REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM SAUNG PENGERTIAN ANTARA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBUK INDONESIA DAN KOMISI AUDIT REPUBUK FIUPINA TENTANG KERJASAMA DI BIDANG PEMERIKSAAN SEKTOR PUBUK
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Komisi Audit Republik Filipina (selanjutnya disebut secara sendiri sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama sebagai "Para Pihak"), BERKEINGINAN untuk meningkatkan hubungan persahabatan yang telah
terjalin melalui peningkatan kerjasama antara Para Pihak; MENGINGAT nilai-nilai dasar yang terdapat dalam Rencana Strategis
Organisasi Internasional
Badan Pemeriksa Keuangan (INTOSAI) dan Organisasi Asia Badan Pemeriksa Keuangan (ASOSAI); SESUAI DENGAN peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-
masing negara; TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut: PASALI TUJUAN
Tujuan kerjasama adalah untuk memberikan, memperkuat, meningkatkan, dan mengembangkan suatu kerangka kerjasama dan interaksi efisien diantara Para Pihak di bidang pemeriksaan sektor publik, atas dasar kesetaraan dan keuntungan bersama sesuai dengan hukum nasional masing-masing Pihak.
~,
PASAL II BIDANG-BIDANG PAN BENTUK-BENTUK KERJASAMA
1.
Para Pihak akan, berdasarkan hukum, peraturan dan kebijakan nasional yang berlaku dari waktu ke waktu, yang mengatur hal-hal terkait di masing-masing Badan Pemeriksa Keuangan, bekerjasama dalam bidang-bidang berikut ini: (a) (b)
Metodologi audit sektor publik; Pelatihan Profesional untuk peningkatan standar professional pegawai, termasuk para pelatih;
(c)
(d)
Penyelenggaraan proyek penelitian bersama pad a bidang- bidang yang menjadi kepentingan bersama, dengan pengaturan yang berdasarkan kesepakatan para Pihak; dan Bidang-bidang lainnya dalam ruang lingkup Memorandum Saling Pengertian ini sebagaimana disepakati oleh para Pihak.
2.
Bentuk-bentuk kerjasama di bawah Memorandum Saling Pengertian ini meliputi: (a)
Penyebaran dan pertukaran informasi melalui konsultasi, seminar, dan konferensi tentang dengan pemeriksaan sektor publik;
(b)
(c)
isu-isu
penting
terkait
Pertukaran informasi dan keahlian di bidang kebijakan dan teknologi pemeriksaan serta praktik yang baik melalui sa ling yang pelatihan dan pertukaran kunjungan menguntungkan; lainnya dalam kerangka Bentuk-bentuk kerjasama Memorandum Saling Pengertian ini, sebagaimana disepakati oleh para Pihak.
PASAL III PELAKSANAAN 1.
Para Pihak dapat mengembangkan kerjasama atas dasar timbal balik serta dalam kerangka Organisasi Internasional Badan Pemeriksa Keuangan (INTOSAI) dan Organisasi Asia Badan Pemeriksa Keuangan (ASOSAI);
2.
Memorandum
Saling
Pengertian
ini
dapat
dilengkapi
dengan
pengaturan-pengaturan terpisah yang terperinci, yang disepakati bersama oleh Para Pihak. Pengaturan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini; 3.
Komunikasi diantara para Pihak dalam pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini wajib dalam Bahasa Inggris.
PASALIV PENGATURAN KEUANGAN 1.
Seluruh biaya yang berhubungan dengan kegiatan kerjasama yang dilaksanakan dalam kerangka Memorandum Saling Pengertian ini wajib tergantung pada ketersediaan dana dari masing-masing pihak secara independen;
2.
Tanpa mengurangi ketentuan ayat 1, pengaturan keuangan wajib disepakati bersama oleh masing-masing Pihak berdasarkan kasus per kasus tergantung pada ketersediaan dana dan sumber daya.
PASAL V PERLINDUNGAN TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 1.
Para Pihak wajib memastikan bahwa setiap penggunaan hak-hak kekayaan
intelektual
yang
dapat
timbul
dari
pelaksanaan
Memorandum Saling Pengertian ini wajib dilakukan sesuai dengan hukum, peraturan, dan perundang-undangan nasional para Pihak dan perjanjian-perjanjian menjadi Pihak; 2.
internasional
lainnya
dimana
mereka
Penggunaan nama, logo, dan/atau lambang resmi dari salah satu Pihak pada publikasi, dokumen, dan/atau kertas apa pun tidak diperbolehkan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari salah satu Pihak.
PASAL VI KERAHASIAAN
1.
Masing-masing Pihak wajib menjaga kerahasiaan dokumen, informasi dan data lainnya yang diterima dari atau diberikan kepada Pihak lain selama periode pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini atau perjanjian lainnya yang dibuat berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini;
2.
Para Pihak setuju bahwa ketentuan Pasal ini wajib terus mengikat Para Pihak walaupun pengakhiran atas Memorandum Saling Pengertian ini;
3.
