PASAL1 TUJUAN KERJASAMA

MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN THE FRED HOLLOWS FOUNDATION TENTANG PENANGGULANGAN GANGGUAN PENGLIHATAN DAN KEBUTAAN

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia se lanj utn ya disebut "Kemenkes", dan The Fred Hollows Foundation selanjutnya disebut "FHF", selanjutnya seca ra se ndiri-se ndiri disebut "Pihak" dan bersama-sama disebut sebaga i "Para Pih ak" ; MENGINGAT bahwa FHF ada lah lembaga internasional non-pemerintah yang bersifat non sektarian, non-politik dan nir-laba ; BERKEINGINAN untuk mendukung kerjasama anta ra Para Pihak dalam prog ram pengembangan kesehatan mata untuk masyarakat di Indonesia sesua i dengan anju ra n dan objektif VISION 2020 "the right to sighf' ....

SESUAI dengan peraturan peru ndang-undangan, dan kebijakan-kebij akan se rta prosed ur Pe merinta h Republik Indonesia yang berlaku; TELAH MENCAPAI suatu pe ngerti an sebaga i beri kut:

PASAL1 TUJUAN KERJASAMA

Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian (MSP) ini ada lah untuk membentuk kerjasa ma di antara Para Pihak untuk meningkatkan prog ram penangg ulangan gangg uan pengli hatan dan kebutaan di Indonesia.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

(1 ) Men ingkatkan kemampuan kapasitas sumber daya manusia dalam bida ng pe layanan katarak dan ke lainan refraksi. (2) Membantu masyarakat yang tidak mampu dan yang tidak terjangkau dalam mendapatkan pelayanan katarak dan kelainan refraksi.

PASAL 3 LOKASI KEGIATAN

Para Pihak sepakat untuk melaksa naka n program-program di Propinsi Bengkulu, Sulawes i Selatan dan Nusa Tenggara Barat.

PASAL 4 PIHAK PELAKSANA

Untuk melaksanakan MSP ini : (1) KEMENKES menunjuk Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan (se lanjutnya disebut "Ditj en SUK") (2) FHF menunjuk perwakilan FHF di Indonesia (selanjutnya disebut FHF IN DONES IA)

PASAL 5 ARAHAN PROGRAM

(1) FHF INDONESIA bersama Ditjen SUK menyusun ara han prog ram yang memu at fokus program , ruang lingkup, pembiayaan , lokasi dan mekan isme pelaksanaan, pemantauan, eva luasi, pe laporan, publikasi serta penutup. Arahan Program merupakan bag ian yang tidak terpisahkan dari MSP ini sebaga i lampiran . (2) Semua program yang akan dilaksa nakan di bawah MSP ini harus sejalan dengan strateg i KEMENKES tentang pembangunan nasiona l. (3) Rincian program harus dirumuskan dalam Rencana lnduk Keg iatan

(4) FHF adalah pemegang donor yang telah disetujui. Dana ini akan diturunkan kepada FHF INDONESIA sesuai dengan Arahan Program.

PASAL 6 RENCANA KEGIAT AN

(1) FHF INDONESIA menyusun dan menyampaikan Proje ct Design Dokum en (POD) atau juga dikenal sebaga i Re nca na lnduk Keg iatan yang beri si keseluruhan program selama tiga tahun kepada KEMENKES untuk mendapat persetujuan. (2) Dengan difasilitasi KEMENKES, FHF INDONESIA dapat berkonsultas i dengan Pemerintah Daerah dan/atau maupun lembaga terka it lainnya untuk menyusun Rencana Tahunan yang memuat keseluruhan rencana kegiatan ta hun an.

(3) Rencana lnduk Kegiatan dan Rencana Keg iatan Tah unan harus disetujui oleh Para Pihak. PASAL 7 KEWAJIBAN

(1) KEMENKES akan: I

a)

Memfasilitasi Pemeri ntah Daerah dan FHF INDON ES IA dalam menyusun Renca na Keg iatan Ta hun an.

