( REPUBLIK INDONESIA
PENGATURANPELAKSANAAN ANT ARA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA DAN DEPARTEMEN BISNIS, INOVASI DAN KETERAMPILAN PERSERIKATAN KERAJAAN BRITANIA RAYA DAN IRLANDIA UTARA TENTANG RENCANA KERJA KERJA SAMA KELAUTAN DAN PERI KANAN 2016-2018
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut "KKP")
dan
Departemen
Bisnis,
lnovasi
dan
Keterampilan
Perserikatan Kerajaan Britania Raya dan lrlandia Utara (yang selanjutnya disebut " BIS" ), yang selanjutnya secara tunggal disebut " Peserta" dan bersama-sama disebut " Para Peserta";
BERKEINGINAN untuk mengembangkan dan memajukan kerja sama di bidang kelautan dan perikanan;
MERUJUK pada Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Perserikatan Kerajaan Britania Raya dan lrlandia Utara tentang Aktivitas Kerja Sama di Bidang Maritim, yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2015;
MERUJUK PULA pada Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Perserikatan Kerajaan Britania Raya dan lrlandia Utara tentang Kemitraan Penelitian dan lnovasi, yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2015;
TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut:
Paragraf I Tujuan
Tujuan Pengaturan Pelaksanaan ini adalah untuk menetapkan pedoman dalam rangka memajukan kerja sama kelautan dan perikanan berdasarkan kesetaraan dan saling menguntungkan bagi Para Peserta.
Paragraf II Prinsip-prinsip Kerja Sama
1. Kerja sama akan dalam bentuk beberapa kegiatan kerja sama dan akan diawasi oleh Otoritas yang Ditunjuk dan dimonitor oleh Para Peserta. 2. Para Peserta akan mengarahkan pelaksanaan Rencana Kerja Kerja Sama Kelautan dan Perikanan 2016-2018 melalui Pertemuan Komite Kerja Teknis. 3. Para Peserta akan membahas kegiatan kerja sama pada Forum Bilateral Maritim (FBM) yang dibentuk di bawah Memorandum Saling Pengertian (MSP) tentang Aktivitas Kerja Sama di Bidang Maritim. 4. Para Peserta akan melaporkan kemajuan pelaksanaan pada FBM. 5. Para Peserta akan mematuhi MSP antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Perserikatan Kerajaan Britania Raya dan lrlandia Utara tentang Kemitraan Riset dan lnovasi dalam bidang riset dan inovasi. 6. Kegiatan kerja sama akan dilaksanakan sesuai hukum dan peraturan di negara Para Peserta.
Paragraf Ill Kegiatan Kerja Sama
1. Kegiatan kerja sama akan mencakup, tetapi tidak terbatas pada: a. Pertukaran informasi mengenai prosedur-prosedur yang digunakan untuk melawan IUU Fishing; b. Riset ilmiah, observasi dan survei kelautan dan perikanan, termasuk pertukaran ahli/saintis/staf; c. Konservasi
dan
pemanfaatan
lestari
sumber
daya
kelautan
dan
keanekaragaman hayati; d. Sistem pengelolaan kualitas dan keamanan ikan dan produk perikanan untuk konsumsi manusia; e. Peningkatan kapasitas dalam pembangunan sumber daya manusia. 2. Mendukung FBM. 3. Pelaksanaan kegiatan kerja sama, sesuai Paragraf ini akan diatur melalui pengaturan terpisah, sesuai kesepakatan bersama.
Paragraf IV Otoritas yang Ditunjuk
Otoritas yang Ditunjuk untuk koordinasi, pelaksanaan, dan pelacakan kemajuan pelaksanaan Pengaturan Pelaksanaan ini adalah sebagai berikut: Otoritas
yang
Pengembangan
Ditunjuk
untuk
Kelautan
dan
KKP
adalah
Perikanan,
Sadan
Penelitian
dan
Kelautan
dan
Kementerian
Perikanan; Otoritas yang Ditunjuk untuk BIS adalah Pusat Lingkungan, Perikanan dan Perikanan Pedesaan.
Budidaya,
Departemen
Lingkungan,
Pangan
dan
Urusan
Paragraf V Komite Kerja Tekn is Kelautan dan Perikanan
1. Para Pesertaakan membentuk Komite Kerja Teknis (KKT) Kela utan dan Perikanan untuk melaksanakan Pengaturan Pelaksanaan ini. 2. KKT akan melibatkan perwakilan terkait dari Para Peserta, Otoritas yang Ditunjuk dan otoritas lain yang relevan . 3.
