MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANT ARA KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI HUNGARIA MENGENAI KERJA SAMA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DIPLOMATIK
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Luar Negeri Hungaria, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak";
BERKEINGINAN untuk membangun dan memperkuat hubungan baik dan
kerja sama antara kedua negara melalui konsultasi dan pertukaran pandangan mengenai isu-isu bilateral dan internasional yang menjadi kepentingan bersama;
MENGINGAT
Republik
Pernyataan
Indonesia
Kenegaraan
dan
Presiden
Bersama Pemerintah
yang
dikeluarkan
Hungaria
Republik Indonesia,
pada
Megawati
oleh
Pemerintah
akhir
Kunjungan
Soekarnoputri,
ke
Hungaria, pad a 8 - 10 September 2002;
MEMPERHATIKAN komitm en Y.M. R.M . Marty M. Natalegawa, Menteri Luar
Negeri Republik Indonesia, dan Y.M. Janos Martonyi, Menteri Luar Negeri Hungaria, untuk membentuk kerangka kerja sama formal untuk kerja sama di bidang pendidikan dan pelatihan diplomatik dalam pertemuan bilateral mereka di Jakarta pada 24 April 2012;
1
MEMPERTIMBANGKAN kebutuhan untuk mengembangkan dan memelihara
hubungan dan kerja sama yang telah terjalin antar Para Pihak melalui kerja sama yang lebih erat di bidang pendidikan dan pelatihan bagi diplomat; SESUAI dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
masing-masing negara terkait;
TELAH MENCAPAI kesepahaman sebagai berikut:
Pasal 1 TUJUAN
Tujuan-tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini selanjutnya disebut sebagai "MSP" adalah sebagai berikut:
a. Menyelenggarakan konsultasi dan bertukar pandangan mengenai isu-isu bilateral dan kerja sama mengenai kepentingan bersama, serta isu regional dan internasional; b. Memberikan kerangka kerja sama di bidang pendidikan dan pelatihan untuk diplomat dari kedua negara; c. Menciptakan kondisi guna memelihara kontak reg ular dan kerja sama antara pusat pendidikan dan pelatihan dari Para Pihak.
Pasal2 LINGKUP KERJA SAMA
Lingkup kerja sama yang tercakup dalam MSP dimaksud meliputi:
a. Pertukaran informasi mengenai kurikulum kursus diplomatik, metode pengajaran, seminar, lokakarya, atau program serupa mengenai hal-hal yang menjadi kepentingan bersama;
2
b. Menyelenggarakan pertemuan konsultatif, konferensi simposium mengenai isu-isu pengembangan hubungan bilateral dan kerja sama, serta isu-isu regional dan intern asional; c. Pertukaran pengajar dengan tujuan berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan pengajar dan pelajar dari Pihak lain; d. Pertukaran internasional
informasi dan
dan
nasiona l,
materi
terbitan
khususnya
lainnya
dalam
area
dalam yang
publikasi menjadi
kepentingan bersama; e. Pertukaran pejabat untuk berpartisipasi dalam program yang spesifik atau relevan oleh lembaga pelaksana dari Kementerian Luar Negeri terkait untuk periode yang telah disetujui.
Pasal3
LEMBAGA PELAKSANA 1. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menunjuk Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Luar Negeri sebagai lembaga pelaksana yang bertanggung jawab atas implementasi MSP. 2. Kementerian Luar Negeri Hungaria menunjuk Departemen Sumber Daya Manusia, Kementerian Luar Negeri Hungaria sebagai lembaga pelaksana yang bertanggung jawab atas implementasi MSP.
Pasal4
PENGATURANPELAKSANAAN Para pihak akan memutuskan pengaturan pelaksanaan dari setiap kegiatan bersama. Untuk itu, Pengaturan spesifik akan diselesaikan oleh Para Pihak yang terdiri dari ketentuan dan persyaratan dari kegiatan yang telah diusulkan.
3
Pasal5 PENGATURAN KEUANGAN
1. Pengaturan keuangan untuk kegiatan yang dibuat dalam MSP ini akan ditentukan oleh Para Pihak atas dasar kasus per kasus dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. 2. Para Pihak akan menyediakan dana untuk kegiatan yang diatur dalam MSP ini dengan menggunakan sumber daya dalam anggaran masing-masing, tergantung pada ketersediaan dan alokasi anggaran untuk sumber daya dimaksud serta hukum dan peraturan perundang-undangan dari masingmasing Pihak.
