MEMORANDUM SAUNG PENGERTIAN ANTARA KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBUK INDONESIA DENGAN THE ASPINALL FOUNDATION TENTANG KONSERVASI SATWA UAR LANGKA DAN TERANCA.M PUNAH BESERTA HABITATNYA DI INDONESIA Kementerian Kehutanan ,Republik Indonesia dalam pelaksanaannya menunjuk Direktorat Jenderal Per1indungan Hutan dan Konservasi Alam untuk selanjutnya disebut "Ditjen PHKA" dan The Aspinall Foundation sebagai pemillk Howletts & Port Lympne Wild Animal Parks in Kent, UK, untuk selanjutnya dlsebut "TAF", yang secara bersama-sama disebut Para Plhak;
MEMPERTIMBANGKAN kepentlngan bersama dalam pelaksanaan konservasl keanekaragaman hayati khususnya satwa liar langka dan terancam punah beserta habltatnya di Indonesia merujuk hukum dan peraturan perundang-undangan yang ber1aku di Republik Indonesia; MENGINGAT Memorandum Saliing Pengertian antara Direktorat Jenderal Per1indungan Hutan dan Konservasi Alam dengan The Aspinal Foundation yang dltandatangani pacla 11 Desember 2009; SESUAI DENGAN hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia serta prosedur dan kebljakan Pemerintah Republik Indonesia ; PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Memorandum Saling Pengertiann (MSP) ini dengan ketentuan-ketentuan sebagai bertkut : PASAL 1 Tujuan
Tujuan kerjasama ini adalah untuk mendukung Kementerian Kehutanan program konservasi satwa langka terancam punah dan habltatnya.
PASAL2 Ruang Lingkup
Ruang lingkup kesepakat.an kerjasama ini mencakup: 1. Pelestartan spesies prtmata endemik jawa (Hylobates moloch, Trachyplthecus auratus, spp, dan Presbytis romata) dan Sulawesi Ut.ara (Macaco n/gra) serta habitatnya ; 2. Kegiatan konservasi spesies primata tersebut di at.as secara In-situ dan Ex-situ 3. Pengembangan kapasitas 4. Dukungan program konservasi satwa liar langka dan terancam punah lainnya di Indonesia at.as persetujuan Para Pihak.
PASAL3 Wilayah Kerja Sama
1. Wilayah kerja sama meliputi propinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan Sulawesi Utara. 2. Penambahan wllayah kerja sama harus dengan persetujuan tertulis Para Pihak. PASAL4 Arahan Program dan Rencana Operasional
1. Program dan mekanisme kerja sama diatur dalam Arahan Program yang merupakan lamplran dan bagian yang tidak terplsahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini; 2. Penjelasan nnci dari setlap program atau proyek akan dituangkan dalam RPP yang disusun dan dlsepakatl bersama secara tertulis oleh Para Plhak. RPP paling sedikit memuat program secara terpertnci termasuk b.Jjuan, prosedur, dan pengaturan keuangan; PASALS Hak Dan Kewajiban Para Pihak
1. PHKA akan :
a. Memberikan arahan dalam perencanaan dan pelaksanaan program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta rencana strategis Ditjen PHKA b. Menunjuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dit;jen PHKA untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program kerja sama; c. Mengkoordinasikan program kerja sama sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi kegiatan-keglatan yang dilakukan; d. Mengkoordinasikan program kerja sama dengan instansi-instansi terkait dalam rangka pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian lni; e. Memfasilitasi dalam hal pengurusan visa, izin kerja, izin tinggal, lzin keluar dan masuk kembali ke Indonesia bagi tenaga ahli asing yang dlb.Jgaskan di bawah Memorandum Saling Pengertian ini sesuai dengan hukum peraturan perundangan-undangan Indonesia yang ber1aku; f. Memfasilitasi dalam hal mendapat fasllitas kepabeanan dan perpajakan sesuai dengan hukum dan peraturan perundangan-undangan Indonesia yang berfaku. 2. TAF akan: a. Bersama-sama dengan Dit;jen PHKA menyusun rancangan Rencana Kerja, melaksanakan kegiatan, dan membuat laporan sesuai dengan Memorandum Saling Pengertian ini; b. Melibatkan staf Ditjen PHKA dalam pelaksanaan dan pengawasan kegiatan dibawah Memorandum Saling Pengertian ini; c. Menyediakan banb.Jan teknis, peralatan, dan peningkatan kapasitas staf Ditjen PHKA serta UPT-nya melalui pelatlhan, pert.emuan, seminar dan kegiatankegiatan lainnya;
2(j
d. Menyedlakan tenaga ahli berkualitas yang dibutuhkan Dltjen PHKA untuk allh pengetahuan dan teknologi; e. Menyediakan program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat agar mendapat dukungan serta manfaat yang lebih balk dari konservasi keanekaragaman hayati dan pengefolaan kawasan yang dilindungi;
f. Mendorong kerja sama serta dialog dengan instansHnstansi terkalt; g. Mendukung upaya Pemerintah RI dalam upaya konservasi melalui pengembangan kampanye penyadartahuan untuk menjaga cltra positif Indonesia melalui media lokal, nasional dan lnterrlasional h. Menjamin tersedianya dukungan dana yang bersumber darl luar negeri untuk pelaksanaan kegiatan selama periode Memorandum Saling Pengertian lni, dengan jumlah sekurang-kurangnya sebesar US$ 200,000 (Dua Ratus Ribu Dollar Amerika) per tahun
PASAL6
Hak Kelcayaan Intelektual
1. Hak kekayaan intelektual atas semua catatan, laporan hasil survey, peta, basis data, lembar pengetahuan, foto, video, atau Informal lain balk berwujud maupun 2. 3.
4.
5.
6.
7.
