-
.-.
-
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DENGAN ISLAMIC RELIEF WORLDWIDE TENTANG PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH DAN SOSIAL EKONOMI MASYARA.KAT DI INDONESIA
Pada hari ini Selasa tanggal 3 bulan Februari tahun dua ribu lima belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Ke menterian Dalam Negeri Republik Indonesia, atau KEMENDAGRI yang dalam Memorandum Saling Pengertian lill diwakili oleh Dr. YUSHARTO HUNTOYUNGO, M.Pd. , Kepala Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat 10110, Indonesia, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 2. Islamic Relief Worldwide yang berkantor pusat di Birmingham, United Kingdom dan didirikan berdasarkan hukum nomor registrasi 328158 OSCR Reg number: SC042020; Co Reg No: 2365572. Terdaftar pada The Registrar of Companies for England & Wales, Companies House, Cardiff sebagai lembaga nirlaba; Nomor: GB 918 527 894, atau IRW, adalah suatu lembaga swadaya masyarakat asing yang bersifat kemanusiaan, non sektarian, non-politik dan nir-laba yang dalam Memorandum Saling Pengertian ini diwakili oleh SYED ABDUL RAZAK, Country Director Islamic Relief Worldwide untuk Indonesia, atau IRW Indonesia yang berkedudukan di Jl. Pejaten Raya No.A- 19, Komp. Pejaten Mas, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510, yang selanjutnya disebut PrHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat untuk bekerjasama yang dituangkan dalam Memorandum Saling Pengertian ini dengan ketentuan sebagai berikut: TUJUAN Pasal 1
Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini, untuk selanjutnya disingkat MSP, adalah menyediakan sebuah kerangka hukum bagi kerjasama antara PARA PIHAK untuk mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam upaya menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sejalan dengan program Pembangunan Nasional.
-
R UANG LINGKUP KERJASAMA
Pasal 2
-
-
PARA PIHAK sepakat untuk bekerjasama dalam program-program sebagai berikut: (1). Manajemen Resiko Bencana; (2) . Mata Pencaharian yang berkelanjutan dengan peningkatan keterampilan bisnis dan akses modal di berbagai bidang; (3) . Sanitasi, Air Bersih, dan Kesehatan Lingkungan; (4). Kesejahteraan anak dan remaja dengan memberikan bantuan, jaring penga.man dan peningkatan kapasitas sarana dan prasarana; dan (5). Bantuan Paket Ramadhan dan Paket Kurban Idul Adha.
WILAYAH KERJASAMA Pasal 3 (1). Wilayah kerjasama berada di wilayah Provinsi Aceh dan Nusa Tenggara Barat. (2). Setiap perubahan wilayah kerja harus mendapat persetujuan secara tertulis oleh PARA PIHAK.
LEMBAGA PELAKSANA Pasal 4 .-...
Untuk melaksanakan MSP ini, PARA PIHAK wajib menunjuk Mitra Kerja sebagai berikut: (1). Untuk PIHAK PERTAMA menunjuk Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bina Bangda). (2). Untuk PIHAK KEDUA menunjuk Islamic Relief Worldwide untuk Indonesia (IRW Indonesia). ARAHAN PROGRAM
Pasal 5 (1). PARA PIHAK menentukan Arahan Program yang detil yang memuat halhal tentang fokus program, ruang lingkup program, pembiayaan program, lokasi pelaksanaan program, mekanisme pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan publikasi serta penutup dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini. (2). Semua program yang akan dilaksanakan dalam kerangka kerjasama ini wajib sejalan dengan strategi pembangunan nasional dan daerah.
-
2
,...
(3). Perincian setiap program/ kegiatan diatur dalam Rencana Induk Kegiatan (rencana kegiatan selama tiga tahun) dan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT). RENCANA KEGIATAN
Pasal 6 (1). PIHAK KEDUA wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Induk
Kegiatan yang berisi keseluruhan program/kegiatan selama tiga tahun kepada PIHAK PERTAMA untuk mendapat persetujuan. (2). PIHAK KEDUA, dengan difasilitasi PIHAK PERTAMA, wajib berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Kegiatan Tahunan yang memuat keseluruhan rencana kegiatan setahun. (3) . Rencana Induk Kegiatan dan Rencana Kegiatan Tahunan wajib mendapat persetujuan tertulis dari PARA PIHAK. KEWAJIBAN
Pasal 7
(1). PIHAK PERTAMA wajib: a. Memfasilitasi PIHAK KEDUA dalam pengurusan visa, izm kerja, izin tinggal, serta izin keluar dan/ atau izin masuk kembali ke Indonesia bagi tenaga ahli asing PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan perundangundangan Indonesia yang berlaku; b. Memfasilitasi PIHAK KEDUA dalam pengurusan cukai dan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku; dan c. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program/kegiatan dilokasi terpilih bersama-sama dengan instansi pemerintah terkait, dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan yang tercantum dalam MSP ini. (2) . PIHAK KEDUA wajib: a. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; b. Melaksanakan program yang telah disepakati dalam MSP ini; c. Menyediakan dana bagi kegiatan-kegiatan seperti yang tercantum dalam Arahan Program sesuai dengan Rencana Induk Kegiatan dan Rencana Kegiatan Tahunan sebagaimana disepakati dalam MSP; d. Menyediakan bantuan peralatan dan fasilitas yang diperlukan bagi pelaksanaan program, serta menyediakan tenaga ahli asing yang memiliki keahlian yang tidak tersedia di Indonesia dalam rangka alih pengetahuan dan teknologi kepada tenaga lokal dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku. Setiap perubahan tenaga ahli asing akan disetujui oleh PARA PIHAK secara tertulis; 3
e. Mengutamakan penggunaan produk-produk buatan lokal yang ramah lingkungan bagi semua peralatan dan bahan-bahan yang akan digunakan dalam rangka pelaksanaan program; f. Menyediakan bantuan pelatihan dan bantuan teknis dalam rangka
-
melaksanakan program-program yang berfokus pada masyarakat dan meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia serta kesejahteraan bagi penerima manfaat; g. Membatasi jumlah tenaga asing sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang;
h . Mewajibkan semua tenaga asing PIHAK KEDUA mengikuti orientasi yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA; ,......,
...-.. ~
1.
