w ~-
REPUBLIK. INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PEMERINTAH DAERAH, PENGEMBANGAN PERKOT AAN, PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN REPUBLIK FIJI MEN GENAl KERJASAMA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM (PENGEMBANGAN PERKOT AAN DAN PERUMAHAN) PADA PENGEMBANGAN PERKOT AAN DAN PEMUKIMAN
Kementerian
Pekerjaan
Umum
Republik
Indonesia
dan ยท Kementerian
Pemerintah Daerah, Pengembangan Perkotaan, Perumahan & Lingkungan Republik Fiji, selanjutnya disebut secara kolektif sebagai "Para Pihak" dan secara individual sebagai "Pihak";
BERKEINGINAN untuk merumuskan dan mengembangkan kerjasama di bidang
infrastuktur
pekerjaan
umum,
terutama
dalam
Pengembangan
Perkotaandan Perumahan dan isu-isu terkait dengan pendekatan yang lancar, efektif dan holistik berdasarkan prinsip kesetaraan, timbal balik dan saling menguntungkan bagi Para Pihak dalam lingkup yurisd iksi mereka;
MENYADARI
keinginan
Para
Pihak
untuk
berbagi
pengetahuan
dan
pengalaman serta pengetahuan teknis di bidang infrastruktur pekerjaan umum untuk kesejahteraan rakyat di kedua negara;
MENEGASKAN bahwa kerjasama tersebut merupakan kepentingan bersama dan memberikan kontribusi untuk meningkatkan kerjasama bilateral kedua negara di bidang Pembangunan Perkotaan dan Perumahan;
MEMPERHATIKAN hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing;
TELAH MENCAPAI kesepakatan sebagai berikut:
Pasal 1 Tujuan
Memorandum Saling Pengertian ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama
pengembangan perkotaan dan pemukiman penduduk dan area lain yang berkaitan, termasuk memfasilitasi kerjasama antara lembaga dan praktisi dari Para Pihak yang relevan.
Pasal 2 Lingkup Kerjasama
Ruang lingkup kerjasama yang akan dikembangkan di bawah Memorandum Saling
Pengertian
ini,
berdasar pada pembangunan
mencakup, namun tidak terbatas pada: a. Perencanaan dan Pembangunan Perkotaan; b. Pemerintahan; c. lnisiatif Hijau; d. Pengembangan Sumber Daya IVIanusia; e. Pemukiman Manusia.
berkelanjutan,
akan
Pasal3 Bentuk Kerjasama
Bentuk-bentuk kerjasama di bawah Memorandum Saling Pengertian ini akan mencakup pertukaran informasi, pengetahuan teknis, pengalaman profesional dan teknologi yang sesuai melalui: a. Pertukaran dan penugasan Tenaga Ahli dan Pekerja Senior; b. Pelaksanaan Program Pelatihan dan Alih Teknologi; c. Penyelenggaraan Pertemuan, Simposium, dan/atau Lokakarya; d. Penelitian dan Pengembangan; e. Proyek Percontohan; f.
Kerjasama Kota Kembar;
g. Bentuk kerjasama lain sebagaimana disepakati bersama secara tertulis oleh Para Pihak.
Pasal4 Pengaturan Pelaksanaan
Pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini wajib diputuskan dalam pengaturan pelaksanaan yang terperinci berdasarkan kasus per kasus yang disepakati bersama oleh Para Pihak dan wajib tunduk pada ketersediaan dana.
Pasal 5 Partisipasi Pihak Lain
Sebagai akibat dari pendekatan holistik kerja sama tersebut, salah satu Pihak dapat mengundang partisipasi dari pihak ketiga dalam kegiatan dan/atau program bersama yang sedang dilaksanakan di bawah Memorandum Saling Pengertian ini setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pihak lainnya. Dalam melaksanakan kegiatan dan/atau program bersama tersebut, Para Pihak wajib menjamin bahwa pihak ketiga tersebut wajib memenuhi ketentuan pada Memorandum Saling Pengertian ini.
