Memorandum Saling Pengertian antara Balai Besar Logam dan Mesin Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dan lnstitut llmu Sains Material Korea Republik Korea mengenai llmu Sains dan Teknologi Material Balai Besar Logam dan Mesin, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai "BBLM", dan lnstitut llmu Sains Material Korea Republik Korea, untuk selanjutnya disebut sebagai "KJMS", keduanya untuk selajutnya disebut sebagai "Para Pihak", MENGINGAT niat Para Pihak untuk berbagi keinginan mencapai kerjasama jangka panjang yang saling menguntungkan dalam mengembangkan teknologi industri di kedua negara, MENEGASKAN kepentingan bersama Para Pihak dalam mengembangkan ilmu sains dan teknologi material melalui penguatan ke~asama yang berdasarkan pada prinsip persamaan, keuntungan bersama, dan tunduk pada kedaulatan masingmasing negara, BERKEINGINAN untuk tersedianya mekanisme dan komitmen Para pihak untuk melakukan sebuah penelitian dan pengembangan bersama, termasuk melakukan ke~asaam teknik, di bidang ilmu sains dan teknologi material yang berdasarkan keuntungan bersama dalam mengembangkan teknologi yang sesuai dengan bidang dan keahlian Para Pihak, MERUJUK pada Persetujuan Mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik dan Promosi Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea yang Ditandangani di Jakarta pada 24 April 1971, SESUAI DENGAN hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara, dan TELAH MENCAPAI KESEPAKATAN sebagai berikut:
Pasal 1 Tujuan Kerjasama 1. Tujuan Memorandum Saling Pengertian (untuk selanjutnya disebut sebagai MoU) ini adalah sebagai modalitas dalam kerjasama bersifat sains dan teknik daJam pengembangan ilmu sains dan teknologi material antara Para Pihak. 2. Lebih jauh, MoU ini menyediakan dasar yang luas bagi Para Pihak untuk memfasilitasi pertukaran pengetahuan bersifat sains dan teknis khususnya peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknis sumber daya manusia Para Pihak di bidang ilmu sains dan teknologi material.
Pasal2 Cakupan Kerjasama Para Pihak harus bekerjasama dalam bentuk-bentuk sebagai berikut: 1. Revitalisasi kemampuan penelitian dan pengembangan sumber daaya manusia BBLM dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. On the job training atau Praktek Ke~a Lapangan bagi para peneliti BBLM di bidang pengembangan material; b. Menyediakan tenaga..tenaga ahli dari KIMS untuk BBLM untuk menyelenggarakan bantuan teknik dan peningkatan kapasitas di bidang pengembangan material; c. Menyediakan dan mengawasi peralatan-peralatan laboratorium yang dibutuhkan untuk mendukung implementasi penelitian di bidang pengembangan material, yang akan dinegosiasikan dan dituangkan secara tertulis pada perjanjian terpisah; d. Mengembangkan jaringan dalam institusillembaga penelitian bidang material di kedua negara; e. Memperluas kesempatan beasiswa di Korea, yang memberikan gelar Master Science (MS), Doctor of Philosophy (PhD), dan pendidikan pascasa~ana lainnya. 2. Penelitian dan pengembangan ilmu sains dan teknologi material a. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan bersama ilmu sains dan teknologi material di antara Para Pihak; b. Melakukan pertukaran informasi, pengalaman, pengetahuan sains dan teknis, keahlian, dan teknologi di bidang sains material; c. Menyelenggarakan seminar dan workshop mengenai kemajuan dan pengembangan ilmu sains material; d. Menyebarluaskan hasil penelitian dan pengembangan bersama melalui penyelenggaraan seminar dan workshop; e. Ke~asama lain yang terkait yang disepakati oleh Para Pihak melalui pemberitahuan tertulis. Pasal3 Pengaturan Pelaksanaan Setiap kegiatan kerjasama berdasarkan MoU ini harus diuraikan dalam waktu dekat secara tertulis dalam sebuah Pengaturan Pelaksanaan, yang terdiri atas kerangka acuan ke~a, dan studi kelayakan, yang menyatakan contact person, pemyataan kerja, durasi, biaya, skema pendanaan, dan ketentuan lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan ke~asama ini. Pasal 4 Lokasi Proyek Para Pihak sepakat untuk bekerjasama di kedua negara dan atau daerah lain yang dipilih sebagai lokasi proyek berdasarkan kesepakatan tertulis dari Para Pihak.
