PERPANJANGAN KEDUA NOTA KESEPAKATAN ANTARA DIREKTORAT JENOERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM DEPARTEMEN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN THE NATURE CONSERVANCY MENGENAI KERJASAMA KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI DI INDONESIA
Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai PHKA, dan The Nature Conservancy, untuk seJanjutnya disebut sebagai TNC;
Mempertimbangkan basil-hasil kerjasama terdahulu sebagairnana tercantum dalam Kesepakatan (Memorandum of Understanding/MoU) yang ditandatangani pada tanggal 20 April 1998 (Perpanjangan Pertama) dan manfaatnya dalam mendukung misi dan tugas Ditjen PHKA; Menimbang kesamaan kepentingan kedua Pihak dalam konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia secara berkelanjutan;
Mengacu pada peraturan dan perundangan yang berlaln1 di Indonesia. serta prosedur dan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang berk.aitan dengan kerjasama teknis intemasional;
TELAH MENYETUJUI HAL-HAL BERIKUT IN1 : Pasal l
Tujuan
Tujuan umum kerjasama antara PHKA dan TNC di bawah kesepakatan ini (untuk selanjutnya disebut sebagai MOU) adalah melanjutkan upaya yang telah dilakukan dalam MOU terdahulu untuk peningkatan konservasi keanckaragaman hayati dan pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia.
Pasal 2 Ruang Lingkup
PHKA dan TNC akan bekerjasama dalam melaksanakan program konservasi keanekaragaman h3yati dan pengelolaan kawasan konservasi jangka panjang di Indonesia. Program ini akan mencakup berbagai survei untuk mengevaluasi status keanekaragaman hayati dan habitat, mendukung pengelolaan kawasan konservasi, bantuan teknis dan pelatihan, serta kegiatan yang dapat menunjang upaya konservasi sebagai bagian integral dari pembangunan sosial ekonomi.
Pasal 3 Kontribusi Para Pihak I) Untuk melaksanakan MOU ini, TNC akan: a. menyediakan jasa tenaga ahli, bantuan teknis dan pengetahuan untuk mernbantu PHKA dalam melaksanakan kegiatan konservasi yang tercakup dalam MOU ini.
b. membantu PHKA dalarn membangun kapasitas personil PHKA melalui pelatihan dan kegiatan pendidikan lainnya. c. membantu PHKA dalam menyediakan dan mengembangkan bahan-bahan dan materi infonnasi yang diperlukan bagi konservasi dan pengelolaan berkelanjutan.
d. menyediakan perlengkapan penelitian, peralatan lapangan, dan fasilitas pengelolaan bagi implementasi kerjasama dalam cakupan MOU ini. e. membantu PHKA dalam pengembangan kerjasama dengan instansi terkait di tingkat lokal, provinsi, nasional, dan intemasional, serta organisasi swasta demi keberhasilan program dan semata-mata untuk kemajuan konservasi di Indonesia f_
membantu PHKA dalam melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat yang selaras dengan upaya konservasi dalam rangka mengurangi tekanan terhadap kawasan konservasi. Bantuan tersebut mencakup keahlian teknis, tenaga kerja, survei pengembangan mata pencaharian alternatif bagi masyarakat sekitar kawasan konservasi ,
serta perlengkapan lain yang diperlukan. g. membantu PHKA dalam mengidentifikasi mekanisme-mek.anisme finansial untuk. menunjang kegiatan konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan kawasan konservasi jangka panjang h. bertindak sebagai salah satu pusat tenaga ahli regional untuk menduk.ung kegiatan konservasi di kawasan Asia Tenggara. 1.
menggalang dana sedikitnya US$ 500.000 (lima ratus ribu dollar AS) per tahun untuk survei lapangan bersarna, penelitian, tenaga pengelolaan kawasan konservasi serta biaya administrasi, dan kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan dalam cakupan MOU ini.
