~
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN A NTARA KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN INTEGRASI REGIONAL REPUBLIK GHANA TENTANG PEMBENTUKAN KOMIS I BERSAMA UNTUK KERJA SAMA BILATERAL Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Luar Negeri dan lntegrasi Regional Republik Ghana (selanjutnya disebut secara terpisah sebagai "Pihak" dan secara bersama sebagai "Para Pihak"); MENGINGINKAN untuk mengembangkan dan meningkatkan hubungan dan kerja sama bilateral yang dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama; MEY AKINI perlunya kerja sama efektif dan berkesinambungan yang menjadi kepentingan dari Para Pihak; MENEGASKAN kepentingannya untuk memperkuat kerja sama bilateral di
antara
kedua
negara
berdasarkan
prinsip-prinsip
persamaan , saling
menguntungkan dan penghormatan penuh terhadap kedaulatan; dan MEMPERHATIKAN perjanjian yang telah ada antara kedua negara di berbagai bidang; SESUAI dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing Pihak; DENGAN INI MENYEPAKATI hal-hal sebagai berikut:
PASAL1 Pembentukan Komisi Bersama
Para Pihak akan membentuk sebuah Komisi Bersama (selanjutnya disebut sebagai
"Komisi") untuk memfasilitasi konsultasi
dan
kerjasama
antara
kedua negara di berbagai bidang bilateral, regional dan global, termasuk bidang politik, ekonomi, perdagangan, budaya dan teknis , maupun bidang lainnya sesuai kepentingan bersama.
PASAL 2 Tujuan
Komisi akan mempertimbangkan cara dan upaya untuk memajukan konsultasi dan kerja sama sebagaimana tertuang pada Pasal 1 serta memastikan adanya koordinasi dan pelaksanaan yang tepat atas Memorandum Saling Pengertian (MSP) ini.
PASAL 3 Prosedur Ketentuan
Komisi akan menentukan aturan-aturan dan prosedur, dan, apabila diperlukan dapat membentuk
Komite , Sub-komite dan/atau Kelompok Kerja untuk
membahas isu-isu spesifik yang telah ditentukan sebelumnya.
PASAL4 Lingkup
Lingkup kerja sama dari Komisi mencakup: 1.
Memajukan hubungan bilateral dan kerja sama melalui promosi dan pelaksanaan proyek-proyek bilateral dan hal-hal saling menguntungkan lainnya.
2.
Mengkoordinasikan
kegiatarn kerja sama yang telah ada
antara
Kementerian dan badan kedua negara yang merupakan focal point untuk implementasi perjanjian bilateral dengan maksud untuk mencapai tujuan utama pada ayat (1 ).
3.
Mengkoordinasikan tugas berbagai Komite, Sub-Komite dan Kelompok Kerja dan memberikan rekomendasi untuk berbagai badan yang ada dan dianggap perlu sehingga memudahkan tugas Komite, Sub-Komite dan Kelompok Kerja tersebut.
4.
Mendapatkan informasi secara teratur dari hasil pertemuan berbagai Komite , Sub-Komite dan Kelompok Kerja.
5.
Untuk mengimplementasikan tugas-tugas lainnya yang telah disepakati oleh para pihak.
PASAL 5
Komposisi
1.
Komisi
Bersama
akan
berada
pada
tingkat
menteri
dan/atau
perwakilannya yang merupakan Pejabat Senior.
2.
Komisi Bersama akan diketuai oleh Menteri Luar Negeri atau Pejabat Senior yang mewakili Kementerian Luar Negeri dari Para Pihak, dan akan
terdiri
dari
Pejabat
Senior
yang
relevan
yang
mewakili
Kementerian/lnstitusi pemerintah terkait maupun sektor swasta terkait.
3.
Setiap Pihak akan menentukan besar dan komposisi delegasinya untuk pertemuan Komisi.
4.
Keketuaan Pertemuan Komisi Bersama akan secara bersama-sama dipimpin oleh Ketua delegasi masing-masing pada pertemuan Komisi dimaksud.
PASAL 6 Pertemuan Pejabat Senior
1.
Persiapan untuk Pertemruan Komisi Bersama akan dilaksanakan oleh Pejabat Senior dari masing-masing Kementerian Luar Negeri kedua Pihak.
2.
Pejabat yang disebutkan dalam pasal 6 (1) di atas akan menjadi ketua bersama pertemuan sebelum pelaksanaan Komisi Bersama.
3.
Pertemuan Pejabat Senior memastikan pelaksanaan seluruh keputusan dan rekomendasi Komisi Bersama.
PASAL 7 Frekuensi Pertemuan
Komisi akan bertemu setiap dva tahun atau pada waktu yang disepakati oleh Para Pihak, secara bergantian di Indonesia dan Ghana.
