BAB I UMUM. Pasal 1 Pihak-Pihak Yang Membuat Perjanjian Kerja Bersama

BAB I UMUM Pasal 1 Pihak-Pihak Yang Membuat Perjanjian Kerja Bersama PT (PERSERO) ANGKASA PURA II, --berkedudukan di Tangerang, beralamat di Gedung 600, Bandara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh EDIE HARYOTO, selaku Direktur Utama, oleh karena itu berdasarkan anggaran dasar perusahaan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Notaris H. Harjono Moekiran, SH, nomor 27 tanggal 26 November 1998 (Berita Negara RI Tahun 1999 Nomor 19, Tambahan Berita Negara RI nomor 1502) secara sah bertindak untuk dan atas nama PT (Persero) Angkasa Pura II, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Bersama ini disebut “Perusahaan”----------SERIKAT KARYAWAN PT (PERSERO) ANGKASA PURA II, --berkedudukan di Tangerang, beralamat di Gedung 600 Kantor Pusat PT (Persero) Angkasa Pura II, Bandara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta Tangerang, yang telah tercatat di Departemen Tenaga Kerja RI berdasarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor KEP.415/M/BW/2000 tanggal 30 Juni 2000 dan pencatatan ulang pada Dinas Ketenagakerjaan dan Kependudukan Kota Tangerang berdasarkan surat Nomor 560/211-DKK/OP/KOTA-TNG/VIII/2003 tanggal 4 Agustus 2003, dalam hal ini secara bersama-sama diwakili oleh RP HARI CAHYONO selaku Ketua I dan SUDIBYO selaku Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Karyawan PT (Persero) Angkasa Pura II, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Bersama ini disebut “SEKARPURA II”----------Dalam rangka menciptakan hubungan industrial yang harmonis bagi kemajuan dan kesejahteraan PT (Persero) Angkasa Pura II dan ketenangan bekerja bagi karyawan, Perusahaan dan SEKARPURA II dengan itikad baik bersepakat untuk mengatur tentang hubungan kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam suatu Perjanjian Kerja Bersama, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut: Pasal 2 Pengertian Dalam Perjanjian Kerja Bersama ini yang dimaksud dengan : 1.

Serikat Pekerja adalah Serikat Karyawan PT (Persero) Angkasa Pura II, yang terdaftar/tercatat di instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan;

2.

Anggota Serikat Pekerja adalah Karyawan PT (Persero) Angkasa Pura II yang memenuhi persyaratan organisasi, dan telah mendaftarkan diri menjadi anggota serikat pekerja;

3.

Perjanjian Kerja Bersama adalah Perjanjian hasil perundingan antara Perusahaan dengan Serikat Karyawan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku;

PKB AP II – SP II 2008-2009

Page 1 of 61

Sekarpura II _________________ Manajemen __________________

4.

Direksi adalah Direksi PT (Persero) Angkasa Pura II;

5.

Perusahaan adalah PT (Persero) Angkasa Pura II termasuk unit bisnis di tingkat pusat maupun di tingkat cabang;

6.

Kantor Pusat adalah Kantor Pusat PT (Persero) Angkasa Pura II;

7.

Kantor Cabang adalah Kantor Cabang PT (Persero) Angkasa Pura II;

8.

Unit Kerja adalah seluruh unit kerja yang ada dalam struktur organisasi PT (Persero) Angkasa Pura II pada tingkat pusat dan cabang;

9.

Karyawan masa percobaan adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan penerimaan karyawan dan sedang menjalani masa percobaan sebagai karyawan perusahaan;

10.

Karyawan adalah pegawai/pekerja sebagaimana dimaksud pada peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, yang mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan, dengan status karyawan perusahaan, karyawan diperbantukan atau karyawan ditugaskan;

11.

Karyawan Perusahaan adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan, diangkat oleh direksi dan diserahi tugas dalam suatu jabatan di perusahaan atau diserahi tugas lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan diberikan penghasilan sesuai peraturan yang berlaku di lingkungan perusahaan;

12.

Karyawan Diperbantukan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan pada perusahaan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara;

13.

Karyawan Ditugaskan adalah Pegawai Negeri Sipil atau TNI/Polri baik yang dinas aktif maupun yang sudah diberhentikan karena penugasan dari instansi induk ke perusahaan;

14.

Karyawan Perusahaan Perbantuan adalah karyawan yang berasal dari PT (Persero) Angkasa Pura I atau instansi lain yang diperbantukan ke perusahaan atau karyawan perusahaan yang diperbantukan ke afiliasi perusahaan atau anak perusahaan atau instansi lain;

15.

Karyawan administrasi adalah karyawan yang berdinas sesuai ketentuan waktu kerja administrasi;

16.

Karyawan Operasional adalah karyawan yang karena sifat unit kerja atau pekerjaannya bertugas berdasarkan waktu kerja operasional;

17.

Isteri/Suami Karyawan adalah seorang isteri/suami yang sah dan telah didaftarkan oleh karyawan bersangkutan pada perusahaan;

18.

Formasi Karyawan adalah jumlah dan susunan karyawan yang dibutuhkan untuk menjalankan organisasi perusahaan secara optimal;


Page 2 of 61


19.

Golongan Ruang adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat susunan penggajian berdasarkan tingkat pendidikan yang digunakan antara lain sebagai salah satu dasar perhitungan Gaji Dasar, Manfaat Pensiun dan Tunjangan Hari Tua;

20.

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan fungsi, tugas, kewajiban, tanggung jawab dan wewenang serta hak karyawan dalam perusahaan, dengan jenis jabatan manajerial, administrasi atau profesi;

21.

Jabatan Manajerial adalah posisi tugas yang membawahi beberapa karyawan dan dibedakan atas : a. Jabatan Struktural yaitu posisi tugas dalam struktur organisasi perusahaan yang mempunyai hubungan lini secara langsung dengan jabatan lain secara vertikal atau horizontal; b. Jabatan Non Struktural yaitu posisi tugas dalam struktur organisasi perusahaan yang tidak secara tegas mempunyai hubungan lini dengan jabatan lain secara vertikal atau horizontal.

22.

Jabatan Profesi adalah kelompok jabatan yang secara fungsional dapat dilaksanakan oleh karyawan yang memiliki keahlian tertentu dengan sertifikat keahlian tertentu dan ditetapkan direksi sebagai jabatan dalam jalur profesi;

23.

Jabatan Administrasi adalah kelompok jabatan yang menjalankan tugastugas administratif dan bekerja di bawah pengawasan atau supervisi dari karyawan pada jabatan manajerial;

24.

Kelas Jabatan adalah kelompok jabatan yang memiliki bobot kegiatan dan beban kerja relatif sama, dan digunakan sebagai salah satu dasar penghitungan penghasilan karyawan yang melaksanakan pekerjaan pada kelas jabatan tersebut ;

25.

Penghasilan adalah hak yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan, dalam bentuk uang sebagai imbalan atau balas jasa, dengan didasarkan pada golongan pendidikan, kelas jabatan dan prestasi kerja, berupa: a. Gaji dasar; b. Insentif Prestasi.

26. Gaji Dasar adalah salah satu komponen penghasilan yang diberikan kepada karyawan berdasarkan golongan pendidikan yang telah diakui perusahaan; 27. Kesejahteraan karyawan antara lain meliputi tunjangan, fasilitas, sumbangan, bantuan, dan Insentif Produksi atau bentuk lain yang diberikan perusahaan berdasarkan kehadiran, prestasi, kriteria atau kondisi tertentu; 28. Insentif Prestasi adalah komponen penghasilan yang didasarkan pada Indeks Skala Prestasi, Harga Jabatan dan Koefisien Pembinaan Bandara (KoPB); 29.

Pembinaan Karyawan adalah suatu upaya yang ditujukan untuk menegakkan disiplin karyawan, meningkatkan profesionalisme dan produktivitas karyawan secara berdayaguna dan berhasil guna dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan perusahaan;


Page 3 of 61


30.

Penilaian Kinerja Karyawan adalah kegiatan penilaian terhadap pelaksanaan tugas yang meliputi kompetensi, sikap kerja, perilaku dan potensi yang dimiliki oleh karyawan;

31.

Pola Karir adalah pedoman pelaksanaan pengelolaan karir karyawan, semenjak yang bersangkutan diangkat sebagai karyawan, ditempatkan dalam jabatan hingga berhenti atau menjalani pemutusan hubungan kerja dengan perusahaan yang diatur dalam peraturan pola karir;

32.

Cuti adalah hak karyawan untuk tidak bekerja berdasarkan alasan yang dibenarkan sesuai ketentuan yang berlaku di perusahaan;

33.

Pendidikan Formal adalah kegiatan peningkatan ilmu pengetahuan yang ditempuh pada lembaga yang menyelenggarakan pendidikan secara terstruktur dengan kurikulum yang baku dan mendapat legalisasi serta akreditasi dari Departemen Pendidikan Nasional;

34.

Pendidikan dan Pelatihan adalah kegiatan yang bertujuan untuk membekali, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktifitas, dan kesejahteraan;

35.

Perjalanan Dinas adalah tugas yang dilakukan karyawan diluar tempat kedudukan dalam waktu tertentu, di dalam atau di luar wilayah negara Republik Indonesia, atas perintah pejabat yang berwenang untuk kepentingan perusahaan;

36.

Keluarga Karyawan adalah anggota keluarga yang terdiri dari suami/isteri, anak yang sah dan tercatat di perusahaan;

37.

Ahli Waris adalah keluarga atau orang yang ditunjuk karyawan dan terdaftar di perusahaan untuk menerima setiap pembayaran dalam hal kematian. Dalam hal tidak ada ahli waris yang ditunjuk karyawan, maka penetapannya mengikuti ketentuan hukum yang berlaku;

38.

Peraturan Disiplin adalah ketentuan yang mengatur kewajiban, larangan dan sanksi;

39.

Mutasi adalah pemindahan karyawan dengan tujuan promosi, rotasi atau demosi, yang dilakukan atas perintah pejabat yang berwenang untuk kepentingan perusahaan, sehingga mengakibatkan atau tidak mengakibatkan yang bersangkutan beserta keluarganya pindah;

40. Fasilitas adalah kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan, berupa sarana kebutuhan atau penggantinya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 41. Penghargaan adalah pengakuan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan, atas prestasi tertentu atau hal khusus lainnya yang telah dicapai; 42. Jaminan Hari Tua adalah jaminan kesejahteraan, yang diberikan secara berkala dan sekaligus oleh perusahaan kepada karyawan atau keluarganya yang berhak, pada saat pemutusan hubungan kerja; PKB AP II – SP II 2008-2009

Page 4 of 61


43. Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja antara perusahaan dengan karyawan, yang disebabkan karena pensiun atau hal lain baik yang bersifat sementara maupun tetap; 44. Keluh Kesah adalah adanya suatu kondisi yang menunjukkan adanya ketidakpuasan karyawan dan adanya ketidakharmonisan pada hubungan antara karyawan atau serikat pekerja dengan perusahaan yang berakibat terganggunya ketenangan kerja dan produktivitas perusahaan; 45. Insentif Produksi adalah komponen biaya karyawan dengan pemberian sejumlah uang kepada karyawan sebagai balas jasa produksi dari perusahaan yang perhitungannya didasarkan atas pencapaian laba yang telah disahkan RUPS. 46. Rencana Induk Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah perencanaan sumber daya manusia (SDM) yang disusun berdasarkan RJPP, sebagai dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi dan pelaksanaan program pengembangan tenaga kerja Perusahaan secara berkesinambungan Pasal 3 Ruang Lingkup Kesepakatan (1)

Perjanjian Kerja Bersama ini secara umum mengatur hubungan kerja, syaratsyarat kerja, hak dan kewajiban perusahaan dan karyawan sehingga merupakan kesepakatan yang mengikat antara perusahaan dengan karyawan dan seluruh serikat pekerja dan anggotanya.

(2)

Perjanjian Kerja Bersama merupakan pedoman yang berlaku bagi seluruh karyawan dan perusahaan.

(3)

Kedua pihak yang bersepakat mengakui bahwa disamping hak dan kewajiban yang ditentukan, masih terdapat hal lain sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pasal 4 Hak dan Kewajiban Para Pihak

(1) Perusahaan dan Serikat Pekerja berkewajiban menaati dan melaksanakan isi Perjanjian Kerja Bersama, saling kerjasama yang baik, hormat menghormati, saling mempercayai sehingga hubungan industrial benar-benar terbina, terpelihara dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. (2) Perusahaan berhak untuk mengajukan keberatan atas tindakan Serikat Karyawan yang bertentangan dengan isi Perjanjian Kerja Bersama ini. (3)

Serikat Pekerja dan Anggotanya berkewajiban membantu perusahaan untuk menjaga ketenangan kerja, serta kelancaran jalannya perusahaan dan peningkatan produktivitas kerja.


Page 5 of 61


(4) Serikat Pekerja berhak untuk : a. Mewakili, membela dan melindungi anggotanya dalam menyelesaikan perselisihan antara karyawan dengan perusahaan dalam hubungan kerja; b. Mengatur organisasi Serikat Pekerja sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. Mengajukan keberatan atas tindakan perusahaan yang bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama ini; d. Membuat Perjanjian Kerja Bersama dengan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; e. Mewakili karyawan dalam lembaga ketenagakerjaan. f. Memberikan saran kepada Perusahaan karena merasa ikut memiliki Perusahaan untuk berusaha memajukan, mengamankan, menjaga, memelihara dan meningkatkan nama baik perusahaan. BAB II FASILITAS, DISPENSASI, PERUBAHAN PENGURUS, PENGUMPULAN IURAN ANGGOTA, JAMINAN PARA PIHAK, LKS BIPARTIT Pasal 5 Fasilitas Untuk Serikat Pekerja (1)

Perusahaan dapat menyediakan fasilitas perkantoran dan peralatan pendukung kesekretariatan Serikat Pekerja atau koalisi Serikat Pekerja yang memiliki anggota lebih 50% (lima puluh persen) dari karyawan Perusahaan dan tersebar di sebagian besar kantor cabang perusahaan.

(2)

Perusahaan dapat membantu/memfasilitasi kegiatan Serikat Pekerja yang memiliki mayoritas anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Pendanaan kegiatan Musyawarah Nasional dan Cabang yang diselenggarakan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Serikat Pekerja; b. Pendanaan kegiatan Rapat Kerja Nasional dan Rapat Kerja Cabang; c. Pendanaan kegiatan rutin lainnya yang telah disetujui dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP); d. Pendanaan kegiatan lainnya yang disetujui oleh perusahaan.

(3) Perusahaan mengalokasikan dana pembinaan Serikat Pekerja dan anggotanya yang ditampung dalam RKAP, dengan mempertimbangkan usulan yang diajukan sebelumnya oleh Serikat Pekerja. (4)

Bantuan atau fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direalisasikan pada saat kegiatan akan dilaksanakan dan harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku di perusahaan. Pasal 6 Dispensasi Untuk Kegiatan Serikat Pekerja

(1)

Perusahaan memberikan dispensasi kepada Serikat Pekerja untuk melakukan kegiatan Serikat Pekerja di dalam atau di luar lingkungan perusahaan pada jam kerja terutama untuk kegiatan Musyawarah Nasional/Cabang, Rapat Kerja Nasional/Cabang, atau kegiatan lainnya sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja.


Page 6 of 61


(2)

Pengurus atau anggota yang terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja, akan diberikan izin oleh atasannya sepanjang tidak mengganggu kepentingan kedinasan. Pasal 7 Perubahan Pengurus

(1)

Setiap terjadi perubahan pengurus Serikat Pekerja, akan diberitahukan kepada perusahaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditetapkan atau dilantik.

(2)

Perjanjian Kerja Bersama tetap berlaku walaupun terjadi perubahan Pengurus Serikat Pekerja maupun perubahan manajemen perusahaan. Pasal 8 Pengumpulan Iuran Anggota

Perusahaan dapat membantu pelaksanaan pengumpulan iuran anggota Serikat Pekerja di lingkungan kantor/cabang setempat, melalui pemotongan gaji atas dasar surat kuasa dari karyawan. Pasal 9 Jaminan Bagi Serikat Pekerja (1)

Perusahaan tidak dibenarkan melakukan tekanan baik langsung maupun tidak langsung terhadap karyawan yang terpilih menjadi Pengurus Serikat Pekerja, atau melakukan tindakan lain yang merugikan kepentingan karyawan yang bersangkutan dan Serikat Pekerja.

(2)

Perusahaan mengikutsertakan Serikat Pekerja yang memiliki jumlah anggota lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari karyawan perusahaan dan tersebar di sebagian besar kantor cabang perusahaan, atau gabungan Serikat Pekerja yang memiliki jumlah anggota lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari karyawan perusahaan dan tersebar di sebagian besar kantor cabang perusahaan, dalam setiap perumusan aturan-aturan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Pasal 10 Jaminan Bagi Perusahaan

(1)

Serikat Pekerja mengakui bahwa direksi berhak untuk memimpin dan mengurus perusahaan.

(2)

Serikat Pekerja mengakui bahwa direksi atau pejabat yang ditunjuk mewakili berhak sepenuhnya dalam menentukan kebijakan perusahaan di luar hal-hal yang mengatur hubungan kerja, syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban karyawan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.


Page 7 of 61


Pasal 11 Lembaga Kerjasama Bipartit (1)

Lembaga Kerjasama Bipartit adalah suatu lembaga yang berfungsi sebagai forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah untuk peningkatan produktifitas kerja perusahaan.

