REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN SWEDIA MENGENAI KERJA SAMA 01 SEKTOR TRANSPORTASI
Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, dan Pemerintah Kerajaan Swedia yang diwakili oleh Kementerian Usaha dan lnovasi (secara individual disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak"); Mengakui kedekatan hubungan dan persahabatan yang telah terjalin di antara Para Pihak; Berharap untuk terus mempererat hubungan bilateral di antara Para Pihak; Menyadari perkembangan pesat di bidang transportasi, yang telah memberikan kontribusi-kontribusi positif dalam rangka mempromosikan perdagangan bilateral dan internasional, serta kebutuhan untuk mengembangkan sistem transportasi berkesinambungan; Mengakui bahwa kerja sama dapat memberikan kontribusi saling menguntungkan dalam bidang ini, dan implementasi Kesepakatan Paris dan Agenda Pembangunan Berkelanjutan PBS (Agenda 2030); Merujuk pada Pernyataan Kehendak antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang ·Kerja Sarna di Sektor Transportasi yang ditandatangani di Jakarta, Indonesia pada 4 Oktober 2016; Menghormati hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada masing-masing negara;
III
Bersama ini menyatakan kehendak untuk bekerja sama berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghargai dan saling menguntungkan berdasarkan kerangka: Paragraf I
Para Pihak berkehendak untuk, sepanjang memungkinkan, mengembangkan kegiatan-kegiatan kerja sama di bidang transportasi untuk mempromosikan efisiensi dan keberlanjutan untuk keuntungan bersama. Paragraf II
Di bidang transportasi darat, kereta api, laut, dan udara, serta angkutan perairan dan transportasi multimoda, kerja sama dapat dikembangkan melalui (namun tidak terbatas pada): inovasi, riset, teknologi, manufaktur, pemeliharaan, pendidikan, pelatihan, keselamatan, keamanan , dampak lingkungan hidup, perencanaan, regulasi, manajemen data dan informasi, serta manajemen infrastruktur. Terkait kerja sama bandar udara dan navigasi udara, dapat dikembangkan dalam lingkup, namun tidak terbatas pada: 1.
pertukaran informasi dan pandangan-pandangan terkait sektor perhubungan udara, infrastruktur pendukung bandar-bandar udara dan pelayananpelayanan navigasi udara; 2. pengelolaan lalu lintas udara, komunikasi , navigasi, pengawasan dan teknologi jaringan data, khususnya untuk penerapan navigasi udara, pengoperasian dan infrastruktur bandar udara; 3. pengembangan sistem, integrasi sistem, pelatihan, dukungan logistik, pemeliharaan dan penelitian; 4. alih teknologi, penelitian bersama, produksi bersama, pemasaran bersama dan manajemen kualitas; 5. keselamatan penerbangan, keamanan penerbangan, desain pesawat, manajemen alur lalu lintas udara dan koordinasi antara sipil dan militer. Paragraf Ill
Kerja sama berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini dapat melibatkan kementerian, kedutaan, lembaga pemerintah di tingkat nasional, provinsi dan kota/kabupaten, perusahaan dan lembaga penelitian dan akademik melalui koordinasi dan konsultasi saat hal itu dibutuhkan. Paragraf IV
Kesepakatan-Kesepakatan lmplementasi atau Rencana-Rencana Aksi meliputi berbagai ketentuan-ketentuan dan prosedur-prosedur spesifik untuk kegiatan-
kegiatan kerja berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini dapat disepakati oleh pihak-pihak terkait. ParagrafV
Memorandum Saling Pengertian ini tidak menimbulkan segala kewajibankewajiban hukum atau finansial bagi Para Pihak. Potensi biaya-biaya yang ditimbulkan dalam implementasi kegiatan-kegiatan kerja sama berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini, akan dibiayai melalui cara yang disepakati oleh Para pihak. ParagrafVI
Memorandum Saling Pengertian ini mulai berlaku pada saat penandatanganan. Memorandum Saling Pengertian akan berlaku selama 5 (lima} tahun. Selanjutnya dapat diperpanjang untuk 5 + 5 (lima + lima) tahun berikutnya, dengan syarat kedua Pihak menyampaikan pemberitahuan tertulis sebelum tanggal berakhir. Memorandum Saling Pengertian ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak melalui pemberitahuan tertulis 6 (enam) bulan sebelumnya kepada Pihak lainnya.
