MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DAN CLINTON HEALTH ACCESS INITIATIVE, INC. TENTANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, selanjutnya disebut "KEMENKES" dan Clinton Health Access Initiative, Inc. selanjutnya disebut "CHAI " yang secara bersama-sama disebut "Para Pihak".
bahwa
MEMPERHATIKAN
CHAI
adalah
lembaga
non-pemerintah
internasional yang bersifat non-sektarian, tidak terkait dengan politik, dan nirlaba yang berkantor pusat di 383 Dorchester Avenue Suite 400, Boston MA 02127 Amerika Serikat.
BERKEINGINAN untuk melaksanakan kerjasama antara Para Pihak untuk
pencegahan
dan
pengendalian
penyakit
dengan
meningkatkan
akses
kesehatan pada program HIV/AIDS termasuk koinfeksi dengan TB, Hepatitis, dan lmunisasi sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
TELAH MENCAPAI suatu kesepakatan sebagai berikut:
PASAL1 TUJUAN KERJASAMA
Tujuan dari
Memorandum Saling
memberikan
dasar
hukum
bagi
Pengertian Para
Pihak
(MSP) untuk
ini adalah memperkuat
untuk dan
mempertahankan upaya untuk meningkatkan akses kesehatan di Indonesia.
PASAL 2 LINGKUP KERJA SAMA
Para Pihak sepakat untuk melaksanakan program-program berikut: 1. Memberikan dukungan bantuan teknis dan pendampingan teknis terkait pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS termasuk koinfeks i (infeksi secara bersamaan) dengan TB. 2. Mendukung percepatan dan pelaksanaan program hepatitis. 3. Mendukung program imunisasi.
PASAL 3 LOKASI KEGIAT AN
1. Para Pihak sepakat untuk melaksanakan kerjasama pada wilayah kerja yang meliputi Provinsi DKI Jakarta untuk kegiatan HIV, Hepatitis dan Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk kegiatan lmunisasi.
2. Setiap perubahan yang mempengaruhi wilayah kerja hanya dapat dilakukan melalui persetujuan bersama dari Para Pihak yang kemudian dituangkan dalam komitmen tertulis.
PASAL4 MITRA KERJA
Untuk pelaksanaan MSP ini: 1. KEMENKES menunjuk Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
(selanjutnya disebut sebagai "Setditjen P2P")
sebagai mitra kerja.
2. CHAI menunjuk CHAI Indonesia sebagai mitra kerja.
3. CHAI dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dalam melaksanakan keg iatan rinci dalam MSP ini melalui persetujuan secara tertulis dari Kementerian Kesehatan .
PASAL5 ARAHAN PROGRAM
1. Pelaksanaan program kerjasama sebagaimana yang disepakati dalam MSP ini akan dituangkan lebih lanjut dalam suatu arahan prog ram yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari MSP ini.
2. Arahan Program sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat: a. rincian program; b. cakupan program ; c. pendanaan program; d. lokasi untuk pelaksanaan program; e. mekanisme pelaksanaan; f. kesinambungan program; g. monitoring dan evaluasi; h. pelaporan dan publikasi; dan i.
kesimpulan.
3. Semua program yang akan dilaksanakan di bawah MSP ini harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis KEMENKES.
4. Rincian program harus dirumuskan dalam Rencana lnduk Kegiatan (RIK) dan Rencana Program/Kegiatan Tahunan (RKT).
PASAL 6 RENCANA PROGRAM/KEGIATAN
1. CHAI wajib menyiapkan dan menyerahkan Rencana lnduk Kegiatan secara
tertulis yang mencakup keseluruhan program atau kegiatan 3 (tiga) tahun kepada KEMENKES.
2. CHAI, dengan
difasilitasi
KEMENKES,
wajib
berkoordinasi
dan
berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Program/Kegiatan Tahunan yang berisi rencana tahunan keseluruhan kegiatan .
3. Rencana
Kegiatan
Tahunan
wajib
mendapat
persetujuan
secara
tertulis oleh Pemerintah Daerah sebelum disahkan oleh KEMENKES.
PASAL 7 KEWAJIBAN
1. Kementerian Kesehatan akan: a. Memfasilitasi CHAI dalam mengatur visa , izin kerja, izin tinggal, izin masuk dan masuk kembali untuk staf asing CHAI. Penerbitan izin harus sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; b. Memfasilitasi CHAI dalam pengurusan bea cukai dan pembebasan pajak sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; dan c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan program yang dijelaskan dalam MSP ini dengan bekerja sama dengan lembagalembaga pemerintah Indonesia terkait.
2. CHAI akan: a. Mengerahkan upaya dengan itikad baik Jntuk mematuhi semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
b. Melaksanakan program yang sudah disepakati di bawah MSP ini; c. Menyediakan dana, perlengkapan dan fasilitas untuk pelaksanaan semua program yang dirinci dalam MSP ini, dan hanya menyediakan ahli asing jika ahli dari Indonesia tidak tersedia, dalam rangka transfer pengetahuan dan teknologi untuk staf lokal dan masyarakat sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; d. Ketika dinyatakan layak, memprioritaskan penggunaan produk lokal untuk semua perlengkapan dan materi yang digunakan selama pelaksanaan kegiatan program; e. Menyediakan bantuan teknis dalam pelaksanaan program yang telah disepakati di bawah MSP ini dan mendukung peningkatan kapasitas pelaksana program; f.
Membatasi jumlah staf asing dalam struktur manajemen hingga maksimal 3 (tiga) orang;
g. Memiliki kantor perwakilan di DKI Jakarta; h. Mengharuskan semua staf ahli asing CHAI untuk mengikuti orientasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan ; i.
Mengharuskan semua staf ahli asing dari CHAI untuk mematuhi peraturan imigrasi yang berkaitan dengan ijin dan prosedur pemantauan orang asing;
j.
Menjaga citra baik Indonesia di mata masyarakat internasional dan tidak mempublikasikan segala bentuk informasi negatif yang merusak citra bangsa Indonesia;
k. CHAI tidak akan mempublikasikan informasi apapun tentang Indonesia tanpa melalui peninjauan terlebih dahulu oleh Kementerian Kesehatan;
I.
