... REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERTANIAN DAN PERIKANAN REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR-LESTE TENTANG PENGEMBANGAN KAPASITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertanian dan Perikanan Republik Demokratik Timor-Leste yang selanjutnya '
secara tunggal disebut "Pihak" dan bersama-san:ta disebut "Para Pihak";
MEMPERTIMBANGKAN semangat kerja sama sebagaimana ditentukan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982 dan perhatian bersama Para Pihak atas konservasi pengelolaan dan pemanfaatan berkelanjutan sumber-sumber daya hayati laut;
MERUJUK kepada 1) Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republ1ik Demokratik Timor-Leste tentang Pembentukan Komisi Bersama Kerja Sama Bilateral, ditandatangani di Jakarta pada
tanggal 2 Juli 2002; 2) Pernyataan Kehendak antara Kementerian
Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertanian dan Perikanan Republik Demokratik Timor-Leste tentang Kerja Sama Kelautan dan Perikanan, ditandatangani di Jakarta pad a tanggal 22 Maret 2011; 3) kerja sama dan kemitraan multilateral yang berlangsung di antara Para Pihak sebagai bagian dari 6 (enam) negara anggota lnisiatif Segitiga Koral untuk
Terumbu Karang, Perikanan dan Ketahanan Pangan yang bertujuan untuk mengatasi ancaman mendesak terhadap sumber daya pesisir dan laut sebagai salah satu wilayah yang memiliki tingkat keanekaragaman dan kekayaan hayati tertinggi di muka bumi; 4) Deklarasi Program Aksi Strategis untuk Aksi Ekosistem Laut Arafura dan Timor guna memastikan kerja sama terintegrasi secara lintas batas untuk mengelola, melindungi dan keberlanjutan sumber daya hayati wilayah Laut Arafura dan Timor;
MENGINGINKAN
untuk lebih memperluas kerja
sama
Pengembangan
Kapasitas di bidang terkait kelautan dan perikanan. MEYAKINI bahwa kerja sama di bidang pengembangan kapasitas kelautan dan
perikanan akan menguntungkan dan mendukung peningkatan kerja sama bilateral diantara Para Pihak;
BERDASARKAN pada hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing
negara;
Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:
PASAL1 TUJUAN
Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini adalah:
a. Membangun
kerja sama antara Para Pihak di bidang Kelautan dan
Pengembangan Perikanan, Pengembangan Kapasitas dan Penelitian di bidang terkait. b. Membangun
hubungan
bilateral
antara
Para
Pihak, meningkatkan
hubungan persahabatan yang sudah berlangsung antara kedura negara dan memberikan kemashlahatan rakyatnya.
c. Menyusun kerangka kerja untuk digunakan sebagai petunjuk pelaksanaan kerja sama di bidang pengembangan kapasitas kelautan dan perikanan dalam Memorandum Saling Pengertian ini.
PASAL 2 BIDANG KERJA SAMA
Bidang kerja sama yang diatur dalam Memorandum Saling Pengertian ini yaitu: 1. Meningkatkan upaya berbagi pengetahuan dan pengalaman di bidang Kelautan dan Perikanan dalam rangka mengembangkan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan pengembangan kapasitas Kelautan dan Perikanan dalam bentuk: a. Beasiswa pendidikan kelautan dan perikanan untuk belajar di Sekolah Tinggi Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia pada program Diploma 4 (empat) dan Strata 2 (dua). b. Program bantuan teknik, antara lain, penyediaan pelatihan dan tenaga ahli untuk mendukung program pembangunan nasional Penierintah Republik Demokratik Timor-Leste di bidang kelautan dan perikanan. 2. Berkonsultasi dan mengembangkan posisi bersama terhadap hal-hal yang menjadi perhatian bersama sebelum penyelenggaraan forum regional dan internasional di bidang kelautan dan perikanan.
PASAL 3 KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN KAPASITAS KELAUTAN DAN PERl KANAN
1. Para
Pihak
menyepakati
untuk membentuk
Kelompok
Kerja
(KK)
Pengembangan Kapasitas Kelautan dan Perikanan untuk melaksanakan
Memorandum Saling Pengertian ini. 2. KK wajib melibatkan kementerian atau lembaga terkait dari Para Pihak dengan tujuan menyukseskan pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini.
