BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN YANG DIBUAT ANTARA PENCIPTA BUKU DENGAN PENERBIT

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN YANG DIBUAT ANTARA PENCIPTA BUKU DENGAN PENERBIT

A. Hak Cipta Sebagai Hak Kebendaan Dalam bahasa Belanda hak kebendaan ini disebut zakelijk recht. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, memberikan rumusan tentang hak kebendaan yakni : “hak mutlak atas suatu benda di mana hak itu memberikan kekuatan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga”.31 Rumusan bahwa hak kebendaan itu adalah hak mutlak yang juga berarti hak absolut yang dapat dipertentangkan atau dihadapkan dengan hak relatif, hak nisbi atau biasanya disebut juga persoonlijk atau hak perseorangan. Hak yang disebut terakhir ini haknya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu, tidak terhadap semua orang seperti pada hak kebendaan. Demikianlah ciri-ciri kebendaan itu meskipun dalam praktik ciri-ciri itu kelihatannya tidak tajam lagi jika dihadapkan dengan hak perseorangan. Artinya perbedaan yang semacam itu tidak begitu penting lagi dalam praktik, sebab dalam kenyataannya ada hak perorangan yang mempunyai ciri-ciri sebagaimana ciri-ciri yang terdapat dalam hak kebendaan. Mariam Darus Badrulzaman, mengenai hak kebendaan membaginya atas dua bagian, yaitu : Hak kebendaan yang sempurna dan hak kebendaan yang terbatas. Hak kebendaan yang sempurna adalah hak kebendaan yang memberikan kenikmatan yang 31

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata; Hukum Benda, (Yogyakarta : Liberty, 1981), hal. 24.

Universitas Sumatera Utara

sempurna (penuh) bagi sipemilik. Selanjutnya untuk hak yang demikian dinamakannya hak kepemilikan. Sedangkan hak kebendaan terbatas adalah hak yang memberikan kenikmatan yang tidak penuh atas suatu benda. Jika dibandingkan dengan hak milik, artinya hak kebendaan terbatas itu tidak penuh atau kurang sempurnanya jika dibandingkan dengan hak milik.32 Pendapat Mariam Darus Badrulzaman diatas bila disimpulkan, maka yang dimaksud dengan hak kebendaan yang sempurna itu adalah haknya hak milik, sedangkan selebihnya termasuk dalam kategori hak kebendaan yang terbatas. Jika dikaitkan dengan hak cipta maka dapatlah dikatakan hak cipta itu sebagai hak kebendaan. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak cipta yang merupakan hasil kemampuan berfikir (daya cipta). Hasil kemampuan berfikir tersebut berupa ide atau kreasi yang selalu melekat pada pencipta secara khusus yang kemudian diwujudkan dalam bentuk karya cipta buku. Ciptaan buku ini merupakan hak milik yang di atasnya melekat suatu hak yang bersumber dari akal (intelektual). Pengaturan tentang hak cipta adalah merupakan bidang hukum perdata yang termasuk dalam bagian hukum benda. Menurut pendapat Sri Soedewi Masjchoen Sofwan diatas mengenai hak kebendaan, meskipun hak cipta dapat digolongkan sebagai hak kebendaan karena memenuhi ciri-ciri pokok kebendaan, tapi hak cipta bukan merupakan hak kebendaan dalam lingkup hak-hak yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak cipta merupakan hak kebendaan yang diatur dalam lingkup Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Walaupun demikian keduanya mempunyai karakter persamaan, diantaranya :

32

Mariam Darus Badrulzaman, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, Bandung : Alumni, 1983, hal. 43


1). Merupakan hak yang mutlak, yang dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. 2). Mempunyai zaaksgevolg atau droit de suit (hak yang mengikuti). Artinya hak itu terus mengikuti bendanya di mana pun juga (dalam tangan siapa pun juga) benda itu berada. Hak itu terus saja mengikuti orang yang mempunyainya. 3). Sistem yang dianut dalam hak kebendaan dimana terhadap yang lebih dahulu terjadi mempunyai kedudukan dan tingkat yang lebih tinggi dari pada yang terjadi kemudian. Misalnya seorang eigenar menghipotikkan tanahnya kemudian tanah tersebut juga diberikan kepada orang lain dengan hak memungut hasil, maka disisi hak hipotik itu masih ada pada tanah yang dibebani hak memungut hasil itu. Dan mempunyai derajat dan tingkat yang lebih tinggi dari pada hak memungut hasil yang baru terjadi kemudian. 4). Mempunyai sifat droit de preference (hak yang didahulukan) 5). Adanya apa yang dinamakan gugat kebendaan. 6). Kemungkinan untuk dapat memindahkan hak kebendaan itu dapat secara sepenuhnya dilakukan.33 Sedangkan perbedaannya, hak cipta merupakan hak yang bersifat individual atau hak perseorangan (persoonlijk). Menurut Rachmadi Usman, yang membedakan antara hak kebendaan dengan hak perseorangan adalah : Suatu hak kebendaan memberikan kekuasaan langsung terhadap suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga yang bermaksud menganggu hak itu. Siapa saja wajib menghormati pelaksanaan hak kebendaan itu. Sebaliknya, hak perseorangan hanya dapat dipertahankan untuk sementara terhadap orang-orang tertentu saja. Karena itu, hak kebendaan bersifat mutlak (absolute) dan hak perseorangan bersifat relatif (nisbi).34 Apabila dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta Tahun 2002, yang menyatakan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta (pengarang) maupun pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang berarti hak cipta semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya, 33