Akan bertanggung jawab atas semua biaya yang telah disepakati sebelumnya secara tertulis sesuai dengan prosedur akuntansi CHAI untuk orientasi, monitoring dan evaluasi proyek yang dilakukan oleh Para Pihak berdasarkan MSP ini, bersama-sama dengan instansi terkait;
m. Berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah serta instansi terkait untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program;
n. Menyampaikan laporan kemajuan triwulanan, semester dan tahunan ke Kementerian
Kesehatan
Sekretariat
melalui
Direktorat
Jenderal
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dan laporan tambahan yang diperlukan. Laporan keuangan akan jatuh tempo 45 hari dari tanggal terakhir kuartal sebelumnya; dan o. Menempatkan logo Kementerian Kesehatan dan logo CHAI secara sesuai dan proporsional pada Laporan Program, Laporan Tahunan, dan publikasi-publikasi terpilih yang telah disepakati oleh Para Pihak.
PASAL 8 PEMBATASAN TERHADAP KEGIATAN CHAI DAN PEGAWAINYA
1. CHAI menjamin bahwa kegiatan dan staf yang ditugaskan dalam status resmi mereka di bawah MSP ini, akan: a. Mengamati,
menghormati,
dan
mematuhi
hukum
dan
peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; b. Menghormati integritas, kebebasan politik dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mendukung gerakan separatis apapun; c. Menghormati adat, tradisi, budaya, agama, dan kepercayaan masyarakat setempat; d. Tidak terlibat dengan kegiatan intelijen/klandestin; e. Tidak melakukan kegiatan politik dan komersial; f.
Tidak melakukan propaganda agama dan/atau keyakinan apapun yang berpotensi menyabotase stabilitas agama di Indonesia;
g. Tidak melakukan kegiatan
penggalangan dana dari individu atau
org anisasi di Indonesia untuk mendukung program dan kegiatannya; h. Tidak menggunakan fasilitas Lembaga Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk kegiatan selain kegiatan-kegiatan yang telah disepakati dalam MSP ini; i.
Tidak melakukan kegiatan yang mengganggu hubungan diplomatik; dan
j.
Tidak melakukan kegiatan terprogram lain yang tidak disebutkan dalam MSP ini.
2. Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan di atas dapat mengakibatkan pencabutan izin untuk CHAI dan stafnya serta langkah-langkah lain yang diharuskan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
PASAL 9 STATUS PERLENGKAPAN DAN MATERI PENDUKUNG
1. Semua perlengkapan dan materi yang disediakan/dibeli oleh CHAI untuk mendukung pelaksanaan program harus digunakan semata-mata untuk tujuan pelaksanaan program.
2. Jika terdapat perubahan tujuan dan/atau penghapusan perlengkapan dan materi sebelum menyelesaikan program ini, tindakan tersebut harus didiskusikan dan disetujui oleh KEMENKES.
3. Setelah berakhirnya program penyelesaian perlengkapan dan materi pendukung wajib dikonsultasikan dan disetujui bersama oleh Para Pihak.
4. Apabila perlengkapan dan materi pendukung kecuali yang didonasikan resmi , ditandatangani kedua belah pihak akan tetap menjadi milik CHAI dan CHAI bebas menentukan dimana akan dialihkan dan digunakan selama dan setelah program berakhir.
5. Jika perlengkapan dan materi seperti yang disebutkan dalam ayat 1 sampai 4, akan dialihkan ke pihak lain, baik sebelum atau setelah selesainya kegiatan , pengalihan perlengkapan dan materi tersebut harus didokumentasikan dalam Berita Acara Serah Terima sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
~--------------------------------~.1~\~ ~
PASAL10 PEMBIAYAAN
Untuk melaksanakan program di bawah MSP ini CHAI akan menyediakan dana sebesar 1.318.300 USD (Satu Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Tiga Ratus dollar Amerika) selama masa berlaku MSP dengan ketentuan paling banyak 30% untuk operasional dan paling sedikit 70% untuk kegiatan/program.
PASAL11 TATA CARA PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG OLEH ORGANISASI KEMASYARAKATAN ASING
1. Tata cara pengelolaan hibah langsung dalam bentuk uang, barang, jasa dan atau surat berharga mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
2. Rekonsiliasi
hibah
dalam
bentuk uang, barang , jasa,
dan/atau
surat
berharga paling sedikit satu kali dalam tiga bulan dan ditandatangani oleh Para Pihak.
3. Rekonsiliasi hibah dalam bentuk barang dan jasa dinyatakan dalam bentuk
Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Para Pihak.
4 . Rencana lnduk Kegiatan dan perubahannya menjadi dasar penyusunan
Berita Acara Serah Terima.
5. KEMENKES
berkonsultasi
dengan
Direktorat
Jenderal
Pengelolaan
Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan c.q Direktorat Pinjaman dan Hibah serta Direktorat Evaluasi , Akuntansi dan Setelmen, guna penyelesaian lebih lanjut administrasi pengelolaan hibah oleh CHAI.
PASAL12 DOMISILI
1. Domisili Setditjen P2P
: Jl. Percetakan Negara No. 29, Jakarta Pusat 10560
Telp.
+62 21 4247608
Fax
+62 21 4207807
E-mail
:
[email protected]
2. Domisili CHAI Indonesia : Jl. Pekalongan No. 7, Jakarta Pusat 10310
Telp.
+62 21 31903374
Fax
+62 21 31936690
E-mail
[email protected]
3. Perubahan domisili dari salah satu Pihak, harus diberitahukan pertama kali secara tertulis.
PASAL13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Apabila
terjadi
pelaksanaan
perselisihan/perbedaan
MSP
ini ,
maka
terhadap
penafsiran
perselisihan/perbedaan
dan/atau
dimaksud
wajib
diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi di antara Para Pihak.
