Kebijakan Anggaran untuk Kesejahteraan Rakyat: dari Formulasi hingga Evaluasi BPK
Surabaya, 26 Nov 2015 Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A. (Ketua BPK RI)
PEMBUKAAN UUD 1945
Salah satu tujuan negara
Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
Indikator kesejahteraan harus dipenuhi
Angka kemiskinan dan pengangguran berkurang
Gini ratio mendekati angka o (merata) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bertambah
5
UUD 45 Pasal 23 Ayat (1) APBN sebagai wujud keuangan negara harus dikelola secara terbuka, bertanggung jawab dan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat BPK RI
6
Laporan Realisasi APBN Tahun 2014 Realisasi pendapatan Pemerintah sebesar
Rp1.550,49 triliun atau naik sebesar 7,75% jika dibandingkan tahun 2013 sebesar
Rp1.438,89 triliun BPK RI
7
Belanja negara tahun 2014 belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah yang seluruhnya berjumlah Rp1.777,18 triliun atau 94,69% dari anggaran sebesar Rp1.876,87 triliun. Belanja negara juga mengalami kenaikan sebesar Rp126,62 triliun atau 7,67% jika dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp1.650,56 triliun.
BPK RI
Naiknya anggaran tidak berjalan selaras dengan prinsip tata kelola keuangan, yakni efektif, efisien, dan ekonomis
8
“The budget is a reflection of and the means by which the basic goals of government and society are achieved. The budgetary process is complicated by the fact that we often try to achieve separate policy goals through the use of one policy instrument: the budget” Hackbart dan R.Ramsey
Jumlah keuangan negara yang demikian besar apakah telah dipergunakan secara ekonomis, efisien, dan efektif, serta berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat?
Pemerintah selalu berupaya membuat kebijakan politik anggaran yang memang ditujukan untuk menyejahterakan rakyat.
Apakah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut dapat maksimal terwujud? Berdasar data yang dikeluarkan oleh CLSA Asia-Pacific Markets, Indonesia menempati skor 4,5 (skor terendah) untuk rules and regulations
korelasi
Harus ada antara kebijakan politik anggaran dengan peningkatan kesejahteraan
Perkembangan Politik Angaran
UU No.17 Tahun 2003 Sebelumnya: Indische Comptabiliteitswet UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara keuangan negara harus dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh para penyelenggara negara, sehingga tujuan bernegara seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 bisa dicapai
Permasalahan Tata kelola anggaran belum mampu secara efektif menggambarkan peningkatan kesejahteraan rakyat yang signifikan Kesejahteraan rakyat juga seringkali tidak tergambar dalam pengelolaan keuangan negara yang terwujud dalam APBN dan keuangan daerah terwujud dalam APBD
Banyak ditemukan persoalan pada tataran implementasi
Bagaimana BPK sebagai lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bisa
memastikan atau memberikan penilaian (assurance) melalui pemeriksaannya mengenai peningkatan kesejahteraan rakyat seperti yang diamanatkan dalam UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
?
Outlook : Siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Hal penting dalam proses penyusunan RAPBN
Siklus APBN Kondisi ekonomi domestik dan internasional yang tercermin dalam asumsi dasar ekonomi makro
Berbagai kebijakan APBN dan pembangunan Parameter konsumsi komoditas bersubsidi Kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara Risiko fiskal dan kinerja pelaksanaan APBN dari tahun ke tahun
Sumber : Kementriaan Keuangan, 2014
Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2014
LKPP merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN oleh Pemerintah Pusat
Laporan Realisasi APBN Laporan Arus Kas
Neraca Catatan atas Laporan Keuangan
dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya
Sesuai dengan UU, BPK memeriksa LKPP tersebut dalam waktu dua bulan sejak menerima LKPP dari pemerintah.
