MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN THE MACFARLANE BURNET INSTITUTE FOR MEDICAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH TENTANG PENDUKUNGAN PENGEMBANGAN PROGRAM-PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT DI BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, selanjutnya disebut "Kemenko Kesra" dan The MacFarlane Burnet Institute for Medical Research and Public Health, selanjutnya disebut "Burnet Institute", keduanya selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak"; MENGAKUI bahwa Burnet Institute adalah sebuah organisasi non profit internasional yang bergerak di bidang kesehatan masyarakat terutama untuk penanganan penyakit menular yang berkantor pusat di Melbourne, Australia; MEMPERHATIKAN bahwa Memorandum of Understanding antara Kemenko Kesra dan Burnet Institute tentang Pengembangan Program-Program Kesejahteraan Rakyat yang ditandatangani di Jakarta, pada tanggal 11 November 2005, sudah tidak berlaku lagi; BERKEINGINAN untuk meningkatkan kerjasama antara para pihak dalam rangka peningkatan kapasitas untuk mengembangkan serangkaian aktifitas yang mendukung program nasional Indonesia di bidang kesejahteraan rakyat; SESUAI dengan perundang-undangan dan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia serta prosedur dan kebijakan Pemerintah Indonesia mengenai kerjasama teknik luar negeri; TELAH MENCAPAI KESEPAKATAN sebagai berikut:
Pasal I Tujuan Para Pihak akan bekerjasama dalam mendukung upaya-upaya peningkatan dalam bidang kesejahteraan rakyat, khususnya bidang kesehatan masyarakat, antara lain pencegahan penyakit menular, peningkatan kesehatan reproduksi dan perbaikan gizi masyarakat secara lintas sektor sejalan dengan kebijakan dan strategi Pemerintah Indonesia di bidang kesejahteraan rakyat dan pelaksanaannya di tingkat nasional, propinsi, kabupaten/kota.
Pasal II Ruang Lingkup Para Pihak setuju untuk bekerja sama dalam bidang peningkatan kapasitas sebagai berikut:
a. b. c. d.
Bantuan teknis; Pendidikan dan pelatihan; Desain dan pelaksanaan program sesuai dengan Pas al I, yang berdasarkan pada kebutuhan; Bersama lembaga pemerintah terkait dan/atau lembaga pendidikan melakukan kajian serta pengembangan data dan informasi berbasis bukti-bukti lapangan.
Pasal Ill Mitra Pendamping
1. Para Pihak setuju untuk bekerja dengan pihak-pihak, yaitu pemerintah, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat setempat, dan lembaga pendidikan dalam melaksanakan program-program yang disetujui. 2. Keikutsertaan lembaga swadaya masyarakat setempat dilakukan atas persetujuan Para Pihak untuk melaksanakan program-program, dan harus terdaftar secara resmi di pemerintah daerah setempat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.
Pasal IV Wilayah Kerja
1. Program dalam Memorandum Saling Pengertian ini dilaksanakan di 14 (empat belas) provinsi (yaitu: Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, OKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Papua). 2. Fokus wilayah dapat berubah berdasarkan kesepakatan tertulis dari Para Pihak.
PasalV Mekanisme Kerjasama
1. Program-program dan mekanisme kerjasama dijabarkan dalam Arahan Program sebagai lampiran dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini. Arahan Program tersebut sebagai acuan untuk seluruh kegiatan Burnet Institute. 2. Penjelasan secara rinci dari arahan program tersebut dijabarkan dalam suatu Rencana Kegiatan Tahunan, yang mencakup tujuan, target, lokasi, dan pengaturan keuangan.
Pasal VI Kewajiban Para Pihak
1. Kemenko Kesra, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, wajib: a. Memfasilitasi pengurusan ijin masuk dan keluar Indonesia, ijin kerja dan ijin tinggal bagi staf ahli dan stat asing Burnet Institute yang telah disetujui;
b. Membantu pengurusan keringanan bea masuk dan pengecualian pajak yang mana persetujuannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pemerintah Republik Indonesia; c. Aktif berpartisipasi dalam perencanaan, koordinasi, pengawasan dan evaluasi program dan proyek. 2. Burnet Institute wajib: a. Mengatur operasional Burnet Institute di Indonesia untuk memastikan kemantapan dan kelancaran pelaksanaan program-program yang telah disepakati; b. Melaksanakan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, khususnya bidang kesehatan masyarakat, antara lain pencegahan penyakit menular, peningkatan kesehatan reproduksi dan perbaikan gizi masyarakat secara lintas sektor sejalan dengan kebijakan dan strategi pemerintah Indonesia di bidang kesejahteraan rakyat dan pelaksanaannya di tingkat nasional, propinsi, kabupaten dan kota; c. Menyediakan staf dan tenaga ahli dalam rangka alih keterampilan, pengetahuan dan teknologi yang mana staf dan tenaga ahli tersebut harus disetujui oleh Kemenko Kesra; d. Menyediakan dana serta peralatan untuk melaksakan program dan aktifitas berdasarkan Memorandum Saling Kesepahaman ini; e. Menyelenggarakan bantuan teknis melalui pendidikan dan pelatihan bagi mitra kerja lokal untuk meningkatkan kemampuan dalam manajemen dan pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan rakyat; f. Menyerahkan laporan tahunan pelaksanaan program kerja, dan laporan keuangannya kepada pemerintah melalui Kemenko Kesra dan mengirimkan tembusan kepada sektor terkait; g. Mengadakan monitoring dan evaluasi dengan menyertakan instansi terkait satu tahun sekali, atau sesuai kebutuhan.
PasalVll Pendanaan Burnet Institute menjamin bahwa seluruh pendanaan untuk pelaksanaan program berasal dari sumber-sumber yang sah dan tidak melanggar hukum.