PASAL14 PERU BAHAN
1. MSP ini dapat diubah setiap saat melalui persetujuan bersama secara tertulis oleh Para Pihak.
2. Perubahan yang dimaksud wajib menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini dan wajib mulai berlaku pada tanggal yang disepakati oleh Para Pihak.
PASAL15 MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, DAN PENGAKHIRAN
1. MSP ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani dan tetap berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
2. MSP ini dapat diperpanjang setelah ada permohonan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya dan kesepakatan tertulis bersama kedua pihak, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum MSP ini berakhir.
3. MSP ini dapat diakhiri setiap saat oleh salah satu Pihak dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya mengenai keinginannya untuk mengakhiri MSP ini dalam waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran dimaksud.
4. Pengakhiran MSP ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian program yang sedang berjalan. CHAI waj ib menyelesaikan program yang sedang berjalan
tersebut
paling
lambat
6
(enam)
pengakhiran, kecuali Para Pihak menentukan lain.
bulan
setelah
tanggal
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, telah menandatangani
MSP ini.
DIBUAT rangkap dua di Jakarta pada tanggal
_~_ ../__~·_ '"_:,_
_ _ tahun 2017,
masing-masing dalam bahasa Indonesia dan bahasa lnggris, semua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah dalam bahasa Indonesia yang berlaku.
TERIAN KESEHATAN
PENGENDALIAN PENYAKIT
UNTUK CLI NTON HEALTH ACCESS
ARAHAN PROGRAM
A. LAT AR BELAKANG Clinton Health Access Initiative (CHAI) adalah lembaga non-pemerintah internasional yang bersifat non-sektarian, tidak terkait dengan politik, dan nirlaba yang berkantor pusat di 383 Dorchester Avenue Suite 400, Boston MA 02127, Amerika Serikat.
Arahan Program ini dibuat sebagai referensi bagi semua pihak dalam pelaksanaan program selama periode 3 (tiga) tahun. Rincian dari Arahan Program akan dibuat dalam bentuk Rencana lnduk Kegiatan (untuk 3 tahun) dan Rencana Kegiatan Tahunan.
B. PROGRAM I.
FOKUS PROGRAM Fokus utama kerjasama antara KEMENKES dan CHAI adalah untuk memperkuat dan
meningkatkan
akses
kesehatan
pada
program
HIV/AIDS termasuk koinfeksi dengan TB, Hepatitis , dan lmunisasi, sebagai berikut: a. CHAI dengan Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (Program HIV/AIDS dan Hepatitis). b. CHAI dengan Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan (Program lmunisasi).
II. CAKUPAN PROGRAM 1. Respon Indonesia terhadap HIV: Mengakselerasi dukungan percepatan implementasi 90-90-90 di DKI Jakarta
CHAI akan bekerja dengan KEMENKES Subdit HIV AIDS & Penyakit lnfeksi Menular Seksual (subdit HIV AIDS & PIMS) dan subdit TB untuk mendukung: a. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengetahui status HIV;
b. Peningkatan
akses
layanan
perawatan,
dukungan
dan
pengobatan ARV termasuk koinfeksi TB/HIV; dan c. Pemantauan kepatuhan pengobatan pasien untuk menghambat jumlah virus HIV pada pasien (viral load supression) .
Beberapa strateginya antara lain:
Strategi: Berkoordinasi dengan subdit HIV AIDS & PIMS dalam memperkuat kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes)
Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain: Pendampingan teknis HIV/AIDS bagi tenaga kesehatan; Kolaborasi TB-HIV di tingkat layanan kesehatan; Pertemuan koordinasi dengan mitra; dan Pencatatan dan pelaporan.
2. Respon
Indonesia
Mengakselerasi
terhadap
pengobatan
Hepatitis
HCV
C
dengan
Virus
(HCV):
Direct~Acting
Antiviral (DAA)
CHAI bekerja dengan KEMENKES Subdit Hepatitis dan Penyakit lnfeksi Saluran Pencernaan untuk mengadvokasi guna mendapatkan perawatan Hepatitis terbaik dengan biaya rendah dan terjangkau, khususnya untuk HCV dengan memperkenalkan dan mendatangkan obat yang
pan
genotipik sehingga
dapat
menurunkan
biaya
pemeriksaan dan pengobatan HCV yang menjadi kendala selama ini, sehingga pasien HCV mendapatkan akses pengobatan dengan cepat.
CHAI bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan dalam hal ini Subdit Hepatitis dan Penyakit lnfeksi Saluran Pencernaan untuk melakukan pi lot koinfeksi HCV/HIV di DKI Jakarta dimana populasi pengguna napsa suntik dan HIV cukup tinggi .
Beberapa strateginya antara lain: a. Strategi 1: Mengakselerasi implementasi program hepatitis melalui pendampingan teknis
Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain: - Pertemuan koordinasi bersama Subdit Hepatitis dan Penyakit lnfeksi
Saluran
Pencernaan
untuk
pengembangan
buku
pedoman managemen kolaborasi HCV/HIV. - Pertemuan koordinasi dan evaluasi dengan KEMENKES , panel ahli Hepatitis, dan komunitas.
b. Strategi 2: Mengintegrasikan HCV ke dalam praktik klinik melalui pendampingan teknis dan praktek lapangan petugas kesehatan dan optimalisasi layanan model di 10 RS terpilih di DKI Jakarta, yaitu: - RSUP N Cipto Mangunkusumo - RSUD Tarakan - RS Carolus - RSUD Koja - RS Kanker Dharmais - RS Pelni Petamburan - RSUD Tebet - RSUP Fatmawati - RSUP Persahabatan - RSUD Pasar Reba
Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain: - Pemetaan sistem rujukan Puskesmas dan RS; - Sosialisasi implementasi pilot program HCV/HIV; - Pendampingan teknis untuk penegakkan diagnosis dan praktek lapangan koinfeksi HCV/HIV pada tenaga kesehatan di 10 RS; - Supervisi program; - Pengembangan dan praktek web portal;
- Pengembangan SOP dan algoritma terkait tata laksana kasus Hepatitis C dengan pengobatan DAA; dan · Pencetakan material.
c. Strategi 3: Penguatan surveilans Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain: · Pendampingan agar pencatatan dan pelaporan berbasis web dapat berjalan; dan · Pendampingan
teknis
dalam
menganalisis
Vaksin:
Dukungan
data
untuk
perencanaan program.