Pasal6 HAK KEKA Y AAN INTELEKTUAL
1. Para Pihak wajib memastikan bahwa setiap hak kekayaan intelektual yang mungkin timbul dari implementasi MSP ini, akan diatur sesuai dengan peraturan perund ang-undangan nasional Para Pihak dan instrumen hukum internasional yang mengikat Para Pihak. 2. Jika salah satu Pihak berkeinginan untuk mengungkap data rahasia dan/atau informasi yang diperoleh dari kegiatan kerja sama dalam MSP dimaksud, maka sebelumnya harus memperoleh persetujuan dari Pihak lainnya .
Pasal7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Setiap perselisihan yang timbul dari penafsiran dan pelaksanaan MSP ini wajib diselesaikan secara bersahabat melalui konsultasi dan perundingan oleh Para Pihak.
4
Pasal8 PEMBATASAN KEGIATAN PERSONIL
Masing-masing Pihak wajib memastikan bahwa semua personil yang terlibat dalam kegiatan berdasarkan MSP ini tidak akan berpartisipasi dalam kegiatan politik dan/atau kegiatan komersial di negara penerima di luar kegiatankegiatan atau program kerja sama sama berdasarkan MSP ini.
Pasal9 PERUBAHAN
MSP ini dapat ditinjau atau diubah setiap waktu atas kesepakatan bersama secara tertulis dari Para Pihak. Peninjauan kembali atau perubahan-perubahan dimaksud wajib mulai berlaku pada tanggal sebagaimana ditentukan oleh Para Pihak dan wajib menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini.
Pasal 10 MULAI BERLAKU, MASA BERLAKU, DAN PENGAKHIRAN
1. MSP ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan. 2. MSP ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan diperpanjang secara otomatis untuk 1 (satu) tahun berikutnya, kecuali salah satu Pihak memberitahukan Pihak lainnya mengenai keinginannya untuk mengakhiri MSP ini secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan, melalui saluran diplomatik. 3. Pengakhiran MSP ini tidak mempengaruhi keabsahan dan masa berlaku setiap program atau kegiatan yang sedang berjalan yang dibuat sebelum MSP ini diakhiri hingga penyelesaian program atau kegiatan tersebut kecuali Para Pihak memutuskan lain.
SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini telah menandatangani
MSP ini.
5
Dibuat dalam rangkap dua di Budapest pada tanggal enam bulan Maret tahun dua ribu tiga belas dalam bahasa Indonesia, Hungaria dan lnggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, maka naskah Bahasa lnggris yang berlaku.
Untuk Kementerian Luar Negeri
Untuk Kementerian Luar Negeri
Republik lndonesia
Hungaria
Signed
Signed
R:M. Mar\ty M\Natalegawa
Jaru>s /Mattonyi
Menteri Luar Negeri
Menteri Luar Negeri
6
REPUBLIK INDONESIA
EGYETERTESI NYILATKOZAT AZ INDONEZ KozTARSASAG KOLOGYMINISZTERIUMA ES MAGYARORSzAG KOLOGYMINISZTERIUMA KOZOTT A DIPLOMACIAI OKTATASROL ES KEPZESROL
Az
lndonez
Koztarsasag
KOIUgyminiszteriuma
es
Magyarorszag
KOIOgyminiszteriuma, a tovabbiakban egyOttesen ,,Felek", egyesszamban ,,Fel",
ATT6L AZ 6HAJT6L VEZERELVE, hogy konzultaci6k es eszmecserek utjan fejlesszek es erosftsek a ket orszag kozott meglevo barati kapcsolatokat es egyOttmOkodest
a
kolcsonos
erdeklodesre
szamot
tart6
bilateralis
es
nemzetkozi Ogyekben;
SZEM ELOTT TARTVA az lndonez Koztarsasag Kormanya es Magyarorszag Kormanya altal az lndonez Koztarsasag elnoke, oexcellenciaja Megawati Soekarnoputri, 2012. szeptember 8-10-en, Magyarorszagon tett hivatalos latogatasa befejezese alkalmaval kiadott Kozos Nyilatkozatot;
FIGYELEMBE VEVE excellenciaja R.M. Marty M. Natalegawa, az lndonez Koztarsasag kOIOgyminisztere es oexcellenciaja Martonyi Janos Magyarorszag kOIOgyminiszterenek
a
diplomaciai
oktatas
es
kepzes
teren
torteno
egyottmukodes hivatalos keretenek letrehozasa irant a 2012. aprilis 24-i Jakartaban tortent talalkozasuk alkalmaval kinyilvanftott elkotelezettseget;
FIGYELEMBE VEVE
a Felek kozotti kapcsolatok es egyOttmOkodes fejlesztesenek
es erositesenek szOksegesseget a diplomatak oktatasanak es kepzesenek terOleten;
IGAZODVA
az illeto orszagokban hatalyos torvenyekhez es jogi szabalyozashoz.