2) Sesuai dengan Undang-undang, peraturan, prosedur dan kebijakan yang berlaku di Indonesia, PHKA akan memberikan kontribusi sebagai berikut:
a Membantu menetapkan tujuan dan menyusun perencanaan, pengawasan, implementasi, dan evaluasi kegiatan yang telah disetujui dan disahkan serta kegiatanwkegiatan yang didukung 1NC yang dilaksanakan oleh mitra Indonesia yang lain yang tercakup dalam ~~
Nini11g/MOU TNC final 11111102
~
-
h. Melaksanakan koordinasi dengan instansi dan institusi terkait lainnya untuk membantu pelaksanaan kegiatan yang dimaksud dalam kerjasama. c. menyediakan staf yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pelatihan dan kegiatan sejauh diperlukan bagi pelaksanan program yang termasuk dalam MOU ini.
d. menyediakan petugas penghubung/ pendrunping dari PHKA untuk kegiatan/ proyek yang telah disetujui dalam cakupan MOU dengan biaya dari TNC. e. Membantu pelaksanaan kegiatan dengan fasilitas yang tersedia pada UPT PHKA sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas UPT tersebut. f
Membantu dalam pengurusan perijinan yang diperlukan, termasuk perijinan bagi tenaga ahli asing TNC yang ditugaskan di Indonesia berdasarkan MOU ini, yang meliputi pengurusan visa, izin tinggal, izin keluar dan masuk Indonesia;
g. Membantu dalam pengurusan bebas bea masuk dan pajak bagi barang/peralatan yang diadakan dari negar~ lain untuk digunakan dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan MOU 1ru. Pasal 4 Mekanisme Kerjasama
1) Dalam pelaksanaan program sehari-hari, TNC berkoordinasi dengan PHKA melalui Direktorat Konservasi Kawasan di Pusat dan UPT Ditjen PHKA setempat; 2) Dalam melaksanakan program kerjasama ini, 1NC dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dengan sepengetahuan dan persetujuan Dirjen PHKA; 3) Untuk pelaksanaan kerjasama TNC harus menyusun Perencanaan yang diatur lebih Janjut dalam Arahan Program; 4) Untuk memudahkan pemantauan dan evaluasi, TNC barns menyampaikan laporan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Arahan Program; Pasal 5 Arahan Program
1). Program. Untuk mewujudkan tujuan Program Kerjasama ini, TNC harus melaksanakan jenis-jenis kegiatan sebagai berikut: a. Berkoordinasi dengan Ditjen PHKA melalui Direktorat Konservasi Kawasan dan UPT Ditjen PHKA terkait untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang secara langsung menunjang pencapaian tujuan program kerjasama ini. b. Membantu Ditjen PHKA dalam pelaksanaan tugasnya yang berkaitan dengan konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia melalui: c. Kegiatan yang mendukung pembangunan data dan sistem manajemen informasi yang dapat secara langsung digunakan untuk pengelolaan keanekaragaman hayati dan kawasan; ~ konservasi di Indonesia. ~ N111i11i;IMOU TNC final / / 111102
d. Kegiatan yang mendukung integrasi/perencanaan pembangunan yang berkelanjutan antara pempangunan Kehutanan, khususnya konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya dengan pembangunan umum pemerintah Indonesia. e. Kegiatan yang mengarah pada pembcrdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi guna meningkatkan manfaat langsung potensi keanekaragaman hayati dan kawasan konservasi bagi kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan konservasi. f. Kegiatan yang mengarah pada peningkatan kesadaran akan pentingnya konservasi keanekaragaman hayati dan konservasi kawasan dalam mendukung pembangunan di Daerah dan Nasional. g. Kegiatan yang membantu Ditjen PHKA dalam meningkatkan kualitas personilnya untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan kawasan konservasi. h. Kegiatan penelitian potensi keanekaragaman hayati dan habitatnya 2). Mekanisme