3. Respon
Indonesia
untuk
Pelaksanaan
lmplementasi Program Demonstrasi lmunisasi Pneumokokus Konjugasi (Pneumococa/ Conjugate Vaccine-PCV) di Nusa Tenggara Barat
CHAI
akan
mendukung
KEMENKES
Subdit
lmunisasi
untuk
menurunkan angka kematian dan kesakitan penyakit yang dapat dicegah
dengan
memperkenalkan
imunisasi vaksin
terutama
PCV yang
pada
diawali
anak
dengan
dengan
program
demonstrasi lmunisasi PCV di dua kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu Kab. Lombok Barat dan Kab. Lombok Timur.
Beberapa strateginya antara lain: a. Strategi 1: Berkoordinasi dengan Subdit lmunisasi dan Komite Ahli
untuk
mendukung
pelaksanaan
program
demonstrasi
lmunisasi PCV
Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain: Koordinasi dalam keg iatan peningkatan kapasitas petugas dalam pelaksanaan lmunisasi PCV; Koordinasi
dalam
kegiatan
pelaksanaan lmunisasi PCV;
advokasi,
sosialisasi,
dan
Koordinasi dalam kegiatan bimbingan teknis pelaksanaan lmunisasi PCV; Koordinasi
dalam
kegiatan
monitoring
dan
evaluasi
pelaksanaan lmunisasi PCV; Koordinasi
dalam
penyusunan,
penggandaan,
dan
penyebaran media Komunikasi, lnformasi dan Edukasi (KIE) pelaksanaan lmunisasi PCV; dan Koordinasi dalam peningkatan cakupan lmunisasi dengan kegiatan inovatif yang terintegrasi dengan buku Kesehatan lbu
dan
Anak
(KIA)
untuk
meningkatkan
kesadaran
masyarakat.
b. Strategi
2:
Koordinasi
mengidentifikasi
masalah
dengan fase
Subdit
lmunisasi
sebelumnya,
dalam
mendukung
implementasi dan rencana keberlanjutan lmunisasi PCV di Indonesia
Beberapa kegiatannya antara lain: Melanjutkan dokumentasi pembelajaran; Membantu
analisis
keberlanjutan
pembiayaan
untuk
operasional jangka pendek dan menengah sehingga ke depan dapat dibiayai negara; dan Perluasan implementasi sesuai rencana strategis Subdit lmunisasi dan kegiatan untuk mencapai target.
Ill.
RENCANA INDUK KEGIATAN (RENCANA KERJA 3 T AHUN)
1. CHAI Indonesia dengan mitra kerjanya (Setditjen P2P) membuat Rencana lnduk Kegiatan (RIK) sebagai bahan acuan pelaksanaan program yang terdiri dari: a. Tujuan b. Judul C.
Objektif
d. Kegiatan
e. Lokasi dan kelompok sasaran f.
Exit Strategy
g. Pembiayaan h. Monitoring dan evaluasi
2. RIK ini ditandatangani oleh CHAI Indonesia dan Setdiljen P2P.
3. Rencana lnduk Kegiatan akan digunakan sebagai bahan acuan dalam persiapan Rencana Kegiatan Tahunan untuk diserahkan kepada mitra pemerintahan daerah setempat di area kerja.
IV.
RENCANA KERJA TAHUNAN
1. CHAI Indonesia mempersiapkan rencana kerja tahunan sebagai bahan acuan pada pelaksanaan program di masing-masing area kerja yang terdiri dari: a. Latar belakang b. Tujuan C.
Target
d. Hasil yang diharapkan e. Kegiatan f. Panel ahli g. Partisipasi pihak ketiga h. Lokasi dan kelompok sasaran i.
Pembiayaan
j.
Jadwal pelaksanaan program
k. Monitoring dan evaluasi I.
Kesimpulan dan rangkuman
2. CHAI Indonesia harus berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan yang difasilitasi oleh Setditjen P2P;
3. Rencana Kegiatan Tahunan ditandatangani oleh CHAI Indonesia dan Dinas Kesehatan Provinsi dengan sepengetahuan dari Setditjen P2P; dan
4. Rencana Kegiatan Tahunan digunakan sebagai bahan acuan untuk CHAI
Indonesia
dan
Pemerintah
Daerah
setempat
pada
pelaksanaan kegiatan di wilayah Pemerintah Daerah tersebut.
V.
PEMBIAYAAN PROGRAM
Pembiayaan kerjasama program berasal dari CHAI dengan perkiraan biaya sebesar 1.318.300 USD selama periode 3 (tiga) tahun tersebut dengan rincian sebagai berikut:
1. Respon
Indonesia terhadap
HIV:
Mengakselerasi
dukungan
percepatan implementasi 90 - 90 - 90: 14.300 USD (tahun pertama implementasi MSP);
2. Respon Indonesia terhadap HCV: Mengakselerasi Pengobatan HCV dengan menggunakan obat Direct Acting Antiviral (OM): 204.000 USD (tahun pertama implementasi MSP); dan
3. Respon
Indonesia terhadap Vaksin:
Mengakselerasi introduksi
vaksin PCV di Indonesia: 1,1 juta USD (3 tahun).
VI.
LOKASI PROGRAM
1. Lokasi Program: a. Provinsi DKI Jakarta Jakarta Pusat Jakarta Barat Jakarta Timur Jakarta Selatan Jakarta Utara
b. Provinsi Nusa Tenggara Barat Lombok Timur Lombok Barat
VII .