(2)

Lembaga Kerjasama Bipartit bertujuan : a. Mewujudkan ketenangan kerja, disiplin kerja dan ketenangan usaha; b. Meningkatkan kesejahteraan karyawan dan perkembangan serta kelangsungan perusahaan; c. Mengembangkan motivasi dan partisipasi karyawan sebagai mitra kerja perusahaan.

(3)

Lembaga Kerjasama Bipartit mempunyai tugas : a. Menampung, menanggapi dan memecahkan masalah ketenagakerjaan serta menghindari secara dini kemungkinan timbulnya kesalahpahaman atau perbedaan pendapat dalam permusyawaratan yang menyangkut kepentingan bersama; b. Menunjang dan mendorong terciptanya disiplin, ketenangan dan kegairahan kerja; c. Menegakkan eksistensi dan peranan fungsi di perusahaan yang berkaitan dengan kepentingan ketenagakerjaan.

(4)

Susunan keanggotaan Lembaga Kerjasama Bipartit terdiri dari unsur perusahaan yang ditunjuk oleh direksi dan unsur karyawan yang dipilih oleh Serikat Pekerja.

(5)

Lembaga Kerjasama Bipartit terdiri dari Lembaga Kerjasama Bipartit Kantor Pusat dan Kantor Cabang.

(6)

Susunan keanggotaan Lembaga Kerjasama Bipartit Kantor Pusat dan Kantor Cabang dievaluasi setiap 2 (dua) tahun.

(7)

Pergantian antar waktu anggota Lembaga Kerjasama Bipartit dilaksanakan sesuai kebutuhan.

(8)

Bagi Kantor Cabang yang belum membentuk LKS Bipartit, harus membentuk selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah PKB ini berlaku. BAB III HUBUNGAN KERJA Pasal 12 Penerimaan Karyawan

(1)

Penerimaan, penempatan, dan pengangkatan karyawan merupakan hak dan kewenangan perusahaan yang dilaksanakan oleh direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Page 8 of 61


(2)

Penerimaan karyawan dilakukan untuk mengisi formasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

(3)

Dalam penerimaan karyawan, perusahaan wajib berpedoman kepada: a. Rencana induk pengembangan sumber daya manusia; b. Formasi jabatan; c. Rencana kerja dan anggaran perusahaan.

(4)

Pengisian formasi dapat dilakukan secara internal dan eksternal, dengan lebih mengutamakan sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan.

(5)

Dalam hal tertentu perusahaan dapat mempekerjakan karyawan tidak tetap dengan perjanjian kerja waktu tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(6)

Syarat Penerimaan karyawan perusahaan yang merupakan fresh graduate : a. minimal 18 tahun, maksimal 28 tahun; b. Belum menikah.

(7)

Penerimaan karyawan sebagaimana tersebut pada ayat (6) tidak termasuk : a. Karyawan diperbantukan; b. Karyawan ditugaskan; c. Pegawai Negeri Sipil yang beralih status/mono status sebagai akibat Penyertaan Modal Negara (PMN) Bandara UPT Ditjen Hubud ke perusahaan; d. Tenaga kerja dengan kualifikasi yang spesifik.

(8)

Ketentuan mengenai penerimaan karyawan diatur lebih lanjut dengan keputusan direksi. Pasal 13 Perkawinan Antar Karyawan

(1)

Dalam hal terjadi perkawinan antar karyawan, maka salah satu dari karyawan tersebut harus mengundurkan diri, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan.

(2)

Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditentukan sebagai berikut: a. tidak berlaku bagi karyawan yang menikah sebelum ditandatanganinya Perjanjian Kerja Bersama; b. berlaku bagi karyawan yang telah menandatangani Kontrak Kerja Perorangan; c. tidak berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil eks bandara UPT Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang telah menikah sebelum pelaksanaan Penyertaan Modal Negara (PMN) ke perusahaan. Pasal 14 Karyawan Masa Percobaan

(1)

Karyawan masa percobaan dapat diangkat sebagai karyawan dengan melalui masa percobaan paling lama 3 (tiga) bulan.


Page 9 of 61


(2)

Pengangkatan karyawan yang berasal dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tidak melalui masa percobaan.

(3)

Karyawan masa percobaan wajib menandatangani pernyataan kesanggupan untuk ditempatkan di seluruh wilayah kerja perusahaan serta persyaratan lain yang disepakati sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

(4)

Pengangkatan karyawan masa percobaan menjadi karyawan didasarkan pada antara lain : a. Penilaian Kinerja; b. Pelatihan orientasi; c. Rekomendasi atasan langsung.

(5)

Karyawan masa percobaan wajib mengikuti seluruh peraturan yang berlaku bagi karyawan.

(6)

Karyawan masa percobaan tidak berhak : a. pakaian seragam dinas (kecuali pada unit kerja yang berhubungan dengan pelayanan publik); b. pakaian olah raga; c. jaminan rawat inap kecuali akibat kecelakaan kerja; d. tunjangan khusus dan tunjangan kesejahteraan keluarga; e. program jaminan hari tua; f. cuti; g. melaksanakan pernikahan; h. pesangon; i. sumbangan uang sewa rumah; j. kenaikan gaji dasar berkala; k. insentif produksi.

(7)

Karyawan masa percobaan yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi karyawan perusahaan diberhentikan tanpa syarat apapun dengan pemberitahuan terlebih dahulu.

(8)

Karyawan masa percobaan yang memenuhi syarat diangkat sebagai karyawan perusahaan, ditetapkan dalam surat pengangkatan yang diterbitkan selambatlambatnya 1 (satu) bulan sejak berakhirnya masa percobaan.

(9)

Dalam hal telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan ayat (8), sedangkan karyawan masa percobaan yang bersangkutan tidak diberikan surat pengangkatan, namun tetap dipekerjakan, maka yang bersangkutan dengan serta merta telah menjadi karyawan perusahaan dan mendapatkan hak-hak sebagai karyawan perusahaan. Pasal 15 Hak dan Kewajiban Karyawan

(1)

Karyawan berhak atas : a. Penghasilan sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan; b. Pembayaran upah kerja lembur untuk kelebihan jam kerja dari waktu kerja yang telah disetujui oleh perusahaan;


Page 10 of 61


c. d. e. f. g. h. i. j.

(2)

Cuti, dengan ketentuan cuti tersebut telah mendapat persetujuan sebelumnya dari perusahaan; Jaminan kesehatan bagi karyawan dan keluarganya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Keikutsertaan dalam kegiatan organisasi karyawan yang tidak bertentangan dengan ketentuan Pemerintah dan dengan memperhatikan kelancaran operasional perusahaan; Ganti rugi atas gangguan/cacat badan akibat kecelakaan kerja; Kesempatan mengemukakan pendapat, usul, dan saran-saran kepada atasannya pada waktu melakukan tugas perusahaan; Manfaat pensiun sesuai ketentuan yang berlaku; Pengajuan permohonan pemutusan hubungan kerja; Hak-haknya untuk diserahkan kepada ahli waris karyawan, dalam hal karyawan yang bersangkutan meninggal dunia pada waktu melakukan tugas perusahaan.

Karyawan wajib untuk : a. Melaksanakan semua isi yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama ini; b. Melaksanakan setiap ketentuan peraturan yang berlaku di lingkungan perusahaan; c. Melakukan pekerjaan dengan baik dan dengan penuh tanggung jawab di bawah pimpinan yang ditunjuk oleh perusahaan; d. Melaksanakan semua tugas/perintah yang diberikan oleh Perusahaan yang berkenaan dengan pekerjaannya; e. Menjaga dan memelihara kebersihan serta kerapihan dirinya dan lingkungan kerja selama melakukan pekerjaan untuk perusahaan; f. Menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku selama melakukan pekerjaan. Pasal 16 Hak dan Kewajiban Perusahaan

(1)

Perusahaan berhak : a. Memberikan perintah/pekerjaan yang layak kepada karyawan selama waktu kerja; b. Menugaskan karyawan melakukan kerja lembur dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. Menuntut suatu prestasi kerja yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan; d. Menetapkan tata tertib/aturan kerja dalam perusahaan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. Menarik kembali semua fasilitas yang diberikan dengan terlebih dahulu memberitahukannya kepada karyawan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku; f. Menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada karyawan yang melakukan pelanggaran.

(2)

Perusahaan wajib untuk : a. Melaksanakan semua isi yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama ini dengan komitmen yang sungguh-sungguh;


Page 11 of 61


b. c. d. e. f. g.

Memberikan penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Memperhatikan dan memelihara keselamatan dan kesehatan karyawan; Menaati segala peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; Memperhatikan kesejahteraan karyawan yang sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama; Memberikan hak-hak karyawan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Perjanjian Kerja Bersama; Memberikan jawaban atas permohonan pemutusan hubungan kerja yang diajukan karyawan ke perusahaan. Pasal 17 Masa Kerja dan Batas Usia Pensiun

(1)

Masa kerja terdiri dari : a. Masa kerja pengabdian adalah masa kerja yang dihitung sejak karyawan mulai bekerja di perusahaan sampai dengan pemutusan hubungan kerja; b. Masa kerja pensiun adalah masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun yang dihitung sejak menjadi karyawan yang diakui oleh perusahaan sampai dengan pemutusan hubungan kerja.

(2)

Penghitungan masa kerja pengabdian sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a adalah terhitung sejak karyawan diangkat sebagai Calon Pegawai/Karyawan Masa Percobaan di perusahaan.

(3)

Masa kerja PKWT tidak dihitung sebagai masa kerja karyawan.

(4)

Penghitungan masa kerja pensiun sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf b adalah : a. bagi karyawan yang murni berasal dari perusahaan maka penghitungan masa kerja pensiun terhitung sejak karyawan diangkat sebagai Calon Pegawai/Karyawan Masa Percobaan perusahaan; atau b. bagi karyawan perusahaan yang semula berstatus PNS atau Karyawan Diperbantukan maka : 1) apabila bekerja di perusahaan sebelum 1 Januari 2006, penghitungan masa kerja terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam SK direksi, atau sejak SK pengangkatan calon pegawai di instansi induk; 2) apabila bekerja di perusahaan sejak 1 Januari 2006, penghitungan masa kerja pensiun terhitung sejak karyawan alih status menjadi karyawan perusahaan.

(5)

Apabila sebelum menjadi calon pegawai di instansi induk, karyawan sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf b 1) yang bekerja sebelum 1 Januari 2006, pernah berstatus sebagai pegawai organik yang dicantumkan/diakui dalam SK calon pegawai karyawan yang bersangkutan, maka masa kerja tersebut dihitung sebagai masa kerja pensiun.

(6)

Apabila sebelum menjadi calon pegawai di instansi induk, karyawan sebagaimana tersebut pada ayat (4) b 2) yang bekerja setelah 1 Januari 2006,


Page 12 of 61


pernah berstatus sebagai pegawai organik yang dicantumkan/diakui dalam SK calon pegawai karyawan yang bersangkutan, maka masa kerja tersebut tidak dihitung sebagai masa kerja pensiun. (7)

Batas usia pensiun normal untuk karyawan yang bekerja pada perusahaan adalah 56 tahun termasuk Masa Persiapan Pensiun selama 1 (satu) tahun.

(8)

Pensiun dipercepat adalah sekurang-kurangnya berusia 46 tahun.

(9)

Jangka waktu selama karyawan menjalankan cuti di luar tanggungan perusahaan, tidak diperhitungkan sebagai masa kerja, kecuali apabila cuti tersebut dalam rangka melaksanakan tugas negara. Pasal 18 Nama dan Kelas Jabatan

(1)

Setiap karyawan memiliki nama dan kelas jabatan tertentu yang diatur sesuai dengan kebutuhan formasi jabatan perusahaan.

(2)

Kebijaksanaan perusahaan diarahkan untuk mengisi formasi jabatan di semua tingkatan dengan mengutamakan sumber daya manusia internal perusahaan dan berdasarkan atas penilaian kinerja prestasi, integritas dan disiplin karyawan.

(3)

Pengisian formasi jabatan sebagaimana tersebut pada ayat (2) dilaksanakan selambat-lambatnya selama 6 (enam) bulan, yang akan diatur lebih lanjut dalam keputusan direksi.

(4)

Setiap karyawan diberi kesempatan yang sama untuk meningkatkan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya untuk dapat menduduki jabatan atau kelas jabatan yang lebih tinggi. Pasal 19 Penilaian Kinerja Karyawan (PKK) Individu dan Kelompok

(1)

Kepada setiap karyawan dilakukan Penilaian Kinerja Karyawan (PKK) Individu yang dilaksanakan secara obyektif dan bersifat kuantitatif serta terukur yang digunakan sebagai salah satu kriteria dari pola karir

(2)

Kepada setiap kantor cabang dan unit kerja kantor pusat dilakukan Penilaian Kinerja Karyawan (PKK) Kelompok secara periodik setiap 6 (enam) bulan dan dilaksanakan oleh kantor pusat.

(3)

Ketentuan mengenai tata cara Penilaian Kinerja Karyawan (PKK) Individu dan Kelompok diatur lebih lanjut dengan keputusan direksi. Pasal 20 Perjalanan Dinas

(1)

Demi lancarnya kegiatan perusahaan, perusahaan karyawan untuk melakukan perjalanan dinas.


dapat

menugaskan

Page 13 of 61


(2)

Karyawan yang ditugaskan untuk melakukan perjalanan dinas akan diberikan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Rincian Biaya Perjalanan Dinas (RBPD).

(3)

Karyawan yang melakukan perjalanan dinas diberikan biaya perjalanan dinas dan akomodasi serta biaya lain yang diperlukan, sesuai ketentuan yang berlaku.

(4)

Ketentuan mengenai perjalanan dinas diatur lebih lanjut dalam keputusan direksi.

Pasal 21 Pengangkatan Karyawan Menjadi Direktur Perusahaan / Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (1)

Jabatan direktur merupakan amanat dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan memperhatikan aspirasi dari perusahaan.

(2)

Karyawan yang diangkat sebagai direktur perusahaan atau BUMN lain, maka yang bersangkutan diberhentikan dari status karyawan perusahaan, dengan diberikan hak pensiun berdasarkan gaji dasar tertinggi dengan pendidikan tertinggi. BAB IV Waktu Kerja Pasal 22 Hari Kerja

(1)

Hari kerja adalah hari biasa sesuai dengan peraturan dan ketentuan pemerintah dimana karyawan melakukan pekerjaannya menurut aturan waktu kerja biasa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

(2)

Hari kerja ditentukan sebagai berikut : a. Hari kerja administratif sebanyak 5 (lima) hari kerja yaitu hari Senin sampai dengan Jum’at; b. Hari Kerja operasional sesuai dengan operasional bandara; c. Bagi karyawan yang karena sifat pekerjaannya, dapat dilakukan penyimpangan hari kerja dan jam kerjanya dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Pasal 23 Waktu Kerja

(1)

Waktu kerja perusahaan adalah 8 (delapan) jam kerja dalam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu.

(2)

Waktu kerja perusahaan dibedakan menjadi waktu kerja administrasi dan waktu kerja operasional.


Page 14 of 61


(3)

Waktu kerja perusahaan diatur sebagai berikut : a.

Waktu Kerja Administrasi diatur sebagai berikut : 1) Hari Senin sampai dengan Jum’at: 07.30 - 16.30 WIB 2) Waktu istirahat antar jam kerja: 12.00-13.00 WIB 3) Waktu istirahat hari Jumat: 11.30-13.00 WIB

b.

Waktu kerja administrasi dapat diubah dan disesuaikan dengan kebijakan Pemda setempat tanpa mengurangi jumlah jam kerja wajib;

c.

Waktu kerja operasional ditentukan secara tersendiri sesuai kebutuhan masing-masing bandara, yang dalam pengaturannya melibatkan DPC Sekarpura II.

d.

Atasan langsung karyawan operasional wajib mengupayakan pemenuhan waktu kerja 8 jam.

(4)

Waktu istirahat antara jam kerja tidak dihitung sebagai waktu kerja.

(5)

Pelaksanaan waktu istirahat bagi karyawan yang bekerja pada waktu kerja operasional, diatur oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan. Pasal 24 Istirahat Mingguan dan Libur-Libur Nasional

(1)

Istirahat mingguan diberikan selama 2 (dua) hari yaitu : a. Untuk karyawan administrasi adalah hari Sabtu dan Minggu; b. Untuk karyawan operasional tidak harus hari Sabtu dan Minggu.

(2)

Karyawan yang bekerja pada hari libur nasional diperhitungkan sebagai kerja lembur sesuai dengan ketentuan perusahaan. Pasal 25 Administrasi Kehadiran Kerja

(1)

Setiap karyawan wajib masuk kerja pada waktunya sesuai pasal 22 dan pasal 23 Perjanjian Kerja Bersama ini.

(2)

Data kehadiran/presensi waktu masuk dan pulang kerja setiap karyawan disimpan oleh perusahaan.

(3)

Karyawan harus melaksanakan pengisian daftar hadir/presensi melalui sarana yang telah disediakan oleh perusahaan pada setiap masuk dan pulang kerja.

(4)

Karyawan yang karena sesuatu hal, baik untuk keperluan dinas ataupun keperluan pribadi mengakibatkan yang bersangkutan datang terlambat atau pulang lebih awal, atau tidak hadir harus dengan izin atasan langsung.


Page 15 of 61


Pasal 26 Kerja Lembur (1)

Kerja lembur adalah pekerjaan yang dilakukan lebih dari 8 (delapan) jam sehari.

(2)

Pelaksanaan pekerjaan lembur oleh karyawan administrasi dilaksanakan atas perintah atasan yang berwenang dan dengan persetujuan karyawan.

(3)

Pelaksanaan pekerjaan lembur oleh karyawan operasional yang melaksanakan tugas melebihi waktu kerja 8 (delapan) jam per hari, berdasarkan jadwal dinas yang dibuat oleh atasan atau atas perintah atasan.

