~ยทยท ' ( ,
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH IBUKOTA JAKARTA REPUBLIK INDONESIA DAN OTORITAS PEMADAM KEBAKARAN NASIONAL REPUBLIK FIJI TENTANG KERJASAMA TEKNIK
Pemerintah lbukota Jakarta Republik Indonesia dan Otoritas Pemadam Kebakaran
Nasional
Republik
Fiji
(selanjutnya _masing-masing
disebut
sebagai 'Pihak' dan secara bersama sama sebagai 'Para Pihak').
Mengakui adanya hubungan persahabatan antara Para Pihak;
Berhasrat untuk meningkatkan dan membangun kerjasama antara Para Pihak dalam bidang Teknik dan Manajemen Pemadam Kebakaran;
Memperhatikan Pernyataan Kehendak antara Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penanggulangan
Bencana
Pemerintah
lbukota
Jakarta
Republik
Indonesia dengan Badan Pemadam Kebakaran Nasional Republik Fiji tentang Kerjasama Teknik yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 16 Oktober
2012; Berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku di masing masing negara;
TELAH mencapai pengertian sebagai berikut:
PASAL1 TUJUAN
Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini ('MSP') adalah untuk membentuk, meningkatkan dan memfasilitasi kerjasama antara Para Pihak dengan maksud untuk mengambil langkah-langkah proaktif dalam bidang Teknik dan Manajemen Pemadam Kebakaran .
PASAL 2 LINGKUP KERJASAMA
Kerjasama merujuk kepada MSP ini wajib sebagai berikut: a.
Melakukan pertukaran informasi dan berbagi pengalaman bersama tentang program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Para Pihak di bidang
teknik
pemadam
kebakaran,
paramedis
darurat,
penyelamatan pertama pada kecelakaan lalu lintas, penyelamatan korban banjir, investigasi penyebab kebakaran, penegakan te.rhadap keselamatan dari kebakaran, standar pemadam kebakaran, dan pelatihan manajemen dan kepemimpinan; b.
Menyelenggarakan
program
pelatihan
untuk
meningkatkan
peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan keahlian dalam bidang manajemen pemadam kebakaran . c.
Pertukaran
kunjungan
ke
pusat-pusat
pelatihan
pemadam
kebakaran untuk meningkatkan jaringan dan memperkuat kerjasama untuk manfaat bersama . d.
Bidang-bidang
kerjasama
lainnya
dalam
bidang
pemadam kebakaran yang disepakati oleh Para Pihak.
manajemen
PASAL 3 HAK KEKAYAANINTELEKTUAL 1.
Masing-masing wajib Pihak berupaya, dalam wilayah negaranya untuk melindungi hak kekayaan intelektual Pihak lain berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara.
2.
Dalam hal pengaturan khusus, program dan proyek yang dapat menimbulkan kekayaan intelektual maka hak kekayaan intelektual tersebut wajib menjadi milik bersama dan Para Pihak wajib membuat perjanjian terpisah yang sesuai dengan hukum dan peraturan di masingmasing negara.
PASAL 4 KERAHASIAAN 1.
Masing-masing Pihak harus berusaha untuk menjaga rahasia dan kerahasian dokumen, informasi, dan data lainnya yang diterima dari atau diberikan oleh Pihak lain dalam rangka pelaksanaan MSP ini.
2.
Jika salah satu Pihak ingin membuka dokumen dan informasi rahasia kepada pihak ketiga, maka Pihak tersebut harus mendapat izin sebelumnya dari Pihak lainnya.
3.
Para Pihak sepakat bahwa ketentuan-ketentuan pasal ini akan tetap mengikat diantara Para Pihak meskipun MSP ini telah berakhir.
PASAL 5 PELAKSANAAN Para Pihak sepakat untuk melaksanakan MSP ini melalui pembuatan suatu pengaturan khusus. Pengaturan tersebut harus merinci antara lain programprogram dan kegiatan-kegiatan, masalah keuangan, tanggung jawab Para Pihak yang terlibat dan persoalan-persoalan yang terkait lainnya.
PASAL 6 PERU BAHAN
MSP ini dapat diganti atau diubah setiap waktu dengan persetujuan bersama secara tertulis di antara Para Pihak. Setiap revisi atau perubahan pada MSP ini wajib mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh Para Pihak dan wajib merupakan bagian tak terpisahkan dari MSP ini.
PASAL 7 PENYELESAIAN SENGKETA
Setiap
perselisihan
yang
timbul
dari
perbedaan
penafsiran
dan/atau
pelaksanaan dari MSP ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi bersama atau perundingan antara Para Pihak.
PASAL 8 MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU, DAN PENGAKHIRAN
1.
MSP ini wajib berlaku sejak tanggal penandatanganan dan wajib tetap berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dengan persetujuan tertulis Para Pihak.
2.
Salah satu Pihak dapat mengakhiri MSP ini setiap saat dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya, 6 (enam ) bulan sebelum tanggal pengakhiran.
