KEMAKMURAN, PENYELAMATAN SUMBERDAYA ALAM UNTUK KESEJAHTERAAN BERSAMA :

REPUBLIK INDONESIA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEMAKMURAN, PENYELAMATAN SUMBERDAYA ALAM UNTUK KESEJAHTERAAN BERSAMA :

International Business Integrity Conference 2016 Jakarta, 17 November 2016

HUTAN INDONESIA : sebuah medan pertempuran MENUJU TATA KELOLA YANG SEMAKIN BAIK : praktik baik dan aksi kolektif

sebuah medan pertempuran

dari luas daratan yang tersusun dari keragaman tipe hutan yang mencerminkan keragaman wilayah, dari Leuser hingga Lorenz

Foto atas : Gajah di TN. Gunung Leuser (Aceh), Komodo di TN. Komodo (NTT), Orangutan di TN. Kutai (Kaltim), Burung Migran mampir di TN. Wasur (Papua). Foto bawah : TN. Bunaken (Sulut), TN. Wakatobi (Sultra), TN. Taka Bonerate (Sulsel), TN. Togean (Sulteng), TN. Kepulauan Seribu (DKI Jakarta).

Semakin tinggi jumlah jenis, semakin sedikit jumlah individu di setiap jenis

Sebagian kearagaman jenis burung di TN. Laiwangi Wanggameti, Sumba. Foto oleh Simon Onggo (Balai TN. Laiwangi Wanggameti-Manupeu Tanadaru)

IMPLIKASI

Pertumbuhan Penduduk Kebutuhan akan sandang, pangan dan papan

TEMPAT MANUSIA DAN KERAGAMAN HAYATI BEREBUT HIDUP TINGGINYA KONFLIK BAIK ANTARA SATWA DENGAN MANUSIA, MAUPUN KONFLIK TENURIAL. MENYEBABKAN KERUSAKAN HUTAN DI DATARAN RENDAH MENJADI SANGAT TINGGI

ILUSTRASI JUMLAH RAGAM HAYATI

ILUSTRASI JUMLAH MANUSIA

Pesisir

Dataran Rendah

Pegunungan

SEJARAH PENGELOLAAN HUTAN INDONESIA : Peta geopolitik dan distribusi sumberdaya alam senantiasa menempatkan deforestasi dan degradasi hutan sebagai muara

MENUJU TATA KELOLA YANG SEMAKIN BAIK : praktik baik dan aksi kolektif

KEBIJAKAN SATU PETA (ONE MAP POLICY) PENATAAN PERIZINAN BIDANG KEHUTANAN (SATU PINTU, PERBAIKAN WAKTU PERIJINAN) PERLUASAN WILAYAH KELOLA MASYARAKAT PENGUATAN INSTRUMEN PERLINDUNGAN HUTAN (SLVK, KEBAKARAN HUTAN) MENGARTIKULASIKAN KINERJA PADA PEMBANGUNAN NASIONAL (WISATA, ENERGI, INDUSTRI)

MEMBANGUN SISTEM PENGENDALIAN ANTI KORUPSI

KEBIJAKAN SATU PETA Program PETA RUPA BUMI INDONESIA

1:50.000

PETA KAWASAN HUTAN INDONESIA

Perwujudan Informasi Geospasial Tematik (IGT) Status

Perwujudan Informasi Geospasial Tematik (IGT) Potensi

1:50.000

Catatan :  Untuk mendukung Percepatan KSP pada Kementerian LHK telah ditetapkan Permen LHK tentang Jaringan Informasi Geospasial Lingkup LHK (P.28/MenLHK/Setjen/Kum.1/2/2016 tgl 22 Februari 2016

Keluaran

Target

Peta Penetapan Kawasan Hutan minimal pada skala 1:50.000

17 prov - Des 2016, 17 prov - Des 2017

Peta Izin Pemanfaatan Hutan (IUPHHKHA/HT/RE minimal 1:50.000

11 prov - Des 2016, 12 prov - Des 2017, 11 prov Des 2018

Peta Hutan Tanaman Rakyat minimal skala 1:50.000

34 prov - Sep 2016

Peta Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus minimal skala 1:50.000