KKT akan bertemu sekali setahun pada tanggal yang telah diputuskan oleh Para Peserta dan secara bergantian antara Republik Indonesia dan Perserikatan Kerajaan Britania Raya dan lrlandia Utara;
4. Peran KKT adalah : a. Untuk mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatankegiatan terinci berdasarkan rencana kerja dan memonitor pelaksanaan dari Pengaturan Pelaksa naan ini; b. Untuk saling berbagi informasi kemajuan pelaksanaan kerja sama, serta berkonsultasi
dan
merumuskan
rekomendasi
untuk
memecahkan
permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanan kegiatan kerja sama; c. Untuk melaporkan kemajuan kegiatan kerja sama kelautan dan perikanan kepada FBM.
Paragraf VI Rencana Kerja
1. Pelaksanaan dari Paragraf Ill akan mengacu pada Rencana Kerja Kerja Sama Kelautan dan Perikanan 2016-2018 yarng tercantum dalam Lampiran. 2. Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengaturan Pelaksanaan ini.
Paragraf VII Pengaturan Finansial
Para Peserta akan melaksanakan Rencana Kerja Kerja Sama Kelautan dan Perikanan 2016-2018 di bawah Pengaturan Pelaksanaan ini sesuai dengan tanggu ng jawab dan kemampuan finansial masing-masing. Para Peserta dapat, secara kasus per kasus dan sesuai dengan ketersediaan dana, saling menyepakati pengaturan financial terka it dengan kegiatan kerja sama dari Pengaturan Pelaksanaan ini.
Paragraf VIII Monitoring dan Evaluasi
Para Peserta akan memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan dari Pengaturan Pelaksanaan ini pada saat pertemuan KKT.
Paragraf IX Perubahan
Perubahan apapun terhadap Pengaturan Pelaksanaan ini hanya bisa dilakukan melalui persetujuan tertulis bersama Para Peserta.
Paragr.af X Penyelesaian Sengketa
Para Peserta akan mencari upaya menyelesaikan setiap sengketa dalam pelaksanaan Pengaturan Pelaksanaan ini melalui konsultasi atau negosiasi.
Paragraf XI Pemberlakuan, Masa Berlaku dan Pengakhiran
1.
Pengaturan
Pelaksanaan
ini
akan
mulai
berlaku
sejak
tanggal
penandatanganan oleh Para Peserta. Pengaturan ini tetap berlaku hingga tanggal 27 Juli 2018 dan dapat diperbaharui berdasarkan persetujuan bersama Para Peserta. 2.
Salah satu Peserta dapat mengakhiri Pengaturan Pelaksanaan ini kapanpun dengan memberitahukan kepada Peserta lainnya secara tertulis 6 (enam) bulan sebelumnya.
3. Para Peserta akan menetapkan Rencana Kerja untuk setiap perpanjangan atau pembaharuan Pengaturan Pelaksanaan. 4 . Setelah pengakhiran Pengaturan Pelaksanaan ini, Para Peserta akan
menentukan lebih lanjut kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan Pengaturan Pelaksanaan ini. Ditandatangani di London pada . ..'.~ ... April 2016, dalam dua rangkap asli, dalam bahasa Indonesia dan bahasa lnggris, semua naskah memiliki kekuatan yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka naskah bahasa lnggris yang berlaku.
Untuk Kementerian Kelautan dan
Untuk Departemen Bisnis, lnovasi
Perikanan Republik Indonesia
dan Keterampilan Perserikatan Kerajaan Britania Raya dan lrlandia Utara
Susi Pudjiastuti
Lord Price CVO
Menteri
Menteri
Lampi ran
RENCANA KERJA KERJA SAMA KELAUT AN DAN PERI KANAN 2016-2018 ANT ARA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA DAN DEPARTEMEN BISNIS, INOVASI DAN KETERAMPILAN PERSERIKATAN KERAJAAN BRITA NIA RA YA DAN IRLANDIA UTARA
I. Pendahuluan
Berdasarkan keinginan bersama untuk mengembangkan kerja sama kelautan dan perikanan yang menyeluruh antara Republ ik Indonesia dan Perserikatan Kerajaan Britania Raya dan lrlandia Utara, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Departemen Bisnis, lnovasi dan
Keterampilan Perserikatan
Kerajaan Britania Raya dan lrlandia Utara telah menyusun Rencana Kerja Kerja Sama Kelautan dan Perikanan (yang selanjutnya disebut sebagai "Rencana") untuk jangka waktu 2016-2018.
