REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA DAN THE UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME MENGENAI KERJA SAMA PENGEMBANGAN ENERGI BERKELANJUTAN
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) dan the United Nations Development Programme (UNDP), yang selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak";
MENIMBANG
minat
bersama
dalam
rneningkatkan
kerjasama
dalam
pengembangan energi berkelanjutan antara Para Pihak;
BERKEINGINAN untuk memperkuat upaya peningkatan pengembangan energi berkelanjutan dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan;
MENGAKUI adanya rninat bersama Para Pihak terhadap pengembangan dan penyebaran sumber energi yang terjangkau dan berkelanjutan;
BAHWA UNDP bekerja dalam banyak hal sebagai lengan operasional Persatuan Bangsa-Bangsa di tingkat negara dan bekerja dengan mitra di berbagai negara untuk mempromosikan antara lain pembangunan t>erkelanjutan, pemberantasan kemiskinan, pemajuan perempuan, tata kelola pemerintahan yang baik dan supremasi hukum;
11...·
BAHWA UNDP yang diwakili oleh Kantor Perwakilan Indonesia berkeinginan
untuk
meningkatkan
kegiatan
pengembangan
dalam
mempromosikan
!
'
Pembangunan Energi yang Berkelanjutan untuk Semua di Indonesia; '
I"
I
MENGACU pada Persetujuan Kerangka Kerja Kemitraan antara Pemerintah
I
Republik Indonesia dan the United Nations Development Programme yang telah ditandatangani di New York, 28 September 2012;
TELAH MENCAPAI PENGERTIAN - PENGERTIAN sebagai berikut: I'
Pasal I TUJUAN DAN LINGKUP
Tujuan Memorandum Saling Pengertian (selanjutnya disebut sebagai "MSP") ini adalah sebagai kerangka kerja sama dan memfasilitasi serta memperkuat kerja sama antara Para Pihak, secara non-eksklusif, di area di dalam bidang yang 11
menjadi minat bersama.
I ""-
;
Pasal II
I
BIDANG KERJA SAMA
Bidang kerja sama di dalam MSP ini termasuk pada bidang-bidang berikut yang diminati bersama:
I
1. Penasihat Kebijakan Strategis Energi Berkelanjutan; a) Pengembangan
rekomendasi
kebijakan
yang
• mendukung
guna
mempromosikan pengembangan dan penyebaran energi bersih; b) Pengembangan konsep strategis, perencanaan dan alat-alat untuk mendukung keamanan dan ketahanan energi;
II
c) Pembentukan landasan bagi keterlibatan dan penyertaan sektor swasta, para dermawan, dan masyarakat sipil untuk mendukung SDG # 7 tentang Energi yang Terjangkau dan Bersih; d) Kampanye mengenai
dan
strategi
komunikasi
bagi
pemangku
kepentingan
program energi terbarukan dan efisiensi energi untuk
meningkatkan kesadaran, advokasi kebijakan dan perubahan perilaku; e) Meningkatkan akses terhadap pendanaan terkait iklim melalui Green Climate Fund; f)
Pengembangan kapasitas dalam penggunaan energi berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan termasuk antara lain kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil dan komunitas;
g) Mobilisasi keahlian dan pengalaman UNDP dalam program energi berkelanjutan di seluruh daerah Indonesia.
2. Pembentukan Dana Energi Berkelanjutan (Sustainable Energy Fund-SEF) a) Mendukung pengembangan konsep dan rencana operasional Dana Energi Berkelanjutan (SEF); b) Memfasilitasi keterlibatan donor, di bawah kepemimpinan Kementerian ESDM, guna mengamankan dukungan dan mobilisasi sumber daya untuk menjalankan percobaan SEF sebelum operasionalisasi pengelolaan SEF sepenuhnya secara nasional; c) Merancang portofolio proyek energi berkelanjutan dari beragam teknologi dan prakarsa energi terbarukan berbasis luas yang berasal dari berbagai pemangku kepentingan; d) Merancang dan melaksanakan perlindungan sosial dan lingkungan bagi proyek-proyek energi terbarukan di semua teknologi.
3. Fasilitasi Kerjasama Selatan-Selatan di bidang Energi Berkelanjutan a) Fasilitasi kerjasama Selatan-Selatan dan pertukaran pembelajaran untuk topik yang berkaitan dengan Energi Berkelanjutan;
b) Memasukan
pertukaran
pembelajaran
ini
dalam
Pusat
Unggulan
Kementerian ESDM sebagai bagian integral unit pembelajaran bersama Pusat tersebut. 4. Bidang-bidang lain yang disepakati oleh Para Pihak .