Ketentuan
Pasal ini wajib tidak mengenyampingkan peraturan
perundang - undangan yang berlaku di masing-masing negara. PASAL VII PEMBATASAN AKIIVIIAS PERSONIL
Masing - masing Pihak wajib menjamin bahwa setiap personil yang terlibat dalam pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini tidak terlibat dalam urusan politik dan/atau kegiatan yang bersifat komersil di Indonesia dan Filipina diluar program kerjasama di bawah payung Memorandum Saling Pengertian.
PASAL VIII PENANGGUHAN
Masing - masing Pihak berhak, demi alasan keamanan nasional, kepentingan nasional, ketertiban umum, atau kesehatan umum, menangguhkan sementara, baik keseluruhan maupun sebagian, pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian. Penangguhan tersebut wajib berlaku setelah menerima pemberitahuan tertulis dari Pihak lain. PASALIX PENYELESAIAN SENGKETA
Setiap perbedaan atau sengketa di antara Para Pihak dalam hal penafsiran dan/atau pelaksanaan dan/atau penerapan ketentuan-ketentuan dalam
(f t
Memorandum Saling Pengertian ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan/atau negosiasi secara langsung di antara Para Pihak. PASALX REVISI. MODIFIKASI. DAN PERUBAHAN
1.
Salah satu Pihak dapat secara tertulis mengajukan revisi, modifikasi, atau perubahan atas seluruh atau sebagian Memorandum Saling Pengertian ini;
2.
Setiap revisi, modifikasi, atau perubahan yang disepakati oleh Para Pihak wajib dilakukan dalam bentuk tertulis dan wajib menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini;
3.
Revisi, modifikasi, atau perubahan tersebut wajib mulai berlaku pada tanggal yang dapat ditentukan oleh Para Pihak;
4.
Setiap revisi,
modifikasi, atau perubahan tersebut tidak akan
mengesampingkan hak dan kewajiban yang timbul dari atau berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini sebelum atau sampai dengan tanggal revisi, modifikasi, atau perubahan tersebut. PASALXI MULAI BERLAKU. JANGKA WAKTU PAN PENGAKHIRAN
1.
Memorandum Saling Pengertian ini wajib mulai berlaku pada tanggal penandatanganan dan akan terus berlaku selama 2 (dua) tahun. Setelah itu, wajib diperpanjang secara otomatis selama periodeperiode 2 (dua) tahun berturut-turut;
2.
Salah satu Pihak dapat mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini dengan memberitahukan maksud tersebut kepada Pihak lain secara tertulis, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran dimaksud;
3.
Pengakhiran Memorandum mempengaruhi pelaksanaan
Saling Pengertian wajib tidak program-program/kegiatan-kegiatan
-
-~
yang sedang berjalan dan/atau proyek-proyek yang telah disepakati ' Para Pihak seberum berakhlrnya Memorandum Saling Pengertian ini.
SEBAGAI BUKn, yang bertandatangan di menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini.
bawah
ini,
telah
OIBUAT dalam rangkap dua di Beijing, Repub!lk Rakyat Cina pada 21
Oktober 2013 dalam bahasa Indonesia dan Inggris, semua naskah memiliki keabsahan yang sama. Dafam hal terdapat perbedaan penafsiran, naskah dalam bahasa Inggris yang berla ku.
Untuk Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesfa
Untuk Komisi Audit
Signed
Signed
Hadi Poernomo, Ketua
Marla c;?aei;JfMJ. Pulido·Tan, Ketua
Republrk Fifipina
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE COMMISSION ON AUDIT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES ON COOPERATION ON AUDITING IN PUBLIC SECTOR
The Audit Board of the Republic of Indonesia and the Commission on Audit of the Republic of the Philippines (hereinafter referred to singularly as "the Party" and collectively as "the Parties"), DESIRING to enhance the existing friendly relations by promoting cooperation between the Parties; TAKING INTO CONSIDERATION the core values as stipulated in Strategic Plan of the International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) and the Asian Organization of the Supreme Audit Institution {ASOSAI); and PURSUANT to the prevailing laws and regulations in their respective countries; HAVE AGREED as follows: ARTICLE I OBJECTIVE The objective of the cooperation is to provide, strengthen, promote and develop a framework for cooperation and efficient interaction between the Parties in the area of public sector auditing, on the basis of equality and motual benefit in accordance with respective national law.
ARTICLE II AREAS AND FORMS OF COOPERATION
1.
The Parties will, subject to the laws, rules, regulations and national policies from time to time in force, governing the subject matter in their respective Supreme Audit Institutions, cooperate in the following areas: (a)
Methodology of the public sector audit;
(b)
Professional training for the improvement of professional standards of personnel, including trainers; Organization of joint research projects on audits in areas of common interest, on terms to be mutually agreed
(c)
(d)
between the Parties; and Any other areas within the scope of this Memorandum of Understanding as agreed upon by the Parties.
