koreksi yang diberikan, semoga membawa manfaat

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Pengadilan Agama Jeneponto Tahun 2014

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena hanya atas berkat rahmat dan taufiq-Nya jualah sehingga kami dapat menyusun Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jeneponto tahun 2014 Laporan ini disusun sesuai format outline pelaporan tahunan dengan berpedoman

kepada

Surat

Sekretaris

Mahkamah

Agung

RI

Nomor

315-

1/SEK/KU.01/11/2014 tanggal 7 November 2014 dan surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor W20-A/1890/PL.06/XI//2014 tanggal 17 November 2014 tentang Penyusunan Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2014. Adapun laporan ini berhasil disusun berkat usaha kerja sama seluruh tim penyusun laporan tahunan Pengadilan Agama Jeneponto tahun 2014. Laporan ini menghimpun data kuantitatif dan kwalitatif yang bersifat rutin,pembangunan dan lain-lain yang diterapkan sehingga dapat memberikan gambaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Jeneponto selama satu tahun, dan sebagai penjelasan realisasi program kerja pengadilan Agama Jeneponto tahun 2014. Dalam Laporan ini disadari akan adanya kekurangan-kekurangan atau kekeliruan-kekeliruan, oleh karena itu kami terbuka untuk menerima koreksi yang positif dari semua pihak demi kesempurnaan laporan berikut untuk tahun yang akan datang. Demikian laporan tahunan ini dibuat, terima kasih atas saran / koreksi yang diberikan, semoga membawa manfaat. Jeneponto, 2 Januari 2015 K e t u a,

Drs. H. Muhtar, M.H. NIP. 19671207 199403 1 006

1


BAB I PENDAHULUAN Laporan Tahunan ini merupakan instrument untuk

menggambarkan

pelaksanaan kegiatan Pengadilan Agama Jeneponto selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu kegiatan sejak bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 laporan ini disusun sebagai kewajiban dan pertanggung jawaban (akuntabilitas) terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) institusi Pengadilan Agama Jeneponto kepada segenap masyarakat, bangsa dan Negara. Bahwa laporan ini dimaksudkan sebagai sarana untuk mengetahui bagaimana pelaksana tugas pokok atau program kerja yang telah ditetapkan sebelumnya dan sebagai bahan evaluasi yang dijadikan acuan dalam menetapkan program kerja pada tahun berikutnya. A. Kebijakan Umum Peradilan Agama Jeneponto Pengadilan Agama Jeneponto sebagai salah satu institusi peradilan yang menyelenggarakan tugas pokok kekuasaan kehakiman (yudikatif)yang merupakan kawal depan Mahkamah Agung, dalam wilayah Jeneponto

Provinsi

Sulawesi

Selatan,yang

Yuridiksinya di Kabupaten

mempunyai

tugas

menerima,

memeriksa,mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, via pasal 49 Undang-Undang Nomor.7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Sehubungan dengan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Jeneponto dalam implementasinya dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat senantiasa berupaya dan berpijak pada aturan hukum (legal justice), prosedur, hukum materil dengan hukum acara yang berlaku tanpa mengabaikan keadilan masyarakat (sosial justice) yang banyak diwarnai oleh tatanan nilai yang berlaku dan ditaati oleh masyarakat Jeneponto (kearifan lokal). Dalam rangka mencapai hal tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Jeneponto

mempunai

kebijakan-kebijakan

dalam

mengimplementasikan

maksudyang akan dicapai tersebut, dalam suatu bentuk rencana strategik sebagai bahan acuan.

2


Wilayah Hukum (Yuridiksi) Sebagai Pengadilan yang berkedudukan di Kabupaten Jeneponto, maka wilayah hukum Pengadilan Agama Jeneponto sebagai kompetensi relatifnya mengikut pada wilayah kabupaten tersebut.

Kabupaten Jeneponto memiliki wilayah seluas 74.979 ha atau 749,79 km2 luas wilayah Kabupaten Jeneponto tersebut hanya 1,20 % dari luas Sul-Sel sebesar 62.361,71 km2 jumlah penduduk sebanyak 420.494 orang Jumlah Kecamatan sebanyak 11 Kecamatan. Perincian Jumlah Desa/Kelurahan, penduduk dan luas wilayah perkecamatan sebagai berikut : No.

Kecamatan

Jumlah Desa/Kel

Penduduk

Luas M2

1.

Bangkala

13

62.084

121,82

2.

Bangkala Barat

8

31.153

152,96

3.

Tamalatea

12

51.058

57,58

4.

Bontoramba

12

41.237

88,30

5.

Binamu

13

65.288

69,49

6.

Turatea

10

37.879

53,76

Ket.

3


7.

Batang

14

23.161

33.04

8.

Arungkeke

7

21.779

29,91

9.

Kelara

10

31.996

43,95

10.

Rumbia

12

27.688

58,3

11.

