MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN RARE ANIMAL RELIEF EFFORT TENTANG PENINGKATAN KAPASITAS KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI DI INDONESIA
Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Kehutanan, Pemerintah Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai Ditjen PHKA dan Rare Animal Relief Effort, selanjutnya disebut sebagai RARE. Secara bersama-sama disebut dengan "Para Pihak",
Memperhatikan kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama dalam bidang pengelolaan berkelanjutan konservasi keanekaragaman hayati; Sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, serta prosedur dan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia tentang kerjasama teknis internasional; Telah menyepakati hal-hal sebagaimana berikut:
PASAL I TUJUAN Tujuan dari kerja sama ini adalah untuk mendukung Ditjen PHKA dan mitra lainnya dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Indonesia melalui pelatihan dan peningkatan kesadaran masyarakat.
PASAL II RUANG LINGKUP PHKA dan RARE akan bekerja sama untuk menjalankan peningkatan kemampuan dan program konservasi keanekaragaman hayati termasuk hal-hal di bawah ini:
1. Penyediaan pendidikan formal setara Strata 2 (dua) bagi staf Ditjen PHKA beserta unit pelaksana teknisnya, serta mitra-mitra lainnya; 2. Fasilitasi dan pelaksanaan kampanye penyadaran konservasi keanekaragaman hayati;
3. Pemberdayaan masyarakat lokal agar dapat memberi dukungan secara lebih baik dan menerima manfaat dari konservasi keanekaragaman hayati serta pengelolaan kawasan lindung.
PASAL III ARAHAN PROGRAM DAN RENCANA OPERASIONAL (1)
Program dan mekanisme kerjasama diatur dalam Arahan Program yang merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini;
(2)
Penjelasan rinci dari setiap program atau proyek akan dituangkan dalam Rencana Operasional. Rencana Operasional harus menjelaskan setiap kegiatan atau program secara terperinci termasuk tujuan, prosedur, dan pengaturan keuangan;
(3)
Rencana Operasional harus disusun dan disepakati oleh Para Pihak;
( 4)
Pelaksanaan proyek-proyek atau program di bawah Memorandum Saling Pengertian ini harus dievaluasi setiap tahun.
PASALIV KONTRIBUSI PARA PIHAK (1) Kontribusi Ditjen PHKA adalah: a. Memberikan arahan program dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan; b. Menyediakan dukungan fasilitas dan koordinasi dengan lembaga lain di dalam Kementrian Kehutanan, kementrian lain, pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga terkait lainnya sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan berdasarkan Memorandum Saling Pengertian; c. Menyediakan Sumber Daya Manusia untuk mengikuti pelatihan dan sebagai manajer kampanye; d. Menetapkan seorang anggota staf yang sesuai untuk bertindak sebagai fasilitator dalam kaitannya dengan pelaksanaan kerjasama program dan memastikan penerimaan manfaat dari program; e. Membantu mengatur perijinan yang diperlukan untuk tenaga ahli yang memenuhi persyaratan dan disetujui untuk ditugaskan di bawah Memorandum Saling Pengertian ini sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku bagi ijin penelitian.
(2) Kontribusi RARE adalah : a. Bersama dengan Ditjen PHKA menyiapkan rancangan rencana kerja, melaksanakan kegiatan, dan melakukan pelaporan sesuai dengan Memorandum Saling Pengertian ini; b. Menyediakan sarana dan prasarana, serta bahan / modul untuk menjalankan kampanye keanekaragaman hayati; c. Memberikan bantuan teknis, peralatan dan dan pendanaan untuk mempromosikan kampanye penyadaran konservasi keanekaragaman hayati; d. Bekerja sama dengan Ditjen PHKA melakukan proses seleksi untuk peserta pelatihan dari Ditjen PHKA; e. Memberikan bantuan teknis, peralatan, dan peningkatan kapasitas bagi Ditjen PHKA dan unit pelaksana teknis (UPT) PHKA, serta mitra lainnya, melalui pendidikan, pelatihan, pertemuan, seminar, dan kegiatan lainnya; f.
Menyediakan tenaga ahli berkualitas yang dibutuhkan oleh Ditjen PHKA untuk alih pengetahuan sebagai bagian dari program pelatihan;
g. Menyelenggarakan pelatihan pemberdayaan masyarakat lokal agar dapat memberi dukungan secara lebih baik dan berbagi manfaat dari konservasi keanekaragaman hayati serta pengelolaan kawasan lindung; h. Mempromosikan kerjasama dan dialog dengan institusi terkait di sektor kehutanan maupun non-kehutanan di tingkat nasional dan internasional serta lembaga swasta sebagaimana yang diusulkan oleh Ditjen PHKA;
i.
