REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK FINLANDIA TENT ANG KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Finladia, selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak"; MENGAKUI pentingnya prinsip-prinsip kedaulatan, kesetaraan dan manfaat bersama di bidang pendidikan dalam pembangunan nasional di masing-masing Negara; BERKEINGINAN untuk meningkatkan kerja sama bilateral dan bantuan timbal balik di bidang pendidikan dasar dan menengah di masing-masing Negara; MENGAKUI pencapaian yang telah diperoleh di dalam bidang-bidang tersebut,
termasuk di dalam kerangka kerja sama teknik; MEMPERCAYAI bahwa kerja sama yang dilakukan akan membawa manfaat bagi para Pihak; SESUAI DE NGAN hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di .masing- : masing negara serta prosedur dan kebijakan pengembangan pendidikan nasional;
PARA PIHAK TELAH MENYEPAKATI BEBERAPA HAL BERIKUT INI:
Paragraf 1 TUJUAN
Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian (MSP) ini adalah untuk meningkatkan kerja sama yang saling menguntungkan di bidang pendidikan serta meningkatkan kerja sama yang saling menguntungkan untuk kemajuan pengetahuan dan pengembangan intelektual. Paragraf 2 LINGKUP KERJA SAMA
Para Pihak, di dalam kerangka kepentingan bersama untuk mengembangkan kinerja sistem pendidikan pada tingkat dasar dan menengah, akan mendorong kerja sama di dalam sub-area berikut ini: a. Pertukaran informasi dan publikasi ilmiah serta tenaga ahli di bidang pendidikan dan pengasuhan usia dini, taman kanak-kanak, dasar, menengah, pendidikan kejuruan dan teknik; b. Pengembangan kurikulum dan kualifikasi; c. Pengkajian; d. Pembelajaran dan pengajaran, termasuk pendidikan guru dan pengembangan profesional; e. Manajemen sekolah dan kepemimpinan serta peningkatan mobilitas termasuk guru, staf administrasi dan murid; f. lsu pendidikan lainnya yang dapat disepakati secara langsung oleh mitra dari kedua belah Negara. Paragraf 3 PENDANAAN
Para Pihak akan menanggung biaya masing-masing guna pelaksanaan MSP ini tergantung pada ketersediaan dana. Para Pihak, berdasarkan kesepakatan bersama, dapat mengundang lembaga-lembaga dan organisasi internasional untuk mendanai proyek kemitraan di bawah MSP ini. Paragraf 4 PARTISIPASI INSTITUSI LAINNYA
Para Pihak mendorong institusi pemerintah dan non-pemerintah, serta kemitraan swasta, untuk melakukan_kerja sama langsung dalam pelaksanaan proyek, program dan kegiatan di bawah MSP ini baik dalam tingkatan bilateral dan multilateral. Pelaksana kerja sama langsung tersebut dianjurkan untuk menginformasikan kepada masingmasing kementerian tentang kerja sama dimaksud.
Paragraf 5 PELAKSANAAN
Untuk memfasilitasi pelaksanaan MSP ini, para Pihak dan institusi pemerintahan dan non-pemerintahan dapat menyertakan pengembangan perencanaan, program-program dan proyek-proyek yang spesifik, mencakup bidang-bidang yang terdapat di Paragraf 2 yang akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari MSP ini. Paragraf 6 KELOMPOK KERJA BERSAMA
Para Pihak akan menetapkan Kelompok Kerja Bersama untuk memfasilitasi pelaksanaan MSP ini. Kelompok Kerja Bersama bertugas unt uk mengawasi, menetapkan dan meninjau pelaksanaan dari MSP ini secara berkala . Kelompok Kerja Bersama akan dipimpin oleh perwakilan dari para Pihak dengan kemungkinan partisipasi oleh perwakilan dari Kementerian atau Lembaga lain yang sesuai. Paragraf 7 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Para Pihak menyetujui bahwa kekayaan intelektual yang timbul dari pelaksanaan MSP ini akan dimiliki bersama oleh mitra yang bekerja sama dan pemanfaatannya akan diatur dalam pengaturan terpisah di antara para mitra. Paragraf 8 PENYELESAIAN SENGKETA
Setiap sengketa atau perbedaan yang timbul dari pela ksanaan ketentuan di dalam MSP ini akan diselesaikan melalui konsultasi atau perundingan antara para Pihak. Paragraf 9 PERUBAHAN
MSP ini dapat ditinjau ulang dan diubah setiap saat dengan adanya kesepakatan tertulis para Pihak. Setiap revisi atau perubahan akan mulai berlaku sejak tanggal yang telah ditetapkan oleh para Pihak dan merupakan bagian tak terpisahkan dari MSP ini.