Mewajibkan semua tenaga asing PIHAK KEDUA memenuhi ketentuan keimigrasian di bidang perizinan dan pengawasan orang asing;
J.
Melaporkan setiap perubahan dan/ a tau penambahan program yang telah disepakati untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA;
k. Mendukung dan memperkuat kapasitas masyarakat dan lembaga masyarakat di perdesaan dalam mendesain dan merencanakan program/kegiatan;
1. Menjaga citra baik Indonesia di mata Intemasional dan tidak mempublikasikan segala bentuk informasi negatif yang bertujuan untuk merusak nama baik Indonesia;
m. Mengkoordinasikan kepada PIHAK PERTAMA segala bentuk publikasi tentang Indonesia baik di dalam maupun luar negeri yang diprakarsai oleh PIHAK KEDUA; n . Bertanggungjawab atas segala pengeluaran yang telah disetujui secara tertulis sesuai dengan prosedur akunting PIHAK KEDUA, termasuk untuk biaya orientasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang diadakan oleh PIHAK PERTAMA bersama-sama dengan instansi terkait; o. Selalu berkonsultasi dan berkoordinasi dengan PIHAK PERTAMA dan Pemerintah Daerah dalam rangka setiap pelaksanaan program/ kegiatan; p. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program oleh mitra lokal yang didanai PIHAK KEDUA dan melaksanakan audit terhadap mitra terse but; q. Menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan program/ kegiatan
setiap akhir tahun kepada PIHAK PERTAMA, dan bila diperlukan laporan tarnbahan sesuai kebutuhan; dan
-
r. Mencantumkan logo PIHAK PERTAMA dan/ atau Pemda dalam setiap kegiatan/pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
4
BATASAN AKTIFITAS PIHAK KEDUA DAN STAFNYA Pasal 8
(1) PIHAK KEDUA menjamin bahwa semua kegiatan dan staf yang bertugas dalam status kedinasan berdasarkan MSP ini harus: a . Memperhatikan, menghormati dan mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan, serta kebijakan Pemerintah Republik Indonesia; b. Sejalan dengan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. Menghormati keutuhan, kebebasan politik dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mendukung gerakan separatis apapun; d. Menghormati kebiasaan, tradisi, kepercayaan masyarakat lokal;
budaya,
adat
istiadat
dan
e. Tida..1( terlibat dalam kegiatan intelijen/klandestin apapun; f.
Tidak terlibat dalam kegiatan politik dan komersial apapun;
g. Tidak terlibat dalam penyebaran agama apapun, dan/ atau aliran kepercayaan yang dapat mengganggu stabilitas kehidupan beragama; h. Tidak melakukan aksi penggalangan dana dari individu maupun organisasi di Indonesia untuk mendukung program dan kegiatannya; i.
Tidak melakukan aktifitas selain yang telah disetujui dibawah MSP ini; dan
J·
Tidak menggunakan fasilitas pemerintah dan pernerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan yang sudah disetujui dalam MSP ini.
(2) Pelanggaran terhadap setiap ketentuan pada ayat 1 Pasal ini, akan rnengakibatkan tindakan dari otoritas yang terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan dapat mengakibatkan pencabutan ijin bagi PIHAK KEDUA dan stafnya serta pengakhiran program kerjasama. STATUS PERLENGKAPAN DAN MATERIAL PENDUKUNG
Pasal 9 (1). Semua perlengkapan dan material pendukung program yang diadakan/ dibeli oleh PIHAK KEDUA berkaitan dengan proyek yang didanai dan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan program wajib hanya digunakan sernata-mata demi kepentingan pelaksanaan program.
-
(2). Apabila PIHAK KEDUA ingin merubah pernanfaatan dan/atau menghapus atas perlengkapan dan material pendukung sebelum berakhirnya program, maka perubahan dan penghapusan dimaksud wajib di konsultasikan terlebih dahulu dengan PIHAK PERTAMA untuk disetujui bersama secara tertulis PARA PIHAK. 5
(3). Setelah berakhirnya program, penyelesaian peralatan dan material wajib
didiskusikan bersama-sama antara PARA PIHAK.
-
(4). Apabila peralatan dan perlengkapan seperti yang disebutkan dalam ayat
(1), ayat (2) 1 dan ayat (3) akan dialihkan kepemilikannya kepada Pihak Lain baik sebelum atau setelah masa kegiatan program berakhir, maka serah terima peralatan dan material dimaksud, dituangkan dalam dokumen Berita Acara Serah Terima yang sesuai dengan peraruran perundang-undangan yang berlaku.
-
DOMISILI Pasal 10
(1). KEMENDAGRI berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat 10110, Indonesia. (2) . Ditjen Bina Bangda berkedudukan di Jalan Ta.man Makam Pahlawan
Kalibata No. 20 Jakarta Selatan. 1
(3). Kantor pusat IRW berkedudukan di 19 Rea Street South Brimingham
BS.6LB 1 United Kingdom. (4). Kantor IRW Indonesia berkedudukan di Jl. Pejaten Raya No.A-19, Komp.
-
Pejaten Mas, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu1 Jakarta Selatan 12510, Indonesia. (5). Jika terdapat perubahan domisili, wajib diinformasikan secara tertulis
diantara PARA PIHAK. PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 11
,.....