Tarowang

8

21.171

40,68

111

420.494

749.79

Total

Persentase Luas Wilayah Kecamatan Terhadap Luas Kabupaten Jeneponto Tahun 2014

B. Visi Dan Misi Peradilan Agama Visi Terwujudnya peradilan Agama Jeneponto yang Agung. Misi Peradilan Agama adalah : 1. Mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan . 2. Meningkatkan sumber daya aparatur peradilan . 3. Meningkatkan pengawasan yang terencana dan efektif . 4. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat . 5. Meningkatkan sarana dan prasarana hukum . C. Renstra Sasaran renstra yang telah ditetapkan pada Pengadilan Agama Jeneponto merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Penetapan sasaran 4


renstra ini diperlukan untuk memberikan fokus dan penyusunan rencana kinerja dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu lima tahun. Tujuan 1 : Mewujudkan pelayanan hukum kepada masyarakat Sasaran renstra 1.1. Tersedianya pelayanan hukum masyarakat 1.2. Terwujudnya penyelenggaraan peradilan yang bersih dan transparan Tujuan 2 : Meningkatkan akselerasi pelayanan hukum kepada masyarakat Sasaran renstra 2.1. Terwujudnya penyelesaian perkara yang cepat 2.2. Terselenggaranya peradilan yang sederhana dan biaya ringan Tujuan 3 : Meningkatnya tingkat pendidikan aparatur peradilan Sasaran renstra 3.1 Tersedianya tingkat pendidikan aparatur peradilan yang memadai 3.2. Terwujudnya kinerja peradilan yang memadai Tujuan 4 : Meningatnya moralitas dan intergritas aparatur peradilan Sasaran renstra 4.1. Tersedianya aparatur yang bersih dan berwibawa 4.2. Terwujudnya kinerja peradilan yang memadai Tujuan 5 : Meningkatkan kualitas aparatur pendukung. Sasaran renstra 5.1. Tersedianya aparatur pendukung peradilan yang bersih, handal dan berwibawa

5


Tujuan 6 : Meningkatkan sistem pengawasan yang efektif dan terencana Sasaran renstra 6.1. Terwujudnya peradilan yang bebas KKN dan berwibawa. 6.2. Terwujudnya sistem pengawasan yang akurat. Tujuan 7 : Meningkatnya kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat Sasaran renstra 7.1. Terwujudnya proses peradilan yang baik dan berwibawa 7.2. Terwujudnya keadilan dan kepastian hukum yang diharapkan Tujuan 8 : Meningkatkan kualitas administrasi dan manajemen kepegawaian Sasaran renstra 8.1. Tersedianya jumlah dan kualitas kesejahteraan pegawai 8.2. Terwujudnya administrasi dan manajemen kepegawaian. Tujuan 9 : Meningkatnya kualitas administrasi dan manajemen keuangan Sasaran renstra 9.1. Tersedianya plafon anggaran DIPA dan realisasi DIPA 9.2. Terwujudnya administrasi dan manajemen keuangan Tujuan 10 : Meningkatnya kualitas administrasi dan manajemen umum Sasaran renstra

10.1. Terwujudnya tertib administrasi dan manajemen umum

Tujuan 11 : Meningkatnya sarana dan prasarana Sasaran renstra 11.1. Terpeliharanya sarana dan prasarana yang lebih baik dan memadai 6


11.2. Terpenuhinya sarana dan prasarana yang memadai. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka dirumuskan strategis dan langkah-langkah serta upaya dengan mempertimbangkan nilai-nilai sebagai berikut : 1. Menjunjung tinggi etika dan kejujuran; 2. Mengutamakan keterbukaan; 3. Menghargai rasa kebersamaan dan rasa persaudaraan; 4. Kozmitmen atas obyektifitas, integritas dan independensi; 5. Menghargai prestasi, kreasi dan inovasi. Dengan mempertimbangkan nilai-nilai tersebut ditetapkan renstra untuk mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program, dan kegiatankegiatan. Guna mengarahkan pencapaian sasaran secara efektif, maka disusunlah program dan kegiatan yang implementasinya diatur melalui kebijakan/policy yang ditetapkan oleh pimpinan. Strategi pencapaian sasaran tersebut dijelaskan untuk masing-masing sasaran sebagai berikut : 1.

Tersedianya pelayanan hukum masyarakat. Sasaran ini dilaksanakan sebagai perwujudan tugas pokok lembaga peradilan yakni menerima, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diterima dan rincian program dan kegiatan sebagai berikut : Program Peningkatan kualitas mutu pelayanan prima.

Kegiatan 1. Menerima pendaftaran perkara dan mencatat dalam buku register perkara 2. Menerima perkara secara prodeo bagi pencari keadilan yang kurang mampu dan mencatat dalam buku register perkara. 3. Menerima pendaftaran perkara yang dimohonkan banding, kasasi, peninjauan kembali, eksekusi dan mencatat dalam buku register. 4. Dibukanya Akses kepada masyarakat luas yang membutuhkan informasi yang cepat dan dapat diakses dimana saja melalui Website Pengadilan Agama Jeneponto yaitu www.pajeneponto.go.id 5. Tersedianya Petugas Informasi dan Meja Informasi, untuk melayani berbagai keperluan para pencari keadilan 7


2. Terwujudnya penyelenggaraan peradilan yang bersih dan transparan. Sasaran ini dicapai melalui suatu kebijakan untuk trasparansi di dalam peradilan. Rincian program dan kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebagai berikut: Program Peningkatan sarana

Kegiatan 1. Membuat

akuntabilitas pelayanan hukum

laporan

penyelenggaraan

perkara

berbentuk laporan SMS 2. Membuat

kotak

saran/pengaduan

pelayanan

hukum. 3. Memasang papan rincian biaya panjar biaya perkara. 3. Terwujudnya penyelesaian perkara yang cepat. Sasaran ini dicapai melalui kebijakan untuk menciptakan pranata hukum yang mendorong percepatan penyelesaian perkara. Rincian program dan kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebagai berikut : Program

Kegiatan

Peningkatan sarana

1. Mengadakan sidang keliling

pendorong percepatan

2. Menunjuk beberapa orang hakim sebagai petugas

pelayanan hukum

lembaga mediasi 3. Memberdayakan lembaga mediasi yang ada.

