REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN KEBAWAH DULi YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG Dl-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM MENGENAI KERJA SAMA DI BIDANG KESEHATAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA yang diwakili oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan KERAJAAN KEBAWAH DULi YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG Dl-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM yang
diwakili oleh
Kementerian
Kesehatan
Negara
Brunei
Darussalam (selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak").
MENGAKUI kebutuhan untuk mendukung kerjasama dan kolaborasi dalam hal yang berkaitan dengan kesehatan atas dasar
resiprositas dan saling menguntungkan
bagi kedua negara; BERKEINGINAN untuk memajukan dan memperkuat hubungan persahabatan yang telah ada di antara kedua negara;
SESUAI dengan hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara;
TELAH MENCAPAI kesepakatan sebagai berikut:
PARAGRAFI TUJUAN
Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian (selanjutnya disebut sebagai 'MSP') adalah untuk mendorong, memfasilitasi dan memajukan kerjasama sesuai dengan kemampuan masing-masing di bidang kesehatan.
PARAGRAF II AREA KERJASAMA
Para Pihak akan melakukan kerja sama dalam area sebagai berikut: (a)
Pertukaran
informasi
tentang
kesehatan
masyarakat,
kesehatan
lingkungan, kesehatan kerja , obat-obatan tradisional dan regulasi obatobatan; (b)
Pertukaran ahli medis pada area yang diputuskan bersama;
(c)
Pengembangan
sumber
daya
manusia
dan
pertukaran
ilmu
pengetahuan; (d)
Penelitian dan pengembangan bersama di bidang medis dan kesehatan;
(e)
Area kerjasama lain yang diputuskan bersama oleh Para Pihak secara tertulis.
PARAGRAF Ill ALO KASI SUM BER DAYA
Segala aktivitas berdasarkan MSP ini akan bergantung pada ketersediaan dana, fasilitas dan personil Para Pihak.
2
PARAGRAF IV PELAKSANAAN
1.
Dalam rangka pelaksanaan MSP ini, Para Pihak akan membentuk suatu Kelompok Kerja , dengan mempertimbangkan peraturan nasional di masingmasing negara, yang akan:
2.
a.
Menentukan bentuk, metode dan ketentuan kerjasama ;
b.
Melakukan penilaian dan menganalisa hasil kerjasama.
Kelompok Kerja akan terdiri dari perwakilan Para Pihak dan perwakilan organisasi lain di bawah petunjuk Para Pihak dan akan mengadakan pertemuan secara berkala dan bergantian di Negara Brunei Darussalam dan di Indonesia.
3.
Para Pihak akan memfasilitasi pembentukan kontak langsung antara lembaga yang ditunjuk oleh Para Pihak.
4.
Otoritas yang ditunjuk bertanggung jawab dalam pelaksanaan MSP ini atas nama Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam adalah Kementerian Kesehatan Negara Brunei Darussalam, dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia adalah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
PARAGRAFV HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
1.
Para Pihak sepakat bahwa setiap hak kekayaan intelektual yang timbul dari pelaksanaan MSP ini akan dimiliki secara bersama dan:
a. Masing-masing Pihak akan diizinkan untuk menggunakan hak kekayaan intelektual
tersebut
untuk
tujuan
pemeliharaan,
peningkatan hak kekayaan intelektual yang relevan;
3
pemakaian
dan
b. Dalam hal kekayaan intelektual yang digunakan oleh salah satu Pihak dan I atau institusi yang bertindak atas nama Pihak untuk tujuan komersial,
Pihak lain berhak untuk mendapatkan bagian keuntungan royalti yang adil.
PARAGRAF VI PERJANJIAN ALIH MATERIAL
1.
Semua aktivitas penelitian yang melibatkan penggunaan bahan biologis yang berasal dari Negara Brunei Darussalam akan semaksimal mungkin dilakukan di Negara Brunei Darussalam.
2.
Demikian pula, semua kegiatan penelitian yang melibatkan penggunaan bahan biologis yang berasal dari Indonesia akan semaksimal mungkin dilakukan di Indonesia;
3.
Setiap kegiatan yang melibatkan transfer spesimen yang dilakukan dalam kerangka MSP ini akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian pelaksanaan yang akan diputuskan secara tertulis oleh Para Pihak dan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di masingmasing negara.
PARAGRAF VII SUMBER DAYA GENETIKA DAN PENGETAHUAN TRADISIONAL
1. Para Pihak akan mengakui keberadaan dan memajukan perlindungan yang
efektif terhadap Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional (SDGPT), serta hak eksklusif untuk mencegah eksploitasi, penyelewengan, dan penyalahgunaan SDGPT Para Pihak
2. Setiap pemanfaatan SDGPT Para Pihak dalam kerangka pelaksanaan MSP ini akan dilakukan melalui pengaturan khusus Pihak. 4
yang disepakati oleh Para
PARAGRAF VIII KERAHASIAAN
1. Masing-masing
Pihak
akan
senantiasa
berusaha
untuk
mematuhi
kerahasiaan, sifat rahasia dan keamanan fisik dokumen, informasi dan data lain yang diterima atau diberikan kepada Pihak lain selama periode pelaksanaan MSP ini atau perjanjian lainnya yang dibuat berdasarkan MSP ini.