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, op.cit., hal. 25-27 Rachmadi Usman, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia), Bandung : Alumni, 2003. 34


sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya, dengan kata lain, hak cipta memberikan hak khusus kepada pengarang atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah semua ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian tidak ada orang lain yang boleh menggunakan atau melakukan hak untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan milik orang lain, terkecuali dengan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta yang bersangkutan. Jelasnya hak pengarang atau pemegang hak cipta yang boleh memonopoli untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin terhadap hasil ciptaannya dan sudah tentu bebas mengalihkannya kepada orang lain. Benda, dalam hukum benda secara yuridis disebutkan dalam Pasal 499 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyatakan tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik dan menurut Pasal 1977 Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga menyebutkan, “Terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa maka barang siapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya”. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas tidak dapat diterapkan terhadap hak cipta, walaupun menurut Undang-undang Hak Cipta No.19 Tahun 2002 dianggap sebagai benda bergerak, karena sesuai dengan Pasal 3 dan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 menganggap hak cipta sebagai benda


bergerak yang bersifat immateril atau tidak berwujud, sehingga pencipta dapat mengalihkan hak ciptanya. Mahadi mengatakan bahwa, “Hak milik immateril termasuk ke dalam hak-hak yang disebut dalam Pasal 499 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Oleh sebab itu hak immateriil itu sendiri dapat menjadi objek dari sesuatu hak benda.”35 Selanjutnya Mahadi mengatakan, bahwa hak benda adalah hak absolut atas sesuatu benda, tetapi ada hak absolut yang objeknya bukan benda berwujud (barang). Itulah apa yang disebut dengan nama hak milik intelektual (intelellectual property rights)36 Perbedaan kebendaan atas kebendaan yang berwujud dan kebendaan tidak berwujud dapat dijumpai dalam Pasal 503 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Kebendaan berwujud adalah kebendaan yang dapat dilihat dengan mata dan diraba dengan tangan, sedangkan kebendaan yang tidak berwujud adalah kebendaan yang berupa hak-hak atau tagihan-tagihan.37 Hak cipta termasuk kedalam benda immateriil, yang dimaksud dengan hak milik immateriil adalah hak milik yang objek haknya adalah benda tidak berwujud (benda tidak bertubuh). Jika dilihat dalam Pasal 11 Undang-undang Hak Cipta Tahun 2002 mengenai hal-hal yang dapat dilindungi hak cipta adalah haknya, bukan benda yang merupakan perwujudan dari benda tersebut. Jadi bukan buku, bukan patung, bukan pula lukisan, tetapi hak untuk menerbitkan atau memperbanyak atau 35

Mahadi, Hak Milik Immaterial, (Jakarta : BPHN, 1985), hal. 5 Ibid, hal. 6 37 Rachmadi Usman, op.cit., hal. 83 36


mengumumkan buku, patung, atau lukisan tersebut. Dengan demikian semakin jelas bahwa benda yang dilindungi dalam hak cipta ini adalah benda immateriil, yaitu dalam bentuk hak moral (moral right). Menurut Hendra Tanu Atmadja, ada tiga bentuk kumpulan dari hak moral: 1. Adaption Right/Integrity, hak pencipta untuk melarang orang lain melakukan perubahan atas karya ciptaanya. 2. Translation (hak menerjemahkan) 3. Unditication (hak mengubah isi ciptaan).38 Selain hak moral (moral right), hak cipta yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) juga memiliki hak lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu hak ekonomi (economy right). Salah satu aspek khusus pada Hak Kekayaan Intelektual adalah hak ekonomi (economy right). Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas Hak Kekayaan Intelektual. Dikatakan hak ekonomi karena hak kekayaan intelektual adalah benda yang dapat dinilai dengan uang. Hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan oleh pihak lain berdasarkan lisensi. Hak ekonomi itu diperhitungkan karena Hak Kekayaan Intelektual dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain dalam perindustrian atau perdagangan yang mendatangkan keuntungan.39 Jenis hak ekonomi pada setiap klasifikasi HAKI dapat berbeda-beda. Pada hak cipta, jenis ekonominya lebih banyak dibandingkan dengan paten dan merek. Jenis ekonomi pada hak cipta adalah sebagai berikut :

38

Hendra Tanu Atmadja, “Royalti Hak Cipta Atas Lagu Dan Permasalahannya”, Jurnal Mimbar Ilmiah Hukum, Vol. VI, Januari-Juni 2003, hal. 6 39 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Harta Kekayaan, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 19


a. Hak perbanyakan (penggandaan), yaitu penambahan jumlah ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir sama, atau menyerupai ciptaan tersebut dengan menggunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan ciptaan b. Hak adaptasi (penyesuaian), yaitu penyesuaian dari suatu bentuk kebentuk yang lain, seperti penterjemahan dari satu bahasa kebahasa yang lain, novel dijadikan sinetron, patung dijadikan lukisan, drama pertunjukan dijadikan drama radio. c. Hak pengumuman (penyiaran), yaitu pembacaan, penyuaraan, penyiaran, atau penyebaran ciptaan dengan menggunakan alat apapun, dan dengan cara sedemikian rupa, sehingga ciptaan dapat dibaca, didengar, dilihat, dijual, atau disewa orang lain. d. Hak pertunjukan (penampilan), yaitu mempertontonkan, mempertunjukkan, mempergelarkan, memamerkan ciptaan dibidang seni oleh musisi, dramawan, seniman, dan peragawati.40

B. Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Penerbitan Buku Untuk menerbitkan suatu naskah menjadi sebuah buku bacaan, tidaklah hanya dikerjakan oleh penerbit atau manajer penerbitan seorang diri, melainkan dikerjakan oleh beberapa orang dimana yang satu dengan lainnya saling melengkapi. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam industri buku diantaranya adalah : Pengarang, editor, percetakan, distributor dan toko buku serta agen sastra. Berikut ini akan dibahas satu persatu. 1. Pengarang Pekerjaan mengarang dimasyarakat kita belumlah digeluti secara profesional. Hal ini dapat dilihat bahwa jumlah pengarang yang betul-betul menggantungkan hidupnya kepada hasil karya ciptanya hanyalah beberapa orang. Lain halnya kalau di negara-negara maju di mana kehidupan pengarang sudah mempunyai kedudukan

40

Ibid., hal. 24


tersendiri, sehingga ada penerbit yang tidak segan-segan menyediakan ruangan untuk pengarang tersebut lengkap dengan perpustakaan, bagi penulis itu. Hal ini tentunya membawa keuntungan bagi keduanya dan hal tersebut sebenarnya perlu dikembangkan sebab kontinuitas penerbit tidak mungkin berjalan lancar tanpa adanya pengarang atau penulis, tetapi sebaliknya pengarang tanpa penerbit naskahnya masih mungkin disebarluaskan kepada masyarakat yakni melalui proses percetakan yang sederhana atau mungkin dilakukan dengan tulisan tangan sendiri. Timbul pertanyaan, apa saja tugas pengarang dalam penerbitan buku? Untuk mengetahui tugas pengarang ada baiknya diketengahkan lebih dahulu apa yang dimaksud dengan pengarang itu sendiri. Hal ini penting dikemukakan untuk membedakannya dengan istilah penerjemah, penyadur, penghimpun, dan ilustrator, di mana ke semua istilah tersebut sering dijumpai baik dalam pengertian sehari-hari maupun dalam penerbit buku. Pencipta buku adalah orang yang menulis tentang gagasan atau ide-idenya, baik di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dituangkan dalam bentuk naskah atau buku. Kepada si pencipta buku tersebut oleh undang-undang diberi hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya kepada masyarakat. Untuk perbanyakan dalam bentuk buku, biasanya para pencipta buku mempercayakannya kepada penerbit melalui suatu ikatan kerja sama dalam penerbitan. Tugas utama seorang pencipta buku adalah menuangkan pokok-pokok pikirannya yang orisinal ke dalam suatu rangkaian kalimat-kalimat yang berbentuk naskah atau buku. Mengingat konsumen dari berbagai macam lapisan masyarakat,


maka para penulis karangan pun berbagai macam variasinya, seperti penulis novel/cerita fiksi, penulis non fiksi/sains dan malah ada penulis yang mengkhususkan diri dalam penulisan otobiografi atau riwayat hidup seseorang. Selain pencipta buku dikenal istilah penyadur. Penyadur adalah orang yang mengambil pokok-pokok pikiran dari pencipta buku asli dan disesuaikan dengan jalan pikiran pihak penyadur. Jadi dalam hal saduran tidak seluruhnya diambil seperti halnya dalam terjemahan. Biasanya untuk saduran dilakukan terhadap buku-buku teks yang berbahasa asing, dimana menurut penyadur, ilmu yang tercantum dalam buku tersebut perlu diterjemahan kedalam bahasanya, namun hanya bagian-bagian tertentu yang ada manfaatnya dan perlu diterjemahkan ke dalam bahasa nasional si penyadur dan di sesuaikan dengan kondisi daerahnya. Tetapi adakalanya oleh penerbit dianggap penting secara keseluruhan, maka setelah mendapat izin dari pencipta buku asli maupun penerbit asing yang biasanya setelah mendapat hak cipta (copyright) lalu diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia. Orang yang menerjemahkan ini disebut penterjemah. Supaya buku-buku yang diterjemahkan tersebut dapat menarik minat pembacanya perlu dibuat ilustrasi. Orang yang membuat ilustrasi ini sering disebut ilustrator. Hanya saja manfaat ilustrasi bagi buku-buku pada saat sekarang kurang mendapat perhatian dari penerbit, biasanya yang diperhatikan adalah perwajahan kulit buku. Padahal ilustrasi dapat menunjang isi buku tersebut.