Pasal VIII Pembatasan Aktivitas dan Personilnya 1. Burnet Institute menjamin staf dan kegiatan-kegiatannya : a. Menghormati dan mematuhi Undang-Undang serta peraturan, dan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia; b. Menghormati kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mendukung gerakan separatis manapun; c. Tidak terlibat dalam semua bentuk kegiatan inteligen I klandestein; d. Menghormati adat, kebiasaan, tradisi, budaya dan agama masyarakat setempat; e. Tidak melakukan aktifitas politik dan komersial apapun; f. Tidak mengadakan kegiatan propaganda keagamaan apapun;
g. Tidak menghimpun dana di Indonesia untuk mendukung program dan kegiatannya. 2. Kemenko Kesra akan meminta klarifikasi, penyelidikan dan proses penyelesaian, dalam hal ketika Kemenko Kesra menilai bahwa Burnet Institute dan personilnya telah melanggar ayat 1 pasal ini. 3. Jika penyelesaian tidak dapat dicapai, Kemenko Kesra akan mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini.
Pasal IX Status Peralatan dan Barang
Setelah berakhirnya kerjasama, perlengkapan, barang dan kendaraan yang diadakan oleh Burnet Institute dan digunakan untuk pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini akan dialihkan kepemilikannya berdasarkan kesepakatan tertulis oleh Para Pihak.
PasalX Perubahan
Memorandum Saling Pengertian ini dapat diubah atau diperbaharui setiap waktu melalui persetujuan tertulis Para Pihak. dan wajib menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini. Perubahan atau tinjauan tersebut wajib berlaku pada tanggal penandatanganan.
Pasal XI Penyelesaian Perbedaan
Segala perselisihan dan perbedaan atas penafsiran atau pelaksanaan akan diselesaikan secara bersahabat melalui konsultasi atau negosiasi antara Para Pihak.
PasalXll Mulai berlaku, Masa Berlaku dan Pengakhiran
1.
Memorandum Saling Pengertian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.
2.
Memorandum Saling Pengertian ini akan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperbaharui dengan persetujuan tertulis Para Pihak.
3.
Salah satu pihak dapat mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini kapan saja dengan memberikan pemberitahuan tertulis 6 (enam) bulan sebelumnya kepada pihak yang lain.
4.
Pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan jangka waktu program atau proyek yang sedang berjalan sampai berakhirnya program atau proyek tersebut.
SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian. DIBUAT dalam rangkap 2 (dua) di Jakarta, pada tanggal 8 Oktober 2009 dalam Bahasa Indonesia dan lnggris, keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama.
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
IJ
<0B~LJ~
I
_I
~
Prof. Dr. Ir. lndroyoni Soesilo, MSc. Sekretaris Kementerian
THE MACFARLANE BURNET INSTITUTE FOR MEDICAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH
~~
Country Representative
Rencana Kegiatan - Burnet Institute Program di Indonesia
I. Ruang Lingkup Rencana operasional ini meliputi perencanaan program kegiatan (termasuk rencana kegiatan) Burnet Institute di Indonesia untuk periode tahun 2009-2012. Burnet Institute diakreditisasi penuh oleh pemerintah Australia sebagai LSM/Ornop lnternaslonal dan Mitra Kolaborasi UNAIDS. Burnet Institute di Indonesia memfokuskan pada peningkatan kesehatan dan kesejahteraan untuk individu dan komunitas yang rentan di lndonesi.a, meralui satu atau kombinasi dari beberapa hal dibawah ini: 1. Mendukung dan mengembangkan desain program dan/atau melaksanakan program, yang didasarkan pada hasil-hasil identifikasi kebutuhan yang dilakukan bersama organisasi mitra (pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, universitas, lembaga swasta dan lain-lain). 2. Membuat desain dan memfasilitasi program-program pelatihan dan lokakarya teknis termasuk di dalamnya adalah kursus-kursus singkat. 3. Menyediakan tenaga staff yang berkualifikasi dan tenaga ahli dalam rangka alih keterampilan, pengetahuan dan teknologi. 4. Konsultasi internasional jangka pendek dan jangka panjang yang akan berkontribusi terhadap pengembangan pelayanan kesehatan di Indonesia 5. Program konsultasi yang dilakukan oleh tenaga staff dan ahli yang merupakan staff lokal. 6. Bersama pemerintah dan I atau lembaga pendidikan melakukan kajian serta pengembangan data dan informasi berbasis bukti - bukti lapangan. Burnet Institute mempunyai kantor perwakilan di Jakarta, kantor operasional di Bali dan kantor di Lombok. Tugas kantor Burnet Institute di Indonesia adalah: • Untuk mengelola pelaksanaan kegiatan program dan proyek di Indonesia. • Menjalin hubungan dengan Pemerintah Indonesia, pemberi dana bantuan dan pihak-pihak terkait lainnya • Menjalin hubungan dengan mitra kerja lokal dan organisasi lokal dan internasional. • Memastikan bahwa Burnet Institute dapat memberikan respon terhadap kebutuhankebutuhan kesehatan yang teridentifikasi di Indonesia.
II. Anggaran Burnet Institute di Indonesia menerima dukungan dana dari bermacam-macam yayasan, perusahaan dan lembaga penyedia dana lainnya, untuk melaksanakan aktifitas programnya. Burnet Institute di Indonesia juga menerima bantuan dana inti dari kantor pusat Burnet Institute di Melbourne. Dana-dana tersebut diberikan kepada Burnet Institute sesuai dengan pengeluaran program dan laporan keuangan yang diserahkan kepada pihak pemberi bantuan. Dana yang tidak dipergunakan harus dikembalikan kepada pihak pemberi bantuan atau dialokasikan ke kegiatan program lain. Seluruh biaya untuk kantor program dialokasikan dari dana program/proyek, dan apabila terjadi kekurangan biaya maka kantor pusat Burnet Institute di Melbourne akan menanggung seluruh kekurangan pembiayaan. Perkiraan total anggaran Burnet Institute untuk tahun 2009-2012 adalah A$ 3 - 5 juta,
Ill. Program-program yang sedang dikembangkan untuk periode 2009 - 2012 1. Mendukung penguatan pencegahan penyakit menular 2. Mendukung upaya integrasi HIV dan penyakit-penyakit infeksi menular seksual dalam sistem kesehatan masyarakat 3. Meningkatkan kesehatan dan sanitasi di tingkat komunitas melalui pengembangan respon yang komprehensif terhadap pencegahan penyakit yang penularannya melalui air dan infeksiinfeksi menular yang disebabkan oleh parasit. 4. Mendukung upaya-upaya respon yang komprehensif terhadap masalah-masalah ketahanan pangan dan malnutrisi di NTT dan NTB
2
Kegiatan program yang direncanakan dalam jangka waktu 2009 - 2012
IV.