(4)

Apabila pada hari istirahat atau waktu cuti karyawan diminta untuk bekerja, maka perusahaan wajib memberikan pengganti hari cuti untuk melaksanakan istirahat atau waktu cuti tersebut.

(5)

Pengganti hari cuti sebagaimana tersebut pada ayat (4) dilaksanakan selambatlambatnya sampai dengan bulan Desember tahun berikutnya dan harus disetujui oleh atasan karyawan yang bersangkutan.

(6)

Dalam kondisi tertentu karyawan dapat bekerja lembur lebih dari 3 (tiga) jam per hari antara lain untuk melakukan pekerjaan yang tidak boleh tertunda atau harus diselesaikan pada saat itu, dan kepada yang bersangkutan diberikan uang makan sebanyak 1 (satu) kali per hari. Pasal 27 Perhitungan Upah Kerja Lembur

(1)

Pengaturan perhitungan upah kerja lembur sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

(2)

Apabila kerja lembur dilakukan pada hari libur nasional, maka cara perhitungan sebagai berikut : a. Untuk setiap jam dalam jangka waktu 1 - 8 jam dibayar upah sebesar 2 (dua) kali premi lembur per jam; b. Untuk lembur jam ke 9 (sembilan) dibayar 3 (tiga) kali premi lembur per jam; c. Untuk lembur jam ke 10 (sepuluh) dan jam ke 11 (sebelas) atau lebih dibayar 4 (empat) kali premi lembur per jam.

(3)

Upah kerja lembur sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan direksi. BAB V CUTI KARYAWAN Pasal 28 Cuti Bersama

(1)

Perusahaan tidak wajib mengikuti penetapan jumlah hari cuti bersama yang ditetapkan Pemerintah.


Page 16 of 61


(2)

Dalam hal perusahaan melaksanakan cuti bersama maka perusahaan menetapkan sisa cuti tahunan minimal 6 hari kerja. Pasal 29 Cuti Tahunan

(1)

Pemberian cuti tahunan ditentukan sebagai berikut : a.

Untuk karyawan baru yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus menerus terhitung sejak pengangkatan sebagai Karyawan Masa Percobaan, berhak atas cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja dan kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan cuti.

b.

Karyawan Perusahaan yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), dapat diberikan cuti sejak yang bersangkutan bekerja di perusahaan, namun tidak diberikan tunjangan cuti. Tunjangan cuti dapat diberikan pada saat yang bersangkutan menjalani cuti pada tahun anggaran berikutnya.

c.

Karyawan Perusahaan setelah menjalani penugasan, dapat diberikan cuti sejak ybs bekerja kembali di perusahaan sepanjang ybs masih memiliki hak cuti di anak perusahaan, dengan diberikan tunjangan cuti sesuai ketentuan.

(2)

Pelaksanaan cuti sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat diambil maksimal dalam 2 (dua) tahap.

(3)

Selama menjalankan cuti tahunan penghasilan karyawan yang bersangkutan tetap dibayarkan secara penuh sesuai ketentuan yang berlaku.

(4)

Karyawan yang tidak menjalankan cuti tahunan sampai dengan akhir tahun berjalan, maka cuti tahunan wajib dilaksanakan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya dan tetap berhak atas tunjangan cuti.

(5)

Cuti tahunan hanya diperhitungkan berdasarkan hari kerja administrasi. Pasal 30 Cuti Alasan Penting

Karyawan dapat memperoleh cuti alasan penting dalam hal : a. b. c. d. e. f.

Isteri atau suami atau anak atau orang tua atau mertua menderita sakit, paling lama 2 (dua) hari kerja; Isteri atau suami atau anak atau orangtua atau mertua menderita sakit dan harus dirawat di rumah sakit, paling lama 5 (lima) hari kerja; Isteri atau suami atau anak atau orangtua atau mertua atau saudara kandung meninggal dunia, paling lama 5 (lima) hari kerja; Melaksanakan pernikahan pertama, paling lama 5 (lima) hari kerja; Isteri melahirkan, selama 2 (dua) hari kerja; Mendapat musibah atau bencana alam, paling lama 5 (lima) hari kerja;


Page 17 of 61


g. h.

Menunaikan kewajiban agama (melaksanakan ibadah haji yang pertama) memperoleh cuti paling lama 45 (empat puluh lima) hari kalender; Terdapat alasan penting lainnya yang telah mendapat persetujuan Direksi atau Kepala Cabang, dapat diberikan cuti untuk paling lama 5 (lima) hari kerja. Pasal 31 Cuti Besar

(1)

Karyawan yang telah bekerja di perusahaan sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara terus menerus berhak memperoleh cuti besar untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan dan tidak berhak lagi atas cuti tahunan pada saat permohonan cuti besar yang bersangkutan disetujui oleh perusahaan.

(2)

Dalam hal cuti besar tidak dilaksanakan secara sekaligus maka cuti besar tersebut dapat dilaksanakan pada tahun ke 7 (tujuh) dan ke 8 (delapan) masing-masing 1 (satu) bulan dan 2 (dua) bulan atau sebaliknya, dengan ketentuan karyawan yang bersangkutan tidak berhak lagi atas cuti tahunan dalam 2 (dua) tahun berjalan.

(3)

Karyawan yang menjalani cuti besar sebagaimana tersebut pada ayat (2) maka pemberian tunjangan cuti diberikan pada setiap tahun yang bersangkutan menjalani cuti besar.

(4)

Pengajuan cuti besar selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 (enam) tahun, sejak pelaksanaan cuti besar terakhir.

(5)

Karyawan yang menjalankan cuti besar, tidak berhak mendapatkan tunjangan cuti tahunan namun kepada yang bersangkutan diberikan uang kompensasi hak istirahat tahunan, sama dengan tunjangan cuti tahunan.

(6)

Karyawan yang akan menggunakan hak cuti besar harus mengajukan permohonan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

(7)

Selama cuti besar karyawan berhak atas penghasilan, sesuai ketentuan yang berlaku. Pasal 32 Cuti Bersalin, Gugur Kandungan, dan Haid

(1)

Karyawan wanita berhak memperoleh cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan yaitu selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum melahirkan dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan.

(2)

Karyawan wanita yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat selama 45 (empatpuluh lima) hari atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan yang disahkan oleh dokter perusahaan.

(3)

Selama menjalankan cuti bersalin, karyawan wanita yang bersangkutan tetap mendapatkan penghasilan.


Page 18 of 61


(4)

Karyawan wanita yang waktu haid merasakan sakit dapat mengambil cuti haid pada hari pertama dan kedua dengan pemberitahuan tertulis kepada atasan langsung. Pasal 33 Cuti Sakit

(1)

Karyawan yang menderita sakit sampai dengan 2 (dua) hari berhak mendapatkan cuti sakit dengan ketentuan karyawan yang bersangkutan harus memberitahukan kepada atasannya secara tertulis.

(2)

Karyawan yang menderita sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak mendapatkan cuti sakit dengan ketentuan karyawan yang bersangkutan harus memberitahukan kepada atasannya dengan melampirkan surat keterangan dokter.

(3)

Karyawan yang sakit lebih dari 14 (empat belas) hari kerja berhak mendapatkan cuti sakit dengan ketentuan karyawan yang bersangkutan harus memberitahukan kepada atasannya dengan melampirkan surat keterangan dokter yang disahkan oleh dokter perusahaan.

(4)

Karyawan yang dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari mengajukan cuti sakit lebih dari 3 (tiga) kali wajib memeriksakan diri kepada dokter perusahaan.

(5)

Cuti sakit diberikan untuk waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.

(6)

Apabila setelah jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang bersangkutan masih belum dapat bekerja kembali, maka diadakan pengujian kesehatan oleh majelis penguji kesehatan yang ditunjuk oleh dokter perusahaan dan apabila hasil uji kesehatan dinyatakan belum dapat bekerja kembali, cuti sakit dapat diperpanjang untuk paling lama 6 (enam) bulan.

(7)

Apabila setelah jangka waktu 18 (delapan belas) bulan yang bersangkutan belum dapat bekerja kembali, maka diadakan pengujian kesehatan kembali oleh majelis penguji kesehatan yang ditunjuk oleh dokter perusahaan. Apabila dari hasil uji kesehatan menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak dapat bekerja maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai karyawan. Pasal 34 Cuti di Luar Tanggungan Perusahaan

(1)

Karyawan yang mengajukan permohonan cuti di luar tanggungan perusahaan dapat dipenuhi apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara terus menerus; b. Mengajukan permohonan tertulis disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain meliputi : 1) Melaksanakan tugas negara; 2) Mendampingi anggota keluarga yang sakit atau mendampingi suami atau istri menjalankan tugas negara; 3) Penyelesaian studi karyawan yang bersangkutan;


Page 19 of 61


4) 5)

Menyelesaikan urusan keluarga yang tersangkut masalah pengadilan; Kepentingan-kepentingan lain yang perlu, setelah mendapat pertimbangan direksi.

(2)

Selama menjalankan cuti di luar tanggungan perusahaan, maka : a. karyawan yang bersangkutan tidak menerima penghasilan dari perusahaan kecuali menjalankan tugas negara bukan atas permintaan sendiri; b. iuran asuransi (jamsostek, dana pensiun, THT) dan iuran perusahaan menjadi tanggungjawab karyawan yang bersangkutan, pelaksanaannya dibayar terlebih dahulu oleh perusahaan dan diperhitungkan sebagai utang karyawan terhadap perusahaan.

(3)

Karyawan yang menjalankan cuti di luar tanggungan menjalankan tugas negara bukan atas permintaan sendiri sebagai masa kerja dan menerima penghasilan dari ketentuan : a. Negara tidak melakukan pembayaran atau; b. Apabila negara membayar kurang dari penghasilan wajib membayar selisih kekurangannya.

perusahaan karena tetap diperhitungkan perusahaan dengan terakhir, perusahaan

(4)

Selama menjalankan cuti di luar tanggungan perusahaan, karyawan yang bersangkutan dibebaskan dari jabatannya.

(5)

Cuti di luar tanggungan perusahaan diberikan untuk paling lama 3 (tiga) tahun dengan tetap memperhatikan ketentuan ayat (6) Pasal ini.

(6)

Karyawan yang tidak melapor diri kepada perusahaan setelah menjalankan cuti di luar tanggungan perusahaan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya cuti di luar tanggungan perusahaan, diberhentikan dengan hormat sebagai karyawan.

(7)

Setelah menjalankan cuti di luar tanggungan perusahaan maka : a. Bagi karyawan yang menjalankan cuti diluar tanggungan perusahaan karena menjalankan tugas negara bukan atas permintaan sendiri maka penempatan kembali karyawan setelah tidak menjalankan tugas negara, sesuai dengan kelas jabatan terakhir (sebagai masa transisi) sampai dengan tersedianya formasi atau penugasan di luar perusahaan. b. Bagi karyawan yang menjalankan cuti diluar tanggungan perusahaan atas permintaan sendiri : 1) Apabila ada formasi dapat ditempatkan kembali pada jabatan perusahaan; 2) Apabila tidak ada formasi maka karyawan yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai karyawan dengan mendapatkan kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku.


Page 20 of 61


BAB VI POLA KARIR Pasal 35 Lingkup Pola Karir (1)

Pola karir merupakan perjalanan tugas karyawan dimulai sejak yang bersangkutan diangkat menjadi karyawan, ditempatkan dalam jabatan hingga berhenti atau menjalani pemutusan hubungan kerja dengan perusahaan.

(2)

Pola a. b. c. d. e. f. g. h.

Karir terdiri dari : Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan Pendidikan dan pelatihan Magang atau orientasi Penyesuaian ijazah Mutasi : promosi, rotasi, demosi Jalur Karir : manajerial, profesi, administrasi Jenjang karir dan persyaratan jabatan Masa persiapan pensiun (MPP) Pasal 36 Pengangkatan dan Penempatan Dalam Jabatan

(1)

Pengangkatan karyawan merupakan hak dan kewenangan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2)

Kepada Pelamar yang lulus seleksi atau telah memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai calon karyawan atau karyawan perusahaan akan diangkat dan ditempatkan dalam suatu nama jabatan sesuai formasi.

(3)

Karyawan tersebut pada ayat (2) ditempatkan pada kelas jabatan satu tingkat di bawah KJ sasaran untuk jangka waktu minimal 1 periode penilaian PKK (6 bulan) dan paling lama sesuai dengan kenaikan penilaian PKK biasa (2 tahun).

(4)

Bagi karyawan yang diperbantukan atau ditugaskan di perusahaan, pengangkatan dalam jabatan dilaksanakan setelah yang bersangkutan dinyatakan memenuhi persyaratan dan kebutuhan perusahaan.

(5)

Dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam ayat (3), perusahaan membekali karyawan dengan pendidikan dan latihan dalam rangka memenuhi persyaratan jabatan.

(6)

Dalam hal terdapat jabatan lowong, maka jabatan tersebut harus terisi dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan.

(7)

Untuk kepentingan pembinaan karir karyawan, penetapan kelas jabatan akan ditinjau kembali dan selanjutnya penempatan karyawan dalam nama jabatan dan indeks skala prestatif yang dimiliki, bukan berdasarkan kelas jabatan.

(8)

Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan pada tahun 2008 dan diharapkan dapat diterapkan di tahun 2009.


Page 21 of 61


Pasal 37 Pendidikan dan Latihan (1)

Perusahaan merencanakan dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan yang efektif bagi karyawan sebagai pemenuhan persyaratan jabatan dan pengayaan wawasan.

(2)

Tujuan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan adalah untuk meningkatkan profesionalisme dan produktivitas karyawan dalam rangka pencapaian visi dan misi perusahaan serta mendukung daya saing perusahaan secara berkesinambungan.

(3)

Karyawan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan perusahaan.

(4)

Sasaran penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah: a. Mengembangkan kompetensi karyawan agar sesuai dengan tuntutan kualifikasi jabatan yang sedang dipangkunya dalam mendukung perkembangan bisnis perusahaan; b. Meningkatkan kompetensi karyawan agar sesuai dengan kualifikasi jabatan yang direncanakan akan dipangkunya; c. Mempersiapkan karyawan sejak dini agar memiliki kompetensi dalam mengelola bisnis perusahaan di masa depan.

(5)

Program Pendidikan dan latihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas : a. Diklat manajerial; b. Diklat formal; c. Diklat teknis; d. Diklat substantif.

(6)

Diklat Manajerial dilakukan bagi karyawan perusahaan sebagai upaya untuk memenuhi persyaratan jabatan, terdiri atas : a. Diklat Manajer Muda (Jerda); b. Manajer Madya (Jerdya); c. Manajer Utama (Jertama).

(7)

Diklat Formal dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi persyaratan jabatan.

(8)

Diklat Teknis dilakukan bagi karyawan persyaratan jabatan, terdiri atas : a. Teknis dasar; b. Teknis lanjut.

(9)

Diklat Substantif dilakukan bagi karyawan perusahaan untuk pengayaan wawasan yang bersangkutan.

perusahaan

untuk

memenuhi

(10) Karyawan yang diutamakan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan manajerial, formal, dan teknis lanjut, memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Nilai Prestasi Individu tertinggi dengan nilai minimal “baik” di unit kerja dan kelompok jabatannya; PKB AP II – SP II 2008-2009

Page 22 of 61


b.

Track record, antara lain meliputi: disiplin kehadiran, ada tidaknya pelanggaran, perilaku dalam dinas.

(11) Program pelatihan substantif yang dikelola Kantor Cabang wajib diinformasikan oleh unit yang membidangi fungsi kepegawaian kepada seluruh karyawan. (12) Karyawan yang mengikuti pendidikan formal yang merupakan tugas belajar dari perusahaan, maka setelah lulus : a. Pendidikan yang bersangkutan secara otomatis diakui oleh perusahaan tanpa melalui proses penyesuaian ijazah; b. Karyawan yang bersangkutan berhak atas penyesuaian gaji dasar sesuai ijazah/pendidikan yang diakui; c. Mengisi formasi yang tersedia apabila telah sesuai dengan kualifikasi jabatan yang dipersyaratkan. (13) Ketentuan tentang pendidikan dan pelatihan akan diatur lebih lanjut dalam keputusan direksi. Pasal 38 Orientasi/Magang (1)

Sasaran pelaksanaan orientasi adalah untuk: a. peningkatan wawasan karyawan; b. peningkatan kompetensi karyawan sebagai persiapan promosi dan rotasi.

(2)

Karyawan yang melaksanakan orientasi untuk peningkatan wawasan, harus memenuhi kesesuaian dengan kualifikasi pendidikan.

(3)

Karyawan yang melaksanakan orientasi sebagai persiapan untuk promosi dan rotasi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Nilai Prestasi Individu tertinggi dengan nilai minimal “baik” di unit kerja dan kelompok jabatannya; b. Track record, antara lain meliputi: disiplin kehadiran, ada tidaknya pelanggaran, perilaku dalam dinas; dan c. Kesesuaian dengan kualifikasi jabatan sasaran.

(4)

Ketentuan tentang orientasi/magang akan diatur dalam keputusan direksi tersendiri. Pasal 39 Penyesuaian Ijazah

(1)

Penyesuaian ijazah pendidikan formal dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan jabatan, persiapan kaderisasi yang diselenggarakan atas dasar kesesuaian disiplin ilmu yang dimiliki karyawan dengan kebutuhan perusahaan c.q. unit kerja yang bersangkutan.

(2)

Penyesuaian ijazah dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun untuk tingkat pendidikan SLTA sampai dengan Pasca Sarjana/S2 dengan tetap memperhatikan ketentuan pada ayat (1).


