_.-
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN KERJA SAMA PERIKANAN ANTARA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK
Kementerian
Kelautan
dan
Perikanan
Republik
Indonesia
dan
Kementerian Pertanian Republik Rakyat Tiongkok, selanjutnya disebut dengan "Para Pihak";
MENGINGAT Deklarasi Bersama antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok mengenai Kemitraan Strategis, yang ditandatangani pada 25 April2005 ;
MENGINGAT Rencana Aksi lmplementasi Deklarasi Bersama antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok tentang Kemitraan Strategis, yang ditandatangani pad a 21 Januari 201 0;
MENGINGAT JUGA Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertanian Republik Rakyat Tiongkok tentang Kerja Sarna Perikanan , ditandatangani di Beijing dan Jakarta pad a 23 April 2004 yang telah berakhir masa berlakunya;
MEMPERHATIKAN Memorandum Saling Pengertian Kerja Sama Maritim antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok, ditandatangani pada 23 Maret 2012;
MENGAKUI pnns1p-pnns1p Konvensi Hukum Laut Perserikatan BangsaBangsa (UNCLOS) tahun 1982 dan perhatian bersama Para Pihak atas konservasi, pengelolaan dan pemanfaatan berkelanjutan sumber-sumber daya hayati laut;
MEMPERTIMBANGKAN prinsip-prinsip Perjanjian Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Tindakan-Tindakan Negara Pelabuhan untuk Mencegah, Menghalangi dan Menghapuskan Perikanan yang llegal, Tidak Dilaporkan dan Tidak Diatur;
MENYADARI bahwa kerja sama perikanan akan saling menguntungkan pembangunan di bidang perikanan dan ekonomi Para Pihak;
BERKEINGINAN UNTUK mempromosikan dan meningkatkan lebih lanjut hubungan dekat dan persahabatan dalam kerja sama perikanan yang telah berjalanberdasarkan kepada asas kesetaraan dan saling menguntungkan;
TUNDUK kepada hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku pada masing-masing negara;
TELAH MENYEPAKATI hal-hal sebagai berikut: PASAL I TUJUAN Tujuan Memorandum Saling Pengertian ini ialah untuk membentuk sebuah kerangka acuan peningkatan kerja sama di bidang perikanan bagi Para Pihak.
PASAL II BIDANG-BIDANG KERJA SAMA
1. Para Pihak wajib melaksanakan bidang-bidang kerja sama sebagai berikut: a. Peningkatan
investasi
perikanan
tangkap,
perikanan
budidaya,
pengolahan produk dan pemasaran; b. Melakukan pencegahan, penghalangan dan penghapusan perikanan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur; c. Mendukung Tindakan-Tindakan Negara Pelabuhan untuk mencegah, menghalangi dan menghapuskan perikanan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur; d. Berbagi data dan informasi, antara lain, ekspor dan impor produk-produk perikanan, pendaratan ikan jika ada, usaha patungan dan investasi di darat,
registrasi
dan
sertifikasi
kapal
penangkap
ikan
dibawah
pengaturan yang merujuk kepada Pasal Ill Memorandum Saling Pengertian ini; e. Pengembangan kerja sama teknis di bidang
perikanan tangkap
berkelanjutan, perikanan budidaya, teknologi pascapanen dan produk perikanan bernilai tambah ;
f.
Perlindungan keanekaragaman hayati perikanan;
g. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan di bidang perikanan. 2. Para Pihak wajib untuk memastikan kesejahteraan, keamanan, kesehatan dan
perlakuan
setara
kepada setiap awak
kapal
penangkap
ikan
berkewarganegaraan Para Pihak yang bekerja di kapal penangkap ikan atau kapal lain yang melaksanakan kegiatan perikanan, yang mengibarkan bendera-bendera Para
Pihak berdasarkan kepada pengaturan yang
merujuk kepada Pasallll Memorandum Saling Pengertian ini. 3. Para Pihak wajib untuk berusaha berkonsultasi membahas hal-hal yang menjadi kepentingan bersama dalam fora perikanan internasional.
PASAL Ill PENGATURAN PELAKSANA
Pelaksanaan kerja sama sebagaimana ditetapkan dalam Pasal II Memorandum Saling Pengertian ini wajib dilakukan melalui pengaturan - pengaturan pelaksana yang disetujui oleh Para Pihak.