Paragraph 10 KETENTUAN-KETENTUAN AKHIR MSP ini akan berlaku secara efektif sejak tanggal penandatanganan . MSP ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu 5 tahun dan akan otomatis diperbaharui untuk jangka waktu yang sama, kecuali salah satu Pihak memberitahukan secara tertulis mengenai keinginannya untuk mengakhiri MSP ini dalam kurun waktu 6 bulan sebelum masa berlaku berakhir. Pengakhiran MSP ini tidak akan mempengaruhi pengaturan, program-program, kegiatan-kegiatan atau proyek-proyek di bawah MSP ini sampai dengan diselesaikannya pengaturan, program-program, kegiatan-kegiatan atau proyek-proyek tersebut kecuali para Pihak menentukan lain. SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, dengan diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani MSP ini. DIBUAT dalam rangkap dua di Jakarta pada tanggal sembilan belas Maret tahun dua ribu lima belas dalam bahasa Indonesia dan lnggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka. naskah dalam Bahasa lnggris yang berlaku.
UNTUK KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
UNTUK KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK FINLANDIA
I
I
!\'t<JIES BASWEDAN MENTER! PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KRISTA KIURU MENTER! PENDIDIKAN DAN KOMUNIKASI
I
'
REPUBLIK INDONESIA
'
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE OF THE REPUBLIC OF FINLAND ON COOPERATION IN THE FIELD OF EDUCATION
The Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia and the Ministry of Education and Culture of the Republic of Finland here in after referred to as" the Participants;" RECOGNIZING the importance of principles of sovereignty, equality and mutual benefit on ยท education and research in the national development of each country; DESIRING to increase bilateral cooperation and mutual assistance in the field of primary and secondary education in their respective countries; ACKNOWLEDGING the achievement already obtained in these areas, including within the framework of technical cooperat ion; BELIEVING that cooperation would benefit the Participants; PURSUANT to the preva iling laws and regulations in their respective countries as well as the procedures and policies on national education development;
THE PARTICIPANTS HAVE COME TO THE FOLLOWING UNDERSTANDING:
Paragraph 1 OBJECTIVES The objectives of this Memorandum of Understanding (MoU) are to promote mutual cooperation in education as well as to promote mutual cooperation for the advancement of knowledge and intellectual development. Paragraph 2 SCOPE OF COOPERATION The Participants, within the framework of the common interest to . develop the performance of the education systems at basic and secondary levels, will encourage cooperation in the following sub-areas: a. Exchange of information and scientific publication and experts on early childhood education and care (ECEC), pre-primary, primary, secondary, vocational and technical education; b. Development of curriculum and qualifications; c. Assessment; d. Learning and teaching; including teachers' education and professional development. e. School management and leadership and enhanced mobility including teachers, and administrative staff and students; and f. Any other related issues on education that can be agreed on between direct partners from both countries. Paragraph 3 FUNDING The Participants will cover their respective costs of the implementation of the MoU subject to the availability of funds. The Participants, upon mutual consent, may invite international agencies and organizations to fund the partnership project under this MoU. Paragraph 4 PARTICIPATION OF OTHER INSTITUTIONS The Participants encourage governmental and non-governmental institutions, also in the public-private - partnership, for direct cooperation to implement projects, programs or activities under this MoU, both on bilateral and multilateral level. Those implementing such direct cooperation are encouraged to inform their respective ministries about the cooperation. Paragraph 5 IMPLEMENTATION To facilitate the implementation of this MoU, the Participants and other governmental and non governmental institutions may conclude the development of specific arrangements, programs or projects, which shall cover their fields as provided in Paragraph 2 and will form as an integral part of this MoU.
Paragraph 6 JOINT WORKING GROUP
The Participants may establish a Joint Working Group to facilitate the implementation of this MoU . The Joint Working Group would monitor, assess, and review the implementation of this MoU regularly. The Joint Working Group would be co-chaired by representatives of the Participants with possible participation by representatives of other Ministries and Agencies, as appropriate.
Paragraph 7 INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
The Participants agree that any intellectual property arising from the implementation of this MoU will be jointly owned by the cooperating partners and its utilization shall be subject to separate arrangement between those partners.
Paragraph 8 SETTLEMENT OF DISPUTE
Any dispute or difference arising from the implementation of the provisions of this MoU will be settled amicably by consultation or negotiation between the Participants.
Paragraph 9 AMENDMENTS
This MoU may be reviewed and amended at any time by a mutual written consent of the Participants. Such revisions or amendments will come into effect on the date as may be determined by the Participants and will form an integral part ofthis MoU.
Paragraph 10 FINAL PROVISIONS
This MoU will become effective on the date of its signing. This MoU will remain effective for a period of 5 (five) years and will be automatically extended for the same period, unless any Participant notifies in writing of its intention to terminate this MoU 6 (six) months in advance before its expiry. The termination of this MoU will not affect any arrangements, programs, activities or projects made under this MoU until the completion of such arrangements, programs, activities or projects, unless the Participants decided otherwise.
2
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this MoU. SIGNED in duplicate in Jakarta on the nineteenth day of March in the year two thousand and fifteen in Indonesian and English, both texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.
FOR THE MINISTRY OF EDUCATION AND
FOR THE MINISTRY OF EDUCATION AND
CULTURE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
CULTURE OF THE REPUBLIC OF FINLAND
..., ANIES BASWEDAN MINISTER OF EDUCATION AND CULTURE
KRISTA KIURU MINISTER OF EDUCATION AND COMMUNICATIONS