No
1
2
Program Peningkatan kapasitas untuk mendukung respon HIV yang komprehensif di Bali
Peningkatan kapasitas lembaga pemerintah dan organisasi lokal dalam mengelola respon yang menyeluruh terhadap HIV, di propinsi Nusa Tenggara Barat
Tujuan 1. Meningkatkan kapasitas teknik dan kapasitas
organisasi bagi organisasi-organisasi yang bekerja dalam bidang HIV di Bali 2. Mendorong peningkatan promosi program berdasarkan pada bukti di wilayah Bali 3. Memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan kesehatan yang berkaitan dengan HIV di Bali. 1. Untuk menciptakan lingkungan yang
mendukung untuk respon-respon yang berkualitas terhadap HIV di NTB dengan meningkatkan kepedulian mengenai HIV dan masalah-masalah yang berkaitan dengan HIV di tingkat komunitas, pembuat kebijakan, pemerintah dan lembaga lokal maupun lembaga-lembaga lain. 2. Meningkatkan kapasitas dan peran serta organisasi dan lembaga pemerintah daerah atas penanganan HIV yang berkualitas di NTB 3. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan HIV di NTB 4. Untuk mendorong kepemilikan lokal dan diseminasi pembelajaran yang didapatkan dari pelaksanaan proyek, dengan dan diantara organisasi lokal, kelompok kunci dan pemerintah lokal
Target
Lokasi
Donor
Pemerintah daerah dan NGO (lembaga lokal)
Bali: Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan, Buie Ieng
AusAID NGO Cooperation Program
Pemerintah daerah dan NGO (Lembaga lokal)
Nusa Tenggara Barat: Mata ram, Lombok Ba rat, Lombok Tengah, Lombok Timur
NZAID
Perkiraan biaya A$300,000
A$200,000
3
3
4
5
Peningkatan kapasitas terhadap penanganan HIV diantara pengguna obatobatan di Bekasi, Jawa Barat
Memperkuat respon-respon terhadap HIV di Aceh melalui dukungan terhadap Medan Aceh Partnership
Tahap I (1 tahun): studi untuk penggalangan informasi: "Menuju pelibatan yang lebih besar dari laki-laki dalam kehamilan, persalinan, perawatan setelah persalinan dan perawatan bayi"
1. Memperkuat kapasitas teknis dan kapasitas
organisasi salah satu LSM setempat dalam pelaksanaan program pengurangan dampak buruk NAPZA suntikan dan HIV yang berbasiskan bukti 2. Meningkatkan kepedulian komunitas terhadap inisiatif setempat dan memfasilitasi dialog antara penyedia layanan kesehatan dasar dan lembaga koordinasi termasuk instansi pemerintah tingkat 11 di Bekasi. 3. Memberikan informasi kepada program pengurangan dampak buruk di tingkat nasional dan lokal, melalui pelaksanaan kajian dan pendokumentasian serta penyebaran model pengurangan dampak buruk yang komprehensif yang dilakukan di Bekasi 1. Peningkatan kepedulian publik terhadap
pelayanan kesehatan dan program HIV di Aceh 2. Melanjutkan dukungan terhadap kerja yang dilakukan mitra kunci untuk melaksanakan program-program yang berkaitan dengan HIV
1. Untuk mendapatkan informasi mengenai
tantangan atas keterlibatan laki-laki dalam perawatan antenatal dan postnatal, dan mengenai pengetahuan, sikap dan kepercayaan terhadap kesehatan dan isu terkait dengan penanganan bayi yang baru lahir. 2. Untuk mengembangkan intervensi yang
Pemerintah daerah dan NGO (lembaga lokal)
Kota Bekasi, Jawa Barat
Levi's Strauss Foundation
A$100,000
Komisi penanggulanga n Al DS daerah dan propinsi, Dinas Kesehatan propinsi, NGO (lembaga lokal).
