REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MALAYSIA MENGENAI IZIN PELAJARIIZIN TINGGAL PELAJAR DAN VISA UNTUK PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA yang diwakili oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan DAN PEMERINTAH MALAYSIA yang diwakill oleh Kementerian Pendidikan (untuk selanjutnya masing-masing disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak•)
MENGINGAT KEMBALI kesepahaman yang dicapai oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Data' Sri Abdullah Ahmad Badawi pada forum Konsultasi Tahunan kedua Pemimpin di Bukittinggi pada tanggal 12 - 13 Januari 2006 mengenai pemberian izin pelajar atau visa yang berlaku sesuai dengan jangka waktu yang diperlukan untuk mengikuti program pendidikan tinggi bagi pelajar Malaysia yang belajar di Indonesia serta bagi pelajar Indonesia yang belajar di Malaysia;
MENGINGAT KEMBALI kesepahaman yang dicapai oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Dato' Sri Mohd Najib Tun AbduiRazak pada forum Konsultasi Tahunan kedua Pemimpin di Putrajaya, Malaysia pada tanggal 18 Mei 201 0 guna memfasilitasi pendidikan lintas batas dengan membuat
kerjasama bilateral tentang Visa Pelajar untuk Program
Pendidikan antara kedua negara;
MENGINGAT KEMBALI kesepahaman yang dicapai oleh Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Dato' Sri Mohd Najib Tun AbduiRazak dalam forum Konsultasi Tahunan pada tanggal 20 Oktober 2011 di lombok dimana kedua Pemimpin sepakat untuk mempercepat penyelesaian Memorandum Saling Pengertian mengenai lzin PelajarNisa untuk Program Pendidikan Tinggi, termasuk mengenai ketentuan visa yang tepat untuk pelajar yang sesuai dengan jangka waktu belajar berdasarkan asas resiprositas guna memfasilitasi pertukaran pelajar antara kedua negara;
MENGINGAT KEMBALI kesepahaman yang dicapai oleh Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Dato' Sri Mohd Najib Tun AbduiRazak dalam forum Konsultasi Tahunan pada tanggal18 Desember 2012 di Putrajaya, dimana kedua Pemimpin menghimbau pejabat kedua negara untuk mempercepat proses perundingan guna menyelesaikan Memorandum Saling Pengertian bidang lzin PelajarNisa untuk Program Pendidikan Tinggi;
MENEGASKAN
KEMBALI
keinginan kuat kedua negara
untuk lebih
memperdalam dan mengembangkan ikatan bilateral yang erat, persahabatan, hubungan istimewa, dan ke~a sama saling menguntungkan di berbagai bidang termasuk pendidikan;
MEYAKINI bahwa pelajar Indonesia yang belajar di Malaysia serta pelajar
Malaysia yang belajar di Indonesia akan memainkan peran penting sebagai agen-agen perkembangan sosial-ekonomi di negara mereka masing-masing serta akan berkontribusi dalam upaya pembangunan nasional dan juga merupakan aset masa yang akan datang serta suatu investasi yang tak ternilai yang
diperlukan
untuk
meningkatkan
rasa
saling
pengertian,
saling
menghormati, persahabatan, kerja sama yang efektif dan meningkatkan hubungan persaudaraan antara kedua negara.
BERKEINGINAN untuk memfasilitasi masuk dan tinggalnya pelajar Malaysia
ke Republik Indonesia dan pelajar Indonesia ke Malaysia;
MENGHORMATI hukum, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan
nasional yang berlaku dari waktu ke waktu di negara Para Pihak;
TELAH MENYETUJUI sebagai berikut:
PASALI
TUJUAN Para Pihak, sesuai dengan ketentuan dalam Memorandum Saling Pengertian ini, serta hukum, peraturan perundang-undangan dan kebijakan nasional yang berlaku dari waktu ke waktu di masing-masing negara, setuju untuk memperkuat, meningkatkan dan mengembangkan kerja sama timbal balik dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan pemberian izin pelajarlizin tinggal dan visa yang sesuai dengan jangka waktu yang diperlukan untuk mengikuti program pendidikan tinggi bagi pelajar Malaysia yang belajar di Indonesia dan juga bagi pelajar Indonesia yang belajar di Malaysia atas dasar kesetaraan dan saling menguntungkan.
PASAL II RUANG LINGKUP KERJA SAMA
1.
