BAB II. KESEIMBANGAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KERJASAMA PENGUSAHAAN SPBU DALAM KONTRAK CODOLite

BAB II KESEIMBANGAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KERJASAMA PENGUSAHAAN SPBU DALAM KONTRAK CODOLite A. Deskriptif Mengenai PT. Pertamina Salah satu kekayaan alam yang terpenting dari sekian banyak ragam kekayaan yang terdapat didalam bumi ini sebagai penunjang kehidupan rakyat Indonesia khususnya, dan bangsa di dunia pada umumnya adalah kekayaan minyak dan buminya dengan jumlah yang cukup besar sebagai suatu energi terpenting dalam kedudukanya dewasa ini. Kekayaan alam ini termasuk pula kekayaan alam yang terdapat di dalam bumi Indonesia yang di sebut sebagai bahan galian. Oleh sebab itu bahan galian dibagi menjadi 3 (tiga) golongan bahan galian guna menentukan kepada siapa pelaksanaan masing-masing golongan itu dapat diserahkan, yang mana terhadap hal ini diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan. Pasal 3 ayat (1) menentukan sebagai berikut : 1.

Bahan Galian yang strategis;

2.

Bahan galian yang vital;

3.

Bahan galian yang tidak termasuk dalam butir a dan butir b. 56 PT. Pertamina

merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang

ditugaskan pemerintah untuk mengolah kegiatan migas dan panas bumi di Indonesia. Terbentuknya PT. Pertamina berlangsung melalui proses panjang, yang 56

ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, Pasal 3

Universitas Sumatera Utara

tidak lepas dari semangat perjuangan bangsa. Pencarian minyak di wilayah Indonesia berawal dengan dibornya empat unsur eksplorasi pertama pada penghujung abad ke -18 oleh Jan Reerink seorang berkebangsaan Belanda. Mengenai industri perminyakan di Indonesia sudah mulai sejak jaman penjajahan Belanda. Pengeboran sumur minyak pertama kali dilakukan oleh Jan Reerink bersama rekannya Van Hoevel di Cibodas (Malajaya) dan Paliman (dekat Cirebon) Jawa Barat pada tahun 1871, tetapi kurang berhasil. Kemudian diikuti A.J. Zijlker pada tanggal 15 Juni 1885, A.J. Zijlker pengusaha perkebunan tembakau, berhasil mengebor sumur produksi di Telaga Sawid, Langkat, Sumatera Utara, yang waktu itu masih disebut Sumatera Utara. Pada masa antara 1885-1890 telah terjadi beberapa penemuan minyak bumi di daerah Ledok Jawa Timur, di desa minyak Hitam di Muara Enim Palembang dan Riam Kiwa dekat Sanga-Sanga Kalimantan Timur. Lapangan minyak di Selatan Surabaya mulai beroperasi pada tahun 1888.57 Berdasarkan data dengan memanfaatkan peralatan yang ditinggikan oleh CALTEX, pihak Jepang melanjutkan eksplorasi. Pada akhirnya tahun 1944 berhasil menemukan ladang minyak di daerah Minas (RIAU), yang kemudian berkembang menjadi ladang minyak yang terbesar di Asia Tenggara. Setelah Jepang kalah perang maka pada bulan September 1945 di bawah tekanan karyawan Indonesia dan para pejuang kemerdekaan, pihak Jepang menyerahkan seluruh tambang minyak yang ada di pangkalan Brandan kepada anggota pemerintah

57

Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Nasional, Perkembangan Industi Perminyakan Indonesia, (Jakarta: Birp Humas dan HLN PERTAMINA, 1990), hal. 14


Republik Indonesia di Sumatera Utara. Segera setelah itu dibentuk perusahaan minyak yang diberi nama Perusahaan Tambang Minyak Negara Republik Indonesia Sumatera Utara. Atas kesepakatan Konferensi Meja Bundar (KMB) pada bulan Agustus 1952, pemerintah merencanakan untuk mengembalikan lahan konsesi milik SHELL di Sumatera Utara dan Jawa yang telah diusahakan oleh perusahaan nasional. Kemudian lapangan minyak Sumatera Utara, Langkat dan Langsa (Aceh) digabungkan dalam satu perusahaan yang bernama Tambang Minyak Sumatera Utara (TMSU). Pada tanggal 22 Juli 1957, pemerintah menyerahkan pengelolaan TMSU kepada Staf Angkatan Darat (KSAD). TMSU kemudian diubah, menjadi PT. Eksploitasi Tambang Minyak Sumatera Utara (PT ETMSU) yang dipimpin oleh kolonel Dr. Ibnu Sutowo. Pada tanggal 10 Desember 1957 nama PT. ETMSU diubah menjadi PT PERUSAHAAN MINYAK NASIONAL yang disingkat PT. Pertamina. Tanggal inilah yang kemudian ditetapkan sebagai hari ulang tahun PERTAMINA. Pada tanggal 31 Desember 1959 diubah namanya menjadi PT. Pertambangan Minyak Indonesia (PT PERMINDO). Setelah kegiatan PERMINDO berakhir, pemerintah Indonesia tidak bersedia melanjutkan usaha bersama ini, dan kemudian membeli separuh saham yang dimiliki BPM pada perusahaan tersebut.