PASAL IV PENGATURAN PEMBIAYAAN
Para Pihak wajib menyadari bahwa kerja sama yang diatur dalam Pasal II ditentukan sesuai dengan kewajiban dan kemampuan pembiayaan masingmasing. Para Pihak wajib secara bersama menyepakati segala pengaturan pembiayaan yang timbul secara kasus per kasus berdasarkan ketersediaan dana .
PASAL V KOMISI BERSAMA KERJA SAMA PERIKANAN
1. Para Pihak setuju untuk membentuk sebuah Komisi Bersama Kerja Sama Perikanan untuk pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini. 2. Komisi Bersama Kerja Sama Perikanan wajib melibatkan kementeriankementerian atau lembaga-lembaga Para Pihak yang relevan untuk tujuan mensukseskan pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini. 3. Komisi Bersama Kerja Sama Perikanan wajib bertemu secara bergantian di Republik Indonesia dandi Republik Rakyat Tiongkok paling sedikit satu kali dalam satu tahun pada tanggal yang telah disepakati oleh Para Pihak . 4. Peran dari Komisi Bersama Kerja Sama Perikanan ialah sebagai berikut: a. Memandu dan mengembangkan skema kerja sama atau pengaturan dalam melaksanakan bidang-bidang
kerja
sama
dalam
Pasal
II
Memorandum Saling Pengertian ini; b. Mempromosikan dan mengawasi pelaksanaan bidang-bidang kerja
sama dalam Pasalll Memorandum Saling Pengertian ini; c. Bertukar informasi dalam kemajuan kerja sama serta berkonsultasi dan memformulasikan
rekomendasi
untuk
pemecahan
masalah
yang
mungkin timbul dalam pelaksanaan bidang-bidang kerja sama dalam Pasalll Memorandum Saling Pengertian ini; dan d. Berkomunikasi dan berkonsultasi mengenai isu-isu penting lainnya dalam kerja sama perikanan.
PASAL VI KERAHASIAAN
Para Pihak wajib memastikan bahwa data dan informasi teknis yang disediakan bersama, tidak dipindahtangankan atau diberikan kepada Pihak Ketiga sebelum mendapatkan persetujuan secara tertulis oleh Para Pihak.
PASAL VII HAK-HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
1. Setiap hasil positif yang dicapai dibawah kerangka Memorandum Saling Pengertian ini, dengan tidak adanya kesepakatan umum yang bersifat internasional, wajib diatur dalam pengaturan pelaksana dan merujuk kepada
hukum-hukum
dan
peraturan-peraturan
perundang-undangan
tentang perlindungan hak-hak kekayaan intelektual dan hak-hak terkait lainnya diwilayah masing-masing Para Pihak. 2. Dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing Pihak terhadap pencapaian hasil-hasil positif dimaksud, Para Pihak wajib diizinkan untuk menggunakan hasil-hasil positif tersebut dengan tujuan untuk memelihara, mengadaptasi dan mengembangkan kekayaan intelektual terka it. 3. Bilamana hasil-hasil positif tersebut digunakan oleh salah satu Pihak untuk keperluan-keperluan komersial , Pihak lainnya wajib mendapatkan royalti sesuai dengan kontribusinya.
PASAL VIII SUMBER DAYA GENETIK DAN PENGETAHUAN TRADISIONAL
1. Para Pihak wajib mengakui pentingnya mendukung upaya perlindungan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional (selanjutnya disebut dengan "SDGPT") secara efektif, serta hak masing-masing Pihak untuk mencegah segala bentuk misapropriasi dan penyalahgunaan SDGPT-nya, yang timbul dari pelaksanaan kerja sama ini. 2. Setiap Pihak akan menguraikan secara mendetil ketentuan mengenai penggunaan dan perlindungan SDGPT didalam pengaturan pelaksana.
PASAL IX AMANDEMEN
Amendemen terhadap Memorandum Saling Pengertian ini hanya dapat dibuat setelah disetujui bersama melalui konsultasi dan konfirmasi tertulis oleh Para Pihak setidak-tidaknya 6 (enam) bulan sebelumnya. Amandemen-amandemen tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini dan wajib berlaku pada tanggal yang mungkin ditentukan oleh Para Pihak.
