lI*pRLEsrARl PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA
DEWAN KOMISARIS
fi
lPeOoman Dan Tata Tertib
bBPRLESTART I orwnNr KoMlsARts I
117-02-2016
Daftar lsi
/
Page 1
of
13
Kerja
BPRLESTARI
.
Kerja
Pedoman Dan Tata Tertib DEWAN KOMISARIS 17-02-2016 / Page 2 of 13
LATAR BELAKANG
Dalam pelaksanaan Good Corporate Governance, PT, BPR Sri Artha Lestari berpedoman
kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) NOMOR 4/PO-)K.03/ 2015 tentang
Tata Kelola
BPR, dan berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku yang terkait dengan pelaksanaan Tata Kelola BPR yang berlandaskan pada lima prinsip dasar, yaitu: keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fa i rness).
TUJUAN Pedoman dan Tata
a.
Tertib Kerja Dewan Komisaris ini ditujukan untuk:
Memberikan batasan dan komitmen mengenai tugas dan tanggung jawab dan wewenang anggota Dewan Komisaris.
b.
Mengakomodasi peraturan-peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan/
terkait Komisaris yang belum diatur di
c.
dalam Anggaran Dasar Bank.
Menegaskan kesepakatan diantara anggota Dewan Komisaris yang selama ini
telah dijalankan, antara lain mengenai tata tertib rapat.
LANDASAN HUKUM Peraturan yang menjadi dasar penyusunan Pedoman dan Tata Kerja Direksi ini ada lah:
a,
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
b.
Undang-Undang No. Perseroan Terbatas,
40 Tahun 2OO7 tanggal 16
Agustus 2OO7 tentang
lL
uoorrrroo,
Pedoman Dan Tata Tertib
Kerja
DEWAN KOMISARIS 17-02-2016 / Page 3 of 13
c.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2O/PO-)K.03/2O14 tentang
t]
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.O3/ 2015 tentang Tata Kelola
BPR.
BPR.
Anggaran Dasar
(AD) PT. BPR Sri Artha Lestari beserta
perubahan-
perubahannya,
KOMPOSISI, KRITERIA DAN MASA JABATAN Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang
3 (tiga)
orang dan paling
banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. n
Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.
Seluruh anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di Indonesia dan paling
sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris harus bertempat tinggal
di
provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi kantor pusat
Dewan Komisaris
BPR,
terdiri dari Komisaris dan Komisaris
Independen dengan
jumlah anggota Komisaris Independen paling kurang 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris. c.
Anggota Dewan Komisaris telah lulus
uji
dengan ketentuan yang mengatur mengenai
and proper test) yang berlaku bagi f
kemampuan dan kepatutan sesuai
uji
kemampuan dan kepatutan
(fit
BPR.
Persyaratan menjadi anggota Dewan Komisaris:
) 2) 3) 1
Mampu melaksanakan perbuatan hukum
Memiliki dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan.
Memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai
di
keuangan dan perbankan
4) 5)
Mampu bekerjasama dengan anggota Dewan Komisaris lainnya
Tidak pernah dinyatakan pailit oleh Pengadilan
l-
il
bidang
lPeooman Dan Tata Tertib
h
Kerja
bBPRLESTART I orwnrrr KoMtsARls I
I tt
6)
-oz-zot6
/
Page 4
of
13
Tidak pernah menjadi Direktur atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit
7)
Tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana merugikan keuangan negara dalam waktu
5
(lima) tahun
yang
sebelum
pengangkatannya
8)
Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat kedua, dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan atau Direktur lainnya
9)
Memiliki komitmen untuk menyediakan waktu yang memadai
10) Memiliki integritas dan reputasi yang baik, yaitu tidak pernah langsung maupun tidak langsung
terlibat dalam perbuatan
secara
rekayasa
dan praktik-praktik menyimpang, cedera janji serta perbuatan lain yang merugikan perusahaan di mana yang bersangkutan bekerja atau pernah bekerja.