Masing-masing
Pihak
wajib,
sesuai
dengan
hukum,
peraturan
perundang-undangan dan kebijakan nasional yang mengatur hal-hal terkait, yang berlaku dari waktu ke waktu di tiap negara, berusaha untuk melakukan langkah yang diperlukan dalam memfasilitasi pemberian izin pelajarlizin tinggal dan visa sesuai dengan jangka waktu yang diperlukan untuk mengikuti program pendidikan tinggi di negara mereka masingmasing untuk maksud dari Memorandum Saling Pengertian ini.
2.
Untuk maksud Memorandum Saling Pengertian lni, istilah "izin belajar/izin tinggal dan visa" akan mengandung arti sebagai berikut-
(a)
Di Malaysia (i)
lzin belajar berarti izin bagi pelajar Indonesia untuk tinggal
di
Malaysia guna
menyelesaikan
program
pendidikan tingginya; dan
(ii)
Visa berarti izin bagi pelajar Indonesia untuk memasuki Malaysia yang diterbitkan sesuai hukum terkait yang berlaku di Malaysia
(b)
Di Indonesia-
(i)
lzin tinggal pelajar berarti izin bagi pelajar Malaysia untuk tinggal di Indonesia guna menyelesaikan program pendidikan tingginya; dan
(ii)
Visa berarti izin bagi pelajar Malaysia untuk memasuki Indonesia yang diterbitkan sesuai hukum terkait yang berlaku di Indonesia
3.
lstilah "jangka waktu yang diperlukan" yang merujuk pada Paragraf 1 pada Pasal ini, wajib berarti suatu jangka waktu 2+2+2 untuk izin pelajar/izin tinggal dan visa bagi pelajar dari salah satu Pihak untuk tinggal di wilayah Pihak lainnya guna melaksanakan program pendidikan tinggi.
4.
Pelajar kedua negara wajib mengajukan permohonan untuk izin pelajarlizin tinggal dan visa dengan cara-cara sebagai berikut -
'
(a)
Bagi Pelajar Indonesia -
(i)
pel ajar wajib mengajukan permohonan dan mendapatkan suatu visa yang sah sesuai dengan hukum, peratura111 perundang-undangan dan
kebijakan
nasional yang
berlaku;
(ii)
pelajar wajib mengajukan permohonan dan mendapatkan suatu izin pelajar dari Departemen lmigrasi Malaysia melalui institusi pendidikan tinggi terkait di Malaysia sesuai dengan hukum, peraturan perundang-undangan dan kebijakan nasional yang berlaku; dan/atau
(iii)
pelajar wajib mengajukan permohonan untuk suatu visa
multiple
entry
sesuai
perundang-undangan
dengan
hukum,
dan kebijakan
peraturan
nasional
yang
berlaku.
(b)
Bagi Pelajar Malaysia-
(i)
pelajar wajib mengajukan permohonan dan mendapatkan suatu visa yang sah sesuai dengan hukum, peraturan perundang-undangan
dan
kebijakan
nasional
yang
berlaku;
(ii)
pelajar wajib mengajukan permohonan dan mendapatka111 suatu izin tinggal pelajar dari Kantor lmigrasi Indonesia melalui institusi pendidikan tinggi terkait di Indonesia sesuai dengan hukum, peraturan perundang-undangan dan kebijakan nasional yang berlaku; dan/atau
(iii)
pelajar wajib mengajukan permohonan untuk suatu visa multiple
entry
sesuai
dengan
hukum,
peraturan
perundang-undangan, dan kebijakan nasional yang berlaku;
PASAL Ill PIHAK BERWENANG Lembaga yang ditunjuk untuk bertanggung jawab guna pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini atas nama Pemerintah Republik Indonesia wajib adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan atas nama Pemerintah Malaysia wajib adalah Kementerian Pendidikan.
PASAL IV HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 1.
Perlindungan atas hak kekayaan intelektual wajib dilaksanakan sesuai dengan hukum, dan peraturan perundang-undanganan nasional Para Pihak serta dengan perjanjian-perjanjian internasional lainnya yang ditandatangani oleh kedua Pihak
2.
Penggunaan nama, logo dan/atau lambang resmi dari salah satu Pihak pada
setiap
publikasi,
dokumen
dan/atau
artikeldilarang
tanpa
persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.
3.
