DAFTAR ISI Halaman
Peraturan Panglima Tentara Nasional lndonesia Nomor Perpangft.&llV201 1 tangggl 27 September 201f tentang Pokok-Pokok Organisasi dan prosedur Korps pegawai Republik lndonesia Tentarq Nasional lndonesia LAMPIRAN
BABI
PENDAHULUAN
1- Pasal 2. Pasal 2 3. Pasal 3 4. Pasal 4 1
BAB
il
1
Maksud dan Tujuan Pengertian Korpri TNI Dasar
2 2 2
NAMA SIFAT, DAN KEDUDUKAN ORGANTSAST 5.
6. 7.
Pasal Pasal Pasal
5 Nama 6 Sifat 7 Kedudukan
3 a
3
BAB III AZAS DAN KEDAULATAN ORGANISASI
8. 9.
Pasal 8 Azas Pasal 9 Kedaulatan Organisasi
4 4
BAB lV VtSt, ililst, FUNcSt, DAN PERAN 10. Pasal 10 Visi
11. Pasal 11 Misi 12. Pasal '12 Fungsi '13. Pasal 13 Peran
4 4 5 6
BAB
V
DOKTRIN, KODE ETIK, LAMBANG, PANJI' LAGU, ATRIBUT, DAN PAKAIAN SERAGAM
6
14. Pasal 14 BABVI TUGAS POKOK DAN PROGRAM
7 7
15. Pasal l5Tugas Pokok 16. Pasal 16Program '.' BAB VII KEANGGOTAAN, HAK, DAN KEWAJIBAN
I
17. Pasal 17 Keanggotaan 18. Pasal 18 Pengangkatan dan Berakhirnya Keanggotaan ........'
8
I
19. Pasal 19 HakAnggota
10
20. Pasal 20 Kewajiban Anggota HUBUNGAN BAB VIII KEPENGURUSAN, TIIASA JABATAN DAN KERJA 21. Pasal 21 KePengurusan KorPri TNI 22. P asal 22 Hierarki KePengu rusan 23. P.agal 23 Persyaratan Calon Dewan Pengurus 24.
25. 26. 27.
28.
Koi'priTNl Pasal 24 Tugas Ketua Pasal 25 Tugas Wakil Ketua Pasal 26 Tugas Sekretaris P asal 27 Tugas Bendahara Pasal 28 Tugas Ketua Bidang
11
11
:12 13 14 14 15
""""
15
29. Pasal 2g Susunan Dewan pengurus 30. 31.
32. 33.
34. 35. 36.
Korpri TNI 15 Pasal 30 Pengangkatan pengurus Korpri 16 Pasal 31 Pengukuhan pengurus Korpri 17 Pasal 32 Seiah Terima Dewan pengurus Korpri 18 Pasal 33 Pemberhentian 18 Pasal 34 Penggantian Antar Waktu is Pasal 35 Masa Jabatan ......... !.........r........r 20 Pasal 36 Hubungan Kerja .................:......... 20
BAB IX PENASIHAT DAN PEMBINA
38. Pasal 38 Tugas penasihat 39. Pasal 39 Tugas pembina BAB
X
21
22 22
MUSYAWARAH, RAPAT KOORDINASI, DAN RAPAT PENGURUS
40. Pasal 40Musyawarah Korpri TNI ................ 23 41. Pasal 41 RapatKoordinasi ..... 24 42. Pasal42 Rapat pengurus .................... ...... 25 BABXI KEUANGAN 43. Pasal 43 Sumber 44. Pasal 44 luran 45. Pasal 45 Pemanfaatan luran
l
26 26 27
PERTANGGUNGJAWABAN BAB XII LAPORAN DAN
46. Pasal 46 LaPoran 47
.
P
:
.,7"
asal47 Pertanggungjawaban
BAB XIII PENUTUP
48'
Pasal
48Lainjain
""""""""""""""""""
IV
28
TENTAM NASIONAL INDONESIA MARKAS BESAR
* PEMTURAN PANGLIMATNI Nomor: PerPan gl7 8llV201 1 tentang POKOK-POKOK ORGANISASI DAN PROSEDUR KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA TENTARA NASIONAL INDONESIA PANGLIMA TENTARA NASIONAL I NDONESIA
Menimbang
'.
1.
Bahwa Korpri TNI sebagai wadah untuk menghimpun dan membina PNS di luar
kedinasan yang bertugas membantu tugas pokok TNI. Bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil 'guna dalam pelaksanaan tugas poko( tersebut dipandang perlu adanya pedoman r dalam pembinaan agar terarah dan mencapai sasaran yang diharaPkan. untuk diPandang TNI Korpri Rakor mengesahkan hasil Keputusan tahun ZO11 tentang Pokok-Pokok Organisasi Korpri TNl.
2.
'
3. Bahwa
Perlu
a z
Mengingat
1.
Peraturan Pemerintah Rl Nomor.42 Tahun 2004 tentang Peimbinaan Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
2.