58

PT PERMINDO kemudian dilikwidasi dan kekayaannya yang telah berada ditangan pemerintah Indonesia dijadikan modal untuk mendirikan Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Indonesia (PN. Pertamina) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1961. Untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, pada bulan 58

Ibid.


Agustus 1968 berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1968, pemerintah mengintegrasikan PN PERTAMINA dan PN PERTAMINA menjadi Perusahaan Negara Pertambangan

Minyak

dan

Gas

Bumi

Nasional (PN

PERTAMINA). Karena perkembangan PN PERTAMINA maju dan pesat, maka pemerintah merasa perlu untuk memperkokoh landasan hukum dan landasan operasinya. Pada tahun 1961 perusahaan ini berganti nama menjadi PN. Permina dan setelah merger dengan PN.Pertamin di tahun 1968, namanya berubah menjadi PN. Pertamina. Setelah bergulirnya Undang Undang No. 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Bumi Negara, sebutan perusahaan berubah menjadi Pertamina. Pada tanggal 15 September 1971 diperundangkan UU No. 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (UU PERTAMINA). Dengan demikian PN. Pertamina berubah menjadi Pertamina. 59 Pendirian Perusahaan ini dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero), dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1998, dan peralihannya berdasarkan PP No.31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Sebutan ini tetap dipakai setelah Pertamina berubah status hukumnya menjadi PT. Pertamina (Persero) pada tanggal 17 September 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59

Ibid hal.15


22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. 60 PT. Pertamina (Persero) didirikan berdasarkan akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH. No. 20 tanggal 17 September 2003, dan disahkan oleh Menteri Hukum & HAM melalui Surat Keputusan No. C-24025 HT.01.01 pada tanggal 09 Oktober 2003. Sesuai dengan akta pendiriannya, maksud didirikannya Pertamina adalah untuk menyelenggarakan usaha di bidang minyak dan gas bumi, baik di dalam maupun di luar negeri serta kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi tersebut. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) menjadi Perusahaan Perseroan. Dengan kata lain tujuan PT. Pertamina yaitu membangun dan melaksanakan pengusahaan minyak dan gas bumi dalam arti seluas-luasnya untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat dan negara serta menciptakan Ketahanan Nasional. 61 Tujuan dari PT. Pertamina yaitu: 1. Mengusahakan keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan Perseroan secara efektif dan efisien. 2. Memberikan

kontribusi

dalam

meningkatkan

kegiatan

ekonomi

untuk

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

60 61

Sejarah PERTAMINA, diakses dari http://www. pertamina.com, tanggal 09 Desember 2011 Undang-Undang No. 8 Tahun 1971 tentang PERTAMINA , Ps. 5


PT. Pertamina melaksanakan beberapa kegiatan usaha untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut. Kegiatan usaha tersebut meliputi:62 1. Menyelenggarakan usaha di bidang minyak dan gas bumi beserta hasil olahan dan turunannya; 2. Menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang panas bumi yang ada pada saat pendiriannya, termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang telah mencapai tahap akhir negosiasi dan berhasil menjadi milik PT. Pertamina; 3. Melaksanakan pengusahaan dan pemasaran Liquifield Natural Gas (LNG) dan produk lain yang dihasilkan dari kilang LNG; 4. Menyelenggarakan kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam nomor 1, 2, dan 3. Berkaitan dengan salah satu kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. Pertamina, yaitu menyelenggarakan usaha di bidang minyak dan gas bumi beserta hasil olahan dan turunannya, maka PT. Pertamina memproduksi antara lain produkproduk hasil olahan minyak dan gas bumi yang meliputi Bahan Bakar Minyak (yang terdiri dari minyak bensin, minyak solar, minyak tanah, minyak diesel, dan minyak bakar), Bahan Bakar Khusus (BBK), Non BBM, petrokimia, pelumas, dan gas, yang terdiri dari LPG (Liqueifield Petroleum Gas), BBG (Bahan Bakar Gas), dan Musicool (Pengganti CFC yang ramah lingkungan). PT. Pertamina sebagai perusahaan yang mengelola Minyak dan Gas Bumi mempunyai 3 (tiga) fungsi perusahaan. Fungsi tersebut diatur didalam Keputusan 62

Op.cit hal.16


Presiden Nomor 169 Tahun 2000 Tentang Pokok-Pokok Organisasi Pertamina yang berbunyi sebagai berikut : 1.

Fungsi utama perusahaan adalah : a. Perumusan kebijaksanaan dalam pegusahaan pertambangan minyak dan gas bumi, hasil-hasil minyak dan gas bumi serta produk-produk lanjutannya dan kebijaksanaan dalam eksplorasi dan eksploitasi sumber daya panas bumi, b. Pelaksanaan usaha-usaha eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi, pemurnian pengelolahan minyak dan gas bumi termasuk usaha petrokimia pengangkutan dan penjualan minyak dan gas bumi, hasil-hasil minyak dan gas bumi, produk petrokimia dan produk-produk lainya, serta usaha eksplorasi dan eksploitasi sumber daya panas bumi, c. Pelaksanaan penyediaan dan pelayanan bahan bakar minyak dan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri.