Mendukung promosi upaya-upaya konservasi melalui penyusunan kampanye penyadaran guna melindungi citra positif Indonesia melalui media baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional, serta tidak mempublikasikan segala bentuk informasi yang merugikan Indonesia;
j.
Melibatkan staf Ditjen PHKA melaksanakan dan mengawasi kegiatan tercakup di dalam Memorandum Saling Pengertian ini;
k. Menjamin ketersediaan dana pendukung dari sumber-sumber di luar Indonesia untuk melaksanakan kampanye penyadaran konservasi keanekaragaman hayati sejumlah US $ 250,000 ( dua ratus lima puluh ribu dollar) per tahun
PASAL V KETERLIBATAN PIHAK LAIN (1) Jika dipandang perlu, RARE dapat bekerjasama dengan pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada organisasi-organisasi non pemerintah lainnya, instansi-instansi pemerintah, badan-badan swasta, lembaga akademik dan masyarakat, untuk melaksanakan kegiatan di bawah Memorandum Saling Pengertian ini; (2)
Kerjasama tersebut dalam ayat 1 pasal ini harus disetujui oleh Ditjen PHKA dan harus sesuai dengan hukum yang berlaku dan peraturan Republik Indonesia.
PASAL VI STATUS ASET Aset-aset yang dibeli oleh RARE dan digunakan untuk proyek apapun dalam kerangka kerjasama ini akan menjadi milik Ditjen PHKA, dan setelah berakhirnya masa kerjasama harus diserahkan kepada Ditjen PHKA untuk digunakan dalam mendukung konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia.
PASAL VII HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (1)
Hak kekayaan intelektual atas semua catatan, laporan, peta, hasil survey, basis data, lembar pengetahuan, foto, video atau informasi lain, baik berwujud maupun tidak berwujud fisik yang dihasilkan dari kegiatan bersama antara Ditjen PHKA dan RARE berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini akan dimiliki bersama oleh kedua belah pihak, kecuali hak kekayaan intelektual yang secara hukum dimiliki oleh pihak ketiga;
(2)
Para Pihak harus saling berkonsultasi dan mendapatkan ijin sebelum menggunakan hasil dari kerjasama sebagaimana tercantum pada ayat 1 pasal ini;
(3)
Masing-masing pihak diijinkan untuk menggunakan hak kekayaan intelektual tersebut dengan tujuan untuk memelihara, menyesuaikan dan memperbaiki kekayaan intelektual tersebut bagi tujuan sebagaimana tercantum di dalam ruang lingkup kerjasama;
(4)
Masing-masing pihak akan bertanggung jawab terhadap tuntutan dari pihak ketiga manapun atas kepemilikan dan keabsahan dari penggunaan hak kekayaan intelektual yang dibawanya ke dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama dalam rangka Memorandum Saling Pengertian ini;
(5) Semua publikasi dalam rangka pelaksanaan program kerjasama harus mencantumkan logo Ditjen PHKA dan RARE dan menyebutkan Ditjen PHKA dan RARE sebagai mitra pelaksana. Berdasarkan keterlibatan mereka, personel Para Pihak yang terlibat dipastikan disebut sebagai penulis pada publikasi dan mendapatkan salinan publikasi terse but; (6)
RARE akan menggunakan hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari kerjasama dengan Ditjen PHKA ini hanya untuk kepentingan konservasi yang tidak mendatangkan laba;
(7) Jika salah satu pihak bermaksud mengungkapkan data dan /atau informasi yang bersifat rahasia yang merupakan hasil dari kegiatan kerjasama dalam rangka Memorandum Saling Pengertian ini kepada pihak ketiga manapun, pihak tersebut harus memperoleh ijin tertulis terlebih dahulu dari pihak lain sebelum pengungkapan apapun dilakukan; (8) Jika salah satu pihak membutuhkan kerjasama dengan pihak lain di luar Ditjen PHKA dan RARE, pihak tersebut akan berkonsultasi baik dalam hal bentuk kerjasama maupun implikasinya, khususnya terhadap hak kekayaan intelektual yang muncul dari pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini; (9)
Bagi pengambilan spesimen dalam rangka kegiatan penelitian, maka pengambil spesimen tersebut harus dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan yang yang berkaitan dengan Material Transfer Agreement yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
(10) Pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan mempengaruhi hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam pasal ini.