-
Setiap perselisihan/ perbedaan terhadap penafsiran dan pelaksanaan MSP ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi diantara PARA PIHAK.
PERUBAHAN Pasal 12
(1). Setiap perubahan atas MSP ini wajib dilakukan setelah diadakan konsultasi dan dengan persetujuan tertulis bersama dari PARA PIHAK. (2). Perubahan dimaksud wajib menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini dan wajib mulai berlaku pada tanggal yang disepakati oleh PARA
PIHAK. 6
MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN
Pasal 13 (1). MSP ini wajib mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan tetap berlaku selama 3 (tiga) tahun. (2). MSP ini dapat diperpanjang setelah ada permohonan tertulis oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dan kesepakatan tertulis bersama PARA PIHAK, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal MSP berakhir (3). MSP ini dapat dihentikan oleh salah satu pihak setiap saat melalui pemberitahuan secara tertulis mengenai keinginannya untuk menghentikan MSP ini paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penghentian dimaksud. (4) . Apabila MSP ini dihentikan sesuai dengan ayat (3) di atas, PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan dengan baik semua program di bawah MSP ini tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan, terhitung sejak tanggal penghentian MSP ini, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.
Dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, semua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah dalam bahasa Indonesia yang berlaku.
PIHAK PERTAMA
PIHAKKEDUA
KEPALA PUSAT
COUNTRY DIRECTOR ISLAMIC RELIEF WORLDWIDE,
~D!lrJ!l.Jl&l'RASIKERJASAMA .---~u~1ru"-NEGERI,
I
-
SYED ABDUL RAZAK
7
r
ARAHAN PROGRAM I. PROGRAM
A.FOKUSPROGRAM
-
Fok:us utama dari program kerjasama antara KEMENDAGRI clan IRW adalah untuk rneningkatk:an kesejahteraan sosial ekonomi rnasyarakat di wilayah Indonesia rnelalui bantuan terpadu dan program-program pernbangunan di wilayah kerja yang sebelumnya telah disepakati dalam MSP antara kedua belah pihak.
B . RUANG LINGKUP
-
Ruang lingk:up program ini adalah rneningkatk:an kesejahteraan sosial ekonomi rnasyarakat di wilayah Indonesia rnelalui kegiatan: 1. Manajemen Risiko Bencana melalui kesiapsiagaan masyarakat terhadap peningkatan potensi bencana di daerah dimana rnereka tinggal, untuk membekali masyarakat dengan pengetahuan tentang suatu kemahiran dalam mendeteksi peringatan dini, rneningkatk:an ketahanan mereka terhadap bencana di masa depan dan rnerespon dengan benar berbagai potensi bencana. 2. Mata pencaharian yang berkelanjutan melalui peningkatan keterampilan bisnis dan akses ke modal di berbagai bidang, seperti pendidikan formal dan non - formal, pelatihan kejuruan, pertanian, ternak, clan jasa. 3. Sanitasi, air bersih dan kesehatan lingkungan melalui peningkatan akses pada air bersih dan pelaksanaan sanitasi total berbasis masyarakat dan meningkatk:an pelestarian lingkungan untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim.
-
4. Kesejahteraan anak dan remaja melalui peningkatan kesejahteraan anak-anak miskin, yatim piatu dan kaum muda dengan memberikan bantuan, jaring pengaman dan dengan meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana pemberian pelayanan; dan 5. Bantuan paket Ramadhan dan Idul Adha melalui pendistribusian daging kurban dan pemberian rna.kanan paket ramadhan untuk masyarakat rniskin yang terpinggirkan dan daerah rawan pangan. 1
C. MANAJEMEN ,,.......
-
-
1. Rencana lnduk Kegiatan (Rencana Kegiatan Selama Tiga Tahun)
a . IRW Indonesia bersama Ditjen Bina Bangda menyiapkan Rencana Induk Kegiatan (rencana kegiatan selama tiga tahun) sebagai rujukan dalam rangka pelaksanaan program yang memuat: 1) Pendahuluan; 2) Sasaran; 3) Tujuan; 4) Hasil yang diharapkan; 5) Kegiatan; 6) Tenaga Kerja/Tenaga Ahli; 7) Lokasi dan Kelompok Sasaran/Penerima Manfaat; 8) Pembiayaan; dan 9) Penutup. b. Rencana Induk Kegiatan (rencana kegiatan selama tiga tahun) dibahas dan disetujui bersama oleh IRW Indonesia dan Ditjen Bina Bangda. c. Rencana Induk Kegiatan (rencana kegiatan selama tiga tahun) wajib dijadikan rujukan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan, dan wajib disampaikan kepada masing-masing Pemerintah Daerah di wilayah kerja.
-
-
2. Rencana Kegiatan Tahunan
a. IRW Indonesia wajib menyiapkan Rencana Kegiatan Tahunan sebagai rujukan dalam pelaksanaan program/ kegiatan di masingmasing wilayah kerja, yang memuat : 1) Pendahuluan; 2) Sasaran; 3) Tujuan; 4) Hasil yang diharapkan; 5) Kegiatan; 6) Tenaga Kerja/Tenaga Ahli; 7) Peran serta Pihak Ketiga; 8) Lokasi Pelaksanaan dan Kelompok Sasaran/ Penerima Manfaat; 9) Pembiayaan; 10) Jadwal Pelaksanaan Program; dan 11) Penutup. b. Rencana Kegiatan Tahunan wajib dikonsultasikan oleh IRW Indonesia kepada Pemerintah Daerah, difasilitasi oleh Ditjen Bina Bangda. 2
c. Rencana Kegiatan Tahunan ditandatangani oleh IRW Indonesia dan Pemerintah Daerah, diketahui oleh Ditjen Bina Bangda. d. Rencana Kegiatan Tahunan dijadikan rujukan bagi IRW Indonesia dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kegiatan di masingmasing wilayah kerja. 3. Pembiayaan
Pembiayaan pelaksanaan program kerjasama ini bersumber dari anggaran IRW Indonesia yang diperkirakan sebesar GBP 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Pondsterling) dapat bertambah atau berkurang sesuai dengan perkembangan program selama 3 (tiga) tahun.