Pasal6 Hak Kekayaan lntelektual
1. Setiap hak kekayaan intelektual, data dan informasi yang dihasilkan dari penelitian
dan/atau
kegiatan
penelitian
yang
dilakukan
di
bawah
Memorandum Saling Pengertian ini wajib dimiliki bersama oleh Para Pihak, dan Kedua Pihak wajib diizinkan untuk menggunakan kekayaan tersebut untuk tujuan non-komersial bebas royalti. 2. Apabila hak kekayaan intelektual, data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan kerjasama akan digunakan untuk tujuan komersial oleh salah satu Pihak, maka Pihak lainnya wajib mendapatkan royalti yang diperoleh dari eksploitasi kekayaan tersebut atas dasar prinsip kontribusi yang adil. Dalam hal itu, obyek penelitian dan/atau kegiatan yang dilakukan di bawah Memorandum Saling Pengertian ini merupakan bagian dari kontribusi Pihak dari mana objek berasal . Nilai obyek, sebagai bagian dari kontribusi , akan diukur dengan memperhatikan faktor-faktor berikut: a. Kelangkaan obyek (semakin jarang obyek , akan semakin tinggi nilainya); b. Nilai komersial dari hasil penelitian semakin tinggi nilai komersial, akan semakin tinggi nilai obyek sebagai bagian dari kontribusi). 3. Setiap hak kekayaan intelektual yang dibawa oleh salah satu Pihak untuk pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini tetap menjadi milik Pihak tersebut. Namun, Pihak tersebut wajib menjamin bahwa hak kekayaan intelektual tersebut bukan merupakan hasil dari pelanggaran hak sah dari pihak ketiga. Lebih lanjut, Pihak tersebut wajib bertanggung jawab atas segala tuntutan yang diajukanoleh Pihak ketiga atas kepemilikan dan keabsahan penggunaan hak kekayaan intelektual yang dibawa oleh Pihak tersebut
untuk
pelaksanaan
kegiatan
di
bawah
Memorandum
Saling
Pengertian ini. 4. Setiap kali salah satu Pihak membutuhkan kerjasama dari pihak lain di luar wilayah Para Pihak untuk setiap usaha komersial yang dihasilkan dari kekayaan intelektual berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini, Pihak tersebut wajib memberikan pilihan pertama untuk kerjasama tersebut kepada Pihak lain berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini, hak tersebut
akan dibebaskan jika Pihak lainnya tidak dapat berpartisipasi dengan cara yang saling menguntungkan. 5. Pemberhentian
Memorandum
Saling
Pengertian
1n1
tidak
akan
mempengaruhi hak-hak dan/atau kewajiban berdasarkan Pasal ini.
Pasal7 Kerahasiaan
1. Setiap Pihak wajib memperhatikan kerahasiaan
dokumen, informasi dan
data lainnya yang diterima dari atau diberikan kepada Pihak lainnya selama periode pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini atau perjanjian lain yang dibuat berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini. 2. Jika salah satu Pihak berkeinginan untuk mengungkapkan data rahasia dan/atau informasi yang dihasilkan dari kegiatan kerjasama di bawah Memorandum Saling Pengertian ini kepada pihak ketiga,
Pihak yang
mengungkapkan wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Pihak lainnya sebelum pengungkapan dapat dilakukan. 3. Para Pihak setuju bahwa ketentuan Pasal ini wajib terus mengikat antara Para Pihak meskipun Memorandum Saling Pengertian ini diakhiri. 4. Ketentuan Pasal ini tidak mengurangi hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku dari Para Pihak.
Pasal8 Pembatasan Kegiatan Personil
Setiap orang yang terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan Memorandum Saling Pengertian ini wajib menghormati kemerdekaan politik, kedaulatan, dan integritas wilayah negara tuan rumah, dan wajib menghindari kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Memorandum Saling Pengertian ini.
Pasal9 Penangguhan
Salah satu Pihak berhak untuk alasan keamanan nasional, kepentingan nasional, ketertiban umum atau kesehatan masyarakat untuk menghentikan sementara, baik secara keseluruhan atau sebagian, pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini, yang mana penangguhan tersebut wajib mulai berlaku segera setelah pemberitahuan tertulis telah diberikan kepada Pihak lainnya.
Pasal 10 Penyelesaian Perselisihan
Setiap
perselisihan
antara
Para
Pihak
mengenai
penafsiran
dan
atau
pelaksanaan dan/atau penerapan setiap ketentuan dari Memorandum Saling Pengertian ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi bersama dan/atau negosiasi antara Para Pihak .
Pasal 11 Perubahan
Memorandum Saling Pengertian ini dapat ditinjau kembali atau diubah setiap saat dengan persetujuan tertulis dari Para Pihak. Revisi atau perubahan tersebut wajib berlaku pada tanggal sebagaimana ditentukan oleh Para Pihak dan wajib menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini.
