NOTA KESEPAHAMAN ANT ARA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN KEPOLI
N REPUBLIK DEMOKRA TIK TIMOR - LESTE TENTANG
KERJA SAMA DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KEJAHATAN LINTAS NEGARA DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KEPOLISIAN
Kepoli~ian
Negara Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Demokratik Timar- Leste, selanjutnya disebut "Para Pihak", Berkeinginan untuk lebih meningkatkan dan memperkuat persahabatan antar kedua negara yang telah terjalin selama ini;
hubungan
Menyadari pentingnya peningkatan kerja sama antara para Pihak dalam bidang peningkatan kapasitas, penegakan hukum dan keamanan, kMususnya dalam menanggulangi kejahatan lintas negara dan permasalah~rf ya~ berkaitan dengan tugas kepolisian di wilayah perbatasan; Mengakui prinsip saling menghormati kedaulatan, kemerdekaan, keutuhan wilayah, kesetaraan, tidak saling .mencampuri urusan dalam negeri para Pihak dan saling menguntungkan; dan Berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing dan hukum internasional dimana para pihak tunduk padanya. Dengan ini menyetujui sebagai berikut:
2
Pasal 1 Maksud dan tujuan
1.
Para Pihak bermaksud untuk meningkatkan kerja sama dengan melakukan pertukaran informasi dan pengalaman melalui pendidikan dan pelatihan serta kegiatan operasional.
2.
Tujuan nota kesepahaman ini untuk membangun kerja sama dalam rangka memonitor, mencegah dan memberantas kejahatan lintas negara serta permasalahan yang berkaitan dengan tugas kepolisian di wilayah perbatasan.
Pasal2 Ruang Lingkup Kerja sama
Para pihak akan bekerja sama untuk : a.
Meningkatkan upaya dalam memonitor, mencegah dan mengungkap tindak kejahatan lintas Negara yang meliputi : 1.
Terorisme;
2.
Penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkotika, psikotropika serta bahan prekursornya;
3.
Kejahatan yang merugikan harta kekayaan negara;
4.
Perdagangan gelap senjata dan bahan peledak;
5.
Kejahatan ekonomi termasuk pencucian uang;
6.
Pemalsuan uang, dokumen dan surat-surat berharga;
7.
Perdagangan manusia; dan
8.
Bentuk kejahatan lain yang dianggap perlu oleh para Pihak.
b.
Menanggulangi permasalahan yang berkaitan dengan tugas kepolisian di wilayah perbatasan.
c.
Peningkatan kapasitas (Capacity building).
Pasal3 Bentuk-Bentuk Kerja sama
Dalam rangka melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nata Kesepahaman ini, Para Pihak akan :
a.
Melakukan pertukaran informasi terkait dengan tindak kejahatan dan permasalahan yang berkaitan dengan tugas kepolisian di wilayah perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b;
b.
Melaksanakan kegiatan operasional Kepolisian yang dikoordinasikan bersama dalam upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan dan permasalahan yang berkaitan dengan tugas kepolisian di wilayah perbatasan kedua Negara; dan
c.
Melakukan kerja sama dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Para Pihak melalui pertukaran personel, pengetahuan dan pengalaman 1 program pendidikan dan pelatihan, serta menghadiri seminar, konferensi dan kegiatan lain yang sesuai.
Pasal4 Mekanisme Pelaksanaan
( 1)
Para Pihak menyepakati bahwa koordinator untuk Nata Kesepahaman ini adalah: a.
NCB Interpol Indonesia, untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b.
NCB Interpol Timor-Leste untuk Kepolisian Republik Demokratik TimorLeste.
(2)
Para Pihak menyepakati untuk membuka saluran komunikasi diantara koordinator pelaksana guna memastikan alur informasi yang akurat
Pasal5 Pertukaran lnformasi
Pertukaran informasi akan dilakukan dengan cara sebagai berikut :
4
a.
