REPUBLIK INDONESIA
AMANDEMENTERHADAPPENGATURAN ANTARA KEMENTERIAN NEGARA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA DAN ADMINISTRASI PARIWISATANASIONAL REPUBLIK RAKYAT CIDNA TENTANG REN CANA PELAKSANAAN PERJALANAN WISAT A LUAR NEGERI WARGA NEGARA REPUBLIK RAKYAT CHINA KE REPUBLIK INDONESIA SESUAI DENGAN Pengaturan antara Kementerian Negara Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia dan Administrasi Pariwisata Nasional Republik Rakyat China Tentang Rencana Pelaksanaan Perjalanan Wisata Luru· Negeri Warga Negru·a Republik Rakyat China ke Republik Indonesia (selanjutnya disebut "Pengaturan 2001"), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (selanjutnya disebut Kementerian Parekraf) dan Administrasi Pai·iwisata Nasional Republik Rakyat Tiongkok (selanjutnya disebut APN RRT) (keduanya secara bersama selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak") setuju untuk rnelakukan Amandemen atas Pengaturan 2001 sebagai berikut :
Pasal 1 Pasal 1 dari Pengatura:t1 2001 diarnandemen sebagai berikut: "I) APN RRT wajib menunjuk biro peijalanan di Tiongkok (selanjutnya disebut "biro-biro perjalanan wisata Tiongkok yang ditunjuk") yang beroperasi menurut huk.urn dan perundang-undangan yang berlaku di Tiongkok, dan disahkan oleh APN RRT untuk beroperasi dan menyelenggarakan perjalanan wisata luar negeri secara berkelompok warga negara Tiongkok ke Republik Indonesia. 2) Kementerian Parekraf wajib menunjuk atau merekomendasikan biro-biro pe1jalanan di Indonesia (selanjutnya disebut "biro pe1jalanan wisata Indonesia yang ditunjuk") yang beroperasi menurut hukum dan peraturan perundangundangan Indonesia dan yang memenuhi kriteria untuk. beroperasi dan menyelenggarakan perjalanan wisata luar negeri secara berkelompok warga negru·a Tiongkok ke Republik Indonesia. 3) Para Pihak wajib memberitahu satu sama lain, secara tertulis, daftar biro perjala:t1an yang ditunjuk atau direkomendasikan, yang meliputi nama perusahaan, alarnat, nomor telepon, nomor faksimili, alarnat email dan nama kontak, dsb. Dalam hal te1jacti perubahan dalarn daftar salah satu Pihak, Pihak 1
yang membuat perubahan hams memberikan informasi kepada Pihak lainnya atas perubahan tersebut secara tertulis setiap semester. 4) Biro perjalanan wisata yang terdapat dalam daftar salab satu Pihak berhak untuk memilih sendiri mitra bisnisnya dari daftar Pihak lainnya, untuk dapat menandatangani kontrak dengan rnitra bisnis terse but."
Pasal 2 Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dari Pengaturan 2001 dihapus dan diganti dengan Pasal 2 yang baru sebagai berikut : "1) Hak-hak warga negara Tiongkok yang melakukan perjalanan wisata ke Indonesia secara berkelompok sebagaimana disebutkan dalam paket wisata yang ditawarkan oleh biro pe1jalanan wisata Tiongkok yang ditunjuk dilindungi oleh hukum dan peraturan perundang-undangan terkait di Indonesia dan Tiongkok. Dalam hal pelanggaran hukum dan perundang-undangan Indonesia dan/atau Tiongkok oleh biro perjalanan wisata yang ditunjuk, biro perjalanan wisata Tiongkok yang ditunjuk yang melanggar tersebut tunduk pada hukum dan peraturan di Tiongkok dan Kementerian Parekraf berhak memberikan sanksi kepada biro perjalanan Indonesia yang ditunjuk yang melanggar sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 2) Biro-biro pe1jalanan wisata Indonesia yang ditunjuk wajib memberikan informasi mengenai atraksi wisata, kondisi perjalanan, instruksi keamanan, pelayanan-pelayanan penting bagi warga Negara Tiongkok dan biayanya, kantor polisi, rurnah sakit dan informasi-informasi lain yang dibutubkan dalam Bahasa Indonesia dan Mandarin. Kementerian Parekraf wajib menyediakan nomor hotline dan e-mail yang dapat dihubungi dalam keadaan darurat untuk wisatawan Tiongkok yang melakukan perjalanan wisata luar negeri secara berkelompok. 3) Biro-biro pe1jalanan wisata Indonesia yang ditunjuk wajib membantu biro-biro petjalanan wisata Tiongkok yang ditunjuk untuk mengetahui peraturan hukum di Indonesia agar mereka dapat rnematuhi peraturan hukum Indonesia tersebut."