3. Kelompok Kerja Pengembangan Kapasitas Kelautan dan Perikanan wajib bertemu secara bergantian di Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor-Leste paling sedikit sekali dalam setahun pada tanggal yang telah disetujui oleh Para Pihak. 4. Peran dari KK adalah sebagai berikut:
a. Menyusun
dan
memonitor
pelaksanaan
pengaturan-pengaturan
pelaksanaan dari bidang-bidang kerj a sama di Pasal II Memorandum Saling Pengertian ini;
b. Saling berbagi informasi kemajuan pelaksanaan kerja sama, termasuk berkonsultasi dan memformulasikan rekomendasi untuk memecahkan permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan bidang-bidang kerja sama di Pasal2 Memorandum Saling Pengertian ini; dan
c. Melaporkan
bersama
kemajuan
kegiatan-kegiatan
pengembangan
kapasitas kepada Komisi Bersama Tingkat Menteri antara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor-Leste.
PASAL4 PENGATURAN PELAKSANA Pelaksanaan kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas kelautan dan perikanan yarig dituangkan dalam Pasal II dari Memorandum Saling Pengertian ini wajib dilaksanakan melalui Pengaturan pelaksana yang disusun oleh Para Pihak.
PASAL 5 PENGATURAN FINANSIAL
Pelaksanaan kerja sama yang dituangkan dalam Pasal II ditentukan sesuai dengan tanggung jawab dan kemampuan finansial masing-masing . Para Pihak wajib menyepakati pengaturan finansial yang timbul pada masing-masing Pihak secara kasus per kasus sesuai dengan ketersediaan dana.
PASAL 6 KERAHASIAAN
Para Pihak wajib memastikan bahwa kerahasiaan dokumen, informasi dan data lainnya tidak disediakan atau dibagi kepada pihak ketiga selama masa waktu pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Para Pihak.
PASAL 7 HAK-HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
1.
Setiap hak-hak kekayaan intelektual yang dibawa oleh salah satu Pihak dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan di bawah Memorandum Saling Pengertian ini akan tetap menjadi hak milik Pihak tersebut.
2.
Penggunaan nama, logo dan I atau lambang resmi dari Para Pihak pada setiap publikasi, dokumen dan 1 atau tulisan dilarang untuk digunakan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Para Pihak.
PASALS SUMBER DAYA GENETIK
F.?,ara Pihak menegaskan bahwa akses terhadap sumber-sumber daya genetik wajib
dilaksanakan
sesuai
dengan
ketentuan-ketentuan
Konvensi
Keanekaragaman Hayati (KKH), khususnya prinsip-prinsip persetujuan terlebih dahulu dan pembagian keuntungan yang adil dan merata. Setiap Pihak wajib memiliki kewenangan untuk menentukan akses ke sumber-sumber daya genetik sesuai dengan perundang-undangan dalam negeri dan berupaya untuk menciptakan kondisi-kondisi tertentu guna memfasilitasi akses yang jelas dan terbuka kepada sumber-sumber daya genetik.
PASAL 9 PERU BAHAN Memorandum Saling Pengertian ini dapat diubah setiap saat melalui persetujuan bersama secara tertulis oleh Para Pihak. Perubahan tersebut wajib menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum saling Pengertian ini dan berlaku pada tanggal yang telah ditentukan oleh Para Pihak.
PASAL10 PENUNDAAN Para Pihak memiliki hak atas alasan-alasan keamanan nasional, kepentingan nasional, ketertiban dan kesehatan umum untuk menunda sementara, secara keseluruhan atau sebagian, pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini dimana penundaan diberlakukan segera setelah terdapat pemberitahuan tertulis yang diberikan oleh salah satu Pihak.
PASAL11 PEMBATASAN KEGIATAN PERSONIL
Para Pihak wajib memastikan bahwa personil mereka, ketika terlibat dalam kegiatan-kegiatan dan/atau program-program yang diatur dalam Memorandum Saling Pengertian ini, tidak akan terlibat di dalam urusan-urusan dalam negeri atau politik ataupun kegiatan-kegiatan komersil atau kegiatan-kegiatan lain diluar ketentuan yang telah diatur dalam Memorandum Saling Pengertian ini.