8.
tidak berwujud fisik yang dihasilkan dart keglatan dari Memorandum Saling Pengertian ini akan menjadi milik Para Pihak. Para Pihak harus saling berkonsultasl dan mendapatkan ijln sebelum menggunakan dan mempublikasikan hasil dari kerjasama sesuai pasal (1). Para Pihak d\ijinkan untuk menggunakan hak kekayaan lntelektual untuk tujuan non komersial khususnya menjaga, memeHhara dan untuk memperbaikl kekayaan tersebut bagl konservasl satwa liar di Indonesia. Para Pihak akan bertanggungjawab terhadap tuntutan dart pihak ketiga manapun atas kepemlllkan dan keabsahan dari penggunaan hak kekayaan intelektual yang dibawanya ke dalam pelaksanaan keglatan kerjasama dalam rangka Memorandum Saling Pengertian inl. Semua publlkasi dalam rangka pelaksaan program kerjasama harus mencantumkan logo PHKA dan TAF dan menyebutkan PHKA dan TAF sebagai mitra pelaksana dan berdasarkan ketertibatan mereka, para plhak dipastikan disebut sebagai penulis pada publikasi dan mendapatkan salinan dari publikasi tersebut. Jika salah satu plhak bermaksud mengungkapkan data dan atau informasi yang berslfat rahasia yang merupakan hasil dart kegiatan kerjasama dalam rangka Memoandum Saling Pengertian lnl kepada pihak ketiga manapun, Plhak tersebut harus memperoleh ijln tertebih dahulu dari Pihak lain sebelum pengungkapan dilakukan. Jlka salah satu pihak membutuhkan kerjasama dengan plhak lain diluar PHKA dan TAF, Pihak tersebut akan berkonsultasl baik dalam hal bentuk kerjasama maupun lmplikasinya khususnya terhadap hak kekayaan lntelektual yang muncul dari pelaksanaan Memorandum Saling Pengertlan lnl. Pengambilan specimen dalam rangka keglatan penelitian harus dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan yang berdasarkan ketentuan/peraturan yang berkaitan dengan Material Transfer Agreement yang dltetapkan oleh Pemerintah Republlk Indonesia.
9. Pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan mempengaruhi hakhak dan kewajlban-kewajlban yang ditetapkan dalam pasal lnl, sampal sedikitnya sepuluh tahun seJak program kerjasama lni berakhlr.
PASAL 7 Sumber Daya Genetik Dan Kearifan Tradisional
1. Para Pihak harus mengakui nllai sumber daya genetik dan kearifan tradisional (selanjutnya disebut SGKT), dan mengakui hak-hak pemegang SGKT untuk pertindungan yang efektif atas penyalahgunaan dan kesalahan penafsiran dari kedua belah pihak; 2. SGKT harus dilindungi terhadap penyalahgunaan dan penyimpangan dart kedua belah pihak; 3. (Setiap perolehan, penggunaan atau pemanfaatan SGKT dengan cara ttdak adil atau tertarang merupakan. tlndakan kesalahan penafsiran. Penyalahgunaan juga termasuk pengambilan keuntungan komersJal yang berasal dari akuislsi, penggunaan atau pemanfaatan SGKT saat orang yang menggunakan SGKT tersebut tahu atau lalai bahwa SGKT tersebut diperoleh dengan cara tidak adil yang artlnya kegiatan komersial lainnya bertentangan dengan praktekpraktek yang jujur yang menghasilkan manfaat yang tidak adil dari SGKT; 4. Tunduk pada kepatuhan dengan kewajlbannya sebagaimana dimaksud dalam Ayat 3 Pasal inl, setiap Pihak wajib, dalam hal pertindungan kekayaan intelektual dari SGKT, menurut dalam wilayahnya, (i) orang alam yang warga negara, atau berdomisili di wllayah setiap Pihak lain dan (ii) hak hukum yang atau perorangan yang, di wilayah salah satu Pihak lain, memiliki bentuk usaha nyata dan efektif untuk pertindungan, penciptaan dan transaksi SGKT, perlakuan yang sama yang diberikan kepada warga negaranya sendiri; 5. Setiap akses ke dan penggunaan SGKT masing-masing Pihak dalam pelaksanaan Memorandum Saling Pengertlan inl akan memertukan persetujuan izin dari Pihak berwenang yang relevan. Pihak harus menjamin bahwa masyarakat setempat harus dilnformasikan sebelumnya setuju dengan akses dan informasi dengan hasil dari kegiatan koperasi dan atau kolaborasi yang menggunakan SGKT tersebut; 6. Ketika kegiatan koperatif dan kolaboratif di bawah Memorandum Saling Pengertlan lni memanfaatkan SGKT untuk tujuan komersial, maka Pihak, atas nama masyarakat lokal yang bersangkutan, akan berhak atas hak kekayaan intelektual, apabila memungkinkan, dan pembagian manfaat yang terkait; 7. Manfaat perlindungan SGKTyang pemegangnya berhak mellputf pembagian yang adil dan merata dari manfaat yang timbul dari penggunaan komersial industri SGKT; 8. Upaya hukum harus ada untuk menyediakan pertolongan bagi pemegang SGKT padakasus-kasus dimana pembagian rnanfaat yang adil dan merata sebagaimana dimaksud dalam Ayat 7 Pasal ini belum terjadi.