Keputusan Presiden Rl Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik lndonesia.
3.
Keputusan Presiden Rl Nomor 24 fahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar (AD) Korpri.
4. Keputusan Panglima TNI
Nomor Kepl91fl2001 tanggal 15 Januari 2001 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Pembinaan Korpri TNI.
Memperhatikan: Surat Perintah Panglima TNI
Nomor
2011 tentang Korpri TNI dan
Sprin/1087A//2011 tanggal 31 Mei
Penyelenggaraan Rakor Vll Musyawarah DPKTNI Tahun 201
1.
MEMUTUSKAN
Menetapkan
1. Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Korps Pegawai Republik lndonesia (Korpri) TNI sebagaimana tercantum pada lampiran peraturbn, in i.
2.
Dengan ditetapkannya Peraturan Panglima TNI ini, maka Keputusan Panglima TNI Nomor Kepl01lll2001 tanggal 15 Januari 2001 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Pembinaan Korpri TNI tidak berlaku lagi.
3
3.
Peraturan
ini
berlaku sejak
tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 27 SePtember 201 1 Panglima
TNI
l
Cap/tertanda Agus Suhartono, S.E. Laksamana TNI
TENTAM MSIOI\IAL INDONESIA MARKAS BESAR
Lampiran Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/78 IXfzO11
Tanggal 27September2011 POKOK-POKOK ORGANISASI DAN PROSEDUR KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA TENTARA NASIONAL INDONESIA
BAB I PENDAHULUAN
Pasal 'l Umum
a.
Korps Pegawai Republik lndonesia (Korpri) sebagai wadah berhimpunnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki kode etik yang mengatur hubungan antara sesama anggota.
Sebagaimana diatur dalam huruf g pasal 12 Peraturan Pemerintah Rl Nomor 42 tahun 2004 tanggal 18 Oktober 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil wajib berhimpun dalam Korps Pegawai Republik lndonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai Negeri Sipil dalam memperjuangkan hak-haknya.
b.
c-
Sebagaimana termaktub dalam Keputusan Presiden Rl Nomor 24 tahun 2010 tanggal 4 November 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik lndonesia, pada Bab XVI Pasal 67 ayat 1; Kepengurusan Korpri di lingkungan Markas Besar Tentara Nasional f ndonesia dan Markas Besar Kepolisian ,Republik lndonesia dan instansi lain yang mempunyai kekhususan dalam' slruKur organisasinya sehingga memerlukan pengaturan organisasi tersendiri sebagai kelengkapan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan dapat menyusun peraturan organisasi Korpri sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar"dan Anggaran Rumah Tangga Korpri serta peraturan perundang-undangan .yang berlaku. Guna tercapainya efektivitas pembinaan Korpri TNl, perlu ditetapkan pokok-pokok organisasi Korpri TNl.
: 2
Pasal 2 Maksud dan Tujuan
Maksud. Pokok-Pokok Organisasi Korpri TNI dimaksudkan intux-'-mlmUerifan arah' dan pedoman dalam memadukan otg""i""ii Korpri TNI dengan kebijakan Pimpinan TNI dalSm i"igk";"noukung keberhaiilan tugas pokok TNI secara berdaya
a.
guna dan berhasil
guna.
:
Tujuan. Pokok-pokok Organisasi Korpri TNI disusun sebagai puOomln bagi penasinat, peibina, pengurus, dan anggota Korpri di jajaran KorPri TNl.
b.
Pasal 3 Pengertian KorPri TNI
Korps Pegawai Republik lndonesia-- Tentara Nasional lndonesia, selJnjutnya disingkat Korpri TNI adalah wadah l"tnirnpun"v" eegawai Negeri siplt .Kementerian^Pertahanan Rl vanq bekerii di lingkungan Mabes TNl, Angkatan Darat' Angkatan L"ri 4"" nngkat;n Udara di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia.
.
Pasal 4 Dasar
Pokok-Pokok'Organisasi Korpri TNI ini disusun berdasarkdn:
Peraturan Pemerintah Rl Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil'
a.
'
Korps Keputusan Presiden Rl Nomor 82 Tahun 1971 tentang Peglawai RePublik lndonesia'
b.
3
c.
Keputusan Presiden Rl Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan Korpri dan Perlindungan PNS yang Ditugaskan pada
Sekretariat Korpri.
d.
Keputusan Presiden Rl Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik lndonesia.
e.
Keputusan Panglima TNI Nomor Kepl01l1l2101 tanggal 31 Januari 2001 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Pembinaan Korpri TNl. BAB II NAMA, SIFAT, DAN KEDUDUKAN ORGANISASI
Pasal 5 Nama Organisasi ini bernama Korps Pegawai Republik lndonesia Tentara Nasional lndonesia, disingkat Korpri TNl. Pasal 6
Sifat Organisasi Korpri TNI bersifat demokratis, bebas, aktif, profesional,. netral, produktif, dan akuntabel"
Pasal 7 Kedudukan
a.