2. Fungsi organik Perusahaan meliputi usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam bidangbidang sebagai berikut : a. Pengamatan perusahaan dan lingkungan kegiatan usaha, keselamatan kerja, pengendalian dan perlindungan lingkungan hidup dalam wilayah kuasa pertambangan dan lokasi operasinya; b. Pembinaan personil yang meliputi pengadaan dan pengerahan, penggunaan, perawatan dan hubungan ketenagakerjaan, pendidikan dan latihan serta pengurusan administrasinya;


c. Keuangan yang meliputi manajemen keuangan, anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pengendalian; d. Angkutan minyak dan gas bumi serta hasil-hasilnya melalui darat, pipa dan air, perka palan, kebandaraan, prasarana maritim, dan komunikasi elektronika; e. Pembinaan pengusahaan kontraktor asing; f. Pembinaan hukum, hubungan masyarakat, penyelenggaraan inventarisasi dan sistem informasi; g. Logistik dalam rangka penyediaan materiil, fasilitas dan jasa yang meliputi pembekalan, angkutan, pemeliharaan, konstruksi dan kesehatan; h. Administrasi umum yang meliputi tata usaha perkantoran. 3. Fungsi pembinaan Perusahaan meliputi usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam bidang-bidang sebagai berikut : a. Penelitian dan pengembangan Perusahaan, b. perencanaan baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang, c. pengorganisasian dan ketatalaksanaan, d. pengelolahan kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, e. pengendalian

dan

pengawasan

terhadap

pelaksanaan

kebijaksanaan

perusahaaan”. 63 Pengusaha pertambangan minyak dan gas bumi serta eksplorasi dan eksploitasi sumber daya panas bumi memiliki peranan yang penting dalam

63

Keputusan Presiden No. 11 tahun 1990 tentang Pokok-Pokok Organisasi PERTAMINA, Ps.

5


pelaksanaan pembangunan nasional, dan penyelenggaraanya perlu sejauh mungkin diarahkan untuk mewujudkan tujuan perusahaan. Adapun tujuan perusahaan menurut undang-undang PT. Pertamina adalah membangun dan melaksanakan pengusahaan minyak dan gas bumi dalam arti seluas-luasnya untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat dan negara serta menciptakan Ketahanan Nasional”64 Dengan demikian maka sebagai satu-satunya perusahaan milik Negara yang diberi wewenang

untuk

melaksanakan

usaha pertambangan

di Indonesia,

pengelolahan dan pengurusan terhadap bahan-bahan galian minyak dan gas bumi ini harus benar-benar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan negara dan bangsa untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

B. Bentuk-bentuk Perjanjian Kerjasama Pengusahaan SPBU CODOLite Perjanjian Kerjasama Pengelolaan SPBU antara PT. Pertamina dengan pengusaha SPBU dibuat secara tertulis dan dituangkan dalam bentuk akta perjanjian kerjasama. Bahwa klausula- klausula dalam perjanjian tersebut telah dibuat secara sepihak oleh PT. Pertamina dan pengusaha atau pengelola SPBU dipersilahkan untuk membaca dan mempelajarinya apakah perjanjian tersebut sesuai dengan keinginan atau kehendak para pihak yang akan mengadakan perjanjian atau tidak. Pada umumnya para pengusaha setuju dengan perjanjian baku yang telah dibuat PT. Pertamina karena perjanjian baku yang ada pada PT. Pertamina tersebut sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Klausula yang sama ini 64

Undang-Undang No. 8 Tahun 1971 tentang PERTAMINA , Ps. 5


belaku juga bagi calon pengelola SPBU lainnya dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan SPBU. 65 Pasal-pasal dalam hukum perjanjian merupakan hukum pelengkap (optional law), yang berarti bahwa pasal-pasal tersebut boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian. Para pihak diperbolehkan membuat ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian, selain itu juga diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian. Sistem terbuka yang mengandung asas kebebasan dalam membuat perjanjian, dalam KUH Perdata lazimnya disimpulkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata ayat 1 yang berbunyi: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya”. Pasal tersebut juga mengandung pengertian bahwa dalam hal perjanjian kita diperbolehkan membuat undang-undang bagi diri kita sendiri. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan SPBU antara PT. Pertamina dengan pengusaha SPBU dibuat secara tertulis dan dituangkan dalam bentuk akta perjanjian kerjasama. Bentuk perjanjian kerjasama tersebut merupakan salah satu contoh dari perjanjian baku (perjanjian standar),

yaitu bahwa klausula-klausula dalam

perjanjian tersebut telah dibuat secara sepihak oleh PT. Pertamina dan pengusaha SPBU dipersilahkan untuk membaca dan mempelajarinya apakah perjanjian tersebut 65

Hasil Wawancara dengan Bapak Agustinus Hutajulu, SE, Staff Biro Hukum dan Agraria Pertamina

Medan, Tanggal 9 Desember 2011.