PASAL VIII KERAHASIAAN (1) Jika salah satu Pihak ingin mengungkapkan data dan/atau informasi rahasia yang diterima, dibagi, atau dihasilkan dari kegiatan kerjasama di bawah Memorandum Saling Pengertian ini kepada pihak ketiga, pihak yang mengungkapkan harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Pihak lainnya sebelum pengungkapan tersebut dapat dilakukan. (2)
Para Pihak sepakat bahwa ketentuan Pasal ini akan terus mengikat antara Para Pihak meskipun Memorandum Saling Pengertian ini telah berakhir.
PASALIX BATASAN KEGIATAN PERSONIL
(1) RARE menjamin bahwa semua kegiatan personilnya akan: a. Memperhatikan, menghormati dan mematuhi peraturan perundangan dan kebijakan Pemerintah Indonesia; b. Sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia; c. Menghormati kesatuan Negara Republik Indonesia dan menghindari atau tidak terlibat kegiatan separatisme; d. Menghindari atau tidak terlibat kegiatan intelijen; e. Menghormati budaya, tradisi, keyakinan masyarakat setempat; f.
Menghindari atau tidak terlibat kegiatan politik dan kegiatan komersial;
g. Menghindari atau tidak terlibat kegiatan propaganda keagamaan; h. Menghindari atau tidak melakukan kegiatan di wilayah konflik dan di daerah perbatasan yang sensitif; i.
Tidak melakukan penggalangan dana di Indonesia untuk melaksanakan program dan kegiatannya.
j. Tidak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan di luar yang telah disepakati oleh Para Pihak. (2) Setiap pelanggaran terhadap apa yang telah disebutkan dalam ayat 1 Pasal ini dapat mengakibatkan pencabutan semua izin dari personil yang bersangkutan dan pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini.
PASALX PENYELESAIAN SENGKETA
Persengketaan atau perselisihan yang muncul akibat perbedaan interpretasi atau pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat di antara Para Pihak, berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menghormati.
PASALXI AMANDEMEN
Memorandum Saling Pengertian ini dapat diamandemen setiap waktu melalui kesepakatan tertulis Para Pihak. Amandemen tersebut mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh Para Pihak dan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini.
PASALXll MASA BERLAKU, PERPANJANGAN DAN PENGAKHIRAN ( 1) Memorandum Saling Pengertian ini berlaku terhitung sejak tanggal ditanda-tangani dan akan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun; (2) Memorandum Saling Pengertian ini dapat diperpanjang apabila disepakati oleh Para Pihak. Salah satu Pihak dapat mengusulkan perpanjangan Memorandum Saling Pengertian ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya sekurang-kurangnya enam bulan sebelum tanggal berakhirnya Memorandum Saling Pengertian ini dengan mempertimbangkan hasil evaluasi;
(3) Kedua belah pihak dapat mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini setiap waktu dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal diakhirinya Memorandum Saling Pengertian ini. Dalam hal pengakhiran Memorandum Saling Pengertian, pihak yang memprakarsai pengakhiran harus membuat Rencana Pengakhiran untuk memastikan bahwa pengalihan Rencana Kegiatan Tahunan yang telah disetujui/disepakati secara penuh dapat berlangsung la near.
Sebagai bukti, pejabat yang ditunjuk telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini. Ditandatangani di Jakarta pada tanggal tiga puluh bulan Mei tahun dua ribu sebelas sebanyak 2 (dua) rangkap asli dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Kedua versi tersebut memiliki kekuatan yang sama, tetapi apabila terjadi perbedaan penafsiran, maka naskah versi Bahasa Indonesia yang akan dijadikan acuan.