PASALX PENYELESAIAN SENGKETA
Setiap perbedaan atau sengketa yang mungkin timbul antara Para Pihak sehubungan dengan hal-hal dibawah Memorandum Saling Pengertian ini akan diselesaikan secara secara damai melalui konsultasi dan negosiasi antara Para Pihak.
PASALXI PEMBERLAKUAN, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN
1. Memorandum Saling Pengertian ini mulai berlaku pada saat ditandatangani oleh Para Pihak dan berlaku efektif dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Memorandum Saling Pengertian dapat diperbaharui melalui kesepakatan bersama secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum tanggal berakhir. Masingmasing Pihak dapat menyampaikan pemberitahuan melalui jalur diplomatik untuk memulai proses pembaharuan. 2. Memorandum Saling Pengertian ini dapat diakhiri setiap saat oleh salah satu Pihak setelah memberikan pemberitahuan tertulis 6 (enam) bulan sebelumnya kepada Pihak lainnya. 3. Pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan mempengaruhi validitas dan masa berlaku setiap aktifitas yang dilaksanakan dibawah Memorandum Saling Pengertian ini. 4. Pada saat pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini, Para Pihak akan menentukan kelanjutan dari setiap kegiatan yang sedang berlangsung sebagaimana ditentukan dalam kerangka Memorandum Saling Pengertian dengan syarat dan ketentuan yang jelas.
SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah iri, yang telah diberi wewenang
oleh
Pemerintah
Memorandum Saling Pengertian ini.
masing-masing,
telah
menandatangani
DITANDATANGANI di ~~r~ pada l~ 2.oc:!. , dalam rangkap dua , dalam bahasa Indonesia, bahasa Cina dan lnggris, semua naskah memiliki nilai
otentik yang sama. Jika terjadi perbedaan dalam penafsiran naskah berbahasa Indonesia dan Cina, maka naskah berbahasa lnggris yang berlaku.
UNTUK KEMENTERIAN KELAUTAN
UNTUK KEMENTERIAN
DAN PERIKANAN REPUBLIK
PERTANIAN REPUBLIK RAKYAT
INDONESIA
TIONGKOK
Signed
Signed
SHARIF C. SUTARDJO
WANG Yl
Menteri
Menteri Luar Negeri
REPUBLIK INDONESIA
E(JJl~~~~~tE5fe5¥~.ill!.$~ ~~A~~~OO~.ill!.$~.ill!.~~~M~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~A~~~~~~~ (P.A --r-~~15)
,
£&=00E~~~=tEB~*~(~M@~W~~
;
~~~~A~~~~*~~~~~~#*~~~~~~~
£&=o-o~-~=t-B~IT(~M@~W~~~
~fi~~$A~~fi*~~~~-~#**~*~~~ffM i.t~lj~
;
mtz&= o o gg ~~ ~ = t
s 1f:j~J?-:~mtJ.JoJt~i.T,
~B~~~(~~@~~~~~-~~~$~~~A~~~ ~~~ti~5§~~11=t~M~$~~
*~~=o-=~
~=t
; B~IT~(~M@~W~
~~~~~~~A~~~~~~-L~~~M~$~~
;
~m~-ftA=~<~~~-~~0~~~~~~~~
~~~,~~~m~•~m•~~~-~L~~~*~;
~ m~~~*.g.~m~~.§.~.RR ~~.Lt., 1§-~*~~~
:trm,
5~~3F5!,
1':t&
(IUU) B'g1fij§)!rJJ8'9?!D ~fib'ffi~~~D!IJ ;
~m~~~.g.~~~~~~~~~~~M**~~~ ~'
# ~ 1± Sf~,
B..~~~ £:fittl _tJtt- ~1.fEitt ~ 1JD 5i 3tX 1i 1± )fa
~.g.~~~Sff1±8'g~~, ~$~*; )IJt«xx~~§~I*J~~~~AA!; ~~11fi)(~o-r
: ~-*
§~
*~M~~~8'9§~~~~-~~~~~~8'9%~-~ ~~0
~=*
~f1=®ii!£
-, 3tX 1i ~ ~ 1± ~Dr ~9l iB.tff Ji g-11= : (-)~m1±~~1mm,*~~~, *~~~I~$~ ;gm~rm8'9t9:~;
(=)
~~lt, ~Tm, )~~ IUU 1tfl1B 5!fJ.J
;
( =) 1JEJ1t~~lt, ~Tm, )~~ IUU 1tfl1B5!fJ.J~~D ~ti fim;
( ~ZB) 5:7'¥1§J~,~~1m, *~~u~~*t~M~$~~ :t!&B'g~~~r, ~~71<~~J!ti:B D, j§~~L.WA
*
( ~D~ h
( E. )
7f Ji J:iJ~~Mtjj .
ll
±tffif=~:JJjjja'g~#%tF;
( "ft. ) 1* :f.P )fa ill{ ~ !fjj} ~ ~ tt
( -t ) )fB.ill{~Y!±§XB'g~~ .