Korpri TNI adalah organisasi
di
lingkungan
TNI
kedudukan dan kegiatannya tidak terlepas dari kedinasan.
b.
Pengurus Korpri TNI berkedudukan di Markas BesarTNl.
yang
:
4' BAB III AZAS DAN KEDAULATAN ORGANISASI
Pasal I Azas
Korpri TNI berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Pasal 9 Kedaulatan Organisasi Kedaulatan organisasi Korpri TNI berada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya melalui musyawarah menurut tingkat kepengurusan. BAB IV VISI, MISI, FUNGSI, DAN PERAN
Pasal 10 Visi Terwujudnya Korpri TNI yang kuat, netral, demokratis untuk membangun jiwa korps/korsa dan menyejahterakan anggota dan keluarganya, sehingga mampu mendukung tugas pokok TNI secara optimal.
''
Pasal Misi
11
!
a.
Mewujudkan organisasi Korpri TNI yang kuat, berwibawa, dan mencakup seluruh tingkat kepengurusan.
b.
Meihbangun solidaritas dan soliditas pegawai di lingkungan TNI sebagai perekat dan alat pemersatu bangsa dan Negara.
5
..'
c.
Mewujudkan kesejahteraan, penghargaan, pengayoman dan perlindungan hukum untuk meningkatkan harkat dan martabat anggota.
d.
Membangun Pegawai Negeri Sipil TNI yang bertaqwa, profesional, disiplin, bebas kolusi, korupsi dan nepotisme, dan mampu melaksanakan tugas-tugas kepemerintahan yang baik'
e"
Mewujudkan Korpri yang netral dan bebas pengaruh politik.
Pasal 12 Fungsi Korpri TNI berfungsi:
a. b. c. d.
Sebagai satu-satunya wadah berhimpunnya seluruh anggota.
e.
Sebagai wadah untuk peningkatan kesejahteraan dan
Membina dan meningkatkan jiwa korps (korsa)' Sebagai perekat dan pemersatu bangsa dan negara.
Meningkatkan peran serta Korpri TNI dalam mendukung tugas pokok TNl. memberikan penghargaan bagi anggota.
f.
-
Sebagai pengayom, pelindung, dan pemberi bantuan hukum bagi anggota.
S. h.
Meningkatkan harkat dan martabat anggota.
Meningkatkan ketaqwaan, kejujuran, keadilan, disiplin dan
profesionalisme.
i.
Mewujudkan kepemerintahan yang baik'
6
Pasal 13 Peran
a. b.
Mendukung o"n
*jt".y"rakatkan
visi dan misi TNI'
Menjembatani penyelesaian permasalahan yang dilladapi anggota dan keluarganYa.
c.
Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan TNI dalam menetapkan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan PNS TNI,
d.
Sebagai motivator bagi anggota dalam mendukung tugas
pokok TNl.
BAB V DOKTRIN, KODE ETIK, LAMBANG, PANJI' LAGU, ATRIBUT' DAN PAKAIAN SERAGAM
Pasal 14
a.
Dalam rangka pembinaan jiwa korsa, Korpri mempunyai
Doktrin, Kode Etik, Lambang, Panji, Lagu dan Atribut serta Pakaian
seragam..-.'
b.
Ketentuan mengenai Doktrin, Kode Etik' Lam6ang,
.Panji,
Lagu, dan Atribut, sebagaimana dimaksud pada ayat (a) ditetapkan oleh Munas KorPri.
7
.'.
BAB VI TUGAS POKOK DAN PROGRAM
Pasal 15 Tugas Pokok
a. Mewujudkan anggota Korpri yang solid, berdedikasi, loyal, dan setia serta taat kepada Negara dan Pernerintah Republik lndonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
b.
Menyosialisasikan peraturan perundang-undangan guna
terlaksananya kewajiban, hak, dan kesejahteraan anggota. Pasal 16 Program
a
Untuk mencapai visi dan misi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dan Pasal 12, Korpri TNI menetapkan pokok-pokok
Program Kerja melalui Rapat Koordinasi (Rakor).
b.
Program kerja Dewan Pengurus Korpri Mabes TN|/Angkatan mengacu kepada Pokok-Pokok Program Kerja Korpri TNI dan diputuskan dalam rapat koordinasi.
c.
Program pembinaan anggota yang berhubungan dengan kegiatan administrasi kepegawaian, dilaksanakan sebara hierarki oleh Pengurus Korpri TNI di wilayah masing-masing, hasilnya dilaporkan kepada Penasihat dan Pembina Korpri setempat dan tembusannya disampaikan secara hierarki kepada pengurus Korpri setingkat di atasnya.
BAB VII KEANGGOTAAN, HAK, DAN KEWAJIBAN
Pisal
17
Keaqggotaan Anggota Korpri TNI terdiri atas:
a.
