MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANT ARA KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DEN GAN AIDS HEALTHCARE FOUNDATION
TENTANG PROGRAM KERJA SAMA PENINGKATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS, ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME (HIV AIDS) DAN PENYAKIT INFEKSI
MENULAR SEKSUAL (PIMS) DI INDONESIA
Kementerian
Kesehatan
Republik
Indonesia,
selanjutnya
disebut
"KEMENKES", dan AIDS Healthcare Foundation, selanjutnya disebut "AHF", selanjutnya secara bersama disebut "Para Pihak";
MENGINGAT bahwa AHF adalah lembaga internasional non-pemerintah yang bersifat non sektarian, non-politik dan nir-laba; yang berkedudukan di 6255 W. Sunset Blvd., Floor 21 th, Los Angeles, California, 90028.
BERKEINGINAN untuk melaksanakan kerja sama antara Para Pihak untuk meningkatkan akses dan pengobatan penyakit HIV AIDS dan PIMS di Indonesia,
SESUAI dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan-kebijakan serta prosedur Pemerintah Indonesia yang berlaku;
TELAH MENCAPAI suatu pengertian sebagai berikut:
PASAL1 TUJUAN Tujuan dari Memorandum Saling
Pengertian
(MSP) ini
adalah untuk
menyediakan suatu kerangka hukum bagi Para Pihak dalam memperkuat dan melaksanakan upaya pengendalian HIV AIDS dan PIMS di Indonesia.
PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA
Para Pihak sepakat melaksanakan program-program sebagai berikut: (1). Meningkatkan akses dan mutu terhadap layanan pencegahan, tes, pengobatan, dan perawatan HIV AIDS dan PIMS kepada masyarakat; (2). Penguatan
pengetahuan
dan
kapasitas
SOM
kesehatan
untuk
menyediakan pelayanan HIV AIDS dan PIMS; (3). Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap upaya pencegahan dan pengendalian HIV AIDS dan PIMS;
PASAL 3 WILA Y AH KERJA
Para Pihak sepakat untuk melaksanakan kerjasama pada wilayah kerja yang meliputi: (1 ). Provinsi OKI Jakarta (2). Provinsi Jawa Barat
PASAL 4 PIHAK PELAKSANA
Untuk pelaksanaan MSP ini: (1 ). KEMENKES menunjuk Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit c.q Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (selanjutnya disebut Ditjen P2P c.q Dit P2PML) sebagai pihak pelaksana; (2). AHF menunjuk Kantor Perwakilan AHF di Indonesia sebagai pihak pelaksana; (3). AH F dikoordinasikan oleh KEMENKES dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di bawah MSP ini.
PASAL 5 ARAHAN PROGRAM
(1 ). Mekanisme kerjasama diuraikan dalam arahan program yang wajib dibuat oleh Para Pihak dan tercantum di dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini;
(2). Arahan program sebagaimana disebut dalam ayat (1) memuat hal-hal tentang fokus program , ruang lingkup kerjasama, rencana induk kegiatan, rencana kegiatan tahunan, pembiayaan program , lokasi pelaksanaan program , mekanisme pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan publikasi serta penutup; (3). Semua program yang akan dilaksanakan di bawah MSP ini wajib sejalan dengan kebijakan , hukum dan peraturan Pemerintah Republik Indonesia termasuk RPJMN dan Rencana Strategis KEMENKES ; (4). Rincian program wajib dirumuskan dalam Rencana lnduk Kegiatan dan Rencana Kegiatan Tahunan.
PASAL 6 RENCANA KEGIATAN (1). AHF wajib menyusun dan menyampaikan Rencana lnduk Kegiatan secara tertulis yang berisi keseluruhan program atau kegiatan selama tiga tahun kepada KEMENKES untuk mendapat persetujuan; (2). AHF dengan difasilitasi KEMENKES , wajib berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pemerintah setempat untuk menyusun Rencana Kegiatan Tahunan yang memuat seluruh kegiatan selama setahun; (3). Rencana lnduk Kegiatan dan Rencana Kegiatan Tahunan wajib mendapat persetujuan secara tertulis dari Para Pihak.
PASAL 7 KEWAJIBAN (1) .
KEMENKES wajib:
a. Mengoordinasikan dilaksanakan
program
dan
rencana
kegiatan
yang
akan
bersama AHF dengan unit kerja terkait di bawah
KEMENKES dan pemerintah daerah di wilayah kerja sama ; b. Memfasilitasi AHF dalam pengurusan visa , ijin kerja, ijin tinggal , serta ijin keluar dan/atau ijin masuk kembali ke Indonesia bagi tenaga ahli asing sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; c. Memfasilitasi AHF dalam pengurusan cukai dan pajak sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
d. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan yang tercantum dalam MSP bersama-sama dengan instansi Pemerintah Indonesia terkait. (2).
AHF wajib: a. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; b. Melaksanakan program yang telah disepakati dalam MSP ini; c. Menyediakan dana, peralatan dan fasilitas yang memadai untuk implementasi seluruh program, dan menyediakan tenaga ahli asing yang memiliki keahlian yang tidak tersedia di Indonesia dalam rangka alih pengetahuan dan teknologi kepada tenaga lokal dan masyarakat sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; d. Memprioritaskan
penggunaan
produk-produk
lokal
untuk seluruh
peralatan dan materi yang digunakan dalam implementasi aktivitas program bila dipertimbangkan lebih efektif dan sesuai dengan standar yang ditetapkan ; e. Menyediakan bantuan pelatihan dan bantuan teknis dalam rangka melaksanakan
program
dan
meningkatkan
kapasitas
pelaksana
program; f. Membatasi jumlah tenaga ahli asing dalam struktur manajemen, sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang; g. Memiliki kantor perwakilan di OKI Jakarta; h. Mensyaratkan semua tenaga ahli asing AHF di Indonesia mengikuti orientasi yang dilakukan oleh KEM ENKES; i.
Mensyaratkan semua tenaga ahli asing AHF memenuhi ketentuan keimigrasian di bidang perijinan dan pengawasan orang asing;
j. Menjaga citra baik Indonesia di mata masyarakat lnternasional dan tidak mempublikasikan segala bentuk informasi negatif yang merusak nama baik Indonesia; k. Berkoordinasi dengan KEMENKES atas segala bentuk publikasi tentang Indonesia yang diprakarsai oleh AHF baik di dalam maupun di luar negeri; I.