PASAL 8 Agenda
1.
Tanggal, tempat, agenda dan hal-hal lainnya akan disepakati oleh para Pihak.
2.
Agenda sementara untlllk Pertemuan Komisi Bersama akan diajukan oleh negara penyelenggara sekurang-kurangnya dua bulan sebelum tanggal pertemuan yang dijadwalkan.
PASAL 9 Cata tan
1.
Hasil pertemuan Komisi yang disepakati oleh kedua Pihak akan dituangkan dalam bentuk Agreed Minutes.
2.
Pihak tuan rumah bertanggung jawab untuk menyediakan Agreed Minutes tersebut.
3.
Seluruh hasil pertemuan Komisi Bersama dijaga kerahasiaannya. Namun demikian, Komisi dapat mengeluarkan pernyataan kepada Pers apabila dipandang perlu.
PASAL10 Jalur Komunikasi
Seluruh komunikasi dilakukan melalui saluran diplomatik antara kedua negara.
PASAL11 Kewajiban Finansial
1.
Pihak tuan rumah menyediakan tempat, kesekretariatan dan transportasi lokal untuk pertemuan atas biaya sendiri.
2.
Setiap Pihak menanggung biaya masing-masing untuk menghadiri pertemuan.
PASAL12 Penyelesaian Perselisihan
Setiap perbedaan atau perselisihan antara Para Pihak yang timbul dari penafsiran dan/atau pelaksanaan MSP ini diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan/atau negosiasi antara Para Pihak.
PASAL1 3 Revisi dan Perubahan
Salah satu Pihak dapat meminta secara tertulis, setiap revisi atau perubahan dari keseluruhan atau sebagian MSP ini. Setiap revisi atau perubahan disetujui oleh Para Pihak akan mulai pada tanggal yang disepakati oleh Para Pihak dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini.
PASAL14 Ketentuan Penutup
1.
MSP ini mulai berlaku sejak pada tanggal penandatanganannya.
2.
MSP ini akan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya kecuali salah satu Pihak berkeinginan untuk mengakhiri Memorandum Saling Pengertian dalam hal ini, pemberitahuan akan dibuat secara tertulis 6 (enam) bulan sebelumnya, melalui saluran diplomatik.
3.
Dalam hal terjadi pengakhiran, ketentuan-ketentuan dalam MSP ini tetap berlaku bagi program-program yang masih berjalan hingga selesainya program tersebut, kecuali disepakati lain oleh Para Pihak. Pengakhiran juga tidak akan mempengaruhi keabsahan kesepakatan teknis antara
Pihak termasuk yang telah ditandatangani sesuai dengan ketentuan MSP ini, kecuali disepakati lain oleh para Pihak.
SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini telah menandatangani MSP ini.
DIBUAT di New York pada tanggal dua puluh enam September dua ribu lima belas dalam rangkap dua, masing-masing dalam bahasa Indonesia dan lnggris, semua naskah memiliki keabsahan yang sama.
UNTUK KEMENTERIAN LUAR
UNTUK KEMENTERIAN LUAR
NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NEGERI DAN INTEGRASI REGIONAL REPUBLIK GHANA
t~LA.. ~\A.. HANNA SERWAA T6' MENTER! LUAR NEGERI
MENTER! LUAR NEGERI DAN INTEGRASI REGIONAL
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE REP UBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS AND REGIONAL INTEGRATION OF THE REPUBLIC OF GHANA ON THE ESTABLISHMENT OF JOINT COMMISSION FOR BILATER AL COOPERATION
The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia and the Ministry of Foreign Affairs and Regional Integration of the Republic of Ghana (hereinafter singularly referred to as the "Party" and collectively as the "Parties"):
DESIRING to expand and enhance bilateral relations and cooperation on
a lasting and long term basis;
BEING convinced of the
necessity of the lasting and effective
cooperation in the interests of the Parties;
CONFIRMING their interest in the strengthening of bilateral cooperation
between the two countries , based on principles of equality, mutual benefit and full respect of sovereignty; and
TAKING INTO ACCOUNT the existing agreements between the two
countries in various fields;
PURSUANT to the prevailing laws and regulations of the respective
countries;
HEREBY AGREED as follows:
ARTICLE 1 Establishment of the Joint Commission
The Parties hereby establish a Joint Commission hereinafter referred to as the "Commission", to facilitate consultation and cooperation between the two countries in various fields of bilateral, regional and global issues, which may include political, economic, trade , cultural and technical fields as well as other fields of common interest.
ARTICLE 2 Objective
The Commission will consider ways and means to promote the aforesaid consultation and cooperation contemplated in Article 1 and to ensure the proper coordination and implementation of this Memorandum of Understanding (MoU).