Pasal 12 Pemberlakuan, Jangka Waktu dan Pengakhiran
1. Memorandum
Saling
Pengertian
1n1
mulai
berlaku
pada
tanggal
penandatanganan . 2. Memorandum Saling Pengertian ini wajib tetap berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan wajib secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun kecuali salah satu Pihak memberitahukan secara tertulis
keinginannya untuk mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini minimal 3 (tiga) bulan sebelum berakhir. 3. Dalam hal Memorandum Saling Pengertian ini diakhiri; penghentian tersebut tidak
akan
mengurangi
penyelesaian
kegiatan
bersama
yang
telah
dilaksanakan. Pasal 13 Aspek Hukum Tanpa mengesampingkan niat Para Pihak untuk melaksanakan ketentuan Memorandum Saling Pengertian ini dengan itikad baik dan secara efektif dan efisien, Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan menimbulkan kewajiban secara hukum pada salah satu Pihak.
Sebagai bukti, yang bertandatangan di bawah ini, telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini.
Dibuat dalam rangkap dua di bulan
Jun\
Nodi, f Dt
pada tahun dua ribu
pada tanggal
de\~n ~QS'
e.rt\pat be\as
dalam
bahasa Indonesia dan lnggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan dalam penafsiran atas Memorandum Saling Pengertian ini, naskah bahasa lnggris yang akan berlaku.
UNTUK
UNTUK
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
KEMENTERIAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
DAERAH,PENGEMBANGAN PERKOTAAN, PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN REPUBLIK FIJI
Signed
Signed
DJOKO KIRMANTO
TIMOCI NATUVA
Menteri
Menteri
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF PUBLIC WORKS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF LOCAL GOVERNMENT, URBAN DEVELOPMENT, HOUSING & ENVIRONMENT OF THE REPUBLIC OF FIJI CONCERNING COOPERATION ON PUBLIC WORKS INFRASTRUCTURE (URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING) ON URBAN DEVELOPMENT AND HUMAN SETTLEMENTS
The Ministry of Public Works of the Republic of Indonesia and the Ministry of Local Government, Urban Development, Housing & Environment of the Republic of Fiji, hereinafter referred to collectively as "the Parties" and individually as "Party";
DESIRING to formulate and develop cooperation in the fields of public works infrastructure, especially in Urban Development and Housing and its related issues in a smooth, effective and holistic approach based on the principal of equality, reciprocity and mutual benefit for the Parties within the scope of their jurisdiction;
RECOGNIZING the Parties' desire to share knowledge and experience as well as technical knowledge in the fields of Urban Development and Housing for the welfare of the people in both countries;
AFFIRMING that such cooperation would serve the common interests and contribute to enhance the bilateral cooperation between the two countries in the field of Urban Development and Housing;
PURSUANT to the prevailing laws and regulations of their respective Countries; HAVE REACHED the following understandings :
Article 1 Objective
This Memorandum of Understanding shall a1m at promoting cooperation on urban development and human settlement and its relating areas, including facilitating cooperation between relevant institutions and practitioners of the States of the Parties.
Article 2
Areas of Cooperation
The areas of cooperation to be developed under this Memorandum of Understanding , on the basis of sustainable development, will include , but are not limited to : a. Urban Planning and Development; b. Governance ; c. Green Initiatives ; d. Human Resource Development; e. Human Settlements .
Article 3 Forms of Cooperation
The forms of cooperation under this Memorandum of Understanding will include exchange of information, technical knowledge , appropriate technology and professional experiences through the following: a. Exchange and assignment of Senior Officer and/or Experts ; b. Implementation of Training Programs and Capacity Building; c. Organization of Meetings, Symposium. and/or Workshops ; d. Research and Development;
e. Pilot Project: f.
Sister- Town/City Co-operation;
g. Other forms of cooperation as mutually decided in written by the Parties.
Article 4 Implementing Arrangements
The implementation of this Memorandum of Understanding shall be concluded in detailed implementing arrangements on a case by case basis which are mutually agreed by the Parties and shall be subject to the availability of funds .
Article 5 Participation of Other Entity(ies)
Due to the holistic approach of such cooperation, either Party may invite the participation of a third party-(ies) in the joint activities and/or program being carried out under this Memorandum of Understanding upon obtaining a written approval of the other Party. In carrying out such joint activities and/or programs, the Parties shall ensure that the third party-(ies) shall comply with provision of this Memorandum of Understanding.