Para pihak dengan tunduk kepada ketentuan hukum nasional dan dalam batas tanggung jawabnya, memastikan bahwa apabila diminta, pejabat kepolisiannya akan saling berkomunikasi dalam rangka pencegahan kejahatan, melokalisir pelaku kejahatan dan mengajukannya ke pengadilan. Pasal ini tidak akan berlaku apabila ketentuan hukum nasional pihak yang diminta menyatakan bahwa permohonan harus melalui pejabat pengadilan;
b.
Tidak menghalangi para pihak, sesuai dengan ketentuan hukum nasional masing-masing, untuk saling berkomunikasi tentang inisiatif-inisiatif mereka: informasi yang bermanfaat, khususnya demi kepentingan pemeliharaan keamanan dan ketertiban sebagaimana yang dimaksud huruf a;
c.
Para Pihak baik sebagai peminta maupun yang diminta wajib menjamin tingkat kerahasiaan informasi yang akan diberikan; dan
d.
Para pihak akan berkomunikasi tentang pengiriman informasi dapat dilakukan baik melalui saluran diplomatik, Atase Kepolisian maupun dengan menggunakan jaringan komunikasi Interpol.
Pasal6 Pembiayaan Semua biaya perjalanan dan akomodasi penginapan untuk delegasi pada prinsipnya ditanggung oleh Pihak yang berkunjung, namun demikian Pihak tuan rumah akan memberikan dukungan fasilitas.
Pasal 7 Revisi Nata Kesepahaman ini dapat direvisi melalui kesepakatan bersama secara tertulis dan berlaku sejak tanggal yang ditentukan oleh Para Pihak.
5
Pasal8 Penyelesaian Perselisihan Apabila terjadi perbedaan pendapat antara para Pihak dalam penafsiran atau pelaksanaan dari Kesepakatan ini, akan diselesaikan secara damai oleh para Pihak melalui negosiasi dan diplomasi.
Pasal9 Masa Berlaku Nota Kesepahaman ini akan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal penandatanganan, setelah itu akan diperpanjang setiap tahun secara otomatis kecuali salah satu Pihak memberitahu Pihak yang lain secara tertulis keinginan untuk mengakhiri Kesepakatan ini setidaknya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan ini. Yang bertandatangan di bawah ini, telah diberi kuasa untuk menandatangani Nota Kesepahaman ini oleh Pemerintah Negara masing-masing. Ditandatangani di Jakarta pada tanggal dua puluh sembilan Juli tahun dua ribu sembilan, dalam 3 (tiga) rangkap naskah asli yang sama otentiknya, masingmasing ditulis dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Portugis dan Bahasa lnggris. Apabila terjadi perbedaaan penafsiran oleh para Pihak, maka teks berbahasa lnggris yang dijadikan acuan.
Untuk Pemerintah Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Untuk Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste The Cc, ..•1_ .-... :..-,.Gener;- ,- : Timo ·-Leste Nali , ~ · =- i.. :ice 1 ,
. Signed
Signed
I
I,'
Ors. H. Bambang Hendarso Danuri, M.M. Jenderal Polisi
I .
.
L\i1'a~;nhos
..,
.,
..
Dr. Monteiro Police Commissioner
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE INDONESIAN NATIONAL POLICE AND THE NATIONAL POLICE OF THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMOR- LESTE ON COOPERATION IN PREVENTING AND COMBATING TRANSNATIONAL CRIMES AND DEVELOPING POLICE COLLABORATION
The Indonesian National Police and the National Police of the Democratic Republic of Timor-Leste, hereinafter referred to as the "Parties", Desiring to further enhance and strengthen the existing friendly relations between the two countries; Realizing the great importance of enhancing cooperation between Parties in .the area of capacity building, the law enforcement and security particularly in combating transnational crimes and other police related matters at the border area; Recognizing the principle of sovereignty, independence equality, non-interference and mutua1 benefit; and
1
territorial integrity
1
in accordance with the prevailing laws and regulation in their respective countries and the international laws that the Parties are party to. Have agreed on the following:
2
Article 1 Purpose and Objective
1.
The Parties will enhance cooperation by exchanging information and experiences in the area of education and training as well as conducting operational activities.