;
:l:tfiJII~~&~mr- o
= . J:X:JJ mfA1~U~I-I-'t~Mi-~~~
~:tf!&B'g3l:~~""FB'g)fB
~~-~MS~~~~B'g~~~,R~~~A&~~~~~
-@~W~~~~H~MB'gW~ . 3l:~ . ·-~~~~~0
- . ~:JJm~h~-~~-~~~~~~~M~~&~~ ~~~B'g~~~i!tfr~~o
•-~ ~n~~~ ~~*~m~~~m=*~ft~~tF~~mEli~n~ ~ 8'g #1. ~T
3l: ~~itt ~To •~m~
M~~~~
J:X:JJmUm~•=*B~B'g%~$~~&~~M~M~ ~~ :JJ
*~f
o
.g. tF ?rr f= ~ ~ 9tJ ~ 3l: ~~ m1± t~ • ft ilf ~ ~~ 1£ -r B3
:XX1J~ !ffi: ~ ~ ~ jE o
•n~
. ~0
)tl.ill!..g.fl=!JX.g-~91~
~:JJ~-~~~.ill{%fF~%~&~~~*~Mi-~
=,~~~~~*~M·~~~~~~~~~~~~* ~B l'l ~ ~JL~ 5* ~ :fJ. im o
-,~~~~~m~~~-~~~oo,m~~~$A~
~~~~~a~~~~~~~m*ff-~~~0
rl9, ~~~93. ~8'9~R~~Dr
:
(-)m~~~~~~~*~m•~~-=~~&8'9~ tF~m±9!Plf~~~fF~JL~~~~~~
(=)
;
tlJ!t~!Mifl~11=~JL~~~~~~~~~
(
;
)~m~tF*mffl~,m~*~m•~~-=~~
&8'9*ff~~~W~B'9~~#~WM~~~B'9-~; (RB)~~~~fFB'9K~-*~~mff~R,~Mo
-:R~ i*W ~~$~~~~~~~oo~•n,~li~m8'9~*fta ~~~~' , ~$jc].
~-ffl)i~f!1~o
~ -l:~
.
!a]l.,q{'='~
~*t~M•$~m~-r~i~B'9~m
, ~o7e-Ait1~
~~~~~,$~~~ff~m~&~~±~~~~~~~*
~~~mtz:a&~*a~B'9~~~~~*ffW~o =,~~~§~~m~~~Plf~~fi~,~~mft~~
~~-m~•~,~$~~mm~~~~~~~~0
,
~ff~-~~~-m~•~~~~~-~~~m~
~9t~~f~~~$1t~Umo
~ J\
*
3ft .ffl ~ >1: ~ .ffl ~ ~H,q
-, ~~ $iA iR~HfEJtt.ff~~1~iU=f~ffl~UJ:~ffl;1C~iH( r~ GPTK) P.A&*~.ff~X~JJ.Ll:~ffl~)~ffl~ GPTK
l-~
B'9mJ!
11 , #-~ ll:tJ!t~T-g-tfo
=,
*~~~!«UA~T~~~, 1-.J~ffl~~:Jf GPTK *~JE"i¥
~~~JEo
~tL* 1f1T ~~~~~~~-~~~#-mM6~~~oo~~~~~
*~-~~~*ff~ITo~IT~~J-J*~•~~~~m~w
53' , #1±~~t9JfiJj-~~ B\ffa] ~~~o ~+*
~liifiM~
~M~,~m~~fi*~M~$~~~~B'9ff~$-, $Jmi1xX~~~~i~-*1J~P:rm!Ro
~+-*
~~
.