Rencana meliputi pelaksanaan bidang kerja sama sebagai berikut: a) Pertukaran informasi mengenai prosedur-prosedur yang digunakan untuk melawan IUU Fishing; b) Riset, observasi dan survei kelautan dan perikanan, termasuk pertukaran ahli/saintis/staf; c) Konservasi
dan
pemanfaatan
lestari
sumber
daya
kelautan
dan
keanekaragaman hayati; d) Sistem pengelolaan kualitas dan keamanan ikan dan produk perikanan untuk konsumsi manusia; e) Peningkatan kapasitas dalam pembangunan sumber daya manusia.
II. lkhtisar Rencana Kerja Kelautan dan Perikanan Dalam rangka melaksanakan bidang kerja sama, rencana kerja memprioritaskan kelompok kegiatan: 11. Pertukaran lnformasi mengenai prosedur-prosedur yang digunakan untuk melawan JUU Fishing: i. Berbagi pengalaman dan informasi yang digunakan untuk melawan JUU
Fishing; ii. Berbagi norma, standar, prosedur dan kriteria yang digunakan untuk melawan JUU Fishing; iii. Pertukaran teknik yang digunakan untuk melawan IUU Fishing.
2. Riset, Observasi dan Survei Kelautan dan Perikanan, termasuk pertukaran ah li/sa intis/staf: a) Perikanan Tangkap i. Berbagi pengalaman, pembelajaran dan praktik terbaik termasuk proses penyusunan kebijakan dalam rangka mengelola wilayah pengelolaan perikanan; ii. Melakukan survei bersama kajian stok ikan di wilayah pengelolaan perikanan yang disepakati; iii. Pertukaran ahli/saintis/staf apabila dianggap perlu. b) Budidaya i.
Berbagi pengalaman, pembelajaran dan praktik terbaik termasuk proses penyusunan
kebijakan
dalam
pengembangan
budidaya
yang
berkelanjutan; ii.
Melakukan studi bersama pengelolaan kesehatan budidaya, perbaikan genetika, pakan dan nutrisi ikan, teknologi reproduksi dan budidaya;
iii.
Pertukaran ahli/saintis/staf apabila dianggap perlu.
c) Lingkungan Laut dan Pengelolaan T erpadu Wilayah Pesisir i. Berbagi pengalaman, pembelajaran dan praktik terbaik termasuk proses penyusunan kebijakan perlindungan dan konservasi lingkungan laut, dan pengelolaan terpadu wilayah pesisir; ii. Melakukan studi bersama kajian stok karbon biru and oseanografi dan pemanfaatannya untuk sektor kelautan dan perikanan;
iii. Melakukan studi interaksi aspek akologi dan sosio-ekonomi; termasuk analisis sistem sosial-ekologis, kerentanan, ketahanan dan adaptasi masyarakat pesisir terhadap perubahan iklim regional dan global menggunakan pendekatan dinamika sistem; iv. Melakukan
studi
bersama
mengenai
pengetahuan
lokal
dan
pengelolaan perikanan, hukum internasional mengenai pengelolaan kelautan dan perikanan; v. Pertukaran ahli/saintis/stat apabila dianggap perlu.
3. Konservasi
dan
Pemanfaatan
Lestari
Sumber
Daya
Kelautan
dan
Keanekaragaman Hayati: i. Berbagi teknologi dan perangkat dalam perlindungan, pelestarian, dan pemantaatan berkelanjutan sumber daya kelautan dan keanekaragaman hayati termasuk kebijakan dan tata kelola yang relevan ; ii. Melaksanakan
proyek
percontohan
bersama
untuk
pemantaatan
berkelanjutan kawasan konservasi laut termasuk budidaya laut yang ramah lingkungan dan ekowisata; iii. Pertukaran
ahli
dan
stat
untuk
melaksanakan
secara
bersama
pekerjaan/penilaian atas isu-isu keanekaragaman laut dan pemantaatan berkelanjutan dalam rangka penyusunan kebijakan dan solusi praktis.
