MENGEMBALIKAN KEJAYAAN EKONOMI MARITIM UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT Disampaikan pada : Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri (RAPIMNAS) 2014 Jakarta, 8 Desember 2014
1
OUTLINE
1.
2. POTENSI SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015-2019
2
POTENSI SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
3
INDONESIA SEBAGAI NEGARA KEPULAUAN
Sebelum : Luas wilayah laut Indonesia :
2.1 juta km2
Sesudah: Luas wilayah laut Indonesia :
5.8 juta km2
Indonesia diakui sebagai negara kepulauan (UNCLOS 1982), antara lain : a. Penegasan hak-hak dan kewajiban negara pantai atas laut teritorial dan laut kepulauan b. Kedaulatan pengelolaan SDA di wilayah laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sampai batas 200 mil laut
4
AMANAT UNCLOS 1982 (RATIFIKASI 1986) UNCLOS 1982 • • • •
Menyelesaikan hak dan kewajiban dalam mengelola sumber daya laut sesuai UNCLOS 1982 Menyelesaikan penataan batas maritim (perairan pedalaman, laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi ekslusif dan landas kontinen). Menyelesakan batas landas kontinen diluar 200 mil laut Meyampaikan laporan data nama geografis sumber daya kelautan ke PBB
PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TATA KELOLA DAN KELEMBAGAAN
• •
Pembangunan sistem hukum dan tata pemerintahan yang mendukung terwujudnya Indonesia sebagi negara Kepulauan. Pengembangan sistem koordinasi, perencanaan, monitoring dan evaluasi
4
5
POTENSI SUMBER DAYA KELAUTAN • Jumlah pulau 17.504 pulau
• Panjang pantai mencapai 95.181 km.
• Luas laut 5,8 juta km2 atau sekitar 2/3 dari seluruh wilayah
NKRI:
• Perairan territorial 3,1 juta km2
• Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) 2,7 juta km2
• 80% industri dan 75% kota besar berada di wilayah pesisir • Dari total 60 Cekungan Migas di Indonesia, 70% berada di
laut • Cadangan Minyak Bumi 9,1 miliar Barel di laut • Sebagian besar obyek wisata di Indonesia terkait dengan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil
5
6
POTENSI SUMBERDAYA PERIKANAN • Indonesia dikenal sebagai Marine Mega-Biodiversity
terbesar di dunia : • 8.500 species ikan, merupakan 37% dari spesies ikan dunia • 555 species rumput laut • 950 species biota terumbu karang. • Potensi sumberdaya perikanan tangkap laut Indonesia adalah sekitar 6,5 juta ton/tahun • Potensi perikanan budidaya payau mencapai 2,96 juta hektar • Potensi budidaya laut yang mencapai luasan 12,55 juta hektar.
7
WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN
8
RANCANGAN PEMBANGUNAN KP TAHUN 2015-2019
9
PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM RPJPN 2005-2025 (UU No. 17 Tahun 2007)
VISI Nasional Pembangunan Jangka Panjang ”Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur” Misi : 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum. Mewujudkan Indonesia aman, damai dan bersatu. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional
* RPJPN = Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
10
MISI PEMBANGUNAN NASIONAL TERKAIT KELAUTAN DAN PERIKANAN BERDASARKAN UU 17/2007 TENTANG RPJPN 2005-2025
M2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
mengedepankan pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan; membangun infrastruktur yang maju serta reformasi di bidang hukum dan aparatur negara; memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri. M6. Mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari
memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan
M7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional • • • •
menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran; membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan
11
RANCANGAN AWAL RPJMN TAHUN 2015-2019 VISI
“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan
MISI
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional
7. Mewujudkan masyarakat yang berkperibadian dalam kebudayaan
12
AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2015-2019 NAWACITA
1.
Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara
2.
Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya
4.
Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
3.
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
5.
Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
7.
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor strategis ekonomi domestik
6.
8. 9.
Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
Melakukan revolusi karakter bangsa
Memperteguh Ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia
13
STRATEGI ALOKASI PADA PRIORITAS NASIONAL TITIK TEKAN PEMBANGUNAN KABINET KERJA
Membangun untuk manusia dan masyarakat Mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial dan pembangunan ekologi yang berkelanjutan 3 FOKUS ALOKASI PADA PRIORITAS
Memulihkan dan menjaga keseimbangan antarsektor, antarawilayah dan antarkelas sosial dalam pembangunan Mewujudkan perekonomian yang inklusif, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, dan keunggulan sumber daya manusia
FOKUS 1 : PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN
FOKUS 2 : PEMBANGUNAN KEBUTUHAN DASAR
Kemaritiman
Kesehatan
Kedaulatan Pangan
Energi Ketenagalistrikan Pariwisata
Pendidikan
FOKUS 3 : PENGURANGAN KESENJANGAN Antar kelas Pendapatan
Perumahan
ALOKASI PADA QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA
Antar wilayah
Rancangan Awal
14
RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015-2019
TUJUAN • Kesejahteraan Masyarakat KP • Kelestarian Sumberdaya KP PILAR 1
MENGELOLA SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN SECARA BERKELANJUTAN
PILAR 2
MENINGKATKAN DAYA SAING DAN KEBERLANJUTAN USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN
REFORMASI BIROKRASI
PILAR 3
MENGEMBANGKAN KOMPETENSI SDM DAN IPTEK INOVATIF
15
1.
MENGELOLA SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN SECARA BERKELANJUTAN Pemberantasan IUU Fishing (Moratorium, Transhipment, penertiban VMS, dll) Penertiban perizinan usaha perikanan
Penerapan manajemen kuota penangkapan
Perlindungan species tertentu (ikan napoleon dan penyu)
Larangan penangkapan species tertentu (kepiting dan lobster bertelur) dan perlindungan spawning ground
Rehabilitasi ekosistem pesisir dan pengelolaan kawasan konservasi perairan Pengembangan kawasan ekowisata maritim Pengembangan sistem karantina ikan
Pengaturan alat tangkap ramah lingkungan dan penertiban rumpon di ZEEI
16
2. MENINGKATKAN DAYA SAING DAN KEBERLANJUTAN USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN Penataan ruang pesisir dan laut
Peningkatan produksi kelautan dan perikanan Pembangunan sentra perikanan terpadu Penerapan Best Aquaculture Practices Perlindungan nelayan
Kemandirian Nelayan/Pembudidaya/Pengolah/pemasar/Petambak Garam Pengendalian mutu dan kemanan hasil perikanan Penguatan permodalan
Pengembangan SLIN (Sistem Logistik Ikan Nasional) Pengembangan akses pasar dan sentra kuliner Sertifikasi Tanah Nelayan/Pembudidaya
Peningkatan kesejahteraan di pulau-pulau terdepan Realokasi BBM ke LPG untuk nelayan
17
3.
MENGEMBANGKAN KOMPETENSI SDM DAN IPTEK INOVATIF Peningkatan Kapasitas SDM KP Berbasis Kompetensi
Pengembangan SDM Baru Terampil dan Ahli Peningkatan Keterampilan Masyarakat
Penumbuhan dan Peningkatan Kelas Kelompok Pelaku Utama/Usaha KP
Penguatan Kelembagaan dan Kerjasama untuk Capacity Building SDM KP Pengembangan road map riset KP nasional
Pengembangan kerjasama pemanfaatan hasil riset KP
Pengembangan budaya dan wawasan bahari (maritim) Pengembangan nelayan hebat
Pengembangan technopark berbasis perikanan rakyat
18
4.