~
Ii
Pasal Ill
11
IMPLEMENTASI Para Pihak wajib menentukan bidang-bidang kerjasama khusus dan kegiatan terkait berdasarkan kesepakatan bersama. Ketentuan rinci yang berkaitan dengan bentuk, metode, kewajiban keuangan dan kondisi bidang kerjasama yang disepakati ditetapkan dalam pengaturan pelaksanaan yang terpisah yang dibuat oleh Para Pihak.
Pasal IV KONSULTASI 1. Para Pihak wajib, secara teratur, saling memberikan informasi dan berkonsultasi mengenai hal-hal yang menjadi minat bersama, yang dianggap menurut pendapat bersama memungkinkan untuk melakukan kolaborasi bersama. 2. Para Pihak wajib, pada periode waktu tertentu yang dianggap sesuai, mengadakan pertemuan untuk meninjau kemajuan kegiatan yang dilakukan berdasarkan MSP ini dan merencanakan kegiatan di masa mendatang. 3. Para Pihak dapat mengundang satu sama lain untuk mengirim pengamat ke pertemuan atau konferensi yang diselenggarakan oleh mereka atau di bawah naungan mereka, yang menurut salah satu Pihak, Pihak lainnya memiliki kepentingan. Pemberian undangan harus tunduk pada prosedur yang berlaku untuk pertemuan atau konferensi dimaksud.
7~.-
'
i
Pasatv KERAHASIAAN 1. Konsultasi serta pertukaran informasi dan dokumen dalam rangka MSP ini dilakukan tanpa melanggar pengaturan, yang mungkin diperlukan untuk menjaga sifat rahasia dan terbatas dari informasi dan dokumen-dokumen tertentu.
2. Pengaturan tersebut akan tetap berlaku meskipun MSP ini berakhir dan begitu pula untuk setiap perjanjian yang ditandatangani oleh Para Pihak dalam lingkup kerjasama ini.
3. Jika salah satu Pihak berkeinginan untuk mengungkapkan kegiatan rahasia dalam rangka MSP ini kepada pihak ketiga , Pihak pengungkap harus memperoleh
persetujuan
terlebih
dahulu
dari
Pihak
lain
sebelum
pengungkapan dilakukan.
4. Ketentuan-ketentuan Pasal ini tidak akan melanggar hukum dan peraturan yang berlaku di negara Para Pihak.
Pasal VI
PEMBATASAN AKTIVITAS PERSONIL
Pejabat dan staf UNDP yang terlibat dalam kegiatan dalam rangka MSP di wilayah Republik Indonesia wajib menghormati dan tidak ikut campur dalam hal kemerdekaan politik, kedaulatan, dan keutuhan wilayah yang disebutkan terakhir, dan menghindari kegiatan yang tidak konsisten dengan tujuan dan sasaran dari MSP ini.
Pasal VII PENYELESAIAN PERBEDAAN
Setiap perbedaan yang timbul atas MSP ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi bersama atau negosiasi antara Para Pihak, berdasarkan prinsip saling menguntungkan, kesetaraan, kerja sama dan rasa saling percaya.
Pasal VIII PEMBERITAHUAN DAN ALAMAT
Setiap pemberitahuan atau permintaan yang diperlukan atau dibuat berdasarkan MSP ini harus dilakukan secara tertulis. Pemberitahuan atau permintaan tersebut dianggap telah sepatutnya
diberikan
atau dibuat ketika telah
disampaikan ke Pihak yang dimana hal dimaksud diberikan atau ditujukkan pada alamat yang ditentukan di bawah ini atau alamat lain yang perlu diberitahukan kemudian. untuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia:
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi. Jalan Pegangsaan Timur No. 1, Menteng, Jakarta 10320 Untuk United Nations Development Programme:
Indonesia Country Director Menara Thamrin Building 9th Floor; Kav.3, M.H. Thamrin; Jakarta Pusat, 10250
Pasal IX PERUBAHAN
Memorandum
Saling
Pengertian
ini dapat diubah setiap saat dengan
persetujuan tertulis bersama Para Pihak. Setiap perubahan dapat berlaku pada tanggal yang disepakati oleh Para Pihak. Amendemen tersebut akan menjadi bagian yang integral dari Memorandum Saling Pengertian ini.