PASAL8 Perjanjian Transfer Material 1. "Material" berarti setiap material dari tanaman dan hewan termasuk asal virus, termasuk material reproduksi dan perkembang-biakan vegetatif, mengandung unitunit fungsional dari hereclitas dan material lain yang berkaitan dengan Sumber Daya Genetika dan Keartfan Tradlsional;
2. Semua material penelitian atau sumber daya yang digunakan dalam kerja sama akan ditransfer menggunakan Standard Material Transfer Agreement (SMTA) yang diputuskan antara penyedia dan pengguna. Perjanjian tersebut harus tunduk pada persetujuan dengan pihak berwenang resmi terkait dari para pihak; 3. Material atau sumber daya tersebut yang akan diallhkan pada penandatanganan SMTA dan akan tunduk pada undang-undang, peraturan serta regulasi biosafety danbio-prospecting yang tepat; 4. Salah satu pihak dapat menggunakan material-material tersebut, namun akan memberikan kredit penuh kepada sumber material; 5. Seandainya program atau proyek kerja sama berdasarkan Perjanjian harus melibatkan transfer material atau sumber daya, maka Para Pihak sepakat untuk memfasilitasi transfer di bawah kondisi perjanjian lni, sesuai dengan hukum dan peraturanmasing-masing plhak, dengan mempertiatikan hukum fntemaslonal dan perjanjian yang mengikat Para Pihak; 6. Semua paspor data yang tersedia dan, tunduk pada hukum yang bertaku, setiap informasl deskriptif non-rahasia terkait yang tersedia lalnnya, harus dlbuat tersedia dengan Sumber Daya Genetik yang diberikan; 7. Penerima menyanggupi bahwa material harus dlgunakan atau disimpan hanya untuk tujuan yang telah disepakati dalam perjanjian; 8. Ketlka matertal yang dltransfer dan sumber daya yang dikembangkan menjadl tujuan komersial, maka Pihak yang menyedlakan bemak atas hak kekayaan intetektual dan pembaglan keuntungan yang relevan; 9. Dalam hal Penerima mentransfer Material yang dlberikan berdasarkan perjanjlan ini kepada orang atau badan lain, maka penetima akan melakukannya sesuai dengan persyaratan dan kondisi dart Standard Material Transfer Agreement; 10.Syarat dan kondisi untuk mentransfer material atau sumber daya kepada pihak ketiga ditetapkan oleh Para Pihak dalam melaksanakan pengaturan. PASAL9 Keterlibatan Pihak Lain
1. Jika dlpandang pertu, TAF dapat bekerja sama dengan pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada organisasl-organlsasl non pemerintah lainnya, instansiinstansi pemertntah,badan-badan swasta, lembaga akademlk dan masyarakat,
untuk melaksanakan kegiatan di bawah Memorandum Saling Pengertian ini melalui persetujuan tertulis dari Kemenhut; 2. Kerja sama tersebut dalam ayat 1 pasal ini harus disetujui oleh Dltjen PHKA dan harus sesual dengan hukum yang beriaku dan peraturan Republik Indonesia.
PASAL 10 Status Peralatan dan Barang
Status kepemllikan dan penggunaan seluruh fasilitas dan infrastruktur yang dihasilkan dalam rangka kerjasama ini akan menjadl milik negara melalui Ditjen PHKA, dan akan tetap berada di Indonesia untuk mendukung kegiatan konservasi yang ditetapkan oleh Para Pihak.
PASAL 11 Batasan Kegiatan Personll
1. TAF menjamin semua kegiatan personilnya akan: a. Memperhatikan, menghormatl dan mematuhi peraturan perundangan dan kebljakan Pemerintah Indonesia; b. Sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia; c. Menghormati negara Kesatuan Republik Indonesia dan menghindari atau tidak terlibat dalam kegiatan separatism; d. tidak terlibat dalam kegiatan intelijen; e. Tidak melakukan kegiatan dlluar kesepakatan program yang telah mendapatkan persetujuan Para Plhak; f. Menghormati budaya, tradisi dan keyakinan masyarakat setempat; g. tidak ter1ibat dalam kegiatan politik dan usaha komersial; h. tidak tertlbat dalam propaganda keagamaan; 2. Untuk mendukung programnya sesuai Memorandum Saling Pengertian lni, TAF akan melakukan kegiatan penggalangan dana dari sumber-sumber pendanaan di luar negeri; 3. Dalam pelaksanaan program kerjasama ini, TAF dapat bekerjasama dengan pihak lain atas sepengetahuan Ditjen PHKA. PASAL 12 Jangka Waktu Kerjasama
1. Kesepakatan lni mulai bertaku pada hari ditandatanganinya oleh kedua belah pihak dan akan bertaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandantanganinya, serta dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Kesepakatan ini dapat dlakhlri oleh salah satu pihak dengan syarat akan diberitahukan secara tertulis enam bulan sebelumnya. 3. Apabila kesepakatan lnl berakhlr, kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja tahunan yang belum selesal masih dapat diselesaikan atas dasar kesepakatan kedu belah plhak.
PAS.AL 13 Penyelesaian Perselisihan
Apabila terdapat perbedaan persepsi mengenai pelaksanaan kegiatan di bawah kesepakatan kerjasama inl yang dapat mempengaruhi hasil kerjasama, perselisihan tersebut akan diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah plhak. PASAL 14 Perubahan, Masa Berlaku, Perpanjangan clan Penghentian Kerjasama 1. Memorandum Saling Pengertian inl dapat diperbaki atau dirubah sewaktu-waktu melalui kesepakatan tertulis bersama Para Pihak dan mulai ber1aku pada tanggal yang dltentukan bersama Para Plhak dan akan menjacli bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini. 2. Perpanjangan Memorandum Saling Pengertian inl dapat dlusulkan sekurangkurangnya 6 (enam) bulan sebelum Memorandum Saling Pengertian inl berakhir dengan mempertimbangkan hasil evaluasl; 3. Penghentian Memorandum Saling Pengertian inl tidak akan mempengaruhi terhactap validitas dan lama beberapa proyek dan program yang sedang berjalan dalam Memorandum Saling Pengertian ini, guna memastikan implementasi beberapa proyek atau program sesual yang dlsepakati dalam Rencana Operasional Program.
PASAL 15 Penutup
Kegiatan-kegiatan yang belum diatur atau terikat dalam Memorandum Saling Pengertian lni akan dibahas dan dlsepakati lebih lanjut oleh Para Pihak yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini.
SEBAGAI BUKTI, pejabat yang ditunjuk telah menandatangi Memorandum Saling Pengertian ini. Kesepakatan dltandatangani di Jakarta pada tanggal satu bulan April tahun dua ribu lima belas oleh Para Pihak dalam dua naskah asH, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang maslng-masing mempunyal kekuatan hukum yang sama namun apabila ada perbedaan persepsl dan interpretasl maka naskah bahasan Indonesia yang akan dipakal sebagai acuannya. The Aspinall Foundation
Ir. SO
PARTONO, MM
Direktur Jenderal PHKA
DAMIAN ASPINALL
Ketua
fl
7
Lampiran: Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dengan Aspinall Foundation mengenai Konservasi Satwa Uar Langka Dan Terancam Punah Beserta Habitatnya Di Indonesia
ARAHAN PROGRAM PROGRAM
I.