4 . Lokasi
-
a. Lokasi pelaksanaan program IRW Indonesia meliputi Provinsi Aceh, dan Nusa Tenggara Barat. b. Lokasi pelaksanaan program di kabupaten/kota dalarn masingmasing provinsi sebagaimana disebut dalam butir 4.a, terdiri dari: 1) Provinsi Aceh, meliputi Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Besar, dan Kabupaten Aceh Barat;
......
2) Provinsi Nusa Tenggara Barat, meliputi Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Barat, Lombok tengah, Lombok Utara dan Kota Mataram;
II. PELAKSANAAN A. TINGKAT PUSAT
1. KEMENDAGRI melalui Ditjen Bina Bangda bertanggungjawab dalam mengoptimalkan pelaksanaan program/ kegiatan kerjasama, baik di tingkat pusat maupun daerah. 2 . KEMENDAGRI melalui Ditjen Bina Bangda menyebarluaskan informasi mengenai program kerjasama kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota di wilayah kerja. 3. Dalam rangka pen empatan dan perpanjangan ijin kerja tenaga ahli asing dan staff asing IRW Indonesia, Ditjen Bina Bangda bersarna dengan instansi berwenang memfasilitasi pengurusan administrasi yang diperlukan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
3
4_ KEMENDAGRI melalui Ditjen Bina Bangda
memfasilitasi dan rnernbina Pernerintah Daerah di wilayah kerja dalam rnengoptirnalkan pelaksanaan kegiatan tahunan.
r 5. KEMENDAGRI melalui Ditjen Bina Bangda dapat membentuk Tim Koordinasi Pusat untuk mengefektifkan pelaksanaan MSP.
-
-
6. Tim Koordinasi Pusat rnelakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan kerjasarna. 7. Ditjen Bina Bangda dengan rnemperhatikan masukan dari Tim Koordinasi Pusat menyarnpaikan laporan kegiatan tahunan IRW Indonesia kepada Menteri Dalam Negeri. B. TINGKAT PROVINS! 1. Gubernur melalui Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah
-
(Bappeda) Provinsi bertanggungjawab dalam mengoptimalkan pelaksanaan program kerj asama dengan IRW Indonesia di daerahnya. 2. Dalam rangka perpanjangan penugasan tenaga ahli dan staff asing IRW Indonesia, Bappeda Provinsi menyiapkan dan menyampaikan rekomendasi dan dokurnen hasil evaluasi kinerja tenaga ahli asing dan staff asing IRW Indonesia tersebut kepada Ditjen Bina Bangda_ 3. Gubernur mernfasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja IRW Indonesia dalam mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan tahunan_
-
4. Dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan program/kegiatan, Pemerintah Provinsi dapat membentuk Tim Koordinasi Provinsi yang terdiri dari unsur instansi terkait. C. TINGKAT KABUPATEN/KOTA
1. Bupati/ Walikota bertanggungjawab dalam mengoptirnalkan pelaksanaan program kerjasama dengan IRW Indonesia di daerahnya.
2_ Bupati/Walikota memfasilitasi pelaksanaan optimalisasi kegiatan IRW Indonesia_ 3_ Bupati/Walikota bersama-sama rnitra lokal IRW Indonesia memfasilitasi rnasyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program/ kegia tan. 4
4. Dalarn rangka memfasilita si pelaksanaan program/ kegiatan IRW Indonesia, Pemerintah Kabupaten/ Kota dapat membentuk Tim Koordinasi Kabupaten / Kota yang terdiri dari unsur instansi terkait. D. PERAN SERTA PIHAK KETIGA 1. Dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, IRW Indonesia dapat
-
melibatkan kelompok-kelompok masyarakat, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Yayasan yang berbadan hukum dan terdaftar secara sah di Pemerintah Pusat dan/ a tau Daerah. 2 . IRW Indonesia memberitahukan kepada Lembaga Pelaksana dan
Pemerintah Daerah mengenai Pihak-Pihak ketiga yang dilibatkan d:::Uarn pelaksanaan kegiatan kerjasarna dan peran serta Pihak ketiga dalarn pelaksanaan kegiatan kerjasama dimaksud. III. PEMANTAUAN DAN EVALUASI A. PEMANTAUAN 1. IRW Indonesia, Ditjen Bina Bangda, dan Pemerintah Daerah
menyepakati program/ kegiatan dan lokasi yang akan dipilih untuk dipantau. 2 . Tim Koordinasi Pusat melakukan pemantauan bersarnaan dengan
-
-
evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan program/kegiatan IRW Indonesia sekali setahun pada lokasi prograrn / kegiatan yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada butir A. l atas beban biaya IRW Indonesia. 3. Tim Koordinasi Pusat dapat melakukan pemantauan kegiatan IRW Indonesia pada lokasi program/ kegiatan, sesuai kebutuhan atas beban biaya APBN, dan dapat berkoordinasi dengan IRW Indonesia. 4. Apabila diperlukan, IRW Indonesia dapat mengundang perorangan atau lembaga independen untuk melakukan pemantauan dengan melaporkan kepada Ditjen Bina Bangda. 5. Tim Koordinasi Pusat yang melakukan pemantauan perkembangan pelaksanaan program/ kegiatan, melaporkan basil pemantauan kepada Menteri Dalam Negeri, dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupati/ Walikota di wilayah kerja yang dipantau, dan memberikan umpan balik kepada IRW Indonesia.