4. Sistem Pengelolaan Kualitas dan Keamanan lkan dan Produk Perikanan untuk Konsumsi Manusia: i. Berbagi pengalaman dalam pengujian dan reterensi laboratorium; ii. Pengembangan kapasitas laboratorium pengujian kimia dan biologi; iii. Berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang inspeksi pelaksanaan sistem pengelolaan kualitas dan keamanan produk perikanan.
5. Peningkatan Kapasitas dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia: i. Melakukan program peningkatan kapasitas untuk saintis, teknisi, manajer dan stat pemerintah, antara lain kursus pelatihan, pemagangan dan program pertukaran personel. Mendorong komunikasi antara saintis senior, teknisi, manajer dan stat pemerintahan; ii. Melakukan dan mempromosikan workshop tahunan bersama kebijakan
kelautan, ilmu pengetahuan dan teknologi.
Ill. Pendekatan Pelaksanaan Rencana Kerja Rencana Kerja Kerja Sama Kelautan dan Perikanan akan dilaksanakan oleh Otoritas yang Ditunjuk. IV. lndikasi Timeline Rencana Kerja
Tahun Kegiatan
No.
1.
Pertukaran
lnformasi
2016 2017 2018
mengenai
prosedur-
prosedur yang digunakan untuk melawan IUU Fishing
•
yang
v
v
v
Berbagi norma, standar, prosedur dan kriteria
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
Berbagi
pengalaman
dan
informasi
digunakan untuk melawan IUU Fishing •
yang digunakan untuk melawan IUU Fishing • II
~ ~j
~
Riset, Observasi
I
digunakan
untuk
dan
Survei
Kelautan
dan
Berbagi
pengalaman,
pembelajaran
dan
praktik terbaik termasuk proses penyusunan
~
kebijakan dalam rangka pengelolaan wilayah
:1
pengelolaan perikanan
M
ll 11
yang
Perikanan, termasuk pertukaran ahli/saintis/staf •
~
l '
teknik
melawan /UU Fishing 2.
II
Pertukaran
•
Melakukan survei bersama kajian stok ikan di wilayah
pengelolaan
perikanan
yang
pengalaman,
pembelajaran
dan
disepakati •
Berbagi
v
praktik terbaik termasuk proses penyusunan kebijakan
dalam
pengembangan
budidaya
yang berkelanjutan •
Melakukan kesehatan
studi
bersama
budidaya,
pengelolaan
perbaikan
genetika,
..
pakan dan nutrisi ikan, teknologi reproduksi dan budidaya •
Berbagi
pengalaman,
pembelajaran
dan
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
praktik terbaik termasuk proses penyusunan kebijakan
perlindungan
dan
konservasi
lingkungan laut, dan pengelolaan terpadu wilayah pesisir •
Melakukan studi bersama kajian stok karbon biru and oseanografi and pemanfaatannya untuk sektor kelautan dan perikanan
•
Melakukan studi interaksi aspek ekologi dan sosio-ekonomi;
termasuk
analisis
sistem
sosial-ekologis, kerentanan, ketahanan dan adaptasi
masyarakat
perubahan
iklim
pesisir
regional
terhadap
dan
global
menggunakan pendekatan dinamika sistem •
Melakukan
studi
bersama
mengenai
pengetahuan lokal dan pengelolaan perikanan, hukum internasional pengelolaan kelautan dan perikanan 3.
Konservasi dan Pemanfaatan Lestari Sumber
Daya Kelautan dan Keanekaragaman Hayati •
Berbagi
teknologi
dan
perangkat
dalam
perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan berkelanjutan
sumber daya
kelautan
dan
keanekaragaman hayati termasuk kebijakan dan tata kelola yang relevan •
Melaksanakan proyek percontohan bersama untuk pemanfaatan berkelanjutan kawasan konservasi laut termasuk budidaya laut yang ramah lingkungan dan ekowisata
•
Pertukaran ahli dan staf untuk melaksanakan secara bersama pekerjaan/penilaian atas isu-
v
isu keanekaragaman laut dan pemanfaatan berkelanjutan
dalam
penyusunan
rangka
kebijakan dan solusi praktis 4.