4. Terselenggaranya peradilan yang sedehana dan biaya ringan. Sasaran ini dicapai melalui kebijakan melakukan ketetapan pada Pengadilan Agama Jeneponto, adanya surat keputusan petetapan panjar biaya perkara. Rincian program dan kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebagai berikut : Program

Kegiatan

Pembaharuan pembuatan 1.Membuat/merevisi ketetapan radius dan panjar radius dan panjar biaya

biaya perkara

perkara

8


5. Meningkatkan kinerja aparatur peradilan Sasaran ini dicapai melalui kebijakan melakukan peningkatan kinerja dalam melaksanakan tupoksi melalui peningkatan kualitas koordinasi. Rincian program dan kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebagai berikut : Program Peningkatan aparatur

Kegiatan kinerja 1. Mengadakan rapat kerja tahunan pada akhir

peradilan

dan

peningkatan koordinasi

tahun 2. Mengadakan koordinasi pengadaan barang dan jasa 3. Mengadakan

koordinasi

penyusunan

perencanaan anggaran. 4. Mengadakan koordinasi pelaksanaan suratsurat

Keputusan

Sekretaris

MARI

No.02/Sek/SK/I/ 2014 5. Memaksimalkan semua potensi stakeholders yang ada 6. Melakukan pembinaan/pengarahan kepada pejabat fungsional/struktural. 6. Terwujudnya kinerja aparatur peradilan yang memadai. Sasaran ini dicapai melalui kebijakan mengikutsertakan karyawan untuk mengikuti pendidikan penjejangan. Rincian program dan kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebagai berikut : Program 1. Peningkatan SDM

pada

peradilan

Kegiatan

kinerja 1. Mengikutkan diklat teknis dan non teknis lembaga

yang dilaksanakan oleh Diklat Kumdil dan PTA Makassar 2. Mengusulkan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti

Pendidikan

dan

Latihan

Kepemimpinan. 3. Mengirim Pegawai Negeri Sipil mengikuti diklat fungsional. 2. Peningkatan

1. Mengikuti sosialisasi/orientasi SAI (Sistim Akuntasi Instansi) profesionalisme SDM 2. Mengikuti sosialisasi/orientasi system 9


peradilan

SIADPA 3. Mengikuti sosialisasi/orientasi sistem Akuntasi Barang Milik Negara (SABMN) 4. Mengikuti sosialisasi/orientasi Rencana Kerja Kementerian Kelembagaan (RKKL)

7. Terwujudnya peradilan yang bebas KKN dan berwibawa. Sasaran ini dicapai melalui kebijakan penyelenggara pengawasan yang sinergis dalam bentuk eksaminasi produk pengadilan. Rincian program dan kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebagai berikut : Program Cros cek perkara

Kegiatan 1. Mengadakan cros cek perkara antara majelis 2. Mengadakan diskusi hukum dengan semua hakim dan pejabat kepaniteraan

8. Terwujudnya sistem pengawasan yang akurat. Sasaran ini dicapai melalui kebijakan melakukan pengawasan secara terencana dan efektifitas pengawasan dapat diwujudkan dengan adanya pedoman. Rincian program dan kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebagai berikut : Program Pelaksanaan pengawasan

Kegiatan 1. Membentuk hakim pengawas bidang 2. Membuat/

mengadakan

pedoman

pengawasan /juklak 3. Mengadakan pengawasan secara kontinyu. 4. Menindaklanjuti hasil temuan Kimtiwasda 5. Melaksanakan bimbingan kepada petugas register dan jurnal 9. Terwujudnya proses peradilan yang baik dan berwibawa. Sasaran ini dicapai melalui kebijakan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan ketaatan hukum aparat dan masyarakat. Ketaatan dan kesadaran hukum akan terwujud dengan peningkatan pengetahuan hukum aparat dan masyarakat sebagai stakeholder. Rincian program dan kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut adalah seabgai berikut :

10


Program

Kegiatan

keasadaran 1. Mengadakan pembinaan dan penjelasan hukum perkawinan dan kewarisan khususnya dan ketaatan hukum pengangkatan anak masyarakat 2. Mengadakan pembinaan dan penjelasan hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 3. Mengadakan pembinaan dan penjelasan hukum ekonomi syariah. 4. Mengadakan dialog/diskusi hukum ekonomi syariah dan hal-hal lainnya Peningkatan

10. Terpenuhinya kebutuhan hukum dan kepastian hukum yang diharapkan. Sasaran ini dicapai melalui kebijakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui peningkatan pengetahuan hukum masyarakat, rincian program dan kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebagai berikut : Program Peningkatan

Kegiatan

keasadaran 1. Mengadakan penyuluhan hukum tentang

dan ketaatan hukum aparat

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 bersama pemerintah daerah 2. Mengadakan

bantuan

hukum

berupa

penyluhan hukum 11. Tersedianya jumlah, kualitas dan kesejahteraan pegawai. Sasaran ini dicapai melalui kebijakan penambahan jumlah pegawai peningkatan kualitas dan kesejahteraan pegawai. Rincian program dan kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebagai berikut : Program

Kegiatan

Peningkatan jumlah, mutu, 1. Mengirim PNS untuk mengikuti latihan teknis dan kesejahteraan pegawai 2. Mengusulkan kenaikan pangkat PNS bagi yang telah memenuhi syarat 3. Membuat surat Kenaikan Gaji Berkala (KGB). 4. Mengusulkan pengisian jabatan kaur keuangan 5. Mengadakan pakaian kerja seragam pegawai