Untuk mewujudkan tujuan program kerja sama ini, ASPINALL FOUNDATION harus melaksanakan jenis-jenis kegiatan sebagai berikut: 1. Pelestarian spesies primata endemik Jawa (Hylobates moloch, Trachypithecus auratus spp, Presbytis comat.a) dan habitatnya; 2. Program pelestarian primata endemik Sulawesi Utara (Macac.a nigra) dan habitatnya; 3. Kegiatan Konservasi Spesies In-situ dan Ex-situ ; a. Kegiatan-kegiatan konservasi in-situ seperti penelltian, monitortng populasi spesies primata endemik jawa dan endemik Sulawesi utara dan habttatnya, pengelolaan habitat, identifikasi dan kajian lokasi pelepasllaran satwa, dan mendukung pengelolaan ekosistemnya. b. Kegiatan-kegiatan konservasi ex-situ seperti pembangunan dan pengelolaan pusat rehabilitasi satwa primata Jawa, dan pelepasUaran satwa primata jawa dan Sulawesi Utara ke habitat alamlnya. c. Pemulangan primata endemik jawa dan Sulawesi utara dari Howletss dan Port Lympne Wild Animal Parks untuk mendukung program pelepasllaran primata tersebut di habitatnya di Indonesia. d. Pengelolaan kawasan konservasi di lokasi pelepasllaran satwa primata yang dikerjasamakan. 4. Pengembangan kapasitas dan mendukung program konservasi satwa liar langka dan terancam punah lainnya di Indonesia atas persetujuan Para Pihak. a. Pengembangan kapasitas SOM PHKA, staf proyek, dan juga masyarakat disekitar lokasi pmyek. b. Berpartisipasi dalam proyelc-proyek konservasi satwa langka jenls lainnya yang terancam punah baik in-situ dan ex-situ di Indonesia dengan persetujuan Para Pihak II.
AREA KERJA DAN SUMBER PENDANAAN
1. ASPINALL FOUNDATION berkantor pusat di Port Lympne Wild Animal Partc, Aldington Road, Hythe, CT21 4PD, United Kingdom; 2. Di Indonesia ASPINALL FOUNDATION beralamat di Pusat Rehabllitasl Prtmata Jawa, Jalan Raya Rancabali, Km 12, Desa Alam Endah, Kabupaten Bandung; 3. Lokasi kerja kegiatan ASPINALL FOUNDATION berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini adalah di Kawasan hutan lindung Patuha dan Cagar Alam Gunung lilu Provinsi Jawa Barat, kawasan hutan lindung Coban Talun, Provins! Jawa
8
limur, dan Kawasan Bitung Provinsi Sulawesi Utara. Per1uasan daerah kerja adalah memungkinkan setiap waktu apabila dlsepakati oleh kedua belah pihak; 4. Aktivitas Program, dan Sumber Pendanaan adalah sebagai berikut:
Program
No
Lokasi
Sumber
Pendanaan Kawasan hutan lindung TAF Gunung Tikukur, Tambakruyung, Patuha, dan cagar alam Gunung Tilu, Bandung, Jawa Barat; Kawasan hutan lindung Coban Tafun, Taman Hutan Raya R. Soerdio, Jawa Timur. Bltung, Sulawesi Utara. TAF
1.
Pelestarlan spesies primata endemik Jawa dan habitatnya (sudah terrnasuk kegiatan konservasi in-situ dan eks-situ)
2.
Mendukung pelepasliaran primata endemik SUiawesi utara ( Macaa1 nigra) bekerjasama dengan Pusat Penyelamatan Satwa, Taslkoki, Bitung. Sulawesi utara Peningkatan kapasitas Jawa Barat, Jawa personel PHKA, limur, SUiawesi Utara. BBKSDA di Jawa Barat, Jawa Timur dan SUiawesi Utara, masyarakat sekitar proyek melalui keglatan pendidikan, pelatihan, kursuskursus.
3.
III.
TAF
Jumlah Dana CRuDiahl 2,200,000,000
100,000,000
75,000,000
MEKANISME
1. Kegiatan yang direncanakan akan dimasukkan ke dalam RPP yang berlaku selama periocle kerja sama ber1angsung, yaitu untuk tiga tahun keglatan. RPP tersebut harus memuat tujuan yang akan dicapai dalam waktu tiga tahun, output dan outcome yang direncanakan, jenis kegiatan, dan dampak bagi pelestarian orangutan dan habltatnya secara berkelanjutan. RPP harus disusun berdasarkan hasil identifikasl, pemantauan, dan evaluasi perrnasalahan, dan disesuaikan dengan kebutuhan, peluang, dan ketersediaan dana. Amandemen atas RPP ini dimungkinkan melalui konsultasl dan kesepakatan oleh kedua belah plhak; 2. RPP yang diusulkan dapat dipersiapkan secara bersama-sama dan/atau oleh satu dari pihak yang kemudian disepakati secara bersama-sama untuk memastikan program dan aktivitas menjadi sesuai dengan strategi pengembangan, kebljakan, dan prioritas lembaga-lembaga pemerintah atau pemerintah provinsi atau kabupaten, dan juga harus cocok dengan rencana pembangunan nasional; oleh karena itu, RPP yang telah disepakati harus menjadi acuan untuk implementasi kerja sama;
3. RKT akan disusun oleh ASPINALL FOUNDATION bersama-sama dengan UPT-UPT dari Ditjen PHKA di daerah dan/atau institusi terkait dari Eselon I dari Kementerian Kehutanan. RKT tersebut akan dipresentasikan secara bersamasama dalam forum tahunan baru kemuc:llan persetujuan secara bersama-sama oleh PARA PIHAK; 4. RKT di at.as harus berisi rincian dari tujuan, jenls keglatan, orang yang terlibat, jadwal waktu, prosedur evaluasi, per1draan biaya, dan juga kontribusi yang akan diberikan oleh ASPINALL FOUNDATIONdan Ditjen PHKA/UPT serta pihak-pihak terkait lalnnya; 5. Dalam lmplementasi kegiatan PARA PIHAK akan metaksanakan koordinasi pada semua tingkatan secara bersama-sama dengan pihak-pihak terkait lainnya; 6. Untuk lebih terinci tentang implementasi MSP inl, Ditjen PHKA akan menunjuk Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati sebagai koordinator, termasuk penanganan hal-hal teknis, secara bersama-sama dengan direktorat teknis terkait dan UPT-UPT Ditjen PHKA di daerah terkait.