PASAL12 KEAMANAN DAN PERLINDUNGAN PERSONIL
Para Pihak wajib mengatur perlindungan apapun yang dianggap perlu untuk memastikan keselamatan personil dari Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor-Leste, kegiatan-kegiatan dan perlengkapan pribadi di setiap lokasi program di Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor-Leste.
PASAL 13 PENYELESAIAN PERBEDAAN
Setiap perbedaan diantara Para Pihak mengenai penafsiran dan/atau pelaksanaan
dan/atau
penerapan
dari
ketentuan-ketentuan
dalam
Memorandum Saling Pengertian ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi antara Para Pihak melalui saluran diplomatik, tanpa adanya keterlibatan dari Pihak Ketiga atau Peradilan lnternasional.
PASAL 14 PEMBERLAKUAN, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN
1. Memorandum Saling Pengertian ini wajib berlaku pada tanggal sejak penerimaan terakhir atas pemberitahuan tertulis dari satu Pihak ke Pihak ·~
lainnya melalui saluran diplomatik yang memberikan informasi mengenai telah selesainya prosedur internal.
2. Memorandum Saling Pengertian ini wajib berlaku efektif selama 5 (lima) tahun kecuali disepakati untuk diperpanjang oleh Para Pihak melalui kesepakatan secara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini. 3. Tanpa menyangkut pengaturan apapun dalam Pasal ini, salah satu Pihak dapat mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini dengan cara memberitahukan secara tertulis ke[pada Pihak lainya mengenai keinginanya untuk mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki kepada Pihak lainnya. 4. Pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian kegiatan-kegiatan gabungan yang sedang berlangsung, perjanjian dan/atau kegiatan-kegiatan yang disepakati yang telah ada selama pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini.
SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, yang telah diberi kuasa untuk itu, telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini.
DIBUAT dalam dua rangkap di Dili, 26 Agustus 2014, dalam Bahasa Indonesia, Tetum dan lnggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Apabila terdapat perbedaan dalam penafsiran, maka naskah berbahasa lnggris yang berlaku.
UNTUK KEMENTERIAN KELAUTAN
UNTUK KEMENTERIAN PERTANIAN
DAN PERIKANAN REPUBLIK
DAN PERIKANAN REPUBLIK
IND~IA
DEMOKRATIK TIMOR-LESTE
Signed
R. M. MARN M. NN"ALEGAWA MENTERI
LUA~EGERI
Signed
MARIANO ASSANAMI SABINO MENTER! PERTANIAN DAN PERl KANAN
MEMORANDU ENTENDIMENTU ENTRE MINISTERIU ASUNTU MARINUNOPESKAS GOVERNU REPUBLIKA INDONESIA NIAN NO MINISTERIU AGRIKULTURA NO PESKAS GOVERNUREPUBLIKA DE MOKRATIKA TIMOR-LESTE NIAN KONABA FORMASAUN KAPASIDADE ASUNTU MARINU NO PESKAS NIAN
Ministeriu Asuntu Marinu no Peskas Republika Indonesia nian Ministeriu Agrikulturano no Peskas Republika Demokratika Timor-Leste nian, hosi ne'e ba
.
oin refere ba singularmente hanesan"Parte"no kolektivamente hanesan "Parte sira".