2. Editor Karya tulis seseorang yang masuk ke penerbit tidaklah langsung dicetak oleh bagian percetakan, melainkan dikoreksi terlebih oleh penerbit apakah naskah itu sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah dan kebijaksanaan perusahaan khususnya. Perlu diketahui bahwa setiap perusahaan mempunyai policy (kebijaksanaan) tersendiri dalam menjalankan usahanya. Untuk pemeriksaan atau mengedit suatu naskah dalam praktek sehari-hari dilakukan oleh tim editor penerbit. Untuk menjaga agar apa yang dimaksud pengarang dalam naskah tidak menyimpang dari inti sebenarnya, perlu dijalin kerja sama yang baik antara pengarang dan penerbit. Karena ada kalanya terdapat perbedaan antara pengarang dan penerbit baik mengenai susunan kalimat maupun istilah yang dipergunakan. Selain itu juga perlu diperhatikan oleh kedua belah pihak dalam hal mengedit, apakah tetap seperti aslinya atau disesuaikan dengan kemajuan tekhnik penerbitan. 3. Percetakan Setelah naskah selesai diproses, biasanya dikembalikan kepada pencipta buku untuk dikoreksi. Apabila semuanya sudah disetujui oleh pencipta buku, maka dikembalikan ke penerbit untuk dicetak. Selesai dicetak oleh penerbit dikirimkan kepercetakan untuk diproses sampai menjadi buku. Jadi sebenarnya bagian percetakan dalam penerbitan buku adalah merupakan bagian yang nyata atau yang kelihatan secara fisik. Bagian percetakan hanya mengerjakan apa yang diinstruksikan oleh penerbit dan apabila sudah selesai, maka pihak percetakan akan menyerahkan hasilnya kembali ke penerbit. Karena dalam praktek ada kalanya pihak penerbit


belum mempunyai percetakan sendiri. Walaupun kebanyakan memang suatu perusahaan penerbitan pastinya sudah memiliki percetakan sendiri. 4. Distributor dan Toko Buku Tujuan untuk menerbitkan sebuah buku oleh pencipta buku dan penerbit adalah untuk menyebarluaskan buku tersebut kepada masyarakat. Tehnik penyebaran ini dikoordinasikan oleh penerbit sebagai pemegang izin dari pencipta buku, sehingga pembeli

dapat

melakukan

hubungan

dengan

penerbit.

Mengingat

tempat

tinggal/domisili dari perusahaan ada kalanya berjauhan dengan tempat tinggal pembeli, maka dalam praktek para penerbit sudah mempunyai jaringan-jaringan tersendiri yakni toko buku maupun distributor. Toko buku merupakan ujung tombak dalam menyalurkan buku kepada konsumennya. Penerbit dalam memasarkan bukunya akan menunjuk agen buku. Agen buku adalah seseorang atau perusahaan yang diberi hak usaha oleh penerbit untuk bertindak sebagai distributor, menyalurkan buku-buku dipasaran dan toko-toko buku didaerah-daerah atau negara-negara tertentu. Toko buku pastinya juga mempunyai syarat atau ketentuan yang harus disepakati oleh penerbit untuk memasarkan buku yang telah dicetak dan diterbitkannya. Misalnya kesepakatan pembagian hasil dari penjualan buku. Contoh, harga buku yang akan dipasarkan adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) biasanya toko buku akan meminta 40% - 60% dari harga jual buku tersebut, berarti sekitar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) – Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Cukup besar memang biaya yang diminta toko buku tersebut untuk membantu


pemasaran buku, karena toko buku juga pastinya memerlukan dana yang tidak sedikit dalam proses pemasaran buku tersebut. 5. Agen Sastra Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta buku atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan kata lain bahwa hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, termasuk ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Maka timbullah istilah agen sastra yang merupakan bagian dari penerbit. ”Agen sastra yang dimaksudkan disini adalah agen dalam pengertian perantara antara pencipta buku dengan penerbit”.41 Agen sastra ini berfungsi menyalurkan karya-karya dari para pencipta buku kepada penerbit. Sebelum menyalurkan itu, terlebih dahulu pihak agen ini menyeleksi dan mengeditori karyakarya mana saja yang layak untuk disalurkan kebagian penerbit, dengan demikian agen sastra ini haruslah terdiri dari orang-orang yang paham dan ahli dalam sastra. Peranan agen sastra di Indonesia kurang begitu dikenal, padahal fungsinya penting sekali dalam industri buku. Lain halnya di negara-negara maju seperti di

41

Ramli M. Ahmad, Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual Penerbit : Mandar Maju, Bandung, 2002, hal. 17


Amerika Serikat, agen sastra mempunyai peranan penting dalam hal pencarian naskah. Agen sastra yang dimaksud dalam penerbitan buku adalah seseorang yang pekerjaannya mencari naskah untuk diterbitkan, dimana dalam hal ini ia mengikat kontrak dengan penerbit, bertindak untuk dan atas nama pencipta buku. Apabila dilihat dari konstruksi yuridis maka peranan agen sastra dalam hal ini adalah sebagai wakil atau pemegang kuasa dari pencipta buku, disebut sebagai wakil karena dalam hal ini ia (agen sastra) berhubungan dengan pihak ketiga, yaitu penerbit, ia bertindak untuk dan atas nama pencipta buku. Namun pemegang hak cipta atas karangan tersebut tetap ada pada pengarang atau pencipta buku, dengan adanya agen sastra, baik yang bersifat perorangan maupun berupa lembaga, maka penyediaan naskah bagi penerbit bukan suatu masalah lagi. Agen sastra bukan hanya sebagai perantara yang bertugas untuk mewakili pencipta buku dengan penerbit, melainkan lebih daripada itu, yakni sekaligus sebagai tim penilai apakah naskah tersebut mempunyai bobot ilmiah atau cerita fiktif. Sebenarnya di Indonesia masalah agen sastra sudah ada yang merupakan semi akademis, seperti Yayasan Ilmu-ilmu Sosial dan Yayasan Obor Indonesia. Lembaga-lembaga seperti ini diharapkan memilih, menilai buku mana yang layak dari segi isinya untuk diterjemahkan dan kemudian memberikan rekomendasi kepada penerbit untuk diterbitkan. Hasil nyata yang sudah dapat dilihat dari kedua yayasan tersebut adalah diterbitkannya buku-buku yang mempunyai nilai tersendiri di masyarakat.42