11


12. Terwujudnya administrasi dan managemen kepegawaian. Sasaran

ini

dicapai

melalui

kebijakan

peningkatan

ketertiban

administrasi kepegawaian. Rincian program dan kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut sebagai berikut : Program

Kegiatan

Mutasi, pengisian jabatan 1. Membuat SK pengangkatan bendahara, atasan langsung bendahara, pejabat yang kosong, serta pemeriksa dan penandatangan SPM dan pejabat pembuat komitmen (rutin, penerima kelengkapan administrasi dan pengguna) kepegawaian 2. Menerbitkan surat izin cuti bagi pegawai 3. Mengusulkan karis / karsu pegawai. 4. Mengusulkan pembuatan kartu taspen dan askes 5. Mengusulkan pensiun bagi pegawai yang mencapai batas usia 6. Menyiapkan informasi dan rekapitulasi data kepegawaian (up to date) 7. Mengelola dan mengirim laporan tahunan kepegawian 8. Membuat SKP dan Penialian SKP. 13. Meningkatkan plafon anggaran DIPA dan realisasi anggaran DIPA. Sasaran ini dicapai melalui kebijakan melakukan upaya peningkatan anggaran dalam pembahasan rancangan anggaran tahunan. Rincian program dan kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebagai berikut : Program Peningkatan Aggaran

Kegiatan 1. Membuat / menyusun dan mengirim RKA-KL 2. Membuat POK DIPA 3. Merealisasikan

DIPA

Satker

Pengadilan

Agama Jeneponto. 14. Meningkatnya tertib administrasi dan manajemen keuangan. Sasaran ini dicapai melalui kebijakan melakukan upaya peningkatan kinerja administrasi keuangan. Rincian program dan kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut sebagai berikut :

12


Program

Kegiatan

Peningkatan tertib

Membuat dan mengirim Laporan Realisasi

administrasi keuangan

Anggaran Pengadilan Agama Jeneponto.

15. Meningkatnya tertib administrasi dan manajemen umum dan rumah tangga kantor. Sasaran ini dicapai melalui kebijakan melakukan upaya peningkatan kinerja administrasi umum dan rumah tangga kantor. Rincian program dan kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut sebagai berikut : Program Peningkatan tertib administrasi umum

Kegiatan 1. Menerima, mencatat dan pendistribusian surat 2. Mengarsipkan surat dengan sistem arsip dinamis 3. Menyelenggarakan administrasi IKN. 4. Mengadakan dan menatausahakan keperluan rumah tangga kantor 5. Menerbitkan surat izin pemakaian kendaraan dinas 6. Membuat dan mengirim laporan SIMAK BMN. 7. Memelihara dan menjaga keamanan kantor.

16. Terpeliharanya sarana dan prasarana yang lebih baik dan memadai. Sasaran ini dicapai melalui kebijakan melakukan pemanfaatan sarana dan prasarana hukum semaksimal mungkin. Rincian dan kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut sebagai berikut : Program Peningkatan pemanfaatan sarana dan prasarana

Kegiatan 1. Memelihara

gedung

kantor

Pengadilan

Agama Jeneponto 2. Memelihara kendaraan dinas roda dua 3. Memelihara

peralatan

mesin

kantor

(komputer, mesin ketik, dll). 4. Memelihara alat rumah tangga kantor (kursi, meja dan lain-lain)

13


17. Terpenuhinya sarana dan prasarana hukum yang memadai. Sasaran

ini

dicapai

melalui

kebijakan

melakukan

pengadaan

barang/modal inventaris kantor. Rincian program dan kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut sebagai berikut : Program

Kegiatan

Peningkatan sarana dan

Pengadaan alat rumah tangga kantor Kursi,

prasarana pengadilan

meja dan lain-lain)

14


BAB II STRUKTUR ORGANISASI

Penyusunan Alur Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) Berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 14 1990 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 004/SK/II/1992. Ragaan Susunan Pengadilan Agama Jeneponto terdiri dari : 1. Pimpinan a. Ketua b. Wakil Ketua 2. Hakim 3. a. Panitera/Sekretaris b. Wakil Panitera c. Wakil Sekretaris 4. Panitera Muda a. Panitera Muda Gugatan b. Panitera Muda Permohonan c. Panitera Muda Hukum 5. Kepala Urusan a. Kaur Umum b. Kaur Keuangan c. Kaur Kepegawaian 15


6. Kelomopok Fungsional Kepaniteraan -

Panitera Pengganti

7. Kelompok Fungsional Kejurusitaan -

Jurusita/Jurusita Pengganti

A. Tugas Pokok dan Fungsi 1. Tugas Pokok Pengadilan Agama Jeneponto yaitu : a. Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. b. Menyelenggarakan administrasi peradilan dan pembangunan. 2. Fungsi/kewenangan Pengadilan Agama yaitu : a. Menerima perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan peraturan yang berlaku. b. Memeriksa perkara yang menjadi kewenangannya. c. Mengadili perkara sesuai dengan hukum yang berlaku. d. Menyelesaikan perkara sesuai dengan hukum yang berlaku. e. Memberikan fatwa hukum agama. f. Mengisbatkan Rukyat Hilal. B. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi 1. Ketua dan Wakil Ketua

: Pimpinan

2. Hakim

: Pelaksana tugas pokok kekuasaanKehakiman

3. Panitera/Sekretaris,Wakil PaniteraDan Wakil Sekretaris : Pimpinan unit fasilitatif 4. Panitera Muda Gugatan, HukumDan Permohonan : Pimpinan teknis unit fasilitatifPelaksanaan tugas pokok kekuasaanKehakiman 5. Kaur Umum Keuangan dan Kepegawaian : Pimpinan teknis unit fasilitatifPengelolaan fasilitas sarana dan prasarana; 6. Kelompok Fungsional Kepaniteraan dan Kelompok Fungsional Kejurusitaan : Petugas Pembantu pelaksanaan tugasPokok kekuasaan kehakiman.