KONSIDERA
baespiritukooperasaunnian
KonvensaunNasoeins preokupasaun
Unidaskonaba
komunParte
sira
Lei
nian
hanesan Tasi
nian
konaba
estipula
ona
(KNULT)
1982 no
konservasaun ,
iha
jestaun,
dezenvolvimentu sustentavel noresponsavel utilizasaun rekursu moris marinu nian sira; REF ERE ba : 1)Memorandu Entendimentu nian entreMinisteriuAsuntu Maritiu
no Peskas Republika Indonesia no Ministeriu Agrikulturano Peskas Republika Demokratika Timor-Leste niankonaba estabelesimentu Komisaun Konjunta Ida ba Kooperasaun Bilateral, asinan ona iha Jakarta iha loran 2 fulan Jullutinan 2002;2)
Karta
Entendimentu nianKonjuntu asina
ona
iha Jakarta iha
loron22fulan Marsu tinan2011 entre MinisteriuAsuntu Maritiu no Peskas Republika Indonesia no Ministeriu Agrikulturano Peskas Republika Demokratika
Timor-Leste nian;3) parseria multilateral ne'ebe la'o hela dadauk konaba lnisiativa Triangulu Ahuruin konaba Resife Koral sira, Peskas no Seguransa Aihan (Coral Triangle Initiative (CTI) on Coral Reefs, Fisheries and Food Security), abranje hotu-hotu eh parte sira hosi maizoumenus Pais Ne'enho objektivu atu asegura benefisiu tempu naruk rekursu natural maritiu no tasi rirnin nian sira hosi area triangulu ahuruin ida ba triangulu ahuruin seluk; no 4)Deklarasaun konabaPrograma Aksaun Estratejika ba Arafura no parseria multilateral entre no Aksaun Ekosistema Tasi Timor nian (AETAT) hodi asegura kooperasaun
hakur-baliza
ba
jestaun
integral,
protesaun,
no
sustentabilidadekonaba rekursus moris nian hosi Rejiaun Tasi Arafura no Tasi Timor nian sira;
DEZEIIJAhabelar ba oin liutankooperasaun konaba Formasaun Kapasidade iha area relasiona ho asuntu maririu no peskas; AFIRMAkatak kooperasaun iha area formasaun kapasidade asuntu mariiiu no peskas nian sei serbii interese komun no kontribui ba aumentu konaba kooperasaun bilateral ba oin liutan entre Parte sira; HALOTUIR lei sira no regulamentu sira no prosedimentu sira ne'ebe prevalese dadauk pais sira rasik;
Alkansa tiha onaentendimentu sira tuirmai ne'e: Artigu1 OBJEKTIVU Objektivusira hosi Memorandu Entendimentu ida ne'e nian mak atu: a. estabelesekooperasaun
entre
Parte
sira
iha
areasira
konaba
Dezenvolvimentu Asuntu Maririu no Peskas, Formasaun Kapasidade no Peskiza iha area ne'ebe iha relasaun ba malu;
b. estabeleserelasaun bilateral entre Parte sira, aumenta relasaun amigavel ne'ebe iha tiha dadauk ona entrepais rua ne'e no f6 benefisiu ba sira nia povu sira rasik;no
c. determina
estrutura
implementasaun
ida
area
atu
hodi
kooperasaun
uza nian
hanesan sira
matadalan iha
ba
Memorandu
Entendimentu ida ne'e nia okos.
Artigu 2 AREA KOOPERASAUN NIAN
Areakooperasaun nian sira iha Memorandu Entendimentu ida ne'e nia okosinklui: 1. Aumentahafahe konesimentu no experiensia konaba asuntu marinu no peskas
nian
hodi
dezenvolve no implementa aktividade formasaun
kapasidadenian sira iha formakonaba: a) Balsa estudu ba edukasaun marinu no Peskas nian iha Universidade Peskas nian (SekolahTinggiPerikanan) hosiMinisteriuAsuntu Marinu no Peskas Republika Indonesia nian ba Programa Baixarelatu no Grau Mestradu nian;
b) Programa kooperasaun teknika, inter alia, treinamentu no peritu hodi apoia Governu Republika
Demokratika Timor-Leste iha programa
dezenvolvimentu nasional marinu no peskas nian.
2. Konsulta no dezenvolve pozisaun komun konaba asuntu interese mutua nian sira molok fora rejional no internasional asuntu marinu no peskas nian.
Artigu 3 GRUPU TRABALLU KONABA FORMASAUN KAPASIDADE MARINU NO PESKAS NIAN
1. Parte sira hatan atu estabelese Grupu Traballunian(GT) ida konaba Formasaun
Kapasidade Marina no Peskas nian
hodiimplementa
Memorandu Entendimentu nian ida ne'e;
2. GT ne'e sei inklui reprezentante relevante sira hosi Parte ida-idak, nune'e
mos
ho
reprezentante
sira
hosi
sira
nia
instituisaun
implementadora nian hodi implementa Memorandu Entendimentu ne'e;
3. GT sei reune peri6dikamente no alternativamente iha Republika Demokratika Timor-Leste no iha Republika Indonesia maizoumenusdala ida iha tinan idaiha data sira ne'ebe aseita ona hosi Parte sira.