5
6. Pemerintah Provinsi dan/ atau Pemerintah Kabupaten/ Kota dapat melakukan pemantauan secara berkala dan / atau sewaktu-waktu terhadap perkembangan pelaksanaan program / kegiatan IRW Indonesia, atas beban biaya APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), yang hasilnya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Bangda.
-
B. EVALUASI
1. Kegiatan evaluasi dapat dilaksanakan melalui forum pertemuan atau evaluasi lapangan bila diperlukan. 2. Kegiatan evaluasi bersamaan dengan monitoring dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pusat sekali setiap tahun selama periode MSP atas biaya IRW Indonesia. Evaluasi dan monitoring di tahun ketiga pelaksanaan MSP dilaksanakan bersamaan dengan Rapat Koordinasi Nasional. 3. Basil evaluasi akhir dan Rapat Koordinasi Nasional dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memperpanjang MSP. 4. Apabila diperlukan, IRW Indonesia dapat mengundang perorangan dan/ a tau lembaga independen untuk melakukan evaluasi. 5. Tim Koordinasi Pusat yang melakukan kegiatan evaluasi program/kegiatan melaporkan hasil evaluasi melalui Ditjen Bina Bangda kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur dan Bupati/Walikota di ~rilayah kerja yang dievaluasi dan memberikan umpan balik kepada IRW Indonesia. IV.PELAPORAN DAN PUBLIKASI A. PELAPORAN
1. IRW Indonesia wajib menyusun dan menyampaikan Laporan perkembangan per semester kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang tembusannya disampaikan kepada Provinsi dan Ditjen Bina Bangda serta Laporan Tahunan kepada Ditjen Bina Bangda dan bila diperlukan laporan tambahan sesuai kebutuhan. 2. Materi Laporan Tahunan, memuat: a. Pendahuluan; b. Sasaran; c. Tujuan; d. Keluaran/Hasil yang dicapai IRW; 6
-
e. Lokasi Pelaksanaan dan Kelompok Penerima manfaat; f. Kegiatan yang telah dilaksanakan; g. Tenaga Kerja/ Tenaga Ahli yang digunakan; h. Peran serta Pihak Ketiga; i. Pembiayaan; J. Permasalahan dan Upaya Pemecahannya; dan k. Penutup. 3. Apabila diperlukan, IRW Indonesia dapat menyampaikan laporan insidentil sesuai kebutuhan kepada Ditjen Bina Bangda. B. PUBLIKASI
1. IRW Indonesia berkoordinasi dengan Ditjen Bina Bangda dalam melakukan publikasi tentang hasil pelaksanaan program/ kegiatan kerjasama. 2. IRW Indonesia bersama-sama dengan Ditjen Bina Bangda, serta Pcmerintah Daerah dapat melakukan publikasi bersama tentang hasil pelaksanaan program kerjasama. V. PENUTUP
-
Arahan Program ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian antara KEMENDAGRI dan IRW.
7
MEMORANDUM OF UNDE RSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF TH E REPUBLIC OF INDONE SIA AND
ISLAMIC RELIEF WORLDWIDE .
ON
REGIONAL DEVELOPMENT AND SOCIAL ECONOMIC COMMUNITY PROGRAM IN INDONESIA
-
On this day, Tuesday, February 3, 2015 in Jakarta, we the undersigned below: 1.
The Ministry of Home Affairs of The Republic of Indonesia, or MoHA,
in this Memorandum of Understanding represented by Dr. YUSHARTO H UNTOYUNGO , M.Pd., the Head of Centre for Management of Overseas Cooperation, located at Jalan Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat 10 110, Indonesia, hereinafter referred to as THE FIRST PARTY.
2.
-
r
Islamic Relief Worldwide, having its headquarters at Birmingham, United Kingdom and established under United Kingdom law number 328158 OSCR Reg number: SC042020; Co Reg No: 2365572. Registered at The Registrar of Companies for England & Wales, Companies House, Cardiff as a company limited by Guarantee. Vat Number: GB 918 527 894 or IRW , is a foreign humanitarian, non-profit, non-sectarian, nonpolitical, non-governmental organization in this Memorandum of Understanding represented by SYED ABDUL RAZAK, Country Director Islamic Relief Worldwide for Indonesia or IRW Indonesia located at Jl. Pejaten Raya No. A-19 Komp. Pejaten Mas, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510, Indonesia, hereinafter referred to as THE SECOND PARTY.
THE FIRST and THE SECOND PARTY, hereinafter together referred to as THE PARTIES have agreed to cooperate and to establish Memorandum of Understanding with the provisions as follows: OBJECTIVE
Article 1 The objective of this Memorandum of Understanding hereinafter referred to MoU is to provide legal framework for cooperation between the Parties support the development programs of the Government of the Republic Indonesia by eradicating poverty and enhancing the social welfare community in accordance with the National Development program.
as to of of
1
SCOPE OF COOPERATION Article 2
THE PARTIES agreed to cooperate in the following fields:
-
1. Disaster Risk Management (DRM);
2. Sustainable Livelihoods through the improvement of entrepreneurship skills and access to capital in various area 3. Sanitation, Clean Water, and Environmental Health; 4. Child and youth welfare through the provision of assistance, safety net, and the improvement of the capacity of facilities and infrastructure; and 5. Ramadan Package and Eid Al-Adha Qurbani Package Program.
AREAS OF COOPERATION Article 3 (1). The locus of cooperation will be in the province of Aceh and West Nusa Tenggara. -,
(2). Any change of the geographical working areas shall be agreed in writing by THE PARTIES.
IMPLEMENTING AGENCY Article 4 For the implementation of this MoU, THE PARTIES shall appoint the following counterpart:: (1). For the FIRST PARTY appointed the Directorate General of Regional Development (Ditjen Bina Bangda). (2). For the SECOND PARTY appointed the Islamic Relief Worldwide for Indonesia (IRW Indonesia).