42

Manuel Kaisepo, Pedoman Pengembangan Perbukuan, (Jakarta : PN. Balai Pustaka, 1975),

hal. 13


Melihat prospek kehidupan agen sastra cukup cerah, alangkah baiknya kalau para penulis lepas dan penerjemah bersatu untuk membuat lembaga agen sastra, dimana melalui lembaga ini dapat meminta secara resmi kepada para ahli dalam bidangnya masing-masing, baik ia sebagai tenaga pengajar (dosen) maupun praktisi (karyawan di suatu perusahaan) tentang suatu naskah yang akan diterbitkan dalam bentuk buku. Lebih jauh lagi dengan adanya agen sastra ini kesenjangan antara pengarang (pencipta buku) dan penerbit dapat diatasi, sebab agen sastra benar-benar memegang peranan penting bagi kedua belah pihak.

C. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Yang Dibuat Antara Pencipta Buku Dengan Penerbit. Pengalihan kepemilikan hak cipta dapat dilakukan dengan cara penyerahan (assignment) dan dengan cara pemegang hak cipta memberikan lisensi kepada orang/badan lain. Pengalihan hak cipta dengan penyerahan (assignment) maksudnya adalah pengalihan keseluruhan hak-hak ekonomi yang dapat dieksploitasi dari suatu ciptaan yang dialihkan kepada penerima/pemegang hak cipta. Pengalihan hak cipta secara lisensi maksudnya ialah pencipta buku/pemegang hak cipta masih memiliki hak-hak ekonomi tertentu dari ciptaan yang dialihkan kepada pemegang hak cipta. Pengalihan hak cipta biasanya dituangkan dalam suatu perjanjian yang berbentuk akta dibawah tangan. Perjanjian penerbitan buku tersebut dapat berupa penyerahan hak cipta dan dapat juga secara lisensi. Suatu perjanjian penerbitan buku yang tergolong sebagai perjanjian lisensi ekslusif mengatur didalamnya beberapa hal


tentang pengalihan atau transformasi hak cipta dari pencipta buku kepada penerbit buku. Pada suatu pengalihan hak cipta dengan perjanjian penerbitan buku yang tergolong sebagai perjanjian lisensi eksklusif diatur dengan jelas mengenai hak dan kewajiban antara pencipta buku/pemegang hak cipta dengan penerbit. Hak dan kewajiban para pihak itu dapat terlihat dengan jelas dalam pasalpasal/ketentuan-ketentuan yang dituangkan secara tertulis didalam perjanjian penerbitan buku, antara lain : Penyerahan atau pengalihan hak cipta dapat diserahkan sebagian atau seluruhnya kepada orang/badan lain. Penyerahan ini adalah sesuai dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yang memperbolehkan barang-barang bergerak itu diserahkan kepada orang/badan lain, dengan berbagai cara. Jika hak cipta diserahkan kepada orang/badan lain untuk sebagian, maka mengenai bagian yang diserahkan itu pencipta buku/pemegang hak cipta tidak ada lagi haknya, sedangkan bagian yang tidak diserahkan, pencipta buku tetap mempunyai hak sepenuhnya. Jika hak cipta itu diserahkan kepada orang lain/badan lain untuk seluruhnya, maka pencipta buku/pemegang hak cipta tidak mempunyai hak lagi sama sekali mengenai hasil ciptaannya, yang seluruhnya telah diserahkan. Secara umum hak dan kewajiban pencipta buku selaku pemegang hak cipta dengan penerbit

didalam perjanjian kerjasama yang mereka sepakati dapat

disimpulkan sebagai berikut : 1. Hak dari pencipta buku sebagai pemegang hak cipta yaitu : a. Mendapat honorarium yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.


b. Mendapat persen eksemplar setiap kali terbit c. Mengontrol/mengetahui berapa jumlah buku yang telah laku terjual d. Mengontrol/mengetahui berapa banyak jumlah buku yang telah dicetak e. Mengetahui kapan bukunya akan dicetak ulang f. Memberi saran mengenai perwajahan dari bukunya. g. Menarik naskah yang telah diberikan kepada penerbit apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan buku tidak diterbitkan h. Mendapat potongan apabila pengarang membeli bukunya. i. Menerima sejumlah contoh buku yang telah diperbanyak. 2. Kewajiban dari pencipta buku sebagai pemegang hak cipta yaitu : a. Menyerahkan untuk dialihkan karya tulis yang asli bukan plagiat b. Selama jangka waktu yang telah disepakati tidak menyerahkan sebagian atau keseluruhan Hak Cipta karya tulis untuk dieksploitasi dalam bentuk buku kepada pihak ketiga. c. Bersedia mengoreksi kembali hasil karyanya yang akan dicetak coba dan ulang d. Bertanggung jawab terhadap gugatan pihak ketiga tentang keaslian ciptaan karya tulis. e. Bersedia mengganti kerugian kepada penerbit apabila karya tulisnya yang sudah dicetak dan mendapat tuntutan dari pihak ketiga 3. Hak dari penerbit ialah : a. Mempunyai hak tunggal atas penerbitan buku tersebut