34 prov - Juni 2016

Peta NSDH 1:250.000 Peta DAS 1:50.000

34 prov - Juni 2017 10 prov - Juni 2016, 16 prov - Juni 2017, 3 prov - Maret 2018

Peta Penunjukan Kawasan Hutan skala 1:250.000

34 prov - Des 2016

Peta Zonasi Kawasan Konservasi 1:50.000

6 prov – Juni 2016, 14 prov – Juni 2017, 14 prov – Juni 2018

Peta Zonasi Kawasan Konservasi Perairan 1:50.000

6 prov – Juni 2016, 14 prov – Juni 2017, 14 prov – Juni 2018

Bidang Usaha

Jenis Perizinan

Bidang Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi.

1. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA)

• Persetujuan prinsip 10 hari kerja • Izin defenitif: 14 hari kerja, tidak termasuk AMDAL, pelunasan iuran usaha dan penolakan yang merupakan kewajiban pemohon

2. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HTI)


3. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam (IUPHHK-RE)


4. Perpanjangan Izin Usaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA).

• Persetujuan prinsip 10 hari kerja • Izin defenitif: 15 hari kerja, tidak termasuk IL dan tata batas, pelunasan IIUPH

5. Izin Usaha Pemanfaatan Penyerapan Karbon dan/atau Penyimpanan Karbon (UP RAP-KARBON dan/atau UP PAN-KARBON) Pada Hutan Lindung

•

24 hari kerja, tidak termasuk pelunasan iuran usaha dan penolakan yang merupakan kewajiban pemohon

6. Izin Usaha Pemanfaatan Penyerapan Karbon dan/atau Penyimpanan Karbon (UP RAP-KARBON dan/atau UP PAN-KARBON) Pada Hutan Produksi

•

24 hari kerja, tidak termasuk pelunasan iuran usaha dan penolakan yang merupakan kewajiban pemohon

Bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL) pada Hutan Produksi/Hutan Lindung.

Jangka Waktu Penerbitan Izin

Lanjutan....

Bidang Usaha Bidang Industri Kehutanan

Jenis Perizinan


7. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu di atas 6.000 M3/tahun

• 15 hari kerja

8. Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu di atas 6.000 M3/tahun

• 15 hari kerja

Bidang Pemanfaatan Kawasan Pada Hutan Produksi/Hutan Lindung.

9. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvo Pastura Pada Hutan Produksi.

• 25 hari kerja, tidak termasuk AMDAL, pelunasan iuran usaha dan penolakan yang merupakan kewajiban pemohon

Bidang Penggunaan Kawasan Hutan Pada Hutan Produksi/Lindung, Pelepasan Kawasan Hutan dan Tukar Menukar Kawasan Hutan.

10.Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

• Persetujuan prinsip: 52 hari kerja • Izin defenitif: 52 hari kerja

11.Pelepasan Kawasan Hutan


Lanjutan.... Bidang Usaha Bidang Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Tumbuhan/Satwa Liar

Jenis Perizinan


12.Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam.


13.Izin Lembaga Konservasi.


14.Izin Pengusahaan Taman Buru.


15.Izin Peminjaman Satwa Liar Di Lindungi Ke Luar Negeri untuk Kepentingan Pengembangbiakan (Breeding Loan).

51 hari kerja

16.Izin Usaha Pemanfaatan Air untuk Skala Menengah dan Skala Besar di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya.