Bertanggungjawab atas segala pengeluaran yang telah disetujui secara tertulis sesuai dengan prosedur keuangan AHF untuk biaya orientasi,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang diadakan oleh KEMENKES bersama-sama dengan instansi terkait; m. Berkonsultasi dan berkoordinasi dengan KEM ENKES dan Pemerintah Daerah serta lembaga terkait lainnya untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program; n. Menyampaikan laporan perkembangan per tiga bulan/ triwulan dan laporan tahunan kepada KEMENKES melalui Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Ditjen P2P dan ditembuskan ke Biro KSLN dan pemerintah setempat serta laporan tambahan bila diperlukan; o. Mencantumkan logo KEM ENKES dan AH F secara proporsional pada setiap pengumuman program, laporan tahunan dan seluruh jenis publikasi lainnya.
PASAL 8 BATASAN AKTIFITAS AHF DI INDONESIA DAN STAFNYA
(1 ).AHF menjamin bahwa semua kegiatan dan stat yang bertugas dalam status kedinasan berdasarkan MSP ini wajib: a. Memperhatikan, menghormati dan mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan, serta kebijakan Pemerintah Republik Indonesia; b. Sejalan dengan kepentingan Nasional Indonesia; c. Menghormati keutuhan, kebebasan politik dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mendukung gerakan separatis apapun; d. Menghormati kebiasaan , trad isi, budaya, adat istiadat, agama, dan kepercayaan masyarakat lokal; e. Tidak terlibat dalam kegiatan intelijen/klandestin apapun; f. Tidak terlibat dalam kegiatan politik dan komersial apapun;
g. Tidak terlibat dalam penyebaran agama apapun, dan/atau aliran kepercayaan yang dapat mengganggu stabilitas kehidupan beragama; h. Tidak melakukan aksi penggalangan dana dari individu maupun organisasi di Indonesia untuk mendukung program dan kegiatannya;
i. Tidak menggunakan fasilitas Lembaga Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk kegiatan selain yang disetujui oleh MSP ini;
j. Tidak melakukan kegiatan yang mengganggu hubungan diplomatik; k. Tidak melakukan kegiatan lain selain yang disetujui dalam MSP. (2).Pelanggaran terhadap ketentuan di atas dapat menyebabkan pencabutan izin AHF dan stafnya serta tindakan-tindakan lain yang dipersyaratkan oleh hukum, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan yang berlaku di Indonesia .
PASAL 9 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
(1 ).Hak kekayaan intelektual atas semua catatan , laporan, peta, hasil survei, basis data, lembar pengetahuan, foto , video dan informasi lain, baik berwujud maupun tidak berwujud yang dihasilkan dari kegiatan bersama antara Kemenkes dan AHF berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini akan dimiliki bersama oleh para pihak; (2).Jika salah satu Pihak berkeinginan untuk mengungkap data dan/atau informasi rahasia yang dihasilkan dari kegiatan kerjasama berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini kepada pihak ketiga, Pihak yang mengungkap data wajib memperoleh ijin terlebih dahulu dari Pihak lainnya sebelum pengungkapan dimaksud dilakukan; (3).Para Pihak diizinkan menggunakan hak kekayaan intelektual tersebut untuk
pemeliharaan,
penyesuaian,
dan
penyempurnaan
kekayaan
intelektual itu untuk tujuan sebagaimana ditetapkan dalam lingkup kerja sama; (4).Masing-masing pihak wajib bertanggung jawab atas setiap tuntutan yang dibuat oleh pihak ketiga atas kepemilikan dan keabsahan dari penggunaan atas hak kekayaan intelektual yang dibawa masuk oleh pihak tersebut di atas untuk implementasi aktivitas kerjasama di bawah Memorandum Saling Pengertian ini; (5).AHF dapat menggunakan hak kekayaan intelektual yang dih asilkan dari kerjasama dengan Kemenkes hanya untuk tujuan non komersial; (6).Jika para pihak memerlukan kerja sama dengan pihak ketiga di luar Kemenkes dan AHF untuk setiap dukungan pendanaan, Para Pihak akan saling berkonsultasi mengenai implikasinya khususnya mengenai hak
kekayaan intelektual yang diciptakan dalam implementasi Memorandum Saling Pengertian ini; (7).Pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan mempengaruhi hak-hak atau kewajiban-kewajiban dalam pasal ini.