2

b)

Memantau dan mengevaluas i terhadap pelaksa naan program kegi atan yang tercantum dalam MSP bersama-sama dengan insta nsi pemerintah Indones ia terkait.

c)

Memfasilitasi FHF INDONES IA da lam peng urusan visa , ijin kerja, ij in tingga l, ijin keluar dan masuk ke Indonesia bag i maksimum 3 (tiga) tenaga kerja asing FHF INDONESIA beserta keluarga intinya. Pemberi an ijin tersebut ses uai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

d)

Memfasilitasi FHF INDONESIA dalam mendapatkan fas ilitas kepabeanan dan perpajakan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan Indones ia yang berlaku.

(2) FHF INDONESIA akan: a) Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. b) Menyediakan pendanaan sebaga imana yang dipaparkan di Arahan Program dan Rencana Kegiatan Tahunan. c) Menyediakan peralatan ophtha lm ic dan dipaparkan di Rencana Keg iatan Ta hunan .

infrastruktur

ses uai dengan

yang

d) Menyediakan tenaga ah li as ing yang mem ili ki keah li an yang tidak tersedia di Indonesia da lam rangka alih pengetahuan dan tekno log i kepada tenaga lokal dan masyarakat sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-unda ngan yang berlaku di Indonesia. e) Mengutamakan penggunaan produk-produk buatan loka l yang ramah li ngkungan bag i semua peralatan dan bahan-bahan yang akan digunakan da lam rangka pelaksanaan program. f) Menyediakan bantuan pelatihan dan bantuan tekn is dalam rangka melaksanakan program-program yang berfokus pada masyarakat dan meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia serta kesejahteraan bagi penerima manfaat. g) Membatasi jumlah tenaga kerja asing dalam struktu r manajemen, seban yakbanyaknya 3 (tiga) orang. h) Memiliki kantor perwakilan di wilayah OKI Jakarta. i) Mewajibkan semua tenaga kerja as ing FHF INDONESIA meng ikuti orientas i yang dilakukan oleh KEMENKES. j) Mewaj ibkan semua tenaga kerja asing FHF INDONESIA memenuh i ketentuan keimigrasian di bidang perij in an dan pengawasan orang as ing.

k) Menjaga citra ba ik Indonesia di mata lnternasional dan tidak mempubli kasikan segala bentuk informasi negatif yang merusak nama ba ik Indonesia. I) Berta ngg ungj awab atas sega la pe ng eluaran yang telah disetujui seca ra tertuli s sesuai dengan prosedur akunting FHF IN DONES IA untuk biaya orientas i,

3

pemantauan dan evalu as i pelaksa naan keg iata n yang diada kan oleh KE MENKES bersama-sama dengan instansi terka it. m) Memantau dan mengevaluasi pe laksanaan program oleh mitra lokal yang didana i FHF INDON ESIA dan melaksanakan aud it terhadap mitra tersebut jika dibutuhkan. n) Menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada KEMENKES melalui Ditjen BUK. o) Mencantumkan logo KEMENKES pada laporan tahunan Indonesia yang berkaitan dengan program in i.

dan publi kasi di

PASAL 8 BATASAN AKTIFITAS FHF INDONESIA DAN STAFNYA FHF INDONESIA menjamin bahwa semua kegiatan dan staf yang bertugas dalam status kedinasan berdasarkan MSP ini harus: (1) Memperhatikan, menghormati dan mematuhi hukum dan peraturan perundangundangan, serta kebijakan Pemerintah Republik Indonesia. (2) Sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia. (3) Menghormati keutuhan, kebebasan politik dan kedau latan Negara Republi k Indonesia dan tidak mendukung gerakan sepa ratis apapun.

Kesatuan

(4) Menghormati kebiasaan, trad isi, budaya, adat istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat lokal. (5) Tidak terl ibat dalam kegiatan intelijen/klandestin apapun . (6) Tidak terlibat dalam kegiatan politik dan komersial apapun . (7) Tidak terlibat dalam penyebaran agama apapun , dan/atau al iran kepercayaan yang dapat mengganggu stabilitas kehidupan beragama. (8) Tidak melakukan aksi penggalangan dana dari masyarakat umum di Indonesia untuk mendukung program dan kegiatannya. (9) Tidak menggunakan fasilitas Lembaga Pemerintah dan Pemerintah Daera h untuk kegiatan selain yang disetujui oleh MSP ini. (10) Pelanggaran terhadap ketentuan di atas dapat menyebabkan pencabutan izin personil dan aktivitas dimaksud serta tindakan-tindakan lain yang dipersyaratkan oleh hukum dan peraturan perundangan serta kebijakan yang berlaku di Indones ia ..