b. Berhak untuk mengedit naskah yang masuk tanpa mengubah arti dan makna naskah asli. c. Mempunyai hak tunggal untuk menentukan harga jual buku. d. Berhak untuk bekerja sama dengan pihak lain. e. Berhak untuk membuat ilustrasi buku tersebut. f. Menerima karya tulis yang asli bukan plagiat. g. Menerima ciptaan yang sah yang benar-benar milik sipemegang hak cipta. 4. Kewajiban dari penerbit yaitu : a. Menerbitkan buku dalam jangka waktu yang telah ditentukan b. Membayar honorarium yang telah disepakati c. Memberitahu kepada pemegang hak cipta bahwa naskah telah diterbitkan. d. Memberikan persen eksemplar setiap kali terbit. e. Memberitahukan bahwa buku edisi pertama telah terjual habis dan perlu dicetak ulang. f. Menerbitkan naskah dalam bentuk buku dan bukan ciptaan derivatif Secara khusus, pengaturan hak dan kewajiban para pihak dapat dilihat dengan jelas didalam perjanjian penerbitan buku, seperti yang tertuang dalam perjanjian antara pencipta buku dengan penerbit PT. Sofmedia dan CV. Mandar Maju. 1. Hak dan kewajiban antara pencipta buku dengan CV. Mandar Maju a. Kewajiban pencipta buku sebagai pihak pertama dalam perjanjian antara pencipta buku dengan penerbit CV. Mandar Maju


1) Pihak pertama (pencipta buku) wajib menyerahkan naskah yang telah ditulis kepada penerbit (pihak kedua) untuk dicetak lalu diterbitkan, dengan ketentuan hak cipta atas naskah tersebut tetap berada ditangan pencipta buku (pihak pertama) 2) Pihak pertama wajib mempertanggung jawabkan kerugian yang didapat pihak kedua atas tuntutan pihak ketiga yang berhubungan dengan hak cipta 3) Pihak pertama wajib melaksanakan koreksi setting atas naskah yang akan naik kepercetakan. b. Hak pencipta buku sebagai pihak pertama dalam perjanjian antara pencipta buku dengan penerbit CV. Mandar Maju. 1) Pihak pertama berhak menerima hadiah buku sebanyak 10 eksemplar setiap kali buku diperbanyak menurut kontrak untuk dipromosikan. 2) Pihak pertama berhak menerima honorarium sebesar 12% (dua belas persen) dari harga bruto, bersih. c. Kewajiban penerbit sebagai pihak kedua dalam perjanjian antara pencipta buku dengan penerbit Mandar Maju. 1) Pihak kedua wajib mencetak dan menerbitkan naskah yang telah diberikan pihak pertama 2) Pihak kedua wajib melaporkan kepada pihak pertama apabila persediaan buku telah habis dan akan dicetak ulang. 3) Pihak kedua wajib memberikan hadiah buku sebanyak 10 eksemplar kepada pihak pertaman untuk dipromosikan .


4) Pihak kedua wajib membayar honorarium kepada pihak pertama sebesar 12% (dua belas persen) dari harga bruto, bersih. d. Hak penerbit sebagai pihak kedua dalam perjanjian antara pencipta buku dengan penerbit Mandar Maju. 1) Pihak kedua (penerbit) berhak menerima naskah asli dari pencipta (pihak pertama) untuk dicetak lalu diterbitkan. 2) Pihak kedua berhak menuntut pihak pertama atas kerugian yang timbul akibat tuntutan pihak ketiga yang berhubungan dengan hak cipta 2. Hak dan kewajiban antara pencipta buku dengan PT. Sofmedia. a. Kewajiban pencipta buku sebagai pihak pertama dalam perjanjian antara pencipta buku dengan penerbit PT. Sofmedia 1) Pihak pertama (pencipta buku) wajib menyerahkan naskah asli yang telah dibuatnya kepada Pihak kedua (penerbit) untuk dicetak dan diterbitkan 2) Pihak pertama wajib mempertahankan hak cipta atas naskah tersebut dari tuntutan Pihak ketiga 3) Pihak pertama wajib memberikan kuasa kepada pihak kedua untuk mengumumkan, memperbanyak, atau menyuruh memperbanyak karangan tersebut dalam keadaan bebas dari tuntutan pihak ketiga 4) Pihak pertama wajib menjamin dan berjanji untuk tidak membuat karangan lain yang karena isinya atau judulnya akan mengakibatkan terjadinya ketidaklancaran penjualan buku tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung


5) Pihak pertama bila dianggap perlu wajib melakukan perbaikan / penambahan sesuai dengan situasi dan kondisi pada setiap pencetakan ulang naskah 6) Pihak pertama wajib menyampaikan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali kepada penerbit, sebelum mencabut hak penerbitan naskah kepada pihak kedua atas kelalaian atau kesalahan yang dilakukan pihak kedua. 7). Pihak pertama wajib bertindak dengan itikad baik didalam melaksanakan isi dari perjanjian tersebut b.