Anggota biasa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
b.
Anggota Luar Biasa adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
TNI.
c.
Anggota Kehormatan, yaitu Penasihat dan Pembina Korpri TNI dan seseorang yang berjasa kepada organisasi yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Korpri TNl.
Pasal 18 Pangangkatan dan Berakhirnya Keanggotaan
a.
Pengangkatan.
1)
Pengangkatan anggota biasa menganut stelsel pasif, yaitu sejak yang bersangikutan diangkat sebagai CPNS secara otomatis menjadi anggota KorPri.
2)
Pengangkatan anggota luar biasa menganut stelsel 'aktif, yaitu dengan mengajukan permohonan secara tertulis sebagai anggota Korpri.
3)
Pengangkatan anggota kehormatan dilakukan secara selektif dan ditetapkan melalui rapai pleno Dewan Pengurus Koipri.
o
b.
,..
Berakhirnya Keanggotaan. Keanggotaan berakhir karena:
1) 2) 3) 4)
Meninggal dunia. Pensiun. Pindah penugasan di luar institusi TNl. Berhenti dari PNS. I
Pasal 19 Hak Anggota
a.
Anggota Biasa mempunyai hak:
1) 2)
Memilih dan dipilih dalam kepengurusan.
Mengajukan pendapat
organisasi.
dan saran untuk
kemajuan
3)
Mendapat perlindungan dan pembelaan atas perlakuan yang tidak adil.
4) 5)
Mendapat pendampingan dan bantuan hukum.
Memperoleh kesejahteraan sesuai dengan kemampuan organisasi.
.-6) Mendapat perlakuan yang adil dan perlindungan dari intervensi politik dalam menjalankan tugas-tuEas kedinasan.
b
Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan mempunyai
hak:
1)
Mengajukan pendapat
dan saran untuk
organisasi.
2)
Mendapat pendampingan dan bantuan hukum.
kemajuan
10
Pasal 20 Kewajiban Anggota
a.
Anggota Biasa mempunyai kewajiban untuk
:
1)
Menaati Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) dan Peraturan organisasi.
2l 3)
Membela dan menjunjung tinggi organisrasi'
Menjaga dan meningkatkan moral anggota dan etika organisasi.
4) 5) 6)
Menjaga netralitas, solidaritas dan soliditas anggota. MembaYar iuran anggota.
Mengikuti rapat, pertemuan-pertemuan, serta kegiatankegiatan yang diadakan organisasi.
b.
Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan mempunyai
kewajiban untuk:
1)
Menaati Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) serta peraturan organisasi.
2)
.
.
Membela dan menjunjung tinggi organisa'si.,
3)
Menjaga dan meningkatkan moral anggota dan dan etika organisasi.
4) 5)
Menjaga netralitas, solidaritas dan soliditas anggota.
Mengikuti rapat, pertemuan serta kegiatan-kegiatan tertentu.
11
BAB VIII KEPENGURUSAN, MASA JABATAN DAN HUBUNGAN KERJA
Pasal 21 Kepengurusan Korpri TNI
a.
Dewan Pengurus Korpri TNI merupakan gabungan iengurus Korpri Mabes TNI dan +
Angkatan.
b.
Dewan Pengurus Korpri TNI Provinsi rnerup"kan gabungan Pengurus Korpri TN|/Angkatan yang ada di Provinsi dimana
kesatuan TNI berada.
c. Dewan Pengurus Korpri TNI Kabupaten/Kota merupakan gabungan Pengurus Korpri TNl/Angkatan yang ada di Kabupaten/kota dimana kesatuan TNI berada.
Pasal22 Hierarki Kepengurusan Hierarki Kepengurusan Korpri TNI secara berjenjang sebagai berikut :
a.
Dewan Pengurus Korpri TNI membawahi Dewan Pengurus Unit Mabes TNl, Dewan Pengurus Korpri Unit TNI AD, Dewaii Pengurus Korpri Unit TNI AL, dan Dewan Pengurus Korpri Korpri..
Unit TNI AU.
b.
Dewan Pengurus Korpri Unit Mabes TNI membawahi Subunit Korpri Unit Organisasi Mabes TNI yang ada di Jakarta dan Dewan Pengurus Korpri Unit Angkatan membawahi Subunit Korpri Kotama/Balakpus yang ada di Jakarta.
12
.l
c.
Dewan Pengurus Korpri TNI Provinsi membawahi Unit Korpri Angkatan yang ada di wilayahnya.
d.
Dewan Pengurus Korpri TNI Kabupaten/kota membawahi Unit Korpri Angkatan yang ada di wilayahnya'
Pasal 23 Pengurus Korpri TNI Dewan Persyaratan Calon
a.
Persyaratan Calon Ketua:
1) 2)
Pegawai Negeri SiPil Aktif.