PASAL10 PERJANJIAN TRANSFER MATERIAL
(1 ).Material didefinisikan sebagai spesimen klinik, material biologik dan muatan informasinya dengan batasan merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 657 Tahun 2009 tentang Pengiriman dan Penggunaan Spesimen Klinik, Material Biologik dan Muatan lnformasinya. (2).Penggunaan , membawa atau mengirimkan
spesimen klinik, material
biologik dan muatan informasinya ke orang, badan lain ataupun ke luar negeri dalam pelaksanaan MSP ini, wajib dilengkapi dengan Perjanjian Alih Material dan dokumen pendukung yang relevan dengan merujuk pada hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia antara lain peraturan mengenai bio-safety dan bio-prospecting; (3).Ketentuan mengenai syarat dan kondisi untuk mentransfer material atau sumber daya ditetapkan oleh Para Pihak dengan merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan RI terkait dan peraturan perundangan lainnya; (4).Para pihak dapat menggunakan material genetik dalam pelaksanaan MSP ini dengan merujuk pada peraturan dan kebijakan Menteri Kesehatan terkait, dengan tetap memberikan pengakuan penuh kepada sumber material; (5).Dalam hal produk komersil , paten dan hak kekayaan intelektual tercipta
sebagai hasil dari kegiatan kerjasama di bawah pelaksanaan MSP ini, maka Pihak yang menyediakan material berhak atas hak kekayaan intelektual dan pembagian keuntungan yang relevan dengan merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan RI lainnya;
terkait dan peraturan perundangan
PASAL 11 KERAHASIAAN (1).Para Pihak wajib memastikan bahwa seluruh
dokumen, informasi dan
data lain yang dipertukarkan, diterima atau diperoleh dari implementasi MSP ini sebagai dokumen rahasia dan tidak akan dialihkan, diberikan kepada pihak ketiga atau diterbitkan sebelum mendapatkan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya; (2).Para Pihak sepakat bahwa ketentuan Pasal ini akan terus mengikat antara Para Pihak meskipun Memorandum Saling Pengertian ini telah berakhir. PASAL 12 STATUS PERALATAN DAN MATERIAL PENDUKUNG (1 ). Semua peralatan dan material pendukung program yang diadakan/dibeli oleh AHF dalam rangka pelaksanaan program wajib hanya digunakan semata-mata demi kepentingan pelaksanaan program. (2). Apabila sebelum berakhirnya program terjadi perubahan pemanfaatan dan penghapusan atas peralatan dan material pendukung, maka AHF wajib mengkonsultasikan terlebih dahulu dengan KEMENKES. (3). Setelah berakhirnya program, penyelesaian peralatan dan material pendukung wajib dikonsultasikan dan disetujui bersama-sama oleh Para Pihak. (4). Apabila peralatan dan material pendukung seperti yang disebutkan dalam ayat 1 sampai 3 akan dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain baik sebelum atau setelah masa kegiatan program berakhir, maka serah terima peralatan dan material pendukung dimaksud, dituangkan dalam Serita Acara Serah Terima yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PASAL1 3 TATA CARA PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG OLEH ORGANISASI KEMASYARAKAT AN AS ING (1) Tata cara pengelolaan hibah langsung dalam bentuk uang, barang, jasa dan atau surat berharga mengacu kepada ketentuan yang diatur oleh Keputusan Menteri Kesehatan RI.
(2) Rekonsiliasi hibah dalam bentuk uang, barang, jasa dan atau surat berharga paling sedikit satu kali dalam tiga bulan dan ditandatangani Para Pihak. (3) Rekonsiliasi hibah dalam bentuk barang dan jasa dinyatakan dalam bentuk Serita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Para Pihak. (4) Rencana
Kerja
Tahunan
dan
perubahannya
menjadi
dasar dalam
penyusunan Serita Acara Serah Terima. (5) KEMENKES
berkonsultasi
dengan
Direktorat
Jenderal
Pengelolaan
Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan c.q Direktorat Pinjaman dan Hibah
serta
Direktorat
Evaluasi,
Akuntansi
dan
Setelmen,
guna
penyelesaian lebih lanjut administrasi pengelolaan hibah oleh AHF.
PASAL14 DOMISILI (1).a. KEMENKES berdomisili di Jalan, H.R. Rasuna Said, Blok X-5 Kav. 4-9, Jakarta Selatan 12950 b. Direktorat P2PML berdomisili di Jalan Percetakan Negara no 29, Jakarta Pu sat. (2).a. AHF berdomisili di jalan 6255 W. Sunset Blvd., Floor 21 th , Los Angeles, CA 90028 b. Perwakilan AHF di Indonesia berdomisili di Perkantoran ASWANA Gedung Sarinah Lantai 12, JI MH Thamrin No 11 , Jakarta Pusat 10350 (3).Dalam
hal
terjadi
perubahan
domisili,
masing-masing
Pihak wajib
memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya.
PASAL 15 PENYELESAIAN PERSELISIHAN Apabila
terjadi
perselisihan/perbedaan
terhadap
penafsiran
dan/atau
pelaksanaan MSP ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi di antara Para Pihak.
PASAL16 PERUBAHAN (1). MSP ini dapat diubah setiap saat melalui persetujuan bersama secara tertulis oleh Para Pihak.
(2) . Perubahan dimaksud wajib menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini dan wajib mulai berlaku pada tanggal yang disepakati oleh Para Pihak.
PASAL 17 MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN (1 ). MSP ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya dan tetap berlaku untuk jangka waktu tiga tahun . (2) . MSP ini dapat diakhiri setiap saat oleh salah satu pihak dengan mengirimkan
pemberitahuan
secara
tertulis
kepada
Pihak
lainnya
mengenai keinginannya untuk mengakhiri MSP ini dalam waktu sekurang kurangnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran dimaksud. (3). Pengakhiran MSP ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian program yang sedang berjalan. AHF wajib menyelesaikan program yang sedang berjalan
tersebut
paling
lambat
6 (enam) bulan setelah tanggal
pengakhiran, kecuali Para Pihak menentukan lain.
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, telah menandatangani MSP ini.
DIBUAT rangkap dua di Jakarta pada tanggal 01 bulan 'JllL-1
tahun 2016,
masing-masing dalam bahasa Indonesia dan bahasa lnggris, semua naskah mempunyai
kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan
penafsiran , naskah dalam bahasa Indonesia yang berlaku.
UNTUK
UNTUK
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
AIDS HEALTHCARE FOUNDATION
dr. Wiendra
~woruntu,
M.Kes
DIREKTUR PENCEGAHAN DAN
PRESIDENT AIDS HEALTHCARE
PENGENDALIAN PENYAKIT
FOUNDATION
MENULAR LANGSUNG
ARAHAN PROGRAM
A. LATAR BELAKANG
AIDS Healthcare Foundation adalah lembaga lnternasional non-pemerintah yang bersifat non sektarian, non politik dan nir-laba; yang berkedudukan di 6255 W . Sunset Blvd., Floor 21, Los Angeles, CA 90028. AHF adalah penyedia terbesar pelayanan HIV AIDS termasuk pendidikan, tes, dan penyediaan pelayanan dan pengobatan anti-retroviral.
Misi: Penyediaan pengobatan dan advokasi yang tepat guna khususnya kepada kelompok tidak mampu tanpa memandang kemampuan membayar. Visi:
Meningkatkan pengendalian AIDS secara Global melalui perubahan kebijakan, pelaksanaan program berkualitas dan ekspansi program.
B. PROGRAM
I.
Fokus Program:
Fokus utama kerja sama antara Kemenkes dan AHF adalah menyediakan layanan deteksi dini, perawatan dan pengobatan HIV AIDS dan PIMS bagi masyarakat yang membutuhkan di wilayah program melalui kerjasama dengan berbagai partner lokal seperti , rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan
lainnya, LSM dan kelompok dampingan.