IV.
PELAPORAN
1. Laporan-laporan dipersiapkan melalui proses konsultasi antara kedua belah pihak dan setelah itu diserahkan kepada pihak-pihak terkait; 2. Format dan Periode Pelaporan: a. Laporan Khusus; Laporan khusus dipersiapkan pada kasus-kasus tertentu yang memer1ukan penanganan yang cepat; b. Laporan Rutin; Laporan Rutin terdiri dart: - Laporan Tahunan Laporan tahunan dipersiapkan setiap tahun dengan berkonsultasi secara bersama-sama kemuc:llan dlpresentasikan pada forum tahunan PARA PIHAK. Laporan tahunan yang sudah disetujui PARA PIHAK secara bersama-sama akan disampaikan kepada plhak-pihak terkait. Laporan tahunan antara lain harus berlsi status kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan RKT, hasil-hasil yang telah dicapal, orangorang/ahli yang ter1ibat, peralatan dan anggaran yang disediakan/dlgunakan, pennasalahan dan hambatan serta rekomendasi untuk langkah selanjutnya; - Laporan Semester Laporan semester dipersiapkan secara bersama-sama setiap 6 (enam) bulan dengan berkonsultasi kemudian menyerahkannya kepada instansi terkalt. Laporan Semester antara lain harus berisl hasil-hasil dari aktivitas, personll/ahli yang ter11bat, permasalahanpermasalahan dan hambatan yang dihadapl sekaligus rekomendasi untuk langkah selanjutnya; - Laporan Trlwulan Laporan triwulan dipersiapkan oleh staf lapangan ASPINALL FOUNDATIONdan diserahkan kepada UPT-UPT yang lsinya adalah hal-hal yang sama dengan Isl laporan Semester dan Laporan Tahu nan; c. Laporan Akhir Laporan akhir harus dipersiapkan secara bersama-sama setelah periode tiga tahunan berakhir dan dlserahkan kepada pihak-plhak terkait dengan ketentuan sebagai berikut: i. Laporan harus berisi output aktMtas, personll/organisasi yang ter1ibat, pendanaan, peralatan, dan fasilitas yang digunakan,
rt
10
outcome dan dampak terhadap upaya konservasi, kegiatan kampanye, hambatan-hambatan, dan rekomendasi; it. L.aporan harus dipersiapkan dalam Bahasa Indonesia dan dlpresentasikan secara bersama-sama dengan dlhadlri Ditjen PHKA dan pihak manajemen TAF dan setelah disetujul dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris; Iii. 15 copy dari laporan itu akan diberikan kepada Dit;;en PHKA dan 1 copy diberikan kepada masing-masing UPT dan lembaga/organisasi terkait Iv. pada tlngkat kabupaten dan pusat yang merupakan mitra TAF.
V.
EVALUASI
Evaluasl dari proyek dan program akan dilaksanakan sebagal berikut: 1. Evaluasl akan dllaksanakan oleh PARA PIHAK dan/atau blla per1u dengan melibatkan lembaga/organisasi terkalt setelah ter1eblh dahulu disepakati oleh kedua betah pihak; 2. Evaluasi Tahunan akan dilaksanakan setiap tahun dan evaluasi akhir akan dllaksanakan menjelang berakhlmya MSP lnl; 3. Evaluasi Tahunan dllaksanakan untuk memantau, mengarahkan dan memperbaikl lmplementasi keglatan, dan penyesualan dilakukan pada rencana aktivitas masa berikutnya berdasarkan pertimbangan kesesualan teknis serta kebijakan kedua belah plhak; 4. Evaluasi Akhir dilaksanakan mulai enam bulan sebelum masa MSP ini berakhir untuk menilai dan mempertimbangkan kelanjutan kerja sama dengan memperhatikan tujuan, efektivitas, efislensi, dan dampaknya pada konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia.
i{
II
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BElWEEN THE MINISTRY OF FORESTRY, REPUBUC Of INDONESIA WITH THE ASPINALL FOUNDAnON CONCERNING THE CONSERVAnON OF RARE AND ENDANGERED WILD ANIMALS AND THEIR HABITAT IN INDONESIA
The Ministry of Forestry, Republic of Indonesia appointed the Directorate General of Forest Protection and Nature Conservation hereinafter referred to as "Ditjen PHKA" as implementer task and The Aspinall Foundation as the owner of Howletts & Port Lympne Wild Animal Parks in Kent, UK, hereinafter referred to as "TAF", hereinafter referred to as The Parties; CONSIDERAnON the common interest In the conservation of biodiversity particularly the rare and endangered wild animals and their habitat in Indonesia pursuant to the prevailing laws and regulations in the Republic of Indonesia; REMIND Memorandum of Understanding between th Directorate General of Forest Protection and Nature Conservation and The Aspinal Foundation signed on December 11th 2009; PURSUANT the laws and regulations in the Republic of Indonesia, and following the procedures and policies of the government of Republic of Indonesia; THE PARnES have agreed to operate this Memorandum of Understanding (MoU) under the following tenns and conditions: ARnCLE 1 Objectives
The objectives of this cooperation is to support the Ministry of Forestry in the conservation of rare and endangered wild animals and their habitat. ARnCLE2
Scope of Activity Scope of activity of this agreement : 1. Preservation of the endemic of java primates species (Hylobates mo/och, Trachypithecus auratus, spp, dan Presbytis comata) and North Sulawesi primate (Macaca nigra) and their habitat; 2. In-situ dan Ex~situ Conservation activities of those primates species; 3. capacity buildings; 4. Support conservation of other rare and endangered wild animals program in Indonesia through an agreement by the Parties. ARnCLE3 Area of COoperatlon
1. Area of this cooperation located in the West java, East java and North Sulawesi provinces; 2. Any changes of cooperation area should agreed under wliten agreeement of the Parties.