17.Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air untuk Skala Menengah dan Skala Besar di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya


BENTUK

Hutan Desa/Nagari, HKm, HTR, Hutan Adat, Hutan Rakyat, Kemitraan Kehutanan

TUJUAN AKHIR

Sumberdaya Hutan untuk mengatasi kesenjangan

INDIKATOR

• • •

Gross Margin Kelompok/Rumah Tangga Penyerapan tenaga kerja Pertumbuhan ekonomi wilayah dan Gini ratio

UPAYA

• •

Akses kawasan, berupa perijinan dan Kemitraan Pembinaan Kelompok Tani Hutan Investasi

NILAI

• • • • •

Pemanfaatan untuk kesejahteraan (HHK, HHBK, Jasa lingkungan) Partisipasi Masyarakat Respect to Ecology, function of nature Konservasi dan perlindungan hutan, suksesi, keseimbangan/homeostasis Kesadaran untuk preservasi, restorasi dan rehabilitasi

IMPLEMENTASI

Rantai Bisnis • Jasa Lingkungan/Ekowisata/Tata Air • Agro forestry : padi, jagung, kedelai, tebu, • Silvo Pastur • Silvofishery • Biomass dan bioenergy • HHBK: madu, rotan, akar, dll • Industri kayu

Konsekuensi (Investasi, Teknologi, Kelembagaan Masy) • Ijin dan legitimasi (syarat dan the do’s and dont’s) • Penataan wilayah (konflik : use and status)/ tenurial • Infrastruktur • Revitalisasi Kelompok Tani Hutan • Investasi (negara dan swasta) • Review kawasan (limittaif) • Pendampingan Aktivis • Pengawasan Aparatur

104.126 ha

Meningkatkan proporsi akses kelola masyarakat terhadap hutan

67.862 ha 49.803 ha

HKm

49.224 ha

HD

2015

“ Mengurangi konflik dan menumbuhkan sentra produksi hasil hutan berbasis desa, untuk : mendorong pertumbuhan, menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan, mengurangi kesenjangan antar wilayah “ ±10% Kemitraan Kehutanan Hutan Rakyat Hutan Tanaman Rakyat

Proprosi di awal kerja dan rencana hingga tahun 2019

Hutan Adat Hutan Desa

0,51%

2014

Hutan Kemasyarakatan

2019

HKm

42.612 ha

HD

2016

Hutan Adat

BATASAN UMUM SKEMA PERHUTANAN SOSIAL KATEGORI HUTAN SOSIAL

STATUS KAWASAN

KEGIATAN UMUM

KELOMPOK TANI HUTAN

Hutan Lindung

Jasa lingkungan (air, ekowisata, Sertifikat Karbon) HHBK

Kel Tani, Koperasi

2. Hutan Tanaman Rakyat

Hutan Produksi

Kayu Industri dan Pangan, Kebun dan Jasa Lingkungan

Koperasi, industri rakyat, Proyeksi dukungan untuk HTI

3. Hutan Kemasyarakatan

Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Jasa Lingkungan (air, ekosiwisata, Sertifikat Karbon), Kayu dan HHBK

Kel Tani, Koperasi

4. Kemitraan

Hutan Konservasi, Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Jasa Lingkungan dan HHBK

Kel Tani, Koperasi

5.Hutan Adat

Hutan Hak dengan Fungsi Konservasi, Lindung dan Produksi (masih diproyeksikan)

Jasa Lingkungan (air, ekosiwisata, Sertifikat Karbon), Kayu dan HHBK

Kel Masyarakat Hukum Adat

5. Hutan Rakyat

Hutan Hak/ Hutan Milik

Kayu industri

Koperasi dan Individual Masyarakat

1. Hutan Desa/ Nagari

RANTAI BISNIS Jasa Lingk/ Ekowisata/ Tata Air

Sumber

Pemandangan hutan, (air terjun, Landscape view)

Proses

Permohonan dan pemberian hak/ izin Menteri dengan rekomendasi dari Provinsi/ Kabupaten/ KPH

Delivery

Return

Agroforestry

Lahan Hutan, Bibit Kayu dan Tanaman

Permohonan dan pemberian hak/izin atau kemitraan dari Menteri (kecuali Hutan Rakyat/Hak)

Turis mancanegara dan lokal, kerajian Hasil hutan dan lain-lain.