11) Memiliki kompetensi, yaitu
kemampuan dan pengalaman dalam bidang-
bidang yang relevan dengan tugas dan kewajiban Dewan Komisaris.
12) Memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan suatu masalah secara memadai
13) Memiliki kemampuan untuk membahas permasalahan tanpa campur tangan manajemen
14) Memiliki akhlak dan moral yang baik 15) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
16) Lulus fit and proper test yang dilakukan Otoritas Jasa
Paraf
1
Keuangan.
lLuoo.rrroo, lneOoman Dan Tata Tertib Kerja KOM|SAR|S IDEWAN I | 17-02-2016 / Page 5 of 13
-
KOMISARIS INDEPENDEN Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
Persyaratan menjadi Komisaris Independen
a.
:
Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau
hubungan
keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya,
Direksi
dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan BPRLestari yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
b.
Tidak bekerja rangkap sebagai Direktur di perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan BPRlestari,
c.
Tidak bekerja di BPRLestari atau afiliasinya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun tera kh i r.
d,
Tidak menjadi pemasok dan pelanggan signif ikan atau menduduki Direktur, Komisaris dan jabatan eksekutif perusahaan pemasok dan pelanggan signif ikan
dari BPRLestari atau perusahaan afiliasinya,
e,
Bukan merupakan penasehat profesional BPRlestari atau perusahaan lainnya
yang satu kelompok industri dengan BPRLestari.
f.
Tidak mempunyai keterkaitan (ketergantungan/keterikatan) finansial, baik langsung maupun
tidak langsung dengan BPRLestari atau perusahaan
yang
menyediakan jasa dan produk kepada BPRlestari dan af iliasinya.
g.
Tidak memiliki hubungan kontraktual dengan BPRLestari atau
perusahaan
lainnya yang satu kelompok selain sebagai Komisaris perusahaan tersebut.
h,
Bebas
dari kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapat
menghalangi
atau
mengganggu kemampuannya
bertindak secara indeoenden,
untuk berpikir dan/atau
lL
uoo,-rrroo,
Pedoman Dan Tata Tertib
Kerja
DEWAN KOMISARIS 17-02-2016 / Page 6 of 13
Mantan anggota Direksi atau pejabat eksekutif BPRLestari atau pihak-pihak
yang mempunyai hubungan dengan BPRLestari, yang telah melewati tunggu atau cooling
off
masa
selama satu tahun sejak yang bersangkutan berhenti
menjabat, kecuali mantan Direksi atau pejabat eksekutif yang melakukan
fungsi pengawasan
WAKTU KERJA Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya secara optimal
RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS Anggota Dewan Komisaris hanya sebaga
dapat mempunyai
2
(dua) rangkap jabatan lain
Anggota Dewan Komisaris pada BPR dan/atau Bank Pembiayaan Rakyat
i
Syariah. Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan/atau Bank Umum.
NILAI-NILAI DAN ETIKA KERJA Melaksanakan tugas secara independen h
Tunduk pada peraturan perusahaan Tidak dapat menyerahkan fungsi pengawasan kepada Direks,.
-
Paraf
l--T--P
/-i
T
lL uoo,-rrroo,
Pedoman Dan Tata Tertib
Kerja
DEWAN KOMISARIS 17-02-2016 / PageT of 13
TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
a,
Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara i
ndeoenden.
Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola
yang baik pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organ isasi. a
Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas
dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. rl
Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang
BPR.
ikut serta
dalam
pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
1)
penyediaan dana kepada pihak
terkait sebagaimana ketentuan
yang
mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR;
2)
hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
f. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga
tugas kepengurusan n :r.
tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas
pelaksanaan
BPR.
Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan
audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau
otoritas lainnya.
BPRLESTARI
leeooman Dan T ata Tertib
Kerja
I DEWAN KOMTSARTS | 17-02-2016 / Page 8 of 1 3 I
h.