I

4

PASAL 9 STATUS PERLENGKAPAN DAN MATERIAL PENDUKUNG (1) Semua pe rl engkapan dan materi al pendukung program yang diadakan/dibe li oleh FHF INDONES IA dalam rang ka pelaksa naan prog ram hanya digun akan sematamata dem i kepentingan pelaksanaa n program. (2) Apabil a sebelum berakh irnya program terjad i perubahan pemanfaatan dan atau

penghapusan atas perlengkapan dan material pendukung, maka perlu didiskusikan terlebih dahulu dengan KEMENKES. (3) Setelah berakhirnya program, penghapusan pera latan dan material yang bebas

pajak harus didiskusikan dan disetujui bersama-sama oleh Para Pihak. (4) Serah terima peralatan dan material pendukung dimaksud dituangkan dalam

dokumen Serita Acara Serah Terima . PASAL10 SURAT MENYURAT Setiap pemberitahuan, laporan, permintaan, persetuj uan dan komun ikas i sehubungan dengan MSP ini harus dibuat secara tertu li s, disampa ikan secara langsu ng, dikirim melalui pos tercatat, email atau melalui faks imili ke masing-masing pihak di alamat berikut: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav 4-9, Jakarta 12950, Indones ia. UP: Pusat Kerjasama Luar Negeri (Reg iona l) Fax: (02 1) 521-4870 Ema il : pusat.ksln@gma il. com Ditjen BUK Fax: (021 )-5222430 Email : [email protected] Fred Hollows Foundation INDONESIA Estubizi Business Center Gedung Setiabudi 2 Lantai 1 JI. HR Rasuna Said Kav 62, Kuningan, Jakarta 12920 Tel: 0811-877-0832 atau Tel: 021-52900828 Fax: 021-52971875 Email: ejono@ hol lows.org UP: Country Coordinator FHF Indonesia (Effi Jono) Fax: 021-52971875 E-ma il : ejono@holl ows.org

Apabila terjadi perubahan dom isili, FHI INDONESIA wajib memberitahukan kepada KE MENKES

5

\

Signed

Signed

ARAHAN PROGRAM

Semua program yang akan dilaksanakan di bawah MSP ini harus sejalan dengan strateg i KEMENKES tentang pembangunan nasiona l dan daerah yang sejajar dan sesua i dengan anjuran dan objektif VISION2020 "the right to sighf'

I.

KEGIAT AN-KEGIATAN

Berdasarkan tujuan dan ruang lingkup kegiatan, ara han program sebaga i berikut: 1.

Ta hap Pertama ldentifikasi kebutuhan penanggulangan kebutaan dan gangguan peng lih atan di Provinsi Bengkulu, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawes i Selatan.

2.

Tahap Kedua 2.1 Meningkatkan kemampuan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang pelayanan katarak dan kelainan refraksi. 2.2 Membantu masyarakat yang tidak mampu dan yang tidak terjangkau dalam mendapatkan pelayanan katarak dan kelainan refraksi.

II.

ANGGARAN

FHF Indonesia merancang anggaran yang disesuaikan dengan rencana kegiatan . Sebelum adanya rencana keg iatan yang terperinci, FHF Indonesia membuat perk iraa n investasi sebesar Rp 6,200,000,000 se lama tiga tahun, dengan matrix sebaga i berikut

(Rp'OOO) Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahap1

150,000

150,000

150,000

Tahap2

620,000 30,000

2,380,000 50,000

2,570,000 100,000

M&E

M&E = monitoring dan eva luasi

Ill.

LO KASI

Lokasi untuk penerapan kegiatan program adalah sebagai berikut dan akan dilakukan secara bertahap: 1. Provinsi Bengkulu 2. Provinsi Sulawesi Selatan 3. Provinsi Nusa Tenggara Barat

Penerapan program akan diprioritaskan sesuai dengan rekomendasi dari hasil identifikasi kebutuhan. Setiap perubahan wilayah kerja harus mendapat persetujuan secara tertu li s oleh Para Pihak.

7

IV.