Produk Kayu, Pangan dan Hasil Hutan Lainnya

Tiket masuk Kelompok (bebas PNBP), Multiplier

Gross Margin

Effect

dari semua Produk

Silvopasture

Lahan Hutan/Tanah Milik, Bibit Ternak dan Satwa Liar (Rusa), Pangan Permohonan dan pemberian hak/ izin Menteri dengan rekomendasi dari Provinsi/ Kabupaten/ KPH (kecuali Hutan Rakyat/Hak)

Kayu, HHBK, daging, susu dan produk ikutannya

Gross Margin dari semua Produk

Biomass/ Bioenergy

HHBK

Kawasan Hutan dan Lahan Milik

Kawasan Hutan, Lahan Milik dan Industri Pengolahan

Permohonan dan pemberian hak/izin Menteri dengan rekomendasi dari Provinsi/ Kabupaten/ KPH (kecuali Hutan Rakyat/Hak)

Permohonan dan pemberian hak/izin Menteri dengan rekomendasi dari Provinsi/Kabupaten /KPH (kecuali Hutan Rakyat/Hak)

Wood Pellet, Arang (charcoal)

Return : Gross Margin dari semua Produk

Madu, getah, kulit kayu, biji-bijian, minyak atsiri, kopi, obat-obatan,

Return : Gross Margin dari semua Produk

Industri kayu

Kayu

Kayu Rakyat di Hutan Hak dan HTR di kawasan Hutan Produksi

Penjualan langsung oleh rakyat dan atau sistem kelompok koperasi dan atau sistem kerjasama kemitraan HTI dan pemegang izin industri kayu

Hasil penjualan kayu

ALOKASI LAHAN SUMBERDAYA HUTAN 4,1 JUTA HA UNTUK MENDUKUNG PENYEDIAAN TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA (TORA) SKEMA IMPLEMENTASI TORA

Transmigrasi umum : Melegalisir 335 satuan pemukiman transmigrasi yang sudah ada, seluas 403.542 Ha

PRINSIP IMPLEMENTASI TORA

KRITERIA PENENTUAN LOKASI TORA

Tanah dilepas menjadi hak

Alokasi 20% areal perkebunan masyarakat yang berasal dari pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan besar sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/Menhut-II/2011.

Transmigrasi lokal: Membangun transmigrasi lokal dalam rangka menata dispute penggunaan dan status lahan (menata pemukiman dll).

Ada satuan luas tertentu, plus kelipatannya pada setiap KK

Penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk permukiman transmigrasi yang telah memperoleh persetujuan prinsip Menteri Kehutanan.

Pelepasan areal permukiman, fasiilitas umum, fasilitas sosial dan lahan garapan masyarakat di dalam kawasan hutan.

Mendukung proyek strategis (bandara, pelabuhan) pangan, dan energi

Sejalan dengan kepentingan umum, program strategis pemerintah, untuk kesejahteraan umum

Pelepasan HPK untuk cadangan pangan di Provinsi Kalteng, Kalbar dan Kaltim

Catatan: Tidak termasuk provinsi dengan kawasan hutan < 30%

KAWASAN HUTAN POTENSIAL UNTUK TORA No.

Kelompok/ Kriteria

Luas (Ha)

1

Alokasi 20% dari seluruh Pelepasan Kebun (sejak pemberlakuan ketentuan alokasi 20% untuk masyarakat)

321.982

2

Alokasi 20% dari permohonan yang telah memperoleh persetujuan prinsip pelepasan untuk perkebunan

281.029

3

Alokasi 20% dari permohonan pelepasan areal HPK yang belum ada persetujuan prinsip pelepasan dan tutupan lahannya merupakan perkebunan/ kebun; pertanian lahan kering campur semak/ kebun campur serta semak belukar .