3.
Pengakhiran MSP ini wajib tidak mempengaruhi program yang sedang dilaksanakan berdasarkan MSP ini sampai selesainya program tersebut, kecuali Para Pihak menyepakati lain.
SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini.
DIBUAT rangkap dua di Jakarta pada hari Keduapuluh Dua bulan September tahun Duaribu Empatbelas dalam bahasa Indonesia dan bahasa lnggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka naskah bahasa lnggris wajib berlaku .
UNTUK PEMERINTAH
UNTUK OTORITAS PEMADAM
IBUKOTA JAKARTA
KEBAKARAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIK FIJI
Signed
Signed
Basuki Tjahaja Purnama
Francis Kean
Vice Governor
Chairman
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN JAKARTA CAPITAL CITY GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE NATIONAL FIRE AUTHORITY OF THE REPUBLIC OF FIJI ON TECHNICAL COOPERATION
The Jakarta Capital City Government of the Republic of Indonesia and the National Fire Authority of the Republic of Fiji (hereinafter referred to singularly as 'the Party' and collectively as 'the Parties');
RECOGNIZING the existing friendly relations between the Parties;
DESIRING to strengthen and further develop co-operation between the Parties in the fields of Firefighting Techniques and Management;
TAKING INTO ACCOUNT the Letter of Intent between the Department for Fire and Disaster Handling of the Jakarta Capital City Government of the Republic of Indonesia and the National Fire Authority of the Republic of Fiji on Technical Cooperation signed in Jakarta on 16 October 2012 ;
PURSUANT to the prevailing laws and regulations of their respective countries;
HAVE reached the following understanding:
ARTICLE I OBJECTIVE
The objective of this Memorandum of Understanding ('MoU') is to establish, promote , and facilitate the cooperation between the Parties with the view to taking
proactive
steps
in
response
to
Firefighting
Techniques
and
Management.
ARTICLE 2 AREAS OF COOPERATION
The cooperation referred to in this MoU shall be as follows : (a)
Exchange information and share mutual experiences on programs and activities undertaken by the Parties on firefighting techniques, emergency paramedics, road accident rescues , flood/swift water rescues , fire investigations, fire safety enforcements, firefighting standards, as well as leadership and management training ;
(b)
Organize training programs to enhance human capacity building and skills in the field of firefighting management;
(c)
Exchange visits of officials to firefighting institutions and training centers, to promote networking and strengthen cooperation for mutual benefits;
(d)
Any other areas of cooperation
in the field
of firefighting
management to be mutually agreed upon by the Parties .
ARTICLE 3 INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
1.
Each Party shall protect, within its country's territory, Intellectual Property rights of the other Party in accordance with the domestic law in force in their respective countries.
2.
In case specific arrangement, programs, or projects may result in intellectual property, such intellectual property rights shall be jointly owned
and the Parties shall conclude separate arrangement in
accordance with their respective countries' laws and regulations.
ARTICLE 4 CONFIDENTIALITY
1.
Each Party shall undertake to observe the confidentiality and secrecy of documents, information and other data received from or supplied by the other Party for the implementation of this MoU .
2.
If either Party wants to disclose the confidential documents and information to the third Party, the said Party shall have prior written consent from the other Party.
3.
The Parties agree that the provisions of this Article shall continue to be binding between the Parties notwithstanding the termination of this MoU.
ARTICLE 5 IMPLEMENTATION
The Parties agree to implement this MoU through the development of a specific arrangement. Such arrangement shall specify inter alia programs and activities, the financial matters, responsibilities of the Parties involved and other related matters.
ARTICLE 6 AMENDMENT
This MoU may be revised or amended at any time, by mutual written consent 'Gf the Parties. Such revision or amendment shall enter into force on such date as may be determined by the Parties and shall form an integral part of this MoU .
ARTICLE 7 SETTLEMENT OF DISPUTES
Any
difference
or
dispute
arising
out
of
the
interpretation
and/or
implementation of this MoU shall be settled amicably through consultation and/or negotiation between the Parties.
ARTICLE 8 ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION
1.
This MoU shall enter into force on the date of its signing and shall remain in force for a period of 3 (three) years and may be extended for the same period by mutual written consent of the Parties .
2.
Either Parties may terminate this MoU at any time by giving 6 (six) months notice in writing of its intention to do so to the other Party.
3.
The termination of this MoU shall not affect the activities of ongoing programmes made under this MoU until the completion of such programmes, unless the Parties decided otherwise.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, have signed this Memorandum of Understanding.
DONE in duplicate at Jakarta on the Twenty Second day of September in the year Two Thousand and Fourteen in Indonesian and English languages, all texts being equally authentic. In the event of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.
FOR THE JAKARTA CAPITAL
FOR THE NATIONAL FIRE
CITY GOVERNMENT OF
AUTHORITY OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA
REPUBLIC OF FIJI
Signed
Signed
Basuki Tjahaja Purnama
Francis Kean
Vice Governor
Chairman