II. Ruang Lingkup Kerja Sama : 1. Meningkatkan akses dan mutu layanan deteksi dini dan pengobatan HIV AIDS dan PIMS. •
Dalam pelaksanaannya AHF akan bekerja sama dengan berbagai partner lokal seperti, rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan
lainnya, LSM dan kelompok dampingan, untuk menyediakan layanan terutama
namun tidak terbatas pada perempuan hamil beserta
pasangannya dan bayinya, dan masyarakat berisiko. •
Layanan deteksi dini dilakukan oleh fasilitas layanan kesehatan dan tidak melibatkan AHF untuk pemeriksaan dan pengelolaan spesimen. Oalam hal pengamanan/pengelolaan spesimen, pelaksanaannya harus merujuk pada pedoman standard dan peraturan yang berlaku.
2. Meningkatkan pengetahuan dan kapasitas SOM kesehatan dan mitra potensial lainnya
untuk menyediakan
layanan
tes, perawatan
dan
pengobatan Orang Oengan HIV AIDS . 3. Meningkatkan promosi kesehatan dengan upaya sebagai berikut : •
AHF melakukan promosi kondom dan peningkatan pemakaian kondom di kalangan masyarakat berisiko, dengan berpedoman kepada kebijakan yang berlaku di Kemenkes.
•
Mengurangi Stigma dan Diskriminasi terhadap ODHA
C. MANAJEMEN 1. Rencana lnduk Kegiatan (Rencana Kegiatan Tiga Tahun)
a. AIDS
Healthcare
Foundation
Indonesia
bersama
Mitra
Kerjasama
(selanjutnya disebut "Dit. P2PML") menyiapkan Rencana lnduk Kegiatan (Rencana
Kegiatan
Tiga
Tahun)
sebagai
rujukan
pelaksanaan program yang memuat: 1) Pendahuluan; 2) Tujuan; 3) Sasaran; 4) Hasil yang diharapkan; 5) Kegiatan; 6) lndikator Kinerja; 7) Tenaga Kerja/Tenaga Ahli ; 8) Lokasi dan Kelompok Sasaran/Penerima Manfaat; 9) Pembiayaan; dan 10) Penutup.
dalam
rangka
b. Rencana lnduk Kegiatan ditandatangani oleh AI DS Healthcare Foundation di Indonesia dan Dit. P2PML. c. Rencana lnduk Kegiatan dijadikan rujukan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan, dan disampaikan kepada masing-masing Pemerintah Daerah di wilayah kerja dan ditembuskan kepada KEMENKES c.q Biro KSLN .
2. Rencana Kegiatan Tahunan a. AIDS Healthcare Foundation Indonesia menyiapkan Rencana Kegiatan Tahunan sebagai rujukan dalam pelaksanaan program di masing-masing wilayah kerja, yang memuat: 1)
Pendahuluan;
2)
Tujuan;
3)
Sasaran;
4)
Hasil yang diharapkan;
5)
Kegiatan;
6)
lndikator Kinerja;
7)
Tenaga KerjafTenaga Ahli;
8)
Peran serta Pihak Ketiga;
9)
Lokasi Pelaksanaan dan Kelompok Sasaran/Penerima Manfaat;
10) Pembiayaan; 11) Jadwal Pelaksanaan Program; dan 12) Penutup b. Rencana
Kegiatan Tahunan dikonsultasikan oleh
AIDS
Healthcare
Foundation di Indonesia kepada Pemerintah Daerah, difasilitasi oleh Dit. P2PML. c. Rencana
Kegiatan
Tahunan
ditandatangani
oleh
AIDS
Healthcare
Foundation Indonesia dan Pemerintah Provinsi, serta diketahui oleh Dit. P2PML. Rencana Kegiatan Tahunan disampaikan kepada pemerintah daerah dan KEMENKES c.q Biro KSLN.
d. Rencana Kegiatan Tahunan dijadikan rujukan bagi AIDS Healthcare Foundation di Indonesia dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kegiatan di masing-masing wilayah kerja.
3. Pembiayaan Pembiayaan pelaksanaan program kerjasama ini bersumber dari anggaran AIDS Healthcare Foundation yang diperkirakan sebesar Rp. 31 .768.688.330 (Tiga Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah) yang merupakan pendanaan dengan mekanisme pendanaan swadaya AHF yang dananya digunakan untuk program ini. Dana ini dapat bertambah atau berkurang sesuai dengan perkembangan program selama 3 (tiga) tahun dengan rincian sebagai berikut: Tahun 2016: Rp 7.920.757.810 (Tujuh Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Sepuluh Rupiah) Tahun 2017: Rp 9.990.496.590 (Sembilan Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah) Tahun 2018: Rp 13.857.433.930 (Tiga Belas Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah)
4. Lokasi Lokasi pelaksanaan program AIDS Healthcare Foundation Indonesia meliputi
Provinsi: 1) Provinsi OKI Jakarta (Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara dan Jakarta Selatan) 2) Provinsi Jawa Barat (Kabupaten lndramayu, Purwakarta dan Pangandaran)
D. PELAKSANAAN AHF akan bekerja sama dengan pemerintah, rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan lainnya, serta LSM lokal untuk mengimplementasikan pencapaian layanan terkait HIV/AIDS
I. Ting kat Pusat 1. Kemenkes
melalui
Dit.
