitas penegakan hukum dalam mencegah dan memberantas penyelundupan manusia dan perdagangan orang melalui peningkatan kapasitas dan bantuan teknis, sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, peraturan dan kebijakan.
2 Pasal2 Ruang Lingkup Para pihak akan bekerja sama dalam bidang: 1.
Mengembangkan program-program pembangunan kemitraan antara Polisi dan masyarakat dalam mencegah dan memberantas penyelundupan manusia dan perdagangan orang.
2.
Membangun pendidikan dan fasilitas pelatihan termasuk penyediaan referensi pendidikan pada semua jenjang pendidikan.
3.
Menerapkan manajemen Polmas di daerah-daerah yang terkena dampak penyelundupan manusia dan perdagangan manusia yang disepakati oleh kedua belah Pihak.
4.
Menyebarluaskan materi yang berhubungan dengan perpolisian masyarakat dalam mencegah penyelundupan manusia dan perdagangan orang.
5.
Melakukan pendidikan khusus dan program pelatihan untuk polisi dalam mencegah, mendeteksi dan memerangi penyelundupan manusia dan perdagangan orang.
6.
Memberikan bantuan teknis atas permintaan yang dianggap perlu oleh kedua belah Pihak.
Pasal3 Pelaksanaan Pengaturan 1.
Pelaksanaan dan tindak lanjut dari Pengaturan Teknis ini didasarkan pada Dokumen Proyek dan Petunjuk Kerja yang disepakati bersama oleh kedua belah Pihak.
2.
Dokumen Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas mengandung struktur manajemen, maksud dan tujuan dari proyek yang akan dicapai sesuai dengan Pengaturan Teknis ini.
3.
Para Pihak akan membentuk Working Group untuk merumuskan pedoman yang mulai bekerja di tiga bulan setelah penandatanganan Pengaturan Teknis ini.
4.
Setiap pelaksanaan yang diuraikan di sini tunduk kepada kesimpulan terpisah dari Perjanjian lmplementasi Proyek yang merupakan modalitas bagi partisipasi masing-masing pihak dalam proyek-proyek tersebut dan menentukan biaya-biaya yang harus dibayar oleh masing-masing Pihak.
5.
10M berusaha melaksanakan proyek dalam mandat, sesuai dengan peraturan internal dan bergantung pada ketersediaan sumber daya.
3 Pasal4 Kerahasiaan 1.
Setiap Pihak harus menjaga kerahasiaan dokumen, informasi dan data lain yang diterima selama periode pelaksanaan Pengaturan Teknis ini, sesuai dengan hukum, peraturan dan prinsip-prinsip masing-masing Pihak.
· 2.
Dalam hal penghentian Pengaturan Teknis ini, Para Pihak sepakat bahwa ketentuan Pasal ini akan tetap berlaku. Setiap niat untuk mengungkapkan informasi tersebut tunduk pada persetujuan dari Pihak lainnya sebagai pemilik informasi rahasia.
Pasal5 Pembatasan Personel 10M harus memastikan bahwa personelnya harus bertindak sesuai dengan Standar Perilaku 10M, menghormati dan mematuhi hukum dan peraturan Indonesia, menghormati kemerdekaan politik dan integritas wilayah Republik Indonesia dan menghindari kegiatan tidak konsisten dengan Pengaturan Teknis dan Pengaturan Negara 2004 ini.
Pasal6 Pengawasan dan Evaluasi 1.
Para Pihak akan melakukan pengawasan dan evaluasi dari pelaksanaan Pengaturan T eknis ini.
2.
Para Pihak akan melakukan rapat koordinasi dua kali dalam setahun.
Pasal7 Pembiayaan Setiap pihak akan menanggung biaya sendiri yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Pengaturan Teknis ini, tergantung pada ketersediaan dana dan personil, kecuali disetujui oleh Para Pihak.
Pasal8 Hak Kekayaan lntelektual 1.