a. Untulc pelaksanaan kegiatan harus disusun Rencana Pelak.sanaan Program (RP) yang berlaku selama periode kerjasama berlangsung, yaitu untuk lima tahun kegiatan. Rencana tersebut harus memuat tujuan yang akan dicapai dalam waktu lima tahun, output dan outcome yang direncanakan, jenis kegiatan dan dampak bagi konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan kawasan konser\lasi di Indonesia. RP disusun berdasarkan basil identifikasi, pemantauan dan evaluasi pennasalahan serta kondisi saat ini dan disesuaikan dengan kebutuban nyata (riil) yang diperlukan oleh masing-masing kegiatan tersebut, baik fisik maupun dana, dengan kemungkinan perubahan disesuaikan dengan keadaan di lapangan, ketersediaan dan kesediaan sumber dana untuk mendukung program, dan munculnya peluang baru. Perubahan RP harus dikonsultasikan dan disepakati kedua pihak. b. Rencana Pelaksanaan Program (RP) harus disusun oleh 1NC bersama-sama dengan UPT Ditjen PHKA di daerah dengan memperhatikan arahan dari Direktorat Konservasi Kawasan, selanjutnya disampaikan dan dipresentasikan kepada Ditjen PHKA untuk memastikan bahwa program dan kegiatan-kegiatan tersebut sesuai dengan strategi pembangun~ kebijakan dan prioritas pemerintah atau lembaga pemerintah provinsi atau lokal serta sesuai dengan rencana-rencana pembangunan nasional. Setelah disetujui oleh Dirjen PHKA, RP tersebut kemudian dikirimkan kepada Pemerintah Indonesia melalui Sekretariat Negara dan menjadi pedoman pelaksanaan kerjasama ini. c. Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) disusun oleh TNC bersama-sama dengan UPT Ditjen PHKA di daerah untuk mendapatkan persetujuan Ditjen PHK.A. RKT tersebut harus dipresentasikan kepada Ditjen PHKA dan disahkan oleh Ditjen PHKA melalui Direktur Konservasi Kawasan. d. Proses penyusunan RKT sebagaimana tersebut dalam ayat 2.c di atas akan dilak.sanakan menurut tata waktu sebagai berikut: 1. Pada bulan Januari setiap tahun 1NC mengajukan pada PHKA garis besar usulan kegiatan yang akan dilakukan dalam tahun anggaran berikutnya (Juli - Juni); fiJ,
-
Niniflg/MOU TNC final 11111102
2. Pada ·bulan Maret. PHKA akan memberikan masukan pada TNC alas garis besar usulan kegiatan yang diajukan untuk di laksanakan pada tahun anggaran berikutnya tersebut~ 3. Pada bulan Juni sctiap tahun TNC akan menyampaikan RKT TNC untuk tahun anggaran berikutnya; 4. Dalam RKT tersebut setiap kegiatan atau program yang aknn dikerjakan dalam tahun anggaran berikutnya dirinci dengan mencantumkan tujuan, jangka waktu, prosedur evaluasi, anggaran biaya, serta kontribusi yang akan dilakukan oleh TNC dan PHKA/UPT serta pihak lain yang terli bat. e. Dalam pelaksanaan kegiatan, TNC melakukan koordinasi dengan UPT setempat dan Pihak lain di daerah untuk sinergitas kegiatan.
3). Laporan a. Laporan disusun oleh TNC untulc disampaikan· kepada Direktur Jenderal PHKA dan instansi terkait lainnya dalam bentuk laporan rutin dan laporan yang bersifat insidentil. b. Bentuk Laporan clan periode penyampaian laporan : 1. Laporan Insidentil. Laporan disusun berdasarkan kasus-kasus tertentu yang memerlukan penanganan cepat (sesuai kebutuhan). 2. Laporan Akhir disusun oleh TNC setelah lima tahun/masa kegiatan akan berakhir dan clisampaikan kepada Dirjen PHK.A dengan ketentuan sebagai berikut: • Laporan ini memuat Output kegiatan, personil/lembaga yang terlibat, pemakaian dana, peralatan dan fasilitas yang diadakan/dipergunakan, outcome dan dampak bagi upaya konservasi satwa liar dilindungi outreach kegiatan. hambatan serta rekomendasi. • Laporan dibuat dalam Bahasa Indonesia wituk selanjutnya dipresentasikan di badapan Ditjen PHKA. Setelah disetujui oleh Dirjen PHKA laporan tersebut diterjemahkan dalam bahasa Inggris. • Laporan tersebut disampaikan kepada Dirjen PHKA dalam rangkap 15 (lima belas) dan masing-masing 1 (satu) eksemplar untuk UPT dan instansi/lembaga terkait di daerah. c. Laporan Rutin, terdiri dari 1. Laporan Tahunan disusun oleh TNC dan disampaikan kepada Dirjen PHKA dalam rangkap 10 (sepuluh) dan instansi terkait setelah dikoordinasikan kepada UPT Ditjen PHKA yang terkait. Laporan tersebut antara lain memuat kegiatan yang dilaksanakan, personil/tenaga ahli yang terlibat, dana yang dimanfaatkan. peralatan yang diadakan/digunakan, permasalahan dan hambatan serta rekomendasi untuk tindak lanjut. 2. Laporan Triwulan disusun oleh field office TNC di daerah untuk disampaikan kepada UPT Ditjen PHKA setempat yang berisi basil kegiatan, personil/tenaga ahli yang terlibat, dana yang dimanfaatkan, pcnnasalahan dan hambatan serta rekomendasi _ untuk tindak lanjut. N,.