Page 23 of 61


(3)

Karyawan yang akan melaksanakan penyesuaian ijazah, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Nilai Prestasi Individu tertinggi dengan nilai minimal “baik” di unit kerja dan kelompok jabatannya; b. Track record, antara lain meliputi: disiplin kehadiran, ada tidaknya pelanggaran, perilaku dalam dinas.

(4)

Penyesuaian Ijazah dilakukan terhadap karyawan yang memiliki ijazah pendidikan formal yang lebih tinggi dari ijazah yang diakui oleh Perusahaan, dengan ketentuan: a. untuk pemenuhan persyaratan jabatan: 1) Karyawan yang bersangkutan sudah menduduki jabatan yang mensyaratkan pendidikan formal lebih tinggi dari ijazah yang diakui oleh Perusahaan; 2) Kualifikasi pendidikan/ijazah yang dimiliki, sesuai dengan persyaratan jabatan/bidang pekerjaan yang dipangku oleh karyawan yang bersangkutan. b.

untuk kaderisasi: 1) Karyawan yang bersangkutan sudah bekerja di Perusahaan minimal selama 6 (enam) tahun secara berturut-turut; 2) Apabila karyawan lulus dalam ujian Penyesuaian Ijazah, maka yang bersangkutan dapat diserahi jabatan atau tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian sesuai dengan disiplin ilmu yang diperoleh dari pendidikan terakhir; 3) Penyesuaian Ijazah dilaksanakan sesuai dengan formasi lowong di Perusahaan dengan mengacu pada Rencana Induk Pengembangan SDM; 4) Relevansi antara ijazah yang dimiliki karyawan dengan jabatan atau bidang tugas yang akan dipangkunya sesuai dengan persyaratan jabatan yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi.

(5)

Dalam hal karyawan memiliki ijazah yang lebih tinggi akan tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan unit kerja yang bersangkutan, maka dimungkinkan untuk alih tugas ke unit kerja yang membutuhkan disiplin ilmu tersebut dengan terlebih dahulu mengikuti proses seleksi atau proses magang.

(6)

Dalam hal karyawan menjalankan pendidikan formal atas perintah perusahaan, maka pendidikan yang bersangkutan secara otomatis akan diakui oleh perusahaan tanpa melalui proses penyesuaian ijazah.

(7)

Usia maksimal bagi karyawan yang menjalankan pendidikan formal atas perintah perusahaan adalah 45 tahun, kecuali untuk memenuhi persyaratan perolehan Surat Tanda Kecakapan Personil (STKP).

(8)

Setelah berlakunya PKB ini, sepanjang tahun 2008 Manajemen bersama SP II akan melakukan kajian untuk kemungkinan pengakuan ijazah berdasarkan formasi.

(9)

Ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat penyesuaian ijazah diatur lebih lanjut dengan keputusan direksi.


Page 24 of 61


Pasal 40 Mutasi (1)

Untuk kepentingan perusahaan dan pengembangan karir karyawan, perusahaan berhak dan berwenang untuk melaksanakan mutasi karyawan.

(2)

Mutasi karyawan dapat berupa : a. promosi yaitu alih tugas karyawan dari satu jabatan ke jabatan lain yang lebih tinggi kelas jabatannya baik dalam satu lingkungan unit kerja/cabang, maupun antar unit kerja/cabang atau afiliasi perusahaan atau anak Perusahaan; b. rotasi yaitu alih tugas karyawan dari satu jabatan ke jabatan lain yang mempunyai tanggungjawab dan beban tugas relatif sama/setara dan tidak berdampak pada perubahan kelas jabatan, baik dalam satu lingkungan unit kerja/cabang, maupun antar unit kerja/cabang atau afiliasi perusahaan atau anak Perusahaan; c. demosi yaitu alih tugas karyawan dari suatu posisi tugas ke posisi tugas lain yang mempunyai tanggungjawab dan beban tugas lebih rendah dan berdampak pada penurunan, kelas jabatan baik dalam satu lingkungan unit kerja/cabang, maupun antar unit kerja/cabang atau afiliasi perusahaan atau anak Perusahaan.

(3)

Dalam mengatur mutasi, perusahaan mempertimbangkan kepentingan dan keinginan karyawan.

(4)

Dalam hal terjadi mutasi antar wilayah kerja bukan atas permintaan sendiri, perusahaan memberikan biaya pindah karyawan dan keluarganya, termasuk biaya pindah sekolah anak, dan biaya akomodasi masa transisi untuk paling lama 6 bulan, sebagai akibat adanya mutasi.

(5)

Penempatan untuk karyawan yang berstatus suami istri diatur untuk tidak dalam satu fungsi kerja.

(6)

Biaya pindah sekolah anak sebagaimana tersebut dalam ayat (4) adalah penggantian atas biaya yang dikeluarkan dengan bukti pembayaran yang sah berdasar azas kewajaran.

(7)

Yang dimaksud antar wilayah kerja sebagaimana tersebut dalam ayat (4) tidak termasuk antar Kantor Pusat, Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdanakusuma.

(8)

Ketentuan mengenai mutasi (rotasi, demosi, promosi) berikut biaya pindah dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan keputusan direksi.


Page 25 of 61


Pasal 41 Promosi (1)

Setiap karyawan mendapat kesempatan yang sama untuk promosi.

(2)

Promosi dilakukan dalam rangka : a. pengisian formasi; b. optimalisasi tugas unit kerja.

(3)

Setiap promosi maksimal 3 (tiga) tingkat kecuali untuk promosi melalui seleksi terbuka untuk tingkat jabatan Asisten Manajer/Kadin. Seleksi terbuka dilakukan apabila SDM internal tidak tersedia, yang dinyatakan oleh unit HRD setelah mendapatkan konfirmasi dari pimpinan unit yang bersangkutan.

(4)

Pelaksanaan promosi dengan memperhatikan pola diklat sebagaimana tersebut pada pasal 37. Pasal 42 Rotasi

(1)

Setiap karyawan mendapat kesempatan yang sama untuk rotasi.

(2)

Rotasi dilakukan dalam rangka : a. pengisian formasi; b. penambahan pengetahuan dan ketrampilan; c. optimalisasi tugas unit kerja; d. pembinaan berkaitan dengan penilaian prestasi atau kompetensi dan/atau disiplin; e. memenuhi kebutuhan perusahaan atau atas permintaan karyawan sendiri.

(3)

Rotasi karyawan dapat berupa : a. rotasi non manajerial atau rotasi dari manajerial ke manajerial; b. rotasi dari manajerial ke non manajerial.

(4)

Rotasi untuk kelompok jabatan manajerial dilakukan setelah 6 (enam) bulan dan paling lama 5 (lima) tahun kerja, kecuali kepentingan dinas menghendaki lain.

(5)

Rotasi non manajerial dilakukan untuk kepentingan pengembangan karir yang bersangkutan.

(6)

Karyawan diperbolehkan mengajukan permohonan rotasi/alih tugas sebanyak 1 (satu) kali sepanjang formasi jabatan tersedia, dan dapat mengajukan kembali sepanjang belum disetujui oleh perusahaan. Pasal 43 Demosi

(1)

Demosi dilakukan karena : a. nilai prestasi/kompetensi karyawan rendah yang dibuktikan dengan penilaian tertulis dari Pimpinan Unit Kerja; atau


Page 26 of 61


b. c. d.

pelanggaran terhadap disiplin tingkat berat sesuai rekomendasi KP2DK/TPK/Riksus yang telah mendapatkan persetujuan direksi; atau rotasi atas permintaan sendiri karena tidak tersedia formasi jabatan setara; atau tidak tersedia formasi jabatan setara bagi karyawan yang telah menjalankan cuti di luar tanggungan perusahaan.

(2)

Untuk hal-hal tersebut pada ayat (1), kecuali untuk pelanggaran disiplin tingkat berat dan atas permintaan sendiri, demosi dilakukan maksimal 3 (tiga) tingkat dan paling lama untuk jangka waktu 2 tahun.

(3)

Selain disebabkan oleh hal-hal tersebut pada ayat (1) demosi dilakukan karena adanya restrukturisasi organisasi.

(4)

Untuk pelanggaran disiplin tingkat berat penurunan kelas jabatan maksimal 4 (empat) tingkat untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun.

(5)

Karyawan yang menjalani demosi dan selama masa hukuman berkinerja baik serta tidak melakukan pelanggaran disiplin lain, maka setelah berakhirnya jangka waktu hukuman, maka harus ditempatkan kembali dalam jabatan setara dengan kelas jabatan semula.

(6)

Dalam hal terjadi demosi, perusahaan wajib memberitahukan alasan demosi kepada yang bersangkutan, dan menetapkan dalam suatu Keputusan Direksi. Pasal 44 Jalur Karir

Jalur karir karyawan ditetapkan dalam 3 jalur yaitu : a. Administrasi yaitu jalur karir bagi karyawan yang menjalankan tugas-tugas administratif. Dalam kelompok ini karyawan yang bersangkutan bekerja di bawah pengawasan/supervisi karyawan lain dari kelompok jabatan Manajerial. b.

Profesi yaitu jalur karir bagi karyawan yang menjalankan tugas-tugas operasional baik dari unit kerja operasi atau teknik. Dalam kelompok ini karyawan yang bersangkutan menjalankan tugas pada jabatan yang menjamin kelancaran operasional unit sesuai standar atau ketentuan yang berlaku.

c.

Manajerial yaitu jalur karir bagi karyawan yang menjalankan tugas-tugas manajerial, baik struktural maupun non struktural dalam rangka menunjang kelancaran tugas manajemen perusahaan. Pasal 45 Jenjang Karir Dan Persyaratan Jabatan

(1)

Perjalanan karir karyawan dari suatu posisi tugas ke posisi tugas lain dalam jenjang karir dimungkinkan, sepanjang formasi tersedia dan yang bersangkutan memenuhi persyaratan jabatan yang ditetapkan untuk menempati jabatan sasaran serta pertimbangan lain yang berkaitan dengan penilaian performansi kerja dan pelatihan.


Page 27 of 61


(2)

Pengembangan karir dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesesuaian kelompok keluarga jabatan (job family) dan atau kualifikasi persyaratan jabatan.

(3)

Pembinaan karir karyawan berakhir pada waktu yang bersangkutan mengundurkan diri baik karena permohonan sendiri maupun karena sebabsebab lain yang sah menurut hukum.

(4)

Jenjang karir dan persyaratan sesuai jalur diatur lebih lanjut dalam keputusan direksi. Pasal 46 Masa Persiapan Pensiun

(1)

Batas usia pensiun normal untuk karyawan yang bekerja di perusahaan adalah 56 tahun termasuk masa persiapan pensiun (MPP) selama 1 tahun.

(2)

Karyawan yang telah memasuki usia MPP atau 55 tahun dan menduduki jabatan manajerial, diberhentikan dari jabatannya dengan pilihan menjalankan MPP atau tidak menjalankan MPP dengan tetap diberikan penghasilan setara dengan Kelas Jabatan terakhir pada saat yang bersangkutan memasuki usia MPP.

(3)

Karyawan yang telah memasuki usia MPP atau 55 tahun dan menduduki jabatan non manajerial, diberikan pilihan dapat menjalankan MPP atau tidak menjalankan MPP dengan tetap diberikan penghasilan setara dengan Kelas Jabatan terakhir pada saat yang bersangkutan memasuki usia MPP.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur MPP diatur lebih lanjut dengan keputusan direksi. Pasal 47 Karir Karyawan Perusahaan Perbantuan

(1)

Perusahaan dapat menugaskan karyawannya di luar perusahaan, dalam rangka: a. mengisi formasi jabatan atau melaksanakan pekerjaan pada Instansi Penerima; atau b. memenuhi kepentingan lain yang disepakati oleh Direksi dan Direksi Instansi Penerima; atau c. memenuhi permintaan karyawan yang bersangkutan.

(2)

Karyawan perusahaan mempunyai kesempatan yang sama untuk diperbantukan pada afiliasi perusahaan atau anak perusahaan atau instansi lain.

(3)

Selama masa perbantuan, karyawan perusahaan wajib melaporkan setiap mutasi jabatan yang bersangkutan di instansi penerima.

(4)

Penarikan atau penempatan kembali di perusahaan mempertimbangkan pengalaman jabatan yang bersangkutan selama diperbantukan.


Page 28 of 61


(5)

Ketentuan mengenai prosedur Karyawan Perusahaan Perbantuan diatur lebih lanjut dengan keputusan direksi. Pasal 48 Karir Pegawai Negeri Sipil

(1)

Perusahaan menerima pegawai negeri sipil yang ditugaskan pada perusahaan, dalam rangka: a. b.

diperbantukan

atau

mengisi formasi jabatan atau melaksanakan pekerjaan pada perusahaan; atau memenuhi kepentingan lain yang disepakati oleh Direksi dan Pimpinan Instansi Induk.

(2)

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan atau ditugaskan dalam jabatan di perusahaan, pengangkatan dalam jabatan dilaksanakan setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan dan kebutuhan perusahaan.

(3)

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diperbantukan pada perusahaan sebagai Teknisi Penerbangan, pembinaan karirnya dilakukan pada jalur profesi sesuai fungsi penugasannya.

(4)

Dalam hal pegawai yang bersangkutan akan dimutasikan pada jalur administrasi atau manajerial, harus dimintakan permohonan monostatus yang bersangkutan kepada instansi induknya.

(5)

Bagi karyawan diperbantukan dengan masa kerja minimal 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun diperbantukan maka dapat dimonostatuskan dalam hal karyawan bersangkutan mengajukan permohonan mono status dan oleh Departemen Perhubungan telah ditetapkan pemberhentiannya sebagai PNS, kecuali Pegawai Negeri Sipil yang beralih status/mono status sebagai akibat Penyertaan Modal Negara (PMN) ke perusahaan.

(6)

Karyawan Diperbantukan yang telah memperoleh ijazah yang lebih tinggi dari ijazah yang tercatat resmi di Perusahaan dapat mengikuti program Penyesuaian Ijazah setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi induknya.

(7)

Dalam hal alih status dari karyawan diperbantukan menjadi karyawan perusahaan maka perusahaan wajib menerima yang bersangkutan, sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. BAB VII PENGHASILAN Pasal 49 Gaji Dasar

(1)

Perusahaan menaikkan gaji dasar karyawan pada setiap awal bulan Januari sekurang-kurangnya sebesar 1,5 % (satu setengah persen).


Page 29 of 61


(2)

Dalam hal perusahaan memiliki kemampuan untuk menaikkan penghasilan karyawan maka akan diutamakan menaikkan gaji dasar.

(3)

Karyawan yang mendapat pengakuan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dari tingkat pendidikan terakhir, gaji dasarnya langsung disesuaikan dengan besaran gaji dasar sesuai golongan pendidikan yang baru.

(4)

Gaji dasar karyawan masa percobaan diberikan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari besaran gaji dasar sesuai dengan golongan pendidikan yang diakui perusahaan dengan masa kerja 0 (nol) tahun dengan ketentuan gaji dasar ditambah insentif prestasi tidak lebih rendah dari upah pokok minimum setempat yang berlaku.

(5)

Karyawan perusahaan perbantuan yang baru bekerja di perusahaan, gaji dasarnya ditetapkan pada golongan pendidikan yang diakui perusahaan dengan masa kerja 0 (nol) tahun.

(6)

Karyawan yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena telah mencapai usia pensiun normal diberikan kenaikan gaji dasar pengabdian sebesar 1 (satu) kali kenaikan berkala yang berlaku.

(7)

Gaji a. b. c. d.

dasar dipergunakan untuk perhitungan : Iuran peserta pensiun dan manfaat pensiun; Iuran peserta THT dan manfaat THT; Iuran Jamsostek; dan ketentuan lain yang diatur oleh perusahaan. Pasal 50 Insentif Prestasi

(1)

Kepada setiap karyawan diberikan insentif prestasi sesuai dengan nama dan kelas jabatan yang dipangku yang merupakan hasil perkalian antara faktorfaktor indeks skala prestasi individu (IP) dengan harga jabatan (HJ) dan Koefisien Pembinaan Bandara (KoPB).

(2)

Setiap faktor dalam formula insentif prestasi dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai kemampuan perusahaan.

(3)

Ketentuan mengenai insentif prestasi diatur lebih lanjut dengan keputusan direksi. BAB VIII Kesejahteraan Karyawan Pasal 51 Penyelenggaraan Kesejahteraan Karyawan

(1)

Penyelenggaraan kesejahteraan karyawan dilakukan kemampuan perusahaan, antara lain meliputi: a. Tunjangan uang transpor/ mobilitas; b. Tunjangan makanan kecil/uang makan; c. Tunjangan profesi/tunjangan license & rating;


sesuai

dengan

Page 30 of 61


d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. w. x. y.

Tunjangan kesejahteraan keluarga; Tunjangan khusus; Tunjangan cuti ; Tunjangan perumahan akhir masa tugas; Jamsostek; Jaminan Hari Tua; Manfaat Pensiun; Tunjangan Hari Tua; Insentif Produksi; Fasilitas Kendaraan; Fasilitas Kerohanian; Fasilitas Olahraga; Pakaian Seragam Dinas & Pakaian Olahraga; Bantuan Biaya Ke tempat Menjalani Pensiun; Bantuan Beasiswa; Bantuan Musibah & Bencana Alam; Sumbangan Uang Sewa Rumah; Sumbangan Perkawinan; Sumbangan Kelahiran; Sumbangan Kematian; Rekreasi; Tanda Penghargaan.

(2)

Dalam hal terjadi kondisi dan waktu kerja tertentu, seperti dalam keadaan perang dan bahaya, perusahaan memberikan bantuan/tunjangan/sumbangan selain tersebut di atas pada ayat (1).