Sistem Pengelolaan Kualitas dan Keamanan lkan dan Produk Perikanan untuk Konsumsi Manusia
•
v
v
v
laboratorium
v
v
v
Berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang
v
v
v
v
v
v
v
v
v
Berbagi pengalaman dalam pengujian dan referensi laboratorium
•
Pengembangan
kapasitas
pengujian kimia dan biologi
•
inspeksi
pelaksanaan
sistem
pengelolaan
kualitas dan keamanan produk perikanan
5.
Peningkatan
Kapasitas
dalam
Pembangunan
Sumber Daya Manusia
•
Melakukan untuk
program
saintis,
pemeritah,
teknisi ,
antara
pemagangan
peningkatan
dan
manajer
lain
kursus
program
kapasitas dan
staf
pelatihan, pertukaran
personel
•
Melakukan dan
mempromosikan workshop
tahunan bersama kebijakan kelautan, ilmu pengetahuan dan teknologi
REPUBLIK 11\'DONESIA
IMPLEMENTING ARRANGEMENT BETWEEN THE MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA ANO THE DEPARTMENT FOR BUSINESS, INNOVATION AND SKILLS OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND ON MARINE AFFAIRS AND FISHERIES COOPERATION WORK PLAN 2016-2018
The Ministry of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as " MMAF") and the Department for Business, Innovation and Skills (hereinafter referred to as " BIS") of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, hereinafter referred to singularly as "the Participant" and collectively as " the Participants";
DESIRING to develop and promote their relations in the fields of marine affairs and fisheries ; REFERRING to the Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland concerning Cooperative Activities in Maritime Affairs, signed in Jakarta on July 27 2015; REFFERING ALSO to the Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on Research and Innovation Partnership, signed in Jakarta on July 27 2015;
HAVE REACHED the following understandings:
Paragraph I Objective
The objective of this Implementing Arrangement is to establish guidelines for promoting marine and fisheries cooperation on the basis of equality and mutual benefit for the Participants.
Paragraph II Principles of Cooperation
1. The cooperation will be in the form of a number of cooperative activities and will be overseen by the Designated Authorities and monitored by the Participants. 2. The Participants will direct the implementation of the Marine Affairs and Fisheries Cooperation Work Plan 2016-2018 through the Technical Working Committee Meeting. 3. The Participants will discuss the cooperative activities at the Bilateral Maritime Forum (BMF) established under the Memorandum of Understanding (MoU) concerning Cooperative Activities in Maritime Affairs. 4. The Participa nts will report on the progress of implementation at the BMF. 5. The Participants will adhere to the MoU between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on Research and Innovation Partnership in the areas of research and innovation . 6 . Cooperative activities will be undertaken in accordance with the laws and regulations of the Participants' countries.
Paragraph Ill Cooperative Activities
1. The cooperative activities will include but not be limited to: a. Sharing information on procedures used against illegal, unreported and unregulated (IUU) Fishing; b. Marine and fisheries scientific research , observation and surveys, including exchange of experts/scientists/officials; c. The conservation and
sustainable
use of marine
resources and
biodiversity; d. Quality and safety management systemsfor fish and fisheries products for human consumption; e. Capacity building in human resource development. 2. Supporting the BMF. 3. The implementation of the cooperative activities, in accordance with this Paragraph will be arranged through separate arrangements, as mutually agreed upon.
Paragraph IV Designated Authorities
The Designated Authorities for the coordination, implementation, and tracking of progress of the implementation of this Implementing Arrangement are as follows: -
The Designated Authority for MMAF is the Agency for Marine and Fisheries Research and Development of the Ministry of Marine Affairs and Fisheries ;
-
The Designated Authority for BIS is the Centre for Environment Fisheries and Aquaculture Science of the Department for the Environment, Food and Rural Affairs.
Paragraph V Technical Working Committee on Marine Affairs and Fisheries
.. ~
j 1
1. The Participants will establish a Technical Working Committee (TWC) on
I" ~
Marine Affairs and Fisheries to implement this Implementing Arrangement. 2. The TWC will include representatives from the Participants, the Designated Authorities and relevant other authorities.