Tanpa mengesampingkan hal-hal pada paragraf 1 di atas, hak kekayaan intelektual
yang
berkenaan
dengan
pengembangan
teknologi,
pengembanganproduk dan jasa, dilaksanakan:
(i)
secara bersama oleh Para Pihak atau hasil penelitian yang diperoleh melalui usaha kegiatan bersama Para Pihak, wajib dimiliki secara bersama oleh Para Pihak sesuai dengan ketentuan yang akan disepakati bersama, dan
(ii)
secara tersendiri dan terpisah oleh Pihak atau hasil penelitian yang diperoleh melalui usaha sendiri dan terpisah oleh Pihak, wajib dimiliki hanya oleh Pihak yang tersebut.
PASAL V PENANGGUHAN
Masing-masing Pihak berhak, untuk alasan keamanan nasional, kepentingan nasional, kertertiban umum, atau kesehatan umum, untuk menangguhkan sementara, baik keseluruhan atau sebagian, pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini,
yang mana penangguhan tersebut wajib berlaku setelah
adanya pemberitahuan kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik.
PASAL VI KERAHASIAAN
1.
Masing-masing Pihak wajib menjaga kerahasiaan dokumen, informasi dan data lain yang diterima dari atau diberikan untuk Pihak lainnya, selama periode pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini maupun perjanjian lainnya yang dibuat berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini.
2.
Kedua Pihak menyetujui bahwa ketentuan-ketentuan Pasal ini wajib tetap mengikat Para Pihak meskipun berakhirnya Memorandum Saling Pengertian.
PASAL VII
REVISI, PERUBAHAN DAN AMANDEMEN
1.
Salah satu Pihak dapat secara tertulis meminta suatu revisi, modifikasi atau amandemen terhadap seluruh atau sebagian dari Memorandum Saling Pengertian ini.
2.
Setiap revisi, modifikasi atau amandemen yang disetujui oleh Para Pihak wajib dituangkan secara tertulis dan wajib merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini.
3.
Revisi, modifikasi atau amandemen tersebut wajib mulai berlaku pada tanggal yang dapat ditentukan oleh Para Pihak.
4.
Setiap revisi, modifikasi atau amandemen wajib tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang timbul dari atau berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini sebelum atau sampai tanggal revisi, modifikasi atau amandemen tersebut.
PASAL VIII PENYELESAIAN SENGKETA Setiap perbedaan atau sengketa antara Para Pihak tentang penafsiran dan/atau pelaksanaan dan/atau penerapan setiap ketentuan Memorandum Saling Pengertian ini wajib diselesaikan secara damai melalui negosiasi dan/atau konsultasi antara Para Pihak melalui saluran diplomatik, tanpa meruj uk kepada pihak ketiga atau pengadilan internasional
PASAL IX MULAI BERLAKU, MASA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN 1.
Memorandum Saling Pengertian ini wajib mulai berlaku pada tanggal penandatanganan dan wajib tetap berlaku untuk jangka waktu enam (6) tahun.
2.
Setelah itu, masa berlaku wajib secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu satu (1) tahun.
."
t
(.
3.
Tanpa mengesampingkan hal-hal pada dalam Pasal ini, salah satu Pihak dapat mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini dengan memberitahukan kepada Pihak lainnya mengenai keinginannya untuk mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini dengan pemberitahuan tertulis melalui saluran diplomatik, sekurang-kurangnya tiga (3) bulan sebelumnya keinginan tersebut dilakukan.
4.
Pengakhiran
Memorandum
Saling
Pengertian
ini
wajib
tidak
mempengaruhi pelaksanaan program/aktifitas yang sedang berjalan yang telah disepakati sebelum tanggal pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini.
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, telah diberi kuasa oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini. DIBUAT di Jakarta pada tanggal 19 Desember Tahun 2013 dalam empat (4) naskah asli, masing-masing dua (2) dalam dalam bahasa Indonesia dan lnggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Apabila terdapat perbedaan penafsiran, nas:kah dalam bahasa lnggris yang berlaku.
UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
UNTUK PEMERINTAH MALAYSIA
Signed
Signed
Mohammad Nuh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Haji ldtis Jusoh Menteri Pendidikan II
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF MALAYSIA ON STUDENT PASS/STAY PERMIT AND VISA FOR HIGHER EDUCATION PROGRAMMES
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA as represented by the Ministry of
Education and Culture AND THE GOVERNMENT OF
MALAYSIA as represented by the Ministry of Education (hereinafter referred to singularly as "the Party" and collectively as '1the Parties"),
RECALLING the understanding reached by President Susilo Bambang Yudhoyono and Prime Minister Data' Sri Abdullah Ahmad Badawi during the Annual Consultation of both Leaders in Bukittinggi on 12 -13 January 2006 on the granting of student pass or visa valid for the required duration of higher
education programmes for Malaysian students who study in Indonesia as well as Indonesian students who study in Malaysia;
RECALLING the understanding reached by President Susilo Bambang Yudhoyono and Prime Minister Dato' Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak during the Annual Consultation of both Leaders in Putrajaya, Malaysia on 18 May 2010 to facilitate cross-border education by concluding the bilateral cooperation on Student Visas for Education Programme between the two countries;
RECALLING the understanding reached by President Susilo Bambang
Yudhoyono and Prime Minister Dato' Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak during the Annual Consultation on 20 October 2011 in Lombok whereby both Leaders had agreed to expedite the conclusion of the Memorandum of Understanding on Student Pass/Stay Permit and Visa for Higher Education Programmes, including the provision of the appropriate visa for students in accordance with the length of study on reciprocal basis in order to facilitate the exchange of
students between both countries; RECALLING the understanding reached by President Susilo Bambang
Yudhoyono and Prime Minister Data' Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak during the Annual Consultation on 18 December 2012 in Putrajaya whereby both Leaders urged officials of both countries to expedite negotiations towards the early conclusion of the Memorandum of Understanding Student Pass/Stay Permit and Visa for Higher Education Programmes;
REAFFIRMING the solid determination of the two countries to further deepen
and expand their close bilateral ties, friendship, special relations and mutually beneficial cooperation in all areas including education;
CONVINCED that Indonesian students studying in Malaysia as well as
Malaysian students studying in Indonesia will play an important role as agents for socio-economic progress in their respective countries as well as contribute to national development efforts and that they also represent a future asset and an invaluable investment necessary for the common goals of enhancing mutual understanding, mutual respect, friendship , effective cooperation and promoting brotherly relations between the two countries;
DESIRING to facilitate the entry and stay of Malaysian students into the
Republic of Indonesia and Indonesian students into Malaysia;
RESPECTING the prevailing laws, rules, regulations and national policies from
time to time in force in each country of the Parties.
HAVE AGREED as follows:
ARTICLE I OBJECTIVE
The Parties, subject to the terms of this Memorandum of Understanding and the
laws, rules, regulations and national policies from time to time in force in each country, agree to strengthen, promote and develop mutual co-operation in all matters relating to the granting of student pass/stay permit and visa for the required duration of higher education programmes, for Malaysian students to study in Indonesia as well as Indonesian students to study in Malaysia, on the basis of equality and mutual benefit.
ARTICLE II AREAS OF COOPERATION
1.
Each Party shall, subject to the laws, rules, regulations and national policies from time to time in force, governing the subject matter in their respective countries, endeavour to take the necessary steps in facilitating the issuance of student pass/stay permit and visa for the required duration of higher education programmes in their respective countries for the purposes of this Memorandum of Understanding.
2.
For the purpose of this Memorandum of Understanding, the term "student pass/stay permit and visa" shall carry the following meanings respectively-
(a) In Malaysia -
(i)
student pass means a permission for Indonesian student to stay in Malaysia to complete his/her higher education programme; and
(ii)
visa means a permission for the Indonesian student to enter Malaysia, issued pursuant to the relevant Malaysian laws.
(b) In Indonesia-
(i)
student stay permit means a permission for Malaysian student to stay in Indonesia to complete his/her higher education programme; and
(ii)
visa means a permission for the Malaysian student to enter Indonesia, issued pursuant to the relevant Indonesian laws
3.
''The term "required duration" referred to in Paragraph 1 of this Article shall mean a duration of 2+2+2 for student pass/stay permit and visa for students of one Party to stay in the territory of the other Party to undertake a higher education programme".
4.
The students of both countries shall apply for student pass/stay permit and visa in the following manner-
(a) As for Indonesian(i)
the student shall apply for and obtain a valid visa in accordance with applicable laws, rules, regulations and national policies;
(ii)
the student shall apply for and obtain a student pass from the Department of Immigration, Malaysia through the respective higher education institution in Malaysia in accordance with applicable laws, rules, regulations and national policies; and/or
(iii)
the student shall apply for a multiple entry visa in accordance with applicable laws, rules, regulations and national policies.