Pasal5 Kewajlban 1. Kewajiban BBLM dan KIMS akan diuraikan secara khusus pada setiap kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan MoU ini. 2. Kegiatan-kegiatan berdasarkan MoU ini merupakan subyek dan bergantung pada ketersediaan dana, personil, dan peralatan dari Para Pihak. 3. Pengaturan keuangan lainnya akan dinegosiasikan dan akan dinegosiasikan berdasarkan kasus per kasus, sebagaimana diperbolehkan oleh hukum dan peraturan perundangan terkait.
Pasal6 Perlindungan Hak atas Kekayaan lntelektual 1. Segala bentuk Hak Kekayaan lntelektual yang dibawa oleh salah satu Pihak untuk mengimplementasikan MoU ini akan tetap menjadi milik Pihak tersebut. Bagaimanapun, Pihak tersebut harus menjamin bahwa Kekayaan lntelektual tersebut bukan merupakan hasil dari pelanggaran atas hak pihak ketiga lain yang sah. 2. Segala bentuk Hak Kekayaan lntelektual, data dan infonnasi yang timbul dari pelaksanaan kegiatan berdasarkan MoU ini akan dimiliki bersama oleh Para Pihak. Para Pihak menyadari kepemilikan Hak Kekayaan lntelektual tersebut dapat dipengaruhi berdasarkan persentase kontribusi Para Pihak. 3. Salah satu Pihak harus diperbolehkan untuk mengakses dan menggunakan Hak Kekayaan lntelektual untuk tujuan mengelola, menyesuaikan, dan meningkatkan kekayaan intelektual terkait untuk tujuan-tujuan non-komersial, bebas dari royalti. Dalam hal hak atas kekayaan intelektual yang timbul dari pelaksanaan MoU ini digunakan untuk tujuan komersial oleh salah satu Pihak, maka Pihak lainnya berhak atas royalti dari eksploitasi kekayaan intelektual tersebut berdasarkan porsi yang adil. 4. Perlindungan dan eksploitasi segala bentuk kekayaan intelektual yang timbul dari kegiatan berdasarkan MoU ini harus diuraikan secara mendetil di dalam Pengaturan Pelaksanaan.
I
Pasal7 Penyelesaian Sengketa Setiap perbedaan yang timbul terkait dengan penafsiran dan/atau implementasi MoU ini harus diselesaikansecara bersahabat melalui konsultasi dan perundingan antara Para Pihak.
Pasal8 Kerahasiaan 1. Masing-masing Pihak harus menjaga kerahasiaan dokumen, infonnasi, dan data lainnya yang diterima atau diberikan oleh Pihak lain selama periode pelaksanaan MoU ini atau pe~anjian lainnya berdasarkan MoU ini. 2. Ketentuan pasal ini tidak mengabaikan ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku di masing-masing negara.
Pasal9 Pembatasan Kegiatan Personil Setiap orang yang terlibat dalam kegiatan berdasarkan MoU ini harus menghormati kemerdekaan politik, kedaulatan, dan integritas teritorial setiap negara, dan harus menghindari kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan-tujuan MoU ini.
Pasal10 Amendemen Segala bentuk amendemen atas MoU ini dapat dilakukan setelah dikonsultasikan dan melalui persetujuan tertulis dari Para Pihak. Amendemen tersebut akan berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh Para Pihak.