Untuk Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Kehutanan Republik Indon ยท
Untuk
RARE
----
Ta~fi:$. ~ Direktur Jenderal
Vice President Indonesia
Lampiran untuk :
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN RARE ANIMAL RELIEF EFFORT TENTANG PENINGKATAN KAPASITAS KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI DI INDONESIA
I. ARAHAN PROGRAM Jangkauan program kerjasama ini meliputi bidang-bidang sebagai berikut: 1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan pendidikan formal pada jenjang strata-2 di bidang komunikasi untuk perubahan perilaku untuk mencapai tujuan konservasi . 2. Peningkatan kapasitas lembaga mitra pelaksa na untuk menjalankan kampanye Pride untuk mencapai sasaran-sasaran konservasi. 3. Penggalangan dukungan masyarakat bagi konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan program kerjasama ini, Rare akan melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 1. Berkordinasi dengan Dirjen PHKA untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang secara langsung menunjang pencapaian tujuan program kerjasama ini. 2. Menyediakan dukungan bagi pelaksanaan angkatan-angkatan pelatihan kampanye Pride, bagi UPT PHKA dan mitra lainnya, bagi tujuan konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan, melalui: a. Menemukenali prioritas sasaran konservasi penting. b. Membangun kemitraan dan melakukan seleksi mitra pelaksana kampanye Pride. c. Menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan pelaksanaan kampanye Pride dan strategi penyingkiran halangan perubahan perilaku dengan kerangka waktu dua tahun.
d. Penyebarluasan informasi, materi dan alat pendukung kampanye yang berkesesua ia n. e. Pengembangan program alumni Pride.
II. MEKANISME 1. Rare akan berkonsultasi dengan PHKA untuk merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan program angkatan pelatihan Pride dan kegiatan alumni Pride berikutnya, melalui penyusunan renca na kerja tahunan Rare untuk memastikan program kerja Rare selaras dengan strategi pembangunan, kebijakan dan prioritas upaya konservasi, dan sesuai dengan arahan pembangunan nasional Pemerintah Indonesia. 2. Uraian lengkap program kerja Rare disusun dalam sebuah rencana operasional. Rencana Operasional tersebut disusun oleh Rare bersama dengan PHKA, dan diserahkan kepada Pemerintah Indonesia melalui Sekretariat Negara R.I., untuk mendapatkan pengesahan. 3. Rencana Operasional mencakup penjabaran umum mengenai tujuan, kerangka kerja dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Rare. 4. Rencana Kerja Tahunan Rare mencakup gambaran konsep program yang menjadi fokus program kampanye Pride mendatang, sasaran konservasi, kerangka waktu pelaksanaan, mitra pelaksana, kawasan konservasi prioritas, prosedur evaluasi dan kontribusi dari Rare dan PHKA, serta pihak lain yang terlibat.
III. PELAPORAN Perkembangan dan hasil program Rare disusun dan dilaporkan sebagai berikut: 1. Rare menyusun dan menyampaikan laporan tengah tahunan kepada Ditjen PHKA. 2. Ditjen PHKA bersama Rare menyusun dan menyampaikan laporan laporan tahunan kepada Pemerintah Indonesia melalui Sekretariat Negara, R.I. 3. Laporan tengah tahunan dan laporan tah unan tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut: 3.1. Angkatan kampanye Pride dan kegiatan alumni Pride yang tengah berlangsung dan telah selesai. 3.2. Hambatan pelaksanaan kegiatan, bila ada, yang diperkirakan dapat terjadi. 3.3. Hasil kegiatan, ringkasan keuangan, personil yang terlibat, dan jangkauan kegiatan. 3.4. Rekomendasi serta upaya tindak lanjut
IV. EVALUASI Evaluasi pelaksanaan program akan dilakukan sebagai berikut: 1. Panitia Evaluasi yang beranggotakan Rare dan PHKA setiap tahunannya dibentuk untuk melaksanakan evaluasi program. Panitia ini harus terdiri dari pihak yang bertanggungjawab terhadap, mendapatkan manfaat dari atau terlibat secara langsung dalam kegiatan program Rare. 2. Komponen evaluasi yang menjadi dasar peninjauan terhadap hasil pencapaian kegiatan pada setiap kampanye Pride dan/atau kegiatan alumni dicantumkan di dalam dokumen perencanaan proyek masing-masing kegiatan. 3. Panitia Evaluasi akan menentukan kampanye atau kegiatan yang akan dievaluasi. 4. Panitia Evaluasi juga terlibat dalam evaluasi dampak program Rare, mengkompilasi data-data dari kegiatan-kegiatan program Rare dan melakukan analisa terhadap hasil kegiatan program Rare untuk disampaikan kepada Pemerintah Indonesia melalui Sekretariat Negara R.I., atau pihak lainnya yang terkait. 5. Anggaran pelaksanaan evaluasi ditanggung oleh Rare.