NAO: Banda Aceh, Sigli, Langsa, Lhokseumaw e, Aceh Tamiang, Meulaboh
World Vision
A$300,000
Departemen Kesehatan, Din as kesehatan tingkat propinsi dan kabupaten, universitas Udayana dan
Bali: Denpasar, Badung dan Buleleng
The Ford Foundation
A$500,000
4
Tahap II (2 tahun): Studi efektfifitas intervensi untuk pelibatan yang lebih besar dari laki-laki selama dan setelah kehamilan, kesehatan seksual dan perawatan bay baru lahir. (pendanaan masih perlu dijamin)
mempromosikan keterlibatan laki-laki dalam penanganan kehamilan. 3. Melakukan evaluasi atas intervensi yang dilakukan dengan membandingkan indikatorindikator dalam pelaksanaan di daerah program dan kontrol
perkumpulan profesi
1. Untuk menguatkan jejaring organisasi yang
KPAN, lembaga lokal, jejaring dan Pokja
Program ini dilaksanakan bekerjasama dengan Universitas Udayana, dinas kesehatan propinsi dan kabupaten dan puskesmas 6
Penguatan program dan organisasi yang berkaitan dengan kesehatan seksual laki-laki
bekerja di bidang kesehatan seksual laki-laki sebagai entitas legal, termasuk melakukan rekrutmen anggota dewan jejaring,dan staff baik di tingkat sekretariat nasional maupun di tingkat regional 2. Untuk membangun sistem pengorganisasian yang baik dari jejaring melalui pengembangan AD/ART, strategi komunikasi, dan mekanisme untuk pelaksanaan kegiatan yang berhasil guna 3. Untuk mengembangkan pusat pendataan sumber daya yang komprehensif dan pengembangan sistem pendataan dari organisasi yang bekerja dengan/pada isu lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki lain dan program yang sedang dilaksanakan 4. Untuk mengembangkan kapasitas dari staf sekretariat nasional dan regional jejaring dan untuk dapat merespon kebutuhan dari anaaota
Nasional
Australian Federation of AIDS Organisations
A$100,000
5
jejaring
7
8
Membangun kapasitas dari proyek-proyek AusAI D yang terlibat untuk mengarus utamakan /mengintegrasikan HIV
The Investment Case for Closing the Gap (Studi kasus investasi untuk mengatasi gap) Pembiayaan kesetaraan pengembangan MDG's 4 dan 5 di 5 negara: India,
1. Untuk meningkatkan pemahaman mengenai
situasi setempat, dengan melihat kepada kasus baru HIV, prevalensi HIV, dinamika perilaku yang beresiko dan kerentanan terhadap HIV di area bekerja dari proyekproyek AusAID yang terlibat 2. Memastikan mitra organisasi dan staff (dari proyek AusAI D yang terlibat) memahami isu-isu HIV yang ada, risiko terhadap HIV yang terjadi secara lokal, dalam kaitannya dengan epidemi HIV dan AIDS, dan juga memahami informasi yang akurat tentang HIV dalam rangka mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap populasi kunci yang beresiko terhadap HIV 3. Organisasi mitra ini mampu mengartikulasikan kebutuhan/kelemahan/kerentanan mereka terkait HIV dan AIDS dan peran yang dapat dikerjakan oleh AusAID dalam mendukung para mitra ini 4. Organisasi mitra dapat mengadopsi strategi yang dibutuhkan untuk mengurangi kerentanan terjadap ataupun penularan dari HIV dalam komunitas dimana mereka bekerja Menyediakan informasi bagi pembuat keputusan di masing-masing negara dan mitra kerja, bukti di tingkat nasional dan sub-nasional yang diperlukan untuk : - mengidentifikasi keterbatasan dan hambatan dalam sistem kesehatan, dalam rangka
Proyek-proyek AusAID yang dipilih, mitra kerja lokal
Yogyakarta: Sleman; Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur: Ku pang Sumatera Ba rat, Sulawesi Utara
AusAID
A$500,000
UNICEF, AusAID, World Bank, WHO, UNFPA, Departemen Kesehatan dan
(dalam penjajagan)
Gates Foundation
A$500,000
6
9
10
Indonesia, Nepal, Papua New Guinea dan Philipina
peningkatan intervensi-intervensi yang paling tepat untuk mencapai target pengembangan yang setara di dalam MDG 4 dan 5. - Memperkirakan tambahan dana yang diperlukan untuk secara efektif mengatasi masalah dan hambatan yang ada
institut lokal penyedia studi kajian
Kolaborasi dengan Universitas Udayana untuk mengembangkan kapasitasnya dalam pengembangan program dan pelaksanaan program, khususnya dalam rangka kursus-kursus singkat dan Magister terapan di Kesehatan masyarakat untuk melayani daerah timur Indonesia (pendanaan untuk 3 tahun masih perlu dicari) Program konseling komprehensif (pendanaan masih perlu dikonfirmasi)
1. Untuk memberikan bantuan teknis kepada
Un iversitas Udayana, Bagi an Pendidikan dan Kesehatan
Bali: Denpasar
TBC
A$500,000
Pemerintah di tingkat nasional dan daerah, lembaga lokal
Nasional
TBC
A$300,000
universitas Udayana bagi pengembangan program pendidikan Master untuk Public Health dan pengembangan program kursus singkat 2. Meningkatkan kemampuan teknis dan pengajaran bagi staff dari universitas Udayana untuk pelaksanaan program-program.
1. Melanjutkan dukungan dan peningkatan kualitas pelayanan VCT di Indonesia melalui pemberian dukungan kepada 'Master untuk VCT trainers' dan jejaring nasional konselor profesional VCT 2. Mengembangkan pelatihan konselor dalam rangka peningkatan kapasitas pemberi layanan kesehatan di bidang kesehatan reproduksi, nutrisi, penyakit menular dan lainlain
7
LAMPI RAN
ARAHAN PROGRAM
I.
PROGRAM
A. Fokus Kerjasama Fokus utama kerjasama antara Kemenko Kesra dan Burnet Institute adalah dalam rangka mendukung upaya-upaya peningkatan dalam bidang kesejahteraan rakyat, khususnya bidang kesehatan masyarakat, antara lain pencegahan penyakit menular; peningkatan kesehatan reproduksi dan perbaikan gizi masyarakat secara lintas sektor, sejalan dengan kebijakan dan strategi pemerintah Indonesia di bidang kesejahteraan rakyat dan pelaksanaannya di tingkat nasional, propinsi, kabupaten/kota. B. Komponen program/proyek yang meliputi: 1. Melanjutkan dukungan dan pengembangan desain program yang berkualitas yang didasarkan pada kebutuhan, dan pelaksanaannya yang berdasarkan kebutuhan yang sudah diidentifikasi melalui kerjasama dengan organisasi lokal (pemerintah, lembaga lokal, universitas, sektor swasta dll). 2. Membuat desain dan memfasilitasi program-program pelatihan dan lokakarya teknis, termasuk di dalamnya adalah kursus-kursus singkat. 3. Menyediakan tenaga staff dan ahli dalam rangka alih keterampilan, pengetahuan dan teknologi. 4. Konsultasi internasional jangka pendek dan jangka panjang yang akan memberikan masukan terhadap pengembangan pelayanan kesehatan di Indonesia. 5. Program konsultasi yang dilakukan oleh tenaga staff dan ahli yang merupakan staff lokal. 6. Bersama pemerintah dan I atau lembaga pendidikan melakukan kajian serta pengembangan data dan informasi berbasis bukti - bukti lapangan.
II.