P2PML
memfasilitasi
dalam
mengoptimalkan
pelaksanaan program kerjasama, baik di tingkat pusat maupun daerah. 2. Kemenkes melalui Dit. P2PML menyebarluaskan informasi mengenai program kerjasama kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah kerja. 3. Kemenkes melalui Dit. P2PML bersama dengan instansi terkait tingkat pusat memfasilitasi pengurusan penempatan dan perpanjangan izin kerja tenaga ahli asing AIDS Healthcare Foundation di tingkat pusat. 4. Kemenkes melalui Dit. P2PML memfasilitasi dan membina Pemerintah Daerah di wilayah kerja dalam mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan tahunan. 5. Kemenkes mengkoordinasikan Tim Koordinasi Pusat yang terdiri dari inter kementerian untuk mengefektifkan pelaksanaan MSP. 6. Tim Koordinasi Pusat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan kerjasama. 7. Dit. P2PML dengan memperhatikan masukan dari Tim Koordinasi Pusat menyampaikan laporan kegiatan tahunan AIDS Healthcare Foundation melalui Biro Kerjasama Luar Negeri (KSLN) kepada instansi/lembaga terkait. 8. Fasilitasi, koordinasi dan kolaborasi antara AHF dan organisasi masyarakat
II. Tingkat Provins i 1. Gubernur melalui Dinas Kesehatan
Provinsi
bertanggung-jawab dalam
mengoptimalkan pelaksanaan program kerjasama dengan AIDS Healthcare Foundation di daerahnya. 2. Gubernur melalui Dinas Kesehatan Provinsi memfasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
di wilayah
kerja
AIDS
Healthcare
mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan tahunan.
Foundation
dalam
3. Fasilitasi, kordinasi dan kolaborasi antara AHF dan organisasi masyarakat
Ill. Peran serta Pihak Ketiga 1. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan , AIDS Healthcare Foundation dapat melibatkan kelompok-kelompok masyarakat, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Yayasan yang berbadan hukum dan secara sah terdaftar di Pemerintah Pusat dan Daerah setelah melakukan konsultasi dan mendapat persetujuan dari Dit. P2PML. 2. AIDS
Healthcare
Foundation
berkewajiban
memberitahukan
kepada
Pemerintah Daerah tentang peran serta pihak ketiga dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama .
E. PEMANTAUAN DAN EVALUASI
1. AHF. Dit. P2PML. dan Pemerintah Daerah menyepakati program/kegiatan dan lokasi yang akan dipilih untuk dipantau dan di evaluasi. 2. Tim
Koordinasi
Pusat melakukan pemantauan
dan evaluasi terhadap
perkembangan pelaksanaan program/kegiatan AIDS Healthcare Foundation dua kali selama periode MSP atau sesuai kebutuhan dan kesepakatan yang akan ditentukan selanjutnya pada
lokasi program/kegiatan yang telah
disepakati atas beban biaya AHF. 3. Tim Koordinasi Pusat dapat melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan kerjasama pada lokasi program/kegiatan, sesuai kebutuhan. 4. Apabila diperlukan, setelah melakukan konsultasi dan mendapat persetujuan dari Dit. P2PML, AIDS Healthcare Foundation dapat mengundang perorangan atau lembaga independen untuk melakukan pemantauan, dan dilaporkan ke Dit. P2PML. 5. Tim
Koordinasi
Pusat
yang
melakukan
pemantauan
dan
evaluasi
perkembangan pelaksanaan program/kegiatan, memberikan rekomendasi kepada AHF. 6. Hasil evaluasi akhir dan Rapat Tim Koord inasi Pusat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memperpanjang MSP.
F. PELAPORAN DAN PUBLIKASI
I.
PELAPORAN
1. AIDS Healthcare Foundation menyusun dan menyampaikan Laporan Triwulan dan
Tahunan
kepada
Dit.
P2PML dengan tembusan
ke
pemerintah daerah dan Biro KSLN . 2. Laporan triwulan memuat ringkasan kegiatan.
3. Materi Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan , memuat: a. Pendahuluan; b. Tujuan; c. Sasaran; d. Keluaran/Hasil yang dicapai; e. Lokasi Pelaksanaan dan Kelompok Penerima manfaat; f. Kegiatan yang telah dilaksanakan; g. Tenaga Kerjaffenaga Ahli yang digunakan; h. Peran serta Pihak Ketiga ; i.
Pembiayaan;
j. Permasalahan dan Upaya Pemecahannya; k. Penutup
4. Apabila diperlukan, Dit. P2PML dapat meminta laporan insidentil sesuai kebutuhan kepada AHF .
11. PUBLIKASI
a) AIDS Healthcare Foundation melakukan koordinasi dengan Dit. P2PML mengenai publikasi dibawah ruang lingkup kerjasama sebagai mana diatur dalam MSP. b) Publikasi hasil program dilakukan bersama-sama antara AIDS Healthcare Foundation dengan Dit. P2PML serta Pemerintah Daerah.
G. PENUTUP
Arahan
Program
ini
merupakan
bagian
yang
tidak
terpisahkan
dari
Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan AHF.
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND AIDS HEALTHCARE FOUNDATION ON PROGRAM COOPERATION FOR IMPROVING PREVENTION AND CONTROLLING OF HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS, ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME (HIV AIDS) AND SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES (STDs) IN INDONESIA
The Ministry of Health of the Republic of Indonesia, hereinafter referred to as "MOH", and AIDS HEALTHCARE FOUNDATION, hereinafter referred to as "AHF" hereinafter jointly referred to as "The Parties".
NOTING that AHF is an international non-governmental organization (INGO) that is non-sectarian, non political and non-profit; that is based in 6255 W. Sunset Blvd., Floor 21 , Los Angeles, California, 90028.
DESIRING to implement the cooperation between the parties to improve access and treatment of HIV/AIDS and STDs in Indonesia.
PURSUANT TO the prevailing laws and regulations, policies and procedures of the Government of the Republic of Indonesia.
HAVE REACHED the following understanding:
ARTICLE 1 OBJECTIVE OF COOPERATION The objective of this Memorandum of Understanding (MOU) is to provide a legal framework for The Parties cooperation to strengthen and maintain the effort of HIV AIDS and sexually transmitted diseases control in Indonesia.
ARTICLE 2 SCOPE OF COOPERATION The Parties agree to implement programs as the following : (1). Increase the accessibility and quality of HIV AIDS prevention , testing , treatment and care services for the people; (2). Strengthen the knowledge and capacity of health human resources to provide HIV AIDS and sexually transmitted disease services; (3). Increase public awareness on the effort of HIV AIDS and sexually transmitted disease prevention and control.