~~m~~JJ:
-, *~•~~~$§~~~~~s~~~,.ff~m~3 ~~*~~~mM6~~~~oo~~~~~-~~moff~-
~~~~M~~--~~~-~mwgm~~*o =~ff~-~~~M6~R~~OO%~~~~-~~~* i.:~~i-~~0
_,*~M•~~~~~~m~~m•*~M•~~mff ~1f~$TJJ~~~tt~1Afi m o
~, -g*~M·~~~~~~~~~*~M·~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~M~~-$*~0 *~~~i-~W:T ~~ffl EP @}{:,
~
R l31±
~i.T
, -~f]Jj'fit , )J'
Jil }{:~~}{:~~ , Pff~}{:* lqj~f'F;to
3lD:X~ }{:
*~~Q~~~~,m~~}{:*~*o ~M·$~~~~~&e~fim~~A&~W~~~~
Signed
EP!l@g§SIIZ~~~
)fij 5¥ )ill .illL $1-t ~
Signed
I=P$A~~~~i<.illL$ 1-t~
BEPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON FISHERIES COOPERATION BETWEEN THE MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF AGRICULTURE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
The Ministry of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia and the Ministry of Agriculture of the People's Republic of China, hereinafter referred to as the "Parties";
RECALLING the Joint Declaration between the Republic of Indonesia and the People's Republic of China on Strategic Partnership Declaration , signed on 25th April 2005;
RECALLING the Plan of Action for the Implementation of the Joint Declaration between the Republic of Indonesia and the People's Republic of China on Strategic Partnership, signed on 21st January 201 0;
ALSO RECALLING the Memorandum of Understanding between The Ministry of Marine Affairs and Fisheries of The Republic of Indonesia and The Ministry of Agriculture of the People's Republic of China on Fisheries Cooperation, signed in Beijing and Jakarta on 23rd April 2004 which has expired;
TAKING INTO ACCOUNT the Memorandum of Understanding on Maritime
Cooperation between the Government of and the Republic of Indonesia and the Government of the People's Republic of China, signed on 23rd l\llarch 2012;
RECOGNIZING the principle of the United Nations Convention on the Law of
the Sea (UNCLOS) 1982 and the common concern of the Parties on conservation,
management, and sustainable utilization of marine living
resources;
CONSIDERING the principles of Food and Agriculture Organization of the
United Nations Agreement on Port State Measures (PSM) to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing;
REALIZING that fisheries cooperation would lead to common benefits on
fisheries and economic development of the Parties;
DESIRING TO further promote and enhance, on the basis of equity and mutual
benefit, the existing friendly and close relationship on fisheries cooperation of the Parties;
PURSUANT TO the prevailing laws and regulations of the respective countries;
HAVE AGREED as follows:
ARTICLE I OB ..IECTIVE
The objective of this Memorandum of Understanding is to set up a framework for the enhancement of cooperation in the field of fisheries of the Parties.
ARTICLE II AREAS OF COOPERATION
1. The Parties shall pursue the following areas of cooperation: a. Promotion on investment in capture fisheries, aquaculture, product processing and marketing; b. Prevention, deterrence and elimination of illegal, unreported, and unregulated (IUU) Fishing; c. Promotion of Port State Measures to prevent, deter, and eliminate illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing; d. Sharing data and information on, inter alia, irnport and export of fishery products, fish landing if any, joint-venture and shore investment, fishing vessel registration and certificate under the arrangement referred to Article Ill of this Memorandum of Understanding; e. Development of technical cooperation on sustainable capture fisheries, aquaculture, post-harvest technology and fisheries value-added product. f.
Protection on fisheries biodiversity;
g. Education, training, and extension service in the field of fisheries. 2. The Parties shall ensure the welfare, safety, health and equal treatment of fishing vessel crew with the Parties' nationalities, working onboard fishing vessel or other vessel conducting fishing activities flying the flags of the Parties under the arrangement referred to Article Ill of this Memorandum of Understanding. 3. The Parties shall endeavor to consult on matters of mutual interest prior to regional and international fisheries fora.
ARTICLE Ill IMPLEMENTING ARRANGEMENT
The implementation of the cooperation set forth in Article II of this Memorandum of Understanding shall be carried out through implementing arrangements to be agreed upon by the Parties.