Setia dan taat kepada Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik lndonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
3) Maksimal berusia 49 tahun. 4) Sehat jasmani dan rohani. 5) Memiliki wawasan dan minat terhadap Korpri. 6) Jujur dan mau bekerja keras. 7') Memiliki kemampuan dan kompetensi dalam. berorganisasi' 8) Memiliki rasa tanggung jawab atas tugas dan kewajibannya. 9) Memiliki sikap kebersamaan dan keterbukaan. 10) Tidak memiliki catatan
11)
personel.
Diutamakan pernah atau sedang menjadi Ketua Korpri'
13
b.
Persyaratan Calon Pengurus
1) 2)
:
Pegawai"Negeri SiPil AKif.
Setia dan taat kepada Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik lndonesia yang berdasarkan Pancasita dan UUD 1945.
rohani.
3) 4) 5) 6)
Sehat jasmani dan
n 8) 9)
Memiliki rasa tanggung jawab atas tugas dan kewajibannya'
:
Memiliki wawasan dan minat terhadap Korpri. Jujur dan mau bekerja keras. Memiliki kemampuan dan kompetensi dalam berorganisasi'
Memiliki sikap kebersamaan dan keterbukaan.
Tidak memiliki catatan personel.
10) Diutamakan pernah atau sedang menjadi
Korpri.
Pengurus
,
Pasal 24
' '
a. b. c.
MenYusun Program keria KorPri' Memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Korpri'
Mengadakan koordinasi dengan pengurus Korpri baik secara vertikal maupun horizontal dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pokok KorPri-
14
d. e.
Melaksanakanpembinaananggota.
f.
Melaporkan pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada
Memberikan saran/usul/masukan kepada pimpinan dalam
rangka pembinaan personel PNS di satuan kerjanya. Pembina sesuai dengan tingkatan.
S.
Menyampaikan
laporan
pertanggungjawaban atas
ielaksanian iugas kewajibannya di hadapan forum riusyawarah sesuai dengan tingkatan, pada akhir masa jabatannya.
Pasal 25 Tugas Wakil Ketua
a.
Membantu ketua menyusun program kerja sesuai dengan
bidangnya.
b.
Mewakili atau melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan oleh Ketua.
c.
Memberikan masukan kepada Ketua tentang pelaksanaan tugas pokok.
d.
Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua.
,'
Pasal 26 Tugas Sekretaris
Menyelenggarakan dukungan administrasi, meliputi:
a. b. c.
Penyusunan program kerja dan laporan program kerja. Merencanakan jadwal raPat.
Menyelenggarakan kegiatan urusan dalam.
'
15
Pasal 27 Tugas Bendahara
a. b. c. d.
Mengelola keuangan KorPri. Menyelenggarakan kegiatan administrasi keuangan Korpri. Menyusun program kerja bidang anggaran.
Melaporkan posisi keuangan secara periodik setiap tiga bulan sekali di hadapan pengurus dalam rapatPasal 28 Tugas Ketua Bidang
a.
Menyusun Program Kerja/Program Kegiatan sesuai dengan
bidang tugasnya.
b.
Menyelenggarakan/mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya. Pasal 29 Susunan Dewan Pengurus KorPri TNI
a.
Susunan DewBn Pengurus Korpri TNI terdiri atas:
.1.)
Pimpinan terdiri atas:
a) b) 2)
Seorang Ketua KorPri TNl. Empat orang Wakil Ketua Korpri TNl.
Pembantu PimPinan terdiri atas:
a) b)
Sekretaris dan Wakil Sekretaris. Bendahara dan Wakil Bendahara.
16
3)
Pelaksana terdiri atas:
a) b)
Ketua Bidang Organisasi dan Kelembagaan
Ketua Bidang Pembinaan Disiplin, Jiwa Korps, dan Wawasan Kebartgsaan.
c) d) e)
Ketua Bidang Perlindungan dan Bantuan Hukum. Ketua Bidang Usaha dan Kesejahteraan.
Ketua Bidang Kerohanian, Olahraga, dan Sosial
Budaya
f)
Ketua Bidang Peningkatan Peran perempuan dan
Pengabdian Masyarakat.
S) h) i)
Ketua Bidang lnformasi dan Teknologi. Ketua Bidang Pengendalian. Ketua Badan Pembina Olah Raga (Bapor) Korpri.
b.
Badan Pengkajian dan Pengembangan Korpri dapat dibentuk di setiap tingkatan organisasi Korpri TNI sesuai dengan kebutuhan, melalui rapat pleno. Pasal 30 Pengangkatan Pengurus Korpri
a.
!
Dewan Pengurus Korpri TNI:
1) .
Ketua Dewan Pengurus Korpri TNI dipilih melalui
Musyawarah Dewan Pengurus Korpri TNl.
17
2\WakilKetuaDewanPengurusKorpriTNldijabatsecara o"*"n i"ngu'us Korpri Mabes rNl dan 7,
";;i;';i;;'iltu"
Angkatan.