Pasal 3 Pasal 5 dari Pengaturan 200 I diamandemen sebagai berikut : "I) Warga negara Tiongkok yang melakukan perjalanan wisata secara berkelompok harus berangkat dari dan kembali ke wilayah Tiongkok dan masuk atau keluar wilayah Indonesia dalam kelompok yang sama. Biro-biro perjalanan wisata Tiongkok yang ditunjuk harus menyediakan tour leader untuk setiap kelompok. 2) Biro-biro perjalanan wisata Indonesia yang ditunjuk harus menetapkan pemandu wisata Indonesia untuk setiap kelompok, yang akan membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh warga negara Tiongkok yang melakukan perjalanan wisata secara berkelompok selama perjalanan di Republik Indonesia, melalui konsultasi bersama dengan tour Leader Tiongkok."
Pasal 4 Pasal 6 dari Pengaturan 2001 diamandemen sebagai berikut : 2
"l) Setiap biro perjalanan wisata Tiongkok yang ditunjuk harus menunjuk sebanyakbanyaknya 5 kurir yang memiliki kartu identitas yang dikeluarkan oleh APN RRT sebagai kurir resmi untuk mengajukan permohonan visa bagi wisatawan Tiongkok yang melakukan perjalanan wisata secara berkelompok. APN RRT wajib menyediakan infonnasi terkait kurir resmi dari masing-masing biro perjalanan wisata yang ditunjuk kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tiongkok. 2) Permohonan visa untuk anggota kelompok wisatawan Tiongkok diajukan dengan dokumen-dokumen berikut: surat resmi yang ditandatangani oleh perwakilan resmi dari biro perjalanan wisata yang ditunjuk, daftar nama kelompok wisata, formulir aplikasi visa yang telah diisi oleh seluruh anggota kelompok wisata, pasfoto pemohon visa dan paspor yang masih berlaku minimal untuk 6 bulan, dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Rcpublik Indonesia. 3) Aplikasi visa para anggota kelompok wisatawan Tiongkok wajib diproses di Kedutaan Besar atau Konsulat-konsulat Jenderal Republik Indonesia di Tiongkok. Penerbitan visa dari anggota kelompok wisatawan Tiongkok dilakukan sesuai dengan peraturan hukum dan perundang-undangan Indonesia."
Pasal 5 Pasal 7 dari Pengaturan 2001 dihapus.
Pasal 6 Pasal 8 dari Pengaturan 2001 diamandemen sebagai berikut: "APN RRT dapat meminta kepada Kedutaan Besar atau Konsulat-konsulat Jenderal Republik Indonesia di Tiongkok untuk tidak menerima permohonan visa bagi kelompok-kelompok wisatawan Tiongkok ke Republik Indonesia oleh biro petjalanan Tiongkok, unit atau individu selain dari biro-biro perjalanan wisata Tiongkok yang telah ditunjuk. Kedutaan Besar atau Konsulat-konsulat Jcndcral Republik Indonesia di Tiongkok wajib memproses permohonan visa untuk warga negara Tiongkok yang akan pcrgi kc Indonesia sesuai dengan peraturan hukum dan perundang-undangan Republik Indonesia."