2. Apabila salah satu Pihak berkeinginan memberitahukan informasi rahasia dan data lain yang dihasilkan dari keg iatan di bawah MSP ini kepada pihak ketiga, Pihak tersebut harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Pihak lain sebelum pemberitahuan dapat dibuat.
3. Para Pihak sepakat bahwa ketentuan yang diatur dalam Paragraf ini akan terus mengikat bahkan setelah berakhirnya MSP ini.
PARAGRAF IX PEMBATASAN AKTIVITAS PERSONIL
Para Pihak akan memastikan bahwa semua personil yang terlibat dalam program di bawah MSP ini tidak akan mengambil bagian dalam urusan politik dan I atau kegiatan komersial dan menghormati integritas nasional negara tuan rumah , serta menahan diri dari melakukan kegiatan lain yang bertentangan dengan tujuan MSP ini.
PARAGRAF X PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Setiap perselisihan antara Para Pihak mengenai interpretasi atau pelaksanaan MSP ini akan diselesaikan secara bersahabat melalui konsultasi atau negosiasi antara Para Pihak.
5
PARAGRAF XI REVISI DAN PERUBAHAN
MSP ini dapat diubah atau direvisi secara tertulis dengan persetujuan dari kedua Pihak. Revisi atau perubahan tersebut akan menjadi bagian dari MSP ini pada tanggal yang telah diputuskan bersama-sama oleh Para Pihak.
PARAGRAF XII MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN
1.
MSP ini akan mulai berlaku pada saat tanggal penandatanganan.
2.
MSP ini akan tetap efektif untuk jangka waktu lima (5) tahun dan dapat diperpanjang
untuk
periode
yang
sama,
kecuali
salah
satu
Pihak
memberitahukan secara tertulis mengenai keinginannya untuk mengakhiri MSP ini enam puluh (60) hari sebelumnya melalui saluran diplomatik;
3.
Pengakhiran MSP ini tidak akan mempengaruhi pelaksanaan program yang sedang berjalan dan kegiatan yang dibuat berdasarkan MSP ini sampai selesainya program dan kegiatan tersebut.
SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, dengan diberi kuasa oleh
Pemerintah masing-masing telah menandatangani MSP ini.
DITANDATANGANI di Bandar Seri Bagawan pada tanggal
J ... ~~tahun
.....~~~ ...... dalam Bahasa Indonesia dan bahasa lnggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran MSP ini, maka naskah bahasa lnggris yang berlaku.
6
UNTUK DAN AT AS NAMA
UNTUK DAN ATAS NAMA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
KERAJAAN KEBAWAH DULi YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGI NOA SULTAN DAN YANG DlPERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM
v::k:t~~~~-~~a·~\o
YANG MULIA NILA F. MOELOEK
Menteri Kesehatan
ADANAN YUSOF
Republik Indonesia
Menteri Kesehatan Negara Brunei Darussalam
7
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF HIS MAJESTY THE SULTAN AND YANG Dl-PERTUAN OF BRUNEI DARUSSALAM IN THE FIELD OF HEALTH COOPERATION
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA as represented by
the Ministry of Health, the Republic of Indonesia and THE GOVERNMENT OF HIS MAJESTY THE SULTAN AND YANG Dl-PERTUAN OF BRUNEI DARUSSALAM as represented by the Ministry of Health, Brunei Darussalam
(hereinafter referred to singularly as "the Participant" and collectively as "the Participants").
RECOGNISING the need to advocate co-operation and collaboration in matters
relating to health on the basis of reciprocity and mutual benefits for both countries;
DESIRING to promote and strengthen the friendly relations existing between
the two countries;
PURSUANT to the prevailing laws and regulations of their respective countries;
HAVE REACHED the following understandings:
PARAGRAPH I 1:
OBJECTIVE
The objective of this Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as this 'MOU') is to encourage, facilitate and promote cooperation according to their respective capabilities in the field of health.
PARAGRAPH 11 AREAS OF CO-OPERATION
The Participants will cooperate in the following areas: (a)
Exchange of information on public health, environmental health, I•
occupational health, traditional medicines and drugs regulations; (b)
Exchange of health and medical experts in the mutually decided
It
identified areas; (c)
Development of human resources and exchange of knowledge;
(d)
Joint medical and health research and development; and
(e)
Other areas of co-operation as may be mutually decided in writing by the Participants.
PARAGRAPH Ill ALLOCATION OF RESOURCES
The activities pursuant to this MOU will be subject to the availability of funds, facilities and personnel of the Participants.
PARAGRAPH IV h
IMPLEMENTATION
1.