3)
Bidang,kepengurusan Sekretaris, Bendahara, dan Ketua Jeh Ketua terpilih atas usul Tim
rotpi'irtri-
uiangtat'
Formatur.
b.
dan Angkatan' Dewan Dewan Pengurus Korpri Mabes TNI rNl e'ouinsi dan Dewan Pengurus Korpri
;;.s;;;iltpii"ir'l KabuPaten/Kota.
Dewan Pengurus 1) Ketua dipilih melalui MusyawarahbuyqL l;1su1us Korpri rNr i"*;iil;"JTi'ii'0"' n"gk't"1'Korpri rNl Kabupaten/Kota' ;;il;;i ;;. Dewan Pengirus Bendahara' dan Ketua Bidang 2\ Wakil Ketua, Sekretaris' atas usul rim Formatur'
lilngl;;r"n
Ketua terpilih
Pasal 31 Pengukuhan Pengurus KorPri
dengan Keputusan Dewan Pengurus Korpri TNI-dikukuhkan R"tu" o"*un Peigurus Nasional Korpri'
a.
b.
TNI dan Angkatan dikukuhkan Dewan Pengurus Korpri Mabes o"*"n Pengurus Korpri rNl'
c.
Dewan Pengurus Korpri TNI Provinsi:
i;*"'ii6*;;'r"t,i
oleh Ketua Dewan Keputusan pengukuhan ditetapkan iengurus KorPri Provinsi'
1)
Korpri TN.l Provinsi dikukuhkan 2\ -(.tu"Dewan Pengurus KorPri TNI'
D"*"n
Pengurus
oleh
18
d.
Dewan Pengurus Korpri TNI Kabupaten/Kota:
1)
Keputusan pejgukuhan ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengurus Korpri TNI KabupateniKota.
2)
Dewan Penguius Korpri TNI Kabupaten/Kota dikukuHkan oleh Ketua Dewan Pengurus Korpri TNI Provinsi.
Pasal 32 Serah Terima Dewan Pengurus Korpii Serah terima Dewan Pengurus Korpri TNI di seluruh tingkat kepengurusan dilaksanakan di hadapan Penasihat.
a.
Pasal 33 Pemberhentian PemberhentianSementara
1)
Pemberhentian sementara dikenakan terhadap anggota dewan pengurus Korpri TNI yang telah diberi peringatan baik secara lisan maupun tertulis tiga kali berturut-turut.
2)
Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat 1), dilakukan oleh Dewan Pengurus Korpri TNI di
tiaptiap tingkat kepengurusan berdasarkan keputusan rapat yang diadakan khusus untuk itu.
b.
Pembeihentian Dengan Hormat (PDH). Anggota Dewan Pengurus Korpri TNI diberhentikan dengan hormat, karena:
1) . 2) 3)
Permintaan sendiri. Meninggal Dunia. Pensiun.
19
4)
Berhenti dari jabatan negeri untuk menjadi pejabat
negara.
5) 6) c.
Mutasi ke Satuan lain.
PelanggaranDisiPlin.
Pemberhentian
Tidak Dengan Hormat
(PTDH).
Pemberhentian tidak dengan hormat dilakukan apabila:
1) Telah mendapatkan sanksi
peringatan
maupun
pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat b (PDH).
2)
Dilakukan oleh Dewan Pengurus Korpri TNI satu tingkat di atasnya atas usul Dewan Pengurus Korpri TNI yang bersangkutan.
3)
Dikenai sanksi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetaP.
i.
Ketentuan mengenai kode etik dan disiplin organisasi, dan :ala cara penjatuhan sanksi akan diatur lebih lanjut dengan reraturan organisasi. Pasal 34 Penggantian Antar Waktu
a.
Penggantian jabatan anggota Dewan Pengurus Korpri TNI antar waktu adalah tindakan pengisian kekosongan jabatan Dewan Pengurus Korpri TNI dikarenakan salah seorang anggota pengurus berhenti.
Penggantian Ketua Dewan Pengurus Korpri TNI di setiap tingkat kepengurusan dapat dilakukan melalui musyawarah atau musyawarah luar biasa atau rapat Dewan Pengurus Korpri TNI sesuai dengan tingkat kepengurusan.
b.
20
c.
Penggantian anggota Dewan Pengurus Korpri TNI di setiap tingkat kepengurusan, dapat dilakukan melalui rapat Dewan Pengurus Korpri TNI di tingkat kepengurusan tersebut.
d.
Masa jabatan anggota Dewan Pengurus Korpri TNI yang diangkat melalui penggantian antar waktu berakhir bersamaan dengan berakhirnya periode kepengurusan Dewan Pengurus Korpri TNI sesuai dengan tingkatannya.
: Pasal 35 Masa Jabatan
a.
Masa bakti kepengurusan adalah lima tahun dan dapat dipilih kembali.
b.
Ketua Dewan Pengurus Korpri TNI dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.
Pasal 36 Hubungan Kerja
a.
Hubungan kerja secara vertikal.