REFORMASI BIROKRASI Transparansi dan Modernisasi Sistem Data dan Informasi Perikanan (open government policy) Penerapan Balanced Scorecard (BSC) dalam manajemen kinerja Peningkatan kualitas pelayanan publik Penyiapan kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, dan kerangka pendanaan Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antar K/L terkait Pengembangan budaya kerja dan kompetensi/profesionalisme ASN KKP Pengelolaan penggunaan anggaran yang efektif dan akuntabel
19
QUICK WIN 2015-2019 YANG DITUGASKAN KEPADA KKP *)
Quick Win
• Membangun Gerakan Nelayan Hebat • Membangun Gerakan Kemandirian Pembudidaya Ikan • Gerakan Cinta Laut dan Rehabilitasi Kawasan PANTURA Jawa • Gerakan Ekonomi Kuliner Rakyat Kreatif dari Hasil Laut • Pencanangan Pembangunan 24 Techno Park berbasis Perikanan Rakyat • Mendukung operasi keamanan laut di perairan perbatasan • Pengembangan kawasan ekowisata maritim • Realokasi subsidi solar menjadi LPG ke nelayan
*) Rancangan Awal RPJMN Tahun 2015-2019
20
PROGRAM LANJUTAN/STRATEGIS 2015-2019 YANG DITUGASKAN KEPADA KKP *)
Program Lanjutan/ Strategis
• Peningkatan produksi kelautan dan perikanan dua kali lipat menjadi sekitar 40-50 juta ton pada tahun 2019 • Pembangunan 100 sentra perikanan terpadu • Penerapan Best Aquaculture Practices • Pemberantasan IUU fishing • Rehabilitasi kerusakan pesisir • Pengelolaan kawasan konservasi perairan • Penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil • Peningkatan kesejahteraan di pulau-pulau terdepan
*) Rancangan Awal RPJMN Tahun 2015-2019
RINCIAN QUICK WIN 2015-2019 1
2
3
Gerakan Nelayan hebat
Gerakan kemandirian Pembudidaya Ikan
Gerakan Cinta Laut dan Rehabilitasi Kawasan Pesisir di PANTURA Jawa
• 125 Armada penangkapan ikan > 30 GT di wilayah perbatasan sampai 2019 • Cold storage di 100 sentra nelayan dalam rangka SLIN sampai 2019 • Sistem Informasi Nelayan Pintar di 100 sentra nelayan sampai 2019 • Jaminan pasokan BBM untuk nelayan (berkoordinasi dengan Kementerian ESDM untuk pasokan ke SPDN dan relokasi BBM ke LPG) • Sertifikasi Hak atas Tanah Nelayan/Pembudidaya 30.000 per tahun • Penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) 20.000 pembudidaya sampai 2019 • Penjaminan mutu benih di Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan unit pembenihan lainnya pada 900 unit pembenihan sampai 2019 • Pengembangan 100 Kebun Bibit rumput laut dengan kultur jaringan sampai 2019 • Penerapan teknologi biofloc budidaya lele dan patin di 24 lokasi sampai 2019 • Penanaman mangrove 3 juta batang per tahun • Pembangunan sabuk pantai 7,5 km sampai 2016 • Pembangunan rekayasa hybrid 25 km sampai 2016
RINCIAN QUICK WIN 2015-2019 4 5 6
Gerakan Ekonomi Kuliner Rakyat Kreatif dari Hasil Laut Pembangunan Techno Park berbasis perikanan rakyat Operasi pengawasan laut di perairan perbatasan
7
Pariwisata
8
Energi
• Lomba bazaar aneka masakan hasil laut di 35 lokasi per tahun • Lomba inovasi menu masakan hasil laut di 35 lokasi per tahun • Pendirian dan penataan 25 sentra kuliner masakan hasil laut di kota pesisir sampai 2019 (berkoordinasi dengan Kementerian UKM) • Pembangunan 20 techno park berbasis litbang KP sampai tahun 2019 • Pembangunan 4 techno park berbasis vokasional sampai tahun 2019 • Operasional kapal pengawas di WPP wilayah timur dan barat (minimal 210 hari layar per tahun) • Pengembangan 5 sentra wisata bahari berbasis gugus pulau sampai 2019 • Partisipasi dalam Pekan Wisata Maritim (berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata)