16


Adapun Uraian Tugas Pejabat /Pegawai Pengadilan Agama Jeneponto sbb : 1. Nama Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Jeneponto Tugas: Memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Jeneponto dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra serta wibawa Badan Peradilan Agama di lingkungan Pengadilan Agama Jeneponto; Uraian Tugas : 1. Merumuskan kebijaksanaan Pengadilan Agama Jeneponto dalam rangka penjabaran/pelaksanaan kebijaksanaan/Program Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Mahkamah Agung; 2. Melaksanaan fungsi manajemen yaitu merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksaaan tugas baik teknis maupun administratif dilingkungan Pengadilan Agama Jeneponto dengan baik, serasi dan selaras; 3. Bertanggung jawab atas pembinaan karier, organisasi dan administrasi Pengadilan Agama Jeneponto ; 4. Melakukan pembinaan terhadap organisasi KORPRI, IKAHI, DHARMA YUKTI KARINI, KOPERASI, PPIHIM, PTWP dan lain-lain, dilingkungan Pengadilan Agama Jeneponto ; 5. Mempersiapkan kader (kaderisasi) dalam rangka regenerasi pimpinan / pejabat di lingkungan Pengadilan Agama Jeneponto; 6. Menjalin hubungan kerja sama yang baik antar instansi terkait dalam rangka kelancaran tugas Pengadilan Agama Jeneponto ; 7. Memberikan keterangan dan pertimbangan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok Peradilan Agama Jeneponto kepada instansi Pemerintah maupun masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Agama Jeneponto, apabila diminta ; 8. Melaporkan pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Jeneponto kepada pimpinan pusat (Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Agama Makassar) ; 9. Melaksanakan tugas pokok Ketua Pengadilan Agama Jeneponto sebagaimana tercantum dalam Buku Kumpulan Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan (Buku I – II) ; 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan Pusat dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar. a. Tugas Teknis Peradilan : 1. Menetapkan/memutuskan persidangan perkara.

hari-hari

ketentuan

untuk

melakukan

17


2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Menetapkan panjar biaya perkara. Membagi perkara gugatan/perohonan kepada Hakim untuk disidangkan. Menunjuk Hakim untuk mencatat gugatan/permohonan secara lisan. Memerintahkan kepada Jurusita Pengganti untuk melakukan teguran ( an maning ). Menentukan/memimpin serta mengawasi eksekusi. Menetapkan biaya jurusita/biaya eksekusi. Menetapkan pelaksanaan lelang/tempat lelang; Menyediakan buku khusus untuk anggota Hakim Majelis yang isinya

menyatakan berbeda pendapat dengan kedua anggota Majelis lainya. 10. Mengevaluasi laporan mengenai penanganan perkara yang dilakukan Hakim/Panitera Pengganti dan mengisi evaluasi secara periodik ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar. 11. Menuruskan Surat Edaran Mahkamah Agung dan surat Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi agama Makassar yang berkaitan dengan perkara kepada para Hakim/Panitera/Wakil Panitera/Panitera Muda /Panitera Pengganti dan Jurusita. 2. Nama Jabatan : Wakil Ketua Tugas: Memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Jenepontodengan baik dan menjaga terpeliharanya citra serta wibawa Badan Peradilan Agama di lingkungan Pengadilan Agama Jeneponto; Uraian Tugas : 1. Melaksanakan tugas Ketua Pengadilan Agama Jeneponto, apabila Ketua berhalangan; 2. Membantu Ketua Pengadilan Agama Jeneponto dan menyusun program kerja, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya; 3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas serta tingkah laku Hakim, Para Pejabat dan karyawan baik kepaniteraan maupun kesekretariatan pada Pengadilan Agama Jeneponto; 4. Melaksanakan tugas sebagai Koordinator Hakim Pengawas Bidang dilingkungan Pengadilan Agama Jeneponto; 5. Mengevaluasi laporan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang serta bersama-sama merumuskan pemecahan masalah yang dihadapi; 6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas wakil ketua kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto; 18


7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama Jeneponto. 3. Nama Jabatan : H a k i m Tugas: 1 Memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang diajukan kepadanya serta memutus sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam perkara tingkat pertama di lingkungan Pengadilan Agama Jeneponto ; 2 Melakukan pembinaan dan pengawasan yang ditugaskan oleh pimpinan Pengadilan Agama Jeneponto ; 3. Melaksanakan tugas sebagai Hakim Pengawas Jeneponto . Uraian Tugas : 1. Mendampingi Hakim Ketua Majelis dalam persidangan perkara di tingkat pertama ; 2. Mempelajari berkas perkara yang akan disidangkan ; 3. Bersama-sama dengan Ketua Majelis Hakim : memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama ; 4. Membuat konsep putusan perkara yang ditugaskan kepadanya oleh Ketua Majelis; 5. Memberikan pertimbangan/pendapat kepada pimpinan Pengadilan Agama Jeneponto mengenai penyelenggaraan administrasi peradilan serta pelaksanaan eksekusi pada Pengadilan Agama Jeneponto sesuai bidang masing-masing selaku Hakim Pengawas Bidang ; 6. Melakukan pengawasan dan pembinaan yang ditugaskan oleh Pimpinan Pengadilan Agama Jeneponto mengenai penyelenggaraan administrasi peradilan serta pelaksanaan eksekusi pada Pengadilan Agama Jeneponto sesuai bidang masing-masing selaku Hakim Pengawas Bidang ; 7. Melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan bidang masing-masing kepada pimpinan Pengadilan Agama Jeneponto ; 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan Pengadilan Agama Jeneponto 4. Nama Jabatan : Panitera/Sekretaris Tugas: Membantu pimpinan dalam melaksanakan tugasnya, memimpin pelaksanaan tugas kepaniteraan dan kesekretariatan dalam hal memberikan pelayanan tehnis di bidang administrasi perkara dan pelayanan di bidang Administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Jeneponto berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 19


