REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH REPUBLIK GAMBIA TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI BERSAMA UNTUK KERJA SAMA BILATERAL
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Gambia, yang secara tunggal disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama disebut sebagai "Para
Pihak"; MENGINGAT
Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Gambia mengenai Kerja sama Ekonomi dan Teknik, yang ditandatangani di Jakarta, tanggal 12 September 1994;
BERKEINGINAN untuk memajukan hubungan persahabatan dan kerja sama antara kedua negara di berbagai bidang;
SESUAI dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
masing-masing negara; Telah
met:~yepakati
hal-hal sebagai berikut:
PASAL1 1.
Para Pihak dengan ini membentuk Komisi Bersama untuk Kerja sama Bilateral, selanjutnya disebut sebagai "Komisi", untuk mengembangkan hubungan bilateral antara para Pihak.
2.
Komisi memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut: a. Untuk melakukan konsultasi dan koordinasi terhadap hal-hal politis yang menjadi perhatian bersama. b. Untuk memajukan kerja sama antara Para Pihak di bidang ekonomi, bisnis, investasi, keuangan, perdagangan, pertanian, manufaktur, pembangunan kapasitas, sains, teknik, teknologi, pariwisata, budaya,
informasi, kesehatan, kesejahteraan sosial dan bidang-lainnya yang disepakati oleh Para Pihak. c. Untuk mengidentifikasi bidang-bidang kerja sama baru. d. Untuk mengawasi dan mengevaluasi implementasi perjanjian-perjanjian dan program-program kerja sama yang disepakati oleh kedua belah Pihak.
PASAL 2 1.
Komisi dipimpin oleh Menteri Luar Negeri dari Para Pihak atau perwakilannya dan terdiri dari wakil-wakil Kementerian dan Badan Pemerintah terkait.
2.
Masing-masing Pihak menentukan susunan delegasinya pada sidang Komisi dengan mempertimbangkan bidang-bidang kerja sama yang akan dibicarakan.
3.
Komisi dapat mengundang perwakilan non-pemerintah seperti kamar dagang dan industri juga para pengusaha kedua negara jika dipandang perlu.
PASAL 3
1.
Komisi bertemu sekali dalam dua tahun secara bergantian di Republik Indonesia dan Republik Gambia.
2.
Agenda, tempat dan tanggal sidang disepakati oleh kedua belah Pihak dan dikomunikasikan melalui saluran diplomatik setidaknya dua bulan sebelumnya.
3.
Komisi menentukan aturan dan prosedur sidang. Hasil sidang Komisi yang disepakati kedua belah Pihak dituangkan ke dalam bentuk "Agreed Minutes".
PASAL4
1.
Komisi membentuk sebuah Kelompok Kerja yang mempersiapkan, mengkoordinasikan dan mengikuti pertemuan Komisi. Pertemuan Kelompok Kerja mendahului pertemuan Komisi dan diadakan di tempat yang sama dimana pertemuan Komisi diadakan.
2.
Kelompok Kerja dipimpin oleh seorang pejabat senior Kementerian Luar Negeri dari para Pihak dan terdiri dari perwakilan pejabat-pejabat berwenang dengan memandang akan masalah-masalah yang dibicarakan di sidang.
3.
Kelompok Kerja dapat mengundang perwakilan non-pemerintah seperti para pengusaha dan para anggota kamar dagang dan industri kedua negara jika dipandang perlu.
4.
Kelompok Kerja melaporkan kemajuan kerja sama kepada Komisi.
PASAL 5
Memorandum Saling Pengertian ini dapat diubah setiap saat dengan. persetujuan tertulis kedua belah Pihak. Perubahan tersebut mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh para Pihak dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini.
PASAL6 Setiap perselisihan antara para Pihak yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau perundingan oleh para Pihak.
PASAL7 1.
Memorandum Saling penandatanganan.
Pengertian
ini
mulai
berlaku
sejak
tanggal
2.
Memorandum Saling Pengertian ini tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan diperpanjang secara otomatis untuk periode yang sama berikutnya kecuali salah satu Pihak memberitahu Pihak lain secara tertulis melalui saluran diplomatik keinginan untuk . mengakhirinya, sekurangkurangnya 6 (enam) bulan sebelum masa berakhir.
3.
Pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini tidak memengaruhi penyelesaian setiap kegiatan yang dibuat berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini, kecuali disetujui lain oleh Para Pihak.
SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan dibawah ini telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini.
DIBUAT di Jakarta pada tanggal tiga belas Maret tahun dua ribu empat belas dalam rangkap dua, masing-masing dalam bahasa Indonesia dan lnggris. Semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran dari Memorandum Saling Pengertian ini, maka naskah bahasa lnggris yang berlaku.
• UlltLU(lPemertntah Re'Ji[Jblik lndollesia Signed
DR\. R.M. Ma~M. Nalalegawa Menteri ar Negeri
Untuk Pemerintah Republik Gambia Signed
Dr. Aboubacar A. Senghore Menteri Luar Negeri
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE GAMBIA ON ESTABLISHING JOINT COMMISSION FOR BILATERAL COOPERATION
The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of The Gambia, singularly referred to as a "Party" and collectively referred to as the "Parties";
TAKING INTO ACCOUNT the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of The Gambia on Economic and Technical Cooperation, signed at Jakarta on 12 September 1994;
DESIRING to promote relations of friendship and cooperation between the two countries in various fields; PURSUANT to the prevailing laws and regulations of their respective countries; Have agreed as follows:
ARTICLE 1 1. The Parties shall establish a Joint Commission for Bilateral Cooperation hereinafter referred to as the "Commission" to develop bilateral relations between the Parties. 2. The Commission shall have the following functions: a. To hold consultations and coordination on political matters of common interest. b. To promote cooperation between the Parties in the fields of economy, commerce, investment, finance, trade, agriculture, manufacture, capacity building, science, technical, technology, tourism, culture, information, health, social welfare and any other fields agreed by the Parties.
c. To identify new areas of cooperation. d. To monitor and evaluate the implementation of the agreements and cooperation programs concluded between the Parties.
ARTICLE 2
1. The Commission shall be chaired by the Foreign Ministers of the Parties or their representatives and shall comprise of representatives of related Ministries and Government Agencies. 2. Each Party shall determine the composition of its delegation to the meeting of the Commission taking into account the subjects of cooperation to be discussed. 3. The Commission may invite non-governmental representatives such as chamber of commerce and industry as well as businessmen of the two countries when it deems necessary.
ARTICLE 3
1. The Commission shall meet once every two years alternately in the Republic of Indonesia and the Republic of The Gambia. 2. The agenda, place and date of the meeting shall be agreed upon by the Parties and shall be communicated through diplomatic channels at least two months in advance. 3. The Commission shall determine its rules and procedures of the meeting. The result of the meeting of the Commission which is agreed upon by the Parties shall be in the form of Agreed Minutes.
ARTICLE 4
1. The Commission shall set up a Working Group which shall prepare, coordinate and follow-up the session of the Commission. The sessions of the working group shall precede the sessions of the Commission and shall be held in the same place where the meeting of the Commission be held. 2. The Working Group shall be led by a senior official of the Foreign Ministries of the Parties and shall comprise of the representatives of authorities concerned taking into account the subjects matters to be discussed at the meetings.
3. The Working Group may invite non-governmental representatives such as businessmen and members of the chambers of commerce and industry of
both countries when it deems necessary.
'
4. The Working Group shall report the progress of cooperation to the Commission.
ARTICLE 5 This Memorandum of Understanding may be amended at any time by mutual written consent of the Parties. Such amendment shall come into force on the date determined by the Parties and shall be an integral part of this Memorandum of Understanding.
ARTICLE 6 Any dispute ans1ng between the Parties concerning the interpretation or implementation of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably through consultations or negotiations by the Parties.
ARTICLE 7 1. This Memorandum of Understanding shall enter into force from the date of its signing.
2. This Memorandum of Understanding shall remain in force for period of five (5) years, and shall be renewed automatically for successive equal periods unless either Party notifies the other in writing through diplomatic channels of its intention to terminate it, at least six (6) months before the expiration date. 3. The termination of this Memorandum of Understanding shall not affect the completion of any activity made under this Memorandum of Understanding, unless agreed otherwise by the Parties.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned have signed this Memorandum of Understanding. DONE in Jakarta on the thirteen day of March in the year two thousand and fourteen in duplicate, each in Indonesian and English languages. All texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation of this Memorandum of Understanding, the English text shall prevail.
Fnr'the -'3overnmet1t of ThE! R~blic of l.tddnesia Signed
For the Government of The Republic of The Gambia Signed
Dr. Aboubacar A. Senghore Minister of Foreign Affairs