ARTICLE 3 Rules of Procedure
The Commission will determine its rules and procedures, and, as it deems necessary, may establish Committees, Sub-Committees and/or Working Groups to deal with specific common subjects brought before it.
ARTICLE 4 Scope
The Scope of cooperation of the Commission will include:
1.
To
promote
bilateral
relations
and
cooperation
through
the
implementation of bilateral projects and mutually beneficial measures.
2.
To coordinate the activities of the existing fora between Ministries and Agencies of both countries which are focal points for the implementation of such bilateral agreements with a view to achieving the broad objective in point (1).
3.
To coordinate the work of the various existing Committees, Subcommittees and Working Groups and make recommendations to thes.e various existing bodies as deemed necessary so as to facilitate the work of these Committees, Sub-Committees and Working Groups.
4.
To be regularly kept informed of the result of the meetings of the various Committees, Sub-Committees and Working Groups.
5.
To implement other tasks as agreed by the Parties.
ARTICLE 5 Composition
1.
The Joint Commission will be at the level of Ministers and/or their representatives who will be Senior Officials.
2.
The Joint Commission Meeting will be chaired by the Ministers for Foreign Affairs or by the Senior Officials representing the Ministers for Foreign Affairs of the Parties, and will comprise of relevant Senior Officials representing concerned Ministries and Governmental Agencies as well as the relevant Private Sectors.
3.
Each Party will determine the size and the composition of its delegation to the meeting of the Commission.
4.
The Chair of the Joint Commission Meeting will be jointly assumed by the Head of the respective delegations to the meeting of the Commission.
ARTICLE 6 Senior Officials Meeting
1.
The preparation for the Joint Commission Meeting will be undertaken by the Senior Officials of the respective Ministries of Foreign Affairs of the two parties.
2.
The Senior Officials referred to in Article (6)(1) above will co-chair the meeting proceeding the Joint Commission Meeting.
3.
The Senior Officials will ensure the implementation of all decisions and recommendations of the Joint Commission.
ARTICLE 7 Frequency of Meeting
The Commission will meet every two years or at any time agreed upon by the Parties, alternately in Indonesia and Ghana.
ARTICLE 8 Agenda
1.
The dates, venue, agenda and other matters will be agreed upon by the Parties.
2.
The provisional agenda for the Joint Commission Meeting will be proposed by the Host Country at least two months before the scheduled date of the meeting.
ARTICLE 9 Records
1.
The results of the meeting of the Commission which are agreed by both Parties wil l be in the form of Agreed Minutes.
2.
The host Party will be responsible for the preparation of the Agreed Minutes.
3.
All records of the Joint Commission Meeting will be kept confidential. However, the Commission may issue statements to the Press as deemed appropriate.
ARTICLE 10 Channel of Communication
Al l communications will be carried out through the established diplomatic channels of the two countries.
ARTICLE 11 Financial Obligations
1.
The Host Party of the meeting will provide at its own expense a venue, secretarial services and local transport for the meetings.
2.
Each Party will bear its own cost for attending the meetings.
ARTICLE 12
Any differences or disputes between the Parties arising out of the interpretation and/or implementation of this MoU
will
be
settled
amicably through
consultations and/or negotiations between the Parties.
ARTICLE 13 Revision and Amendment
Either Party may request in writing any revision or amendment of all or part of this MoU. Any revision or amendment which has been agreed by both parties will come into effect on such date as may be determined by both Parties and wi ll form an integral part of this Memorandum of Understanding.
ARTICLE 14 Final Clause
1.
This MoU will come into effect on the date of its signature.
2.
This MoU will remain in effect for a period of 5 (five) years and upon the expiry thereof will automatically be renewed for another 5 (five) years thereafter, unless either Party wishes to terminate the Memorandum of Understanding in which case, notification will be made in writing 6 (six) months in advance, through diplomatic channels.
3.
In the event of termination, the provisions of this MoU wi ll remain applicable to ongoing programs until their completion, unless the Parties
agree otherwise. The termination wi ll also not affect the validity of other sectoral agreements between the Parties including those that have been signed in pursuance of this MoU , unless the Parties agree otherwise.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned have signed this MoU.
DONE in New York on this twenty sixth day of September two thousand and
fifteen, in duplicate, in Indonesian and English languages, both texts being equally authentic.
FOR THE MINISTRY OF FOREIGN
FOR THE MINISTRY OF FOREIGN
AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF
AFFAIRS AND REGIONAL
INDONESIA
INTEGRATION OF THE REPUBLIC OF GHANA
HAN MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AND REGIONAL INTEGRATION