(3)

Pada tahun 2008 Perusahaan dan Sekarpura II akan melakukan kajian kemungkinan pemberian bantuan dari perusahaan untuk kepesertaan karyawan dalam Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP). Pasal 52 Tunjangan Uang Transport

(1)

Perusahaan memberikan tunjangan uang transport kepada karyawan untuk mendukung kelancaran tugas, yang dibayarkan pada awal bulan dengan ketentuan : a. setiap karyawan mendapatkan tunjangan uang transport sesuai ketentuan yang berlaku; b. karyawan yang mendapat fasilitas kendaraan dinas jabatan atau kendaraan dinas operasional unit, tidak diberikan tunjangan uang transport.

(2)

Karyawan yang tidak masuk kerja lebih dari 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 bulan tidak diberikan tunjangan uang transport.

(3)

Ketentuan mengenai tunjangan uang transport diatur lebih lanjut dengan keputusan direksi.


Page 31 of 61


Pasal 53 Tunjangan Makanan Kecil (1)

Perusahaan memberikan tunjangan makanan kecil kepada karyawan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per hari atau dalam bentuk natura.

(2)

Tunjangan makanan kecil dibayarkan sesuai kehadiran karyawan dalam setiap bulannya. Pasal 54 Tunjangan Profesi

(1)

Karyawan yang oleh karena tugas dan jabatannya dipersyaratkan untuk memiliki sertifikat kecakapan dapat diberikan tunjangan profesi.

(2)

Tunjangan profesi diberikan kepada karyawan yang menjalankan tugas pada jalur karir profesi dan jalur karir administrasi.

(3)

Besaran tunjangan profesi ditetapkan dengan dasar rumusan sebagai berikut : TP = (R+P) x (L + FR + B) x HP (atau HA) TP R P L FR B HP HA

= = = = = = = =

Tunjangan Profesi Faktor Regulasi Faktor Dasar Pendidikan Faktor Licence Faktor Rating Faktor Kelas Bandara Harga Profesi Harga Administrasi

(4)

Harga profesi dan harga administrasi ditentukan sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per poin.

(5)

Tunjangan profesi yang diberikan kepada karyawan dibedakan atas dasar : a. Penghargaan terhadap sertifikat, sebesar 25% dari besaran tunjangan profesi; b. Penghargaan terhadap licence/sertifikat kecakapan (rating), sebesar 100% dari besaran tunjangan profesi.

(6)

Dasar perhitungan tunjangan profesi sebagaimana tersebut pada lampiran I Perjanjian Kerja Bersama ini.

(7)

Ketentuan mengenai tunjangan profesi diatur lebih lanjut dengan keputusan direksi. Pasal 55 Tunjangan Licence dan Rating

(1)

Tunjangan license dan rating diberikan kepada karyawan yang menjalankan tugas pada jalur karir profesi dan jalur karir manajerial yang berkaitan dengan tugas profesi.


Page 32 of 61


(2)

Tunjangan license dan rating berlaku bagi karyawan yang bertugas pada unit kerja air traffic services/operasi lalu lintas udara.

(3)

Karyawan yang dalam pelaksanaan tugasnya dipersyaratkan untuk memiliki sertifikat tanda kecakapan personil (STKP), namun bertugas pada unit kerja selain tersebut pada ayat (2) mendapatkan tunjangan profesi sebagaimana diatur dalam Pasal 54.

(4)

Ketentuan mengenai tunjangan license dan rating diatur lebih lanjut dalam keputusan direksi. Pasal 56 Tunjangan Kesejahteraan Keluarga

Tunjangan kesejahteraan keluarga diberikan kepada karyawan perusahaan, karyawan diperbantukan, dan karyawan ditugaskan sebesar sekurang-kurangnya 1 (satu) kali penghasilan (gaji dasar ditambah insentif prestasi) bulan terakhir dan diberikan pada minggu kedua bulan Mei setiap tahun. Pasal 57 Tunjangan Khusus Tunjangan Khusus diberikan kepada karyawan perusahaan, karyawan diperbantukan, dan karyawan ditugaskan yang dibayarkan 2 (dua) Minggu sebelum hari raya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali penghasilan (gaji dasar ditambah insentif prestasi) bulan terakhir. Pasal 58 Tunjangan Cuti (1) (2) (3)

Kepada karyawan yang menjalankan cuti tahunan sesuai ketentuan pada pasal 29 diberikan tunjangan cuti sebesar 1 (satu) kali penghasilan (gaji dasar ditambah insentif prestasi). Tunjangan cuti sebagaimana tersebut pada ayat (1) dibayarkan bersamaan dengan persetujuan cuti. Ketentuan mengenai tunjangan cuti diatur lebih lanjut dengan keputusan direksi. Pasal 59 Tunjangan Fasilitas Telepon

(1)

Kepada pejabat manajerial atau pejabat tertentu yang ditetapkan oleh perusahaan diberikan tunjangan fasilitas telepon berupa penggantian biaya pulsa telepon.

(2)

Tunjangan fasilitas telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dengan kenaikan sebagai berikut: a. untuk tahun 2008 naik sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari besaran tunjangan fasilitas telepon tahun 2005; dan b. untuk tahun 2009 naik sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari besaran tunjangan fasilitas telepon tahun 2008.


Page 33 of 61


Pasal 60 Tunjangan Perumahan Akhir Masa Tugas (1)

Tunjangan perumahan akhir masa tugas diberikan kepada karyawan yang memiliki masa kerja di perusahaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan memenuhi ketentuan sebagai berikut : a. Berhenti karena pensiun normal/dipercepat; b. Diberhentikan karena sakit atau meninggal dunia.

(2)

Pemberian tunjangan perumahan akhir masa tugas diperhitungkan dari kelas jabatan tertinggi yang pernah diduduki.

(3)

Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sebagai berikut : a. Kelas jabatan 1 s.d. 4 sebesar Rp. 40.000.000,00 b. Kelas jabatan 5 s.d. 7 sebesar Rp. 37.500.000,00 c. Kelas jabatan 8 s.d. 9 sebesar Rp. 35.000.000,00 d. Kelas jabatan 10 s.d. 13 sebesar Rp. 32.500.000,00 e. Kelas jabatan 14 s.d. 16 sebesar Rp. 30.000.000,00

(4)

Tunjangan perumahan akhir masa tugas untuk karyawan yang menempati rumah dinas, diberikan setelah yang bersangkutan mengosongkan dan menyerahkan kembali rumah dinas ke perusahaan, yang besarannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat karyawan yang bersangkutan pensiun.

(5)

Tunjangan perumahan akhir masa tugas bagi karyawan perusahaan perbantuan, diberikan berdasarkan kelas jabatan terakhir di perusahaan.

(6)

Dalam hal terdapat perkawinan antar karyawan dalam perusahaan, tunjangan perumahan akhir masa tugas hanya diberikan kepada salah satu pihak yang menduduki kelas jabatan tertinggi.

(7)

Ketentuan tentang mekanisme penempatan dan pengosongan rumah dinas akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direksi Pasal 61 Jaminan Sosial Tenaga Kerja

(1)

Karyawan perusahaan yang masih aktif diikutsertakan dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.3/1992 dan Peraturan Pemerintah No.14/1993.

(2)

Ketentuan teknis tentang Jamsostek akan diatur lebih lanjut dalam keputusan direksi. Pasal 62 Jaminan Hari Tua

(1)

Jaminan Hari Tua terdiri dari : a. Pembayaran secara berkala/manfaat pensiun; b. Pembayaran secara sekaligus/tunjangan hari tua.


Page 34 of 61


(2)

Perusahaan wajib mengikutsertakan karyawan dalam program jaminan hari tua dengan program manfaat pasti.

(3)

Jaminan hari tua diberikan kepada karyawan dalam bentuk sejumlah uang atas jasa-jasanya selama bekerja/mengabdi di perusahaan.

(4)

Perusahaan bersama-sama dengan Serikat Pekerja dapat melakukan kajian pelaksanaan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari program manfaat pasti menjadi program iuran pasti. Pasal 63 Manfaat Pensiun

(1)

Karyawan yang berhenti bekerja dan telah memiliki masa kerja sekurangkurangnya 3 (tiga) tahun berhak atas manfaat pensiun normal atau manfaat pensiun dipercepat atau manfaat pensiun cacat atau manfaat pensiun ditunda.

(2)

Karyawan yang berhenti bekerja dan telah mencapai usia pensiun dipercepat tetapi belum mencapai usia pensiun normal, berhak atas manfaat pensiun dipercepat.

(3)

Karyawan yang berhenti bekerja karena cacat, berhak atas manfaat pensiun cacat.

(4)

Karyawan yang berhenti bekerja dan belum mencapai usia pensiun dipercepat dan telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun berhak atas pensiun ditunda.

(5)

Karyawan yang berhenti bekerja dan memiliki masa kerja kurang dari 3 (tiga) tahun, tidak mendapat manfaat pensiun tetapi berhak atas iuran peserta dan hasil pengembangannya yang dibayarkan sekaligus.

(6)

Karyawan aktif berhak menunjuk perwakilan sebagai salah satu anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun yang ditunjuk oleh Serikat Pekerja.

(7)

Ketentuan mengenai manfaat pensiun diatur lebih lanjut dengan keputusan direksi. Pasal 64 Tunjangan Hari Tua

(1)

Karyawan yang telah mencapai masa kerja 10 (sepuluh) tahun dan kelipatan 5 (lima) tahun berikutnya berhak mendapat uang muka tunjangan hari tua secara periodik sebesar 5 (lima) kali gaji dasar (GD) terakhir dan akan diperhitungkan dengan pemberian jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus.

(2)

Karyawan yang telah mencapai usia pensiun normal berhak mendapatkan jaminan hari tua sesuai masa kerja dengan formula perhitungan : indeks masa kerja dikalikan GD terakhir dikurangi uang muka THT yang telah diterima.


Page 35 of 61


(3)

Karyawan yang meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun, ahli warisnya berhak mendapatkan tunjangan hari tua dengan formula perhitungan : indeks masa kerja berhenti dengan hormat pensiun normal dikalikan GD terakhir pada saat meninggal tanpa dikurangi uang muka THT yang telah diterima.

(4)

Karyawan yang menderita sakit yang berkelanjutan sehingga tidak dapat bekerja lagi berhak mendapatkan tunjangan hari tua dengan formula perhitungan : indeks masa kerja berhenti dengan hormat pensiun normal dikalikan GD terakhir pada saat berhenti karena sakit tanpa dikurangi uang muka THT yang telah diterima.

(5)

Karyawan yang mengundurkan diri atas permintaan sendiri atau yang dikualifikasikan mengundurkan diri atau diberhentikan oleh perusahaan sebelum mencapai usia pensiun normal berhak mendapatkan uang pisah dalam bentuk tunjangan hari tua dengan formula perhitungan : indeks masa kerja pengabdian dikalikan GD terakhir dikurangi uang muka THT yang telah diterima.

(6)

Apabila perusahaan melakukan rasionalisasi atau pengurangan karyawan secara massal maka formula perhitungan manfaat THT adalah : indeks masa kerja waktu pensiun normal dikalikan GD waktu pensiun normal dikurangi uang muka THT yang telah diterima. Pasal 65 Insentif Produksi

(1)

Insentif Produksi diberikan kepada karyawan yang masih bekerja di perusahaan dalam tahun yang bersangkutan sebagai balas jasa produktivitas, yang pembayarannya dilaksanakan sesuai ketentuan perusahaan.

(2)

Dalam hal diberikan uang muka insentif produksi, pelaksanaannya pada bulan November tahun berjalan.

(3)

Pemberian insentif produksi dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diterbitkannya Laporan Keuangan Perusahaan yang disahkan RUPS. Pasal 66 Fasilitas Kendaraan

(1)

Pejabat manajerial yang membawahi unit kerja atau pejabat tertentu yang ditetapkan oleh perusahaan mendapatkan fasilitas sebagai berikut : a. Fasilitas kendaraan dinas jabatan dan uang pengganti BBM; b. Fasilitas kendaraan operasional unit dan uang pengganti BBM yang besarnya setara dengan tunjangan transpor yang seharusnya diterima.

(2)

Ketentuan mengenai penggunaan fasilitas kendaraan diatur lebih lanjut dengan keputusan Direksi


Page 36 of 61


Pasal 67 Fasilitas Kerohanian Untuk menunjang pembinaan rohani bagi karyawan, perusahaan melaksanakan hal-hal sebagai berikut : a. Menyediakan fasilitas ibadah yang memadai di lingkungan perusahaan sehingga memungkinkan karyawan menjalankan kewajiban pada waktunya menurut agama dan kepercayaan masing-masing; b. Memberikan bantuan dana untuk kegiatan-kegiatan keagamaan yang diadakan oleh karyawan di lingkungan perusahaan; c. Memberikan izin kepada karyawan meninggalkan pekerjaan untuk menjalankan ibadah menurut agamanya. Pasal 68 Fasilitas Olah Raga Untuk menunjang pengembangan kegiatan olah raga, perusahaan menyediakan fasilitas olah raga di perusahaan agar dapat dimanfaatkan oleh karyawan. Pasal 69 Pakaian Seragam Dinas Dan Pakaian Olah Raga (1)

Perusahaan memberikan pakaian dinas kepada karyawan setiap 1 (satu) tahun sekali sekurang-kurangnya 3 (tiga) stel pakaian dan sepasang sepatu, selambat-lambatnya pada akhir Triwulan III.

(2)

Perusahaan memberikan pakaian olah raga kepada karyawan setiap 2 (dua) tahun sekali sekurang-kurangnya 1 (satu) stel pakaian dan sepasang sepatu olah raga selambat-lambatnya pada akhir Triwulan III tahun kedua Pasal 70 Bantuan Biaya Ke Tempat Menjalani Masa Pensiun

(1)

Karyawan yang telah purna tugas dan hendak kembali ke tempat menjalani masa pensiun bersama keluarga, diberikan bantuan biaya ke tempat menjalani masa pensiun sepanjang masih dalam wilayah Republik Indonesia yang besarnya sebagaimana lampiran II.

(2)

Tempat menjalani pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal ini adalah tempat karyawan yang telah purna tugas menjalani masa pensiun.

(3)

Pengajuan bantuan biaya ke tempat menjalani masa pensiun, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah pensiun.

(4)

Ketentuan mengenai bantuan biaya kembali ke tempat menjalani masa pensiun diatur lebih lanjut dalam keputusan direksi. Pasal 71 Bantuan Beasiswa

(1)

Dalam rangka ikut mencerdaskan bangsa, perusahaan memberikan bantuan beasiswa bagi anak karyawan yang berprestasi di kelasnya.


Page 37 of 61


(2)

Ketentuan mengenai bantuan beasiswa diatur lebih lanjut dalam keputusan direksi. Pasal 72 Bantuan Musibah dan Bencana Alam

Karyawan yang tertimpa kemalangan dikarenakan bencana alam atau musibah, diberikan bantuan sesuai dengan kebijakan perusahaan Pasal 73 Sumbangan Uang Sewa Rumah (1)

Perusahaan memberikan sumbangan uang sewa rumah kepada karyawan yang tidak menempati rumah dinas yang besarannya diatur sebagai berikut : a.

Kantor Pusat, Kantor Cabang Utama Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Halim Perdanakusuma, dan Bandara Polonia : 1) Kelas jabatan 1 s.d. 4 sebesar Rp 537.000,-/ bulan 2) Kelas jabatan 5 s.d. 7 sebesar Rp 517.000,-/ bulan 3) Kelas jabatan 8 s.d 9 sebesar Rp 497.000,-/bulan 4) Kelas jabatan 10 s.d.13 sebesar Rp 477.000,-/ bulan 5) Kelas jabatan 14 s.d. 16 sebesar Rp 457.000,-/ bulan

b.

Kantor Cabang lainnya : 1) Kelas jabatan 1 s.d. 4 sebesar Rp 517.000,-/bulan 2) Kelas jabatan 5 s.d. 7 sebesar Rp 497.000,-/bulan 3) Kelas jabatan 8 s.d. 9 sebesar Rp 477.000,-/bulan 4) Kelas jabatan 10 s.d. 13 sebesar Rp 457.000,-/ bulan 5) Kelas jabatan 14 s.d. 16 sebesar Rp 437.000,-/bulan

(2)

Pemberian sumbangan uang sewa rumah sebagaimana tersebut pada ayat (1) dibayarkan pada awal tahun dan bersifat final, yaitu tidak dipengaruhi oleh perubahan kelas jabatan, mutasi, pensiunnya karyawan atau penempatan rumah dinas.

(3)

Karyawan yang menempati rumah dinas tidak diberikan sumbangan uang sewa rumah, namun karyawan yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban membayar kompensasi sewa rumah.

(4)

Karyawan yang ditunjuk untuk menempati rumah dinas oleh pejabat yang berwenang namun tidak bersedia menempatinya, karyawan yang bersangkutan tidak diberikan sumbangan uang sewa rumah.

(5)

Dalam hal terdapat perkawinan antar karyawan dalam perusahaan, sumbangan uang sewa rumah hanya diberikan kepada salah satu pihak yang menduduki kelas jabatan tertinggi.

(6)

Pemberian sumbangan uang sewa rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberlakukan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2008.