LAPORAN

FHF INDONES IA akan membuat lapora n perkembangan tahunan kepada Direktur Bin a Kesahatan Dasar dan ditembuskan kepada Pusat Kerjasama Luar Negeri (PKLN ) KEMENKES. Laporan tersebut akan mencakup: 1. Keg iatan dan has il yang tercapa i dan kegiatan yang masih berlanjut. 2. Laporan keuangan mengenan i penge luaran program dan projek, termasuk pengeluaran untuk keah lian teknis. 3. Pe ngaji an dan rekomendasi untuk rencana se lanjutnya. 4. Keadaan yang tidak diperkirakan dan halangan yang dihadapi .

V.

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1.

Pemantauan dan eva luasi akan dilakukan seka li seta hun oleh FHF bersama dengan KE MENKES dan in stansi terka it. FHF INDONESIA akan ko-ordinasi kegiatan-keg iata n terseb ut dengan pihak terka it. Hasil pemantauan dan evaluasi akan dilaporkan oleh FHF IN DONESIA kepada KE MENKES dan instansi terkait. Sebelum pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, panduan maksud dan tuju an kunjungan, tenaga manusia dan biaya yang diperlukan akan didiskusi dan disetujui oleh Para Pihak.

2. 3. 4.

VI.

KESIMPULAN

Arahan Program ini memberikan arahan ringkas dan strategi yang dikehendaki ses uai dengan persetujuan MSP. Arahan Program merupakan bag ian tak terp isa hkan dari MSP ini .

8

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND The FRED HOLLOWS FOUNDATION ON PREVENTION OF VISION IMPAIRMENT AND AVOIDABLE BLINDNESS The Ministry of Health of the Republic of Indonesia, hereinafter referred to as "MOH" and the Fred Hollows Foundation , hereinafter referred to as "FHF", hereinafter referred to singu larly as "the Party" and collectively to as "The Parties"; NOTING that FHF is an international non-governmental organization (I NGO) that is nonsectarian, non-politi cal and non-profit; DESIRING to support the cooperation between the Parties in the development of commun ity eye care programs in Indonesia accordance with the recommendat ion and objective VISION 2020 "the right to sight"; PURSUANT TO the preva iling laws and regulations , policies and procedures of the Republi c of Indonesia; HAVE REACHED the following understanding:

ARTICLE 1 OBJECTIVE OF COOPERATION The objective of this Memorandum Of Understanding (MOU) is to establi sh co-operation between the Parties for the joint efforts to improve community eye care and prevent avoidable blindness in Indonesia.

ARTICLE 2 SCOPE OF COOPERATION (1 )To build human resources capacity on treatment of cataract and refractive errors . (2)To help the poor and unreached to have access to treatment of cata ract and refractive errors.

ARTICLE 3 LOCATION OF ACTIVITIES The Parties intend to implement programs in the provinces of Bengkulu, South Sulawesi and West Nusa Te nggara.

ARTICLE 4 EXECUTING AGENCY To implement this MOU: (1) MOH appoints The Directorate General of Health Efforts Management (hereinafter referred to as "Ditjen BUK") (2) FHF appoints representative office of FHF Indonesia (hereinafter referred to as "FHF IN DONES IA")

ARTICLE 5 PROGRAM DIRECTION 1. FHF INDONESIA and Ditjen BUK sha ll prepare a three-year Prog ram Direction contain ing program focus, scope, fund ing , locations, mechanisms of implementation, monitoring and evaluation , reporting and publication, as well as conclusion. The Program Direction shall constitute an integral part of this MOU. 2. All programs under this MOU sha ll be in li ne wi th the nationa l and reg ional development strategies of MoH. 3. The details of programs shall be fo rmulated in the Master Plan. 4. FHF re mains the custod ian of th e ag reed funds . The fund s wi ll be deployed to FHF INDONESIA in accordance with th e Prog ram Direction.

ARTICLE 6 PLAN OF OPERATION (1) FHF INDONES IA sha ll prepare and submit a Project Des ign Docum ent (POD ), also referred to as Master Plan containing overa ll three-year progra ms to MOH. (2) FHF INDONESIA, facilitated by MOH , wi ll consu lt with Loca l Governme nt and/or other re lated agencies in preparing an Annua l Action Plan conta ining the overall Annua l Action Plan of activities. (3) The Master Plan and Annua l Action Plan sha ll be agreed upon by the Parties.