1)
Dewan Pengurus Korpri TNI secara vertikal
di
bawah
koordinasi langsung Dewan Pengurus Korpri Nasional.
2)
Dewan Pengurus Korpri TNI Provinsi secara vertikal di
bawah koordinasi langsung Dewan Pengurus Korpri TNl.
3) '
Dewan Pengurus Korpri TNI KotaiKabupaten secara
vertikal di bawah koordinasi langsung Dewan Pengurus Korpri TNl Provinsi.
21'
b.
Hubungan kerja secara horizontal.
1)
Dewan Pengurus Koipri TNI dapat melaksanakan
kegiatan-kegiatan yang bersifat koordinatif.
2) Dewan Pengurus Korpri TNI
Provinsi
dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat koordinatif dengan Dewan Pengurus Korpri pada instansi-instansi vertikal yang berada di Provinsi tersEbut.
3)
Dewan Pengurus Korpri TNI kabupaten/Kota, dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat koordinatif dengan Dewan Pengurus Korpri pada instansi-instansi vertikal yang berada di Kabupaten/Kota tersebut.
PENAsT
HAPiDlil
"r,, "'ro
Pasal 37 Susunan Penasihat dan Pembina
a.' b.
Dewan Pengurus Korpri TNI:
1) 2) 3)
Penasihat Panglima TNl. Pembina Kasum TNl. Pembina Harian Aspers Panglima TNl.
Dewan Pengurus Korpri Unit Mabes TNI:
1) 2)
Penasihat Kasum TNl. Pembina Aspers Panglima TNl.
22
c.
Dewan Pengurus Korpri Unit Angkatan:
1) 2) d.
Penasihat (epala Staf Angkatan.. Pembina Aspers Kas Angkatan.
Dewan Pengurus Korpri TNI Provinsi:
1)
Penasihat Pang/Dan Kotama/Balakpus. paling senior di wilayah provinsinya.
2) 3) e.
Pembina pejabat personel di satuan penasihat. Pembina Harian pejabat kemarkasan di satuan penasihat.
Dewan Pengurus Korpri TNI Kabupaten/Kota:
1)
Penasihat Pang/Dan Satuan paling senior
di
wilayah
Kabupaten/Kota.
2) 3)
Pembina pejabat personel di satuan penasihat. Pembina Harian pejabat kemarkasan di satuan penasihat.
Pasal 38 Tugas Penasihat Bertugas dan benrvenang memberi nasihat kepada ,Dewan Pengurus Korpri TNl, baik diminta maupun tidak diminta.
. a
Pasal 39 Tugas Pembina Memberikan arahan kepada Ketua dan Pengurus Korpri TNI
di jajarannya baik diminta maupun tidak diminta.
23
b.
Memberikan bantuan dan dukungan kepada Pengurus Korpri TNI guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas pokok dan Program Kerja KorPri TNl.
c.
Bila diperlukan dalam melaksanakan tugasnya
Pembina yang Korpri Angkatan dan Mabes TNI dibantu oleh Pembina Harian diangkat oleh Pembina atas usul Pengurus Korpri'
BABX
.
MUSYAWARAH, RAPAT KOORDINASI, DAN RAPAT PENGURUS
Pasal 40 MusYawarah KorPri TNI
Musyawarah Korpri TNI di semua tingkatan merupakan p"m"gung kedaulatan dan pelaksana kekuasaan tertinggi
a.
organisasi dengan kewenangan sebagai berikut
1) Menilai dan
:
pertanggungjawaban Pengurus Korpri TNI pada akhir kepengurusan'
mengevaluasi
2) 3)
Memilih dan menetapkan Ketua Korpri TNI'
4)
Menetapkan susunan pengurus di jajarannya'
Memilih dan menetapkan tim formatur untuk membentuk kepengurusan.
b.
Musyawarah Korpri TNI disemua tingkatan diadakan setiap tima tanun sekali, diikuti oleh Pengurus dan perwakilan anggota di jajarannya.
Apabila diperlukan dapat diselenggarakan Musyawarah Luar Biasa dengan ketentuan sebagai berikut:
' c.
24
1) Ada
permintaan sekurang-kurangnya
Pengurus Korpri TNI di jajarannya, dan;
2)
50
o/o dari
Mendapat persetuluan Pembina Korpri TNI setempat.
Pasal 41 Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi Korpri TNI disemua tingkatan dilaksanakan merupakan forum komunikasi dan evaluasi dalam rangka mengembangkan keterpaduan dan koordinasi pelaksanaan program organisasi.
a.
Rapat Koordinasi Korpri TNI seluruh lndonesia dihadiri oleh:
1) 2)
Utusan Dewan Pengurus Korpri TNl.
Utusan Dewan Pengurus Korpri Unit Mabes TNI dan
Angkatan.
3) b.
Rapat koordinasi tingkat Provinsi dihadiri oleh:
1) 2) 3) c.