2.
The objectives of this Memorandum of Understanding (MoU) are to cooperate in monitoring, preventing and combating transnational crimes as well as other police related matters at the border area.
Article 2 Scope of Cooperation
The Parties shall cooperate in:
a.
Improving the efforts in monitoring, transnational crimes, such as:
preventing and
uncovering the
1)
Terrorism;
2)
Illicit trafficking in narcotic drugs and psycothropics substances as well as precursors;
3)
Crimes against state property;
4)
Illicit trafficking in weapons, ammunition and explosives;
5)
Economic crimes including money laundering;
6)
Forgery of notes, documents and securities;
7)
Human trafficking; and
8)
Other types of crimes deemed necessary by the Parties.
b.
Resolving relevant matters occur at the border area and other violations.
c.
Capacity building.
3
Article 3 Forms of Cooperation
in the efforts of enhancing cooperation as stated in Article 2 of this Memorandum of Understanding, the Parties will:
a.
Exchange of information on criminal activities and other matters at the border as stated in Article 2 a and b in accordance with the respective national laws and regulations;
b.
Establish police operational activities which jointly coordinated in the efforts of preventing the crimes occur and other police related matters at the border area of the two countries; and
c.
Cooperate in capacity building through personnel exchange in sharing knowledge and experience, education and training program as well as seminar, conference, as appropriate.
Article 4 Mechanism of Cooperation 1.
2.
The Parties agree understanding are:
that
the
coordinators
of this
Memorandum
of
a.
NCB-lnterpol Indonesia for the Indonesian National Police.
b.
NCB-lnterpol Timor-Leste for the National Police of the Democratic Republic of Timor-Leste.
The Parties agree to establish communication channel between the coordinators to ensure the accurate information flow between the Parties.
Article 5 Exchange of Information
Exchange of information shall be conducted as follows:
4
a.
The Parties undertake to ensure that, when requested, their police authorities shall, in compliance with their national legislation and within the limits of their responsibilities, communicate to each other information for preventing crimes, locating offenders and bringing them to justice. This Article shall not apply where the national legislation of the requested Party stipulates that the request has to be made to the judicial authorities;
b.
Paragraph a shall not prevent the Parties, in compliance with their national legislation, from communicating to each other, on their initiative, potentially useful information, particularly in the interests of maintaining law and order;
c.
The requesting Party shall guarantee the level of confidentiality of the provided information by the requested Party; and
d.
The Parties shall communicate in sending information either through diplomatic channel or Police Attache as well as the Interpol communication network.
Article 6 Fin a ncing All travel and accommodation expenses for delegation will be borne by the visiting Party however the Hosting Party will provide facilities.
Article 7 Revision This Memorandum of Understanding may be revised or amend anytime by mutual written consent of both Parties. Revision or amendment shall enter into force on the date determined by both sides.
Article 8 Settlement of Disputes Any dispute arising out of the interpretation and implementation of this Memorandum of Understanding shall be settled in amicable manner through negotiations and diplomacy.
s Article 9 Entry into force, Duration and Termination
This Memorandum of Understanding will come into effect on the day of the signing for the duration of 3 (three) years and will be automatically renew unless either party gives 3 (three) months prior written notice of its intention to terminate this Memorandum of Understanding. In witness whereof, the undersigned being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Memorandum of Understanding. Done in duplicate at Jakarta, on the twenty ninth of July, in the year two thousand and nine in Indonesia, Portuguese and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English Text shall prevail.
or the Government of the Republic of Indonesia
For the Government of the Democratic Republic of Timor-Leste
Chief of Indonesia National Police
Commander General of Timor-Leste National Police
~Signed_. _
/
~
..
,
..
-
--
.- '-
.. . ·,
. , '
.._ ·
r I
I
Signed j, ' . . .~'°'I J
Ors. H. Bambang Hendarso Danuri, M.M. Police General
I.,
r
• .'
•
; •
·/ I
Dr. krnguinhos Monteiro P ce Commissioner