Uraian Tugas : 1. Memimpin pelaksanaan tugas kepaniteraan dan kesekretariatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; 2. Menyusun program kerja dibidang Administrasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Agama Jeneponto 3. Mengorganisasikan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepaniteraan dan Kesekretariatan sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan dan kebijakan pimpinan/Ketua Pengadilan Agama Jeneponto; 4. Membimbing dan membina bawahan dalam rangka meningkatkan disiplin dan prestasi kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ; 5. Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan dokumen, buku daftar/register, biaya perkara, dan surat-surat lainnya yang di simpan di kepaniteraan ; 6. Mempersiapkan dan mengelola bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka perumusan kebijaksanaan pimpinan/Ketua Pengadilan Agama Jeneponto ; 7. Melaksanakan tugas selaku koordinator tindak lanjut hasil pengawasan pada Pengadilan Agama Jeneponto ; 8. Mendampingi Majelis Hakim dalam persidangan perkara di tingkat pertama ; 9. Melaporkan kepada atasan tentang pelaksanaan tugas kepaniteraan dan kesekretariatan sebagai bahan evaluasi; 10. Melegalisir surat-surat yang akan dijadikan bukti di dalam persidangan dan surat-surat lain yang dianggap perlu dalam administrasi umum. 11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/Ketua Pengadilan Agama Jeneponto. 5. Nama Jabatan : Wakil Panitera Tugas: Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang pelaksanaannya dan pengorganisasiannya serta membantu Panitera dalam memimpin, menyelenggarakan tugas di bidang Administrasi Kepaniteraan yang meliputi pelayanan administrasi perkara, mengurus daftar/register perkara, menyusun statistik, dokumentasi perkara, laporan perkara dan menyelenggarakan administrasi pembinaan Hukum Agama. Uraian Tugas : 1. Membantu Panitera untuk secara langsung memimpin pelaksanaan tugas kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto ; 2. Melaksanakan tugas panitera apabila Panitera berhalangan ; 3. Menyusun program kerja kepaniteraan ; 20


4. 5. 6. 7. 8.

Membagi tugas dan menetapkan penanggung jawab kegiatan kepaniteraan ; Menggerakkan dan mengarahkan kegiatan kepaniteraan; Mengkoordinir pelaksanaan tugas kepaniteraan; Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas kepaniteraan ; Membina dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas dan membina hubungan kerja; 9. Mendampingi/membantu Majelis Hakim dalam persidangan perkara di tingkat pertama ; 10. Melaporkan pelaksanaan tugas kepaniteraan kepada atasan langsung sebagai bahan evaluasi; 11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/Ketua Pengadilan Agama Jeneponto. 6. Nama Jabatan : Panitera Muda Gugatan Tugas: Memimpin Kepaniteraan Gugatan, menyusun program kerja, membagi tugas, memberi petunjuk, membimbing dan memeriksa hasil kerja bawahan, mempertimbangkan izin cuti, mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka pelaksanaan sebagian program kerja Wakil Panitera, persiapan Administrasi persidangan perkara gugatan, memonitor penyimpanan berkas perkara gugatan yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara gugatan ; Uraian Tugas : 1. Memimpin Kepanteraan Gugatan dengan jalan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan urusan administrasi perkara gugatan, persiapan persidangan perkara gugatan memonitor penyimpanan berkas perkara gugatan yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan perkara gugatan agar staf Kepaniteraan gugatan mampu melaksanakan tugas dengan efektif dan efisien ; 2. Menyusun program kerja kegiatan Kepaniteraan Gugatan dengan jalan menjabarkan program kerja Wakil Panitera kedalam tugas-tugas tehnis dan menuangkan pada rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas ; 3. Membagi tugas kepada bawahan dilingkungan kepaniteraan Gugatan sesuai dengan tugas masing-masing agar tidak terjadi tumpang tindih ; 4. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan jalan mengadakan pengarahan langsung dalam pelaksanaan tugas agar bawahan mampu melaksanakan tugas dengan baik dan benar ; 5. Membimbing bawahan dalam rangka melaksanakan tugas dengan jalan memberikan penjelsan-penjelasan dan motivasi agar bawahan bersedia 21