2.
The
forms
of
co-operation
under
this
Memorandum
of
Understanding shall include: (a)
(b)
Dissemination and sharing of information through consultation, seminars and conferences on key issues pertaining to the public sector audit; Sharing of information and expertise on audit policies and technology and good practices through mutual exchange of visits;
(c)
training
and
Other forms of cooperation within the scope of this Memorandum of Understanding as agreed upon by the Parties.
ARTICLE III IMPLEMENTATION 1.
The Parties may develop cooperation on a reciprocal basis as well as within the framework of the International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) and the Asian Organization of Supreme Audit Institution (ASOSAI);
2.
This Memorandum of Understanding may be supplemented by separate detailed implementing arrangements to be mutually agreed by the parties. Such arrangements shall form an integral part of this Memorandum of Understanding;
3.
The communication between the Parties in the implementation of this Memorandum of Understanding shall be in English.
ARTICLE IV FINANCIAL ARRANGEMENTS 1.
All expenses in connection with cooperative activities under the present
Memorandum
of
Understanding
shall
be
subject
independently to the availability of funds of either Party;
2.
Without prejudice to the generality of paragraph 1, the financial arrangements shall be mutually agreed upon by the respective Parties on a case-by-case basis subject to the availability of funds and resources.
ARTICLE V PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS 1.
The Parties shall ensure that any use of intellectual property rights which may arise from the implementation of this Memorandum of Understanding shall be carried out in accordance regulations
with the respective national laws, rules and of the Parties and with other international
agreements to which they are Parties. 2.
The use of the name, logo and/or official emblem of any the Parties on any publication, document and/or paper is prohibited without the prior written approval of either Party.
ARTICLE VI CONFIPENTIALITY 1.
Each Party shall undertake to observe the confidentiality and secrecy of documents, information and other data received by or
supplied
to
the
other
Party
during
the
period
of
the
implementation of this Memorandum of Understanding or any other agreements made pursuant to the Memorandum of Understanding; 2.
The Parties agree that the provision of this Article shall continue to be binding between the Parties notwithstanding the termination of this Memorandum of Understanding;
3.
The provisions of this Article shall not prejudice the prevailing laws and regulations of the Parties. ARTICLE VII LIMITATION OF PERSONNEL ACTIVITIES
Each Party shall ensure that any personnel involves in the implementation of this Memorandum of Understanding shall not engage in any political affairs and/or any commercial ventures or activities in Indonesia and Philippines outside the programs of cooperation under this Memorandum of Understanding. ARTICLE VIII SUSPENSION
Each Party reserves the right for reasons of national security, national interest, public order or public health to suspend temporarily, either in whole or in
part,
the
implementation
of this
Memorandum
of
Understanding. Such suspension shall take effect upon receipt of the written notification by the other Party. ARTICLE IX
SETTLEMENT OF DISPUTE
Any differences or disputes between the Parties concerning the interpretation and/or implementation and/or application of any of the provisions of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably through direct mutual consultation and/or negotiation between the Parties.
tt ,,
ARTICLE X REVISION. MOPIEICATION ANP AMENPMENT
1.
Either Party may request in writing a revision, modification or amendment of all or any part of this Memorandum of Understanding;
2.
Any revision, modification or amendment agreed to by the Parties shall be conducted in writing and shall form part of this Memorandum of Understanding;
3.
Such revision, modification or amendment shall come into effect on such date as may be determined by the Parties;
4.
Any revision, modification or amendment shall not prejudice the rights and obligation arising from or based on this Memorandum of Understanding prior or up to the date of such revision, modification or amendment. ARTICLE XI ENTRY INTO FORCE. DURATION AND TERMINATION
1.
This Memorandum of Understanding shall come into force on the date of signing and shall remain in force for a period of two (2) years. Thereafter, it shall be automatically extended for the successive periods of two (2) years;
2.
Either Party may terminate this Memorandum of Understanding by notifying the other Party of its intention to terminate this Memorandum of Understanding by a notice in writing, at least six (6) months prior to the date of the intended termination;
3.
The termination of this Memorandum of Understanding shall not have effect on the implementation of ongoing programs and/or activities and/or projects which have been agreed upon by the Parties prior to the date of the termination of this Memorandum of Understanding.
- -
IN
WITNI:SS
WHEREOF1
the
undersigned,
have
signed
this
Memorandum of Understanding. I:
!
. DONE in duplicate in Beijing, People 1 S Republic of China on 21 October in the year of 2013 in Indonesian and English languages, alt texts being equally authentic. In case of any divergence In i nterpretation~ the Eng lish text shell prevail.
I•
For, the Audit Board of the Republic of Indonesia
For, the Commission on Audit of the Republic of Philippines
~
Signed
Signed
Maria GJ"'co~t;
Pulido-Tan, Chair erson
Hadl Poernomo, Chairman
I '
I
-
-
-..
I -
-