MEGEGYEZESRE jutottak az alabbiakban:
1.Cikk CE LOK
Az Egyetertesi Nyilatkozat, a tovabbiakban ,,Nyilatkozat", celjai a kovetkezok: a. Konzultaci6 es velemenycsere a kolcsonos erdeklodes targyat kepezo ketoldalu kapcsolatok es egyOttmOkodesOgyeiben, valamint regionalis es nemzetkozi Ogyekben; b. EgyOttmOkodesi keret biztositasa mindket orszag diplomatainak oktatasa es kepzese teren; c. A feltetelek megteremtese a rendszeres erintkezes es egyOttmOkodes fenntartasahoz a Felek diplomaciai oktatasi es kepzesi kozpontjai kozott.
2.Cikk AZ EGYUTTMUKODES TEROLETEI
A Nyilatkozat hatalya ala tartoz6 egyOttmOkodesi terOletek felolelik: a. lnformaci6csere az illeto diplomata tanfolyamok tanterverol, m6dszerer61,
szeminariumokr61,
muhelyekrol
vagy
mas
kepzesi
kolcsonos
erdeklodesre szamot temakra vonatkoz6 tart6 hasonl6 programokr61; b. Konzultaci6s talalkoz6k, fejlesztesere
valamint
a ketoldalu regionalis
es
kapcsolatok es nemzetkozi
egyOttmOkodes
Ogyekre
vonatkoz6
tanacskozasok vagy szimp6ziumok megszervezese; c. El6ad6k csereje abb61 a celb61, hogy megoszthat6 legyen a tudasuk es tapasztalatuk a masik ,,Fel" el6ad6i es hallgat6i szamara;
d. lnformaci6 es barmilyen mas nyomtatott anyag vagy nemzeti, nemzetkozi kiadvanyok csereje, kOlonosen a kolcsonos erdekl6desre szamot tart6 terOleteken; e. Szakemberek kolcsonos csereje azzal a cellal, hogy meghatarozott ideig reszt
vegyenek
az
illeto
KOIOgyminiszteriumok
illetekes
vegrehajt6
szervezetenek fontos vagy specialis programjain.
3.Cikk
VEGREHAJTO SZERVEZETEK
1. Az lndonez Koztarsasag KOIOgyminiszteriuma kijeloli a KOIOgyminiszterium Oktatasi es Kepzesi Kozpontjat, mint a Nyilatkozat vegrehajtasaert felelos szervezetet. 2. Magyarorszag
KOIOgyminiszteriuma
KOIOgyminiszteriumanak SzemelyOgyi
kijeloli
Foosztalyat,
Magyarorszag mint a Nyilatkozat
vegrehajtasaert felelos szervezetet.
4. cikk
VEGREHAJTASIRENDELKEZESEK
A Felek dontenek minden kozos tevekenyseg vegrehajtasar61. Ennek celjab61 a Felek kOlon Vegrehajtasi megallapodast kotnek, amely meghatarozza a javasolt tevekenyseg celjat es felteteleit.
5. cikk
PENZOGYIRENDELKEZESEK
1. A
jelen
Nyilatkozat vegrehajtasab61 eredo
tevekenysegek
penzOgyi
felteteleinek rendezeserol a Felek egyed i alapon dontenek. 2. A Felek a jelen Nyilatkozatban felsorolt tevekenysegeket sajat, erre a celra kijelolt
forrasaikb61
fedezik
a
forrasok
rendelkezesre
allasa
es
a
koltsegvetesi eloiranyzathoz kotottsege, valamint a Felek nemzeti joga es szabalyozasa alapjan.