sesuai dengan keinginan atau kehendak para pihak yang akan mengadakan perjanjian atau tidak. Pada umumnya para pengusaha setuju dengan perjanjian baku yang telah dibuat PT. Pertamina karena perjanjian baku yang ada pada PT. Pertamina tersebut sudah sesuai dengan ketentuan undang- undang yang berlaku. Klausula yang sama ini belaku juga bagi calon pengelola SPBU lainnya dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan SPBU. Maka perbuatan hukum sepihak (perjanjian baku) yang disusun secara sepihak oleh PT. Pertamina dipandang sebagai perbuatan hukum penawaran sepihak dan pengusaha SPBU pun melakukan perbuatan hukum sepihak juga, yaitu penerimaan. Keduanya sama-sama melakukan perbuatan hukum sepihak secara timbal balik. Pasal-pasal dalam hukum perjanjian merupakan hukum pelengkap (optional law), yang berarti bahwa pasal-pasal tersebut boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian. Sistem terbuka yang

mengandung

asas kebebasan dalam membuat

perjanjian yang dibuat sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. 66 Sebagai perjanjian baku menurut pendapat penulis, masih dapat dikatakan sebagai perjanjian yang relatif seimbang. Berkaitan dengan hal tersebut diketahui bahwa hukum perjanjian ini menganut sistem terbuka artinya hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian serta menentukan 66

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338, ayat (1)


sendiri isi dan bentuk dari perjanjian itu sejauh tidak bertentangan dengan undangundang, ketertiban umum dan kesusilaan. Dengan demikian perjanjian baku yang dibuat secara sepihak oleh PT. Pertamina tidak menyalahi asas kebebasan berkontrak. Akta perjanjian kerjasama yang ditandatangani kedua belah pihak tersebut meliputi hal-hal atau ketentuanketentuan yang berhubungan dengan keseluruhan kegiatan pengelolaan SPBU. Dengan menganut sistem ini dan menjunjung tinggi asas kebebasan berkontrak, Pertamina dan pengusaha SPBU sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan perjanjian ini meskipun dibuat secara sepihak oleh PT. Pertamina. Perjanjian adalah perbuatan hukum antara kedua pihak atau lebih berdasarkan atas persesuaian kehendak. Perbuatan hukum dalam arti ini bisa dimengerti sebagai perbuatan hukum penawaran dan perbuatan hukum penerimaan. Maka perbuatan hukum sepihak (perjanjian baku) yang disusun secara sepihak oleh Pertamina dipandang sebagai perbuatan hukum penawaran sepihak dan pengusaha SPBU pun melakukan perbuatan hukum sepihak juga, yaitu penerimaan. Keduanya sama-sama melakukan perbuatan hukum sepihak secara timbal balik. Akta

perjanjian

kerjasama

tersebut

juga

sangat diperlukan untuk

mendapatkan pembuktian. Prinsip yang dianut dalam kerjasama ini adalah prinsip saling menguntungkan dengan memperhatikan sungguh-sungguh

kepentingan

masyarakat sebagai konsumen. Dalam Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan SPBU ini, suatu prestasi yang diharapkan yaitu untuk memberikan sesuatu dan berbuat sesuatu,


dimana PT. Pertamina berkewajiban untuk memberikan atau menyerahkan BBM kepada pengusaha SPBU sesuai dengan pesan yang diminta dengan menerima pembayaran harga BBM. Sedangkan pengusaha SPBU berbuat sesuatu untuk kepentingan PT. Pertamina yaitu menyalurkan BBM kepada konsumen. Walaupun isi perjanjian tersebut ditentukan oleh pihak PT. Pertamina akan tetapi pengusaha SPBU tetap mendapat keuntungan yang disebut dengan margin dari PT. Pertamina. 67 Perjanjian adhesie atau perjanjian baku merupakan wujud dari asas kebebasan berkontrak yang terdapat dimasyarakat. Namun demikian perlu diperhatikan, bahwa kebebasan berkontrak itupun bukanlah bebas segala- galanya tetapi terdapat pembatasan-pembatasan yang diberlakukan terhadap asas kebebasan berkontrak. Batasan itu dapat dilihat dalam pasal 1320 KUH- Perdata, yang menyatakan bahwa untuk syahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu : 68 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya Sepakat di sini maksudnya adalah antara pihak PT. Pertamina dengan Pengelola SPBU dalam mengadakan perjanjian itu telah sepakat dan setuju mengenai hal-hal tertentu yang pokok dari perjanjian yang diadakan. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Jadi di sini tidak ada unsur paksaan atau penipuan. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian Di sini yang diperbolehkan untuk mengadakan perjanjian kerjasama 67

Hasil Wawancara dengan Bapak Agustinus Hutajulu, SE, Staff Biro Hukum dan Agraria Pertamina Medan, Tanggal 9 Desember 2011 68 Munir Fuady, SH,M.H,LL.M, Hukum Kontrak, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 33.