PELAKSANAAN PROGRAM 1. Di Tingkat Pusat
a. KEMENKES melalui Setditjen P2P memfasilitasi pelaksanaan program secara optimal baik di tingkat nasional maupun lokal; b. KEMENKES melalui Setditjen P2P mengeluarkan informasi mengena1
program
kepada
Pemerintah
Provinsi
dan
Kabupaten Kota setempat di wilayah kerja; c. KEMENKES melalui Setditjen P2P berkoordinasi dengan Badan Provinsi terkait yang relevan memfasilitasi penempatan dan perpanjangan izin kerja untuk tenaga ahli asing dari CHAI di tingkat nasional; d. KEMENKES
melalui
Setditjen
P2P
memfasilitasi
dan
mendorong pemerintah kabupaten di wilayah kerja dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan tahunan; e. KEMENKES mengkoordinasi Tim Koordinasi Pusat yang terdiri
dari
lintas kelembagaan dalam
kementerian
untuk
pelaksanaan MSP secara efektif; f.
Tim Koordinasi Pusat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kerja sama; dan
g. Setditjen P2P dengan masukan dari Tim Koordinasi Pusat menyerahkan laporan tahunan CHAI melalui Biro Kerja Sarna Luar Negeri kepada institusi/organisasi terkait.
2. Di Tingkat Provinsi
a. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bertanggung jawab dalam mengoptimalkan pelaksanaan program kerjasama dengan CHAI Indonesia di daerahnya dan melaporkan kepada Gubernur; dan
b. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi memfasilitasi Pemerintah Daerah di wilayah kerjanya dalam mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan tahunan.
3. Partisipasi Mitra CHAI dan Pihak Ketiga
a. Dalam pelaksanaan program, CHAI melibatkan komunitas, perguruan tinggi , organisasi kemasyarakatan lokal, dan/atau yayasan yang telah memiliki status legalitas hukum dan terdaftar di tingkat nasional dan Pemerintah Daerah setempat; dan b. CHAI
melaporkan
kepada
Pemerintah
KEMENKES atas adanya peranan
pihak
Daerah
dan
ketiga dalam
pelaksanaan kegiatan program.
VIII.
PROGRAM MONITORING DAN EVALUASI
1. CHAI,
Setditjen P2P,
dan Pemerintah
Daerah
menyetujui
program/kegiatan untuk dimonitor dan dievaluasi; 2. Tim Koordinasi Pusat melaksanakan monitoring dan evaluasi pada tahap pelaksanaan program sebanyak satu kali dalam setahun selama durasi MSP atau berdasarkan kebutuhan dan persetujuan
untuk
ditentukan
kemudian
dan
selanjutnya
dibebankan pada CHAI dan atau KEMENKES; 3. Tim
Koordinasi Pusat dapat memantau dan mengevaluasi
kegiatan kerjasama di lokasi program berdasarkan kebutuhan dengan pembiayaan oleh pemerintah berkoordinasi dengan CHAI; 4. Jika diperlukan, CHAI dapat mengundang
individu secara
independen ataupun agensi untuk melakukan monitoring dan pelaporan dengan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Setditjen P2P; 5. Tim Koordinasi Pusat melakukan
monitoring dan evaluasi
program untuk membuat rekomendasi bagi CHAI; dan
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND CLINTON HEALTH ACCESS INITIATIVE, INC. ON PREVENTION AND DISEASES CONTROL
The Ministry of Health of the Republic of Indonesia, hereinafter referred to as "MoH", and Clinton Health Access Initiative, Inc. hereinafter referred to as "CHAI"; hereinafter jointly referred to as "The Parties".
NOTING that CHAI is an International Non-Governmental Organization (INGO)
that is non-sectarian, non-political , and non-profit, based in 383 Dorchester Avenue Suite 400, Boston MA 02127 USA.
WILLING to implement cooperation between The Parties to prevent and control
diseases by improving health access to programs HIV/AIDS including coinfection with TB, Hepatitis and Immunization, also pursuant to the prevailing laws and legislations in Indonesia.
HAVE REACHED the following understanding:
ARTICLE 1 OBJECTIVE OF COOPERATION
The objective of this Memorandum of Understanding (MoU) is to provide a legal framework for The Parties to strengthen and maintain their efforts to increase access to health in Indonesia.
ARTICLE 2 SCOPE OF COOPERATION
The Parties agree to the following programs: 1. CHAI will provide technical support and assistance towards prevention and control of HIV/AIDS and co-infection (simultaneous infection) of TB. 2. Support the acceleration and implementation of Hepatitis program. 3. Support the Immunization program .
ARTICLE 3 LOCATION OF ACTIVITIES
1. The Parties agree to implement programs in the following locations: DKI Jakarta Province for HIV, Hepatitis and West Nusa Tenggara Province for Immunization.
2. Any changes of location shall be made after consultation and with written approval of The Parties.
ARTICLE 4 EXECUTING PARTNERS
For the implementation of this MoU: 1. MoH assigns Secretariat of Directorate General Prevention and Disease Control (here in after referred to as "Setditjen P2P"") as executing partner.
2. CHAI assigns CHAI Indonesia as the executing partner.
3. CHAI may cooperate with third parties to implement detail activities under this MoU with written approval from MoH.
ARTICLE 5 PROGRAM DIRECTION
1. The mechanisms of cooperation under this MoU are descri bed further in the Program Direction which constitutes an integral part of this MoU .
2. The Program Direction as mentioned in Section (1) shall contain: a. the program details; b. program scope; c. program funding ; d. the locations for program implementation; e. mechanism of implementation; f.
sustainability;
g. monitoring and evaluation; h. reporting and publication ; and i.
conclusion.
3. All programs that will be implemented under this MoU shall be in line with the National Medium Term Development Plan (RPJMN) and the strategic plan of the MoH.
4. The details of programs shall be formulated in the Master Plan and the Annual Action Plan.
ARTICLE 6 PLAN OF PROGRAM/ACTIVITIES
1. CHAI shall prepare and submit to MoH the Master Plan in writing, containing the overall program or 3 (three) years of activities.
2. CHAI, facilitated by MoH, shall coord inate and consult with
local
governments in preparing an Annual Action Plan containing the overall annual plan of activities.