Masing-masing Pihak akan mempertahankan kepemilikan dan semua hak dalam dan dengan hak cipta, merek dagang, nama, logo dan kekayaan intelektual lainnya. Salah satu Pihak yang menggunakan kekayaan intelektual pihak lainnya tunduk pada persetujuan tertulis dari pihak lain. Jika persetujuan tersebut diberikan, penggunaan akan secara non-eksklusif dan Pihak yang menggunakaan kekayaan intelektual pihak lain harus ketat · mematuhi petunjuk dari pihak lain.
4
2.
Semua kekayaan intelektual dan hak kepemilikan lainnya termasuk, namun tidak terbatas pada paten, hak cipta, merek dagang dan kepemilikan data yang dihasilkan dari kegiatan atau proyek-proyek di bawah Pengaturan Teknis ini akan diberikan kepada kedua belah Pihak, termasuk, tanpa batasan, hak untuk menggunakan, memperbanyak, mengadaptasi, menerbitkan, dan mendistribusikan setiap item atau bagian daripadanya, dengan menghormati prinsip Perlindungan Data 10M.
Pasal9 Amandemen
Pengaturan Teknis ini dapat diubah setiap saat dengan persetujuan tertulis dari kedua belah pihak.
Pasal10 Penyelesaian Perselisihan
Setiap perselisihan yang timbul dari interpretasi dan implementasi Pengaturan Teknis ini akan diselesaikan secara damai oleh kedua pihak melalui konsultasi dan negosiasi atau saluran diplomatik.
Pasal 11 Status
Tidak ada sesuatu dalam Pengaturan Teknis ini mempengaruhi hak istimewa dan imunitas yang dimiliki oleh 10M sebagai sebuah organisasi antar pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pengaturan Negara 2004.
Pasal12 Masa berlaku, Jangka Waktu dan Pengakhiran (1)
Pengaturan Teknis ini akan mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan.
(2)
Pengaturan Teknis ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama dua tahun atas kesepakatan bersama yang ditulis oleh para Pihak.
(3)
Pengaturan Teknis dapat dihentikan setiap saat oleh salah satu Pihak pada pemberitahuan tertulis dalam waktu 2 (dua) bulan sebelum keinginannya untuk mengakhiri Pengaturan Teknis ini.
Sebagai bukti , para wakil organisasi Para Pihak telah menandatangani Pengaturan Teknis ini.
5 Dibuat dalam rangkap dua di Jakarta pada 22 September tahun 2014. Masingmasing dalam Bahasa Indonesia dan lnggris, semua naskah tersebut berkekuatan sama.
Untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepala Divisi Hubungan lnternasional Polri
Untuk Organisasi lnternasional untuk Migrasi Kepala Misi
Signed
Signed
SUGENG PRIYANTO INSPEKTUR JENDERAL POLISI
DENIS NIHILL
·-.
.
'~
llBPUBLIK DVDONESIA
TECHNICAL ARRANGEMENT BETWEEN THE INDONESIAN NATIONAL POLICE AND THE INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION ON COOPERATION IN CAPACITY BUILDING FOR LAW ENFORCEMENT
The Indonesian National Police and the International Organization for Migration, hereinafter referred to singularly as "the Party" and collectively as "the Parties", Recalling the friendly relationship between INP and IOM; Desiring to further enhance and strengthen the existing friendly relations between the two institutions; Realizing the importance of enhancing cooperation between Parties in the area of law and order; Recognizing the principle of sovereignty, independence, territorial ifltegrity, equality, non-interference and mutual benefits; and Referring to the "Arrangement between the Government of the Republic of Indonesia and the International Organization for Migration on Cooperation of Migration" signed on 14 October 2004 (the Country Arrangement 2004); In accordance with the prevailing laws and regulations applicable in Indonesia;
Have agreed as follows:
Article 1 Objective
The Parties hereby establish cooperation to enhance law enforcement capacity in preventing and combating people smuggling- and trafficking in persons through capacity building and technical assistance, in accordance with the Indonesia's pr~vailing laws, regulations and policies.
2 Article 2 Scope of Cooperation
The Parties will cooperate in the following areas: 1.
Developing partnership building programs between the Police and the community in preventing and combating people smuggling and trafficking in persons.
2.
Establishing education and training facility including the provision of educational references at all levels of education.
3.