I•
For the purpose of implementation of this MOU, the Participants will set up a Working Group, taking into account the national regulations of the respective countries, which will: 2
n(] v \
) ·" -
'•
2.
a.
Define forms , methods and terms of cooperation;
b.
Asses and analyse the results of the cooperation .
The Working Group will consist of representatives of the Participants and representatives of other organizations under the guidance of the Participants and will periodically hold joint meetings alternately in Brunei Darussalam and in Indonesia.
3.
The Participants will facilitate the establishment of direct contacts between the Participants' appointed institutions.
4.
The designated authority responsible for the implementation of this MOU on behalf of the Government of His Majesty the Sultan and Yang Di-
..
Pertuan of Brunei Darussalam will be the Ministry of Health of Brunei Darussalam, and on behalf of the Government of the Republic of Indonesia will be the Ministry of Health of the Republic of Indonesia.
PARAGRAPHV INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
1.
The Participants agree that any intellectual property rights arising from under the implementation of this MOU will be jointly owned and:
a. Each Participant will be allowed to use such intellectual property rights for the purpose of maintaining , adapting and improving the relevant property;
b. In the event the intellectual property is used by one Participant and/or institution on behalf of the Participant for commercial purposes other Participant will be entitled to obtain equitable benefit portion of royalty;
PARAGRAPH VI MATERIAL TRANSFER AGREEMENT
1. All research activities that involve the use of biological materials originating from Brunei Darussalam will to the fullest extent possible be carried out in Brunei Darussalam.
2. Similarly, all research activities that involve the use of biological materials originating from Indonesia will to the fullest extent possible be carried out in Indonesia;
3. Any activities that involve transfer of specimen undertaken within this MOU will be in accordance with the provisions to be stipulated in an implementing agreement mutually decided in writing by the Participants and in accordance with the prevailing laws and regulations of the respective countries.
PARAGRAPH VII GENETIC RESOURCES AND TRADITIONAL KNOWLEDGE
1.
The Participants will recognise the existence and promote the effective protection of Genetic Resources and Trad itional Knowledge (GRTK), as well as the Participants' exclusive rights to prevent any exploitation, misappropriation, and misuse of GRTK.
2.
Any utilisation of the Participants' GRTK under the implementation of this MOU will be carried out through special arrangement to be concluded by the Participants.
4
PARAGRAPH VIII CONFIDENTIALITY
1.
Each Participant wil l undertake to observe the confidentiality, secrecy and physical security of documents, information and other data received or supplied
to
the
other
Participant during the
period
of the
implementation of this MOU or any other agreement made pursuant to this MOU.
2.
Where a Participant wishes to disclose confidential information and any other data resulting from the activities under this MOU to any third party that Participant must obtain prior consent from the other Participant b.efore any disclosure can be made.
3.
Both Participants agree that this Paragraph will continue to be binding on them even after the termination of this MOU.
PARAGRAPH IX LIMITATION OF PERSONNEL ACTIVITIES
The Participants will ensure that all personnel engaged in the program under this MOU will not take part in any political affairs and/or commercial activities and respect the national integrity of the host country, as well as refrain from conducting any other activities contrary to the objective of this MOU.
PARAGRAPH X SETTLEMENT OF DISPUTES
Any disputes between the Participants concerning the interpretation or implementation of this MOU wil l be settled amicably through consultations or negotiations between the Participants.
5
VI
y
~
PARAGRAPH XI REVISION AND AMENDMENT
This MOU may be amended or revised in writing with the approval of both Participants. Such revision or amendment will become part of this MOU on such date as may be jointly decided by the Participants.
PARAGRAPH XII EFFECTIVE DATE, DURATION AND TERMINATION
1.
This MOU will come into effect on the date of its signing.
2.
This MOU wil l remain effective for a period of five (5) years and may be renewed for the same period. unless either Participant notifies in writing of its intention to terminate this MOU sixty (60) days in advance through diplomatic channel ;
3.
The termination of this MOU will not affect the implementation of on-going programmes and activities made under this MOU until the completion of such programmes and activities.
IN WITNESS WHEREOF , the undersigned, being duly authorized thereto by
their respective Governments, has signed this MOU.
7 .. ......
SIGNED at Bandar Seri Begawan on this .. .. .. .
day of ... f:~~'!:>.. ...
in the year .. ..~~ff°... .... .. . in the Indonesian and English languages, all texts being equally valid. In the case of any divergence of interpretation of MOU, the English text will prevail.
6
FOR AND ON BEHALF OF TH E
FOR AND ON BEHALF OF THE
GOVERNMENT OF THE
GOVERNMENT OF HIS MAJESTY THE
REPUBLIC OF INDONESIA
SULTAN AND YANG Dl-PERTUAN OF BRUNEI DARUSSALAM
~LEPE
MOELOEK
ADANAN YUSOF
Minister of Health
Minister of Health
Republic of Indonesia
Brunei Darussalam
7