PasalX LAIN-LAIN
1. MSP ini beserta setiap perjanjian pembiayaan bersama dan dokumen proyek terkait merupakan kelengkapan untuk memberikan pemahaman kepada Para Pihak sehubungan dengan pokok-pokok kegiatan MSP ini dan menggantikan semua perjanjian-perjanjian sebelumnya yang berkaitan dengan subyek yang sama. Kegagalan salah satu Pihak untuk menjalankan salah satu ketentuan
II
dari MoU ini tidak akan menyebabkan pengesampingan ketentuan tersebut atau
ketentuan
lainnya
dalam
MSP
ini.
Ketidakabsahan
atau
ketidakberlakuan atas ketentuan dalam MSP ini tidak akan mempengaruhi keabsahan atau keberlakuan pada ketentuan lain dalam MSP ini.
I
2. Dalam MSP ini tidak ada satu ketentuan pun yang dapat ditafsirkan sebagai
~
penciptaan usaha patungan atau bentuk lainnya yang merupakan komitmen
~
yang mengikat secara hukum antara Para Pihak.
I
I
Pasal XI MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN
1. MSP ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan.
2. MSP akan tetap berlaku untuk jangka waktu 4 empat) tahun dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) tahun kemudian atas kesepakatan tertulis oleh Para Pihak.
3. Setiap Pihak dapat mengakhiri MSP ini setiap saat dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya mengenai niatnya untuk mengakhiri MSP ini selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
.....
""
4. Terkecuali disepakati lain, pengakhiran MSP ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian program atau proyek yang disepakati bersama Para Pihak ..
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini.
DITANDATANGANI di Jakarta pada tanggal
l 5 Jal')t1~r;
1..0I b
dalam
bahasa lnggris dan Indonesia, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran , naskah bahasa lnggris yang berlaku.
UNTUK THE UNITED NATIONS
UNTUK KEMENTERIAN ENERGI
DEVELOPMENT PROGRAMME
DAN SUMBER DAYA MINERAL PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
~
CHRISTOPHE BAHUET
Country Director
Menteri
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME CONCERNING COOPERATION IN SUSTAINABLE ENERGY DEVELOPMENT
The Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia (MEMR) and the United Nations Development Programme (UNOP). hereinafter referred to as "the Parties";
CONSIDERING mutual interest in enhancing cooperation in sustainable energy development between the Parties;
DESIRING to strengthen efforts to enhance sustainable energy development
on the principle of equality and mutual benefit;
RECOGNIZING the common interests shared by the Parties towards development and deployment of affordable and sustainable energy sources;
WHEREAS UNDP serves in many respects as the operational arm of the United Nations at the country level and works with partners in numerous countries to promote among other things sustainable development. eradication of poverty, advancement of women, good governance and the rule of law;
WHEREAS UNDP represented by Indonesia Country Offices interested in enhancing its development activities in promoting Sustainable Energy for All in Indonesia;
REFERRING to the Partnership Framework Agreement between the Government of the republic of Indonesia and the United Nations Development Programme signed in New York, 28 September 2012;
HAVE REACHED the following understanding:
Article I
PURPOSE AND SCOPE
Purpose of this Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as "MOU") is to provide a framework of cooperation and facilitate and strengthen collaboration between the Parties, on a non-exclusive basis, in areas of common interest.
Article II
AREAS OF COOPERATION
The areas of cooperation under this MOU may include the following subjects of mutual interests: 1. Strategic Policy Advisory on Sustainable Energy a. Development of enabling policies recommendation to promote the development and deployment of clean energy; b. Development of strategic concepts, planning and tools to support energy security and resilience; c. Establishment fo platforms for engagement and inclusion of the private sector, philanthropists, and civil society to support SDG #7 on Affordable and Clean Energy;
d. Campaign and communication strategy to stakeholders on renewable energy and energy efficiency programs to increase awareness, policy
'
••
'
advocacy and behavioural change; e. Enhancing access to climate financing through the Green Climate
Fund: f. Capacity building on sustainable energy usage for stakeholders including ministries/agencies, regional governments, civil society organizations and communities; g. Mobilization of UNDP's expertise and experience in sustainable energy programmes across regional Indonesia.
2.
Establishment of Sustainable Energy Fund a. Support the development of Sustainable Energy Fund (SEF) concept and operational plan; b. Facilitate engagement of donors, under the leadership of the MEMR, to secure support and mobilize resources for piloting SEF prior to the
11
operationalization of a fully national managed SEF;
11
c. Design a sustainable energy project portfolio from a broad base of different renewable energy technologies and initiatives from different stakeholders: d. Design and
implement social and environmental safeguard to !
renewable energy projects across all technologies.
3.