4. Funsaun GTnain mak hanesan tuirmai ne'e:
a.
Dezenvolve
planu
implementasaun
implementasaun konaba
planu
nian
no
monitoriza
implementasaun
area
kooperasaun nian iha Artigu II hosi Memorandu Entendimentu ida ne'e nian nia okos;
b.
Hafahe informasaun konaba progresu kooperasaun nian, nune'e mos ho konsulta no formula rekomendasaun hodi rezolve problema ruma ne'ebe mak bele akontese iha implementasaun konaba area kooperasaun nian iha Artigu 2 hosi Memorandu Entendimentu nian ida ne'e nia okos; no
c.
Hamutuk deit hato'o progresu konaba aktividade formasaun kapasidade marina no peskas nian ba Komisaun Konjunta
Ministerial nian konaba Kooperasaun Bilateral entre Republika Demokratika Timor-Leste noRepublika Indonesia.
Artigu 4 ARRANJU IMPLEMENTASAUN NIAN
lmplementasaun aktividade formasaun kapasidade marina no peskas nian ne'ebe expresa iha Artigu II Memorandu Entendimentu ida ne'e nian sei kumpre liuhusi arranju implementasaun nian ne'ebe sei hala'o hosi Parte sira.
Artigu 5 ARRANJU FINANSEIRU
Kooperasaun expresaiha Artigu 2 sei hala'o duni tuir sira nia obrigasaun no kapabilidade finanseira rasik. Parte sira tenke mutualmente aseita konaba kualkerarranju finanseiru ne'ebe hamosu hosi Parte sira nia laran rasik ho baze hosi kazu ba kazu ba disponibilidade fundus nian.
Artigu 6 KONFIDENSIALIDADE
Parte sira sei asegura katak konfidensialidade nosekresiakonaba dokumentu sira, informasaun no dadus seluk Ia partilla eh fornese ba Parte datoluk ida seluk durante periodu implementasaun Memorandu Entendimentu ida ne'e nian lah6 konsentimentu eskrita anterior hosi Parte sira.
Artigu 7 DIREITU PROPRIEDADE INTELEKTUAL
1. Kualker direitu propriedade intelektual ne'ebe Iori ona hosi parte ida ba implementasaun aktividade sira iha Memorandu Entendimentu ida ne'e ·
nian nia okos tenkesai nafatin prosperidade parte ne'e nian;no
2. Uzu konaba naran, logo, no/eh emblema ofisial hosi kualker parte ruma iha kualker publikasaun, dokumentu no/eh surat-tahan karik hetan proibisaun lah6 aprovasaun eskrita previa hosi naran parte ida.
Art.igu 8 REKURSUJENETIKU
Parte sira reafirma katak asesu ba rekursu jenetiku sei hala'o tuir lolo'os ho provizaun
sira
hosi
Konvensaun
konabaDiversidade
Biol6jika
(KDB),partikularmente prinsipiu konsentimentu previu nian ne'ebe hatene ona ho didiak nokonaba hafahe benefisiu ne'ebe justu no ekuitativu. Parte ida-idak sei iha autoridade hodi determina asesu ba rekursu jenetiku nian sira tuir lolo'os ho ninia lejislasaun domestika nian no hak'as-a'an atu kria kondisaun· hodi fasilita asesu transparente ba rekursu jenetiku nian sira.
Artigu9
EMENDA
Memorandu Entendimentunian ida ne'e bele hetan emenda bainhira deit liuhusi konsentimentu eskrita mutua hosi Parte sira. Emenda sira hanesan ne'e ne'e sei forma parte integral ida hosi Memorandu Entendimentu ida ne'e nian no sei tama iha vigor iha data hanesan ne'e ne'e tuir ne'ebe bele determina hosi Parte sira.