ARTICLE IV FINANCIAL ARRANGEMENT
The Parties shall realize that the cooperation set forth in the Article II is specified within their own liabilities and financial capabilities. The Parties shall mutually agree upon any financial arrangement arising therein on a case-bycase basis subject to the availabilities of funds.
ARTICLE V JOINT COMMITTEE ON FISHERIES COOPERATION
1. The Parties agree to establish a Joint Committee on Fisheries Cooperation for the implementation of this Memorandum of Understanding. 2. The Joint Committee on Fisheries Cooperation shall include the relevant ministries or agencies concerned of the Parties for the purpose of the successful implementation of this Memorandum of Understanding. 3. The Joint Committee on Fisheries Cooperation shall meet alternately in the Republic of Indonesia and the People's Republic of China at least once a year at dates agreed upon by the Parties. 4. Roles of the Joint Committee on Fisheries Cooperation are as follows: a. To guide and develop cooperation schemes or arrangement in the implementation on the areas of cooperation under Article II of this Memorandum of Understanding; b. To promote and monitor in the implementation on the areas of cooperation under Article II of this Memorandum of Understanding; c. To exchange information on cooperation progress, as well as to consult and formulate recommendation to solve any problem(s) that may occur in the implementation on the areas of cooperation under Article II of this Memorandum of Understanding; and d. To communicate and consult other important issues on fisheries cooperation.
ARTICLE VI CONFIDENTIALITY
The Parties shall ensure that the technical data and information mutually provided, are not transferred or supplied to a Third Party without prior written consent of the Parties.
ARTICLE VII INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
1. Any positive result achieved under the framework of this Memorandum of Understanding, in the absence of general agreement of international character, shall be regulated within implementing arrangement and subject to the laws and regulation on the protection of intellectual property rights and related rights in respective territories of the Parties. 2. Taking into account each Party contribution to the positive results, the Parties shall be allowed to use such positive results for the purpose on maintaining, adapting and improving the relevant intellectual property. 3. In the event that the positive results are used by either Party for commercial purposes, the other Party shall be entitled to obtain royalty subject to its contribution.
ARTICLE VIII GENETIC RESOURCES AND TRADITIONAL KNOWLEDGE
1. The Parties shall recognize the importance of promoting the effective protection of Genetic Resources and Traditional Knowledge (hereinafter referred to as "GRTK") as well as each Party's right to prevent any misappropriation and misuse of its GRTK, arising out of the implementation of this cooperation. 2. Each Party will elaborate detail provision regarding the use and protection of GRTK within implementing arrangement.
ARTICLE IX AMENDMENT
Amendment to this Memorandum of Understanding can only be made after mutual consent achieved by the consultation and confirmation in writing by the Parties given at least
6 (six) months in advance. Such amendments shall form
an integral part of this Memorandum of Understanding and shall enter into force on such date as may be determined by the Parties.
ARTICLE X SETTLEMENT OF DISPUTES
Any difference or dispute that may arise between the Parties relating to any matter under this Memorandum of Understanding will be settled amicably through consultations and negotiations between the Parties.
ARTICLE XI ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION
1. This Memorandum of Understanding shall enter into force upon signature by both Parties and shall remain effective for 3 (three) years. It may be renewed by mutual consent in writing 6 (six) months prior to the expiration date. Any Party may, through diplomatic channel, give notification to start renewal process. 2. This Memorandum of Understanding may be terminated at any time by either Party giving prior to 6 (six) months written notification to the other Party. 3. The termination of this Memorandum of Understanding shall not affect the validity and duration of any activity made under this Memorandum of Understanding. 4. Upon the termination of this Memorandum of Understanding, the Parties will
determine the further course of all ongoing activities concluded in the framework of this Memorandum of Understanding in clearly defined terms and conditions.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by
their respective Governments, have signed this Memorandum of Understanding. DONE at );I~Rron this '2-t\J o~~r
?olln duplicate, in Indonesian, Chinese and
English languages, all text being equally authentic. In case of divergence in interpretations of the Indonesian and Chinese texts, the English text shall prevail.
FOR THE MINISTRY OF MARINE
FOR THE MINISTRY OF
AFFAIRS AND FISHERIES OF THE
AGRICULTURE OF THE PEOPLE'S
REPUBLIC OF INDONESIA
REPUBLIC OF CHINA
Signed
Signed
SHARIF C. SUTARDJO
WANG Yl
Minister
Minister of Foreign Affairs