meningkatkan pengetahuan dan keterampilan baik melalui pendidikan dan latihan maupun kepustakaan sehingga pada gilirannya mereka akan sanggupdan mampu memberikan yang terbaik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; 6. Memeriksa hasil kerja bawahan dengan cara meneliti data yang dicapai sebagai pembina kepada bawahan; 7. Memberikan penilaian kepada bawahan atas prestasi kerja yang telah dicapai sebagai pembina kepada bawahan ; 8. Memberikan pertimbangan kepada atasan diminta atau tidak diminta mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas Kepaniteraan Gugatan ; 9. Mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Kepaniteraan Gugatan sebagai pertanggungjawaban kepada atasan ; 10. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan persidangan perkara gugatan dan memonitor berkas perkara gugatan yang sedang dalam proses ; 11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/Ketua Pengadilan Agama Jeneponto. 7. Nama Jabatan : Panitera Muda Permohonan Tugas: Memimpin Kepaniteraan Permohonan, menyusun program kerja, membagi tugas, memberi petunjuk, membimbing dan memeriksa hasil kerja bawahan, mempertimbangkan izin cuti, mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka pelaksanaan sebagian program kerja Wakil Panitera, persiapan Administrasi persidangan perkara permohonan, memonitor penyimpanan berkas perkara permohonan yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara permohonan. Uraian Tugas : 1. Memimpin Kepaniteraan Permohonan dengan jalan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan urusan administrasi perkara Permohonan, persiapan persidangan perkara Permohonan memonitor penyimpanan berkas perkara permohonan yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubugnan dengan perkara permohonan agar staf Kepaniteraan permohonan mampu melaksanakan tugas dengan efektif dan efisien ; 2. Menyusun program kerja kegiatan Kepaniteraan Permohonan dengan jalan menjabarkan program kerja Wakil Panitera kedalam tugas-tugas tehnis dan menuagkan pada rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas ; 22


3. Membagi tugas kepada bawahan dilingkungan kepaniteraan Permohonan sesuai dengan tugas masing-masing agar tidak terjadi tumpang tindih ; 4. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan jalan mengadakan pengarahan langsung dalam pelaksanaan tugas agar bawahan mampu melaksanakan tugas dengan baik dan benar ; 5. Membimbing bawahan dalam rangka melaksnakan tugas dengan jalan memberikan penjelsan-penjelasan dan motivasi agar bawahan bersedia meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan baik melalui pendidan dan latihan maupun kepustakaan sehingga pada gilirannya merka akan sanggup dan mampu memberikan yang terbaik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya ; 6. Memeriksa hasil kerja bawahan dengan cara meneliti data yang dicapai sebagai pembina kepada bawahan; 7. Memberikan penilaian kepada bawahan atas prestasi kerja yang telah dicapai sebagai pembina kepada bawahan ; 8. Memberikan pertimbangan kepada atasan diminta atau tidak diminta mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas Kepaniteraan Permohonan ; 9. Mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Kepaniteraan Permohonan sebagai pertanggungjawaban kepada atasan ; 10. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan persidangan perkara Permohonan dan memonitor berkas perkara Permohonan yang sedang dalam proses; 11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/Ketua Pengadilan Agama Jeneponto. 8. Nama Jabatan : Panitera Muda Hukum Tugas: Memimpin Kepaniteraan Hukum, menyusun program kerja, membagi tugas, memberi petunjuk, membimbing dan memeriksa hasil kerja bawahan, mempertimbangkan izin cuti, mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka pelaksanaan sebagian program kerja Wakil Panitera, persiapan Administrasi persidangan perkara gugatan, memonitor penyimpanan berkas perkara gugatan yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah Kepaniteraan Hukum. Uraian Tugas : 1. Memimpin Kepaniteraan Hukum dengan jalan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan urusan administrasi perkara gugatan, persiapan persidangan perkara gugatan 23


memonitor penyimpanan berkas perkara gugatan yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubugnan dengan perkara gugatan agar staf Kepaniteraan Hukum mampu melaksanakan tugas dengan efektif dan efisien ; 2. Menyusun program kerja kegiatan Kepaniteraan Hukum dengan jalan menjabarkan program kerja Wakil Panitera kedalam tugas-tugas tehnis dan menuangkan pada rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 3. Membagi tugas kepada bawahan dilingkungan kepaniteraan Hukum sesuai dengan tugas masing-masing agar tidak terjadi tumpang tindih ; 4. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan jalan mengadakan pengarahan langsung dalam pelaksanaan tugas agar bawahan mampu melaksanakan tugas dengan baik dan benar ; 5. Membimbing bawahan dalam rangka melaksnakan tugas dengan jalan memberikan penjelsan-penjelasan dan motivasi agar bawahan bersedia meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan baik melalui pendidikan dan latihan maupun kepustakaan sehingga pada gilirannya merka akan sanggup dan mampu memberikan yang terbaik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya ; 6. Memeriksa hasil kerja bawahan dengan cara meneliti data yang dicapai sebagai pembina kepada bawahan; 7. Memberikan penilaian kepada bawahan atas prestasi kerja yang telah dicapai sebagai pembina kepada bawahan ; 8. Memberikan pertimbangan kepada atasan diminta atau tidak diminta mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas Kepaniteraan Hukum ; 9. Mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Kepaniteraan Hukum sebagai pertanggungjawaban kepada atasan ; 10. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan persidangan perkara Hukum dan memonitor berkas perkara Hukum yang sedang dalam proses ; 11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/Ketua Pengadilan Agama Jeneponto. 9. Nama Jabatan : Panitera Pengganti Tugas: Mencatat jalannya persidangan, mengetik putusan serta membantu Majelis Hakim dalam proses penyelesaian perkara tingkat pertama ; Uraian Tugas : 1. Menghimpun dan mempelajari petunjuk pelaksanaan tugas ; 2. Mendampingi Hakim dalam persidangan dan mencatat semua yang terjadi pada buku catatan Panitera; 24