Dewan Komisaris wajib memberitahukan:
1)
pelanggaran peraturan perundang-undangan
di bidang keuangan
dan
perbankan; dan/atau
2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat
membahayakan
kelangsungan usaha BPR;
Dewan Komisaris harus melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran, keadaan atau perkiraan keadaan dimaksud. Dewan Komisaris wajib membentuk
1) 2)
Komite Audit; Komite Pemantau Risiko.
Pengangkatan anggota Komite dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan
rapat Dewan Komisaris. K.
Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Komite yang telah dibentuk, menjalankan tugasnya secara efektif
.
Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan
tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Anggota Dewan Komisaris, baik bersama
-
sama maupun sendiri
-
sendiri,
setiap waktu pada jam kerja BPR, berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang digunakan atau dikuasai oleh BPR dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan
alat bukti lainnya, memeriksa dan
keadaan uang kas dan lain
-
mencocokkan
lain serta berhak untuk mengetahui
segala
tindakan yang telah dijalankan Direksi. n
Dewan Komisaris dapat meminta Direksi, setiap anggota Direksi dan atau
)ajaran Manajemen untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai BPR sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris mereKa.
untuk melaksanakan tugas
BPRLESTARI
lneooman Dan T ata Tertib KOMTSARTS
IDEWAN I tt-oz-zot6 /
o,
Kerja
Page 9
of
13
Dewan Komisaris setiap waktu berhak memutuskan untuk memberhentikan
untuk sementara waktu seseorang atau lebih anggota Direksi, jika anggota Direksi tersebut berbuat/bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasaran Perusahaan, merugikan Perusahaan, melalaikan kewajiban dan atau melanggar
aturan perundangan yang berlaku. l./.
Dewan Komisaris wajib mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh
jenjang organisasi. v.
Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan perlindungan kepada konsumen atau nasabah.
r
Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris,
yang
diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. Agenda rapat Dewan Komisaris adalah membahas hal-hal mengenai
:
1) rencana bisnis BPR; 2) isu-isu strategis BPR; 3) evaluasi/penetapan kebijakan strategis; 4) evaluasi realisasi rencana bisnis BPR. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan dengan kehadiran langsung atau
dilakukan dengan menggunakan teknologi telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta
RUPS
saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapar. u.
Penyelenggaraan
rapat Dewan Komisaris dengan agenda penetapan
rencana
bisnis BPR, dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Dalam melakukan fungsinya sebagai Pengawasan, Dewan Komisaris dapat
meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai antara lain permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional
BPR.
lLuoor.rrroo, lneooman Dan
Tata Tertib Kerja
KOM|SAR|S IDEWAN I | 17-02-2016 / Page 1O of 13
-
w.
Permintaan penjelasan dapat dilakukan dalam rapat antara Dewan Komisaris dengan Direksi. Keputusan rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan denqan baik,
O, a
ASPEK TRANSPARANSI
& LARANGAN
Dewan Komisaris dilarang
ikut serta dalam pengambilan keputusan
mengenai
kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
1)
penyediaan dana kepada pihak
terkait sebagaimana ketentuan
yang
mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
2)
Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Anggota Dewan Komisaris dilarang menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan
pribadi dari
BPR
selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat
Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian
dengan peraturan perundang-undangan.
Anggota Dewan Komisaris dilarang mempunyai lebih dari
2
(dua) rangkap
jabatan lain sebagai Anggota Dewan Komisaris pada BPR dan/atau
Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah,
Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi
atau Pejabat Eksekutif pada BPR, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan/atau Bank Umum.
Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris; atau anggota Di
reks i.
i________''__--_-"_
I
tl
,l. ti
:;:.ll
ri
*---":-_-"_i
r
lL
uoo..rroo,
g
Pedoman Dan Tata Tertib
Kerja
DEWAN KOMISARIS 17-02-2016 / Page 11 of 13
Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan:
1)
Kepemilikan sahamnya, baik pada BPR yang bersangkutan maupun perusahaan lain;
2)
Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan
Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham BPR;
3)
1,
Remunerasi dan
fasilitas lainnya yang diterima.