Diberikan kepada masyarakat di dalam dan disekitar kebun. Apabila diberikan sekitar 5 ha per KK maka dapat memberikan kesejahteraan kepada 251.166 KK. Dilakukan dalam bentuk inti-plasma dengan kebun.

635.043

4

Pelepasan HPK untuk cadangan pangan di Provinsi Kalteng, Kalbar dan Kaltim

306.867

5

Penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk transmigrasi yang telah memperoleh persetujuan prinsip pelepasan

403.542

6

Permukiman/ lahan terbangun, lahan terbuka, Transmigrasi dan Bandara/ Pelabuhan dalam kawasan hutan

7

Pertanian lahan kering dalam kawasan hutan

8

Sawah dalam kawasan hutan

9

Tambak dalam kawasan hutan JUMLAH

Strategi

322.553

1.303.824 237.619 268.182 4.080.640

Belum ada konsep pengembangan dari Kementerian Pertanian apakah mau dikembangkan oleh BUMN/ Swasta, atau menjadi sawah rakyat. Jika sawah rakyat maka diberikan status hak atas tanah. Hingga saat ini belum ada permohonan pelepasan/ pinjam pakai dari kementerian Pertanian. Hasil verifikasi oleh Litbang Pertanian, IPB dan UGM yang layak untuk pangan: Kalimantan Barat seluas + 108.147 ha, dan Kalimantan Tengah seluas + 85.671 ha

Diberikan kepada masyarakat yang telah menggarap atau menempati. Akan diproses melalui mekanisme pengukuhan kawasan hutan. Selanjutnya diberikan status hak atas tanah. Namun demikian, dilakukan pembatasan luas per kepala keluarga sesuai ketentuan pertanahan.

Mengalokasikan kawasan hutan sebagai tanah obyek reforma agraria 4,1 juta ha dan mendukung pencetakan sawah baru 1 juta ha

73.719 ha

87.012 ha

223.957 ha

529.079 ha

692.860 ha 475.604 ha

84.801 ha

170.218 ha

30.998 ha

125.359 ha

26.327 ha

158.005 ha

76.175 ha

30.840 ha

132.314 ha

25.903 ha 15.367 ha

32.592 ha

299.504

55.263 ha

76.640 ha

299.504

Potensi Tanah Obyek Reforma Agraria

433.796 ha

152.273 ha

Menunda perijinan penggunaan kawasan hutan untuk perkebunan kepala sawit 5,48 juta ha. Luas penggunaan kawasan hutan untuk perkebunan sawit hingga 2016

2,3 juta ha. Luas perkebunan sawit yang tidak ada proses pelepasan

18%

kebutuhan nasional 207.056 ha 47 unit

34.363 ha 4 unit

276.085 ha 25 unit

124.188 ha 21unit

182.509 ha 16 unit

1.103.218 ha 102 unit

291.301 ha 28 unit

34.090 ha 7 unit 67.113 ha 7unit

55.941 ha 5 unit

132.806 ha 18 unit

231.825 ha 36 unit 36.664 ha 5 unit

216 ha 1 unit

602 ha 1 unit

Sebaran Perijinan Kawasan Hutan untuk Perkebunan Sawit 1987-2016

Kisaran nilai produksi

6.292 ha 9 unit

51.690 ha 3 unit

449.907 ha 44 unit

1.038.116 ha 118 unit

Rp. 67 trilyun

7.862 ha 2 unit

785.902 ha 30 unit 365.505 ha 20 unit

online tidak melibatkan pertemuan langsung dan hanya hitungan menit. Sehingga tidak ada celah ekonomi biaya tinggi maupun pungli.