Artigu 10 SUSPIENSAUN Parte sira rezervadireituba razaun seguransa nasional nian, interesenasional, orden publikaeh saude publika hodi suspende temporariu, eh tomak eh iha parte, implementasaun .Memorandu Entendimentunian ne'ebe nia suspensaun tama iha efeitu imediatamentedepoizde notifikasaun eskrita f6 tiha ona ba Parte ida seluk.
Artigu 11
LIMITASAUN KONABA AKTIVIDADE PESOAL NIAN
Parte sira tenke asegura katak sira nia pesoal, iha momentu ne'ebe involve dadauk iha aktividade sira no/eh programa sira iha Memorandu Entendimentu ida ne'e nia okos sei Ia involve iha asuntu internal eh poHtiku nian sira eh kualker empriendimentu komersial eh aktividade seluk iha provizaun sira hosi Memorandu Entendimentu ida ne'e nian nia liur.
Artigu 12 PROTESAUN NO SEGURANSA PESOAL NIAN Parte sira tenke arranja ba kualker protesaun ne'ebe nesesariu hodi asegura seguransa pesoal nian hosi Republika Demokratika Timor-Leste noRepublika Indonesia, aktividade sira no ekipamentu
pesoaliha
lokalidade kualker
programa nian iha Republika Demokratika Timor-Leste noRepublika Indonesia.
Artigu13 AKORDU KONABA DIFERENSA SIRA
Kualker diferensa entre Parte sira konabainterpretasaun no/eh implementasaun no/ehaplikasaun konaba kualker provizaun hosi Memorandu Entendimentu ida ne'e nian sei hetan determinasaun ho maneira amigavelliuhusi konsultasaun mutua eh negosiasaun entreParte siraliuhusi kanal diplomatika nian sira, lah6 interferensiaba kualker Parte datoluk, Tribunallnternasional
Artigu 14 TAMA IHA VIG6R, DURASAUN NO TERMINASAUN
1.
Memorandu Entendimentu nian ida ne'e sei tama iha vigor wainhira simu karta notifikasaun ba malu liuhusi kanal diplomatika, katak parte sira iha efeitu ne'e kompleta ona ninia prosedimentu internu.
2.
Memorandu Entendimentu nian ida ne'esei vigora ba periodu tinan lima (5) anaunserke ho maneira intensional mutualmente extende ona hosi Parte sira
iha eskrita maizoumenus fulan
ne'en (6)
molok terminasaun
Memorandu Entendimentu ida ne'e nian. 3. La kontrariaho buat ruma iha artigu ida ne'e, naran Parte ida bele hakotu Memorandu Entendimentu ida ne'e liuhusi f6 notifikasaun ba Parte ida seluk konaba ninia intensaun hodi hakotuMemorandu Entendimentu ne'e ho notisia iha eskrita maizoumenus fulan ne'en (6) molok ninia intensaun hodi halo nune'e. 4.
Terminasaun hosiMemorandu Entendimentu ida ne'e nian sei labele prejudika konkluzaun hosi kualker aktividade konjunta nian ne'ebe la'o hela dadauk, kontratuno/ehaktividade komprometidu sirane'ebe estabelese ona duranteaplikasaun Memorandu ida ne'e nian.
IHA SASIN KONABA NE'E, ema ne'ebe asina ona iha kraik ne'e, hetan duni autorizasaun pr6pria ba ne'e hosi Parte sira rasik, asina tiha ona Memorandu Entendimentu nian ida ne'e. Asina iha Dili, iha loron 26 fulan Agostu tinan 2014, ho duplikadu ba dokumentu orijinal tolu, iha lian Tetun, Indonesia no Ingles, textu hirak ne'e ho ninia ·.. autentika hanesan. Karik iha duvida ruma ba ninia interpretasaun hosi Memorandu Entendimentu ne'e, versaun Ingles mak sei prevalese.
BA MINISTERIU ASUNTU MARINU NO PESKAS REPUBLIKA INDONESIA NIAN ..
Signed
BA MINISTERIU AGRIKUL TURANO PESKAS REPUBLIKA OEM OKRATIKATIMOR-LESTE NIAN,
Signed
R.M. MARft'M. NAJ14LEGAWA
MARIANO ASSANAMI SABINO
Ministru Neg6siu IUtranjeiru
Ministru Agrikulturano Peskas nian
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FISHERIES OF THE GOVERNMENT OF THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMOR-LESTE ON MARINE AFFAIRS AND FISHERIES CAPACITY BUILDING
.. The Ministry of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia and ..