MEKANISME
1. Burnet Institute wajib berkonsultasi dengan Kemenko Kesra, instansi terkait dan Pemerintah daerah yang berwenang dalam perencanaan dan persiapan program atau kegiatan, untuk memastikan bahwa kegiatan, proyek atau program sejalan dengan kebijakan dan strategi pemerintah Indonesia di bidang kesejahteraan rakyat dan pelaksanaannya di tingkat nasional, propinsi, kabupaten/kota. 2. Burnet Institute melaksanakan program-program bekerjasama dengan pihakpihak, termasuk di dalamnya adalah pemerintah, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat setempat dan lembaga pendidikan 3. Deskripsi masing-masing program atau proyek, secara rinci dijelaskan dalam sebuah rencana pelaksanaan tahunan, dimana rencana pelaksanaan tersebut diajukan kepada Kemenko Kesra untuk diperiksa dan disetujui setiap tahunnya.
4. Dukungan keuangan dan Logistik untuk semua proyek dan program yang dicantumkan dalam Rencana Kegiatan Tahunan disediakan oleh Burnet Institute. 5. Kerjasama yang erat dan konsultasi akan dipelihara antara Burnet Institute dan Kemenko Kesra melalui penjelasan oleh Country Representative dari Burnet Institute. 6. Dengan tingkat program dan pendanaan yang ada saat ini, Burnet Institute akan mempekerjakan tenaga ahli asing full time dengan jumlah tidak melebihi 3 (tiga) orang, dengan persetujuan dari Kemenko Kesra dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Apabila dibutuhkan tambahan tenaga kerja asing wajib mendapatkan rekomendasi dari Kemenko Kesra dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia
Ill. PENGAWASAN DAN EVALUASI Pengawasan dan evaluasi program akan dilaksanakan sebagai berikut: 1. Setiap program yang dilaksanakan oleh Burnet Institute, dalam kerja samanya dengan mitra lokalnya, harus mempunyai bagian pengawasan dan evaluasi untuk mengukur dampak dan pencapaian program; 2. Tim evaluator independen akan berkonsultasi secara berkala untuk mengevaluasi program. Hasil evaluasi akan disampaikan ke Kemenko Kesra, Sekretariat Negara dan instansi pemerintah yang terkait; 3. Monitoring akan dilakukan oleh para Pihak secara bersama-sama dengan instansi pemerintah terkait lainnya, setiap tahun. Burnet lnsitute dan Kemenko Kesra akan menyetujui program yang akan dipilih. 4. Burnet Institute akan mengkoordinasi dan menyediakan pengaturan untuk kegiatan pengawasan tersebut diatas;
pengaturan-
5. lnstansi pemerintah yang melaksanakan monitoring dan evaluasi tentang perkembangan pelaksanaan program, melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Kemenko Kesra, dan instansi pemerintah yang terkait serta instansi Pemerintah Daerah yang bergerak dalam bidang kesejahteraan rakyat pada lokasi kerja yang dimonitor dan dievaluasi, dan memberikan rekomendasi kepada Burnet Institute.
IV. LOKASI PELAKSANAAN PROGRAM 1. Tingkat Propinsi Lokasi pelaksanaan program Burnet Institute meliputi (sampai dengan) 14 (empat belas) propinsi yaitu: Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, OKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Papua.
2. Tingkat Kabupaten/Kota Lokasi pelaksanaan program di Kabupaten/Kota dalam masing-masing propinsi sebagaimana disebut dalam butir IV.1, adalah sebagai berikut: Banda Aceh, Medan, Jakarta, Bekasi, Bandung, Surabaya, Malang, Denpasar, Mataram, Lombok dan Kupang. 3. Sesuai dengan MoU, fokus geografis dapat berubah, dimana untuk tingkat propinsi berubah berdasarkan kesepakatan tertulis dengan Kemenko Kesra. Sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota dapat berubah berdasarkan kesepakatan dengan Pemerintah Daerah terkait di tingkat Kabupaten/Kota. lnformasi detil mengenai Kabupaten/Kota dimana program dijalankan akan dimasukkan dalam laporan tahunan.
V. PELAPORAN
1. Laporan tahunan akan disusun oleh Burnet Institute dan disampaikan kepada Kemenko Kesra dengan mengirimkan tembusan salinan kepada Sekretariat Negara dan masing-masing badan pemerintah yang terkait. Laporan tersebut diantaranya berisi tentang: a. Pendahuluan b. Tujuan c. Sasaran d. Keluaran/Hasil yang dicapai e. Lokasi dan penerima manfaat/kelompok sasaran f. Kegiatan yang telah dilaksanakan g. Mitra kerja setempat h. Pembiayaan i. Permasalahan j. Upaya pemecahannya
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE COORDINATING MINISTRY OF PEOPLE'S WELFARE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MACFARLANE BURNET INSTITUTE FOR MEDICAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH CONCERNING SUPPORTING OF DEVELOPMENT OF NATIONAL PEOPLE WELFARE PROGRAMS ON PUBLIC HEAL TH
1
The Coordinating Ministry of People s Welfare of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as "Coordinating Ministry") and The MacFarlane Burnet Institute for Medical Research and Public Health (hereinafter referred to as Burnet lnstitute both hereinafter collectively referred to as "the Parties"; 11
11
),
RECOGNIZING that Burnet Institute, a not-for-profit organization working in the field of public health mainly in the area of infectious diseases, whose headquarters is in Melbourne, Australia; NOTING that Memorandum of Understanding between Coordinating Ministry and Burnet Institute concerning Development of National Social Welfare Programs, sign in Jakarta on 11th November 2005, has expired; DESIRING TO promote cooperation and collaboration between the Parties in capacity building to implement a series of activities in supporting Indonesia's people welfare programs; PURSUANT TO the prevailing laws and regulation in Indonesia, as well as the procedures and policies of the Government of Indonesia concerning international technical cooperation; HAVE REACHED the following understanding:
Article I Objective 1
The Parties will cooperate in supporting the efforts of people s welfare improvement, especially in the area of public health, inter alia control of infectious diseases, strengthening reproductive health and improved nutrition through a multi sectoral approach in line with the Government of Indonesia's people welfare policy and strategy and its implementation at national, provincial, regency/city levels.