Article 6 Intellectual Property Rights
1. Any intellectual property rights , data and information resulting from research and/or study activities conducted under this Memorandum of Understanding shall be jointly owned by the Parties, and both Parties shall be allowed to use such property for non-commercial purposes free of royalty . 2. Should the intellectual properties rights, data and information resulting from the cooperation activities will be used for commercial purposes by one Party, the other Party shall be entitled to the royalties obtained from the exploitation of such property on the basis of the principle of equitable contribution . In such a case, the object of the research and/or activities conducted under this Memorandum of Understanding shall constitute a part
of the contribution of the Party from which the object derives. The value of the object as part of contribution will be measured by taking into account the following factors: a. The scarcity of the object (the rarer the object is, the higher its value will be); b. The commercial value of the result of the research (the higher its commercial value is, the higher the value of the object as part of the contribution will be). 3. Any intellectual property rights brought by one of the Parties for the implementation of this Memorandum of Understanding shall remain the property of that Party. However, that Party shall indemnify that the intellectual property rights is not resulted from the infringement of any third Party's legitimate rights. Further, that Party shall be liable for any claim made by any third Party on the ownership and legality of the use of the intellectual property rights which is brought in by aforementioned Party for the implementation of activities under this Memorandum of Understanding. 4. Whenever either Party requires the cooperation of another party outside the territories of the Parties for any commercial undertaking resulted from intellectual property covered by this Memorandum of Understanding, this Party shall give first preference of the cooperation to the other Party under this Memorandum of Understanding, which shall be waived, if the other Party is unable to participate in a mutually beneficial manner. 5. Termination of this Memorandum of Understanding shall not affect rights and/or obligation under this Article.
Article 7 Confidentiality
1. Each Party shall undertake to observe the confidentiality and secrecy of documents, information and other data received from or supplied to the other Party during the periode of the implementation of this Memorandum of Understanding
or
any
other
Memorandum of Understanding.
agreements
made
pursuant
to
this
2. If either Party wishes to disclose confidential data and/or information resulted
from
the cooperation activities
under this
Memorandum
of
Understanding to any third party , the disclosing party must obtain pnor consent from the other Party before any disclosure can be made . 3. The Parties agree that the provision of this Article shall continue to be binding
between
the
Parties
notwithstanding
the termination
of this
Memorandum of Understanding . 4. The provision of this Article shall not prejudice the prevailing laws and regulations of the Parties.
Article 8 Limitation of Personnel Activities
Any
persons
engaged
1n
activities
related
to
this
Memorandum
of
Understanding shall respect political independence, sovereignty, and territorial integrity of the host country, and shall avoid any activities inconsistent with the purposes and objective of this Memorandum of Understanding .
Article 9 Suspension
Either Party reserves the right for reasons of national security, national interest, public order or public health to suspend temporarily, either in a whole or in part, the implementation of this Memorandum of Understanding which suspension shall take into effect immediately after written notification has been given to the other Party .
Article 10 Settlement of Difference
Any difference between the Parties concerning the interpretation and/or implementation and/or application of any of the provisions of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably through mutual consultation and/or negotiation between the Parties.
Article 11 Amendment
This Memorandum of Understanding may be reviewed or amended at any time by mutual written consent of the Parties. Such revisions or amendments shall enter into force on such a date as may be determined by the Parties and shall form an integral part of this Memorandum of Understanding.
Article 12 Entry into Force, Duration, and Termination
1. This Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of its signing. 2. This Memorandum of Understanding shall remain in force for a period of 3 (three) years and shall automatically be extended for another period of 3 (three) years unless either Party notifies the other in writing its intention to terminate the Memorandum of Understanding at least 3 (three) months before its expiry. 3.
Should this Memorandum of Understanding cease to have effect on account of termination thereof; such termination will not prejudice the completion of existing joint activities.
Article 13 Legal Aspect
Notwithstanding the intention of the Parties to implement the provision of this Memorandum of Understanding with good faith and in effective as well as efficient manners, this Memorandum of Understanding shall not create legal obligations to either Party.
In witness whereof, the undersigned, have signed this Memorandum of Understanding.
Done in duplicate in
Nc::\dl,tfii
in the year two thousand
Qnc;4
day of
on this
~urteen
June
in the Indonesian and English
Languages, all texts are being equally authentic. In the case of any divergence
in the interpretation of the Memorandum of Understanding, the English text shall prevail.
FOR THE MINISTRY OF
FOR THE MINISTRY OF LOCAL
PUBLIC WORKS
GOVERNMENT, URBAN
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
DEVELOPMENT, HOUSING & ENVIRONMENT OF THE REPUBLIC OF Fl ..ll
Signed
Signed
D..IOKO KIRMANTO
TIMOCI NATUVA
Minister
Minister