V-Legal Indonesia diakui sebagai sertifikat FLEGT dan produk kayu Indonesia bebas masuk Uni Eropa tanpa

SVLK

mengatasi illegal logging dan illegal timber trade

2013

US$6 milyar

2014

US$6,6 milyar

2015

US$8 milyar

due-dilligence

aset diplomasi mengangkat harga diri Republik Indonesia yang berpuluh tahun selalu dicap sebagai perusak hutan tropis

Ekspor kayu legal Ekspor kayu legal

Ekspor kayu legal

Membangun mekanisme pencegahan dan deteksi dini, untuk mengurangi potensi kebakaran hutan dan lahan 18.507

Bangunan manajemen air

Sumatera • 16.474 bangunan

•

Kalimantan 2.033 bangunan

• 121 desa patroli terpadu

•

226 desa patroli terpadu

manajemen air

347 dari 731 Desa patroli terpadu

manajemen air

3 dari 7

Satgas penanggulangan

Pembentukan Satgas

6 Sistem deteksi dan peringatan dini

Koordinasi dan Sinkronisasi 1

5

2

4

Patroli Fungsional.

Penetapan status siaga darurat

Temuan dari kebijakan 2016 2

1

3 Sinergi kerja KLHK, BNPB, TNI, Polri, Pemda, Swasta dan Masyarakat

Patroli Terpadu Pencegahan

Integrasi WEB dan aplikasi andorid

6 dari 7

Status siaga darurat

4

Wujud nyata kehadiran petugas di lapangan

3

Pintu masuk untuk pendekatan sosiologis

Deteksi lebih awal, dengan sistem pelaporan terpadu

Mengurangi Kebakaran Hutan dan Lahan

Luas areal terbakar pada tahun 2016 (per agustus) menurun dibandingkan data pada bulan yang sama tahun 2015.

191,993 Selanjutnya, eskalasi meluas hingga 2,3 juta ha per November 2015

88,122

Luas Areal Terbakar 2015 2016 -30,4% -11,4%

Melihat Dampak Kinerja Kebakaran

-68,8%

-37,7%

-68,9%

-23,9%

+0,7%

-81,7%

-79,2%

-78,9%

+84,2%

-93,1% -95,5%

-96,4%

-98,9%

√

Normal di 7 provinsi pada 2016

-97,9%

-84,1%

-69,1%

-89,7%

-72,2%

√

Normal 2016di 7 provinsi pada 2016 NOAA Terra Aqua ≥80%

531.475 orang Terkena ISPA selama kurun waktu Juli hingga Oktober 2015

Menebar pesona wisata alam dalam wonderfull Indonesia

4,03 juta wisatawan nusantara

0,21 juta

wisatawan mancanegara

Rp.140 miliar PNBP

Kinerja wisata alam LH dan Kehutanan 2015

Meningkatkan peranan energi baru dan energi terbarukan dalam bauran energi (setara 20 mw) Pemanfaatan hutan produksi untuk bioenergi Menjadi bahan bakar

Mini/mikro hydro

Energi panas bumi dari kawasan hutan

MENINGKATKAN PRODUKSI HASIL HUTAN UNTUK MEMENUHI BAHAN BAKU INDUSTRI 58,8 JUTA M3 produksi kayu bulat

252 RIBU TON produksi HHBK

3,5 JUTA PCS tumbuah dan satwa liar hasil penangkaran

MEMBANGUN SISTEM PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN PENGENDALIAN ANTI KORUPSI Mewujudkan perbaikan kinerja dengan mengukur kinerja utama di tingkat tapak seiring perbaikan administrasi (IKU, Penelitian RKAK/L, Revieu APIP dan LKJ) Pembentukan satker berpredikat WBK dan audit investigasi diprioritaskan sebagai upaya pemberantasan korupsi yang terjadi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Penyelenggaraan SPIP sebagai upaya untuk memantau pelaksanaan pengawasan dan pengendalian (wasdal) di masing-masing satker lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

terima kasih

KEMENTERIAN LH DAN KEHUTANAN

KEMAKMURAN, PENYELAMATAN SUMBERDAYA ALAM UNTUK KESEJAHTERAAN BERSAMA :

Recommend Documents