• Penyediaan LPG untuk 600.000 nelayan sampai 2019 (berkoordinasi dengan Kementerian ESDM)
PROGRAM LANJUTAN/PRIORITAS 2015-2019 1 Meningkatkan produksi perikanan dua kali lipat menjasi 40-50 juta ton pada 2019,
pengembangan 100 sentra perikanan terpadu, dan penerapan best aquaculture practices • • • • •
Pengembangan sentra nelayan terpadu dan SEKAYA MARITIM Pengembangan KJA, mesin pellet, excavator, dan sarpras budidaya lainnya Peningkatan kualitas dan produksi usaha garam rakyat Stock assesment, pemetaan marikultur, iptekmas budidaya Penerapan Integrated Quarantine and Safety Control Mechanism dan Biosecurity, pemantauan HPIK, dan penerapan HACCP • Pelatihan dan penyuluhan
2 Pemberantasan IUU fishing
• Pengembangan sarpras pengawasan (kapal pengawas dan sarana pengawasan lainnya) • Penguatan kelembagaan pengawas dan peningkatan pengawasan SDKP
Rehabilitasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut, peningkatan luas Kasawan Konservasi 3 Perairan, penataan ruang wilayah pesisir dan lautan, dan kesejahateraan di pulau-pulau terdepan • • • •
Rehabilitasi ekosistem Pengembangan kawsan konservasi perairan Penataan ruang dan zonasi wilayah pesisir dan laut Pengembangan sarana prasarana dasar di pulau-pulau kecil terdepan
24
ISU DAN USULAN PEMECAHAN PEMBANGUNAN KP A. Pemberantasan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing No
Usulan KKP
Instansi terkait
1
Penyelesaian 38 kapal yang tertangkap
Kejaksaan; KKP
3
Pengawasan pelaksanaan Permen KP tentang Moratorium dan Permen KP tentang larangan transshipment
TNI AL; POLRI; Bakorkamla; Kemenhub; KKP
2
4
5
6
7
8
9
10
Penetapan SOP penenggelaman kapal asing yang tertangkap
Verifikasi ulang kapal ikan eks asing paska moratorium melalui pembentukan Komite Independen yang terdiri dari berbagai unsur pemerintah, TNI AL, dan LSM)
TNI AL; POLRI; Bakorkamla; Kemenhub; KKP KKP; Komite Independen
Penertiban registrasi kapal perikanan disesuaikan dengan ukuran fisik
Kemehub; KKP
Pengawasan kapal pengangkut ikan hidup yang harus melalui pelabuhan check point yang telah ditetapkan
TNI AL: Bakorkamla; Bea Cukai; KKP
Meningkatkan tertib pelaporan ikan hasil tangkapan
Bea Cukai; KKP
Pengaturan untuk meningkatkan potensi pengembangan ekonomi dari ikan yang dapat didaratkan dan diproses di dalam negeri
Kemendag; Kemenperin; Kemkeu; KKP
Percepatan pengesahan RPP Pengawasan Perikanan
Kemenko Polhukam; Bakorkamla; Setneg; KKP
Pelarangan penggunaan trawl
TNI AL; POLRI; Bakorkamla; KKP 24
25
B. Isu lainnya No
Isu
1
Perizinan kapal < 30 GT
Usulan KKP •
•
2
BBM untuk nelayan
• • • • • •
Instansi terkait
Penarikan kewenangan perizinan kapal < 30 GT ke pusat (memperhatikan UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa “Penerbitan Izin usaha perikaan tangkap untuk kapal perikanan berukuran > 5-30GT” merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Peningkatan PNBP Perikanan melalui revisi PP 19/2006 tentang “Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku di Departemen Kelautan dan Perikanan”