Article II Scope of Activities The Parties agree to cooperate in capacity building as follows: a.
I
I
Technical assistance;
b. c. d.
Education and training; Design and Implementation programs as per article 1, based on needs; Together with the government and I or educational institutions conduct social studies and development of evidence bases to inform programs.
Article Ill Counterpart
1. The Parties agree to work with a range of counterparts which are government, provincial or district/city governments, non-government organizations and education institutes to implement the agreed programs. 2. Local non governmental organizations participating shall be agreed upon by the Parties to implement the agreed programs and shall be legally registered with the respective local government in accordance with the prevailing laws and regulations of the Republic of Indonesia.
Article IV Geographical Area of Cooperation
1. The Parties will implement the program under this Memorandum of Understanding initially in 14 (fourteen) provinces (namely: Nanggroe Aceh Darussalam, North Sumatera, West Sumatera, DKI Jakarta, West Java, Central Java, DI Yogyakarta, East Java, Bali, North Sulawesi, South Sulawesi, West Nusa Tenggara, East Nusa Tenggara and Papua). 2. Focus of geographic area may be changed subject to a written agreement by the Parties.
Article V Mechanism
1. The programs and mechanism of the cooperation are defined in the Program Direction which is set out in the Annex and constitutes an integral part of this Memorandum of Understanding. The Program Direction serves as a guideline for overall Burnet Institute efforts. 2. A detailed description of individual projects or programs shall be defined in an Annual Plan of Operation, which includes information of objective(s), target(s), location(s), and financial arrangements.
Article VI Obligations
1. The Coordinating Ministry subject to prevailing laws and regulations, shall: a. Assist in arranging permits to enter and leave the country, and the work and stay permits for the approved Burnet lnstitute's expatriate staff and expert;
b. Assist in arranging custom relief and tax exemption which the approval shall be in accordance with the prevailing laws and regulations of the Government of Republic of Indonesia; c. Actively participate in planning, coordinating, supervising and evaluation of programs and projects. 2. Burnet Institute shall: a. Maintain an Burnet Institute operational presence in Indonesia to ensure the stability and the smoothness of approved programs implementation; b. Promote programs to improve peoples welfare through development activities, especially in the area of public health inter alia the control of nutrition infectious diseases, reproductive health enhancement and improvement through a multi sectoral approach in line with and supportive of the Government of Indonesia's people welfare strategy and its implementation at national, provincial, district and city levels; c. Provide qualified staff and experts to transfer skills, knowledge and technology, all of whom shall be approved by the Ministry; d. Provide funding as well as equipment to implement the program and activity under this Memorandum of Understanding; e. Provide technical assistance with training to local counterparts to build capacity on the management and implementation of people welfare development programs; f. Submit annual implementation reports on program activities and related financial information to the Coordinating Ministry and those copied to other related government bodies; g. Conduct monitoring and evaluation with the Coordinating Ministry and other related government bodies once a year or as needed.
Article VII Funding
Burnet Institute ensures that all funding for the implementation of the activities is from a legal source and is not derived from criminal acts.
Article VIII Limitation of Activities and Personnels
1.
Burnet Institute assures that all activities and its personnel shall: a. Observe, respect and comply with the laws and regulations, as well as the policies of the Government of the Republic of Indonesia; b. Respect the Integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia and refrain from supporting any separatist movements; c. Refrain from involvement in any intelligence/clandestine activities; d. Respect the customs, traditions, and religions of the local communities; e. Refrain from engaging in any political and commercial activities; f. Refrain from conducting any religious propagation; g. Refrain from fund raising inside Indonesia to support its programs and activities.
2. The Coordinating Ministry will ask for clarification, investigation, and resolution process, in any case that the Coordinating Ministry find that Burnet Institute and its personnel have violated paragraph 1 of this Article. 3. Should resolution not be reached, the Coordinating Ministry shall terminate this Memorandum of Understanding.
Article IX Status of Equipment and Materials
Upon the completion of the cooperation, transfer of any equipment, materials and vehicles provided by Burnet Institute and used for the implementation of this Memorandum of Understanding shall be decided by written mutual consent of The Parties.
Article X Amendments
This Memorandum of Understanding can be reviewed or amended at any time by mutual written consent of the Parties and shall constitute an integral part of this Memorandum of Understanding. Such amendment review shall enter into force on the date of its signing.
Article XI Settlement of Differences
Any disputes or differences concerning the interpretation or application of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably by consultations or negotiations between The Parties.
Article XII Entry into Force, Duration, and Termination
1. This Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of its signing. 2. This Memorandum of Understanding shall be valid for period of 3 (three) years and may be renewed by the consent of the Parties. 3. Either party may terminate this Memorandum of Understanding at any time through giving notice in writing at least 6 (six) months in advance, to the other parties. 4. The termination of this Memorandum of Understanding shall not affect the validity and duration of any existing programs or projects until the completion of such programs and projects.
I
IN WITNESS WHERE OF, the undersigned, have signed this Memorandum of Understanding; DONE in 2 (two) duplicate in Jakarta, on ath October 2009, in Indonesian and English languages, both texts being equally authentic.
FOR THE COORDINATING MINISTRY OF PEOPLE'S WELFARE OF THE REP NDONESIA
Pro .
r. Ir. lndroy no Soesilo, MSc. Secretary of Ministry
FOR THE MACFARLANE BURNET INSTITUTE FOR MEDICAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH
BURNET INSTITUTE - PLAN OF OPERATION
I.