\
the Ministry of. Agriculture and Fisheries of the Democratic Republic of TimorLeste and, hereinafter referred to singularly as "the Party" and collectively as "the Parties";
4 -~
1
CONSIDERING to the spirit of cooperation as stipulated in the United Nations I
' the common concern of Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 and the Parties on conservation , management, and sustainable development and responsible utilization of marine living resources; REFERRING to : 1) the Memorandum of Understanding between the Ministry of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia and the Ministry of Agriculture and Fisheries of the Democratic Republic of Timor-Leste on the Establishment of a Joint Commission for Bilateral Cooperation, signed in Jakarta on July 2"d, 2002; 2) the Letter of Intent between the Ministry of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia and the Ministry of Agriculture and Fisheries of the Democratic Republic of Timor-Leste on Marine and Fishery
...
Cooperation, signed in Jakarta on March 22, 2011; 3) the ongoing multilateral partnership on the Coral Triangle Initiative (CTI) on Coral Reefs, Fisheries and Food Security, encompassing all or parts of at least six Countries with the goal to ensure long-term benefit of marine and coastal natural resources across coral triangle area; and; 4) the Declaration on Strategic Action Programme for Arafura and Timor Seas Ecosystem Action (ATSEA) to ensure trans-boundary cooperation for the integrated management, protection, and sustainability of the living resources of the Arafura and Timor Seas region; DESIRING to further expand cooperation Capacity Building in the area related
to marine affairs and fisheries; AFFIRMING that cooperation in the field of marine affairs and fisheries capacity
building would serve the common interests and contribute to the enhancement of further bilateral cooperation between the Parties; PURSUANT to the prevailing laws and regulations and procedures of the
respective countries; Have reached the following understandings:
ARTICLE 1 OBJECTIVES
The objectives of this Memorandum of Understanding are to: a. Establish the cooperation between the Parties in the areas of Marine Affairs and Fisheries Development, Capacity Building and Research in the related area; b. Establish bilateral relationship between the Parties, increase the existing friendly relations between the two countries and provide benefits to their respective people; and c. Set up a framework to be used as guidance for the implementation of the areas of cooperation under this Memorandum of Understanding.
ARTICLE 2 AREAS OF COOPERATION
The areas of cooperation under this Memorandum of Understanding include:
t ; To enhance the sharing of knowledge and experience on marine and fisheries to develop and implement marine and fisheries capacity building activities in the form of:
a. Scholarship for marine and fisheries education in the Fisheries University (Sekolah Tinggi Perikanan) of the Ministry of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia for bachelor and master degree program;
b. Technical assistance program, inter alia, training and expert to support the Government of the Democratic Republic of Timor Leste on marine and fisheries national development program.
2. To consult and develop common position on matters of mutual interest prior to regional and international marine and fisheries fora .
ARTICLE 3 WORKING GROUP ON MARINE AND FISHERIES CAPACITY BUILDING
1. The Parties agreed to establish a Working Group (YVG) on Marine And Fisheries
Capacity
Building
to
implement
this
Memorandum
of
Understanding; 2. The WG shall include the relevant representatives from each Party, as well as the representatives of their implementing institutions to implement the Memorandum of Understanding; 3. The WG shall meet periodically and alternately in the Republic of Indonesia and the Democratic Republic of Timor Leste at least once a year at dates agreed upon by the Parties;
4. The roles of the WG are as follows:
a. To
develop
the
implementiing
arrangements
and
monitor
the
implementation of the implementing arrangements of the areas of cooperation under Article II of this Memorandum of Understanding; b. To share information on the progress of cooperation, as well as to consult and formulate recommendation to solve any problems that may occur in the implementation on the areas of cooperation under Article 2 of this Memorandum of Understanding; and c. To jointly report the progress of marine and fisheries capacity building activities to the Joint Ministerial Comission on Bilateral Cooperation between the Republic of Indonesia and the Democratic Republic of Timor Leste.