Pasal 7 Pasal 9 dari Pengaturan 200 l diamandemen sebagai berikut : .. 1) Untuk memastikan efektifitas operasional perjalanan wisata warga negara Tiongkok ke Indonesia secara berkelompok, Para Pihak wajib bertukar informasi dan data, dan bekerjasama erat untuk meningkatkan pengelolaan perjalanan wisata warga negara Tiongkok ke Indonesia secara berkelompok. 2) Sebagai tindak lanjut dari ayat (1) di atas, Para Pihak menunjuk focal point sebagai berikut : a. Kementerian Parekraf menugaskan Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata. b. APN RRT menugaskan Departemen Ke1jasama Pemasaran dan l nternasional. 3
3) Dalam hal terjadi perubahan focal point, Pihak yang membuat perubahan harus memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis." Pasal 8
Pasal 10 dan Pasal 11 dari Pengaturan 200 I dihapus. Pasal 9
1. Pasal 14 dari Pengaturan 2001 diamandemen sebagai berikut : ''l) Pengaturan 2001 akan tetap berlaku untuk jangka waktu 3 tahun sejak tanggal penandatanganan Amandemen ini. Pengaturan 2001 akan diperpanjang secara otomatis untuk 2 tahun berturut-turut. 2) Salah satu pihak dapat mengakhiri Pengaturan 2001 dengan memberikan pemberitahuan tertulis untuk mengakhiri Pengaturan 2001, sembilan puluh (90) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dimaksudkan. 3) Pengakhiran dari Pengaturan 2001 tidak akan mempengaruhi penyelesaian program-program dan proyek-proyek yang sedang berjalan berdasarkan Pengaturan 2001. 2. Amendemen ini mulai berlaku paella tanggal penandatanganan dan harus dibaca sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Pengaturan 2001. Keabsahan dari Amendemen ini sama dengan Pengaturan 2001."
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan dibawah, telah menandatangani Amendemen lnI.
Dibuat dalam rangkap dua di Beijing pada tanggal 23 Maret 2012, masing-masing dalam Bahasa Indonesia, Mandarin, dan Inggris. Semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah Bahasa Inggris yang berlaku.
UNTUK KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF R.EPUBLJK INDONESIA
UNTUK ADMINISTRASI PARIWISATA NASIONAL REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK
Signed
Signed
R.M. MARTY M. NATALEGAWA MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
SHAOQIWEI KEPALA ADMINISTRASI PARIWISATA NASIONAL REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK
4
REPUBLIK INDONESIA
«cnll~ WSIE~f.r:i !E:st1t~m1~B f.ll if! $.A~~f.ll !E IE~~m1Fci
*-=Fifi 000~~cnll~WSIE~~J11 ~Ml!1i~a~i*M1i~~» B~f1~iT~
m~=oo-~+-~~s~~~~~rr~<$m~fism
~~ f® 3t1~:MCm$~ i:f:l $.A.~~~ f® §1*~]Jg~~-Ti:f:l§10 ~~fP JJl@fiSIIZmUJ1i~MiJJ~B'9~M~~~x l-X ""FfaI~"2001 ~i.,5{Wf~~~")' fP m@~sm:~*a ~~)fjj.~{tU t~)*gB ( l-~ ""F
oo ~" £P@JJ") *aif!$ .A.~~ ~a ~ ~ ~~]flj ~ < ix ""Foo~" i:r 1.J") ( l-X ""FOO~"XXJJ") ~tx\f
2001 ~~M~~~1~tTilD""F : ~-tk
2001
~t~M~~~~-~~tTJ9
"-,
i=rr®~*~]Jg~m~m~i=r~$•$•~•1¥9,&
i=P 1.J i.lf ~ ~ •
:
if! f® 0 ~ ti1 §1~Jf1!.llk~1¥9 ~ fj *± ( ix ""F ~" i:f:l 1.J
fill f?fl *±") 71< ?11' ~ll ~R i:f:l ~ 0 ~~ l?fJ ~ f PJJl@ fi SIIZ ~ Jhl 1¥9 llk ~ o =, ~ @~•~~ •~msm~~m#~M ~ •@fism $
~~~ . ~.g.~iI';t~~fft±
( i~ r~"EP@fi~t±") ll
~@~W~~ti~~~~~~~~~~o
-.
~1J~~mm~~~*em~~•n~~fftt~•,
~ ._ ~ $'2J~~frt±~ ~ . ±~±11:..
Ff! -t! .
1~ ~..