Scope This plan of operations covers anticipated activities of the Burnet Institute in Indonesia program for the period of 2009-2012. Burnet Institute is fully accredited by the Australian government as a non-profit International NGO and an UNAIDS Collaborating Partner. Burnet Institute in Indonesia focuses on improving the health and well being of vulnerable individuals and communities in Indonesia through provision of one or a combination of the following: 1. Continue to support and develop quality needs based program designs and/or the implementation of programs, based on needs identified in partnership with local organizations (government, NGOs, universities, private sector etc). 2. Design and facilitation of technical training programs and workshops including short courses 3. Provision of qualified staff and experts to transfer skills, knowledge and technology. 4. International short-term / long-term consultancies which contribute to the overall national development of Indonesian health services 5. Consultancies by a local team of national experts 6. Together with the government and I or educational institutions conduct social studies and development of evidence bases to inform programs. Burnet Institute currently has a representative office in Jakarta, an operational office in Bali and a field office in Lombok. The task of the Burnet Institute country office is to: • Manage the implementation of programs and project activities within Indonesia. • Liaise with the Government of Indonesia, donors and other stakeholders • Maintain contact with partner institutions and other international / local NGO's • Ensure that Burnet Institute remains responsive to identified health needs in Indonesia
II. Budget Burnet Institute in Indonesia receives grants from various foundations, corporations and other donor agencies to implement their program activities. Burnet Institute in Indonesia also obtains some core funding support from Burnet Institute headquarters in Melbourne. Funds are sent to Burnet Institute against which expenditure is acquitted and financial reports submitted to the relevant donor. Unused funds either have to be returned to the donor or reallocated to other program activities. All costs for the country offices are covered by the project grants with any shortfall covered by the Burnet Institute headquarters in Melbourne. The estimated budget for the period of 2009 - 2012 is A$ 3 - 5 million.
Ill. Program areas currently being developed for the period 2009 - 2012 1. Support the strengthening of emerging infectious disease surveillance and control. 2. Support the integration of HIV and STl's into the public health system in low prevalence settings 3. Strengthen community hygiene and sanitation through development of a comprehensive response to preventing water borne diseases and parasitic infections. 4. Support a comprehensive response to food insecurity and malnutrition issues in NTT and NTB
IV. Program activities planned to be implemented for the period 2009 - 2012 Program
Objectives
1
Capacity Building of Local Government and Local NGOs for a comprehensive response to HIV in Bali
2
Capacity Building of Local Government and Local NGOs around managing a Comprehensive HIV Response in West Nusa Tenggara Province
3
Capacity Building for Local Responses to HIV amongst Drug Users in Bekasi, West Java
1. To improve the technical and organizational capacity of organizations working in HIV in Bali 2. To encourage an increase in the HIV related evidence-based program's promotion in Bali. 3. To contribute to the improving of quality HIV related services in Bali. 1. To create an enabling environment for a quality response to HIV in NTB through increasing the understanding of HIV and related issues by communities, policy makers, government agencies and NGO's 2. To increase the capacity of organizations and local government bodies to be involved in a quality HIV response in NTB 3. To increase access to and the quality of HIV related services available in NTB 4. To promote local ownership and dissemination of lessons learnt derived from the project with and between NGOs, groups of vulnerable people and provincial government. 1. Strengthen technical and organizational capacity of one local NGO to implement evidence based, harm reduction and HIV programs 2. Increase community awareness of local initiatives, and the facilitation of dialogue between local service providers and district coordinating agencies including district government officials in Bekasi, West Java. 3. To inform the national and local harm reduction program through undertaking a
No
Targets
Location
Donor
Estimated budget A$300,000
Local Government and NGO's
Bali: Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan, Buleleng
AusAID NGO Cooperation Program
Local Government and NGOs
West Nusa Tenggara: Mataram, Lombok Ba rat, Lombok Tengah, Lombok Timur
NZAID
A$200,000
Local Government and NGOs
City of Bekasi, West Java
Levi's Strauss Foundation
A$100,000
2
small study and through documenting and disseminating the comprehensive harm reduction model being undertaken in Bekasi
4
Strengthening the HIV response in Aceh, through supporting Medan Aceh Partnerships
1. To raise public awareness about HIV services in NAO 2. To continue to support the work of key partners to implement HIV related activities
Provincial and District Al OS Commissions, Provincial Health Office, Local NGOs
5
1. To obtain information on barriers to Phase I (1 year): involvement of men in antenatal and postnatal Informative Study: care, and on knowledge, attitudes and beliefs "Towards greater on health during pregnancy, sexual health, involvement of men in and early newborn care issues. pregnancy, childbirth, postpartum care and infant 2. To develop an intervention to promote male involvement in maternal care. care" 3. The evaluate the interventions by comparing Phase II (2 years): indicators between intervention and control areas Randomised controlled trial of the intervention (funding to be secured).
Ministry of Health, Provincial and district health offices, Udayana University and professional associations
6
The program being conducted as a join collaboration with Udayana University, provincial and district health offices and health service provider Strengthening male sexual health programs and organizations
1. To strengthen the Network of organizations working in male sexual health as a legal entity including recruitment of board members and staff (national secretariat and regional hubs) 2. To establish good governance of the network through developing appropriate constitution,
National Al OS Commission, Local NGOs, network I working group members
NAO: Banda Aceh,Sigli, Langsa, Lhokseuma we, Aceh Tamiang, Meulaboh Bali: Denpasar, Badung dan Buleleng
National
World Vision
A$300,000
The Ford Foundation
A$500,000
Australian Federation of AIDS Organisations
A$100,000
3
7
Building the capacity of selected AusAI D projects in Indonesia to mainstream I integrate HIV
8
The Investment Case for Closing the Gap: Financing Equitable Progress Towards MDG 4 and 5 in Five Countries India, Indonesia, Nepal, Papua New Guinea and the Philippines
communication strategy and mechanism for successful working practices 3. To establish a comprehensive resource centre and data base of organisations working with I on men's sexual health, their capacity and programs being undertaken 4. To build the capacity of the national secretariat and regional hub staff to respond to the needs of network members 1. To increase understanding of local situation, looking at HIV incidence, prevalence risk behaviors and vulnerabilities to HIV in the working areas of selected AusAI D projects 2. Ensure partner organizations and staff (of selected AusAID Projects) are fully familiar with the prevailing issues, local-prevailing risk in relation to HIV and AIDS epidemic and accurate HIV information in order to reduce self risk and stigma and discrimination towards key populations. 3. Ensure these partners organizations are able to articulate their own needs/weaknesses/vulnerability in respect of HIV and AIDS and the role AusAID needs to play in supporting them 4. These partner organizations adopting strategy to reduce vulnerability to or transmission of HIV within the communities where they work Provide country policymakers and development partners with national and sub-national evidence required to: - Identify health system constraints and bottlenecks hampering the scaling-up of the "best-buy range of interventions" required to achieve equitable progress on MDGs 4 & 5 - Estimate additional funding required to effectively address these constraints and
Selected AusAID projects, local partner organisations
Yogyakarta: Sleman, South Sulawesi, West Nusa Tenggara, and East Nus a Tenggara: Ku pang, West Sumatera, North Sulawesi
AusAID
A$500,000
UNICEF, AusAID, World Bank, WHO, UNFPA, MOH, Local Research Institutes
TBD
Gates Foundation
A$500,000
4
bottlenecks
9
10.