pengelolaan dan penggunaan SPBU adalah mereka yang sudah dewasa dan sehat pikirannya, menurut hukum cakap untuk membuat suatu perjanjian. 3. Mengenai suatu hal tertentu Suatu hal tertentu artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul perselisihan. Yang diperjanjikan disini adalah kerjasama untuk mengelola SPBU. Pengelolaan SPBU tersebut dilakukan oleh pihak pengelola SPBU dengan pengawasan dari PT. Pertamina, sedang yang menjadi objek dari perjanjian adalah Bahan Bakar Minyak. 4. Suatu sebab yang halal Yang dimaksud dengan sebab yang halal dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri harus merupakan suatu yang halal (tidak terlarang), sebab isi perjanjian itulah yang akan dilaksanakan. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Penggunaan SPBU ini tidak bertentangan dengan undangundang, kesusilaan dan ketertiban umum, karena tujuan diadakannya SPBU ini adalah untuk melayani kebutuhan masyarakat pemakai kendaraan bermotor dengan cara yang mudah, cepat, tertib dan aman. Pada pelaksanaan pengusahaan SPBU,besarnya margin atau keuntungan ini ditentukan oleh Pemerintah melalui P T . Pertamina seperti yang tercantum dalam Pasal 3 ayat 1 dan 2. Perjanjian Pengelolaan SPBU ini yang mengatakan bahwa: 1. Harga jual BBM dan BBK di SPBU ditetapkan oleh Pemerintah atau Pihak


PT. Pertamina berdasarkan Kep. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 2875K/22/MEM/2006 Tentang Harga Patokan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu. 2. Pihak S P B U diberikan margin yang besarnya ditetapkan oleh Pihak PT. Pertamina berdasarkan Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2005 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Tertentu. Jika ditinjau lebih jauh, maka dalam perjanjian ini Pihak P T . Pertamina tidak mencantumkan berapa besarnya harga BBM atau BBK yang akan dijual oleh pengusaha SPBU kepada konsumen. Hal ini bisa terjadi karena sewaktu-waktu harga BBM bisa berubah begitu juga dengan margin atau keuntungan yang diberikan yang besarnya ditentukan oleh Pemerintah dan oleh PT. Pertamina untuk produk BBK. Jika harga BBM berubah maka sudah pasti margin yang diberikan juga ikut berubah.

C. Syarat-Syarat atau Prosedur Pendirian SPBU CODOLite Demi kelancaran penyaluran BBM kepada masyarakat, pada umumnya dibangun SPBU di daerah-daerah yang strategis dan dapat dijangkau oleh konsumen dengan mudah, dimana bentuk pengusahaan dan pengelolaannya meliputi: 1. Pengusahaan dan pengelolaan SPBU diserahkan kepada pihak swasta sesuai dengan standar dan pengawasan PT. Pertamina termasuk standar manajemen dan operasional SPBU serta perlengkapan kerja. 2. Setiap penambahan fasilitas SPBU dan usaha tambahan lainnya sesuai dengan


standar yang ditetapkan PT. Pertamina dan biaya yang timbul menjadi beban pengusaha. 3. Setiap

pemindahan

hak

milik,

menguasakan

sebagian/seluruhnya

dari

pengusaha SPBU yang terkait dalam perjanjian dengan PT. Pertamina kepada pihak manapun harus seijin dari PT. Pertamina. 4. Dalam hal pengusaha bermaksud untuk mengalihkan, menguasakan sebagian atau seluruh fasilitas SPBU dan hak pengelolaan SPBU tersebut kepada pihak lain, namun SPBU tersebut tetap berfungsi sebagai lembaga penyaluran BBM/BBK PT. Pertamina maka ketentuannya adalah: a) Pengusaha harus menawarkan terlebih dahulu kepada PERTAMINA dan PT. Pertamina akan memberikan jawaban selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak pemberitahuan diterima dari pengusaha SPBU. b) Apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender PT. Pertamina tidak memberi jawaban

tertulis atas penawaran

pengusaha

dapat

SPBU

melaksanakan

pengusaha SPBU, maka

transaksi

untuk mengalihkan,

menguasakan sebagian/seluruh fasilitas SPBU dan hak pengelolaan SPBU tersebut kepada pihak lain. 5. Jika pengusaha SPBU berbentuk badan hukum atau badan usaha, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PT. Pertamina setiap terjadi perubahan nama badan hukum atau badan usaha, susunan pengurus dan perubahan susunan pemegang saham. 6. Dalam

hal

pengusaha

SPBU

dan

PT.

Pertamina

bermaksud

untuk


mengembangkan usaha tambahan di lokasi SPBU, maka PT. Pertamina atau pihak yang ditunjuk oleh P T . Pertamina mendapat prioritas (hak privilege), untuk melaksanakan rencana pengembangan tersebut. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan SPBU ini harus melalui beberapa tahap dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan pada Kep. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1454K/30/MEM/2000 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Minyak dan Gas Bumi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sebelum mengadakan kerjasama pengelolaan SPBU, para pihak yang akan bekerjasama dengan PT. Pertamina harus mengajukan surat permohonan di atas materai untuk mengelola Bahan Bakar Minyak (BBM). Kemudian PT. Pertamina mengadakan penelitian dan penilaian mengenai bonafiditas calon tersebut apakah telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan Pertamina atau tidak. Selain itu, kemampuan dan keahlian dalam bidang pengelolaan dan pemasaran BBM, antara lain: 1. Jenis, sifat dan cara menggunakan BBM 2. Pemasaran BBM 3. Tata cara keselamatan kerja Surat permohonan yang diajukan tersebut ditujukan kepada PT. Pertamina dengan dilampiri beberapa dokumen, yang saat ini sering disebut dengan Dokumen SPBU Pola Baru. Dokumen-dokumen tersebut di antaranya: 1. Foto copy KTP (Direktur / Perorangan)


