REPUBLIK INDONESIA
NOTA KESEPAHAMAN ANTARA TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT DAN ANGKATAN LAUT KERAJAAN BELANDA TENTANG PENINGKATAN KERJASAMA YANG SALING MENGUNTUNGKAN
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) dan Angkatan Laut Kerajaan Belanda (RNLN), selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "para Pihak" dan secara tunggal disebut sebagai "Pihak"; Berkeinginan untuk memperkuat dan mengembangkan hubungan persahabatan dan kerjasama; Mengingat Nota Kesepahaman antara Kementrian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementrian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerjasama Pertahanan yang telah ditandatangani di Den Haag tanggal 4 Februari 201 4; Memahami bahwa para Pihak saling menghormati, memahami dan bersahabat. Kedua Angkatan Laut dapat memajukan nilai-nilai, tujuan dan kepentingan keamanan masing-masing melalui konsultasi, dialog , berbagi informasi, pertukaran di bidang profesi dan interaksi di laut; Sesuai dengan Konstitusi, Hukum dan Peraturan masing-masing, para Pihak telah mencapai kesepahaman sebagai berikut:
PASALI TUJUAN Tujuan dari Nata Kesepahaman ini adalah untuk menyiapkan kerangka kerja guna meningkatkan kerja sama yang saling menguntungkan kedua belah Pihak, berdasarkan prinsip-prinsip saling menghormati, kepercayaan dan saling menguntungkan.
PASAL II BIDANG-BIDANG KERJA SAMA 1.
2.
Para Pihak akan meningkatkan kerja sama bilateral mereka di bidang berikut ini, sesuai dengan Konstitusi, Hukum Nasional dan Peraturan masingmasing: a.
Berbagi informasi;
b.
Latihan;
c.
Pendidikan dan pelatihan;
d.
Dukungan logistik; dan
e.
Pertukaran kunjungan.
Selama Konsultasi, para Pihak dapat memutuskan untuk menambahkan lebih banyak bidang kerja sama atas kesepakatan bersama.
PASAL Ill PELAKSANAAN 1.
Tidak ada hal-hal di dalam ketentuan ini dapat ditafsirkan sehingga akan dapat mengurangi atau merugikan kedaulatan atau hak berdaulat dari salah satu Pihak dalam Nata Kesepahaman ini.
2.
Kerjasama akan dilaksanakan berdasarkan pada program tahunan masingmasing negara yang telah disepakati sebagai tambahan dalam Nata Kesepahaman ini. Para Pihak dapat merubah program-programnya setiap waktu dengan kesepakatan bersama. Para Pihak dapat mendukung program-program melalui konsultasi bilateral yang dilaksanakan secara rutin atau sementara seperti tercantum dalam Pasal IV pada Nata Kesepahaman ini.
3.
Dengan menghormati kegiatan yang tercantum dalam Nata Kesepahaman ini, para Pihak dapat melaksanakan pengaturan lebih lanjut yang dalam pandangan kedua belah pihak akan mendukung efektifitas pelaksanaan Nata Kesepahaman ini. Kedua belah Pihak sepakat bahwa pengaturan-
pengaturan yang dibuat akan disepakati sebelum terlaksananya semua kegiatan yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini.
PASAL IV KONSUL TASI BILATERAL 1.
Kedua Pihak akan memelihara dan melanjutkan dialog bilateral yang telah ada melalui suatu Dialog antara Kedua Angkatan Laut (NTNT) secara teratur.
2.
NTNT akan bertemu secara formal sekali dalam dua tahun. Tanggal, tempat dan agenda pertemuan akan diatur bersama-sama oleh masing-masing ketua.
3.
NTNT merupakan forum untuk memonitor, menangani dan mengulas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
4.
Para Pihak secara bersama-sama akan menentukan pengaturan yang terpisah dalam bentuk tertulis mengenai pelaksanaan NTNT dengan memenuhi ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini.
5.
Para Pihak dengan ini membentuk Dialog Strategis antara kedua Angkatan Laut (NTNSM). NTNSM merupakan suatu forum pada level Kepala Staf Angkatan Laut untuk membicarakan isu-isu strategis bidang maritim dan mempercepat implementasi Nota Kesepahaman ini. Pertemuan NTNSM dapat dilaksanakan atas kesepatan oleh kedua Kepala Staf Angkatan Laut.
PASAL V HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Para Pihak akan melindungi hak kekayaan intelektual dari pihak lain dan atau pihak ketiga sesuai dengan Hukum dan Peraturan dari masing-masing Pihak.
PASAL VI KERAHASIAAN Para Pihak akan menjamin bahwa informasi dan intelijen yang diperoleh dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilindungi sesuai dengan ketentuan. Para Pihak akan mengambil langkah untuk tidak menggunakan informasi dan intelijen tersebut untuk merugikan kepentingan pihak lain.
PASAL VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN Jika ada perselisihan dalam penafsiran dan penerapan Neta Kesepahaman ini, akan diselesaikan secara bersama melalui konsultasi atau koordinasi para Pihak atau melalui saluran diplomatik. Permasalahan ini tidak akan diserahkan kepada pihak ketiga.
PASAL VIII PEMBERLAKUAN, PERUBAHAN DAN PENGHENTIAN 1.
Neta Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan oleh para Pihak.
2.
Setiap perubahan terhadap tulisan dalam Neta Kesepahaman ini akan dilaksanakan dengan kesepakatan bersama para Pihak.
3.
Neta Kesepahaman ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Neta Kesepahaman ini dapat dihentikan oleh salah satu Pihak setiap saat dengan memberikan pemberitahuan tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya.