Ditandatangani dalam dua dokumen asli, dalam bahasa Indonesia dan Bahasa lnggris, kedua naskah memiliki keabsahan yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran atas Memorandum Saling Pengertian ini, maka naskah dalam bahasa lnggris yang wajib berlaku.
Ditandatangani di Bogor pada tanggal 22 Mei 2017 Untuk lremerintah Republik Indonesia
Untuk Pemerintah Kerajaan Swedia
Signed
Signed
Luhut Binsar Panjaitan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
Anna Johci\Jsson Menteri lnfrastruktur Kementerian Usaha dan lnovasi
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN CONCERNING COOPERATION IN THE TRANSPORT SECTOR
The Government of the Republic of Indonesia represented by the Coordinating Ministry of Maritime Affairs and the Government of the Kingdom of Sweden represented by the Ministry of Enterprise and Innovation (hereinafter individually referred to as "Participant" and jointly referred to as the "Participants"); Acknowledging the existing close and friendly relations between the Participants; Wishing to further promote fruitful relations between the Participants; Being aware of the rapid developments in the transport sector, the positive contributions these have made to promoting bilateral and international trade, and the necessity to develop a sustainable transport system; Recognizing that cooperation can contribute to a mutually beneficial development in this field , and in the implementation of the Paris Agreement and the UN sustainable development agenda (Agenda 2030); Referring to the Letter of Intent between the Government of the Republic of Indonesia and the Kingdom of Sweden on Cooperation in the Transport Sector signed in Jakarta, Indonesia on the 4th of October 2016; Respecting the prevailing laws and regulations of the respective countries; Hereby expresses their intent to cooperate on the basis of equality, mutual respect and benefit in the following framework:
Paragraph I
The Participants intend to, where appropriate, develop cooperation activities in the transport area to promote efficiency and sustainability, to their mutual benefit. Paragraph II
In the field of land , rail, sea and air transportation, as well as inland waterways and multimodal transportation , cooperation may be developed within (but not limited to): innovation, research, technology, manufacturing, maintenance, education , training, safety, security, environmental impact, planning, regulation, data and information management, as well as infrastructure management. Regarding air navigation and airports, cooperation may be developed within, but not limited to: 1. exchange of information and views regarding the aviation sector, regarding support infrastructure for airports and regarding air navigation services; 2. air traffic management, communication, navigation, surveillance, and datalink technology, particularly applied to air navigation, airport operation, and infrastructure; 3. system development, system integration, training, logistics support, maintenance, and research; 4. technology transfer, joint research, joint production, joint marketing, and quality management; 5. aviation safety, aviation security, airspace design, air traffic flow management, and military-civil coordination. Paragraph Ill
Cooperation under this Memorandum of Understanding may involve ministries, embassies, government agencies at national, regional and local level, academic and research institutions, and enterprises upon coordination and consultation when relevant. Paragraph IV
Implementing Agreements or Action Plans containing more detailed provisions and procedures for specific cooperation activities under this Memorandum of Understanding may be concluded between stakeholders. Paragraph V
This Memorandum of Understanding does not create any legal or financial obligations for the Participants. The potential costs of cooperation activities implemented based on this Memorandum of Understanding shall be covered in a way that is approved by both Participants.
Paragraph VI This Memorandum of Understanding will come into effect upon signature. The duration of the Memorandum of Understanding is 5 (five) years. It may then be extended for a further 5 + 5 (five + five) years, provided that both Participants agree to this in writing before its expiry. This Memorandum of Understanding may be terminated by either Participant by giving six (6) months written notice in advance to the other Participant.
Signed in two originals, in the English and Indonesian languages, both texts being equally authentic. In case of divergence in the interpretation of this Memorandum of Understanding, the English text shall prevail.
Signed in Bog or on 22"d of May 2017 For the Government of the R4$ublic of Indonesia
Signed Mr. Luhut Binsar Panjaitan Coordinating Minister for Maritime Affairs Coordinating Ministry of Maritime Affairs
For the Government of the Kingdom of Sweden
Signed Ms. Anna Jbhansson Minister for Infrastructure Ministry of Enterprise and Innovation
