RAPBN 2018 Kerja Bersama untuk Kesejahteraan Rakyat

RAPBN 2018

Kerja Bersama untuk Kesejahteraan Rakyat

Disampaikan dalam Forum DJA Mendengar JAKARTA, 30 AGUSTUS 2017

KEMENTERIAN KEUANGAN

1

POKOK BAHASAN 1

Pendahuluan

2

Postur RAPBN 2018

3

Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan

2

1

Pendahuluan


3

Tujuan Kemerdekaan Indonesia

Memajukan Kesejahteraan Umum • • • • •

Mengurangi kemiskinan Mengurangi pengangguran Mengatasi kesenjangan Membangun dari pinggiran Indonesia centris (bukan jawa centris)

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa • • •

Pendidikan Riset + Teknologi  Inovasi Kesehatan

Menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi • • •

Keadilan Sosial

Penegakan Hukum TNI dan POLRI Pemerintahan yang efektif dan bersih)

Mengurangi ketimpangan antarpendapatan dan antar wilayah

EKONOMI HARUS TUMBUH CUKUP TINGGI


BERKELANJUTAN

INKLUSIF & BERKEADILAN

PERANGI KEMISKINAN & KESENJANGAN

4

APBN sebagai instrumen untuk mencapai tujuan kemerdekaan

5

2

Postur RAPBN 2018


6

Pertumbuhan Ekonomi diperkirakan akan terus meningkat dan inflasi menurun Realisasi 2016


APBN-P 2017

RAPBN 2018

5,0

5,2

5,4

3,0

4,3

3,5

13.307

13.400

13.500

5,7

5,2

5,3

40

48

48

829

815

800

1.180

1.150

1.200 7

Defisit RAPBN tahun 2018 dapat diturunkan menjadi

2,19% PDB

Triliun Rupiah

(2017 : 2,67% PDB)

Belanja Pemerintah Pusat

1.443,3

Penerimaan Perpajakan

1.609,4

814,1 • Belanja K/L • Belanja Non K/L 629,2

86% dr Pendapatan Negara

Transfer Ke Daerah & Dana Desa

761,1

PNBP

267,9 Pendapatan Negara

HIBAH

1,2

1.878,4

Outlook 2017: 1.736,1

Keseimbangan Primer

(78,4) Outlook 2017: (144,3)


Belanja Negara

2.204,4 Outlook 2017: 2.098,9

Pembiayaan Anggaran

Defisit Anggaran

(325,9)

Outlook 2017: (362,9)

325,9

Pembiayaan Utang Pembiayaan investasi

(65,7) 399,2

8

Penerimaan Perpajakan terus ditingkatkan

(triliun rupiah)

Dengan tetap menjaga perbaikan iklim investasi dan dunia usaha

Target

9,3

2017:

Rp1.609,4 T

1.472,7 Pertumbuhan Perpajakan (%)

Outlook 2017: 1.472,7

2016:

1.285,0

14,6

2015:

1.240,4 PPh Migas

3,6

Tax Ratio

2014:

1.146,9

8,2

35,9

Pajak Nonmigas

1.379,4

11,5% PDB

Kepabeanan & Cukai

194,1

Termasuk SDA migas & pertambangan 6,5

Automatic Exchange of Information (AEoI) • •

meningkatkan basis pajak mencegah praktik penghindaran pajak dan erosi perpajakan (Base

Erosion Profit Shifting)


Pertumbuhan Perpajakan (%)

Data Dan Sistem Informasi Perpajakan

Kepatuhan Wajib Pajak

up to date dan terintegrasi a.l. melalui e-filing, eform dan e-faktur.

e-service, mobile tax unit, KPP Mikro, dan outbond call.

Insentif Perpajakan •

membangun kesadaran pajak (sustainable compliance) a.l. melalui

•

tax holiday dan tax allowance reviu kebijakan exemption tax pada beberapa barang

SDM dan regulasi Peningkatan Pelayanan dan efektifitas organisasi

kena PPN.