PELATIHAN
Program pelatihan bagi Dewan Komisaris dilakukan secara kontinyu agar Dewan Komisaris dapat selalu memperbaharui informasi dan wawasan serta pengetahuan
tentang perkembangan terkini seputar perbankan, keuangan, perekonomian dan halhal lain yang dapat menunjang perkembangan perseroan khususnya dalam pelaksanaan
tugas Dewan Komisaris. Program pelatihan tersebut termasuk Seminar, Benchmark,
Visit, Brainstorming atau Studi Banding. Anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti program pelatihan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
2.
RAPAT
a. Dewan Komisaris wajib
mengadakan
Rapat Dewan Komisaris,
yang
diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris,
b. Agenda rapat Dewan Komisaris 1)
adalah membahas hal-hal mengenai
rencana bisnis BPR;
2) isu-isu strategis BPR; 3) evaluasi/penetapan kebijakan strategis; 4) evaluasi realisasi rencana bisnis BPR.
Prt?f
I T
lLuoo..rroo, lneooman Dan Tata Tertib Kerja | DEWAN
-
l a
rr-or-r0,6
KOM|SAR|S
/
pase
i2 of
13
Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan dengan kehadiran langsung atau
dilakukan dengan menggunakan teknologi telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta
RUPS
saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam ra /'l
oat.
Penyelenggaraan
rapat Dewan Komisaris dengan agenda penetapan
rencana
bisnis BPR, dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. E.
Pengambilan keputusan dalam rapat dewan Komisaris dilakukan berdasarkan
musyawarah mufakat, dan bila tidak terjadi musyawarah mufakat maka keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
f, Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan yang sah tanpa
mengadakan
Rapat Dewan Komisaris, asalkan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis, memberikan persetujuan dan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan
ini memiliki kekuatan yang
sama dengan
keputusan yang diambil berdasarkan Rapat Dewan Komisaris. :r.
Segala keputusan yang diambil oleh Rapat Dewan Komisaris bersif
at mengikat
dan menjadi tanggung jawab bagi seluruh anggota dewan Komisaris
3, a.
PENUTUP
Bank wajib mengungkapkan dalam laporan tahunan bahwa Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja.
b.
Pedoman dan Tata
Direksi.
Tertib Kerja Direksi bersifat mengikat bagi setiap anggota
leeOoman Dan Tata Tertib
lf
Kerja
bBPRLESTART I
orwnru KoMrsARrs | 17-02-2016 / Page 13 of 13 I
4.
TAN66AL EFEKTIF DAN KAJI ULANG BERIKUTNYA
a.
Tanggal Efektif:
Pedoman dan Tata
Tertib Kerja Direksi berlaku setelah mendapatkan
persetu.juan dari Dewan Komisaris. b.
Tanggal Kaji Ulang Berikutnya: Pedoman dan Tata Kerja Direksi ini dapat
ditinjau secara periodik selambatnya
setiap 2 (dua) tahun atau dilakukan pemutakhirannya apabila dianggap perlu dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku
1) Setiap
di Indonesia,
dengan ketentuan:
perubahan yang bersif
at material waj ib
mendapatkan
rekomendasi Direksi untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.
2)
Perubahan yang bersifat non-material yang manajemen
tidak melebihi standar
risiko yang telah ditetapkan, dapat disetujui Direksi dan
disampaikan kepada Dewan Komisaris sebagai pemberitahuan.
Tata Tertib Kerja Direksi PT. BPR Sri Artha Lestari ini berlaku sejak tanggal d tetaoka n. i
Ditetapkan di Denpasar Pada tanggal 14 April 2O16 Menyetujui: Dewan Kom isaris
PT BPR Sri Artha Lestari
-/-''" Alex P. Chandra Komisaris Utama
Direktur Utama