Ff! T-dl~14:~aij*
*A~~-o~-1JM~~~fftt~~~~,~~·~·~~ m~~~·l'.f :PJf~~~l!JM~a~ -15 o
~ . *e~fftt$r±~~m~~•n~~fftt~e~~tt ~ 11=1X f#
, ~ iT ~ ~ .g. 11=.g. r=&l o"
•=* JJH~~ 2001 •t~Mli-$~~= .. - .. ~~ ,
#Wfilm=*
~Dr:
"- .
~1J~fll?flt±mtR89ittEP@~~~ ~ ~~~l?fl~AJJ!i~
~~~§~~~m~~-~~~o~~ffttm&~~~~@~
•~•,m~~JJml?fltt~~~~~~-~-~~~,~@~ JJ!i~~•~ms~~~-•~@~ff~•~••~m~~@ mq~tt~~o
=.
~@m~tt$~~~0mm~~~~~@m~~••
. .
~ . ~JJ!i*~ . ~~~--~ .. ·~~~&~~ --~ ~ ~~~~~~~-o~@~~~~•~m$$~JM~•Ff!~~
Ff! T di~ m,i~ 1i- ~ tt EP /Jf:@ g§ w~ JJlj ~ ~ [¥] niC/h l2f) ~A tl:i !Jj;! ~ f&_ '~))tB'f~**~ffl o 2
_,$@m~tt$.~~~~mOOtt7M$@~~~~,~
ffJ§~j!fJ-aJgJ.i~*§~~~o"
•=*
2001 ~t~--~~~li~d~tT'9
"- ,
~ §1~B00 ~.A$. .1-;.l
:
l?fl ~.A aJg %it W:A ~ §1 ~Q EP Il@ E
w~•o ~~~fitt~~'9•~~Bmm••~o =,$@m~ttfil~-~~§J~Bm~m•~fi~B,~ ~E·~~~~-,M~~~~~~@~BMfi~W-~G~
~Im* 2001 ~t~--~~~7'~1~iJ'9
:
"-, • * ~ ~ tfl. l?fl t±~ ~ m~n. ~ ~ ifr ~ti, .D:t 11='9 '~ilf ~ ifr ~ t.J, DJ.' '9 ~ §1~-00 ~.A$ iW ~ ifr
, ~ ifr ~ t.J, DJ.~~ M=~ ~
§1~*~-~~~aJg~fil~~.D'!t~~o~§]§]·~-~$.~~ Il@EW~$~m•m~Emoott~~~fil~~&aJg~~k
=,~~moott~'9*tt~m~aJg~ $Il@~WaJg~Bl?fl
$~~fil~,$.~~Il@fi~~~~-m&~~~~-:~E ml?fltt~~~~A~~aJg0~,~•oo~~,•~~-~*A ~~aJg~fil$m~,·~~~~aJg~~,~-~~~~MM* 3
~~~~~~-'~&-~~@-ff$•$·~~*~~~0 -,~~w~~·~~~~~~fil$w~~~@~~~~
~~Wo~~W~~·~~~~~~fil~~~m~~@$•$ jj{! fO ~ff 11' Wo"
•rn* HH~~ 2001 1-Ft~M~~~m-t*o
•**
2001 1.Ft~M~J&~mj\*1~iJ:tJ
:
"~~~*~•~~~*~@~~~•m~••~~~· ~tt~~~~fftt,•~~~Aft~~~-~~-W~ft~~ @fiW~~~~fil$wo~~@~~~-~~m~~@$•$ ~~!1~~0&~EP@~~i..iE$1Wo"
•-t•
2001 1.Ft~M~J&~m1L*11~tT~
"-,
:
~~fil~~~·~~~~@~m~*~~~ffM,
~~m~mk•~n~,mw~~,~-~~~~~~~~~ @~~~~Wo
=,m~**•-•,~~m~~~•n~•~sn: (-)~@~~~~•~msm~~·~~~~M~~; 4
(=)~~~*~~~m~~~~~~~~*~~o ,~a~sn~~~~,~~~~~-Em~oo~~~
-Eo''
JHJ~~
2001
•I\*
2001
~t~M~$~~+~~o~+-~o
•n•
~i*M~$~~+im~f1~iJ~
"-, 2001
:
~t~M~$~~~*f~tT$~~z13@_~lJ
~~, mmm~~~*jj}j~, #1ttJtt~Jllro~o
=, 1£151-EilJ~OOJM~~ -E~ll: 2001
~i*M~J&~o
~~~ll:~-Efiltt~~ll:zl3~90~~00~~~-Eo
=, ~ill: 2001 1¥t~M-*$~~~1'WJ"~~~*t~M~J&~ iEtt7f JitZ~ ~:I.Di~ ~I~B'gjepX,o" *f~tT$~~~2.13®~~, ~ J5X,$~, 1[~m~
2001
2001
~i*M~$~~~
~t~M~$~*~rqio
~9IJ1~~~~7t~tT~, J..~Bli1~~o
*~~tT~r=o-=~-~ =+= s tt:ltJR~tT ,-~jjj &,•&mm~@~, ~~~-~~pX,,=~~*~5~$o 5
EPJ.l ~ rffi SIIZ ~ *'1 ~
~$A~~~n~
~;Jh~~tl~~)1f$
~~~;Jh~
1~~
Signed
1~~
Signed
6
REPUBLIK INDONESIA
AMENDMENT TO THE ARRANGEMENT BETWEEN THE STATE MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE NATIONAL TOURISM ADMINISTRATION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA ON THE IMPLEMENTATION PLAN OF OUTBOUND GROUP TRAVEL BY CHINESE CITIZENS TO THE REPUBLIC OF INDONESIA
PURSUANT to the Anangement between the National Tourism Administration of the People's Republic of China and the State Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Indonesia on the Implementation Plan of Outbound Travel by Chinese Citizens to Indonesia signed at Jakarta, on November 7, 2011 (hereinafter referred to as "the Arrangement 2001), the National Tourism Administration of the People's Republic of China (hereinafter refened to as "CNTA") and the Ministry of Tourism and Creative Economy (hereinafter referred to as "MTCE") (collectively hereinafter referred to as "the Parties") agreed to amend the Arrangement 2001 as follows:
ARTICLE 1 Article 1 of the Arrangement 2001 shall be amended as follows: "1) The CNTA shall designate the travel agencies in China (hereinafter referred to as "the Chinese designated travel agencies") that are in operation according to the Chinese laws and regulations, and authorized by CNTA to operate and organize the outbound group travel of Chinese citizens to the Republic of Indonesia. 2) The MTCE shall designate or recommend the travel agencies in Indonesia (hereinafter refened to as ''the Indonesian designated travel agencies") that are in operation according to the Indonesian rules and regulation and meet the existing criteria to operate and organize the outbound group travel of the Chinese citizens in the Republic of Indonesia. 3) The Parties shall confitm to each other, in writing, the list of the designated or recommended travel agencies, which shall include their company names, addresses, telephone numbers, fax numbers, email addresses and contact persons, etc. In case of any change in the list of either Party, the Party that makes the change must inform the other Party in writing of such changes every semester. 4) The travel agencies indicated in the list of one Party shall be entitled to select by themselves their business prutners from the list of the other Party, in order to sign contracts with them." 1
ARTICLE2 Article 2, Article 3, and Article 4 of the Arrangement 2001 shall be deleted, and replaced by a new Article 2 which read as follows: " I) The rights of the outbound Chinese citizens travelling to the Republic of Indonesia in tourist groups mentioned in the tour package offered by Chinese designated travel agencies shall be protected by the relevant laws of China and Indonesia. In the case of violation of the Chinese and/or Indonesia laws and regulation by the designated travel agency/ies, the Chinese designated travel agencies in question will be subject to the laws and regulations in China and the MTCE has the right to suspend the Indonesian designated travel agencies in question pursuant to the prevailing laws and regulations in Indonesia. 2) The Indonesian designated travel agencies shall provide information regarding tourist attractions, travel conditions, safety instructions, impo1tance services for Chinese citizens and their prices, police station, hospital and other necessary information in Chinese and Indonesia languages. The MTCE shall provide hotline number and e-mail in case of emergency of outbound Chinese tourists group. 3) The Indonesian designated travel agencies shall help the Chinese designated travel agencies know the relevant laws of Indonesia to help the latter observe the relevant Jaws of Indonesia."