PROGRAM DIRECTION Article 5 (1). THE PARTIES shall decide a detailed Program Direction, containing of program scope, program management, program funding, the locations for program implementation, mechanisms of implementation, monitoring and evaluation, reporting, publication, and conclusion which constitutes as an integral part of the MoU. (2). All programs to be implemented in this cooperation shall be aligned with
the national and local development strategies.
2
-. ,.-,
(3). Detailed descriptions of each program are stated in a Master Plan of Operati~n (Three year plan) and Annual Plan of Operation. PLAN OF OPERATION Article 6
!"".
-
(1). THE SECOND PARTY shall prepare and submit a Master Plan containing
overall three-year programs to THE FIRST PARTY for approval. (2). THE SECOND PARTY, facilitated by THE FIRST PARTY, shall consult with
the Local Government in preparing an Annual Plan of Operation containing the overall annual plan of activities. (3). The Master Plan of Operation and the Annual Plan of Operation shall be
agreed in writing by THE PARTIES. OBLIGATIONS Article 7
(1). THE FIRST PARTY shall:
a. Facilitate THE SECOND PARTY in arranging the visa, working permit, stay permit, entry and re-entry permit for THE SECOND PARTY's foreign staffs in accordance with the prevailing Indonesian laws and regulations;
-
b. Facilitate THE SECOND PARTY in
arranging customs and tax exemption facilities in accordance with the prevailing Indonesian laws and regulations; and
c. Monitor and evaluate the implementation of programs activities based on the agreed locations in cooperation with related government institutions and evaluate the implementation of program activities described within this MoU. (2). THE SECOND PARTY shall:
a. Comply with all applicable laws and regulation in Indonesia; b. Implement all programs that have been mutually agreed under this MoU; c. Provide financial assistance, necessary for the implementation of all programs as stipulated in the Program Direction in accordance with the Master Plan of Operation and Annual Plan of Operation that have been agreed under this Mo U; d. Providing equipments and facilities necessary for the implementation of all program, and provide foreign experts only in so far as Indonesian experts are not available, in the framework of transfer of knowledge and technology to the local staffs and the communities in accordance with the prevailing Indonesian laws and regulations. Any changes of foreign experts shall be agreed in writing by THE PARTIES;
3
-
e. Put priority on the use of locally made and environmental friendly products for all equipments and materials used in the implementing the program; f.
,...... r
Provide training and technical assistance in implementing the program focused on community and building the capacity of human resource as well as the welfare of the beneficiaries;
g. Limit the number of foreign staff to maximum of 3 (three) persons;
h. Require all foreign staffs of THE SECOND PARTY to follow orientation held by THE FIRST PARTY; ~
l.
Require all foreign staffs of THE SECOND PARTY to comply the immigration regulations relating to permits and foreigners monitoring procedure;
J.
Inform any changes and or omission of the agreed programs and secure written approval by THE FIRST PARTY;
......
"'""
k. Support and strengthen rural communities and institutions capacity in
designing and arranging the program / activity;
1.
Maintain Indonesian's good image in the International forum and refrain from publishing any negative information that may intentionally damage Indonesian reputation;
m. Coordinate with THE FIRST PARTY regarding any national and international publications on Indonesia initiated by THE SECOND PARTY;
n. Be responsible for all reasonable expenses previously agreed in writing according to THE SECOND PARTY's accounting procedures, including for orientation, monitoring and evaluation of the project conducted by THE FIRST PARTY together with related institutions;
--
o. Consult and coordinate with THE FIRST PARTY and the local government in order to ensure every program/ activity implementation; p. Monitor and evaluate the program implementation by local partners funded by THE SECOND PARTY and auditing those partners, if necessary; q. Submit progress-development report every end of the year to THE FIRST PARTY annualy, with copy to the local government; and r. To include THE FIRST PARTY and/or local governments logo in every activities undertaken by THE SECOND PARTY.
4
LIMITATION ON THE ACTIVITIES OF THE SECOND PARTY AND ITS P E RSONNEL
Article 8
(1) THE SECOND PARTY assures that its activities and staffs assigned to official status under the MoU, shall: a. Observe, respect and comply with the laws and regulations, and as policies of the Government of the Republic of Indonesia;
-
b. Be in line with The Unitary State of The Republic of Indonesia's interest; c. Respect the integrity, political freedom and sovereignty of the unitary State of the Republic of Indonesia and refrain from supporting any separatist movements; d. Respect the customs, traditions, culture, religions, and beliefs of the local community; e. Refrain from involving in any intelligence/ clandestine activities; f.
Refrain from engaging any political and commercial activities;
g.
Refrain from conducting any religious, and or belief propagation that potentially sabotage the religious stability conditions in Indonesia;
h. Not doing fund raising activities from individuals or local organizations in Indonesia to support its programs and activities; i.
Refrain from doing activities other than approved under this MoU; and
J.
Not using the facilities of Government and Local Government for activities other than approved under this MoU.
(2) Any violation of any provisions in paragraph 1 will result in measures by the relevant authorities in accordance with the prevailing laws and regulations in Indonesia and may lead to revocation of permit for THE SECOND PARTY and staff concerned and termination of the cooperation program.
STATUS OF EQUIPMENT AND MATERIAL SUPPORTER Article 9
,...
(1) Equipments and materials provided/purchased by THE SECOND PARTY to support the implementation of the program shall be used solely for the purpose of the implementation of the program.
(2) If THE SECOND PARTY wishes to change the purpose and/or abolish the equipment and materials before the end of the program, such change shall be consulted first with THE FIRST PARTY and shall be agreed in writing by
THE SECOND PARTY and THE FIRST PARTY. 5
(3) After the completion of the program, disposal of the equipment and materials should be discussed by THE PARTIES. (4) When equipments and materials as mentioned in article 1, article 2, and article 3 will be transferred its stake to another party either before or after the completion of the program, than the said handing over of the materials
and equipment shall be documented in handing over minutes accordance with Indonesian laws and legislation.