In collaboration with Udayana University, strengthening their capacity to develop and implement a program of short courses and Applied Masters of Public Health program to strengthen the capacity of health service providers in eastern regions of Indonesia (funding for three year program to be secured). Comprehensive counseling program (funding yet to be secured)
1. To provide technical assistance to Udayana University to develop the content of their Master of Public Health and professional development short course program 2. To build the technical and teaching skills of Udayana University staff to deliver both programs.
Udayana University Departments of Education and Health
Bali: Denpasar
TBC
A$500,000
1. To continue to support and improve the quality of VCT services in Indonesia through supporting the Masters of VCT Trainers and the National Professional VCT counselors Network 2. To expand counselor training to build the capacity of health service providers in the areas of reproductive health, nutrition, infectious diseases etc
National and local Government and NGO's
National
TBC
A$300,000
5
ANNEX
PROGRAM DIRECTION I. PROGRAM
A. Focus of Collaboration The primary focus of the cooperation between Coordinating Ministry and Burnet Institute is to support activities in improving people's welfare, especially in the area of public health, including the control of infectious diseases, strengthening reproductive health and improved nutrition through a multi sectoral approach in line with and supportive of the Government of Indonesia's people welfare strategy and its implementation at national, provincial, district and city levels.
B. Programs/projects components will include: 1. Continue in supporting and developing quality of needs-based program design and its implementation based on needs identified in partnership with local organizations (government, NGOs, universities, private sector etc). 2. Design and facilitate technical training programs and workshops including short courses 3. Provide qualified staff and experts in order to transfer of skills, knowledge and technology. 4. International short-term/long-term consultation which contribute on the overall national development of Indonesian health services 5. Consultation Program served by ordinary staffs and/or experts, all of who are local staffs. 6. Together with the government and I or educational institutions conduct social studies and development of evidence bases data and information.
II. MECHANISM 1. Burnet Institute shall consult with Coordinating Ministry, relevant Government institutions and local Government authorities in the planning and preparation of any program or project to ensure that the activities, projects or programs are in line with and supportive of the Government of Indonesia's people welfare strategy and its implementation at national, provincial, district and city levels; 2. Burnet Institute implement programs in collaboration with a range of counterparts including government, provincial or district/city governments, nongovernment organizations and education institution. 3. Detailed description of these individual projects or programs shall be set forth in the Annual Plan of Operation which will be submitted to the Coordinating Ministry annually to be reviewad and approved. 4. Financial and logistical support for all project and programs stated in the Annual Plan of Operation shall be provided by Burnet Institute. 5. Close cooperation and consultation will be maintained between Burnet Institute and Coordinating Ministry through briefings by Burnet lnstitute's Country Representative.
6. With the current level of programs and funding, Burnet lnstitute's full time expatriate staff in Indonesia will not exceed 3 (three) subject to the Coordinating Ministry's approval and in accordance with the prevailing laws and regulations of Republic of Indonesia. Should additional expatriate staff be needed, this shall be subject to approval from the Coordinating Ministry and subject to prevailing laws and regulations of Republic of Indonesia.
Ill. MONITORING AND EVALUATION
Monitoring and evaluation of programs shall be carried out as set fourth below: 1. Each program I project implemented by Burnet Institute in cooperation with local partners shall have a monitoring and evaluation component to measure the impact and achievements of the programs; 2. A team of independent evaluators will be consulted periodically to undertake program evaluations. The results of which will be submitted to the Coordinating Ministry, State Secretariat and to other relevant government authorities. 3. Monitoring shall be conducted by the Parties together with other related government departments, every year. The Burnet Institute and the Coordinating Ministry shall agree on random selected programs or projects to be monitored. 4. Burnet Institute shall coordinate and provide any arrangements for the above mentioned monitoring activities; 5. The Government Institutions concerned undertaking the monitoring and evaluation of program implementation progress shall submit a report of the monitoring and evaluation results to the Coordinating Ministry, other related government departments and local Government Institution that work in the areas monitored and evaluated, and shall provide feedback to Burnet Institute. IV. LOCATION OF PROGRAM IMPLEMENTATION 1. The Province level The program under this Memorandum of Understanding will initially be implemented in up to 12 (twelve) provinces namely: Nanggroe Aceh Darussalam, North Sumatera, West Sumatera, OKI Jakarta, West Java, Central Java, DI Yogyakarta, East Java, Bali, North Sulawesi, South Sulawesi, West Nusa Tenggara, East Nusa Tenggara and Papua. 2. The District/City Level The locations in terms of districts/cities for implementation of program within each Province mentioned in point IV.1 shall consist of: Banda Aceh, Medan, Jakarta, Bekasi, Bandung, Surabaya, Malang, Denpasar, Mataram, Lombok and Kupang. 3. In accordance with the MoU, the geographical focus can change at the provincial level with written agreement from the Coordinating Ministry. At the
district/city level with agreement from the relevant local government department. Detail of districts covered by programs will be included in the annual report.
V. REPORTING 1. An annual report shall be drawn up by Burnet Institute and submitted to the Coordinating Ministry with copies to the State Secretariat and other related government departments. The report will include: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.
Introduction Objectives Goals Outputs/expected outcomes Location and beneficiaries/target group Implemented activities Local counterpart Financing Challenges Recommendations
