PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS PT MANDOM INDONESIA TBK PASAL 1 DASAR DAN TUJUAN (1)
DASAR PENYUSUNAN Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 33 /POJK.04/2014 tgl 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan
Komisaris emiten atau perusahaan publik dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum Perseroan Terbatas, Pasar Modal, ketentuan Anggaran Dasar dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. (2)
TUJUAN Memberikan Pedoman untuk mempermudah Dewan Komisaris PT Mandom Indonesia Tbk (selanjutnya disebut sebagai “Perseroan”) dalam memahami tugas dan tanggung jawab, hak dan kewajiban, dan peraturan-peraturan yang terkait dengan tata kerja Dewan Komisaris.
(1)
(2)
(1)
PASAL 2 Keanggotaan Dewan Komisaris Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris dengan susunan 1 (satu) orang Presiden Komisaris, 1 (satu) orang Komisaris atau lebih dan 1 (satu) orang Komisaris Independen atau lebih. Jumlah Komisaris Independen paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. PASAL 3 Ketentuan mengenai persyaratan dan pemenuhan persyaratan untuk menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat: a.mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik; b.cakap melakukan perbuatan hukum; c.dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: 1 tidak pernah dinyatakan pailit; 2 tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; 3 tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan 4 tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat: (a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan; 1
(b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; (c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK; (d) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan (e) memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik. (2)
Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen pada periode berikutnya; b.tidak mempunyai saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung c.tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama; dan d.tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan
(3)
Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dipenuhi anggota Dewan Komisaris selama menjabat.
(4)
Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) wajib dimuat dalam surat pernyataan dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen.
(5)
Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2).
(1)
(2)
(3)
(4)
PASAL 4 Rangkap Jabatan Dewan Komisaris Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai: a.anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan b.anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris. Rangkap jabatan sebagai anggota komite sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. 2
(5)
Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat. PASAL 5 Masa Jabatan Dewan Komisaris
(1)
Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu sejak tanggal yang diputuskan dalam RUPS sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-2 (kedua).
(2)
Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diusulkan diangkat kembali.
(3)
Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.
(4)
Pernyataan independensi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada ayat 3 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan.
(5)
Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya
PASAL 6 Pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
kepada
PASAL 7 Pengunduran Diri dan Pemberhentian Sementara (1) (2)
(3)
Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. Dalam hal terdapat anggota Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Komisaris yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri paling lambat 90 hari sebelum tanggal pengunduran diri kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud. PASAL 8 Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang
(1)
Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. 3
(2)
Dewan Komisaris baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, setiap waktu pada jam kerja Perseroan berhak memasuki bangunan/gedung/kantor dan tempat usaha yang digunakan oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha, termasuk memeriksa laporan keuangan dan juga
(3)
(4) (5)
(6)
(1)
(2)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan dan anggaran dasar. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya. Dewan Komisaris wajib mengevaluasi kinerja Komite yang berada dibawahnya. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setiap akhir tahun buku.
PASAL 9 Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan: a.kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b.telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati- hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; c.tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan d.telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. PASAL 10 Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS. Menyetujui usulan Direksi pengangkatan dan pemberhentian Kepala Unit Audit Internal. Berdasarkan Keputusa RUPS menetapkan gaji dan/atau tunjangan penghasilan lainnya bagi Direksi. Pemberian persetujuan sesuai dengan hal-hal yang tercantum pada Anggaran Dasar Perseroan PASAL 11 Etika dan Waktu Kerja 4
(1)
Anggota Dewan Komisaris wajib tunduk pada Code of Conduct Mandom Group, menjalankan tugasnya dengan itikad baik dengan selalu mengindahan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan-ketentuan mengenai Good Corporate Governance dan Anggaran Dasar Perseroan.
(2)
Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
(1) (2) (3) (4)
(5)
(1) (2) (3)
(1) (2)
(1)
(2)
(3)
PASAL 12 Rapat Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Dewan Komisaris dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berparisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan. PASAL 13 Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan. PASAL 14 Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. PASAL 15 Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang 5
(4)
bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib didokumentasikan. PASAL 16 Pelaporan pertanggungkawaban
Dewan Komisaris wajib meneliti dan menelaah Laporan Tahunan dan membuat laporan tentang pelaksanaan tugasnya untuk dilaporkan dan persetujuannya kepada Pemegang Saham melalui RUPS. PASAL 17 Aspek Transparansi dan Larangan bagi Dewan Komisaris (1)
Mengungkapkan (jika ada) adanya hubungan usaha dan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya atau anggota Direksi atau Pemegang Saham Pengendali.
(2)
Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi atau keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Perseroan.
(3)
Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain pengasilan yang sah.
(4)
Anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepemiikan saham miliknya termasuk keluarganya kepada Perseroan melalui Corporate Secretary untuk dimuat dalam Daftar Khusus Pemegang Saham sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
(5)
Anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Perseroan melalui Corporate Secretary setiap transaksi saham dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak transaksi saham dilakukan.
(6)
Dalam hal Komisaris Independen dan/atau keluarga Komisaris Independen telah melakukan pembelian saham Perseroan maka Komisaris Independen wajib mengajukan surat permohonan pengunduran dirinya sebagai Komisaris Independen kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan PASAL 18 Penutup
(1)
Dewan Komisaris wajib menyusun pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris.
(2)
Perseroan wajib mengungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan informasi bahwa Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.
(3)
Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris secara lengkap wajib dimuat dalam situs web Perseroan. Pasal 19 Tanggal efektif
Pedoman Dewan Komisaris berlaku mulai tanggal 11 Agustus 2015. 6