~
~
3. The TWC will meet annually on dates decided upon by the Participants and alternate between the Republic of Indonesia and the United Kingdom of Great
1
p;
Britain and Northern Ireland . 4. The roles of the TWC are: a. To coordinate, implement and develop further detailed activities under the work
plan
and
monitor the
implementation
of this
Implementing
Arrangement; b. To share information on the progress of the cooperative activities, as well as to consult and formulate recommendations to solve any problems that may arise in the implementation of the cooperative activities;
I
c. To report the progress of marine affairs and fisheries cooperative activities to the BMF.
Paragraph VI Work Plan
1. The implementation of Paragraph Ill will be conducted according to the Marine Affairs and Fisheries Cooperation Work Plan 2016-2018 in the Annex. 2. The Annex is an integral part of this Implementing Arrangement.
-~·_r..:
--1 ....
Paragraph Vil Financial Arrangement 11
The Participants will implement the Marine Affairs and Fisheries Cooperation Work Plan 2016-2018 under this Implementing Arrangement within their own liabilities and financial capabilities. The Participants may on a case-by-case basis and subject to the availability of fu nds, enter into financial arrangements in relation to cooperative activities arising from th is Implementing Arrangement.
1
I
: I
Paragraph VIII Monitoring and Evaluation
The Participants will monitor and evaluate the implementation of this Implementing Arrangement during the meeting of the TWC.
Paragraph IX Amendment
II
I
I
A ny amendment to this Implementing Arrangement will only be made after written :
mutual consent of the Participants.
'
i
!
Paragraph X Settlement of Disputes
•
;
The Participants will seek to settle any dispute between them arising from the implementation of this Implementation Agreement through consultation or negotiation.
.
Paragraph XI Entry into Effect, Duration and Withdrawal
'
1. The Implementing Arrangement will enter into effect upon signature by both
Participants. It will remain in effect until 27 July 2018 and may be extended or renewed by written mutual consent of the Participants. 2.
Either Participant may withdraw from the Implementing Arrangement at any time by giving six months' written notice to the other Participant.
3.
The Participants will establish a Work Plan for any such extension or renewal of the Implementing Arrangement.
4 . If this Implementing Arrangement ceases to have effect, the Participants will
determine the further course of any ongoing activities that were commenced in I
accordance with this Implementing Arrangement.
I
Signed in London on
J9. ... April 2016, in duplicate,
in Indonesian and English,
both texts being equally valid. In case of divergence of interpretation, the English text will prevail.
i
For the Ministry of Marine Affairs
For the Department of Business,
and Fisheries of
Innovation and Skills of the United
the Republic of Indonesia
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
' ~
\
usi Pudjiastuti Minister
I
Lord Price CVO Minister
Annex
MARINE AFFAIRS AND FISHERIES COOPERATION WORK PLAN 2016-2018 BETWEEN THE MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE DEPARTMENT FOR BUSINESS, INNOVATION AND SKILLS OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND
I. Introduction
Based on the common desire to develop more comprehensive marine affairs and fisheries cooperation between the Republic of Indonesia and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the Participants have form ulated this Marine Affairs and Fisheries Cooperation Work Plan (hereinafter referred to as the "Plan") for the period of 2016-2018.
The Plan covers the implementation of the following areas of cooperation: a)
Sharing information on procedures used against IUU Fishing;
b)
Marine affairs and fisheries scientific research , observation and surveys, including exchange of experts/scientists/officials;
c)
The
conservation
and
sustainable use of marine resources
and
biodiversity; d)
Quality and safety management systemsfor fish and fisheries products for human consumption;
e)
Capacity building in human resource development;
II. Marine Affairs and Fisheries Work Plan Overview In order to implement the areas of cooperation, the Plan prioritizes the following groups of activities:
,)
I
't
1. Sharing Information on Procedures Used against IUU
Fishing~
i. Share experience and information used against IUU Fishing; ii. Share information on norms, standards, procedures and criteria used against IUU Fishing; iii. Exchange techniques used against IUU Fishing.
2. Marine Affairs and Fisheries Scientific Research, Observation, and Surveys, including exchange of experts/scientists/officials: a) Capture Fisheries i. Share experiences, lessons learned and best practices including policy making process in managing fisheries management areas; ii. Conduct joint fish stock assessment surveys in agreed fisheries management areas; iii. Exchange experts/scientists/officials as deemed necessary. b) Aquaculture i.
Share experiences, lessons learned and best practices including policy making processes in developing sustainable aquaculture;
ii.