Utusan Dewan Pengurus Korpri TNI Provinsi.
Utusan Dewan Pengurus Korpri TNI Provinsi. Utusan Dewan Pengurus Korpri TNI Unit Provindi.
,
Utusan Dewan Pengurus Korpri TNI Kabupaten/Kota.
Rapat koordinasi tingkat Kabupaten dihadiri oleh:
1)
Utusan Dewan Pengurus Korpri TNI Kabupaten yang
bersangkutan.
2)
Utusan Dewan Pengurus Korpri TNI Unit Kabupaten.
25
e.
Tugas Rapat Koordinasi adalah untuk:
1)
Melakukan evaluasi. dan penyempurnaan pokok_pokok organisasi l6rpri TNI di jajarannya.
2)
Menyusun pokok-pokok program Kerja untuk lima tahun ke depan.
3)
Menyusun konsep rekomendasi dan saran untuk disampaikan kepada pembina dan penlurus Korpri setingkat di atasnya.
*"0:i;:'"11,.u"
a.
Rapat Pengurus Harian Korpri TNI di semua tingkatan:
1)
Diikuti oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris
Bendahara.
2)
Dilaksanakan sekurang-kurangnya
sebulan.
b.
satu kali
dalam
dua kali
dalam
Rapat Pengurus Pleno disemua tingkatan:
1)
Diikuti oleh seluruh pengurus.
. .,2J Dilaksanakan setahun. c.
dan
sekurang-kurangnya.
Rapat Pengurus Terbatas:
1)
Diikuti Pengurus Harian dengan menghadirkan pengurus bidang. atau Pengurus Korpri lain yang teikait dengan materi yang dibahas.
2)
Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
26 BAB XI KEUANGAN
Pasal 43 Sumber Sumber Keuangan berasal dari: a.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah'
b.
Daerah' Bantuan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah
c.
Bantuan/dukungan dari Pimpinan TNI'
d.
luran anggota.
e.
Sumbangan Yang tidak mengikat'
t.
Usaha-usaha lain Yang sah.
'?iXn*
a.
minimal: Besarnya iuran anggota setiap bulan ditetapkan
1) 2) 3) 4)
Golongan I RP 1'000,-/lculan' Golongan ll RP 2'000,- /bulan' Golongan lll RP 3'000,- /bulan'
Golongan lV RP 4'000,- /bulan'
besaran iuran dapat m9]ellfri ketentuan di atas, Penetapan serta i"ng"n p"rsetujuan anssota *.1, d'li:1?li-,,1:rno'n" dl atasnya' Oitaf,ortan iepada pengurus Korpri TNI setingkat
b.
27-:-
c.
Guna memperlancar penarikan iuran anggota, Bendahara Korpri TNI dapai meminta bantuan juru bayar satuan masingmasing.
Pasal 45 Pemanfaatan luran
a. Pemanfaat iuran digunakan sesuai dengan program kerja tahunan. : b. Pengeluaran di luar program kerja melalui rapat pengurus' BAB XII LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 46 Laporan
a.
Setiap tingkat kepengurusan Korpri TNI berkewajiban untuk menyusun laporan tahunan atas pelaksanaan tugasnya'
b.
Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (a) disampaikan iepada'Dewan Pengurus Korpri TNI yang berkedudukan satu tingkat di atasnya. Pasal 47
Pertanggungiawiban
a.
Setiap tingkat kepengurusan Korpri TNI berkewajiban untuk menyusun lap6ran pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pada akhir masa jabatan kepengurusannya. Laporan sebagaimana tersebut ayat (a) disampaikan dalam musyawarah pada tingkat kepengurusan maslng-maslng'
b.
28 BAB XIII PENUTUP Paisal 48
Lainlain Unit Mabes TNI' Unit Angkatan' dan Dewan Pengurus Korpri 'TNl Provinsi wajib menyelenggarakan b"*i-F""gutG -n"pii'x""iol.asi Korprimenyusu n Pokok-Pokok organ isasi Korpri untuk' TNi di tingkat kepengurusan masing-mastng
a.
pokok-pokok organisasi ini' Hal-hal yang belum diatur dalam p,ada Anggaran Ji"i"ii"nih'ianjut dengan tetap berpedoman petunjuUarahan "f"n n"ss"r"n Rutn"i Tangga Koipri serta 6"1"t-0".
b.
Penasihat. Panglima TNI CaP/tertanda Agus Suhartono' S.E. Laksamana TNI
Autentikasi Setum TNI
Mansyoer Jenderal TNI
'
TENTARA NASIONAL INDONESIA MARKAS BESAR
No. 101 .04 - 022143
POKOK-POKOK ORGANISASI DAN PROSEDUR KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA TENTARA NASIONAL INDONESIA
DISAHKAN DENGAN PERATURAN PANGLIMA TNI NOMOR PERPANG N$NXIzclt1 TANGGAL 27 SEPTEMBER 2011