Ni11111g!MOV TNC final 11 II /102
4). Evaluasi a. Evaluasi akan dilaksanakan secara rutin dan/atau apabila diperlukan oleh Ditjen PHKA dengan melibatkan instansi/lembaga terkait. · · b. Evaluasi rutin akan dilaksanakan setiap tahun dan akhir MOU (lima tahun) c. Ev(1lt.Jasi Tahunan dilaksanakan untuk memonitor, mengarahkan dan memperbaiki pelaksan11an kegiatan yang disesuaikan dengan perencanaan dan kelayakan teknis serta kebij akan pemerintah. d. Evaluasi Akhir dilaksanakan 6 bulan sebelum MOU bemkhir, dengan maksud untuk menilai dan mempertimbangkan perlu tidaknya kerjasama untuk dilanjutkan dengan memperhatikan pencapaian tujuan keberhasilan dan pengaruh kegiatan kerjasama untuk mendukung konservasi satwa liar dan pengelolaan kawasan konservasi. 7
Pasal 6 Status Peralatan dan Pemanfaatan Hasil Kerjasama
I) Peralatan dan kendaraan yang dibeli oleh 1NC dalam rangka program kerjasama ini, setelah program berakhir akan diserahkan kepada PHKA. Barang dan kendaraan yang dialihkan menjadi milik PHKA pada akhir program tersebut dimaksudk:an agar digunakan hanya untuk kepentingan kegiatan konservasi di Indonesia. 2) Hak kepemilikan Intelektual atas semua catatan.. laporan, peta, basil survei, basis da~ data, pengetahuan (know how), foto, video atau infoimasi lain, baik berwujud maupun tidak berwujud fisik (tangible) yang dihasilkan dari kegiatan kerjasama ini akan dimiliki bersama oleh kedua belah pihak. PHKA clan TNC memiliki hak kepemilikan intelektual bersama atas output kerjasama ini. 3) 1NC harus mengkonsultasikan dan memperoleh izin dari PHKA sebelurn menggunakan data, foto atau laporan manapun yang diperoleh dari pekerjaan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan ini, dan setiap publikasi harus diberi logo PHKA serta mencantumkan PHKA sebagai mitra pelaksana. Para pegawai PHKA akan dipromosikan sebagai penulis dalam publikasi dan pelaksanaan konferensi TNC sesuai dengan keterlibatannya. Semua salinan publikasi yang dihasilkan dari program ini akan diberikan kepada PHKA 4) Apabila hak kepemilikan, data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan kerjasama ini digunakan untuk tujuan-tujuan komersil oleh salah satu pihak, maka pihak lainnya berhak atas pembayaran royalti yang diperoleh dari penggunaan properti tersebut berdasarkan prinsip bagi basil yang adil. 5). Apabila salah satu Pihak (PHKA atau TNC) berkeinginan untuk mengungkapkan informasi dalam bentuk. tulisan yang dikategorikan rahasia yang diperoleh dari kegiatan yang dilakukan berdasarkan perjanjian ini kepada pihak ketiga, maka kedua belah pihak harus membahas ,l,.t, masalah ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat. ._,;;,
N111i11;;IMOU TNC final l JIlJ 102
6). Pemutusan kerjasama ini tidak akan mempengaruhi hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang ditctapk.an dalam Pasal ini sedikitnya sepuluh tahun sejak kerjasama ini berakhir.