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE DIRECTORATE GENERAL OF FOREST PROTECTION AND NATURE CONSERVATION OF THE MINISTRY OF FORESTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND RARE ANIMAL RELIEF EFFORT CONCERNING IMPROVING THE CAPACITY FOR BIODIVERSITY CONSERVATION IN INDONESIA
The Directorate General of Forest Protection and Nature Conservation of the Ministry of Forestry of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as Ditjen PHKA) and Rare Animal Relief Effort (hereinafter referred to as Rare), hereinafter collectively referred to as the "Parties";
CONSIDERING the common interest of the Parties in sustainable management of biodiversity conservation;
PURSUANT to the prevailing laws and regulations as well as the procedures and policy of the Government of the Republic of Indonesia concerning international technical cooperation;
HAVE AGREED AS FOLLOWS: ARTICLE I OBJECTIVE The objective of this cooperation is to support Ditjen PHKA and other partners for the improvement of human resource capacity in Indonesia through training and raising of public awareness.
ARTICLE II SCOPE OF COOPERATION The scope of cooperation of this Memorandum of Understanding shall include: 1. Providing formal education equivalent to Master's Degree (Program Strata 2) for Ditjen PHKA and its technical implementing units (UPT) staff and other partners; 2. Facilitation and implementation of biodiversity conservation awareness campaigns; 3. Empowerment of local communities to better support and benefit from biodiversity conservation and protected areas management.
ARTICLE Ill PROGRAMME DIRECTION AND ANNUAL PLAN OF OPERATION (1) The program and mechanism of cooperation shall be stipulated in Program Direction which constitutes as an annex and integral part of this Memorandum of Understanding. (2) Detailed description of each program or project shall be specified in the annual Plan of Operation. The annual Plan of Operation shall describe detail specification of each activity or programme including objectives, procedure, and financial arrangements. (3) The Annual Plan of Operation shall be drawn up and agreed upon by the Parties. ( 4) The implementation of the projects or programs under this Memorandum of Understanding shall be assessed annually.
ARTICLE IV CONTRIBUTION OF THE PARTIES (1) Ditjen PHKA shall: a. Provide program direction in the planning, implementation and evaluation of activities undertaken; b. Provide facilitation and coordination supports with other institutions from within the Ministry of Forestry, other ministries, local governments, and other related institutions in relation to the implementation of activities under this Memorandum of Understanding; c. Provide human resources to participate in the training and to be campaign managers; d. Assign an appropriate staff member to act as facilitator in relation to the implementation of collaborative programs to ensure the benefits of the programmes; e. Assist in arranging necessary permits for the approved qualified experts assigned under this Memorandum of Understanding in relation with the existing government regulation on research permits.
(2) Rare shall: a. Together with Ditjen PHKA prepare a draft annual work plan, implement activities, and provide reports in accordance with this Memorandum of Understanding; b. Provide facilities and infrastructure, and materials/modules for the running of the biodiversity campaigns; c. Provide technical assistance, equipment, and funding for promoting biodiversity conservation awareness campaigns; d. In collaboration with Ditjen PHKA conduct the selection process for training PHKA participants e. Provide technical assistance, equipment, and capacity building of Ditjen PHKA and its technical implementing units (UPT) and other partners through education, training, meeting, seminar, and other activities; f. Provide qualified experts as requested by Ditjen PHKA to transfer knowledge as part of the training programs;
g. Provide training in local communities empowerment programmes to better support and share benefits from biodiversity conservation and protected areas management; h. Promote cooperation and dialogue with related institutions in forestry or non-forestry sector at national and international level as well as private organizations as proposed by Ditjen PH KA; i. Support promotion of conservation efforts through developing awareness campaigns to protect positive Indonesian image through the media at local, national and international level and not to publish any form on information that discredits Indonesia; j. Involve Ditjen PHKA personnel in the implementation and supervision of activities under this Memorandum of Understanding; k. Guarantee availability of funding support from overseas sources for the implementation of the promoting biodiversity conservation awareness campaigns amounting to US$ 250,000 (Two hundred and fifty thousand dollars) annually.
ARTICLEV INVOLVEMENT OF OTHER PARTIES (1) If it is deemed necessary, Rare may have cooperation with other parties including but not limited to other non government organizations, government agencies, private entities, academic institutions and communities to implement the activities under this Memorandum of Understanding. (2) Such cooperation in Paragraph 1 of this Article shall be mutually agreed by Ditjen PHKA and shall be in accordance with the prevailing laws and regulations of the Republic of Indonesia.