Page 38 of 61


Pasal 74 Sumbangan Perkawinan Perusahaan memberikan sumbangan perkawinan kepada karyawan yang melangsungkan perkawinan secara sah, dengan ketentuan sebagai berikut : a. Besarnya sumbangan perkawinan diberikan kepada karyawan sebesar 1 (satu) kali penghasilan; b. Sumbangan perkawinan hanya diberikan 1 (satu) kali, dan berlaku bagi perkawinan pertama. Pasal 75 Sumbangan Kelahiran (1)

Perusahaan memberikan sumbangan kelahiran kepada karyawan yang melakukan persalinan, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Besarnya sumbangan kelahiran diberikan kepada karyawan sebesar 1 (satu) kali penghasilan untuk kelahiran anak pertama; b. Besarnya Sumbangan kelahiran diberikan kepada karyawan sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari penghasilan untuk kelahiran anak kedua.

(2)

Ketentuan mengenai sumbangan kelahiran diatur lebih lanjut dalam keputusan direksi. Pasal 76 Sumbangan Kematian

Perusahaan memberikan sumbangan kematian kepada karyawan atau ahli waris yang akan diatur lebih lanjut dalam keputusan direksi. Pasal 77 Rekreasi (1)

Dengan mempertimbangkan kondisi perusahaan, dalam 1 (satu) tahun sekali perusahaan dapat menyelenggarakan rekreasi bagi karyawan dan keluarganya.

(2)

Untuk keperluan rekreasi tersebut perusahaan memberikan biaya sesuai dengan kemampuan perusahaan. Pasal 78 Tanda Penghargaan

(1)

Karyawan yang akan memasuki masa persiapan pensiun atau menunjukkan kesetiaan dan mencapai prestasi luar biasa, dapat diberikan penghargaan.

(2)

Penghargaan yang diberikan kepada karyawan dapat berupa material dan non material.

(3)

Setiap tahun sekali atau sesuai kemampuan keuangan perusahaan, perusahaan dapat melaksanakan acara seremonial melepas karyawan purna tugas.

(4)

Kepada karyawan yang menjalani Masa Persiapan Pensiun (MPP) dan belum mendapatkan tunjangan cuti pada tahun pelaksanaan MPP, diberikan


Page 39 of 61


penghargaan sebesar 1 (satu) bulan penghasilan (gaji dasar ditambah insentif prestasi). BAB IX PERAWATAN DAN PENGOBATAN Pasal 79 Pelayanan Kesehatan (1)

Perusahaan menyelenggarakan program pelayanan kesehatan bagi karyawan dan keluarganya yang terdiri dari : a.

Rawat jalan tingkat pertama meliputi : 1) Konsultasi pemeriksaan dan pengobatan termasuk pengobatan gigi ; 2) Pemeriksaan penunjang diagnostik yang meliputi laboratorium dan pemeriksaan radiologi; 3) Pelayanan rehabilitasi medis ringan; 4) Pemberian obat sesuai kebutuhan medis; 5) Pemberian rujukan ke dokter spesialis/Rumah Sakit Rujukan sesuai indikasi medis.

b.

Rawat jalan tingkat lanjutan oleh dokter spesialis meliputi : 1) Konsultasi, pemeriksaan dan pengobatan; 2) Pemeriksaan penunjang diagnostik; 3) Tindakan medis poliklinik dari yang ringan sampai yang memerlukan ketetampilan khusus dan mengandung resiko; 4) Pelayanan rehabilitasi medis; 5) Pemberian obat dan atau vitamin sesuai kebutuhan medis/indikasi medis.

c.

Rawat Inap di Rumah Sakit sesuai dengan kelas perawatan yang menjadi haknya, meliputi : 1) Fasilitas kamar perawatan; 2) Pemeriksaan/perawatan oleh dokter spesialis; 3) Pemeriksaan penunjang diagnostik; 4) Perawatan intensif bila diperlukan; 5) Pelayanan rehabilitasi medis; 6) Pemberian obat dan atau vitamin sesuai kebutuhan medis/indikasi medis; 7) Pelayanan operasi termasuk bedah gigi dan mulut, kecuali tindakan yang bersifat kosmetik.

(2)

Perusahaan menanggung biaya perawatan karyawan dan keluarganya, sepanjang karyawan yang bersangkutan menggunakan fasilitas sesuai hak yang ditentukan perusahaan.

(3)

Keluarga karyawan sebagaimana tersebut pada ayat (2) adalah suami, istri dan maksimum 2 (dua) anak dengan usia maksimum 21 (dua puluh satu) tahun yang dapat diperpanjang sampai dengan usia 25 (dua puluh lima) tahun sepanjang belum menikah dan masih dalam pendidikan formal.


Page 40 of 61


(4)

Dalam hal salah satu anak yang ditanggung tidak memenuhi syarat (usia di atas 25 tahun atau menikah) atau meninggal dunia maka hak tersebut dapat disubstitusi dengan batasan usia maksimum sebagaimana tersebut pada ayat (3).

(5)

Kepada pensiunan dan pasangannya (suami/istri) diberikan pelayanan kesehatan yang meliputi : a. Rawat jalan tingkat pertama dan pelayanan obat di poliklinik perusahaan/dokter yang ditunjuk; b. Rawat inap dilaksanakan melalui asuransi kesehatan atau sesuai kebijakan perusahaan yang ditetapkan untuk itu.

(6)

Karyawan yang meninggal dunia pada saat menjalani perawatan di rumah sakit, dibebaskan dari seluruh biaya rumah sakit, sepanjang sesuai dengan hak perawatan yang telah ditetapkan.

(7)

Anak karyawan yang sudah tidak menjadi tanggungan orang tua, belum menikah dan belum mempunyai penghasilan sendiri yang memerlukan perawatan di rumah sakit dapat diberikan pinjaman dengan jaminan penghasilan/uang THT orang tuanya.

(8)

Ketentuan mengenai pemberian pelayanan kesehatan diatur lebih lanjut dengan keputusan direksi. Pasal 80 Penghasilan Selama Sakit

(1)

Karyawan yang menurut keterangan dokter dinyatakan sakit, dan memerlukan istirahat sakit sesuai petunjuk dokter, tetap akan mendapat penghasilan.

(2)

Karyawan yang sakit terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penghasilan (gaji dasar dan insentif prestasi) dibayarkan sebagai berikut: a. Untuk 4 (empat) bulan pertama dibayar sebesar 100 % penghasilan; b. Untuk 4 (empat) bulan kedua dibayar sebesar 75 % penghasilan; c. Untuk 4 (empat) bulan ketiga dibayar sebesar 50 % penghasilan; d. Untuk bulan berikutnya dibayar sebesar 25 % penghasilan.

(3)

Penghasilan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d, tidak boleh lebih rendah dari gaji dasar terakhir yang bersangkutan, dalam hal penghasilan yang diterima lebih rendah akan dibayarkan sebesar gaji dasar terakhir.

(4)

Dalam hal karyawan menderita sakit terus menerus selama lebih dari 4 (empat) bulan, insentif produksi diberikan secara proporsional.


Page 41 of 61


BAB X PERATURAN DISIPLIN KARYAWAN Pasal 81 Kewajiban Karyawan Setiap Karyawan wajib: a. Melaksanakan dan mematuhi semua peraturan, baik yang dibuat oleh perusahaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku umum; b. Melaksanakan dan mentaati semua isi Perjanjian Kerja Bersama dan peraturan dan tata tertib kerja yang berlaku di Perusahaan; c. Menaati janji jabatan atau janji karyawan berdasarkan peraturan yang berlaku; d. Mengisi daftar hadir (melaksanakan presensi), menaati ketentuan waktu kerja dan menjalankan tugasnya sesuai ketentuan waktu kerja, dengan menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk bekerja; e. Melaksanakan semua tugas yang menjadi tanggung-jawabnya dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilannya secara maksimal; f. Melaksanakan semua tugas yang menjadi tanggung-jawabnya dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilannya secara maksimal serta pertimbangan profesi (profesional judgement); g. Mematuhi dan melaksanakan kode etik/code of conduct perusahaan; h. Memberitahukan kepada perusahaan atas terjadinya perubahan status dan atau susunan keluarga serta tempat tinggalnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah penerbitan bukti tertulis dari instansi yang berwenang; i. Memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia perusahaan baik yang dipercayakan secara khusus kepadanya maupun yang harus dipegang teguh oleh karyawan pada umumnya; j. Menjaga, menyimpan dan atau memelihara barang milik atau yang berada dalam penguasaan perusahaan, atau barang milik orang/instansi lain yang ada di lingkungan perusahaan yang digunakan atau dipercayakan kepadanya sehingga selalu dalam keadaan aman dan atau berfungsi baik; k. Menjaga, memelihara dan meningkatkan nama baik perusahaan di dalam maupun di luar perusahaan; l. Saling menghormati, bersikap ramah dan sopan dalam hubungan atasan bawahan, karyawan dan pelanggan; m. Menghindari perbuatan tercela antara lain membuat keributan, keonaran, pertengkaran, perkelahian serta perbuatan yang menganggu ketertiban, kelancaran tugas dan ketenangan bekerja; n. Bekerja dengan jujur, kreatif, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan perusahaan; o. Melaporkan kepada atasannya atau pejabat yang berwenang, apabila mengetahui ada hal yang merugikan atau dapat merugikan perusahaan; p. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang harmonis, tertib dan aman; q. Menjadi teladan dan memberikan contoh yang baik di lingkungan Unit Kerja/Perusahaan/masyarakat; r. Merasa ikut memiliki perusahaan serta bertanggungjawab dan berusaha untuk memajukan, mengamankan dan menjaga nama baik perusahaan; s. Memakai pakaian dinas/kerja dan atribut kerja sesuai ketentuan; t. Memiliki izin tertulis dari pejabat yang berwenang apabila akan melakukan perceraian; u. Memiliki izin tertulis lebih dahulu dari pejabat yang berwenang apabila akan beristeri lebih dari satu orang; PKB AP II – SP II 2008-2009

Page 42 of 61


v. w.

Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada pelanggan/masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing; Melaksanakan dan mematuhi ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Pasal 82 Larangan Bagi Karyawan

Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karyawan dilarang melakukan perbuatan yang disebut di bawah ini, baik di lingkungan kerja atau tempat bekerja maupun di tempat lain berupa : a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara atau perusahaan atau karyawan; b. Melakukan atau membantu melakukan pencurian dan atau penggelapan uang, surat berharga, peralatan atau barang milik perusahaan atau peralatan/barang yang dipercayakan oleh perusahaan; c. Menyalahgunakan wewenangnya; d. Membocorkan atau membiarkan dengan sadar bocornya rahasia perusahaan; e. Memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara yang tidak sah; f. Membujuk atau mempengaruhi siapapun untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian perusahaan; g. Memberikan keterangan palsu dan atau memalsukan dokumen atau surat penting lainnya yang dapat menimbulkan kerugian perusahaan; h. Memanipulasi data yang dapat merugikan perusahaan; i. Tidak melaksanakan tugas yang dibebankan dengan penuh tanggungjawab; j. Dengan sengaja menolak atau melalaikan perintah, peraturan-peraturan dan/atau norma-norma perusahaan, atau tugas yang diberikan, kecuali dalam keadaan tertentu yang dapat membahayakan keselamatan jiwa dan badan; k. Memerintahkan bawahan untuk melakukan pekerjaan yang patut diduga dapat membahayakan keselamatan dan keamanan jiwa atau badan kecuali sesuai sifat dan fungsi tugasnya; l. Membiarkan bawahan melakukan kesalahan atau tidak melaksanakan tugas kedinasan sesuai ketentuan yang berlaku; m. Menghalangi atau menghambat bawahan untuk berprestasi atau memberikan kontribusi positif terhadap perusahaan; n. Melakukan intimidasi atau penghinaan terhadap perusahaan, pimpinan perusahaan dan atau karyawan; o. Menipu, memfitnah, menghasut, berbohong yang mengakibatkan kerugian moril maupun materiil terhadap perusahaan atau karyawan/orang lain; p. Tidak masuk kerja tanpa izin atasan langsung q. Meninggalkan tugas tanpa izin dalam jam kerja yang ditentukan; r. Tidur di lingkungan tempat kerja pada saat sedang menjalankan tugas; s. Menggunakan peralatan kerja (komputer, telepon dll) di luar kepentingan dinas selama jam kerja; t. Merokok di tempat kerja dan tempat lain di lingkungan perusahaan yang terdapat tanda larangan merokok; u. Melanggar ketentuan profesi; v. Melanggar peraturan keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku antara lain: 1) Menelantarkan atau tidak menggunakan peralatan/perlengkapan K3 sebagaimana mestinya;


Page 43 of 61


2)

w. x. y. z. aa. bb. cc. dd. ee. ff.

gg.

Melalaikan untuk melaporkan kecelakaan yang mengakibatkan cedera terhadap seseorang; 3) Mengabaikan petunjuk perusahaan mengenai pelaporan kecelakaan atau terjadinya cidera. Melukai atau mencoba melukai orang di waktu kerja atau di lingkungan tempat kerja perusahaan, kecuali terbukti bahwa tindakan itu dilakukan untuk membela diri atau orang lain; Berkelahi, membuat kegaduhan atau kekacauan di lingkungan tempat kerja; Menghalang-halangi karyawan lainnya masuk kerja dan atau bekerja; Melakukan tindakan pemerasan, percaloan dan tindakan lain yang sejenis; Mabuk, minum minuman keras yang memabukkan, memakai dan atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang terlarang lainnya di lingkungan kerja; Bekerja atau terikat pekerjaan dengan pihak lain atau badan hukum lain tanpa izin dari perusahaan yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan; Melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkingan kerja; Mengadakan rapat/pertemuan di tempat kerja dan atau lingkungan kerja tanpa izin yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan; Membawa senjata api, senjata tajam dan barang-barang berbahaya lainnya kecuali untuk kepentingan dinas; Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan aset inventaris, barang-barang, dokumen, surat-surat berharga, milik/yang dikuasai/yang di bawah tanggung jawab perusahaan atau melakukan perbuatan hukum lainnya, secara tidak sah; Melakukan perbuatan lain yang melanggar norma-norma kepatutan dan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 83 Hukuman Disiplin

(1)

Setiap perbuatan atau sikap dan perilaku karyawan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau larangan sebagaimana dimaksud pada pasal 82 atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai karyawan, merupakan pelanggaran disiplin dan dapat dikenakan sanksi hukuman disiplin.

(2)

Dalam hal pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga merupakan tindak pidana yang dapat dijatuhi sanksi hukuman oleh pihak yang berwajib atau oleh pejabat yang berwenang maka tidak menutup kemungkinan dijatuhkannya hukuman disiplin terhadap karyawan yang bersangkutan.

(3)

Apabila pelanggaran disiplin yang dilakukan karyawan mengakibatkan kerugian material terhadap perusahaan, maka penjatuhan hukuman disiplin dapat disertai pengembalian kerugian material yang dialami perusahaan. Pasal 84 Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

(1)

Tingkat hukuman disiplin terdiri dari : a. Hukuman disiplin ringan; b. Hukuman disiplin sedang; c. Hukuman disiplin berat.


Page 44 of 61


(2)

Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari: a. Tegoran lisan dibuktikan pembuatan berita acara atau bukti tertulis lainnya; b. Surat peringatan pertama dan pemotongan insentif prestasi sebesar 5 % (lima persen) untuk satu bulan.

(3)

Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari: a. Surat peringatan kedua dan pemotongan insentif prestasi sebesar 10 % (sepuluh persen) untuk dua bulan; b. Surat peringatan ketiga dan pemotongan insentif prestasi sebesar 20% (duapuluh persen) untuk 3 (tiga) bulan.

(4)

Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari: a. Penempatan pada kelas jabatan maksimal 4 (empat) tingkat lebih rendah selama maksimal 4 (empat) tahun; atau b. Pembebasan dari jabatan manajerial atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atas pelanggaran disiplin; atau c. Pemberhentian tidak dengan hormat.

(5)

Penempatan pada kelas jabatan lebih rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dengan ketentuan insentif prestasinya tidak lebih tinggi dari insentif prestasi apabila dikenakan sanksi hukuman tingkat ringan dan sedang.

(6)

Dalam hal karyawan yang ditempatkan pada kelas jabatan lebih rendah adalah pemangku jabatan manajerial, maka selain dikenakan penempatan pada kelas jabatan lebih rendah karyawan yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan manajerialnya.

(7)

Pemberian hukuman diberikan sesuai tingkat pelanggaran dan tidak harus berjenjang dari awal. Pasal 85 Hukuman Disiplin Ringan

(1)

Tegoran lisan dikenakan terhadap pelanggaran berupa : a. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 1 (satu) hari dalam 1 (satu) bulan; b. Tidak menjalankan tugas dan tidak menggunakan waktu kerja sebaikbaiknya dalam jam kerja; c. Datang terlambat lebih dari 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; d. Tidak berpakaian rapi atau sopan dengan kelengkapan sesuai ketentuan perusahaan; e. Bersikap tidak sopan terhadap rekan sekerja atau atasan atau bawahan dan masyarakat; f. Merokok di ruangan kerja Public Area yang diberi tanda Dilarang Merokok; g. Tidur atau bermalas-malasan selama jam kerja; h. Tidak memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang sewaktu melakukan perceraian.