Pasal 7 Pcmbatasan Kcgiatan l) TNC menjamin bahwa staf ekspatriat yang dipekerjakan dalam rangka program kerjasama dalam MOU ini tidak akan terlibat dalam kegiatan politik dan upaya atau kegiatan lain di Indonesia di luar program-program yang telah disetujui dalam MOU ini tanpa memberitahu PHKA dan persetujuan Pemerintah Indonesia.
2) Untuk mendukung program kegiatan yang dicakup dalam MOU ini, TNC harus melakukan penggalangan dana hanya dari sumber-sumber keuangan di luar Indo!lesia. 3) Jika terjadi kerusakan material ak.ibat kecelakaan karena alasan apapun selain yang diakibatkan oleh kesengajaan atau ketidakpedulian selama pelaksanaan program, tidak akan ada tuntutan kompensasi baik terhadap PHKA ataupun TNC.
Pasal 8 Perscngketaan dan Perbedaan Pendapat/persepsi Apabila terjadi persengketaan, perbedaan pendapat atau persepsi dalam pelaksanaan kerjasama ini, yang mempengaruhi aktivitas dan pelaksanaan pekerjaan akan diselesaikan secara musyawarah melalui konsultasi dan negosiasi berdasarkan prinsip kesetaraan yang saling menghormati clan terbuka.
Pasal 9 Perubahan, Perpanjangan dan Pemutusan Hubungan kerja I) MOU ini berlaku mulai dari tanggal penandatanganan untuk periode lima tahun, dan dapat diperpanjang · apabila hasil evaluasi merekomendasikannya dan kedua belah pihak
menyetujui. 2) Perubahan atas kerjasama ini dapat dilakukan berdasarkan persetujuan secara tertulis dari ke
dua belah pibak. 3). Perubahan, pemutusan atau perpanjangan atas perjanjian ini diusulkan sedikitnya 6 (enam) bulan sebelum berakhimya perjanjian ini. 4) MOU ini dapat dibatalkan baik oleh TNC atau PHKA dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sekurang-kurangnya enam bulan sebelumnya, dan para pihak kemudian mernbuat Rencana Pengakhiran (kerjasama) yang mencakup alokasi anggaran secara prorata
untuk masa waktu yang tersisa yang diajukan oleh pihak yang memprakasai pembatalan
MOU untuk memastikan babwa pengalihan Rencana Kegiatan Tahunan berlangsung lancar dalam masa enam bulan tersisa, yang diperlukan untuk melaksanakan pengalihan proyek dan kegiatan yang sedang berlangsung, yang telah disetujui dalam Rencana Kegiatan Tahunan." M
-
Ni11i11g!MOU TNCfinal 11111102
v
Pnsal 10 Penutup Hal-hal yang,beluni diatur atau belum cukup diatur dalam MoU ini akan dibahas lebih lanjut dan ditetapkan bersama antara Ditjen PHKA dengan TNC dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan MOU ini.
Demikian Kesepak.atan ini dibuat dan ditandatangani oleh para Pihak. yang diwak.ili oleh mereka yang namanya tercantum pada bagian akhir naskah ini. Ditandatangani di Jakarta pada tanggal sebelas bulan Nopember tahun dua ribu dua, sebanyak 2 (dua) rangkap asli dalam Bahasa Indonesia yang diterjemahkan ke dalam Bahasa lnggris. Kedua teks adalah sama namun apabila terjadi perbedaan persepsi atau penafsiran, selanjutnya akan mengacu kepada teks Bahasa Indonesia. · ·
Untuk Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Departemen Kehutanan 'M-S::llM!blik Indonesia
Untuk The Nature Conservancy
..~~•
Ian M. Dutton Country Directort Indonesia
Nining!MOU TNC final 11111102
