PT. Central Proteina Prima, Tbk. 19th Floor Wisma GKBI Jl. Jend. Sudirman No. 28 Jakarta 10210 - Indonesia Phone: +622157851788
CPPRIMA
Fax:
+6221 5785 1808
Pedoman Kerja I j
Dewan Komisaris PT CENTRAL PROTEINA PRIMA Tbk
A. Umum
1. PT Central Proteina Prima Tbk ("Perseroan'') yang terdaftar terdaftar
di Bursa Efek Indonesia
adalah
("BEl'').
perusahaan
Sebagai emiten
publik yang
di BEl maka CP Prima tunduk pada semua ketentuan peraturan
perundang-undangan
di bidang pasar modal Indonesia;
2. Dewan Komisaris sebagai pengawas dan penasihat, dalam melaksanakan tugasnya
harus mematuhi
berlaku dan Anggaran baik
berlandaskan
peraturan
Dasar Perseroan.
pada
(GCG) yaitu: transparansi
prinsip-prinsip
(shareholders)
Good
(transparency),
lainnya (pegawai, lain-lain),
dan
konsumen,
serta berdasarkan
yang
Pengelolaan perusahaan yang Corporate
Governance
(accountability),
akuntabilitas
(fairness) dalam rangka memenuhi
kewajaran
undang-udang
(responsibility), kemandirian
pertanggungjawaban
Saham
ketentuan
(independency),
kepentingan
Pemangku
Kepentingan
masyarakat,
regulator,
dan
Pemegang
(stakeholders)
mitra kerja, dan
nitai-nilei dan etika yang berlaku di dalam
Perseroan; 3. Dalam menjalankan sangat penting . diperlukan
tugasnya,
dalam mengawasi jalannya
Pedoman
- dalam melaksanakan memenuhi
Dewan Komisaris mempunyai
Kerja
sebagai
kepentingan
pemegang
usaha Perseroan, sehingga
pedoman
tugas, tanggung
peran yang
jawab,
bagi
Dewan
Komisaris
dan wewenangnya
saham dan pemangku
untuk
kepentingan
lainnya; 4. Pedoman Kerja Dewan Komisaris ini disusun sebagai pedoman melaksanakan efisien,
tugas
efektif,
transparan,
dipertanggungjawabkan berkepentingan,
dan tanggung
jawab
kompeten,
Dewan
Komisaris
independen,
dan
dalam secara dapat
sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang
sesuai dengan peraturan
dan Anggaran Dasar Perseroan.
undang-undang
yang berlaku
B. landasan Hukum
Pembentukan, struktur, mekanisme kerja, tugas dan tanggung jawab serta kewenangan Dewan Komisaris sebagaimana dituangkan dalam Charter Dewan Komisaris ini berlandaskan pada dasar hukum berikut: 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no.33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, tanggal 8 Desember 2014; ,
2. Keputusan
Ketua
BAPEPAM-LK No.
Kep-643/BL/2012
tanggal
7
I
Desember 2012 Peraturan No. IX.I.S
tentang
Pembentukan dan
Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit; 3. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Keputusan Direksi Bursa Jakarta Tentang
(BEJ) No. Kep-30S/BEJ/07-2004
Peraturan Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham Dan Efek
Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan
Oleh Perusahaan
Tercatat tanggal 19 Juli 2004, C. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang
Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris diatur terutama berdasarkan POJK no.33/POJK.04/2014 Tentang
Direksi dan Dewan
Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan peraturan lain yang berlaku, secara garis besar meliputi: 1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab
atas pengawasan terhadap
kebijakan pengurusan, jalannya
penqurusan pada umumnya, baik mengenai Emiten atau Perusahaan Publik maupun usaha Emiten atau Perusahaan Publik, dan memberi nasihat kepada Direksi; ; 2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan dan RUPS lainnya sesuai sesuai dengan undang-undang pasar modal dan/atau Anggaran dasar Perseroan;
3. Dewan Komisaris melakukan tindakan untuk kepentingan Perseroan dan bertanggung jawab kepada RUPS; 4. Dewan Komisaris wajib mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan; 5. Dewan Komisaris mengatur sendiri pembagian kerja di antara para anggota dan untuk kelancaran tugasnya; 6. Dewan Komisaris wajib membentuk komite audit yang diketuai oleh Komisaris Independen dan dapat membentuk komite lainnya untuk mendukung tugasnya serta melakukan evaluasi kinerja komite setiap , I
akhir tahun buku; 7. Setiap Komite terdiri dari Ketua dan anggota, yang diketuai oleh seorang anggota Dewan Komisaris; 8. Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam undang-undang pasar modal; 9. Dewan Komisaris memastikan bahwa auditor eksternal, auditor internal, komite audit dan komite lainnya memiliki akses terhadap data penunjang dan
informasi
mengenai
Perseroan, sepanjang
diperlukan
untuk
melaksanakan tugasnya; 10.Dewan Komisaris menentukan sistim nominasi, evaluasi kinerja, dan remunerasi yang sesuai bagi Dewan Komisaris dan Direksi setelah . mempertimbangkan hasil kajian kinerja Perseroan untuk selanjutnya - diajukan agar memperoleh persetujuan RUPS; 11.Tanggung jawab berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris atas kepailitan karena kesalahan dan kelalaian dalam pengawasan terhadap Direksi;
D. Nilai-nilai
Dengan adanya Pedoman Kerja Komisaris, Dewan Komisaris dalam melaksanakan
tugasnya
setiap
saat
akan
bertindak
berdasarkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten yaitu: akuntabilitas,
dan
bersikap
transparansi,
pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran dalam
rangka
memenuhi
kepentingan
kepentingan lainnya (pegawai,
pemegang
saham dan
pemangku
konsumen, masyarakat, regulator, mitra
kerja, dan lain-lain), serta berdasarkan Standar Etika dan Nilai-nilai budaya yang berlaku di Perseroan, serta selalu mematuhi peraturan yang berlaku termasuk Anggaran Dasar Perseroan.