Peningkatan pengendalian dan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi Penetapan kuota BBM khusus bagi Nelayan dan pembudidaya ikan (BBM Perikanan) dari BPH Migas Koordinasi dalam penetapan kebutuhan BBM Perikanan dengan melibatkan KKP Suplai BBM untuk nelayan melalui SPDN terpenuhi secara memadai (kuota per SPDN ditambah) Penetapan kuota LPG untuk nelayan Realokasi BBM solar ke LPG untuk 2015-2019 sesuai dengan target Quick Wins RPJMN 2015-2019 untuk 600.000 nelayan dapat disediakan pendanaannya oleh Kementerian ESDM (dibutuhkan anggaran Rp. 8,5 juta per unit konverter LPG) 25
Kemdagri; Pemda; Kemkeu; Setneg
Kemen ESDM; Kemkeu;Pemda
26
B. Isu lainnya No 3 4
5 6
7
Isu Penertiban rumpon
Usulan KKP • •
Perlindungan spesies tertentu
•
Hambatan tarif impor yang diskriminatif
•
Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional
Impor garam
• •
• •
•
• •
Instansi terkait
Dilakukan penarikan rumpon besar yang ditempatkan di ZEEI Penertiban izin pemasangan rumpon
KKP dan TNI-AL
Mencermati kembali hasil perundingan Tim Negosiasi terkait dengan tarif impor produk perikanan dari Indonesia Mengoptimalkan peran para Duta Besar dan fungsi Kemdag
Kemlu; Kemdag
Pengaturan tentang larangan penangkapan lobster dan kepiting bertelur Pengaturan tentang perlindungan habitat hidup lobster dan kepiting (spawning and nursery ground) Pengaturan tentang penangkapan dan pengangkutan ikan Napoleon dan Kerapu hidup
Kemhub; Kemperin; Kemdag; Kemdagri; Pemda Kemenhut dan LH
Penetapan Instruksi Presiden tentang Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional
Setneg; K/L terkait
Membangun komitmen Nasional antara pemerintah, swasta dan masyarakat, bahwa garam merupakan komoditi strategis yang harus dipenuhi ketersediaannya di dalam negeri Membangun kelembagaan usaha kegiatan usaha garam rakyat melalui korporatisasi garam rakyat Menunjuk PT. Garam (Persero) sebagai Lembaga Stabilisator Harga Garam Nasional 26
Kemenperin; Kemendag
27
B. Isu lainnya No 8
Isu Penguatan permodalan
Usulan KKP • •
• • • 9 10 11 12 13
Rehabilitasi ekosistem pesisir
• •
Techno Park
•
Kawasan ekowisata maritim
• •
Pemasaran produk perikanan antar wilayah
• •
Reformasi Birokrasi
• •
Instansi terkait
Sertifikasi Hak atas Tanah Nelayan/Pembudidaya ikan Peninjauan kembali suku bunga bank melalui skim khusus kredit program dan kredit komersial bidang kelautan dan perikanan Pemberian izin prinsip operasional BLU- LPMUKP (Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan) Pengembangan pola kemitraan dengan swasta Pemanfaatan CSR untuk pelaku usaha skala kecil
BPN; Kemkeu; Kem BUMN, KADIN
Pengembangan ekowisata/minawisata di pulau-pulau kecil Pemberdayaan masyarakat melalui marikultur KJA (Karamba Jaring Apung)
Kemenpar; Kemendagri; Pemda
Penanaman mangrove, sabuk pantai dan rekayasa hybrid Pembentukan Pokja Pengelolaan Ekosistem Pesisir
Kem LH dan Hut; Pemda
Pengembangan Tecno Park berbasis perikanan rakyat (24 lokasi selama 2015-2019)
Kemenristek; Kementan
Pengembangan Sistim Logistik Ikan Nasional (SLIN) Pengembangan bandara perintis untuk pengangkutan komoditi tertentu yang bernilai ekonomis tinggi Pembangunan sentra perikanan terpadu 100 lokasi
Peningkatan besaran Tunjangan Kinerja pegawai KKP dari 40% menjadi sedikitnya 70%
27
Kemen PU; Pemendag; Kemenperin; Kemenhub; Pemda Kemen Pan dan RB; Kemenkeu
28
TERIMA KASIH
Jakarta, 8 Desember 2014