ARTICLE4 Program Direction and Plan of Operation
1. Program and operational mechanism are defined in the Program Direction which constitutes as an integral part of this Memorandum of Understanding; 2. A detailed description of each programme or project shall be artirulated in the Operational Plan (RPP) and agreed In writing by the Parties. The Operational Plan shall describe each activity or programme in detail, induding the objectives, procedures, and financial management ARTICLES Contribution of the Parties
1. Ditjen PHKA shall : a. Provide direction in preparation of the planning and Implementation of the program; b. As.sign Technical Implementation Unit (UPT) of the Ditjen PHKA to active participating in the implementation of the cooperation program; c. Coordination Implementation of the program from the planning stage, implementation, until the evaluation of the activities; d. Coordination implementation of the program with stakeholders in regards to the implementation of the Memorandum of Understanding; e. Facilitate Jn the acquisition of visa, work permit, pennlt for stay, entry and out from Indonesia for foreign expertist in accordance with prevailing laws and regulations in Indonesia; f. Facilitate In the acquisition dealing with customs and tax facility in accordance with the laws and regulations In Indonesia. 2. TAF shall : a. Together with Ditjen PHKA preparation Plan of Operation, implementation of activities and preparation of report follows this Memorandum of Understanding; b. Involve the staff from Ditjen PHKA In the implementation and supervision of activties under this Memorandum of Understanding; c. Provide technical support, equipments, and capacity building of PHKA and UPT personnels, through training, seminars, and other activities; d. Provide qualifled expertise require by PHKA for transfering knowledge and technology;
e. Provide program to empowering local economic of community surrounding project site to ensure have better benefit from this biodiversity conservation and management of the protection areas; f. Encourage cooperation and dialogue with the various level of stakeholders both in nasional and intemasional; g. Support the Government of Republic of Indonesia at the conservation efforts through developing of awareness and campaign with local, national and international media; h. Secure the required funding from overseas for the imptementation of the activities during this Memorandum of Understanding period at a minimum of US$ 200,000 per year.
ARTICLE&
Intellectual Property Rights 1. Intellectual property rights on all materials including notes, reports, survey results, maps, databases, knowledge papers, photographs, videos, or any other infonnation both physical or unphysical resulting from activities In this Memorandum of Understanding shall be owned by the Parties; 2. The Parties shall consult with to obtain pennission from prior to use and publish infonnation derived from materials described in paragraph (1); 3. The Parties are pennitted to make use of intellectual property rights for noncommercial purposes directed associated with protecting, maintaining, and improving animal conservation in Indonesia; 4. The Parties shall be liable for any claim made by a third party on the ownership and legality of intellectual property rights which have been brought for the implementation of activities under this Memorandum of Understanding; 5. All publications generated as a result from implementation of the program of this cooperation shall bear the PHKA and TAF logo and mentioned PHKA and TAF as partners and based on their Involvement, shall be acknowfedged within the references and shall receive copies of all such publications; 6. If either Party wishes to disclose data and or lnfonnation identified in writing as confidential resulting from activities under this Memorandum of Understanding to any third party, the disclosing party must obtain prior consent from the other Party before any disclosure can be made; 7. If either Party requires the cooperation of a third party, they shall consult the other party beforehand, paying particular regard to Intellectual property rights that may arise under the implementation of this Memorandum of Understanding; 8. Specimen collection in regard to the research activity should be done in accordance with the Matertal Transfer Agreement regulations, issued by government of Republic of Indonesia; 9. Tennination of this Memorandum of Understanding shall not affect the rights or obligations cited under this Article for ten years after tennination of the project.
ARTICLE7
Genetic Resources and Traditional Knowledge
1. The Parties shall recognise the values of Genetic Resources and Traditional Knowledge (GRTK) and recognise the rights of holders of GRTK for effective protection against the misuse and misinterpretation of GRTK by either of the Parties. 2. GRTK must be protected from abuse and distortion by the Parties. 3. Every acquisition, use, or utilization of GRTK by unfair or illicit means constitutes an act of misinterpretation. Misappropriation may also include taking commercial advantage from the acquisition, use, or utilization of the GRTK when the person using that GRTK knows or is negligent in failing to know that it was acquired or appropriated by unfair means and other commercial activities contrary to honest practices that gain inequitable benefits from GRTK. 4. Subject to compliance with the obligations under Paragraph (3) of this article each Party shall, in terms of intellectual property protection of GRTK and according to the region; (i) indigenous people who are nationals or residents in the region of any other Party and (ii) legal rights or individuals who, in the region of the other Party, has established real and effective protection, creation and transactions of GRTK, and the same treatment that it accords to Its own citizens. 5. Any access to and use of GRTK by either party under the implementation of this MOU will require permits and approval from the relevant authorities. The Parties shall ensure that local communities shall give prior informed consent and agree with access to the information and results of the cooperative or collaborative activities that use GRTK. 6. When cooperative and collaborative activities under this MOU utilize GRTK for commercial purposes then the Party, on behalf of the local communities concerned, wlll be entitled to the intellectual property rights where applicable and the associated benefit sharing. 7. The benefit of GRTK protection is that the holder has the right to the fair and equitable benefit sharing arising from the commercial use of GRTK. 8. Legal support shall be made available for aiding GRTK holders in cases where the fair and equitable distribution of benefits, as outlined under Paragraph Error! Reference source not found. of this article, has not yet happened. ARTICLES
Materials Transfer Agreement 1. •Material• shall mean any materials from plants and animals, including viruses and reproductive and vegetative propagation materials, which contain functional units of heredity, and other materials relating to the GRTK. 2. Any research materials or resources used in the shared programme shall be transferred using the Standard Material Transfer Agreement (SMTA) to be decided between the provider and user. such agreement shall be subject to approval by the relevant official authorities of the Parties. 3. The materials or resources that will be transferred upon the signing of the SMTA will be subject to the appropriate laws, rules and regulations concerning bio-safety and bio-prospecting. 4. Either Party may use such materials, but will give full credit to the source of the materials. 5. If a programme or project under this shared Agreement must involve the transfer of materials or resources, the Parties agree to facilitate the transfer under the conditions
of this agreement, in accordance wtth the laws and regulations of each of the Parties, and in due consideration of international law and treaties to which the Parties are bound. 6. All available passport data and, subject to applic.able law, any non-confidential descriptive information, must be made available wtth the Genetic Resources provided. 7. The recipient of the materials shall only utilize or store the materials for the agreed purposes stated In the Agreement. 8. Where the materials are transferred and the resources are developed for commercial purposes and utilization, the providing Party shall be entitled to the intellectual property rtghts and relevant benefit sharing. 9. In the case that the recipient transfers the Materials provided under this Agreement to another person or entity, the recipient shall do so according to the terms and conditions of the SMTA. 10.The terms and conditions for the transfer of materials and/or resources to a designated third party are determined by the Parties.