E. Komposisi,
Struktur
dan
Persyaratan Keanggotaan Dewan
Komisaris , J
Komposisi, struktur dan Persyaratan Keanggotaan Dewan Komisaris diatur terutama dalam POJK no.33/POJK.04/2014 mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan peraturan lain yang berlaku, secara garis besar meliputi: 1. Dewan Komisaris terdiri paling sedikit terdiri dari dua orang anggota, dan seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Independen; 2. Komposisi dan jumlah
anggota Dewan Komisaris ditetapkan
oleh
RUPSdengan memperhatikan Visi, Misi, dan rencana strategis Perseroan. 3. Anggota Dewan Komisaris dipilih dan diangkat oleh RUPS berdasarkan proses pencalonan sesuai peraturan dan undang-undang, diantaranya adalah di bidang Perseroan Terbatas dan berdasarkan pertimbangan - integritas,
dedikasi,
kemampuan
memahami
masalah-masalah
manajemen Perseroan, dan memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; 4. Sekuranq-kuranqnya
30%
(tiga puluh persen) dari anggota Dewan
Komisaris adalah Komisaris Independen yang berasal dari kalangan di luar Perseroan seperti yang dimaksud dalam POJK no.33/POJK.04/2014 mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
-------==------=._.
-
F. Kebijakan Rapat
Rapat Dewan Komisaris diatur dalam POJK no.33jPOJK.04j2014 mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan peraturan lain yang berlaku, secara garis besar meliputi: 1. Dewan Komisaris mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, yang dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris; 2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat dengan Direksi Perseroan r I
secar aberkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan yang dihadiri oleh mayoritas anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. 3. Pengambilan keputusan rapat dilakukan melalui musyawarah mufakat. Apabila
tidak
tercapai
musyawarah
mufakat
maka
pengambilan
keputusan dapat dilakukan melalui pemungutan suara terbanyak. 4. Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris; 5.
Hasil Rapat Anngita Dewan Komisaris dan anggota Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatnagni oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh - anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
6. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tidak
menandatangani
menyebutkanalasannya
risalah
rapat,
yang
bersangkutan
wajib
secara tertulis dalam surat tersendiri yang
dilekatkan pada risalah rapat; 7. Risalah rapat anggota Dewan Komisaris danjatau risalah rapat anggota Direksi dan
anggota
Dewan Komisaris wajib
Perseroan untuk didokumentasikan.
diserahkan
kepada
G. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
1. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS; 2. Dewan Komisaris memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap permasalahan yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan; 3. Dewan Komisaris dalam fungsinya sebagai pengawas, menyampaikan ,
laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan Perseroan
I
kepada RUPS; 4. Laporan pengawasan Dewan Komisaris merupakan bagian dari laporan tahunan
yang
disampaikan
kepada
RUPS untuk
memperoleh
persetujuan; 5. Dengan diberikannya persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan atas laporan keuangan berarti RUPStelah memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris sejauh hal-hal tersebut tercermin
dari laporan tahunan,
dengan tidak mengurangi tanggung jawab
masing-masing anggota
Dewan Komisaris dalam hal terjadi tindak pidana atau kesalahan dan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang tidak dapat dipenuhi dengan aset Perseroan; 6. Pertanggungjawaban
Dewan
Komisaris
kepada
RUPS merupakan
perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan Perseroan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.
Jakarta, 3 Desember 2015 PT CENTRAL PROTEINA PRIMA Tbk
J
deral TNI (Purn) Fachrul Razi
Franciscus Affandy
Komisaris Utama
Wakil Komisaris Utama
Djoko Muhammad Basoeki
Eko Putro Sandjojo
, j
Komisaris Independen
~jsaris
Indepen en
') ( 1/
Jimmy Joeng
Mahar A. Sembiring
Komisaris
Komisaris
•......