DOMICILE
Article 10
-
(1). The MoHA is located at Jalan Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat 10110, Indonesia. (2). The Ditjen Bina Bangda is located at Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata No. 20, Jakarta Selatan. (3). The headquarter of IRW is located at 19 Rea Street South Birmingham B5.6LB, United Kingdom. (4). The IRW Indonesia office is located at Jl. Pejaten Raya No. A- 19 Komp.
Pejaten Mas, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510, Indonesia.
-
(5). Any change of address shall be informed of THE PARTIES.
SETTLEMENT OF DISPUTES Article 11
Any dispute between THE PARTIES concerning the interpretation on/or application of this Mo U shall be settled amicably through consultation or negotiation between THE PARTIES.
AMENDMENT
Article 12 (1). Any amendments or revisions of this MoU shall be made after consultation and in mutual agreement in writing by THE PARTIES. (2). Such amendment shall constitute an integral part of this MoU and shall come into force on the date as may be determined upon by THE PARTIES.
6
COME INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION Article 13
(1). This MoTJ shall come into force on signed date and shall remain in effe.c t for 3 (three) years. (2). This MoU may be extended after THE FIRST PARTY sends a written consent to the SECOND PARTY and by mutual written consent by THE PARTIES, at least 6 (six) months before the end of the completion date of the Mou. (3). This MoU may be terminated by either party at any time by sending a written notification of its intention to terminate this MoU at least 6 (six) months before the intentional termination date. (4). Shall this MoU be terminated as mentioned in article (3), THE SECOND PARTY shall completed any ongoing programs within this MoU by not exceeding the duration of 3 (three) months, since the intentional termination date, unless it has been determined by THE PARTIES.
Done in 2 (two) duplicate each of texts in Indonesian and English, signed by the parties, and all texts being equally authentic. In the case of divergence of interpretation, the Indonesian language shall prevail.
THE FIRST PARTY
THE SECOND PARTY
SYED ABDUL RAZAK
7
PROGRAM DIRECTION I.
PROGRAM A. PROGRAM FOCUS
The primary focus of the cooperation between MoHA and IRW is to
-
improve the social economic welfare of the Indonesian community through an integrated relief and development programs in working areas that previously agreed upon in the MoU between both parties. B. SCOPE
The scope of this cooperation program is to improve the social economic welfare of the Indonesian community through the following activities : 1. Disaster Risk Management (DRM) through increased community preparedness towards potential disasters in the area where they live, to equip community with knowledge and proficiency in detecting early warning and responded correctly to the various potential disasters. 2. Sustainable Livelihoods through increased business skills and access to capital in various fields, such as formal and informal educational, vocational training, agricultural, animal breeding, and service. 3. Sanitation, clean water, and environmental health through increased access to clean water and the implementation of a community-based total sanitation program as well as improving the environmental conservation to reduce the impact of climate change. 4. Child and youth welfare through the improvement of the welfare of the poor children, orphans, and youth by giving aid, safety net, and by improving the capacity of the service delivery. 5. Ramadan Package and Eid Al-Adha Qurbani Package Program through the distribution of food packages to assist the needs of intake during fasting, and distribution of fresh Qurban meat (cow, goat or sheep) during the feast (Eid Al-Adha/Qurban).
C. MANAGEMENT 1. Master Plan of Operation (Three-Year Plan)
a. IRW INDONESIA Indonesia together with Ditjen Bina Bangda shall prepare Master Plan of Operation (Three-Year Plan) as a referenee for the program implementation, containing: 1) Introduction; 2) Goals; 3) Objectives; 4) Expected Outputs; 5) Activities; 6) Employees/ Experts; 7) Locations and Target Groups / Beneficiaries; 8) Funding; and 9) Closing.
b. The Master Plan of Operation (Three-Year Plan) shall be reviewed and agreed by both IRW INDONESIA and Ditjen Bina Bangda. c. The Master Plan of Operation (Three-Year Plan) shall become a reference for the formulation of Annual Plan of Operation, and shall be submitted to the Local Government in each respective working area.
-
2 . Annual Plan of Operation
a. IRW INDONESIA shall prepare an Annual Plan of Operation as a reference for the implementation of program/ activity in the respective working area, containing: 1) Introduction; 2) Goals; 3) Objectives; 4) Expected Outputs; 5) Activities; 6) Employees/Experts; 7) Third Party's Participation; 8) Locations and Target Groups/ Beneficiaries; 9) Funding; 10) Schedule of Program Implementation; 11) Closing. b. The Annual Plan of Operation shall be consulted by IRW INDONESIA to the Local Government, facilitated by the Ditjen Bina Bangda.
-
c. The Annual Plan of Operation shall be signed by IRW INDONESIA and the Local Government, acknowledged by Ditjen Bina Bangda.
d. The Annual Plan of Operation shall become a reference for IRW INDONESIA and Local Government in the implementation of activities in the respective working area. 3. Funding
-
Financing for implementing these cooperative programs is provided by IRW INDONESIA estimated budget of GBP 1.800.000 (One Million Eight Hundred Thousand Pound Sterling) and may be increased or decreased in accordance with program development for the period of 3 (three) years. 4 . Locations
a. The locations for implementation of IRW Indonesia programs shall cover Provinces of Aceh, and West Nusa Tenggara. b. The locations in terms for implementation of programs in the District/ City in within particular Province as mentioned in point 4.a, shall consist of: 1) Province of Aceh, covering the city of Banda Aceh, and the districts of Aceh Besar and Aceh Barat; 2) Province of West Nusa Tenggara, covering the districts of East Lombok, West Lombok, Central Lombok, North Lombok and The city of Mataram. II. IMPLEMENTATION
A. CENTRAL LEVEL
1. The MoHA through Ditjen Bina Bangda shall be responsible for effective implementation of cooperative programs/ activities at both central and local government levels.