ARTICLE4 IMPLEMENTING ARRANGEMENTS
The implementation of the marine and fisheries capacity building activities set forth in the Article II of this Memorandum of Understanding shall be carried out through implementing arrangements to be concluded by the Parties.
ARTICLE 5 FINANCIAL ARRANGEMENTS
The cooperation set forth in the Article 2 shall be carried out within their own liabilities and financial capabilities. The Parties shall mutually agree upon any financial arrangement arising by the respective Parties therein on a case-bycase basis subject to the availability of funds .
ARTICLE 6 CONFIDENTIALITY
The Parties shall ensure that the confidentiality and secrecy of documents, information and other data are not shared or supplied to a third Party during the period of the implementation of this Memorandum of Understanding without prior written consent of the Parties.
ARTICLE 7 INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
1.
Any intellectual property rights brought by one of the Parties for the implementation of activities under this Memorandum of Understanding shall remain the property of the Party.
2.
The use of the name, logo and I or official emblem of any of the Parties on any publication, document and I or paper is prohibited without the prior written approval by either Party.
ARTICLE 8 GENETIC RESOURCES
The Parties reaffirm that access to genetic resources shall be carried out in accordance with the provisions of the Convention on Biological Diversity (CBD), particularly the principles of prior informed consent and of fair and equitable benefit sharing. Each Party shall have the authority to determine access to genetic resources in accordance with its domestic legislation and endeavor to create conditions to facilitate transparent access to genetic resources.
ARTICLE 9 AMENDMENT
This Memorandum of Understanding may be amended at any time by mutual written consent of the Parties. Such amendments shall form an integral part of this Memorandum of Understanding and shall enter into force on such date as may be determined by the Parties.
ARTICLE 10 SUSPENSION
The Parties reserve the right for reasons of national security, national interest, public order or public health to suspend temporary, either in whole or in part, the implementation of this Memorandum of Understanding which suspension comes into effect immediately after written notification has been given to the other Party.
ARTICLE 11 LIMITATION OF ACTIVITIES OF PERSONNEL
The Parties shall ensure that their personnel, while engaged in the activities and/or programs under this Memorandum of Understanding, will not engaged in the internal or political affairs or any commercial ventures or other activities outside the provisions of this Memorandum of Understanding.
ARTICLE 12 SECURITY AND PROTECTION OF PERSONNEL
The Parties shall arrange for any protectio:n that is necessary to ensure the safety of the personnel from the Republic of Indonesia and the Democratic Republic of Timor-Leste, activities and personal equipment at any program location in the Republic of Indonesia and the Democratic Republic of TimorLeste.
ARTICLE 13 SETTLEMENT OF DIFFERENCES
Any differences between the Parties relating to the interpretation and/or implementation and/or application of any the provisions of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably through consultations or negotiations between the Parties through diplomatic channels, without interference to any third Party or International Tribunal.
ARTICLE 14 ENTRY INTO FORCE, DURATION, AND TERMINATION
1. This Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of the receipt of the last written notification from one Party to another Party through diplomatic channels informing the completion of its internal procedures. 2. This Memorandum of Understanding shall remain in force for a period of five (5) years unless otherwise mutually extended by the Parties in writing at least six (6) months prior to the termination of this Memorandum of Understanding. 3. Notwithstanding anything in this article, either Party may terminate this Memorandum of Understanding by notifying of the other Party of its intention to terminate this Memorandum of Understanding by written notification at least six (6) months prior to its intention to do so.
4. The termination of this Memorandum of Understanding shall not prejudice the completion of any ongoing joint activities, contract and/or compromised activities established during the application of this Memorandum of Understanding. IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Memorandum of Understanding. DONE in duplicate at Dili, 261h of August 2014, in the Indonesian, Tetum and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation to this Memorandum of Understanding, the English text shall prevail.
FOR THE MINISTRY OF MARINE
FOR THE MINISTRY OF
AFFAIRS AND FISHERIES OF THE
AGRICULTURE AND FISHERIES OF
REPUBLIC
O~DONESIA
THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMOR-LESTE
Signed
R.M. MARTY N\/NATALEGAWA MINISTER OF ROREIGN AFFAIRS
Signed
MARIANO ASSANAMI SABINO MINISTER OF AGRICULTURE AND FISHERIES