ARTICLE9 Other party Participation 1. If consider and needed, TAF can be develop cooperation wtth other party include but not limited to the other non-government organization, government institutions, privates, academic institutions, and community to implementation
activities under this Memoraandum of Understanding prior to written agreement from the Ministry of Forestry; 2. Cooperation appointed in paragraph (1) in this Artlde shall be agreed by Ditjen PHKA and must be in full compliance wtth the applicable laws and regulations of the Republic of Indonesia.
ARTICLE 10 Equipment and Materials Status
Chvnershlp status and use of all facilities and infrastructures created for the purpose of this project shall remain property of the state via Ditjen PHKA and shall remain In Indonesia for the purpose of supporting conservation as determined by the Parties.
ARTICLE 11 limitation to Personnel Activities
1. TAF will ensure that all its personnel activities shall: a. Observe, respect, and comply with laws, regulations, and policies of the government of Indonesia; b. Be In line with the Indonesian national interest; c. Respect the Integrity of the unitary state of The Republic of Indonesia and refrain from supporting any separatist movements; d. not engage In Intelligence or dandestine activities; e. respect the culture, traditions and beliefs of local communities; f. not be involved In any political and/or commercial activities;
g. not be involved in any activities relating to religious propaganda; h. not undertake activities in conflict areas and/or sensitive border areas; I. not carry out fund-raising activities in Indonesia for implementing Its programmes and activities; j. not engage in activities beyond those that have been agreed upon by the Parties. 2. To support Its programs under this Memorandum of Understanding, TAF shall fundraise from legal funding sources external to Indonesia;
3. In regard to the implementation of the program, TAF may develop cooperative activities with other parties upon Ditjen PHKA's consent.
ARTICLE12 Duration of the Cooperation 1. This Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of its signing by the parties and shall remain in force for a period of 3 (three) years. It can be renewed based upon agreement by both parties; 2. This Memorandum of Understanding can be terminated by either Party by gMng otice in writing to the other Party at least 6 (six) months in advance; 3. If this Memorandum of Understanding terminated, all on going activities listed In the annual work plan shall be done upon agreement of the Parties.
ARTICLE13 Dispute Resolution
Any arising perception differences In the implementation under this Memorandum of Understanding potentially affect this cooperation shall be settled amicably by consultation by the Parties.
ARTICLE14 Amendment, Duration, Extension, and Termination of Cooperation
1. This Memorandum of Understanding can be revised or amended at anytime by mutual written consent of the Parties. Such revision or amendment shall come into effect on such date as may be determined by the Parties and shall form an integral part of this Memorandum of Understanding; 2. The extention of this Memorandum of Understanding shall be notifies at least 6 (six) months prior to its expiration subject to the evaluation result; 3. The termination of this Memorandum of Understanding shall not affect the validity and duration of any on-going projects or programs under this Memorandum of Understanding to secure the implementation of
ARTICLE15 Final Clause
Any other activities which are not oovered by this Memorandum of Understanding shall be discussed further and agreed upon by the Parties and shall form an integral part of this Memorandum of Understanding.
IN Wl1NE5.5 WHEREOF, the authorized representatives, have signed this Memorandum of Understanding. Signed in Jakarta on first of April, two thousand and fifteen by the Parties In Indonesian and English languages versions, both equally authentic but If there is any divergence of interpretation and perception, then the Indonesia language text should be reffered to. The Ministry of Forestry, Republic ia
The Aspinall Foundation
Ir. SO
DAMIAN ASPINALL Chairman
PARTONO, MM Director General PHKA
Annex: Memorandum of Undeestanding
Between The Ministry of Forestry, Republic of Indonesia with The Aspinall Foundation Concerning The Conservation of Rare and Endangered Wiid Animals and Their Habitat in Indonesia
PROGRAM DIRECTION I.
PROGRAMS
To realization the objectives of this cooperation program, TAF shall implementation various activities as follows: 1. C.onservation the endemic species of javan primates (Hy/abates moloch, Trachyplthecus auratus spp, Presbytis comata) and their habitat; 2. C.onservation the endemic primate of North Sulawesi (Macaca nigra) and its habitat; 3. In-situ and ex-situ conservation activities : a. In-situ conservation Including research, wild population monitoring of the endemic primates of Java and North Sulawesi and their habitat, managing their habitat, lndetifying and assessing location for reintroduction those primates, and supporting ecosystem management In those reintroduction sites; b. Ex-situ conservation activities including developing and managing rehabilitation centers for rescue and conflscation primates and reintrodcution them back in to their habitat; c. Repatriation captive bred primates from Howletss and Port Lympne Wild Animal Parks, UK In order to support repopulation of those species In their habitat in Indonesia. d. Managing the forest or conservation areas where TAF reintroduction of those species. 4. (.apacity building and supporting the conservation program of rare and endangered wild animals In Indonesia upon agreement the Parties: a. capacity building PHKA personnel, project staff, and local community surrounding project sites. b. Participating In the other conservation projects of rare and endangered wild animals both In-situ and ex-situ projects in Indonesia upon agreement the Parties.