OPINI LKPP
2014
Wajar Dengan Pengecualian (qualified opinion)
LKPP 2014 tidak mencapai target opini WTP seperti ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 22
Hasil reviu atas pelaksanaan transparansi fiskal menunjukkan Pemerintah sudah memenuhi sebagian besar kriteria transparansi fiskal yang ditunjukkan dengan pemenuhan level advanced dan good sebanyak 30 kriteria atau 83,33% dari keseluruhan kriteria dan level basic pada enam kriteria atau hanya 16,67% dari keseluruhan kriteria sesuai dengan pedoman dan praktik-praktik, baik transparansi fiskal yang diterbitkan oleh International Monetary Fund.
Review atas pelaksanaan transparansi fiskal
Kriteria Fiscal Transparency Code (FTC) Tahun 2014 yang diterbitkan oleh International Monetary Fund (IMF)
Mencakup: pelaporan fiskal
perkiraan fiskal dan penganggaran
analisis dan manajemen risiko fiskal
24
Dalam pemenuhan pilar pelaporan fiskal, level transparansi fiskal yang berada pada kondisi advanced dan good sebanyak 10 kriteria. Namun, Pemerintah masih harus melaksanakan upaya perbaikan untuk meningkatkan transparansi fiskal dengan mengungkapkan seluruh fasilitas pengeluaran pajak dan menyusun Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP) berdasarkan data Laporan Keuangan (audited) dan konsisten antar tahunnya.
Outlook : Siklus Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015
Penyusunan APBD Tahun Anggaran (TA) 2015 juga harus memperhatikan beberapa hal penetapan APBD harus tepat waktu pemerintah daerah harus memenuhi jadwal proses penyusunan APBD KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun, menyampaikan dan membahas rancangan APBD Tahun Anggaran 2015
Tabel Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD (1) No. URAIAN 1)
WAKTU
Penyusunan RKPD Penyampaian Rancangan KUA
LAMA
Akhir bulan Mei dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada
2)
kepala daerah
3)
Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh kepala daerah kepada
Minggu I bulan Juni
1 minggu
Pertengahan bulan Juni
6 minggu
DPRD 4)
Kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan
Akhir bulan Juli
PPAS 5)
Penerbitan Surat Edaran kepala daerah perihal Pedoman penyusunan RKA-SKPD
Awal bulan Agustus
8 minggu
dan RKA-PPKD
6)
7)
Penyusunan
dan pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan
Awal bulan Agustus sampai dengan
Rancangan Perda tentang APBD
akhir bulan September
Penyampaian Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD
Minggu I bulan Oktober
2 bulan
Tabel Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD (2) No.
URAIAN
WAKTU
LAMA
8)
Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah
Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum
8)
Menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang
3
Penjabaran APBD kepada MDN/Gub untuk dievaluasi
bersama
Hasil evaluasi Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang
Paling lama 15 hari kerja setelah
Penjabaran APBD
Rancangan Perda tentang APBD dan
tahun anggaran yang bersangkutan
10)
hari
kerja
Rancangan Penjabaran
setelah
persetujuan
Perkada APBD
tentang
diterima
oleh
MDN/Gub
11)
Penyempurnaan
Rancangan
Perda
tentang
APBD
sesuai
hasil
evaluasi
yang
ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan
Paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)
Perda tentang APBD
12)
13)
14)
Penyampaian keputusan DPRD
tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang
3
hari
kerja
setelah
keputusan
APBD kepada MDN/Gub
pimpinan DPRD ditetapkan
Penetapan Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD sesuai dengan
Paling lambat akhir Desember (31
hasil evaluasi
Desember)
Penyampaian Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada
Paling lambat 7 hari kerja setelah
MDN/Gub
Perda dan Perkada ditetapkan
Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2014
Opini atas LKPD Tahun 2014 Opini WTP WDP TW TMP
Jumlah LKPD 251 230 4 9
% 49,80% 45,64% 0,79% 3,77%
49,80% dari 504 LKPD yang mendapat WTP 31
32
Formulasi dan Evaluasi BPK : Pemeriksaan Untuk Mendorong Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
mendorong
Pemeriksaan BPK dapat penggunaan keuangan negara secara
transparan dan akuntabel untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat
Pemeriksaan BPK
Pemeriksaan Keuangan
Pemeriksaan Kinerja
PDTT 35
BPK mampu mendorong perbaikan kualitas laporan keuangan, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Untuk pemerintah daerah, BPK memberikan opini WTP atas 251 (49,80%) LKPD, termasuk LKPD Provinsi Kalimantan Utara yang baru kali pertama menyusun LK, opini WDP atas 230 (45,64%) LKPD, opini TW atas 4 (0,79%) LKPD, dan opini TMP atas 19 (3,77%) LKPD.