ARTICLE 7 OBLIGATIONS (1).MOH sha ll : a)

Facil itate Local Governm ent and FHF INDONES IA in formul ating th e Annual Action Plan wh en req uired.

b)

Monitor and evaluate th e implementation of th e program activities described with in this MOU in cooperation with related Indon es ian governm ent institution s when required.

2

L_

c)

Facilitate FHF INDONESIA in arranging working perm it, work visa, stay visa, entry and re-entry perm it for maximum of three (3) FHF INDONESIA loca l based foreign staff as well as their immed iate famil ies . The issuance of perm its sha ll be in accordance with the prevailing laws and regu lations of the Republic of Indonesia.

d)

Facilitate FHF INDONESIA in obtaining customs and tax exemption facilities in accordance with the prevailing Indonesian laws and regulations.

(2). FHF INDONESIA shall: a)

Comply with all applicable laws and regulations in Indonesia.

b)

Provide the funds specified in the Program Direction and in accordance with the Annual Action Plan.

c)

Provide ophthalmic equipment and infrastructure as specifi ed in the program Annual Action Plans to the MOH/provincial stakeholders.

d)

Provide fore ign experts when Indonesian experts are not ava il able, with in the framework of transfer of knowledge and techno logy to loca l staffs and commun ities in accordance w ith the prevail in g laws and regu lations of Republic of Indonesia.

e)

Prioritize the use of locally made and environmen.ta l friend ly products for all equipment and materia ls used in the implementation of the program activities.

f)

Provide training and techn ical assistance in the im plementations of the programs which are focused on community and bu ilding the capacity of hum an resources as well as the welfare of the beneficiaries.

g)

Limit the number of foreign staff in the management structure as many as 3 (three) persons.

h)

Have a representative office in Jakarta.

i)

Require all foreign human power resources of FHF INDONESIA to fol low orientation held by the MOH.

j)

Require all foreign staff of FHF INDONESIA to comply with imm igration regu lations relating to permits and foreigners mon itoring procedure.

k)

Maintain Indonesia's good image in the Intern ationa l forum and refra in from publishing any negative information that may damage Indonesian reputation.

I)

Foll owing consultation and coordination with the MOH and Loca l Government, and to ensure a smooth program implementation, FHF will be respons ible for all reasonable expenses previ ous ly agreed in writin g accord ing to FHF INDONESIA's accounting procedures for orientation, monitoring and evaluation of the project cond ucted by FHF IN DONES IA

m)

Undertake monitoring and eva lu ation of the Program with the MOH and Loca l Governm ent to ensure th at the Program is be ing delivered in acco rdance with th e

3

MoU Program Master Plan and Annua l Action Plan. FHF INDONES IA reserves the right to audit partners who are parties to the program implementation, if necessary. n)

Submit annual reports to MOH through Ditjen BUK.

o)

Appropriately place the MOH logo on program re lated documentation and publication in Indonesia.

ARTICLE 8 LIMITATION ON THE ACTIVITIES OF FHF INDONESIA AND ITS PERSONNEL FHF INDONESIA assures that its activities and staff assigned in their official status under this MOU, shall: (1) Observe, respect and comply with the laws and regulations, as well as policies of the Government of the Republic of Indonesia. (2) Be in line with Indonesian national interest. (3) Respect the integrity, political freedom and sovereignty of the Un itary State of the Republic of Indonesia and refrain from supporting any separatist movements. (4) Respect the customs, trad itions, cu lture , re ligions, and beliefs of the local commun ity. (5) Refrain from involving in any intelligence/clandestine activities . (6) Refra in from engag ing in any po litica l and commercial activities. (7) Refrain from conducting any re ligious and or belief propagation that potentially sabotage the rel igious harmony stability cond ition in Indonesia. (8) Refrain from conducting fund raising activities from general pub li c in Indonesia to support its programs and activities. (9) Not using the facilities of Governmen t Institutions and Loca l Government for activities other than approved under this MOU (10) Any viol ation of the above provisions may resu lt in th e revocation of the permits of the concerned person and or activities and other meas ures required by the prevai ling laws and regulations as well as policies of the Republic of Indonesia.

ARTICLE 9 STATUS OF EQUIPMENT AND MATERIALS SUPPORTER (1) Equ ipment and materials provided/purchased by FHF INDONESIA to support the implementation of the program sha ll be used solely for the purpose of the implementation of the program. (2) If there is a change of purpose and or abolition of the equ ipment and materials before completion of the program , then it shall be discussed with and approved by MOH.