ARTICLE 3 LOCATION OF ACTIVITIES The Parties agree to implement the program in the following provinces: (1) . OKI Jakarta Province (2). West Java Province
ARTICLE 4 EXECUTING AGENCY For the implementation of this MOU: (1 ). The MOH designates the Directorate General of Disease Prevention and Control c.q Directorate of Direct Transmitted Disease Prevention and Control (hereinafter referred to as Ditjen P2P c.q Dit. P2PML) as the executing agency; (2). The AIDS Healthcare Foundation designates its representative to Indonesia define as the executing agency; (3). AHF coordinated by the MOH, may cooperate with the third parties in implementing the activities under this MOU;
ARTICLE 5 PROGRAM DIRECTI ON (1). The mechanisms of cooperation are described in the Program Direction which is obligatory to be provided by the Parties, and which shall constitute an integral part of this MOU as an annex ;
(2). The Program Direction as mentioned in article (1) shall contain the program focus, program scope, master work plan, annual action plan, program funding, the locations for program implementation, mechanism of implementation, monitoring and evaluation, reporting and publication, as well as conclusions; (3). All programs that will be implemented under this MoU shall be in line with the policies, laws and regulations of the Government of the Republic of Indonesia including the National Medium-Term Development Plan and the strategic plan of MOH; (4). The details of programs shall be formulated in the Master Plan and the Annual Action Plan.
ARTICLE 6 PLAN OF OPERATION
(1). AHF shall prepare and submit to MOH the Master Plan in writing, containing the overall three-years program or activities, for MOH approval; (2). AHF, facilitated as needed by MOH, shall consult and coordinate with Local Governments in preparing an Annual Action Plan containing the overall annual plan of activities; (3). The Master Plan and Annual Action Plan shall be agreed in writing by the Parties.
ARTICLE 7 OBLIGATIONS
(1 ).
The MOH shall: a. Coordinate programs and action plans that will be implemented along with the AHF involving related work units under the Ministry of Health and local government in the area of cooperation ; b. Facilitate AHF in arranging visa, working permits, stay permits, entry and reentry permits for AHF's foreign staff. The issuance of permits shall be in accordance with the prevailing laws and regulations of the Republic of Indonesia;
c. Facilitate AHF in arranging customs and tax in accordance with the prevailing Indonesian laws and regulations; Monitor and evaluate the implementation of the program activities described within this MOU in cooperation with other related Indonesian government institutions.
(2).
AH F shall: a. Comply with all applicable laws and regulations in Indonesia;
b. Implement the program that has been mutually agreed under this MoU; c. Provide funding, equipment and facilities for the implementation of all programs, and provide foreign experts only if Indonesian experts are not available, within the framework of transfer of knowledge and technology to local staff and communities in accordance with the prevailing laws and regulations of Republic of Indonesia; d. Prioritize the use of local products for all equipment and materials used during the implementation of the program activities when they are considered as more cost effective and in accordance with the standard established; e. Provide training and technical assistance in the implementation of the program and support capacity building of the program implementers; f. Limit the number of foreign staff in the management structure to a maximum of 3 (three) persons; g. Have a representative office in OKI Jakarta; h. Require all foreign expert staff of AHF to follow an orientation conducted by the MOH; i.
Require all foreign expert staff of AHF to comply with immigration regulations relating to permits and foreigners monitoring procedure;
j.
Maintain lndonesian's good image in the International forum and refrain from publishing any negative information that may reasonably damage the reputation of Indonesia;
k. Coordinate with the MOH regarding any national or international publication on Indonesia initiated by AHF;
I.
Be responsible for all reasonable expenses previously agreed upon in writing in line with AHF's accounting procedures for orientation, monitoring and evaluation of the project conducted by MOH together with related institutions;
m. Consult and coordinate with the MOH and Local Government as well as related institution to ensure a smooth program implementation; n. Submit progress reports quarterly and annually to MOH through Directorate of Direct Transmitted Disease Control, DG of DC and EH, and additional reports as needed ; o. Appropriately place the MOH's logo and AHF's logo proportionally on every program board, annual report and all types of other publications;
ARTICLE 8 LIMITATION ON THE ACTIVITIES OF AHF AND ITS PERSONNEL (1).
AHF guarantees that its activities and staff assigned in their official status under this MOU, shall: a. Observe, respect and comply with the laws and regulations, as well as with the policies of the Government of the Republic of Indonesia; b. Be in line with Indonesian national interest; c. Respect the integrity, political freedom and sovereignty of the Unitary State of the Republic of Indonesia and refrain from supporting any separatist movements; d. Respect the customs, traditions, culture, religions, and beliefs of the local community; e. Refrain from involving in any intelligence/clandestine activities; f. Refrain from engaging in any political and commercial activities; g. Refrain from conducting any religious and or belief propagation that potentially sabotages the religious stability in Indonesia; h. Refrain from conducting fund raising activities from individuals or local organizations in Indonesia to support its programs and activities;
d. Outputs I results achieved e. Location and Beneficiaries Groups f. Activities that have been implemented g. Labor I experts that have been used h. The role of the Third Parties i.
Financing
j.
Problems and solutions
k. Closing 4. If necessary, Dit P2PML can request incidental reports as needed to AHF.
II. Publication 1. AHF coordinate with the Dit P2PML related to the publications under the scope of cooperation which is set in the MOU. 2. AH F together with the Dit P2PML, and Local Government can form a joint publication of the results of the implementation of the cooperation program.
G. CLOSING
This Program Direction is an integral part of the Memorandum of Understanding between the Ministry of Health of the Republic of Indonesia and AIDS Healthcare Foundation (AHF}.
i.
Not use the facilities of Government Institutions and Local Government for activities other than approved under this MOU;
j.
Refrain from doing activities that interfere with diplomatic relations.
k. Not conduct activities other than those approved in MOU
(2).
Any violation of the above provision may result in the revocation of permits for AHF and its staff and in other measures as required by the prevailing laws and regulations of the Republic of Indonesia as well as Indonesian Government Policies.