9

(triliun rupiah)

PNBP lebih optimal • tetap memperhatikan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan menjaga kelestarian sumber daya alam

• PNBP K/L perlu terus dioptimalkan

Revisi Regulasi

UU PNBP dan PP tentang jenis dan tarif PNBP

Pendapatan SDA

99,3 Minerba 16,8 Panas bumi 0,7 Kehutanan 4,1 Perikanan 0,5

398,6

2015

255,6

22,1

2016

262,0

2017

260,2

Target

Rp267,9 T Outlook 2017: Rp260,2 T

Peningkatan Pengawasan

Penyetoran sesuai penerimaannya

Optimalisasi PNBP

• Efisiensi operasional PNBP • Menggali potensi baru

Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan

43,7

SDA Migas 77,2 SDA Nonmigas

2014

Bagian Pemerintah atas Laba BUMN:

Perbankan 11,0 Non Perbankan 32,7

PNBP Lainnya

82,0 3 K/L Terbesar:

Kemkominfo 15,4 Polri 8,6 Kemenhub 7,0

Perbaikan Pelayanan • •

Tranparansi dan kemudahan Pemanfaatan IT

Pendapatan BLU

43,0

3 K/L dengan Pendapatan BLU Terbesar:

Kemenkeu 13,9 Kemenkes 11,1 Kemenristek Dikti 6,4

10

Belanja Pemerintah Pusat Belanja K/L & non K/L lebih berkualitas dengan melanjutkan efisensi belanja, refocussing pada infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial

7,5

Alokasi

(triliun rupiah)

Rp1.443,3 T Outlook 2017: 1.343,0

814,1

Belanja K/L Outlook 2017:

• Perbaikan perencanaan dengan berbasis kinerja sejalan dengan prioritas pembangunan

1.343,1

2014:

• Efisiensi belanja operasional

1.203,6

• Monitoring pelaksanaan

2015: 5,8

1.183,3

(1,7)

2016:

• Proses pelelangan yang lebih awal

16,4

1.154,0

Belanja Non K/L Antara lain:

(2,5)

% Pertumbuhan Belanja Pemerintah Pusat (%)


629,2

Pembayaran Bunga Utang

247,6

Perbaikan peringkat surat utang diharapkan memberi dampak positif terhadap penurunan yield SBN. Sejalan dengan perbaikan peringkat utang juga efisiensi biaya bunga

Subsidi Energi

103,4 Subsidi lebih tepat sasaran dan pengendalian inflasi

Subsidi Nonenergi

69,0 Subsidi nonenergi

• Sinergi dengan bansos dan transfer ke daerah agar efektif dan terintegrasi untuk: - Pengendalian inflasi - Bantuan masyarakat menengah ke bawah

11

Belanja Pemerintah Pusat diarahkan untuk (triliun rupiah)

Kemiskinan dan Kesenjangan 292,8 1) Program perlindungan sosial (PKH) --> Naik dari 6 juta menjadi 10 juta KPM Perluasan Bantuan Pangan non Tunai (BPNT) dari rastra

Pelayanan KesehatanPBI 92,4 juta jiwa Pendidikan Program Indonesia Pintar 19,7 juta siswa Bidik misi  401,5 ribu mahasiswa 1) Termasuk Dana Desa

Infrastruktur 409,0 2)

Pembangunan Jalan 856 km Pembangunan Irigasi 781 km

Rasio Elektrifikasi 95,15 %

Perumahan 7.062 unit

2) Termasuk TkDD dan Pembiayaan

Sektor Unggulan

34,8

3)

Pertanian • Peningkatan Produksi pangan dan pembangunan sarpras • Pengembangan hortikulrtura Pariwisata • Pengembangan 10 destinasi wisata • Peningkatan wisatawan • Promosi pariwisata Perikanan • Peningkatan daya saing produk olahan perikanan • Bantuan kapal nelayan 1048 unit • Kelestarian lingkungan 3) Alokasi Kementan, KKP, dan Kemenpar


Aparatur Negara dan Pelayanan Masyarakat

Pertahanan Keamanan dan Demokrasi

369,2 Peningkatan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik Kesejahteraan aparatur dan pensiunan 4) Kenaikan uang lauk pauk TNI/Polri  Rp5 ribu dari Rp55.000 menjadi Rp60.000/org/hari Perbaikan sistem dan manfaat pensiun 4) Termasuk pensiunan aparat pemda

201,6

5)

Pertahanan Pencapaian MEF tahap 2 dan pengembanga n industri pertahanan Keamanan Pemeliharaan keamanan dan ketertiban dan penyelidikan/p enyidikan pidana Demokrasi Penyelenggara n pilkada 2018 dan persiapan pemilu 2019 5) Alokasi Kemenhan, Polri, KPU, dan Bawaslu

12

Subsidi lebih tepat sasaran menuju nontunai

ALOKASI

Melalui berbagai kebijakan di subsidi energi maupun nonenergi

Rp172,4 T

(triliun rupiah)