2. Akta Pendirian Perusahaan 3. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (Direktur / Perorangan) dari Kepolisian setempat 4. Ijin Prinsip Pemerintah Daerah (Pemda) setempat 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 6. Referensi Bank 7. Upaya Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan (UPL-UKL) 8. Surat Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) 9. Mengisi Form Riwayat Hidup dari PT. Pertamina (PERSERO). 10. Pas Photo Ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 11. Surat Bukti Kepemilikan / Penguasaan atas Tanah lokasi pendirian SPBU. 12. Surat pernyataan di atas materai sanggup menyerahkan lokasi tersebut dipergunakan untuk pendirian SPBU selama kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun. 13. Surat pernyataan di atas materai sanggup mematuhi rancang bangun dan spesifikasi material yang ditetapkan PT. Pertamina (PERSERO) 14. Surat pernyataan di atas materai sanggup mematuhi ketentuan PT. Pertamina (PERSERO) 15. Surat pernyataan di atas materai bersedia menandatangani perjanjian di hadapan Notaris. 16. Surat pernyataan di atas materai bersedia apabila di masa yang akan datang PT. Pertamina (PERSERO) bermaksud menyertakan modal di SPBU tersebut. 17. Spesifikasi dan standar Material Pembangunan SPBU


18. Bukti Pembayaran Deposit Royalti Fee 19. Bukti Pembayaran Pelunasan Royalti Fee 20. Business Plan dan Site Assesment 21. Surat pernyataan di atas materai Kesanggupan Calon Pengusaha SPBU. Pembangunan SPBU, pembiayaan serta pengadaan dan pemasangan segala sarana perlengkapan termasuk tanah lokasi SPBU ini menjadi beban tanggungan pengusaha. Akan tetapi, desain dan lay out, standar operasi dan prosedur pengelolaan SPBU (SOP) serta pakaian kerja dan lain-lainnya menjadi beban PT. Pertamina. Hal ini seperti yang tercantum dalam Pasal 2 dan 4 Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum (SPBU) ini, yaitu Pihak Pertama memberikan bantuan kepada Pihak Kedua berupa paket program yang terdiri dari desain dan lay out, standar operasi dan prosedur pengelolaan SPBU (SOP), training/pelatihan, pakaian kerja, supervisi pembangunan, pelayanan Serv-Q, Royalty C-Store Bright, Royalty PT. Pertamina Speed dan konsultasi manajemen dalam rangka standarisasi pengelolaan dan pelayanan yang telah ditetapkan oleh Pihak PT. Pertamina. Setelah semua persyaratan yang diperlukan telah dipenuhi dan PT. Pertamina menyetujuinya maka PT. Pertamina mengangkat calon pengelola tersebut menjadi pengelola SPBU yang menyalurkan BBM dalam bentuk perjanjian yang dinamakan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar


Minyak Untuk Umum (SPBU). 69 Dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama Pengelolaan SPBU ini oleh para pihak yaitu pihak pertama adalah PT. Pertamina dan Pihak Kedua adalah Pengelola SPBU, maka pada saat itu juga perjanjian itu mulai berlaku yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

D. Jangka Waktu dan Pengakhiran Perjanjian Menurut pasal 1381 KUH-Perdata, suatu perjanjian dapat berakhir karena alasan-alasan sebagai berikut : a. Pembayaran, b. Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau konsinyasi, c. Pembaharuan utang, d. Perjumpaan utang atau kompensasi, e. Percampuran utang, f. Pembebasan utang, g. Musnahnya barang yang terutang, h. Kebatalan atau pembatalan, i.

Berlakunya suatu syarat batal,

j.

Lewat waktu ( daluarsa ). Sepuluh cara tersebut belum lengkap, karena masih ada cara-cara yang

69

Hasil Wawancara dengan Bapak Agustinus Hutajulu, SE, Staff Biro Hukum dan Agraria Pertamina Medan, Tanggal 9 Desember 2011


tidak disebutkan, misalnya berakhirnya suatu ketetapan waktu dalam suatu perjanjian atau meninggalnya salah satu pihak dalam beberapa macam perjanjian. Mengenai pengakhiran perjanjian, Pasal 1266KUH-Perdata menetapkan bahwa pengakhiran perjanjian atas dasar tidak dipenuhinya kewajiban memerlukan izin dari pengadilan. Akan tetapi, pasal ini dapat dikesampingkan oleh para pihak dalam perjanjian maksudnya, pengakhiran perjanjian dapat dilaksanakan tanpa ijin Pengadilan Negeri setempat. Ada dua cara hapusnya suatu perjanjian yaitu : 1. Dengan para pihak sendiri dapat menentukan, bahwa perjanjian akan berlaku untuk sampai saat tertentu. a. Undang-undang ada kalanya menentukan waktu maksimum perjanjian. b. Para pihak atau undang-undang dapat pula menentukan bahwa sekalipun perjanjian tertentu dibuat untuk selama waktu yang lama, tetapi ada kejadian tertentu, yang bisa dengan sendirinya menyebabkan perjanjian tersebut akan berakhir. 2. Dengan pernyataan menghentikan perjanjian Hal ini dapat dilakukan oleh kedua belah pihak ataupun oleh satu pihak saja. Pernyataan menghentikan perjanjian ini hanya ada pada perjanjian-perjanjian yang bersifat sementara. Seperti, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian kerja dan sebagainya. Ada beberapa cara untuk mengakhiri suatu perikatan. Mengenai hal ini telah dijelaskan di dalam babsebelumnya. Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan


Pengelolaan SPBU antara Pertamina dengan pengusaha SPBU berakhir setelah jangka waktu 17 (tujuh belas) tahun, terhitung sejak disepakatinya perjanjian tersebut. Sesudahnya dapat diubah atau diperpanjang atas persetujuan para pihak. Perpanjangan ini harus diajukan secara tertulis oleh pengusaha SPBU kepada PT. Pertamina. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam perjanjian kerjasama ini seperti yang tercantum dalam Pasal 7 dan Pasal 8 tentang Jangka Waktu Perjanjian, yang mengatakan bahwa: 1.

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 17 (tujuh belas) tahun terhitung sejak tanggal 21 Maret 2011 dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2028.

2. Jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 2 pasal ini dapat diubah atau diperpanjang atas persetujuan para pihak dan dituangkan dalam bentuk addendum. Di samping itu Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan SPBU ini akan berakhir dengan sendirinya, jika: 1. Apabila jangka waktu pelaksanaan perjanjian telah berakhir; 2. Salah satu pihak dinyatakan pailit oleh pihak yang berwenang; 3. Salah satu pihak dibubarkan apabila pihak terkait berbentuk badan usaha; 4. Ijin usaha SPBU maupun perijinan lainnya menurut ketentuan yang berlaku dicabut oleh pihak berwenang, sehingga menggangu pelaksanaan perjanjian; 5. Aset SPBU yang dimiliki oleh pengusaha SPBU disita oleh pihak yang berwenang, sehingga mengganggu pelaksanaan perjanjian;


6. Terjadi pengalihan kepemilikan SPBU. Pihak PT. Pertamina berhak memutuskan perjanjian dengan SPBU dalam kontrak kerja CODOLite secara sepihak apabila pihak pengelola SPBU melakukan berbagai perbuatan-perbuatan sebagai berikut: 1. Pengelola SPBU secara lalai atau dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian; 2. Memberikan keterangan yang tidak benar dan melakuka tindakan-tindakan yang dapat merugikan PT. Pertamina, termasuk menciptakan citra negatif pihak PT. Pertamina. 3. Secara langsung atau tidak langsung terkait perkara pidana atau perdata di pengadilan yang dapat mengganggu pelaksanaan perjanjian. Sebelum melaksanakan pemutusan perjanjian, pihak PT. Pertamina terlebih dahulu akan memberikan 1 (satu) kali peringatan tertulis kepada pihak kedua yang melakukan wanprestasi. Pemutusan perjanjian dapat dilakukan oleh pihak PT. Pertamina apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah menerima peringatan tertulis dari pihak PT. Pertamina, pihak SPBU tetap tidak memperbaiki kesalahan atau tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan perjanjian. Dalam pemutusan perjanjian, para pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengenai pemutusan perjanjian melalui pengadilan. Pihak SPBU dalam hal ini tidak berhak menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun atas pengakhiran perjanjian yang telah dilakukan.


D. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Didalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Pembangunan SPBU ini, antara pengusaha atau pengelola SPBU CODOLite dengan P T . Pertamina telah melahirkan hubungan hukum. Hubungan hukum inilah yang menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik antara kedua belah pihak. Menurut Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1998 mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerjasama pengusahaan SPBU adalah sebagai berikut: Hak pengelola SPBU CODOLite adalah: 1. Pengelola SPBU berhak

menjual,

memindah tangankan sebagian atau

keseluruhan hak kepemilikan atas tanah dan bangunan serta fasilitas peralatan SPBU tersebut kecuali peralatan yang ditempatkan oleh PT. Pertamina pada SPBU CODOLite kepada pihak ketiga dengan pengetahuan secara tertulis terlebih dahulu dari PT. Pertamina; 2. Pengelola SPBU juga berhak untuk menggunakan merek dagang dan logo atau gambar produk milik PT. Pertamina dengan petunjuk dan pengawasan PT. Pertamina. Di samping itu, pengelola SPBU juga berhak mendapatkan keuntungan yang disebut margin yang besarnya ditetapkan PT. Pertamina; 3. Pengelola SPBU berhak menggunakan peralatan yang merupakan milik PT. Pertamina yang ditempatkan pada SPBU tersebut dengan sebaik-baiknya; 4. Pengelola SPBU berhak mengakhiri perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian dengan pemberitahuan tertulis kepada PT. Pertamina selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pengakhiran perjanjian berlaku