3. The Annual Action Plan shall be writtenly agreed by the local governments before it is approved by MoH .
ARTICLE 7 OBLIGATIONS
1. MoH shall: a. Facilitate CHAI in arranging visa, working permits, stay permits, entry and reentry permits for CHAI 's foreign staff. The issuance of permits shall be in accordance with the prevailing laws and legislations in Indonesia; b. Facilitate CHAI in arranging customs and tax exemptions in accordance with the prevailing laws and legislations in Indonesia; and c. Monitor and evaluate the implementation of the program activities described within this MoU in cooperation with related Indonesian government institutions.
2. CHAI shall: a. Be in effort with good intention to comply with laws and legislations in Indonesia; b. Implement programs that have been agreed in this MoU ; c. Provide
funding ,
equipment
and
facilities
necessary
for
the
implementation of the program described in this MoU, and only providing foreign experts if they are not available in Indonesia, in order to transfer knowledge and technology to local workers and the public in accordance with the laws and legislations in Indonesia;
d. When declared eligible, prioritize the use of locally made products for all equipment and materials to be used in the implementation of the program; e. Provide technical assistance in order to implement the program agreed in this MoU and support the capacity building of the program implementer; f.
Limit the number of foreign experts in the management structure at the maximum of 3 (three) persons;
g. Have a representative office in Jakarta; h. Require all foreign experts of CHAI in Indonesia to follow the orientation conducted by the MoH ; i.
Require all foreign experts of CHAI Indonesia to meet the immigration provisions in licensing and supervision of foreigners;
j.
Maintain the good image of Indonesia in the international community and will not publish any form of negative information that could damage the image of Indonesia;
k. CHAI will not publish any information about Indonesia without review from MoH; I.
Be responsible for any expenditure which has been approved in writing in accordance with the financial procedures of CHAI for costs of orientation, monitoring and evaluation of projects held by The Parties, together with relevant agencies, in accord to this MoU;
m. Consult and coordinate with the MoH and local governments and other relevant institutions to ensure the smooth implementation of the program; n. Deliver a progress report every 3, 6, 12 months to the MoH through the Secretariat of Directorate General of Prevention and Disease Control, as well as additional reports when necessary. Financial report will due 45 days from last date of previous quartal; and o. Include the logos of MoH and CHAI appropriately and proportionally on any program reports, annual reports, and all kinds of other publications agreed by The Parties.
ARTICLE 8 LIMITATION ON THE ACTIVITIES OF CHAI AND ITS PERSONNEL
1. CHAI guarantees that its activities and staff assigned in their official status under this MoU , shall: a. Observe, respect and comply with the laws and legislations in Indonesia; b. Respect the integrity, political freedom and sovereignty of the Republic of Indonesia and refrain from supporting any separatist movements; c. Respect the customs , traditions, culture, religions, and beliefs of the local community; d. Refrain from involving in any intelligence/clandestine activities; e. Refrain from engaging in any political and commercial activities; f.
Refrain from conducting any religious and or belief propagation that potentially sabotages the religious stability in Indonesia;
g. Refrain from conducting fund raising activities from local individuals or local organizations in Indonesia to support its programs and activities; h. Refrain from using the facilities of government institutions and local governments for activities other than approved under this MoU; i.
Refrain from doing activities that interfere with diplomatic relations ; and
j.
Refrain from undertaking any other programmatic activities not referred to in the MoU.
2. Any violation of the above provision may result in the revocation of permits for CHAI and its staff and in other measures as required by the prevailing laws and legislations in Indonesia.
ARTICLE 9 STATUS OF EQUIPMENT AND SUPPORT MATERIALS
1. All equipment and materials provided/purchased by CHAI to support the implementation of the program shall be used solely for the purpose of the implementation of the program.
2. If there is a change of purpose and/or disposal of the equipment and materials before completion of the program, then it shall be discussed with and approved by MoH.
3. After the completion of the program , disposal of equipment and materials needs to be consulted to and agreed by The Parties.
4. Equipment and materials, apart from those officially donated and signed by The Parties, shall remain as properties of CHAI and CHAI has the right to decide where it shall be alocated and used during and after the completion of the program.
5. If equipment and materials as mentioned in sub-articles (1) to (4) above, will be transferred to another party either before or after completion of the activities, the said handing over of the materials and equipment shall be documented in a Handover Minutes conforming to the laws and legislations in Indonesia.
ARTICLE 10 FINANCING
To implement programs under this MoU, CHAI will provide funds amounting to 1,318,300 USD (one million three hundred eighteen thousand and three hundred dollar America) during the term of the MoU with a maximum of 30% for operations and at least 70% for the implementation of the activities/program.
ARTICLE 11 THE MANAGEMENT OF DIRECT GRANT BY INGO
1. The procedure for the management of direct grants in the form of money, goods, services and/or securities conforms to the laws and legislations.
2. Reconciliation of grants in the form of money, goods, services and/or securities will be conducted at least once every three months and signed by The Parties.
3. Reconciliation of grants in the form of goods and services will be expressed in the form of a Handover Minutes and signed by The Parties.
4. The Master Plan and its revision provide the basis for the preparation of the Handover Minutes.
5. The MoH
consults
the
Directorate General
of Finance and
Risk
Management of the Ministry of Finance c.q. Loans and Grants Directorate and the Directorate of Evaluation, Accounting and Settlement, for further completion of the administrative management of grants by CHAI.
ARTICLE 12 DOMICILE
1. Setdiljen P2P domicile
Jl. Percetakan Negara No. 29 Jakarta Pusat 10560
Phone
+62 21 4247608
Fax
+62 21 4207807
E-mail
tusespppl@gmailcom
2. CHAIIndonesia domicile : Jl. Pekalongan No.7 Jakarta Pusat 10310 Phone
+62 21 31903374
Fax
+62 21 31936690
E-mail
[email protected]
3. Any changes in domiciles shall first be communicated writtenly between The Parties.
ARTICLE 13 SETTLEMENT OF DISPUTES
Any dispute concerning the interpretation and/or implementation of this MoU shall be settled amicably in good faith through consultation or negotiation between The Parties.