Page 45 of 61


(2)

Surat peringatan pertama dan pemotongan insentif prestasi sebesar 5% (lima persen) selama 1 (satu) bulan antara lain berupa : a. Pengulangan terhadap perbuatan yang telah dikenai sanksi tegoran lisan; b. Melanggar peraturan keselamatan dan kesehatan kerja yang ditentukan oleh perusahaan; c. Meninggalkan tugas pekerjaan tanpa izin atasan atau tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 2 (dua) hari berturut-turut atau 2 s.d 3 hari tidak berturut-turut dalam satu bulan. Pasal 86 Hukuman Disiplin Sedang

(1)

Surat peringatan kedua dan pemotongan insentif prestasi sebesar 10% (sepuluh persen) selama 2 (dua) bulan dikenakan terhadap pelanggaran antara lain berupa : a. Pengulangan terhadap pelanggaran disiplin yang pernah dijatuhi surat peringatan pertama dan pemotongan Insentif prestasi sebesar 5% (lima persen); b. Tidak masuk kerja atau meninggalkan tugas tanpa alasan yang sah selama 3 (tiga) hari berturut-turut atau 4 s.d 5 (lima) hari tidak berturutturut dalam sebulan; c. Tidak melaksanakan tugas yang dibebankan dan menjadi tanggung jawabnya sebaik mungkin (mengabaikan tugas kedinasan), termasuk tidak melaporkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh karyawan yang dilakukan oleh karyawan yang menjadi tanggung jawabnya; d. Tidak memperhatikan dan melaksanakan segala keputusan perusahaan baik yang langsung menyangkut tugas kedinasannya atau yang berlaku secara umum; e. Bekerja dengan tidak jujur, tidak tertib, dan tidak cermat sehingga merugikan perusahaan; f. Melakukan pelanggaran ketentuan profesi tingkat ringan.

(2)

Surat peringatan ketiga dan pemotongan insentif prestasi maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) paling lama 3 (tiga) bulan, dikenakan terhadap pelanggaran berupa : a. Pengulangan terhadap perbuatan yang telah dikenai surat peringatan kedua dan pemotongan insentif prestasi sebesar 10% (sepuluh persen); b. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 4 hari berturut-turut atau 6 hari tidak berturut-turut dalam satu bulan; c. Melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban dan keamanan; d. Tidak menaati peraturan dan tata tertib kerja perusahaan; e. Tidak melaksanakan tugas yang dibebankan dengan penuh tanggung jawab; f. Menggunakan aset/inventaris milik perusahaan untuk keperluan pribadi tanpa izin perusahaan sehingga menyebabkan kerugian perusahaan; g. Mengadakan rapat/pertemuan di tempat kerja dan atau lingkungan perusahaan tanpa izin dan dapat merugikan perusahaan; h. Memukul/melukai atau mencoba melukai orang di waktu kerja atau dalam lingkungan tempat kerja perusahaan atau di tempat manapun kecuali untuk pembelaan diri; i. Melakukan intimidasi atau penghinaan terhadap perusahaan, pimpinan perusahaan dan/atau karyawan lain;


Page 46 of 61


j. k. l. m. n. o. p.

q.

r. s. (3)

Membujuk siapapun untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian perusahaan; Memberikan keterangan palsu dan atau memalsukan dokumen atau surat penting lainnya, sehingga dapat menimbulkan kesimpulan yang keliru; Memanipulasi data sehingga merugikan perusahaan; Menghalangi bawahan untuk berprestasi/memberikan kontribusi positif terhadap perusahaan; Melakukan perbuatan yang dinilai dan terbukti telah melecehkan martabat karyawan lainnya; Melakukan perbuatan yang jelas-jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Dengan sengaja menolak atau melalaikan perintah, peraturan-peraturan dan/atau norma-norma perusahaan, atau tugas yang diberikan, kecuali dalam keadaan tertentu yang dapat membahayakan keselamatan jiwa dan badan; Dengan sengaja dan atau karena kelalaiannya mengakibatkan rusak/hilangnya barang milik perusahaan atau barang milik orang/instansi lain yang ada di lingkungan perusahaan atau mengakibatkan kerugian pada perusahaan; Tidak memberikan teladan terhadap bawahan atau menghalangi bawahan untuk berprestasi/memberikan kontribusi positif terhadap perusahaan; Merokok di ruang kerja yang berlokasi di Restricted Public Area yang terdapat tanda larangan merokok.

Pemberian peringatan kedua tidak harus melalui peringatan pertama atau pemberian peringatan ketiga tidak harus melalui peringatan pertama dan kedua. Pasal 87 Hukuman Disiplin Berat

(1)

Hukuman disiplin berat berupa penempatan pada kelas jabatan maksimal 4 (empat) tingkat lebih rendah selama maksimal 4 (empat) tahun berupa : a. Pengulangan terhadap perbuatan yang telah dikenai surat peringatan ke tiga dan pemotongan insentif prestasi sebesar 20% (dua puluh persen); b. Tidak masuk bekerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari berturutturut atau 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) hari tidak berturut-turut dalam satu bulan; c. Tidak melaksanakan dan tidak mematuhi peraturan perusahaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Sengaja melakukan perbuatan tercela antara lain membuat keributan, keonaran, pertengkaran, perkelahian serta perbuatan yang mengganggu ketertiban, kelancaran tugas dan ketenangan kerja; e. Menipu, memfitnah, menghasut, berbohong yang mengakibatkan kerugian moril maupun materiil terhadap perusahaan atau karyawan/orang lain; f. Melakukan atau membantu melakukan pencurian dan atau penggelapan uang, surat berharga, peralatan atau barang milik perusahaan atau peralatan/barang yang dipercayakan oleh perusahaan; g. Menghilangkan atau merusak perkakas, peralatan atau aset/inventaris milik perusahaan yang dipercayakan kepada karyawan guna membantu atau melindungi karyawan tersebut dalam menjalankan tugas;


Page 47 of 61


h. i. j. k. l. m. n. o.

p. q. (2)

Menyalahgunakan wewenang yang mengakibatkan kerugian perusahaan atau orang lain; Memberikan keterangan palsu dan atau memalsukan dokumen atau surat penting lainnya, sehingga dapat menimbulkan kesimpulan yang keliru; Memanipulasi data sehingga merugikan perusahaan; Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; Dengan sengaja dan atau karena kelalaiannya mengakibatkan rusak/hilangnya barang milik perusahaan atau barang milik orang/instansi lain yang ada di lingkungan perusahaan; Mabuk karena minuman beralkohol, mengkonsumsi narkoba, dan atau berjudi; Memukul/melukai atau mencoba melukai orang di waktu kerja atau dalam lingkungan tempat kerja perusahaan atau di tempat manapun kecuali untuk pembelaan diri atau orang lain; Melakukan poligami tanpa izin tertulis isteri yang diakui perusahaan dan atau memperoleh penetapan Instansi yang berwenang/ pengadilan atau menjadi isteri kedua dan seterusnya tanpa izin isteri pertama (bagi karyawan wanita); Melakukan pelanggaran ketentuan profesi tingkat berat berdasarkan keputusan dari tim investigasi yang dibentuk untuk itu; Merokok di area air side.

Pembebasan dari jabatan manajerial atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atas pelanggaran disiplin berupa: a. Pengulangan terhadap perbuatan yang dikenai sanksi hukuman berat. b. Tidak masuk bekerja tanpa alasan yang sah selama 6 sampai dengan 8 hari berturut-turut atau 9 sampai dengan 12 hari tidak berturutturut/bulan; c. Bekerja atau terikat pekerjaan dengan pihak lain atau badan hukum lain tanpa izin dari perusahaan yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan; d. Tidak menaati pernyataan jabatan berdasarkan peraturan yang berlaku; e. Tidak melaksanakan dan tidak mematuhi peraturan perusahaan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. Tidak menjaga, memelihara dan meningkatkan nama baik perusahaan di dalam maupun di luar perusahaan; g. Melakukan perbuatan asusila; h. Melakukan perbuatan yang jelas-jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; i. Dengan sengaja dan atau karena kelalaiannya mengakibatkan rusak/hilangnya barang milik perusahaan atau barang milik orang/instansi lain yang ada di lingkungan perusahaan atau yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan; j. Tidak segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau yang merugikan perusahaan; k. Tidak menjunjung tinggi kehormatan dan martabat perusahaan; l. Mencuri dan atau menggelapkan uang, bahan, peralatan atau barang milik perusahaan atau yang dipercayakan oleh perusahaan atau secara langsung terlibat dalam pencurian/penggelapan; m. Melakukan tindakan pemerasan, percaloan dan tindakan lain yang sejenis;


Page 48 of 61


n. o.

(3)

Berkelahi, membuat kegaduhan atau kekacauan di tempat kerja atau menghalang-halangi karyawan lainnya masuk kerja dan atau bekerja; Memerintahkan bawahan untuk melakukan pekerjaan yang patut diduga dapat membahayakan keselamatan dan keamanan jiwa atau badan kecuali sesuai sifat dan fungsi tugasnya.

Pemberhentian tidak dengan hormat untuk pelanggaran disiplin berupa : a. Pengulangan terhadap perbuatan yang telah dikenai sanksi hukuman berat; b. Tidak masuk bekerja tanpa alasan yang sah selama 9 hari atau lebih berturut-turut atau 13 sampai dengan 15 hari tidak berturut-turut/bulan; c. Membawa, mempergunakan atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang terlarang lainnya; d. Membawa senjata api atau senjata tajam tanpa izin yang berwenang atau barang-barang yang dapat membahayakan keselamatan jiwa; e. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan aset atau inventaris, barang-barang, dokumen, surat-surat berharga, milik/yang dikuasai/yang di bawah tanggung jawab perusahaan atau melakukan perbuatan hukum lainnya, secara tidak sah; f. Memperkaya diri sendiri atau orang lain secara tidak sah; g. Melakukan tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan/jabatan; h. Melakukan perbuatan yang menurut ketentuan perundang-undangan merupakan perbuatan kriminal atau kejahatan yang dikenakan ancaman hukuman penjara; i. Melakukan perbuatan yang menurut ketentuan perundang-undangan merupakan pelanggaran atau perbuatan lain yang dikenakan hukuman penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih. Pasal 88 Pertimbangan Hukuman

(1)

Hukuman disiplin dikenakan terhadap pelaku pelanggaran disiplin berdasarkan berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan.

(2)

Faktor-faktor yang dapat meringankan dalam penjatuhan hukuman disiplin antara lain : a. Tidak terbukti beritikad buruk dalam perbuatan; b. Mengakui, menyadari dan menyesali pelanggaran yang dilakukan; c. Dapat dibuktikan tidak adanya kesengajaan dalam perbuatan; d. Menunjukkan prestasi kerja atau kondite yang baik; e. Menunjukkan sikap loyal kepada perusahaan; f. Bersikap sopan terhadap sesama karyawan maupun atasan; g. Belum pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh perusahaan atau hukuman pidana oleh pengadilan; h. Tidak mempersulit jalannya pemeriksaan.

(3)

Faktor-faktor yang dapat memberatkan dalam penjatuhan hukuman disiplin adalah sebagai berikut : a. Beritikad buruk;


Page 49 of 61


b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.

Akibat perbuatan menimbulkan kerugian atau menurunkan martabat atau nama baik perusahaan atau menimbulkan keresahan karyawan;. Tidak mengakui, tidak menyadari dan tidak menyesali pelanggaran yang dilakukan; Dapat dibuktikan adanya kesengajaan dalam perbuatan; Prestasi kerja dan kondite tidak baik; Menunjukkan sikap tidak loyal kepada perusahaan; Bersikap tidak sopan terhadap sesama karyawan maupun atasan; Pernah melakukan pelanggaran disiplin atau peraturan umum lainnya; Pengulangan pelanggaran disiplin yang sama; Mempersulit jalannya pemeriksaan; Akibat perbuatan menimbulkan kerugian pada perusahaan.

(4)

Berdasarkan pertimbangan yang memberatkan dan meringankan maka : a. KP2DK atau TPK dapat mengajukan saran hukuman lebih ringan atau lebih berat. b. Direksi dapat menjatuhkan hukuman lebih berat/ringan.

(5)

Berdasarkan pertimbangan khusus dan bukti-bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan serta mendengarkan saran/pertimbangan dari TPK, direksi dapat menjatuhkan hukuman disiplin secara lain.

(6)

Dalam hal pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh karyawan menimbulkan kerugian materiil bagi perusahaan, maka selain dikenakan jenis hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam pasal 85 sampai dengan pasal 87, dapat dikenakan hukuman tambahan berupa pembayaran ganti rugi.

Pasal 89 Proses Pemeriksaan dan Penjatuhan hukuman Disiplin Tingkat Ringan (1)

Atasan langsung karyawan yang melakukan pelanggaran disiplin tingkat ringan melakukan pemeriksaan secara lisan terlebih dahulu sebelum menjatuhkan sanksi.

(2)

Proses penjatuhan sanksi berupa teguran lisan sebagai berikut : a. Atasan langsung karyawan yang bersangkutan menjatuhkan sanksi teguran lisan yang dituangkan dalam berita acara; b. Tembusan berita acara tersebut pada huruf a disampaikan kepada Vice President of Human Resources Administration di kantor pusat atau Kabid/Kadiv fungsi kepegawaian di kantor cabang; c. Berita acara tersebut pada huruf a, sebagaimana tercantum pada lampiran III keputusan ini.

(3)

Proses penjatuhan sanksi berupa surat peringatan pertama dan pemotongan insentif prestasi sebesar 5 % selama 1 bulan sebagai berikut : a. Atasan langsung karyawan yang bersangkutan menjatuhkan sanksi berupa surat peringatan pertama dan pemotongan insentif prestasi sebesar 5 % selama 1 (satu) bulan yang dituangkan dalam surat peringatan pertama; b. Tembusan surat peringatan tersebut pada huruf a disampaikan kepada Vice President of Human Resources Administration di kantor pusat atau Kabid/Kadiv fungsi kepegawaian di kantor cabang;


Page 50 of 61


c.

d.

Vice President of Human Resources Administration di kantor pusat atau Kabid/Kadiv fungsi kepegawaian di kantor cabang melakukan pemotongan insentif prestasi pada bulan berikutnya setelah diterimanya surat peringatan pertama oleh unit kerja fungsi kepegawaian; Surat peringatan sebagaimana tersebut pada huruf a, sebagaimana tercantum pada lampiran IV keputusan ini.

Pasal 90 Proses Pemeriksaan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang dan Tingkat Berat (1)

Atasan langsung karyawan yang melakukan pelanggaran disiplin, wajib melaporkan secara tertulis kepada atasannya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak dilakukannya atau sejak diketahui adanya pelanggaran disiplin.

(2)

Atasan yang menerima laporan sebagaimana tersebut pada ayat (1) wajib meneruskan ke Kelompok Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Karyawan (KP2DK) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan tertulis diterima lengkap.

(3)

Dalam hal pelanggaran disiplin dapat menimbulkan keresahan di lingkungan perusahaan atau dalam hal lainnya yang ditentukan oleh oleh Direksi, atasan langsung sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat melaporkan langsung kepada Direksi dan dapat dibentuk Tim Pemeriksa Khusus yang ditunjuk oleh Direksi.

(4)

KP2DK atau Tim Pemeriksa Khusus sebagaimana tersebut pada ayat (3) wajib memeriksa secara tertutup dan mengajukan saran hukuman disiplin selambatlambatnya 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak laporan tertulis diterima lengkap, kepada : a. Vice President of Human Resources Administration atau Kepala Cabang untuk hukuman disiplin tingkat sedang atau hukuman disiplin tingkat berat dengan ancaman hukuman selain Pemutusan Hubungan Kerja; b. Tim Pertimbangan Karyawan (TPK) untuk hukuman disiplin tingkat berat dengan ancaman hukuman berupa Pemutusan Hubungan Kerja.

(5)

KP2DK atau Tim Pemeriksa Khusus wajib menyampaikan berkas hasil pemeriksaan kepada TPK untuk pelanggaran disiplin tingkat berat.

(6)

TPK dapat memanggil/memeriksa kembali karyawan yang diduga melakukan pelanggaran disiplin atau pihak-pihak lain yang diperlukan. Dalam hal karyawan melakukan pelanggaran disiplin dengan ancaman hukuman pemutusan hubungan kerja TPK melakukan pemeriksaan ulang terhadap karyawan yang bersangkutan.

(7)

Pemeriksaan oleh KP2DK atau TPK dilakukan dengan jumlah sekurangkurangnya lebih dari setengah jumlah anggota KP2DK atau TPK.

(8)

Dalam setiap tingkat pemeriksaan/pemanggilan, karyawan berhak mengajukan pembelaan yang didukung dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.


Page 51 of 61


(9)

Dalam hal karyawan diduga melakukan pelanggaran disiplin berat dengan ancaman hukuman pemutusan hubungan kerja, karyawan berhak didampingi oleh serikat pekerja sejak pemeriksaan awal. Khusus untuk pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Khusus, pendampingan oleh serikat pekerja dilakukan pada saat proses pemeriksaan TPK.

(10) Pendapat serikat pekerja disampaikan setelah selesainya pemeriksaan yang dilakukan oleh KP2DK/TPK/Tim Pemeriksa Khusus tanpa mengganggu/mengintervensi proses pemeriksaan, sepanjang pemeriksaan dilakukan secara patut sesuai ketentuan. (11) Dalam hal sudah dilakukan pemanggilan tertulis terhadap Terperiksa lebih dari 2 (dua) kali dan yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan tersebut maka dilakukan pemeriksaan tanpa kehadiran Terperiksa (pemeriksaan in absentia) dengan saksi-saksi termasuk keterangan dari atasan langsung Terperiksa. (12) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Resume Pendapat Pemeriksa (RPP). (13) BAP dan RPP sebagaimana tersebut pada ayat (11) diserahkan kepada: a. Vice President of Human Resources Administration atau Kepala Cabang untuk penjatuhan hukuman hukuman disiplin tingkat sedang atau hukuman disiplin tingkat berat dengan ancaman hukuman selain Pemutusan Hubungan Kerja; b. TPK untuk dilakukan evaluasi dan dirumuskan saran pertimbangan secara lebih obyektif, yang dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi (BAE) untuk hukuman disiplin tingkat berat dengan ancaman hukuman berupa Pemutusan Hubungan Kerja. (14) Dalam hal BAP atas pemeriksaan oleh KP2DK dan atau TPK tidak ditandatangani oleh Terperiksa, KP2DK dan atau TPK dapat melakukan resume/evaluasi atas hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Resume Pendapat Pemeriksa atau Berita Acara Evaluasi. (15) Vice President of Human Resources Administration/Kepala Cabang wajib memberikan keputusan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan tertulis diterima lengkap. (16) TPK wajib mengajukan saran hukuman disiplin kepada direksi selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan tertulis diterima lengkap. (17) Keputusan hukuman disiplin tingkat berat ditetapkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya saran hukuman disiplin dari Tim Pertimbangan Karyawan. (18) Hukuman disiplin disampaikan secara tertutup dan langsung kepada karyawan yang bersangkutan oleh pejabat yang berwenang. (19) Dalam hal penyampaian hukuman disiplin tidak dapat dilakukan secara langsung harus disebutkan tenggang waktu pemberlakuan hukuman disiplin dimaksud.