Subsidi Energi

103,4

Subsidi BBM & LPG

51,1

• Perbaikan penyaluran untuk memperbaiki ketepatan sasaran • Subsidi tertutup untuk LPG tabung 3 kg

Subsidi Listrik

52,2


• subsidi tepat sasaran untuk pelanggan 450 VA dan 900 VA

Subsidi Non-energi antara lain:

69,0

Subsidi Pangan

7,3

• untuk 5,6 juta KPM • Sinergi subsidi rastra dengan BPNT

Subsidi Pupuk

28,5

• Penyempurnaan data penerima dengan NIK. • volume pupuk 9,5 juta ton

13

(triliun rupiah)

BLU Kelapa Sawit Rp 10,7 T

Rp11,0 T

10 Kementerian dan Lembaga Dengan Anggaran Terbesar


14

Anggaran Pendidikan tetap dijaga 20 persen untuk meningkatkan akses, distribusi, dan kualitas pendidikan

Alokasi

Rp440,9 T

(triliun rupiah)

Melalui Belanja Pusat

146,6

Melalui Transfer

279,3

Melalui Pembiayaan

15,0

Sasaran Target

Indikator Pendidikan : APK

Pendidikan Menengah

APM

Pendidikan Menengah 2017

89,7 88,1 65,3 63,4

Program Indonesia Pintar 19,7 Juta siswa Bantuan Operasional Sekolah 262,1 ribu sekolah

Beasiswa Bidik Misi 401,5 ribu mahasiswa

Tunjangan Profesi Guru Non PNS 435,9 ribu guru 257,2 ribu guru PNS 1,2 juta guru PNSD

Pembangunan/Rehab Ruang Kelas 61,2 ribu

2018


15

Anggaran Kesehatan sebesar 5 persen Belanja untuk meningkatkan supply side dan layanan, upaya kesehatan promotif preventif, serta menjaga keberlanjutan JKN

Alokasi

Rp110,2 T

(triliun rupiah)

Melalui Belanja Pusat

80,7 Sasaran Target Indikator Kesehatan : Stunting

28,8% 29,6%

Persalinan di fasilitas kesehatan

82% 81%

Ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas

86% 83%

2017

2018


Program Indonesia Sehat 92,4 juta jiwa Kesertaan ber-KB melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi 1,8 juta orang

Melalui Transfer

29,5 Imunisasi untuk anak usia 0-11 bulan 92,5%

Penyediaan sarana fasilitas kesehatan yang berkualitas 49 RS/Balkes

Sertifikasi obat dan makanan 74,0 ribu

Penanganan Malaria dan HIV 95% Kasus Malaria diobati 52% Kasus HIV diobati

16 16

Konektivitas dan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (triliun rupiah)

2016

2015

256,1 Kemen PUPR

Kemenhub

DAK

106,9 *

48,2 *

33,9

317,1

*) total pagu

2017

401,1

Anggaran Infrastruktur

Rp409,0 T

Investasi Pemerintah (PMN & LMAN)

41,5

Output Angka sementara

Pembangunan dan Preservasi Jalan • Pembangunan Jalan Baru

856 km

• Pembangunan jalan tol

25 km

• Pembangunan Jembatan

8.761 m

Pembangunan LRT (lanjutan) 23 km’sp

Pembangunan Bandara

Penyediaan dan Peningkatan kualitas Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah

15 lokasi

• Pembangunan Rusun

Pembangunan jalur KA

Informasi dan Telekomunikasi

• Bantuan Stimulan 180,0 ribu unit (peningkatan/ pembangunan)

639 km’sp

• Pembangunan desa broadband terpadu • Pembangunan BTS di daerah blankspot, terutama daerah 3T


7.062 unit

100 lokasi 380 lokasi

17

Transfer ke Daerah dan Dana Desa Fokus untuk meningkatkan pemerataan keuangan antardaerah, meningkatkan kualitas, dan mengurangi ketimpangan layanan publik antar daerah, menciptakan lapangan kerja, dan mengentaskan kemiskinan. Penyaluran berbasis kinerja (triliun rupiah)

Dana Bagi Hasil

Transfer ke Daerah

Rp701,1 T

87,7

• Penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau selain sesuai UU Cukai, juga untuk infrastruktur sesuai prioritas daerah; • DBH Dana Reboisasi, selain Rehabilitasi Hutan dan Lahan juga penanganan kebakaran hutan, penataan batas kawasan, dan pembenihan; serta • 25% untuk belanja infrastruktur.