ARTICLE 14 AMENDMENT
1. This MoU may be amended at any time by mutual written consent of The Parties.
2. Such amendment or revision shall be an integral part of this MoU and come into force on the date as may be determined by The Parties.
ARTICLE 15 ENTRY INTO FORCE, DURATION, EXTENSION, AND TERMINATION
1. This MoU shall enter into force on the date of its signing and shall be effective for a period of 3 (three) years.
2. This MoU may be extended after submission of a written request from one party to another, followed by a written agreement between The Parties, at least 6 (six) months before the end-date of this MoU .
3. Either party may terminate this MoU at any time by sending a written notification to the other Party at least 6 (six) months prior to the intended date of termination.
4. Termination of this MoU will not affect the completion of ongoing program. CHAI shall complete the ongoing program at least 6 (six) months after term ination date, except The Parties determine otherwise.
IN WITNESS WHEREOF , the undersigned, have signed this MoU. MADE in duplicate in Jakarta on the date of_-::_·_"> _
'_' ll _"_c__ in the year 2017
in Indonesian and English, both texts being equally authentic. In case of any differences of interpretation, the Indonesian text shall prevail.
FOR CLINTON HEALTH ACCESS
at Dahlan MHA
c DIRECTORATE GENERAL OF PREVENTION AND DISEASE CONTROL
PROGRAM DIRECTION
A. BACKGROUND Clinton Health Access Initiative (CHAI) is an international non-governmental organization (INGO) that is non-sectarian, non-political and non-profit based in 383 Dorchester Avenue Suite 400, Boston MA 02127 USA
This Program Direction was created as a reference for The Parties in the implementation of programs over a period of 3 (three) years. Details of this Program Direction will be made in the form of Master Plan (for 3 years) and Annual Work Plan.
B. PROGRAM I.
PROGRAM FOCUS The main focus of cooperation between the MoH and CHAI is to strengthen and improve health access for the programs; HIV/AIDS (including co-infection with TB), Hepatitis and Immunization, as follows: a. CHAI with the Directorate of Prevention and Communicable Diseases Control (HIV AIDS and Hepatitis Program); b. CHAI with the Directorate of Surveillance and Health Quarantine (Immunization Program).
II.
SCOPE OF THE PROGRAM 1. Indonesia HIV response: To support acceleration of 90-90- 90 implementation in Jakarta
CHAI will work with the Ministry of Health Sub-Directorate HIV AIDS & Sexually Transmitted Infections Disease (Sub-Directorate of HIV AIDS & STID) and the Sub-Directorate TB to support: a. The increase of publi c awareness to find out their HIV status; b. The increase of access to care , support, and ARV treatment including for TB I HIV co-i nfection; and
c. The monitoring of patient's treatment-compliance in order to reduce patient's viral load (viral load supression).
Some strategies include: Strategy: Coordinate with Sub-Directorate HIV AIDS & STID on
strengthening health services capacity
Some of the activities include: - Technical assistance on HIV I AIDS for health services staff; - Collaboration of TB-HIV in health services level; - Coordination meetings with partners; and - Recording and reporting .
2. Indonesia Hepatitis C Virus (HCV) Response: Accelerating HCV treatment using Direct Acting Antiviral (OAA)
CHAI
works
with
MoH
Sub-Directorate
Hepatitis
and
Gastrointestinal Infection to advocate affordable, best Hepatitis C treatment, especially for HCV by introducing and using pan genotyping drugs to lower both testing and treatment fees that currently exist as a major barrier for Hepatitis C patients to be treated immediately.
CHAI collaborates with MOH through Sub-Directorate Hepatitis and Gastrointestinal Infection to develop a pilot HCV/HIV co-infection program in DKI Jakarta where a high population of IDUs has been targeted.
Some of the strategies are as follow: a. Strategy 1: Accelerate Hepatitis program through providing technical assistance.
implementation
Some of the activities include: Meeting coordination with Sub-Directorate Hepatitis and Gastrointestinal
Infection
to
develop
an
HCV/HIV
collaboration management book. Coordination & evaluation meeting with MOH, expert panels, and community.
b. Strategy 2:
Integrate HCV into clinical
practice through
provision of both technical assistance and field practice for health staff as well as optimization of service delivery models in 10 selected hospitals in DKI Jakarta, which are: RSUPN Cipto Mangunkusumo RSUD Tarakan RS Carolus RSUD Koja RS Kanker Dharmais RS Pelni Petamburan RSUD Tebet RSUP Fatmawati RSUP Persahabatan RSUD Pasar Rebo
Some of the activities include: Mapping the referral system between primary health care and hospital; Socialize HCV/HIV pilot program implementation; Provide technical assistance for HCV/HIV diagnostic and field practice of HCV/HIV coinfection for health care workers in the 10 hospitals; Program supervision; Develop and utilize a web portal;
Develop Standard
Operational
Procedure (SOPs) and
algorithms related to DAA treatment for hepatitis C cases ; and Printing materials.
c. Strategy 3: Surveillance strengthenings Some of the activities include: Provide technical assistance to ensure web based recording and reporting are implemented; and Provide technical assistance on data analysing for program planning.
3. Indonesia Vaccine Response: Supporting the Implementation of Pneumococal Conjugate Vaccine (PCV) Demonstration Program in Nusa Tenggara Barat
CHAI will work to support MoH Sub-Directorate Immunization to reduce mortality and morbidity from vaccine preventable diseases especially in children through the introduction of PCV which will start with a demonstration program in two districts in West Nusa Tenggara Province namely West Lombok and East Lombok district.