Implementing community policing management in regions affected by people smuggling and trafficking in persons as agreed upon by both Parties.
4.
Disseminating materials related to community policing in preventing people smuggling and trafficking in persons.
5.
Conducting specific education and training program for the police in the preventing, detecting and combating people smuggling and trafficking in persons.
6.
Providing technical assistance upon request as deemed necessary by both Parties.
Article 3 Implementing Arrangement
1.
Implementation and follow up of this Technical Arrangement shall be based on a Project Document and Working Guidance mutually agreed by both Parties.
2.
The Project Document as referred to in paragraph (1) above contain the management structure, aims and purpose of the project to be achieved pursuant to this Technical Arrangement.
3.
The Parties will establish a Working Group to formulate a working guidance in three months after signing of this Technical Arrangement.
4.
Any implementation outlined herein is subject to the conclusion of separate Project Implementation Agreements defining the modalities for the participation of each Party in such projects and determining the expenses payable by each of them.
5.
10M endeavors to implement projects within its mandate, in line with its internal regulations and subject to the availability of resources.
3 Article 4 Confidentiality
1.
Each Party shall undertake to observe the confidentiality of documents, information and other data received during the period of implementation of this Technical Arrangement, in accordance with their respective laws, regulations and principles.
2.
In the event of the termination of this Technical Arrangement, the Parties agreed that the provision of this Article shall remain in force. Any intention to disclose such information is subject to approval of the other Party as the owner of the confidential information.
Article 5 limitation of Personnel 10M shall ensure that its personnel shall act in accordance with the 10M Standards of Conduct, respect and comply with Indonesian laws and regulations, respect the political independence and territorial integrity of the Republic Indonesia and avoid any activities inconsistent with this Technical Arrangement and the Country Arrangement 2004.
Article 6 Monitoring and Evaluation
1.
The Parties will undertake monitoring and evaluation of the implementation of this Technical Arrangement.
2.
The Parties will undertake coordination meeting twice a year.
Article 7 Funding
Each Party will bear its own expenses that may be incurred in the implementation of this Technical Arrangement, subject to the availability of funds and personnel, unless otherwise agreed by the Parties.
Article 8 Intellectual Property Rights
1.
Each Party shall retain the ownership and all rights in and to its copyrights, trademarks, name, logos and any other intellectual property. Either Party's use of the other Party's intellectual property is subject to the other Party's prior written approval. If such approval is given, the usage shall be on a non-exclusive basis and the Party using the intellectual property of the other Party shall strictly comply with the instructions of the other Party.
4 2.
All intellectual property and other proprietary rights including, but not limited to, patents, copyrights, trademarks and ownership of data resulting from activities or projects under this Technical Arrangement shall be vested in both Parties, including, without any limitation, the rights to use, reproduce, adapt, publish and distribute any item or part thereof, with due respect for 10M's Data Protection Principles.
Article 9 Amendment
This Technical Arrangement may be amended at any time by written consent of both Parties.
Article 10 Settlement of Disputes
Any dispute arising out of the interpretation and implementation of this Technical Arrangement will be settled amicably by both Parties through consultation and negotiation or diplomatic channel.
Article 11 Status
Nothing in this Technical Arrangement affects the privileges and immunities enjoyed by 10M as an intergovernmental organization, as stipulated in the Country Arrangement 2004.
Article 12 Entry into force, Duration and Termination (1 )
This Technical Arrangement will enter into force on the date of its signing.
(2)
This Technical Arrangement will remain in force for a period of 3 (three) years and may be extended for another three years upon mutual written consent by the Parties.
(3)
The Technical Arrangement may be terminated at any time by either Party upon written notification within 2 (two) months prior to its intention to terminate this Technical Arrangement.
In witness whereof, the undersigned representatives of the Parties have signed this Technical Arrangement.
5 Done in duplicate at Jakarta on 22nd September in the year 2014. Each in the Indonesian and English languages, all texts being equally authentic.
For the Indonesian National Police Head of International Relations Division
For the International Organization for Migration Chief of Mission
Signed
Signed
SUGENG PRIYANTO POLICE INSPECTOR GENERAL
DENIS NIHILL