-
2. The MoHA through Ditjen Bina Bangda shall disseminate information on the cooperative programs to the Provincial and District/ City Governments in each respective working area. 3. For the placement and extension of IRW INDONESIA foreign experts and staff, the PUSAT AKLN jointly with the authorized agencies shall facilitate necessary administration process at the central and local government levels.
4 . The MoHA through Ditjen Bina Bangda shall facilitate and
-
supervise the Local Government in the respective working area to optimize the implementation of annual activities. 5. The MoHA through Ditjen Bina Bangda shall establish a Central Coordination Team to ensure effectiveness of the implementation of this Mou. 6. Central Coordination Team conduct monitoring and evaluation of the implementation of cooperation activities. 7. By talcing into consideration inputs from Central Coordination Team Ditjen Bina Bangda submit IRW INDONESIA Annual Reports to the Minister of Home Affairs. B. PROVINCIAL LEVEL
1. The Governor through the Provincial Regional Development Planning Agency (Bappeda) shall be responsible to optimize the implementation of cooperation program with PAI in the respective working area. 2. In supporting the extension of IRW INDONESIA foreign experts and staff assignment, Bappeda Provinsi shall provide IRW INDONESIA's foreign expert and staff evaluation documents to Ditjen Bina Bangda. 3. The Governor shall facilitate the District/City Governments within IRW INDONESIA's workin g areas to optimize the implementation of annual activities. 4. In order to facilitate the implementation of program/ activity, the Provincial Government may establish a Provincial Coordinating Team consisting of related institutions.
-
-
C. DISTRICT/ CITY LEVEL 1. The
Regent/Mayor shall be responsible to optimize the implementation of cooperation program with IRW INDONESIA in the respective working area.
2. The Regent/Mayor shall facilitate the optimum implementation of IRW INDONESIA's activities. 3. The Regent/Mayor together with IRW INDONESIA's local partners shall facilitate the community to participate in the implementation of program/activity.
4.
In order to facilitate the implementation of IRW INDONESIA program/activity, the District/ City Governments shall establish a District/ City Coordinating Team, consisting of related institutions.
D. THIRD PARTY PARTICIPATION
1. In order to implement its activities, IRW INDONESIA may involve community groups, universities, local Non Government Organizations and Foundations officially registered with the Central and/ or Local Governments. 2. IRW INDONESIA shall inform the Local Government of the third party participation in the implementation of cooperative activities. III. MONITORING AND EVALUATION A. MONITORING
1. IRW INDONESIA, Ditjen Bina Bangda, and Local Government shall agree upon programs/ activities and selected locations to be monitored.
-
2. The Central Coordinating Team shall undertake monitoring m combination with evaluation of the implementation progress of IRW INDONESIA program/ activity once a year in locations agreed upon as mentioned in point A.1 above, at IRW INDONESIA 's expense. 3. The Central Coordinating Team may, as needed, undertake monitoring on IRW INDONESIA activities in the program/ activities locations on the National Budget funding, and may coordinating with IRW INDONESIA. 4. IRW INDONESIA may invite, if necessary, certain individual or independent institutions to undertake monitoring with reports to Ditjen Bina Bangda. 5. The Central Coordinating Team which undertakes monitoring of the program/ activities implementation progress shall report the monitoring results to the Minister of Home Affairs, the copy of which extended to Governor and Regent/ Mayor in the working areas monitored, and shall provide feedback to IRW INDONESIA.
-
-
6. Provincial and/ or District/ City Governments shall undertake monitoring regularly and/or incidentally of the IRW INDONESIA program/ activities implementation progress at the expense of Local Government Budget, the result of which shall be reported to the Minister of Home Affairs through Ditjen Bina Bangda.
B. EVALUATION
l. The evaluation activities may be undertaken through field evaluation or forum of meeting. 2. Field evaluation in combination with monitoring shall be undertaken by the Central Coordinating Team once a year during the period of MoU at IRW INDONESIA's expense. Evaluation and monitoring in the third year of the implementation of this MoU will be held in combination with National Coordination Meeting. 3. The results of final evaluation and National Coordination Meeting shall be used as a consideration factor for MoU extension.
-
4. IRW INDONESIA may, if necessary, invite certain individual or independent institutions to undertake evaluation. 5. The Central Coordinating Team undertaking the evaluation of the program/ activity, shall submit a report of the results of the evaluation through Ditjen Bina Bangda to the Minister of Home Affairs, Governor and Regent/Mayor in the working areas evaluated, and shall provide feedback to IRW INDONESIA.
IV. REPORTING AND PUBLICATION
A. REPORTING
1. IRW INDONESIA shall prepare and submit progress reports to the Local Government per semester which copied to the Province and Ditjen Bina Bangda and the Annual Report to Ditjen Bina Bangda and additional reports as needed. 2. The Annual Report shall contain: a. b. c. d.
Introduction; Goals; Objectives; Expected Outputs;
e. Locations and Target Groups/Beneficiaries; f. Implemented Activities; g. Employees/Experts; h. Third Party Participation; I. Funding; j. Problems and Solutions; k. Closing.
3. IRW INDONESIA may if necessary, submit incidental reports as needed to Ditjen Bina Bangda. 1
B. PUBLICATION 1. IRW INDONESIA shall coordinate with Ditjen Bina Bangda m
publishing the result of the program/ activities cooperation. 2. IRW INDONESIA together with Ditjen Bina Bangda and the Local
Government may jointly publish the result of the cooperation program. V. CLOSING
This Program Direction constitutes an integral part of the Memorandum of Understanding between the MoHA and IRW
-
-