Hak dari pencipta buku selaku pihak pertama dalam perjanjian antara pencipta buku dengan penerbit PT. Sofmedia 1) Pihak pertama berhak terhadap Hak Cipta atas karangan/naskah yang dibuatnya tersebut 2) Pihak pertama berhak mendapatkan 10 (sepuluh) eksemplar dari penerbit untuk cetakan pertama (cetakan I) sebagai bukti naskah telah diterbitkan 3) Pihak pertama berhak mendapatkan 10 (sepuluh) eksemplar dari penerbit untuk cetakan selanjutnya (cetakan II, dst) sebagai bukti naskah telah diterbitkan 4) Pihak pertama berhak mendapat surat pemberitahuan dari Pihak kedua bila mana pihak kedua ingin melakukan rencana cetak ulang. 5) Pihak pertama berhak mendapatkan pembayaran honorarium atas naskah yang telah dicetak dan diterbitkan sebesar 15% (lima belas persen) dari harga jual buku dihitung berdasarkan banyaknya buku yang terjual


6) Pihak pertama berhak diminta persetujuannya bilamana pihak kedua akan melakukan terjemahan atas naskah yang bersumber dari pihak pertama. 7) Pihak pertama bila setuju untuk melakukan penterjemahan atas naskah aslinya, berhak mendapatkan honorarium sebesar 30% (tiga puluh persen) dari harga jual buku dihitung berdasarkan banyaknya buku yang terjual. 8) Pihak pertama berhak mencabut hak penerbitan naskah dari pihak kedua bilamana pihak kedua tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati. Namun sebelumnya pihak pertama harus menyampaikan teguran sebanyak 3 (tiga) kali kepada pihak kedua dan diabaikan atau tidak memberikan alasan yang bisa diterima pihak pertama 9) Pihak pertama berhak mendapat surat pemberitahuan dari pihak kedua bila buku yang dijual dipasaran akan dijual dalam kategori buku diskon ataupun buku lelang akibat dari tingkat penjualan buku yang menurun selama 3 (tiga) tahun sejak buku mulai diterbitkan. 10) Pihak pertama berhak mendapat pemberitahuan secara tertulis dari pihak kedua perihal pengakhiran kerjasama penerbitan buku c. Kewajiban penerbit sebagai pihak kedua dalam perjanjian penerbitan buku dengan pencipta buku 1) Pihak kedua wajib mencetak dan menerbitkan naskah asli yang telah diserahkan pihak pertama selaku pencipta buku 2) Pihak kedua wajib memberikan 10 (sepuluh) eksemplar untuk cetakan pertama sebagai bukti naskah telah diterbitkan kepada pihak pertama


3) Pihak kedua wajib memberikan 10 (sepuluh) eksemplar untuk cetakan edisi selanjutnya sebagai bukti naskah telah diterbitkan kepada pihak pertama 4) Pihak kedua wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak pertama tentang rencana pencetakan ulang terhadap naskah yang sudah hampir habis terjual dipasaran. 5) Pihak kedua wajib memberikan honorarium atas naskah yang telah diterbitkan sebesar 15% (lima belas persen) dari harga jual buku dihitung berdasarkan banyaknya buku yang terjual dipasaran 6) Pihak kedua wajib meminta persetujuan kepada pihak pertama untuk melakukan penterjemahan terhadap buku terbitan ke dalam bahasa lain. 7) Pihak kedua wajib membayar honorarium atas naskah yang sudah diterjemahkan dalam bahasa yang lain sebesar 30% (tiga puluh persen) dari harga jual buku dihitung berdasarkan banyaknya buku yang terjual. 8) Pihak kedua wajib memberitahukan kepada pihak pertama bila akan melakukan diskon ataupun lelang terhadap buku yang diciptakan pihak pertama, bila ternyata buku yang dipasarkan tersebut mengalami penurunan dalam penjualan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak buku diterbitkan. 9) Pihak kedua wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak pertama tentang pengakhiran kerjasama penerbitan buku 10) Pihak kedua wajib bertindak dengan itikad baik didalam melaksanakan isi perjanjian kerjasama penerbitan buku tersebut


d. Hak penerbit sebagai pihak kedua dalam perjanjian penerbitan buku dengan pencipta buku ialah 1) Pihak kedua berhak menerima naskah asli dari pihak pertama untuk dicetak dan diterbitkan 2) Pihak kedua berhak untuk mengumumkan, memperbanyak, atau menyuruh memperbanyak karangan tersebut dalam keadaan bebas dari tuntutan pihak ketiga 3) Pihak kedua berhak mencetak 10% (sepuluh persen) lebih banyak dari jumlah yang dicetak dengan tujuan untuk kepentingan promosi 4) Pihak kedua berhak melakukan pencetakan ulang bilamana dianggap perlu dan harus telah mendapat izin dari pihak pertama 5) Pihak kedua berhak menerbitkan terjemahan atas naskah yang bersumber dari pihak pertama dengan terlebih dahulu meminta izin tertulis dari pihak pertama 6) Pihak kedua berhak memberikan diskon terhadap buku-buku yang tingkat penjualannya dibawah 1000 (seribu) eksemplar terhitung sejak 3 (tiga) tahun buku tersebut diterbitkan/ sejak buku dicetak ulang edisi terakhir. 7) Pihak kedua berhak melakukan pelelangan terhadap buku-buku yang telah di diskon bilamana dalam waktu 1 (satu) tahun sejak buku di diskon belum juga habis terjual dipasaran. Tanggung jawab pemegang hak cipta terlihat jelas didalam perjanjian penerbitan buku yang tertuang dalam pasal-pasal perjanjian tersebut. Berdasarkan pasal-pasal yang mengatur tentang hak dan kewajiban itu kita dapat mengetahui