ARTICLE 9 INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT
(1 ). The intellectual property rights to all records, reports, maps, surveys, databases, knowledge sheets, photos, videos and other information, both tangible and intangible resulting from cooperation activities between the Ministry of Health and AHF under this Memorandum of Understanding will be jointly owned by the Parties; (2). The Parties shall consult each other and require permision from each other to use and publish result from cooperation activities as mentioned in paragraph (1) of Article (9) ; (3). The Parties may use the intellectual property rights to maintain, adjust, and improve the intellectual property for the purposes specified in the scope of cooperation ; (4). The Parties shall waive each other from any claims made by the third party on the ownership and the validity of the use of intellectual property rights which is brought in by a Party for the implementation of cooperation activities under this Memorandum of Understanding; (5). AHF may use intellectual property right resulting from the cooperation under this Memorandum of Understanding for non-profitable purposes; (6). If it is deemed necessary the Parties may cooperate with third party for financial support, the Parties shall consult with each other in regard to the
implication of intelectual property right arising from the cooperative activities with other third Party; (7). Termination of this memorandum of understanding will not affect the provisions of this article.
ARTICLE 10 MATERIAL TRANSFER AGREEMENT (1).
Material is defined as clinical specimens, biological materials and content of its information by referring to the Minister of Health Regulation
No. 657/2009 on Transfer and Use of Clinical Specimens, Biological Material and Content of its Information; (2).
Any utilization, movement and transfer of clinical specimens, biological materials and content of its information done as an implementation of this MoU shall be conducted using material Transfer Agreement (MTAs) and provided with relevant supporting documents and shall be done in accordance with the Republic of Indonesia
laws and regulations
including the regulation of bio-safety and bio-prospecting; (3).
The provisions on the terms and conditions of transferring material or resources designated by the Parties shall be in line with the Ministry of Health rules, regulations and related laws;
(4).
The utilization of genetic material
under this Memorandum of
Understanding by the parties shall be in line with the regulation and policy of the The Minister of Health; (5).
The
utilization of genetic material
under this
Memorandum
of
Understanding shall acknowledge and provide full credit to the material sources provider; (6).
If, as a results of the cooperative activities under this Memorandum of Understanding
products of commercial value, patented
and/or
intellectual property rights are generated, material provider entitled to intellectual property rights and benefit sharing refer to the Ministry of Health as well as related laws and regulations.
ARTICLE 11 CONFIDENTIALITY
(1).
The Parties shall ensure that any documents, information or other data exchanged, received or supplied by the Parties for the implementation of this Memorandum of Understanding or any other agreements made pursuant to the MoU as confidential , and will not be transferred , supplied to a third party or published without prior written consent of the other Parties;
(2).
The Parties agree that the provision of this Article shall continue to be binding between the Parties notwithstanding the termination of this Memorandum of Understanding.
ARTICLE 12 STATUS OF EQUIPMENT AND SUPPORT MATERIALS
(1).
All equipment and materials provided/purchased by AHF to support the implementation of the program shall be used solely for the purpose of the implementation of the program;
(2).
If there is a change of purpose and or abolition of the equipment and materials before completion of the program, then it shall be discussed with and approved by MOH;
(3).
After the completion of the program, disposal of the equipment and materials should be discussed and agreed by The Parties;
(4).
If equipment and materials as mentioned in articles 1 to 3, will be transferred to another party either before or after completion of the activities, the said handing over of the materials and equipment shall be documented in a Handover Minutes conforming to the regulation and laws.
ARTICLE 13 THE MANAGEMENT SYSTEM OF DIRECT GRANT BY INGO
(1 ).
The procedure for the management of direct grants in the form of money, goods, services or securities is in line with the conditions set forth by the Ministry of Health Decree;
(2).
Reconciliation of grants in the form of money, goods, services or securities will be conducted at least once in three months and signed by The Parties;
(3).
Reconciliation of grants in the form of goods and services will be expressed in the form of a Handover Report and signed by the Parties;
(4).
The Master Plan of Activities and any changes in this plan provide the basis for the preparation of the Handover Report.
(5).
MOH shall consult to the Directorate General of Finance and Risk Management of the Ministry of Finance c.q Directorate of Loans and Grants and the Directorate of Evaluation, Accounting and Settlement, in order to further the completion of the administrative management of grants by the AHF.
ARTICLE 14 DOMICILE
(1 ).
a. MOH domicile in JI. H.R. Rasuna Said, Blok X-5, Kav. 4-9,South Jakarta 12950; b. P2PML of OTO PC domicile in JI. Percetakan Negara No. 29, Central Jakarta;
(2).
a. AHF domicile in 6255 W. Sunset Blvd., Floor 21 , Los Angeles, CA 90028; b. AHF representative to Indonesia domicile in ASWANA Serviced Office Sarinah Building 12th Floor, JI MH Thamrin No 11 , Central Jakarta 10350;
(3).
If any changes in domiciles, shall be informed in written by the Parties.
ARTICLE 15 SETTLEMENT OF DISPUTES
Any dispute concerning the interpretation and/or application of this MoU shall attempt to be settled amicably in good faith through consultation or negotiation
between The Parties. ARTICLE 16 AMENDMENT
(1).
This MOU may be amended at any time by mutual written consent of the Parties;
(2).
Such amendment or revision shall come into force on the date as may be determined by the Parties.
ARTICLE 17 ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION
(1).
This MOU shall enter into force on the date of its signing and shall be effective for a period of three years;
(2).
Either party may terminate this MOU at any time by sending a written notification to the other Party at least 6 (six) months prior to the intended date of termination;
(3).
Termination of this MOU will not affect the completion of ongoing program. AHF shall complete the ongoing program at least 6 (six) months after termination date, except the Parties determine otherwise.
IN WITNESS WH EREOF , the undersigned, have signed this MOU.
MADE in duplicate at Jakarta on
)IJ\...'f
O\ in the year 2016 in
Indonesian and English, both texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the Indonesian text shall prevail.