Page 52 of 61


Pasal 91 Kewenangan Penjatuhan Hukuman dan Pengembalian Status (1)

Kewenangan penjatuhan hukuman disiplin berupa tindakan sela atau hukuman disiplin adalah sebagaimana tercantum pada lampiran V.

(2)

Kewenangan pengembalian status karyawan yang telah menjalani masa hukuman adalah sebagaimana tercantum pada lampiran VI.

(3)

Prosedur pengembalian status karyawan yang dikenakan sanksi penurunan Kelas Jabatan, yaitu sebagai berikut: a. Selambat-lambatnya 1 bulan sebelum jatuh tempo habisnya masa hukuman, Unit fungsi personalia pada kantor pusat atau kantor cabang meminta rekomendasi atasan yang bersangkutan untuk penempatan kembali yang bersangkutan pada kelas jabatan semula; b. Atasan yang bersangkutan memberikan verifikasi atau rekomendasi kepada Unit fungsi personalia pada kantor pusat dan kantor cabang, setelah mendapatkan verifikasi dari Unit HRD Kantor Pusat tentang formasi yang bersangkutan, didukung dengan data berupa PKK atau track record yang bersangkutan selama masa hukuman; c. Unit fungsi personalia pada kantor pusat atau kantor cabang menetapkan penempatan kembali pada Kelas Jabatan semula atau setara. Pasal 92 Pengajuan Keberatan

(1)

Karyawan yang dijatuhi hukuman disiplin ringan atau sedang tidak dapat mengajukan keberatan.

(2)

Karyawan yang dijatuhi hukuman disiplin berat dapat mengajukan keberatan disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan hukuman disiplin diterima.

(3)

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada atasan dari pejabat yang berhak menghukum, setinggi-tingginya Direktur Utama.

(4)

Direktur Utama wajib memberikan keputusan tertulis tentang pengajuan keberatan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pengajuan diterima.

(5)

Dalam hal keberatan karyawan atas sanksi berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak diterima oleh Perusahaan, maka penyelesaian atas keberatan tersebut ditempuh dengan musyawarah mufakat secara Bipartit yang hasilnya dituangkan dalam Risalah Bipartit.

(6)

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian sebagaimana tersebut pada ayat (5), maka penyelesaian dilakukan dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI).


Page 53 of 61


Pasal 93 Berlakunya Hukuman Disiplin (1)

Hukuman disiplin ringan dan sedang berlaku sejak tanggal surat keputusan hukuman disiplin diterima oleh karyawan yang bersangkutan.

(2)

Hukuman disiplin berat berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dalam surat keputusan hukuman disiplin atau sejak tanggal surat keputusan banding diterima oleh karyawan yang bersangkutan.

(3)

Khusus untuk hukuman disiplin berat berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang memerlukan penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, berlakunya hukuman terhitung sejak ditetapkannya keputusan direksi sebagai tindak lanjut penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

(4)

Karyawan yang meninggal dunia atau mencapai batas usia pensiun dalam menjalani hukuman disiplin dianggap telah selesai menjalani hukuman disiplin.

(5)

Karyawan diperbantukan/ditugaskan yang melakukan pelanggaran disiplin sedang atau berat dikembalikan ke instansi induk.

(6)

Karyawan dalam masa percobaan yang dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat, dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi karyawan perusahaan. Pasal 94 Tindakan Sela

(1)

Tindakan sela adalah pembebasan sementara dari tugas dan jabatan untuk kepentingan pemeriksaan karena: a. karyawan diduga melakukan tindak pidana dalam pelaksanaan tugas perusahaan dan/atau dikenakan penahanan oleh instansi yang berwenang; atau b. karyawan terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama atau melakukan pelanggaran disiplin; atau c. Karyawan melakukan perbuatan yang diduga menyimpang dari ketentuan profesi.

(2)

Pembebasan sementara sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat berupa alih tugas jabatan/pembebasan dari jabatan, demosi, pencabutan license, atau skorsing (dirumahkan).

(3)

Kewenangan penetapan jenis tindakan sela sebagaimana tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman dengan memperhatikan saran dari KP2DK atau dari Tim Pemeriksa Khusus.

(4)

Khusus untuk pemeriksaan pelanggaran tersebut pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh tim investigasi profesi unit kerja terkait, dengan tindakan sela berupa pencabutan license (STKP/SKP) dan rating karyawan yang bersangkutan.


Page 54 of 61


(5)

Dalam hal karyawan tersebut tidak dikenakan penahanan lagi oleh yang berwajib, namun proses pemeriksaan oleh yang berwajib tetap dilanjutkan, karyawan yang bersangkutan dapat tetap dikenakan tindakan sela.

(6)

Karyawan yang dikenakan tindakan sela tidak dapat mengajukan keberatan. Dalam hal dikenakan tindakan sela berupa skorsing (dirumahkan) maka tidak diberikan insentif prestasi, serta tunjangan-tunjangan lain yang berkaitan dengan kehadiran dan kewenangannya.

(7)

Jangka waktu tindakan sela untuk kepentingan sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas adalah 200 hari, kecuali untuk ayat (1) huruf a jangka waktu tindakan sela dapat diperpanjang maksimal 400 hari.

(8)

Jangka waktu dan sanksi selama menjalani tindakan sela diperhitungkan dengan masa penjatuhan sanksi hukuman, dalam hal hukuman disiplin tidak berupa PHK.

(9)

Dalam hal karyawan yang bersangkutan tidak terbukti melakukan kesalahan maka semua hak-hak karyawan direhabilitasi.

(10) Karyawan yang meninggal dunia pada waktu menjalani tindakan sela dianggap telah selesai menjalani tindakan sela dan dinyatakan tidak bersalah serta diberikan hak-haknya pada posisi sebelum tindakan sela diberikan. Pasal 95 Pengurangan Hukuman Disiplin (1)

Pengurangan hukuman disiplin tidak berlaku untuk hukuman disiplin tingkat ringan dan sedang.

(2)

Karyawan yang dikenai hukuman disiplin tingkat berat berupa pemutusan hubungan kerja tidak dapat diberikan pengurangan hukuman disiplin.

(3)

Direktur Personalia & Umum dapat memberikan pengurangan hukuman disiplin tingkat berat kecuali hukuman disiplin tingkat berat berupa pemutusan hubungan kerja.

(4)

Sebelum memberikan pengurangan hukuman disiplin tingkat berat, Direktur Personalia & Umum terlebih dahulu mempertimbangkan dan meminta saran tertulis dari Tim Pertimbangan Karyawan dilengkapi cacatan Penilaian Kinerja Karyawan sekurang-kurangnya satu periode penilaian terakhir sejak dijatuhi hukuman disiplin berat. BAB XI BANTUAN HUKUM Pasal 96 Bantuan Hukum

(1)

Bantuan Hukum diberikan oleh Perusahaan kepada Karyawan dan Mantan Karyawan sepanjang terkait dengan pelaksanaan tugas untuk kepentingan Perusahaan.


Page 55 of 61


(2)

Dalam hal karyawan diduga melakukan pelanggaran disiplin berat, karyawan berhak didampingi oleh serikat pekerja sejak pemeriksaan awal. Khusus untuk pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Khusus, pendampingan oleh serikat pekerja dilakukan pada saat proses pemeriksaan TPK.

(3)

Karyawan dan Mantan Karyawan yang mendapat panggilan untuk dilakukan pemeriksaan oleh Instansi yang berwenang, sepanjang terkait dengan pelaksanaan tugas, berhak mendapat bantuan hukum dari perusahaan.

(4)

Ketentuan mengenai teknis pendampingan dan bantuan hukum diatur lebih lanjut dalam keputusan direksi. BAB XII PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA Pasal 97 Hal-Hal Yang Mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja

(1)

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dilakukan sesuai ketentuan dan prosedur yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

(2)

Pemutusan Hubungan Kerja dapat dilakukan karena : a. Karyawan mencapai usia pensiun; b. Karyawan meninggal dunia; c. Karyawan dikenakan hukuman disiplin tingkat berat berupa pemutusan hubungan kerja; d. Karyawan tidak dapat menjalankan tugas karena menderita sakit lebih dari 18 (delapan belas) bulan secara terus menerus, kecuali sakit karena kecelakaan kerja atau hubungan kerja; e. Karyawan dijatuhi hukuman pidana; f. Karyawan mengajukan permohonan mengundurkan diri; g. Restrukturisasi Perusahaan yang berakibat Rasionalisasi; h. Karyawan masa percobaan tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Karyawan; i. Tidak melapor setelah menjalani cuti di luar tanggungan perusahaan

(3)

Tatacara PHK diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direksi. Pasal 98 Rasionalisasi

(1)

Rasionalisasi/pemutusan hubungan kerja dilakukan apabila perusahaan dengan segala daya upaya telah mengusahakan untuk tidak terjadi pemutusan hubungan kerja atau dengan memperbaiki kondisi perusahaan dengan melakukan langkah-langkah efisiensi untuk menyelamatkan perusahaan.

(2)

Karyawan yang terkena rasionalisasi/pemutusan hubungan kerja diberikan uang pesangon yang besarnya diatur berdasarkan kesepakatan antara perusahaan dengan serikat pekerja.


Page 56 of 61


(3)

Uang pesangon adalah sejumlah uang yang diberikan sekaligus oleh perusahaan kepada karyawan, sebagai akibat adanya pemutusan hubungan kerja karena rasionalisasi/ restrukturisasi perusahaan. BAB XIII PENYELESAIAN KELUH KESAH Pasal 99 Penyelesaian Keluh Kesah dan Pengaduan

(1)

Masalah ketenagakerjaan diselesaikan dengan menjunjung tinggi azas kekeluargaan dan prinsip-prinsip musyawarah mufakat, dengan memperhatikan kesetaraan kepentingan pihak-pihak yang mempunyai hubungan dalam proses produksi, yaitu karyawan, perusahaan dan pemerintah.

(2)

Apabila terjadi keluh kesah karyawan, maka sedapat mungkin diselesaikan dengan seadil-adilnya secara musyawarah.

(3)

Apabila terjadi perselisihan ketenagakerjaan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka persoalan tersebut diselesaikan bersama-sama secara Bipartit. Pasal 100 Tata Cara Penyampaian Keluh Kesah

(1)

Setiap keluh kesah dan pengaduan karyawan yang menyangkut pekerjaannya terlebih dahulu disampaikan dan diselesaikan oleh atasannya langsung.

(2)

Jika permasalahan tersebut pada ayat (1) tidak terselesaikan permasalahan tersebut dapat disampaikan ke tingkat yang lebih tinggi.

(3)

Apabila hal tersebut pada ayat (2) tidak mendapatkan penyelesaian maka karyawan dapat meneruskan dan melimpahkannya kepada serikat pekerja.

(4)

Apabila setelah dirundingkan tidak menghasilkan kata mufakat, maka perbedaan tersebut dapat dianggap sebagai perselisihan ketenagakerjaan dan untuk penyelesaiannya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5)

Selama permasalahan belum terselesaikan maka kedua belah pihak wajib menjaga supaya kegiatan operasional perusahaan berlangsung dengan aman dan lancar.


maka

Page 57 of 61


BAB XIV KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA Pasal 101 Manajemen K3 (1)

Perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)

Setiap karyawan berhak untuk memperoleh perlindungan atas : a. Keselamatan dan Kesehatan Kerja; b. Moral dan kesusilaan; c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Pasal 102 Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja

(1)

Perusahaan wajib mengklasifikasikan lingkungan kerja berdasarkan tingkat resiko kerja.

(2)

Perusahaan wajib menyediakan perlengkapan perlindungan keselamatan kerja sesuai dengan tingkat resiko kerja antara lain : a. Pakaian kerja; b. Alat pelindung diri; c. Fasilitas keselamatan kerja sesuai dengan persyaratan lingkungan kerja.

(3)

Perusahaan wajib melakukan evaluasi kesehatan karyawan, fasilitas keselamatan dan lingkungan kerja karyawan setiap sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali dan wajib menindaklanjuti hasil evaluasi, (kecuali untuk memenuhi persyaratan kerja).

(4)

Perusahaan wajib menanggung resiko akibat dari kecelakaan dan kesehatan kerja karyawan.

(5)

Setiap karyawan wajib mematuhi ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja dan segera melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui adanya berbagai hal yang dapat membahayakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

(6)

Karyawan yang karena sifat tugas atau lingkungan kerja, wajib memakai/menggunakan alat dan perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja yang telah disediakan oleh perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.

(7)

Karyawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana ayat (5) dan ayat (6) Pasal ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.


Page 58 of 61


BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN DAN PELAKSANAAN Pasal 103 Ketentuan Peralihan (1)

Hal-hal yang tidak tercantum dalam Perjanjian Kerja Bersama ini, tetapi telah diatur dan ditetapkan dalam keputusan perusahaan yang ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama ini.

(2)

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini akan diatur kemudian atas kesepakatan kedua belah pihak.

(3)

Ketentuan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut akan dibuat secara bersama antara perusahaan dengan serikat pekerja dan diberlakukan terhitung sejak PKB ini berlaku. Pasal 104 Masa Peralihan

(1)

Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Bersama ini, kedua belah pihak harus sudah menyiapkan bahan-bahan dan materi yang akan dirundingkan untuk Perjanjian Kerja Bersama yang baru.

(2)

Apabila Perjanjian Kerja Bersama ini telah berakhir masa berlakunya, dan Perjanjian Kerja Bersama yang baru belum disepakati, maka perusahaan bersama-sama dengan Serikat Pekerja sepakat untuk memberlakukan isi Perjanjian Kerja Bersama ini sampai tercapainya kesepakatan yang baru, untuk paling lama 1 (satu) tahun. Pasal 105 Sosialisasi

(1)

Untuk pemahaman terhadap materi Perjanjian Kerja Bersama ini, perusahaan dengan Serikat Pekerja secara bersama-sama wajib mensosialisasikan kepada seluruh karyawan selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah PKB ini berlaku.

(2)

Kepada setiap karyawan diberikan 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kerja Bersama ini dalam bentuk buku saku. Pasal 106 Perubahan Perjanjian Kerja Bersama

(1)

Apabila selama masa berlakunya Perjanjian Kerja Bersama ini ada ketentuan yang oleh salah satu pihak dianggap perlu untuk diperbaiki/diubah, maka hal tersebut dapat dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.

(2)

Ketentuan mengenai penghasilan dan kesejahteraan karyawan akan ditinjau kembali dan disesuaikan dengan kondisi keuangan perusahaan untuk RKA tahun 2009.


Page 59 of 61


Pasal 107 Penyelesaian Perselisihan (1)

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara perusahaan dengan Serikat Pekerja tentang isi dari Perjanjian Kerja Bersama ini, maka hal tersebut akan dimusyawarahkan.

(2)

Apabila penyelesaian musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaiannya dapat diserahkan kepada Kantor/Lembaga yang membidangi ketenagakerjaan. BAB XIV PENUTUP Pasal 108 Ketentuan Penutup

(1)

Perjanjian Kerja Bersama berlaku dan mengikat kedua belah pihak untuk waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2008.

(2)

Perjanjian Kerja Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, lembar pertama untuk perusahaan dan lembar kedua untuk Sekarpura II.

(3)

Perjanjian Kerja Bersama ini dibuat berdasarkan hasil perundingan yang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak yang masing-masing diwakili oleh Tim Perunding sebagai berikut :

No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Tim Perunding Perusahaan Teguh Suwarso Indah Suryandari I.G.M. Alit Aryana Saryono Cik Dien Hasan Sugito Kartun Mardohar Tobing Budi Santoso Jaya Tahoma Sirait

Jabatan Ketua Sekretaris (tmt 1 Agust-30 November 2007) Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Tim Perunding Sekarpura II Dorma Manalu Chandra D Wiradi Deni Krisnowibowo Slamet Priyanto Baiquni S Luas Pingkir Tambunan Suwarto Ganiel Partogi Novi Pataryanto

Jabatan Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota


Page 60 of 61


Demikian Perjanjian Kerja Bersama ini ditandatangani di Bandung pada hari Rabu tanggal dua puluh Februari tahun dua ribu delapan, dengan dibubuhi materai untuk dilaksanakan oleh para pihak. PIHAK-PIHAK YANG MENGADAKAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA SERIKAT KARYAWAN PT (PERSERO) ANGKASA PURA II

PT (PERSERO) ANGKASA PURA II

RP HARI CAHYONO KETUA I

EDIE HARYOTO DIREKTUR UTAMA

SUDIBYO SEKRETARIS UMUM

MENYAKSIKAN : MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

ERMAN SUPARNO


Page 61 of 61


BAB I UMUM. Pasal 1 Pihak-Pihak Yang Membuat Perjanjian Kerja Bersama

Recommend Documents