'
Conduct joint studies into aquaculture health management, genetic improvement, fish feed and nutrition, reproduction and aquaculture technology;
iii.
Exchange experts/scientists/officials as deemed necessary.
c) Marine Environment and Integrated Coastal Zone Management ,..,
i. Share experiences, lessons learned and best practices including policy making process in the field of marine environment conservation and protection, and integrated coastal zone management; ii. Conduct
joint
study
on
blue
carbon
stock
assessment
and
oceanography and its application for marine and fisheries sector; iii. Conduct study on integrated interaction between ecological and socioeconomic
aspects;
including
social-ecological
system
analysis,
!'I
vulnerability, resilience and adaptation of coastal community to regional
~
and global climate change by using system dynamic approach;
1; 11
iv. Conduct joint study on local knowledge and fisheries management,
)
international law on marine and fisheries management;
:i
~
11 ......
~
,
v. Exchange of experts/scientists/officials deemed necessary.
3. The Conservation and Sustainable Use of Marine Resources and Biodiversity: i.
Share technology and tools in the protection, preservation, and sustainable utilization of marine resources and biodiversity including relevant policy and governance;
11.
Implement a joint pilot project for sustainable use of marine conservation areas including eco-friendly marine aquaculture and eco-tourism;
iii.
Exchange experts and officials to undertake joint work/assessment on issues of marine diversity and sustainable use to inform policy and find practical solutions.
4. Quality and Safety Management Systems of Fish and Fisheries Products for Human Consumption : i. Share experience in testing and reference laboratory; ii. Develop capacity for chemical and biological testing laboratory; iii. Share experience and knowledge on inspection for the implementation of quality and safety management system for fisheries product.
5. Capacity Building in Human Resource Development i. Conduct
capacity
building
programmes
for
scientists, technicians,
managers and government officers , such as training courses, internships and personnel exchange programmes. Encourage communication between senior scientists, technicians, managers and government officers; ii. Conduct and promote the annual joint workshop of marine policy, science and technology.
Ill. Work Plan Implementation Approach The Plan will be implemented by the Designated Authorities.
IV. Work Plan Indicative Timeline Year
No.
Activities
1.
Sharing information on procedures used against
2016 2017 2018
IUU Fishing
•
Share experience and information used against
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
IUU Fishing
•
conduct
sharing
standards,
information
procedures
and
on
norms,
criteria
used
against IUU Fishing
•
Exchange
techniques used
against IUU
Fishing
2.
Marine
and
Fisheries
Scientific
Research,
Observation, and Surveys, including exchange of experts/scientists/officials
•
share experiences, lessons learned and best practices including policy making process in managing fisheries management areas
•
conduct joint fish stock assessment survey in agreed fisheries management areas
•
share experiences, lessons learned and best practices including policy making process
v
In
developing sustainable aquaculture
•
conduct joint studies into aquaculture health management, genetic improvement, fish feed and nutrition, reproduction and aquaculture technology
•
conduct a joint study into blue carbon stock assessment
and
oceanography
and
its
application for marine and fisheries sector
•
conduct a study into integrated interaction between
ecological
aspects; including
and
socio-economic
social-ecological system
analysis,
vulnerability,
resilience
and
adaptation of coastal community to regional and global climate change by using system dynamic approach
•
conduct a joint study on local knowledge and
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
fisheries management, international law on marine and fisheries management
3.
The Conservation and sustainable use of marine resources and biodiversity
•
share technology and tools in the protection, preservation, and sustainable utilization of marine resources and biodiversity including relevant policy and governance
•
implement a joint pilot project for sustainable use of marine conservation areas including eco-friendly
marine aquaculture
and
eco-
tourism
•
exchange experts and officials to undertake joint work/assessment on issues of marine diversity and sustainable use to produce policy and practical solutions
4.
Quality and Safety Management Systems of Fish and Fisheries Products for Human Consumption
•
share experience in testing and reference laboratory
•
develop capacity for chemical and biological testing laboratory
•
share experience and knowledge on inspection for the implementation of quality and safety management system for fisheries product
5.
Capacity
Building
in
Human
Resource
Development
•
Conduct capacity building program for the
scientists,
technicians,
managers
and
government officers, such as training courses, internships
and
personnel
exchange
programmes
•
Conduct workshop technology
and
promote
of marine
the
policy,
annual
joint
science
and
v
v
v