efektif. Kewajiban Pengelola SPBU CODOLite: 1. Pengelola SPBU wajib membayar kompensasi kepada P T . Pertamina sesuai tipe SPBU yang ditetapkan oleh Pertamina; 2. Pengelola SPBU wajib melaksanakan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan SPBU ini secara profesional sesuai dengan prinsip-prinsip dan persyaratan-persyaratan umum yang dipakai dalam industri perminyakan, pengadaan manajemen dan pengawasan; 3. Pengelola SPBU wajib mengelola SPBU dengan standar dan pengawasan PT. Pertamina; 4. Pengelola SPBU wajib menjaga dan merawat peralatan pengisian bahan bakar milik PT. Pertamina yang ditempatkan oleh PT. Pertamina dengan sebaikbaiknya sesuai dengan prosedur yang berlaku; 5. Pengelola SPBU wajib menjual BBM dan BBK yang disediakan oleh PT. Pertamina dan produk lainnya yang disediakan/disetujui oleh PT. Pertamina; 6. Pengelola SPBU wajib mengikuti dan melaksanakan standar manajeman dan operasional SPBU yang ditetapkan oleh PT. Pertamina; 7. Pengelola SPBU

wajib

menyediakan

dan

menggunakan

peralatan dan

perlengkapan kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh PT. Pertamina; 8. Pengelola SPBU wajib menyediakan tenaga kerja yang terampil, serta memberikan upah sesuai dengan peraturan yang berlaku; 9. Pengelola SPBU wajib menyediakan peralatan keamanan dan keselamatan kerja


termasuk peralatan pemadam kebakaran sesuai dengan standar yang ditetapkan PT. Pertamina; 10. Pengelolaa SPBU wajib menjaga nama baik PT. Pertamina berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini; 11. Pengelola SPBU wajib untuk mempertahankan, menjaga dan memelihara mutu BBM dan BBK yang disalurkan; 12. Pengusaha SPBU wajib untuk menjaga keakuratan mutu dan jumlah BBM dan BBK yang dijual kepada konsumen; 13. Pengusaha SPBU wajib untuk mengurus hal-hal yang berkenaan dengan ijin perpanjangan Hak Guna Bangunan tersebut; 14. Pengelola SPBU wajib untuk mengasuransikan sejumlah asset SPBU, tenaga kerja termasuk tanggung jawab hukum terhadap Pihak Ketiga dengan biaya menjadi beban pengusaha; 15. Pengelola SPBU wajib membayar pajak dan retribusi yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini; 16. Pengelola SPBU wajib untuk menutup asuransi terhadap seluruh aset SPBU termasuk peralatan SPBU milik PT. Pertamina yang ditempatkan di SPBU yang dioperasikan secara CODOLite; 17. Asuransi kebakaran, asuransi atas hilangnya pendapatan dan dalam polis asuransi tersebut harus termasuk klausula tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, huru-hara dan kerusuhan dengan jumah biaya pertanggungan mencakup nilai seuruh aset SPBU ditambah nilai BBM dan BBK dan atau


produk lain yang dijual melalui SPBU, segala pembayaran premi asuransi menjadi beban pengelola SPBU; Hak PT. Pertamina adalah: 1. PT. Pertamina berhak untuk menetapkan harga jual BBM; 2. PT. Pertamina berhak untuk menetapkan tipe SPBU sesuai dengan studi kelayakan PT. Pertamina; 3. PT. Pertamina berhak melakukan pemeriksaan secara berkala akan peralatan milik PT. Pertamina yang ditempatkan pada SPBU CODOLite dengan prosedur yang telah ditentukan oleh PT. Pertamina; 4. PT. Pertamina atau wakil yang ditunjuk oleh Pertamina, setiap waktu berhak untuk memeriksa baik secara teknis terhadap perlengkapan dan peralatan yang ditempatkan oleh PT. Pertamina kepada SPBU, yang digunakan maupun secara administratif untuk kelancaran pelayanan dan penyaluran BBM atau BBK dari SPBU; 5. PT. Pertamina atau pihak yang ditunjuk oleh PT. Pertamina berhak mendapatkan hak prioritas (privelege), untuk melaksanakan rencana usaha tambahan; 6. PT. Pertamina berhak untuk melakukan pengambilalihan pengusahaan SPBU sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian jika pengusaha SPBU tidak mampu melaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat 6 perjanjian ini; 7. PT. Pertamina berhak menunjuk Pihak Ketiga untuk melaksanakan pengusahaan SPBU jika terjadi pengambilalihan penguasaannya oleh PT. Pertamina. Kewajiban PT. Pertamina adalah:


1. PT. Pertamina wajib melaksanakan Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan SPBU ini secara profesional sesuai dengan prinsip-prinsip dan persyaratan umum yang dipakai dalam industri perminyakan, teknik engineering, manajemen dan pengawasan; 2. PT. Pertamina wajib memasok BBM dan BBK kepada pengusaha SPBU secara franko SPBU, tepat waktu, tepat mutu dan tepat jumlah; 3. PT. Pertamina wajib melakukan perawatan akan peralatan milik PT. Pertamina yang ditempatkan pada SPBU CODOLite dengan prosedur yang telah ditentukan oleh PT. Pertamina; 4. Terhadap masyarakat umum khususnya pemakai kendaraan bermotor agar mendapat pelayanan yang baik dan kemudahan dalam mendapatkan BBM di SPBU.


BAB II. KESEIMBANGAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KERJASAMA PENGUSAHAAN SPBU DALAM KONTRAK CODOLite

Recommend Documents