Facilitation of South-South Cooperation in Sustainable Energy a. Facilitation of South-South cooperation and learning exchange for topics related to Sustainable Energy; b.
Incorporate this learning exchange withing the MEMR's Center of Excellence as an integral part of the Centre's collaborative learning unit.
4. Other areas as may be agreed upon by the Parties.
!
I •
Article Ill
IMPLEMENTATION The Parties shall determine specific area of cooperation and its related activities by mutual consent. The detailed provision relating to forms, methods, financial obligations and the condition of the agreed area of cooperation shall be set forth in a separate implementing arrangement to be concluded between the Parties.
Article IV CONSULTATION
1. The Parties shall, on a regular basis, keep each other informed of and consult on matters of common interest, which in their opinion are likely to lead to mutual collaboration.
2. The Parties shall, at such intervals as deemed appropriate, convene meetings to review the progress of activities being carried out under the present MOU and to plan future activities.
3. The Parties may invite each other to send observers to meetings or
:
I
conferences convened by them or under their auspices in which, in the i
I
opinion of either Party, the other may have an interest. Invitations shall
!
be subject to the procedures applicable to such meetings or conferences.
I
I
Article V CONFIDENTIALITY
1. Consultation as well as exchange of information and documents under this MOU shall be without prejudice to arrangements, which may be requ ired to safeguard the confidential and restricted character of certain information
and documents. II
l
~
......
: 2. Such arrangements will survive the termination of this MOU and of any
~
.. '
agreements signed by the Parties within the scope of this collaboration. I
3. If either of the Party wishes to disclose confidential activities under this
MOU to any third party, the disclosing Party must obtain prior consent from the other P.arty before any disclosure can be made.
4.
The provisions of this Article shall not prejudice the prevailing laws and regulations of the Parties.
Article VI
~
LIMITATION OF PERSONNEL ACTIVITIES ~
"'
l
Officials and staffs of UNDP engaged in activities under this MOU in the territory of the Republic of Indonesia shall respect and not interfere with the 11
political independence, sovereignty, and territorial integrity of the latter, and avoid any activities inconsistent with the purpose and objectives of this MOU.
I I !lo
Article VII SETTLEMENT OF DIFFERENCES
. Any differences resulting from or anything unspecified in this MOU shall be
,
resolved amicably through consultation or negotiation between the Parties, based on mutual benefit, equality, cooperation, and mutual trust.
~
'
i
Article VIII NOTICE AND ADDRESSES
Any notice or request required or permitted to be given or made under this MOU shall be made in writing. Such notice or request shall be deemed to I
have been duly given or made when it shall have been delivered to the Parties
.,,
to which it is required to be given or made at the address specified below or such other address as shall be hereafter notified. for Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of
Indonesia: Director General of New, Renewable Energy and Energy Conservation Jalan Pegangsaan T imur No.1, Menteng, Jakarta 10320
for United Nations Development Programme
Indonesia Country Director Menara Thamrin Building
g th
Floor; Kav.3, M.H. Thamrin; Jakarta Pusat,
10250
Article IX AMENDMENT
This MOU can be amended at any time by mutual written consent of the Parties. Any amendments may come into force on the date agreed by the Parties. The amendments shall form as an integral part of this MOU.
Article X MISCELLANEOUS
1. This MOU and any related co-financing agreements and project document comprise to complete understanding of the Parties in respect of the subject matter in this MOU and supersede all prior agreements relating to the same subject matter. Failure by either Party to enforce a provision of this MOU shall not constitute a waiver of that or any other provision of this MOU. The invalidity or unenforceability of any provision of this MOU shall not affect the validity or enforceability of any other provision of the MOU. 2. Nothing in this MOU shall be construed as creating a joint venture or any other form legally binding commitment between the Partie:;.
Article XI ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION
1. This MOU shall enter into force on the date of its signing. 2. This MOU shall remain for a period of 4 (four) years and may be extended for another two (2) years by mutual written consent of the Parties. 3.
Either Parties may terminate this MOU
at any time by giving written
notification to the other Parties regarding its intention to terminate this MOU at least 60 (sixty) days prior to the intended date of termination. 4.
Unless agreed otherwise, the termination of this MOU shall not prejudice the completion of any on-going programs or projects agreed by the Parties.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, have signed this Memorandum of
Understanding.
DONE in duplicate
at. J.?.~~?.... on.J.?.. )?.0.~~.'.2.~l~in English and Indonesian,
all texts being equally authentic. In case of any divergence in interpretation, the English text shall prevail.
FOR THE UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME
FOR THE MINISTRY OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
Minister