ARTICLE VI ASSET STATUS Assets purchased by Rare and use for any project under the framework of this cooperation will be belong to Ditjen PHKA and after termination of the cooperation shall be handed over to Ditjen PHKA to be used for supporting biodiversity conservation in Indonesia.
ARTICLE VII INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (1) Intellectual property rights on notes, reports, maps, survey results, data bases, knowhow, photographs, videos or other information, whether or not reduced to tangible from which have been developed in joint work between Ditjen PHKA and Rare pursuant to this Memorandum of Understanding shall be jointly owned by both Parties except where such intellectual property rights are legally held by a third party. (2) The Parties shall consult with and obtain permission from the prior to use the result of cooperation as described at Paragraph 1 of this Article.
(3) Each Party may be permitted to use the intellectual property right for the purpose of maintaining, adapting, and improving such properties for the purpose as stipulated in the scope of cooperation. (4) Each Party shall be liable for any claim made by any third party on the ownership and legality of the use of the intellectual property right which is brought in by the aforementioned Party for implementation of the cooperation activities under this Memorandum of Understanding. (5) All publications under the framework of the implementation of cooperation shall bear Ditjen PHKA and Rare logo and mention Ditjen PHKA and RARE as implementation partners. Based on their involvement, the Parties shall be recognized as the authors of publications and receive copies of these publications. (6) Rare shall use the intellectual property rights arising from the cooperation with Ditjen PHKA for non-profit purposes only. (7) Whenever either Party requires the cooperation other parties for the utilization of intellectual property, this Party shall give first preference of cooperation to the other initial cooperating Party, which will be waived if the other Party is unable to participate in mutually beneficiary manner. (8) Whenever either Party requires the cooperation of another party outside Ditjen PHKA and Rare for any financial support, either Party shall consult the other Party of any implications especially on the intellectual property right that may arise under the implementation of this Memorandum of Understanding. (9) For the collection of specimen during research activities, collecting of specimens should be in accordance with the regulations pertaining to Material Transfer Agreement issued by the Government of the Republic of Indonesia. (10) Termination of this Memorandum of Understanding shall not affect right or obligations under this Article.
ARTICLE VIII CONFIDENTIALITY (1) If either Party wishes to disclose any confidential data and/or information received, shared or resulted from the cooperation activities under this Memorandum of Understanding to any third party, the disclosing party must obtain prior consent from the other Party before any disclosure can be made. (2) The Parties agree that the provision of this Article shall continue to be binding between the Parties notwithstanding the termination of this Memorandum of Understanding.
ARTICLE IX LIMITATIONS OF PERSONNEL ACTIVITIES (1) Rare shall ensure that its staff in conducting activities pursuant to this Memorandum of Understanding shall: a. Observe, respect and comply with laws, regulations and policies of the Government of the Republic of Indonesia;
b. Be in line with the Indonesian National interest; c. Respect the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia and refrain from supporting any separatist movements; d. Refrain from involving in any intelligence/ clandestine activities; e. Respect the customs, traditions and any religious creed of the local communities; f. Refrain from engaging in any political and commercial activities; g. Refrain from conducting any religious propagation; h. Refrain from conducting any activities in conflict areas and sensitive borders; i. Not raise any funds in Indonesia to support its programmes and activities; j. Refrain from conducting any activities other than those agreed upon by the Parties (2) Any violations of the above mentioned in Paragraph 1 of this Article may result the revocation of all permits of the personnel concerned and termination of this Memorandum of Understanding.
ARTICLE X SETTLEMENT OF DIFFERENCES Any disputes or differences arising out of the interpretation or implementation of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably through consultation and or negotiations between the Parties, based on the principle of equality and mutual respect.
ARTICLE XI AMENDMENT This Memorandum of Understanding may be amended at any time by mutual written consent of the Parties. Such amendments shall enter into force on such date as may be determined by the Parties and shall form an integral part of this Memorandum of Understanding.
ARTICLE XII ENTRY INTO FORCE, EXTENSION AND TERMINATION (1) This Memorandum of Understanding shall come into force on the date of signing and shall remain in force for a period of 3 (three) years. (2) This Memorandum of Understanding may be extended as mutually agreed by the Parties. Either Party may propose to extend this Memorandum of Understanding by giving a written notification to the other Party at least six months prior to the expiry date of this Memorandum of Understanding by considering the evaluation result.