Strategies to be adopted are as follows : a. Strategy 1: Coordinating with Sub-Directorate Immunization and Expert Panels to support the implementation of PCV demonstration program
Some of the activities include: Coordination in activities to improve health workers capacity on the implementation of PCV immunization; Coordination in advocacy, socialization, and implementation of PCV immunization;
Coordination in technical assistance on the implementation of PCV immunization; Coordination
in
monitoring
and
evaluation
of
the
implementation of PCV immunization; Coordination in development, production, and distribution of information, education, and communication media on the implementation of PCV immunization; and Coordination in improving immunization coverage with innovative measures through Mother-and-Child Passport Book to increase public awareness.
b. Strategy 2: Coordinating with Sub-Directorate Immunization to identify previous stumbling blocks and assist government to handle implementation needs and work towards the success and continuity of PCV immunization in Indonesia
Main activities are as follow: Continue to document lessons learned; Assisting with the analysis of financial sutainability for short and medium term so that the government can provide funding in future ; and Scale up initial implementation according to Sub-Directorate Immunization's strategic plans and activities to ensure targets are reached .
Ill.
MASTER PLAN (PLAN FOR 3 YEARS)
1. CHAI Indonesia with its counterpart partner (Setditjen P2P) set up a 3-year Master Plan as a reference in the implementation of the program which will consist of: a. Goals b. Title c. Objectives d. Activities
e. Location and Target Groups/Beneficiaries f.
Exit strategy
g. Financing h. Monitoring and evaluation
2. The Master Plan is signed by CHAI Indonesia and the Setditjen P2P.
3. The Master Plan will be used as a reference in the preparation of the Annual
Work Plan to be submitted to the respective
local
governments in the working areas.
IV.
ANNUAL ACTION PLAN
1. CHAI Indonesia prepares an annual work plan as a reference during the implementation of the program in each area of work , including: a. Background b. Goal c. Target d. Expected results e. Activities f.
Expert panels
g. The participation of third parties h. Locations and target groups/beneficiaries i.
Financing
j.
Program implementation schedule
k. Monitoring and evaluation I.
Conclusion/summary
2. CHAI Indonesia shall consult with local governments on the proposed Annual Work Plan, facilitated by the Setditjen P2P;
3. The Annual Work Plan is signed by CHAI Indonesia and the Provincial Health Office with acknowledgement of Setditjen P2P; and
4. The Annual Work Plan is used as a reference for CHAI Indonesia and local governments in the implementation of activities in their respective areas of work.
V.
PROGRAM FINANCING
The estimated financing from CHAI in terms of the cooperation is 1,318,300 USD for three years program implementation with details as follows:
1. Indonesia HIV Response: To support
acceleration of 90-90-90
implementation in Jakarta amount to USD 14,300 (for the first year implementation);
2. Indonesia HCV Response: Accelerating HCV treatment using Direct Acting Antiviral (DAA) amount to USD 204,000 (for the first year implementation); and
3. Indonesia Vaccine Response: Accelerate the introduction of PCV in Indonesia amount to USD 1.1 million USD (for 3 years).
VI.
PROGRAM LOCATION
The program locations include: a. DKI Jakarta Province Central Jakarta West Jakarta East Jakarta South Jakarta North Jakarta
b. West Nusa Tenggara Province West Lombok East Lombok
VII.
PROGRAM IMPLEMENTATION 1. At Central Level
a. MoH, through the Setditjen P2P, facilitates in optimizing the implementation of programs, both at national and local levels; b. MoH, through the Setditjen P2P, disseminates information about the programs to the Provincial and District Governments in the work area; c. MoH, through the Setditjen P2P, in coordination with relevant provincial agencies facilitates the placement and extension of work permits for foreign experts of CHAI at the central level; d. MoH, through the Setditjen P2P, facilitates and encourage the district governments in the work area to optimize the implementation of the annual activities; e. MoH coordinates the Central Coordination Team consisting of inter-agencies
within
the
ministry
for
the
effective
implementation of the MoU; f.
The Central Coordination Team conducts monitoring and evaluation on the progress of the cooperation; and
g. Setditjen P2P with inputs from Central Coordination Team submits CHAI's Annual Report through the Bureau of International
Cooperation
to
the
related
institutions/
organizations.
2. At Provincial Level
a. The Head of Provincial Health Office is responsible for optimizing the implementation of the cooperation program with CHAI Indonesia in the respective area and report to the Governor; and
b. The Head of Provincial Health Office facilitates the District Government in the region in optimizing the implementation of the annual activities.
3. Participation of CHAI Partners and Third Parties
a. In the program implementation, CHAI involves community groups,
universities,
local
CBOs
(Community
Based
Organizations), and/or foundations with legal status and registered at national and local governments; and b. CHAI notifies the local governments and MOH on the role of third parties in the implementation of program activities.
VIII. PROGRAM MONITORING AND EVALUATION
1. CHAI,
Setditjen
P2P
and
local
Governments
agree
on
program/activities to be monitored and evaluated; 2. The
Central
Coordination
Team
conduct
monitoring
and
evaluation on the progress of program implementation once (1) a year within the duration of MoU or according to needs and agreement to be determined later on at expense of CHAI and/or MOH; 3. The Central Coordination Team can monitor and evaluate cooperation activities at program locations according to the needs at the expense of the government coordinated with CHAI ; 4. If necessary, CHAI can invite independent individuals or agencies for monitoring and reporting after prior consultation with the Setditjen P2P; 5. The Central Coordination Team conducts program monitoring and evaluation to provide recommendations for CHAI ; and 6. The final result of the evaluation at the Central Coordination Team meeting is used as a material for consideration of an extension to the MoU.
IX.
REPORTING AND PUBLICATION 1. REPORTING
a. CHAI prepares and submits quarterly, semesterly and yearly financial report to the Setditjen P2P with a copy to the local government; b. The 6-monthly report of summary activities; c. The 6-monthly and annual reports which include: Backgrounds Objectives Targets Expected OutpuUresults Activities Expert panels Participation of CHAI's Partners and Third Parties Locations and target groups Financing Completed activites Problems and solutions Conclusion/summary d. If needed, Setditjen P2P may ask for incidental reports from CHAI.
2. PUBLICATIONS
All results of the activities under the MoU can only be published by CHAI after obtaining written approval from Setditjen P2P. C. CONCLUSION
This Program Direction is an inseparable part of the MoU between MoH and CHAI.