Pemeriksaan Keuangan 36
Secara umum, kualitas laporan keuangan pemerintah makin meningkat. Ini terlihat dari perolehan opini WTP yang makin banyak dari 44 entitas di tahun 2009 (57%) menjadi 61 entitas di tahun 2014 (70,93%). Adapun di pemerintah daerah, tahun 2009 LKPD yang memperoleh opini WTP sebanyak 15 entitas (3%) dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 251 (49,80%).
Tantangan yang dihadapi BPK dalam pemeriksaan keuangan Tingginya harapan dari masyarakat yang menginginkan jika suatu entitas sudah memperoleh opini WTP maka sudah seharusnya tidak ada korupsi di entitas tersebut
BPK terus meningkatkan kualitas pemeriksaan dengan meningkatkan pemahaman atas audit berbasis risiko (risk based audit /RBA) dan melaksanakannya dalam pemeriksaan.
BPK juga sudah mengembangkan pemeriksaan dengan berbasis pada teknologi informasi sehingga pemeriksaan bisa dilakukan dengan cakupan pemeriksaan yang lebih luas dan tidak terbatas pada sejumlah sample terbatas.
BPK juga memprioritaskan pemeriksaannya pada bidang-bidang yang menjadi prioritas pembangunan nasional seperti yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
Pemeriksaan BPK Bidang pendidikan
Kesehatan Penanggulangan kemiskinan
Infrastruktur Ketahanan pangan Lingkungan hidup
40
Tujuan pemeriksaan atas bidangbidang kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan tersebut adalah untuk menilai aspek ekonomis, efisiensi, dan efektifitas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. 41
Objek Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2014
651 Objek Pemeriksaan
135
479
Objek Pemerintah Pusat
Objek Pemda dan BUMD
37 Objek BUMN dan badan lainnya
42
Berdasarkan jenis pemeriksaan
651 Objek Pemeriksaan
73
233
345
Pemeriksaan Keuangan
Pemeriksaan Kinerja
PDTT 43
Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2014
7.950 temuan
Ketidakpatuhan
7.789 kasus Senilai Rp40,55 triliun
Kelemahan SPI 2.482 kasus 44
Masalah Ketidakpatuhan 3.293 masalah berdampak pada pemulihan keuangan negara/daerah/perusahaan (atau berdampak finansial) senilai masalah yang mengakibatkan kerugian Rp1,42 triliun
Rp14,74 triliun potensi kerugian Rp3,77 triliun
kekurangan penerimaan Rp9,55 triliun
3.150 masalah ketidakpatuhan yang mengakibatkan ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp25,81 triliun 45
Seluruh pemeriksaan BPK dengan hasil pemeriksaan adalah dalam rangka mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas keuangan negara demi peningkatan kesejahteraan rakyat 46
BPK berharap pemeriksaan atas program penanggulangan kemiskinan dapat menilai
efektivitas dan efisiensi. 47
BPK akan memberikan rekomendasi bagi perbaikan program dan kegiatan untuk waktu selanjutnya sehingga kesejahteraan rakyat dapat meningkat secara
berkesinambungan 48
TERIMA KASIH 49