(b) As for Malaysian-
(i)
the student shall apply for and obtain a valid visa in accordance
with
the
applicable
laws,
rules,
regulations and national policies;
(ii)
the student shall apply for and obtain a student stay permit from the
Immigration Office, Indonesia
through the respective higher education institution in Indonesia in accordance with applicable laws, rules and regulations and national policies; and/or
(iii)
the student shall apply for a multiple entry permit in accordance
with
applicable
laws,
rules
and
regulations and national policies.
ARTICLE Ill DESIGNATED AUTHORITY
The
designated
authority
responsible for the
implementation
of this
Memorandum of Understanding on behalf of Government of the Republic of Indonesia shall be the Ministry of Education and Culture the and on behalf of the Government of Malaysia shall be the Ministry of Education.
ARTICLE IV PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
1.
The protection of intellectual property rights shall be enforced in conformity with the respective national laws, rules and regulations of the Parties and with other international agreements signed by both Parties.
2.
The use of the name, logo and/or official emblem of any of the Parties on any publication, document and/or paper is prohibited without the prior written approval of either Party.
3.
Notwithstanding anything in paragraph 1 above, the intellectual property rights in respect of any technological development, products and services development, carried out -
(i)
jointly by the Parties or research results obtained through the joint activity effort of the Parties, shall be jointly owned by the Parties in accordance with the terms to be mutually agreed upon; and
(ii)
solely and separately by the Party or the research results obtained through the sole and separate effort of the Party, shall be solely owned by the Party concerned.
ARTICLE V SUSPENSION
Each Party reserves the right for reasons of national security, national interest, public order or public health, to suspend temporarily, either in whole or in part, the implementation of this Memorandum of Understanding which suspension shall take effect immediately after notification has been given to the other Party through diplomatic channels.
ARTICLE VI CONFIDENTIALITY
1.
Each Party shall undertake to observe the confidentiality and secrecy of documents, information and other data received from , or supplied to, the other Party during the period of the implementation of this Memorandum of
Understanding or any other agreements made pursuant to this Memorandum of Understanding.
2.
Both Parties agree that the provisions of this Article shall continue to be binding between the Parties notwithstanding the termination of this Memorandum of Understanding.
ARTICLE VII REVISION, MODIFICATION AND AMENDMENT
1.
Either Party may request in writing a revision, modification or amendment of all or any part of this Memorandum of Understanding.
2.
Any revision, modification or amendment agreed to by the Parties shall be reduced into writing and shall form integral part of this Memorandum of Understanding.
3.
Such revision, modification or amendment shall come into force on such date as may be determined by the Parties.
4.
Any revision, modification or amendment shall not prejudice the rights and obligations arising from or based on this Memorandum of Understanding before or up to the date of such revision, modification or amendment.
ARTICLE VIII SETTLEMENT OF DISPUTES
Any difference or dispute between the Parties concerning the interpretation and/or implementation and/or application of any of the provisions of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably through mutual consultation and/or negotiation between the Parties through diplomatic channels, without reference to any third party or international tribunal.
ARTICLE IX ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION
1.
This Memorandum of Understanding shall come into force on the date of signing and shall remain in force for a period of six (6) years.
2.
Thereafter, it shall be automatically extended for a further period of one (1) year.
3.
Notwithstanding anything in this Article, either Party may terminate this Memorandum of Understanding by notifying the other Party of its intention to terminate this Memorandum of Understanding by a notice in writing through diplomatic channels, at least three (3) months prior to its intention to do so.
4.
The termination of the Memorandum of Understanding shall not affect the implementation of ongoing activities/programmes which have been agreed upon prior to the date of the termination of this Memorandum of Understanding.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned , being duly authorized thereto by
their
respective
Understanding.
Governments,
have
signed
this
Memorandum
of
DONE at Jakarta on this 19th of December in the year 2013 in four (4) original texts, two (2) each in the Indonesian and English languages, all texts being equally authentic. In the event of any divergence of interpretation between any of the texts, the English text shall prevail.
FOR THE GOVERNMENT OF THE
FOR THE GOVERNMENT OF
REPUBLIC OF INDONESIA
MALAYSIA
Signed Mohammad Nuh Minister of Education and Culture
Signed Haji ldris Jusoh Minister of Education II