6. cikk SZELLEMI TULAJDONJOGOK
1. A Felek biztosrtjak,
hogy minden szellemi tulajdonjogot,
ami ezen
Nyilatkozat vegrehajtasab61 keletkezik a Felek nemzeti jogszabalyaik es azon nemzetkozi jogi megallapodasoknak megfelel6en fogjak kezelni, melyeknek a Felek reszesei. 2. Ha barmelyik Fel bizalmas adatot es/vagy olyan informaci6t kivan hozzaferhet6ve tenni, amely a jelen Nyilatkozat hatalya ala tartoz6 egyOttmOkodesi tevekenyseg eredmenye, a hozzaferes engedelyezese el6tt meg kell szereznia masik Fel el6zetes j6vahagyasat.
7. cikk VITAK RENDEZESE
Jelen Nyilatkozat ertelmezeseb61 es vegrehajtasab61 ad6d6 vitat a Felek egyeztetes es targyalas utjan oldjak fel.
8. cikk 0SSZEFERHETETLENSEGISZABALYOK
A
Felek
biztositjak,
tevekenysegekben
hogy
resztvev6
a
jelen
szemelyek
Nyilatkozat nem
kereteben
vesznek
reszt
letrejott politikai
tevekenysegben es/vagy kereskedelmi tevekenysegben a fogad6 orszagban, valamint azt, hogy a jelen Nyilatkozat egyOttmOkodesi tevekenysegenek keretei kozott lep tel.
9. cikk M6oosiTAS
Jelen
Nyilatkozata
Felek
kozos
irasbeli
egyetertesevel
barmikor
fel01vizsgalhat6 vagy m6dosithat6. A felOlvizsgalatok vagy m6dositasok a Felek altal meghatarozott id6pontban lepnek hatalyba es jelen Nyilatkozat szerves reszet kepezik.
10. cikk HATALYBA LEPES, IDOTARTAM, FELMONDAS
1. Jelen Nyilatkozat az alaf rasa napjan lep hatalyba. 2. Jelen
Nyilatkozat 3 (harom) evig marad
hatalyban es folytonosan
meghosszabbodik 1 (egy) evvel, hacsak az egyik Fel nem ertesfti a masik Felet a Nyilatkozat felmondasar61 frasban, diplomaciai uton, a Nyilatkozat hatalyvesztesenek idopontjat megelozoen legalabb 3 (harom) h6nappal. 3. Jelen Nyilatkozat hatalyvesztese nem erinti a jelen Nyilatkozathatalya alatt elkezdett
es
folyamatban
levo
programok
vagy
tevekenysegek
ervenyesseget es tartamat azok befejezeseig, hacsak a Felek mashogy nem allapodnak meg.
FENTI EK HITELEOL
alulf rott szemelyek alaf rtak jelen Nyilatkozatot.
Kelt ket peldanyban Budapest varosaban 2013. ev marcius h6nap hatodik napjan indonez, magyar, es angol nyelveken, amely szovegek mindegyike egyforman hiteles. Az ertelmezesbol szarmaz6 barmely nezetki.ilonbseg kialakulasa eseten az angol nyelvu szoveg az iranyad6.
AZ INDONEZ KOZTARSASAG
MAGYARORSzAG
KOLOGYMINISZTERIUMA NEVEBEN
KOLOGYMINISZTERIUMA NEVEBEN
Signed
Signed
R. M. Marty ~ Natalegawa
MbrtoM)yi Janos
KUlugyrrt.i niszter
KUlugyJniniszter
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF HUNGARY ON DIPLOMATIC EDUCATION AND TRAINING
The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia and the Ministry of Foreign Affairs of Hungary hereinafter collectively referred to as "Parties" and singularly as "Party";
DESIRING to develop and strengthen the existing friendly relations and
cooperation between the two countries through consultations and exchange of views on bilateral and international issues of mutual interests;
BEARING in mind the Joint Statement issued by the Government of the
Republic of Indonesia and the Government of Hungary at the conclusion of the State Visit of H.E. Megawati Soekarnoputri, the President of the Republic of Indonesia to Hungary, 8 - 10 September 2002;
TAKING INTO ACCOUNT the commitment stated by H.E. R.M. Marty M.
Natalegawa Minister of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia and H.E. Janos Martonyi Minister of Foreign Affairs of Hungary to establish a formal framework for cooperation on diplomatic education and training during their bilateral meeting in Jakarta on 24 April 2012 ; 1
CONSIDERING the need to develop and foster existing relations and
cooperation between the Parties through closer cooperation in the field of education and training for diplomats;
PURSUANT to the prevailing laws and regulations in the respective countries.