II.
WORK AREA AND FUNDING SOURCES
1. TAF headquarter office is
at
Port Lympne Wild Animal Park, Aldlngton Road,
Hythe, CT214PO, United Kingdom; 2. In Indonesia TAF address is c/q Pusat Rehabilitasi Primata Jawa, Jalan Raya Rancaball, Km 12, Desa Alam Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat; 3. TAF project sites based upon this Memorandum of Understanding located in the Mount Tlkukur forest block oovered 12 hect:ars forest for the area of Java Primate Rehabilltatlon c.enter in Patuha, Bandung, West Java, Mount Tllu Nature reserve, West java for reintroduction rehabilitated primates in West. Java, 4 hect:ars land for the area of East Java Langur Rehabilitation c.ent er In Coban Talun forest area, East java, conjuction with the protection forest for reintroduction of javan langurs In that forest areas, Cooperation with Tasikokl
Animal Rescue Center in Bitung, North SUiawesi. The extention of the project area shall be agreed based upon agreeement the Parties. 4. Program activities and funding sources : Programs
No
1.
Locations
Funding Soun:es TAF
Javan Primates rehabilitation Center In Mt. likukur protection forest area, Mt. lilu Nature Reserve, West Java. Javan Langurs Rehabilitation Center, East Java and Coban Talun protection forest, East iava. Supporting Bitung, North TAF reintroduction of Macaca Sulawesi. nigra (Black crested macaque) endemic to North Sulawesi cooperation with Tasikoki Animal Rescue Center In Bitung North Sulawesi. capacity building for TAF Patuha, Ciwldey PHKA and BBKSDA areas, Mount lilu personnels, project area, West java, staff, local community Coban Talun area, surrounding project East java, Tasikoki sites (courses, training, area North SUiawesi.
Conservation endemic primates of java and their habitat Including in-situ and ex-situ activities
2.
3.
Total Budget {IDR)
2,200,000,000
100,000,000
75,000,000
informal education
activities).
m.
MECHANISM
1. Planning of activities will be induded to the Operational Plan (RPP) and valid for 3 (three) years period of this cooperation. RPP shall be Included the objectives, output, and outcome have been planning, description of activities, impact of preservation of the primates and their habitat. Rpp shall be prepared based on result of identification, monltDring, and problem evaluation, and also considering of needed, opportunity and funding secure. Amendment of the RPP shall be consult and agreed upon the Parties; 2. RPP shall be prepared by the Parties and/or by each Party that shall be agreed by the Parties to ensure programs and activities appropriate with the national planning, strategy, policy, and priority as well as provinces and districs levefs;
3. Annual Work Plan {RKT) will be prepare by TAF and UPT {Technical Unit) under the Ditjen PHKA in regional level or related Institution at the Ministry of Forestry. RKT will be presented in the annual meeting forum prior to agreed by the Parties; 4. RKT must describe detailed objectives, activities, personnels, timeframe, evaluation procedure, estimation of financial, and contribution from TAf as well as Ditjen PHKA;
5. On the implementation period, the Parties will be coordinated all activities to the related party at all necessary levels; 6. For more detailed regarding lmptementation of this MoU, Ditjen PHKA will appointed Director of Nature Biodiversity Conservationn as a coordinator and handling the technical things together with relevan technical directorates and Technical Unit {UPT) at regional levels.
IV.
REPORTING
1. The Report wUI be prepared provide prior to consultative process the Parties and wil distribute to relevan parties;
2. Periods of Reporting and Fonnat: a. Special Report; Special report will be provided if there is special case arise and need appropriate and immediate action. b. Routine reports; Routine reports consist: - Annual report Annual report will be provided every year and will presented In the annual meeting forum of the Parties. Approved annual report will distribute to the relevan partners. The annual report shall consist activity status based on annual work planning {RKT), milestones, personnels/expertist involved, materials and fund available and expenses, problems and constrains, and recommendations. - Semester Report Semester report will be provided every 6 {six) months and will distribute to relevan partners. Semester report consist d activities result, personnefs or expertist involved, problems and constrains, and recommendations;
- Quarter report Quarter report will be provided by TAF's staff and will shall be send to the Technical Unit (UPT) and consist a similar content with semester and annual reports.
c: Final Report Anal report shall be provided by the Parties after 3 (three) years MoU periods. Final report will be distributed to relevan partners, and follows the tenns below: I. Content must consist activity outputs, personnels/organil.ation involved, funding, materials, and facility use, outcomes, and impact
to the conservation efforts, campaign activity, constrains and recommendation; ii. Report must be provide in Indonesia language and presentation will be conducted by the Parties attended by Ditjen PHKA and TAF management. Report will be translated into english after agreed by the Parties; iii. 15 copies of reports will prepare and send them to the Ditjen PHKA and each relevan TAF partners should received one copy of this report.
V. EVALUATION Evaluation of programs and projects will be implemented as follows:
1. Evaluation will be conducted by the Parties and will involve relevan institutions/organizations if needed prior agreed by the Parties; 2. Annual evaluation will be conducted every year and final evaluation will be 3. conducted prior to expire period of the MoU; 4. 5. 6. 7.
Annual evaluation implemented aim to monitor, direction, and correction project implementation, and amendment for next planning based on technical consideration and policy the Parties; Final evaluation implemented 6 (six) months prior to the expire date of the MoU aim to give time to conduct evaluation and consideration of extention the cooperation with remarks on the objectives, effectiveness, efficiency, and impact to the biodiversity conservation in Indonesia.