4JHOFE
4JHOFE
Memorandum of Understanding between Metal Industry Development Center
of The Ministry of Industry of The Republic of Indonesia and Korea Institute of Materials Science of the Republic of Korea On Material Science and Technology Cooperation: Metal Industry Development Center of the Ministry of Industry of the Republic of Indonesia, referred to "MIDC", and Korea Institute of Materials Science of the Republic of Korea, referred to "KIMS". Both institutions hereinafter referred to collectively as "the Parties", CONSIDERING, their mutual intention to share desire to achieve a long term mutual cooperation on development of industrial technology in both countries; CONFIRMING, their common interest in the development of materials science and technology between the Parties through the strengthen of cooperation based on the principals of equality, mutual benefit, and in respect for their sovereignty, DESIRING to provide mechanism and commitment to conduct a joint research and development, as well as to conduct technical cooperation, in the field of materials science and technology on the basis of mutual benefit in developing technology within the scope and expertise of the Parties, REFERRING TO Agreement Regarding Economic and Technical Cooperation and Trade Promotion between the Republic of Indonesia and the Republic of Korea signed at Jakarta, on April 24th 1971, PURSUANT TO prevailing laws and regulations as well as procedures and policies of the respective countries, and HAVE AGREED as follows:
Article 1 Objective 1. The objective of this Memorandum of Understanding (hereinafter referred as the MoU) is to provide the modalities for scientific and technical cooperation in development of materials science and technology between the Parties. 2. Furthermore, this MoU provide a broad basis for the Parties to facilitate the exchange of scientific and technical knowledge especially the augmentation of scientific and technical capabilities of the Parties' human resources in the field of material science and technology.
Article 2 Scope of Cooperation The Parties shall cooperate in the following forms: 1. Revitalization of research and development capacity for MIDC human resources by conducting activities as follows: a. On the job training of MIDC researchers of material development; b. To provide KIMS experts at MIDC to conduct technical assistance and further capacity building of material development; c. To provide and to supervise appropriate laboratory equipments to support the implementation of research in material development which will be negotiated and written in a separate agreement; d. To develop network among material research institution in both countries; e. To extent the opportunity of scholarship in Korea, which award forMS, PhD and other postgraduate studies. 2. Research and development of material science and technology a. To conduct a joint research and development of material science and technology between the Parties; b. To exchange of information, experiences, science and technical knowledge, skills, and technology in material science; c. To conduct seminars and workshops regarding the progress and development of materials science; d. To disseminate the results of joint research and development by conducting seminars and workshops; e. Other relevant cooperation which agreed by the Parties through written notification.
Article 3 Implementing Arrangement Each cooperation activity under this MoU shall be defined in due course in written Implementing Arrangements, which shall consist of term of reference, and feasibility studies, in which specify the contact person, work, duration, cost, funding scheme, and any other necessary terms of cooperation activities.
Article 4 Project Location The Parties agree to conduct cooperation in both countries and or other region as selected as the project location by mutual written consent of the Parties.
Article 5 Obligation 1. The obligation of MIDC and KIMS would be defined specifically in each activity within the scope of MoU 2. Activities under this MoU are subject to and dependent upon the availability of the Parties' appropriate funds, personnel, and equipment.
3. Any other financial arrangements will be negotiated on a case by case basis, as permitted by relevant law and regulation.
Article 8 Protection of Intellectual Property Rights 1. Any intellectual property brought by one of the Party for the implementation of this MoU shall remain the property of that Party. However, that Party shall give assurance that the intellectual property is not a result from the infringement of any third party's legitimate rights. 2. Any intellectual property, data and information resulting from activities under this MoU shall be jointly owned by the Parties. The Parties are fully aware that the ownership of such intellectual property may be affected by the percentage of the Parties' contribution. 3. Either Party shall be allowed to access and use such intellectual property rights for the purpose of maintaining, adapting, and improving the relevant property for non-commercial purposes free of royalty. Should the intellectual property rights, date, and information resulting from activities under this MoU be used for commercial purposes by one Party, the other Party shall be entitled to the royalties from the exploitation of such property on the basis of the principle of equitable portion. 4. The protection and exploitation of any intellectual property arising from the activities under this MoU shall be concluded and detailed in specific project arrangement.
Article 7 Settlement of Dispute Any differences arising out of the interpretation and/or application of this MoU shall be settled amicably through consultation or negotiation between the Parties.
Article 8 Confidentiality 1. Each Party shall undertake to observe the confidentiality and secrecy of documents, information and other data received or supplied to other Party during the period of the implementation of this MoU or any other agreements made pursuant to the MoU 2. The provision of this article shall not prejudice the prevailing laws and regulations of the Parties.
Article 9 Limitation of Personnel Activities Any persons engaged in activities related to this MoU shall respect political independence, sovereignty, and territorial integrity of each country, and shall avoid any activities inconsistent with the purposes and objectives of this MoU.
4JHOFE
4JHOFE