4.
Masing-masing Pihak memiliki hak untuk menangguhkan sementara karena alasan keamanan nasional, seluruh atau sebagian dari implementasi Neta Kesepahaman ini, dimana penangguhan tersebut akan berlaku segera setelah pemberitahuan tertulis diberikan kepada Pihak lain.
Dibuat dalam dua rangkap di Den Helder pada tanggal 10 Maret 2015, masingmasing dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa lnggris, dimana seluruh tulisan samasama otentik dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
KE PALA STAF ANGKATAN LAUT
ADE SUPANDI, S.E. Laksamana TNI
R. OB) VERKE Letnan Jenderal RNLMC
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM, OF UNDERSTANDING BETWEEN THE INDONESIAN NAVY (TNI AL) AND THE ROYAL NETHERLANDS NAVY CONCERNING THE ENHANCEMENT OF MUTUAL COOPERATION
The Indonesian Navy (TNl-AL) and the Royal Netherlands Navy, hereinafter referred to jointly as the "Participants" and singularly as the "Participant"; Bearing in mind the existing Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the Kingdom of the Netherlands on Defence Cooperation signed in Den Haag on 4th of February 2014 (hereinafter referred to as "the MOU"); Bearing in mind that Participants may conclude specific implementing arrangements in accordance with Section 2 paragraph 2 of "the MOU"; Recognizing the advantages for each Participant in developing and strengthening cooperation, through consultation, dialogue, information sharing, professional exchanges and other cooperative activities at sea.
Have reached the following understanding;
SECTION I PURPOSE The purpose of this Memorandum of Understanding is to provide a framework for the enhancement of mutual cooperation for both Participants, based on the principles of ยท mutual respect, trust and mutual benefit.
SECTION II AREAS OF COOPERATION 1.
2.
The Participants will promote their bilateral cooperation in the following areas, consistent with their respective constitution, national laws and regulations: a.
Information sharing;
b.
Exercise;
c.
Education and training;
d.
Logistical support; and
e.
Exchange of visit.
During consultations, the Participants may decide to add more areas of cooperation by mutual consent.
SECTION Ill IMPLEMENTATION 1.
Nothing in these provisions will be interpreted as to diminish or prejudice the sovereignty or sovereign rights of either Participant in this Memorandum of
Understanding. 2.
Cooperation will be implemented on the basis of annual programmes to be determined to supplement this Memorandum of Understanding. The Participants may alter these programmes at any time by mutual consent. The Participants may support the programmes by holding regular or ad hoc bilateral consultations in accordance with Section IV of this Memorandum of Understanding.
3.
With respect to the activities covered by this Memorandum of Understanding, the Participants will conclude further arrangements which, in their view, will support the effective implementation of this Memorandum of Understanding. The Participants concur that such arrangements will be concluded prior to the commencement of any activities under this Memorandum of Understanding.
SECTION IV BILATERAL CONSULTATION 1.
Both Participants will maintain and continue their existing bilateral dialogue through a regular Navy to Navy Talks (NTNT).
2.
The NTNT will have a formal meeting every two years. The date, venue and agenda of the NTNT will be mutually arranged by the co-chairpersons.
3.
The NTNT is a forum to monitor, manage and review the implementation of this Memorandum of Understanding.
4.
The Chief of the Indonesian Navy and the Commander of the Royal Netherlands Navy will mutually determine separate arrangements in writing for the conduct of the NTNT pursuant to thisMemorandum of Understanding
5.
The Participants hereby establish a Navy to Navy Strategic Meeting (NTNSM). The NTNSM is a forum at the Chief of Navy level to discuss strategic maritime issues and to foster the implementation of this Memorandum of Understanding. The NTNSM may have meetings as agreed by both Chiefs of Navy.
SECTION V INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT The Participants will protect the intellectual property rights of the other Participant and/or any relevant third Party in accordance with the laws and regulations of the respective Participants.
SECTION VI CONFIDENTIALITY The Participants will guarantee that information and intelligence obtained under this Memorandum of Understandingwill be protected in accordance with Article 4 of "the MOU". The Participants will not use such information and intelligence against the other Participant's interests.
SECTION VII DISPUTES SETTLEMENT Any dispute between the Participants arising out of the interpretation or implementation of this Memorandum of Understanding will be settled exclusively by consultations between the Participants or through diplomatic channels.
SECTION VIII VALIDITY, AMENDMENT AND TERMINATION 1.
This Memorandum of Understanding will come into effect on the date of signature by the Participants.
2.
Any amendment of this Memorandum of Understanding will be done by mutual written consent of the Participants. Any such amendment will come into effect in accordance with paragraph 1.
3.
This Memorandum of Understanding will remain in effect for a period of five (5) years, and will be automatically renewed for similar periods. This Memorandum of Understanding may be terminated by either Participant at any time by giving six (6) months prior written notice.
4.
Each Participant reserves the right for national security reason to suspend temporarily either in whole or in part the implementation of this Memorandum of Understanding, by which suspension will take effect immediately after a written notification has been given to the other Participant.
Signed in duplicate in Den Helder on the 101h of march 2015, each in the Indonesian and English language, all texts being equally validln case of any divergence in the interpretation of the provisions of this Memorandum of Understanding, the English text will prevail.
For the Minister of Defence of the Kingdom of the Netherlands THE CHIEF OF THE INDONESIAN NAVY
ADE SUPANDI, S.E. Admiral
FTHE S NAVY
R. VERKERK Lieutenant General (RNLMC)