(3) Either Party may terminate this Memorandum of Understanding at any time by giving written notification to the other Party at least six months prior to the intended termination. In the event of terminating of the Memorandum of Understanding, the terminator Party shall develop a termination plan to ensure the full and smooth transition of the Annual Plan agreed.
IN
WITNESS WHEREOF,
the
undersigned,
have
signed
this
Memorandum
of
Understanding.
DONE in duplicate at Jakarta on Monday of the thirtieth in the year two thousand and eleven, in Indonesian and English, both text are being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, Indonesian text shall prevail.
For the Directorate General of Forest Protection and Nature Conservation of the Ministry of Forestry of the Republic ~l'lat.J
For RARE Animal Relief Effort
----t Director General
Annex to: MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE DIRECTORATE GENERAL OF FOREST PROTECTION AND NATURE CONSERVATION OF THE MINISTRY OF FORESTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND RARE ANIMAL RELIEF EFFORT CONCERNING IMPROVING THE CAPACITY FOR BIODIVERSITY CONSERVATION IN INDONESIA
I. PROGRAMME DIRECTION The scope of this cooperation includes the following aspects 1. Improving the capacity of human resources through formal education training at a masters degree level in communication for behaviour changes to meet conservation objectives. 2. Improving the capacity of the implementing partner institutions in the implementation of Pride campaigns to meet conservation objectives. 3. Raising public supports for the conservation of biodiversity and of sustainable conservation area management.
In order to reach the objectives of this cooperation programme, Rare will carry out the following activities: 1. In coordination with the Directorate General of Forest and Nature Conservation (PHKA), planning and implementing activities which give direct support to achieving the objectives of this cooperation. 2. Providing support for the implementation of Pride campaign training cohorts, to the Technical Implementation Unit of the Directorate General of Forest and Biodiversity Conservation as well as to the other agreed upon partners, towards achieving the objectives of biodiversity conservation and sustainable conservation area management, through: a. Identification of important conservation target priorities. b. Building partnerships and selecting Pride campaign implementation partners. c. Carrying out training and implementation of Pride campaign and behaviour change barrier removal strategies within a two year timeframe.
d. Dissemination of information and distribution of appropriate campaign materials and support instruments. e. Development of Pride alumni programme.
II. MECHANISM 1. General description of objectives, framework and Rare work programme activities for the duration of the cooperation are compiled into an operational plan. This Plan is drawn up by Rare together with PHKA, and submitted to the Government of the Republic of Indonesia through the State Secretariat. 2. Rare will consult with PHKA when planning and preparing the implementation of the next Pride training cohort and Pride alumni activities, through the development of the Rare annual work plan to ensure the programme is in line with the development strategies, conservation effort priorities and policies, as well as is in line with the Indonesian Government's directives of the national development. 3. The Rare Annual Work Plan includes an outline of the concept of the programme that the next Pride campaign will focus on, conservation targets, implementation timeframe, implementing partners, priority conservation areas, evaluation procedures and the contribution of both Rare and PHKA as well as other institutions involved.
III. REPORTING The progress and results of Rare programme will be drawn up and reported as follows: 1. Rare draws up and submits a mid-year report to the Directorate General of Forest and Nature Conservation (PHKA). 2. The Directorate General of Forest and Nature Conservation and Rare co-write and submit annual reports to the Government of the Republic of Indonesia through the State Secretariat. 3. The mid-year and annual reports include the following: 3.1. The current and finished Pride campaign cohort and Pride alumni activities. 3.2. Expected obstacles to implementation of activities, if any. 3.3. Results of programmes, financial summary, personnel involved and scope of activities. 3.4. Recommendations and follow up activities.
IV. EVALUATION Evaluation of programme implementation will be carried out as follows: 1. Every year an Evaluation Team consisting of members from Rare and PHKA is set up to evaluate the programme. This team must consist of parties responsible to, benefit from, or directly involved in, Rare programme activities. 2. Evaluation components, upon which review of achievement of each Pride campaign programme and/or alumni activities are based, should be included in the project plan of each activity. 3. The Evaluation Team will decide which campaigns or activities to evaluate. 4. The Evaluation Team will also be involved in evaluating the impact of the Rare programme, compiling data on Rare programme activities and analysing the results of Rare programme which will be submitted to the Indonesian Government through the State Secretariat, or to the other institutions involved. 5. The implementation budget is the responsibility of Rare.