HAVE REACHED the following understanding :
Article 1 OBJECTIVES
The objectives of this Memorandum of Understanding hereinafter referred to as the "MoU" are to: a. Consult and exchange views on issues of bilateral relations and cooperation of mutual interest, as well as on regional and international issues; b. Provide a framework of cooperation in the field of education and training for diplomats of both countries; c. Create conditions for maintaining regular contacts and cooperation between the diplomatic education and training centers of the Parties.
Article 2 AREA OF COOPERATION
The areas of cooperation under this MoU comprise: a. Exchange of information of the curricu la of their respective diplomatic courses methods of training, seminars, workshop or other similar programs on items of mutual interest; b. Organizing consultative meetings, conference or symposia on issues of development on bilateral relations and cooperation, as well as on regional and international issues; c. Exchange of lecturers with a view to sharing their respective knowledge and experience with lecturers and students of other Party; 2
d. Exchange of information and any other printed materials of national and international publications, especially in areas of mutual interest; e. Exchange of officials to participate in the relevant or specific programs of the implementing agencies of the respective Foreign Ministries for an agreed period of time.
Article 3 IMPLEMENTING AGENCIES
1. The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia designates the Centre for Education and Training of the Ministry of Foreign Affairs as the agency that is responsible for the implementation of this MoU. 2. The Ministry of Foreign Affairs of Hungary designates the Human Resources Department of the Ministry of Foreign Affairs of Hungary as the agency that is responsible for the implementation of this MoU.
Article 4 IMPLEMENTATION ARRANGEMENT
The Parties will decide on the implementation arrangement of every joint activity. For this purpose, a specific Arrangement shall be concluded by the Parties which constitute the terms and the conditions of the proposed activities.
Article 5 FINANCIAL ARRANGEMENT
1. The financial arrangement of the activities made under this MoU shall be determined by the Parties on case by case basis for their implementation. 2. The Parties shall finance the activities referred to in this MoU with the assigned resources in their respective budget, subject to availability and budget appropriation of such resources and each Party's national laws and regulations.
3
Article 6 INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
1. The Parties shall ensure that any intellectual property rights which may arise out of the implementation of this MoU, be governed in accordance with the Parties' national legislation and the international legal instruments to which the Parties are party to. 2. If either Party wishes to disclose confidentia l data and/or information resulting from the cooperation activities under this MoU, it must obtain prior consent from the other Party before disclosure can be made.
Article 7 SETTLEMENT OF DISPUTES
Any
dispute
between
the
Parties
concerning
the
interpretation
and
implementation of this MoU shall be settled through consultations and negotiations.
Article 8 LIMITATION OF PERSONAL ACTIVITIES
Each Party shall ensure that all personnel engaged in the activities under this MoU will not participate in any political affairs and/or any commercial ventures in the host country, and shall act within the framework of activities of cooperation under this Mou .
Article 9 AMENDMENT
This MoU can be revi ewed or amended at any time by mutual written consent of the Parties. Such revisions or amendments shall enter into force on such date as determined by the Parties and shall form an integ ral part of this MoU.
4
Article 10 ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION
1. This MoU shal l enter into force on the date of its signing. 2. This MoU shall remain in force for a period of 3 (three) years and automatically be extended for 1 (on e) year consecutively, unless one Party notifies the other Party about the termination of this MoU by giving written notification at least 3 (three) months prior to the date of expiration of this MoU, through diplomatic chann els. 3. The termination of this MoU shall not affect the validity and duration of any ongoing programs or activities made prior to the termination of this MoU until the comp letion of such programs or activities, unless the Parties agree otherwise.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned have signed this MoU.
Done in duplicate at Budapest on the sixth day of March in the year two thousands and thirteen in th e Indonesian, Hungarian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any diverg ence of interpretation of this MoU, the Eng lish text shall prevail.
FOR THE MINISTRY
FOR THE MINISTRY
OF FOREIGN AFFAIRS
OF FOREIGN AFFAIRS
OF THE
REPUBLI~
OF INDONESIA
Signed
OF HUNGARY
Signed
R.M. MartyfM. Natalegawa
Ja'Gos Mhrtonyi
Minister for E
Minister for Foteign Affairs
5