Dana Alokasi Umum • • • •

Dana Insentif Daerah

62,4

• Mengejar ketertinggalan infrastruktur layanan publik; • Money follow program; • Afirmasi kepada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi; • Usulan daerah sesuai prioritas nasional; dan • Sinkronisasi dengan belanja K/L.

Dana Alokasi Khusus Nonfisik

123,5

Mengurangi beban masyarakat terhadap layanan publik dengan sasaran, antara lain BOS untuk 211,6 sekolah, TPG 1,2 juta guru, BOK 9.767 Puskesmas.

8,5

• Memacu perbaikan kinerja pengelolaan keuangan, pelayanan pemerintahan umum, layanan dasar publik, dan kesejahteraan.

Rp761,1 T

Dana Alokasi Khusus Fisik

398,1

Mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah Pagu bersifat dinamis; Bobot wilayah laut naik menjadi 100%; dan 25% untuk belanja infrastruktur.

Alokasi

Dana Otsus, DTI, dan Dana Keistimewaan DIY Untuk percepatan pembangunan infrastruktur Papua & Papua Barat, serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan di Provinsi Aceh.

20,9

Dana Desa

Rp60,0 T KEMENTERIAN KEUANGAN

Formula makin fokus untuk pengentasan kemiskinan, melalui: • Penurunan porsi alokasi yg dibagi merata & peningkatan alokasi formula; • Pemberian bobot yang lebih besar kepada jumlah penduduk miskin; dan • Pemberian afirmasi kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi.

18

Pembiayaan Anggaran Penerbitan SBN (neto) turun dari outlook 2017

Pembiayaan Utang

399,2

• SBN (neto) 414,7 • Pinjaman (neto) (15,5)

(triliun rupiah)

Pembiayaan Investasi • BUMN: 3,6 • BLU: 57,4 • Lembaga

Lainnya: 2,5 • Organisasi/LK I/BUI: 2,1

Pemberian Pinjaman

Alokasi

Rp325,9 T Outlook 2017: Rp362,9 T

(6,7)

Pinjaman kepada BUMN Pemda (neto)

Kewajiban Penjaminan

Pembiayaan Lainnya


(65,7)

(1,1)

0,2

19

3


Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan

20

Good Governance harus dijaga

Usulan kebijakan, alokasi, dan revisi harus sesuai peraturan dan siklus pembahasan APBN yang berlaku Penyusunan dan Pembahasan RAPBN di DPR dilakukan sesuai siklus

Putusan MK terkait batasan pembahasan RAPBN di DPR

Pelimpahan kewenangan revisi rincian belanja

pergeseran anggaran antarprogram dalam 1 BA untuk kebutuhan ineligible kegiatan PHLN

Pergeseran anggaran antarprogram dlm 1 BA yang bersumber dari RM Bel . operasional

•

•

•

Berpedoman pada kebijakan dan besaran pada Nota Keuangan Usul tambahan anggaran  didiskusikan internal pemerintah Arahan / Direktif Presiden dan/atau Sidang Kabinet KEMENTERIAN KEUANGAN

perubahan anggaran belanja yang bersumber dari SBSN

 Persetujuan DPR level program  Tidak ada pemberian tanda bintang

pergeseran anggaran dalam rangka penyediaan dana untuk penyelesaian restrukturisasi K/L

perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP

Perubahan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

Pergeseran BA BUN ke BA KL atau BA KL ke BA BUN

• Terdapat kewenangan Pemerintah • Termasuk revisi tambah belanja (PNBP, PHLN, SBSN)

pagu 21

Hal-hal Penting Lainnya Kesesuaian output dalam berbagai dokumen  mengacu ke NK RAPBN 2018 RKP, Renja K/L, RKA KL dan DIPA Sinergi perencanaan dan pelaksanaan belanja pemerintah Pusat dan pemerintah daerah

DAK fisik dan DAK non Fisik

Fokus pada pencapaian target, dengan tetap menjaga efisiensi

Money follow program Minimalisir revisi dokumen, percepat pelaksanaan

Monitoring dan evaluasi capaian kinerja Pemanfaatan IT

Strategi komunikasi yang efektif publikasi dan diseminasi program-program pembangunan KEMENTERIAN KEUANGAN

22

T E R I M A K A S I H Direktorat Penyusunan APBN, DJA [email protected] [email protected]

RAPBN 2018 Kerja Bersama untuk Kesejahteraan Rakyat

Recommend Documents