ARTICLE3 Article 5 of Arrangement 2001 shall be amended as follows: "1) The outbound Chinese tourist groups shall depart from and return to the Chinese territory and enter into or exit the Indonesian territory in their original groups. The Chinese designated travel agencies must provide a tour leader to each group. 2) The Indonesian designated travel agencies shall assign an Indonesian tour guide for each group, who will help, through mutual consultation with the Chinese tour leader, to solve any problem encountered by the outbound Chinese tourists groups during the whole trip in the Republic of Indonesia."
ARTICLE4 Article 6 of the Arrangement 2001 shall be amended as follows: u 1) Every Chinese designated travel agency shall appoint at most 5 couriers, who bear ID cards issued by CNTA as authorized couriers to apply visas for the outbound Chinese tourist groups. CNTA shall provide the relevant information of the couriers authorized by each designated travel agency to the Embassy of the Republic of Indonesia in China. 2) The visa application for the member of the outbound Chinese tourist groups shall be submitted with the following documents: an official letter signed by the authorized representatives from the designated travel agency, a name list of the tour group, application forms completed by all the members of the tour group, face photographs of applicants and passports valid for at least 6 months, and other required documents pursuant to the prevailing laws and regulations of the Republic of Indonesia. 2
3) The visa applications of members of outbound Chinese tourist groups shall be processed in the Embassy or Consulates General of the Republic of Indonesia in China The issuance of the visa for the members of outbound Chinese tourist group shall be in accordance with the Indonesian laws, regulations and procedures."
ARTICLES Alticle 7 of the Arrangement 2001 shall be deleted.
ARTICLE6 Article 8 of the Arrangement 2001 shall be amended as follows: "The CNTA may request to the Embassy or Consulates General of the Republic of Indonesia in China not to accept visa application for Chinese tourist groups to the Republic of Indonesia by any Chinese travel agency, unit or individual other than the Chinese designated travel agencies. However, the Embassy and the Consulates General of the Republic of Indonesia in China shall process the visa application for the Chinese nationals to travel to Indonesia in accordance with the laws and regulations of the Republic of Indonesia."
ARTICLE7 Article 9 of the Arrangement 2001 shall be amended as follows: "l) In order to ensure the effective operation of outbound Chinese tourist groups travelling to the Republic of Indonesia, the Pruties shall exchange information and data, and work closely together to improve the management of the outbound Chinese tourist groups to the Republic of Indonesia. 2) As the follow up of the point (1) above, the Parties shall assign the following focal points: a. MTCE shall assign Directorate General for Tourism Destination Development; b. CNTA shall assign the Mru·keting and International Cooperation Department. 3) In any case of change of the focal points, the Party that makes the change must inform the other Party in writing."
ARTICLES Article 10 and Article 11 of the Arrangement 2001 shall be deleted.
ARTICLE9 1. Miele 14 of the Arrangement 2001 shall be amended as follows: " l) The A1Tangement 2001 shall remain in force for a period of three years from the date of the signing of this Amendment. The Arrangement 2001 shall be automatically extended for two (2) years periods consecutively.
3
2) Either party may terminate the Arrangement 2001 by g1vmg written notification on its intention to terminate the Arrangement 2001 ninety (90) days prior to the intended date of termination. 3) The termination of the Arrangement 2001 shall not prejudice the completion on any ongoing programs and projects under the Arrangement 2001."
2. This Amendment shall take effect on the date of its signing, and shall be read as an integral part of the Arrangement 2001. The validity of this Amendment is the same as the Arrangement 2001.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, have signed this Amendment.
Done in duplicate at Beijing on the 23rd day of March 2012, each in Indonesian, Chinese, and English, all text being equally authentic. In the event of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.
FOR '{HE MIN.ISTRY OF TOURISM AND CREATIVE ECONOMY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
Signed R.l\\ MARTY M, NATALEGAWA MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA '
.
FOR THE NATIONAL TOURISM ADMINISTRATION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CIDNA
Signed SIJAOQIWEI THE NATIONAL TOURISM ADMINISTRATION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
4