4

(3) After the completion of the program, disposal of the tax exempted equipment and materials should be discussed and agreed by The Parties. (4) The said handing over of the materials and equ ipment shall be documented in a Handover Minutes and subject to terms and conditions described in the Handover Agreement.

ARTICLE 10 CORESPONDENCE

Any notice, report, request , approval, consent and other com munication requ ired or permitted under this MOU shall be made in writing, delivered in person , or se nt by registered maii , email , or by facsimile transmission to the Parties respectively at the following addresses: Ministry of Health of the Republic of Indonesia JI. HR Rasuna Said Blok X5 Kav 4-7 Jakarta 12950 Indonesia

Attention: Center for International Cooperation (Reg ional) Fax no.: (021 ) 5214870 E-mail : pusat.ksln@gmail. com Ditjen BUK Fax: (021)-5222430 Email : [email protected] Fred Hollows Foundation INDONESIA Estubizi Business Center Gedung Setiabudi 2 Lantai 1 JI. HR Rasuna Said Kav 62, Kuningan , Jakarta 12920 Tel: 0811 -877-0832 atau Tel : 021-52900828 Fax: 021-5297187 5 Email: [email protected]

Att.: Country Coordinator FHF Indonesia (Effi Jone) Fax no. : 021 -52971875 E-mail: [email protected] Any change of address shall be informed to the MOH

ARTICLE 11 SETTLEMENT OF DISPUTES

Any dispute concerning the interpretation and/or appli cation of th is MOU shall be documented in writing from the concerned Party to the other Party. Both Parties shall endeavor for the dispute to be settled am icably through consu ltation or negotiation between The Parties.

5

-·

Signed

Signed

PROGRAM DIRECTION All programs under th is MOU sha ll be in line with the national and reg iona l development strateg ies of MoH which are in accordance with recommendation and objective of VISION2020 "the right to sight"

I.

ACTIVITIES

Below are the suggested activities to support the program direction: 1. First Phase Needs identification to identify current need of eye care in Bengku lu, West Nusa Tenggara and South Sulawesi. 2. Second Phase 2.1. To build human resources capacity on treatment of cataract and refractive errors. 2.2. To help the poor and unreached to have access to treatment of cataract and refractive errors.

11.

BUDGET

FHF Indonesia wil l develop a budget that is ta ilored to the agreed action plan. In the absence of a detailed plan of action, FHF Indonesia would estim ate an investment of Rp 6,200,000,000 over three years , with the fo llowing matrix (Rp'OOO) Year1

Year2

Year3

Stage1

150,000

150,000

150,000

Stage2

620,000 30,000

2,380,000 50,000

2,570,000 100,000

M&E

M&E = monitoring dan evaluasi

Ill.

LOCATION

The specific locations for implementation of program activities are as follows and by stages: a. Bengku lu Province b. South Sulawesi Province c. West Nusa Tenggara Province Implementation of the progra'11 will be prioritized accord ing to recommendation from the need identification. Any change of the geog rap hica l work in g areas shall be agreed in writing by The Parties. IV.

REPORTING

FHF INDONESIA will prepare an annu al progress report to be submitted to the Directorate Genera l of Health Services cc-ed Center for Intern ation al Cooperation. The co ntent of th e report will cover: 1. Activiti es and achievement of the completed and ongoing projects and programs.

~ ' -.~=========-====~~~======;;;;;;;;;;;;~~=:;;'~·~'\\1=!1 /1

l

7

f.'11

2. 3. 4. V. 1.

2. 3. 4.

Financial report, regard ing expend itures for the programs and projects including technical expert expenses. Assessments and recommendation s for further actions . Unforeseen events and constraints faced. MONITORING AND EVALUATION Monitoring and evaluation shall be conducted by FHF together with MOH and re levant local partners at various levels (province , district etc.) on yearly basis , as part of specified projects activities. FHF INDONESIA shall coord inate these activities with prior ag reement from all stakeholders. The resu lts of the monitoring and evaluation exercises shall be subm itted by FHF INDONESIA to the MOH and related Government Institutions as required . Prior to the Monitoring and Evaluation program , a Terms of Reference regarding the content of the visit, the human resources and fin ancial settlements of cond ucting th is visit, will be discussed and signed by both parties.

8

-

\