mengenai batasan hak dan tanggung jawab dari para pihak didalam perjanjian penerbitan buku, namun dari pasal-pasal tersebut dapat dianalisis beberapa pasal yang kurang seimbang dalam hal hak dan kewajibannya. Contoh pada pasal 3 ayat (2) dalam perjanjian antara penerbit PT. Sofmedia dengan pencipta buku yang mengatur tentang : Pihak kedua akan mencetak 10% (sepuluh persen) lebih banyak dari jumlah yang dicetak untuk cetakan pertama (cetakan I), dengan ketentuan sebagai berikut: a. 10% kelebihan cetak dari jumlah yang dicetak tersebut digunakan oleh pihak kedua (pihak II) untuk kepentingan promosi. b. Untuk kelebihan cetak naskah tersebut pihak pertama (pihak I) tidak memperoleh honorarium. Jumlah buku yang dicetak 10% (sepuluh persen) lebih banyak dari jumlah buku yang dicetak seharusnya dengan tujuan untuk promosi, dianggap kurang layak, karena jumlah buku yang dicetak untuk promosi tersebut berjumlah terlalu banyak, ini dapat menimbulkan kerugian bagi pencipta buku, karena ia tidak berhak mendapatkan honorarium atas buku promosi tersebut.. Keadaan seperti ini dapat merugikan pencipta buku yang mana perolehan honorarium hanya berdasarkan pada jumlah buku yang laku saja, jadi bilamana penerbit mencetak buku sebanyak 1000 eksemplar, maka 10% (sepuluh persen) dari 1000 eksemplar adalah 100 eksemplar yang akan dijadikan sebagai buku promosi, sementara buku promosi tidak mewajibkan penerbit untuk memberikan royalti pada


pencipta buku. 100 eksemplar buku bukanlah jumlah yang sedikit, maka sebaiknya jumlah buku promosi tidaklah sebanyak itu. Perbedaan dari isi perjanjian antara pencipta buku dengan penerbit CV Mandar Maju dengan penerbit PT Sofmedia terlihat dalam hal ahli waris, dimana pada penerbit CV Mandar Maju pengaturannya tertuang dengan jelas, bahwa hak dan kewajiban kedua belah pihak dapat dialihkan kepada ahli warisnya yang sah menurut hukum, apabila para pihak yang menandatangani perjanjian ini oleh karena sesuatu sebab tidak mampu lagi melaksanakan tindakan hukum yang sah ataupun karena meninggal dunia. Berbeda dengan penerbit PT Sofmedia yang tidak ada mengatur hal yang demikian. Perjanjian antara penerbit dengan pencipta buku merupakan perjanjian yang menganut asas kebebasan berkontrak, dimana Pasal 1338 KUH Perdata yang dijadikan dasar berlakunya asas kebebasan berkontrak di Indonesia. Pasal 1338 ayat KUH Perdata, menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kata “semua” dalam Pasal tersebut mengindikasikan bahwa orang dapat membuat perjanjian apa saja, tidak terbatas pada jenis perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata, dan perjanjian tersebut akan mengikat para pihak yang membuatnya. Pasal 1338 KUH Perdata itu sendiri juga menggunakan kalimat “yang dibuat secara sah”, hal ini berarti bahwa apa yang disepakati antara para pihak, berlaku sebagai undang-undang selama apa yang disepakati itu adalah sah. Artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dalam hal suatu kontrak ternyata bertentangan


dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan, kontrak tersebut batal demi hukum

43

Secara historis kebebasan berkontrak mengandung makna adanya 5 (lima)

macam kebebasan, yaitu:

1. Kebebasan bagi para pihak untuk menutup atau tidak menutup kontrak; 2. Kebebasan untuk menentukan dengan siapa para pihak akan menutup kontrak; 3. Kebebasan bagi para pihak untuk menentukan bentuk kontrak; 4. Kebebasan bagi para pihak untuk menentukan isi kontrak; 5.

Kebebasan bagi para pihak untuk menentukan cara pembuatan kontrak.

Berlakunya asas konsensualisme menurut hukum perjanjian Indonesia memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak. Tanpa sepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan. Orang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya, sepakat yang diberikan dengan paksa adalah Contradictio interminis. Menurut hukum perjanjian Indonesia, seseorang bebas untuk membuat perjanjian dengan pihak manapun yang dikehendakinya. Undang-undang hanya mengatur orang-orang tertentu yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, pengaturan mengenai hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1330 KUH Perdata, dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa setiap orang bebas untuk memilih pihak yang ia inginkan untuk membuat perjanjian, asalkan pihak tersebut bukan pihak yang tidak cakap. Pasal 1320 ayat (1) menentukan bahwa perjanjian atau

43

Setiawan, “Menurunnya Supremasi Azas Kebebasan Berkontrak”, PPH Newsletter (Desember 2003), hal. 1


kontrak tidak sah apabila dibuat tanpa adanya konsensus atau sepakat dari para pihak yang membuatnya. Ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak untuk menentukan isi perjanjian dibatasi oleh sepakat pihak lainnya. Dalam Pasal 1320 ayat (2) dapat pula disimpulkan bahwa kebebasan orang untuk membuat perjanjian dibatasi oleh kecakapannya untuk membuat perjanjian. Bagi seseorang yang menurut ketentuan undang-undang tidak cakap untuk membuat perjanjian sama sekali tidak mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian. Pasal 1320 ayat (3) menentukan bahwa obyek perjanjian haruslah dapat ditentukan. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan, apa yang diperjanjikan harus cukup jelas ditentukan jenisnya, jumlahnya boleh tidak disebutkan asal dapat dihitung atau ditetapkan.


BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN YANG DIBUAT ANTARA PENCIPTA BUKU DENGAN PENERBIT

Recommend Documents