FOR THE MINISTRY OF HEALTH
FOR AIDS HEALTH CARE
OF THE REPUBLI C OF INDONESIA
FOUNDATION
dr. Wiendra Waworuntu, M.Kes
~ch••al•in
DIRECTOR OF DIRECT
AIDS HEALTHCARE FOUNDATION
TRANSMITIED DISEASE
PRESIDENT
PREVENTION AND CONTROL
PROGRAM DIRECTION
A. BACKGROUND AIDS Healthcare Foundation is an international non-governmental organization that is non-sectarian, non-political and non-profit; based in 6255 W. Sunset Blvd., Floor 21 , Los Angeles, CA 90028. AHF is the largest provider of HIV AIDS services including education, testing and provisions of anti-retroviral treatment and care. Mission:
Cutting edge medicine and advocacy regardless of ability to pay
Vision :
Achieve Global AIDS control through policy change, quality programs and expansion
B. PROGRAM I.
Program Focus:
The main focus of the cooperation between the Ministry of Health Republic of Indonesia and AIDS Healthcare Foundation is to participate in providing immediate HIV AIDS and PIMS Test, Treatment and Care services to population in need in the working areas, through cooperation with various local partners like hospital and other health service facilities, NGOs, and support groups. II.
Scope of Cooperation:
1. Increase accessability and quality to HIV AIDS early detection
and
treatment services so that more people are aware of their HIV status and get the immediate treatment and care needed. •
In implementing the program, AHF will work with various local partners like NGOs, support groups and hospital/clinic/health care to provide
services especially but not limited to pregnant women. their partners, their babies and to other key population. •
Early detection services will be conducted by health service facilities and will not involve AHF for specimen testing and management. In terms of the management and security of specimen, its implementation must be in accordance with the standard guidelines and prevailing regulations.
2. Strengthen the technical knowledge and capacity of health care workers and potential staff member of partners of working areas to provide HIV AIDS test, treat and care services for People Living with HIV. 3. Increase health promotion efforts through : •
Condom promotion and increase condom use amongst risk population, in line with Ministry of Health policy.
•
Reduce Stigma and Discrimination against PLHIV.
C. MANAGEMENT 1.
Activity Master Plan (Three-Year Action Plan) a. AHF Indonesia with Partner (hereinafter referred to as "Dit. P2PML") will prepare an Activity Master Plan (Three-Year Action Plan) as a reference for the implementation of the program includes: 1) Introduction 2) Objective 3) Target;
4) Expected results 5) Activity 6) Performance indicators
7) Labor I Expert 8) Location and Target Group I Beneficiaries; 9) Financing; and 10)Closing b. The Activity Master Plan is signed by AIDS Healthcare Foundation representative to Indonesia and Dit. P2PML.
c. The Activity Master Plan is a reference in the preparation of the Annual Action Plan, and is submitted to the respective local governments in the working areas and copy furnished to Ministry of Health c.q Bureau for International Cooperation.
2.
Annual Action Plan a. AHF Indonesia prepares Annual Action Plan as a reference in the implementation of programs in each area of work, which includes: 1)
Introduction
2)
Objective
3)
Target
4)
Expected results
5)
Activity
6)
Labor I Expert
7)
The role of the Third Party
8)
Location and Target Group I Beneficiaries;
9)
Financing
10) Schedule of Programs; and 11 ) Closing b. Annual Action Plan is consulted by AIDS Healthcare Foundation representative to Indonesia with the Local Government, facilitated by the Dit P2PML. c. Annual Action
Plan
is
signed
by
AIDS
Healthcare
Foundation
representative to Indonesia Indonesia and the Provincial Government, and acknowledged by the Dit. P2PML. d. Annual Action Plan is a reference for AIDS Healthcare Foundation representative to Indonesia and Local Government in the implementation of activities in each work area.
3.
Financing The financing of the cooperative program is sourced from the budget of AHF estimated at Rp. 31 .768.688.330 (Thirty One Billion Seven Hundred
Sixty Eight Million and Six Hundred Eighty Eight Thousand Three Hundred and Thirty Rupiah) with AHF financing the program with the self-funding mechanism, and the fund is allocated for the program. This fund is an estimation budget that might depend on the need of the program for the next three years with the detail as below:
Year 2016: Rp 7.920.757.810 (Seven Billion Nine Hundred Twenty Million and Seven Hundred Fifty Seven Thousand and Eight Hundred Ten Rupiah) Year 2017: Rp 9.990.496.590 (Nine Billion Nine Hundred Ninety Million and Four Hundred Ninety Six Thousand and Five Hundred Ninety Rupiah) Year 2018: Rp 13.857.433.030 (Thirteen Billion Eight Hundred Fifty Seven Million and Four Hundred Thirty Three Thousand and Thirty Rupiah)
4. Location
The locations of AIDS Healthcare Foundation Indonesia's program in the provinces of : 1) OKI Jakarta Province in 5 municipalities (West, East, South, North and Central of Jakarta) 2) West Java Province in 3 districts (lndramayu, Purwakarta, and Pangandaran)
D. IMPLEMENTATION
AHF works with government, hospital and other health service facilities, and local NGOs to implement the provision of HIV AIDS services. I. National Level 1. MOH through Dit P2PML to facilitate in optimizing the implementation of the program of cooperation, both at the central and local levels. 2. MOH through Dit P2PML disseminate information about the program of cooperation to the Provincial Government and District I Municipal in the working area.
3. MOH through the Dit P2PML along with the relevant agencies to facilitate management of placement and extension of work permit of AHF's foreign experts at central level. 4. MOH through the Dit P2PML to facilitate and foster the Local Government in the working
area in
order to
optimize the
implementation of the annual activity. 5. MOH to coordinate the National Coordinating Team consisting of inter-ministry for effective implementation of MOU. 6. National Coordinating Team conducts monitoring and evaluation of activities of the cooperation. 7. Dit P2PML with input from National Coordinating Team to submit AHF annual activity report through the Bureau for International Cooperation (BSLN) to institutions I agencies. 8. Facilitation, coordination and collaboration between AHF and civil society organizations/non-profit organization II. Provincial Level 1. Governor through the Provincial Health Office is responsible for optimizing the implementation of the program of cooperation with AHF Indonesia in the area. 2. Governor through the Provincial Health Office facilitates District/City Government in the area of AHF Indonesia in optimizing the implementation of annual activities. 3. Facilitation, coordination and collaboration between AHF and civil society organizations/non-profit organization
Ill. The Role of the Third Party 1. In the context of the implementation of activities, AHF can involve hospital/clinic/health care, community groups, universities, nongovernmental organizations, and foundations that are legally incorporated and registered in the National or Local Government, after consultation and approval from Dit. P2PML.