3. Membuat konsep Berita Acara Persidangan dan mengetik setelah disetujui/paraf Ketua Majelis selambat-lambatnya tiga hari setelah persidangan; 4. Mengonsep surat permintaan bantuan pemanggilan pada Pengadilan agama lain serta membuat surat-surat lainnya yang berkaitan dengan kelancaran proses persidangan ; 5. Memgetik Putusan/Penetapan Pengadilan Agama ; 6. Membantu Hakim untuk meminutasi berkas perkara ; 7. Melaporkan kepada Meja II tentang perubahan-perubahan dan perkembangan persidangan untuk bahan pencatatan dalam Register Perkara yang bersangkutan; 8. Turut bertanggung jawab terhadap berkas perkara yang dilayani termasuk menjaga hal-hal yang perlu dirahasiakan ; 9. Berkonsultasi dengan Ketua Majelis Hakim dalam hal adanya perkembangan pihak-pihak baik perkembangan didalam maupun diluar persidangan ; 10. Mengetik Akta Cerai atas perintah Panitera ; 11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 10. Nama Jabatan : Pengadministrasian Perkara Tingkat Pertama (Meja I) Tugas: Menerima berkas perkara dari para pihak yang berperkara dan mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan proses persidangan ; Uraian Tugas : 1. Menerima Gugatan, Permohonan, Perlawanan (Verzet), Pernyataan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali; 2. Menaksir biaya perkara dan biaya Eksekusi ; 3. Membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkannya pada calon Penggugat atau Pemohon; 4. Memgembalikan surat gugatan/permohonan pada Penggugat/Pemohon ; 5. Memberikan penjelasan seperlunnya yang berkaitan dengan perkara apabila diminta yang bersangkutan ; 6. Melaksanakan legalisasi ; 7. Membuat Surat Izin Kuasa Khusus ; 8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan ; 11. Nama Jabatan : Penyelenggara Meja I / Kasir Tugas: Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara serta menyimpan mengeluarkan biaya perkara atas perintah pimpinan/atasan yang berwenang ;

dan

Uraian Tugas : 1. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan perkara ; 25


2. Menerima pembayaran uang panjar biaya perkara dan biaya eksekusi dari pihak calon Penggugat atau pihak Pemohon berdasarkan SKUM ; 3. Membukukan penerimaan uang panjar biaya perkara dan biaya eksekusi dalam jurnal penerimaan ; 4. Mengembalikan asli serta tindakan pertama SKUM kepada pihak calon Penggugat atau pihak calon Pemohon setelah dibubuhi cap/tanda lunas ; 5. Memyerahkan biaya perkara dan biaya eksekusi yang diterimanya kepada Bendahawan khusus dan dibukukan dalam buku jurnal; 6. Mengeluarkan biaya perkara atas persetujuan pimpinan/atasan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku ; 7. Melakukan kegiatan penerimaan dan pengeluaran biaya perkara setiap hari kedalam Buku Induk Keuangan Perkara ; 8. Melakukan penutupan Buku Induk keuangan Perkara atas printah pimpinan ; 9. Memelihara dan mengamankan bukti-bukti penerimaan/pengeluaran biaya perkara serta surat-surat berharga lainnya ; 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan. 12. Nama Jabatan : Penata Usaha Register Perkara (Meja II) Tugas: Mendaftarkan perkara ke dalam register Perkara dan mengisi buku Register sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku ; Uraian Tugas : 1. Menghimpun dan memperlajari petunjuk pelaksanaan tugas (Juklak) ; 2. Menerima surat gugatan/perlawanan dari calon Penggugat atau Tergugat ; 3. Menerima surat Permohonan dari calon Pemohon sebanyak 2 (dua) rangkap ; 4. Menerima tindasan SKUM dari calon Penggugat/pelawan/Pemohon 5. Mencatat/mendaftar surat gugatan atau permohonan dalam Register yang bersangkutan serta memberi NomorRegister perkara pada surat gugatan/permohonan/pada SKUM ; 6. Menyerahkan kembali satu rangkap surat gugatan/Permohonan yang telah diberi nomor Register pada Penggugat/Pemohon ; 7. Menyampaikan kepada Wakil Panitera brkas surat gugatan/Permohonan dan selanjutnya menyampaikan kepada Ketua Pengadilan asli surat gugatan/permohonan dengan melampirkan tindasan SKUM dan surat-surat yang berhubungan dengan gugatan/permohonan disertai dengan ekspedisi ; 8. Mendaftarkan/mencatat putusan Pengadilan Agama/Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Agung dalam Register yang bersangkutan ; 9. Menjaga kerapian dan keamanan buku Register Perkara ; 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan. 26


13. Nama Jabatan : Pengolah Data dan Administrasi Perkara (Meja III) Tugas: Menghimpun, menyusun, mengolah dan membuat laporan perkara serta menata kearsipan berkas perkara, menerima memori/kontra memori banding sesuai ketentuan yang berlaku ; Uraian Tugas : 1. Menghimpun dan mempelajari petujuk pelaksanaan tugas pengolah data dan laporan perkara sebagai pedoman; 2. Menyerahkan surat salinan putusan Pengadilan Agama/Pengadilan Tinggi Agama/ Mahkamah Agung kepada yang berkepentingan ; 3. Menyerahkan salinan penetapan kepada pihak yang berkepentingan ; 4. Menerima memori/kontra memori banding, memori/kontra memori kasasi, jawaban/tanggapan peninjauan kembali dan lain-lain; 5. Menyusun dan menyajikan data perkara dalam bentuk statistik, grafik ; 6. Membuat laporan perkara secara berkala ; 7. Menata arsip berkas perkara yang telah diminutasi kedalam box perkara ; 8. Menyusun/menjahit serta mempersiapkan berkas perkara ; 9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan. 14. Nama Jabatan : Pengadministrasi Surat dan Perlgkapan Kepaniteraan Tugas: Menerima dan mengarahkan surat masuk, menata kearsipan, surat menyurat serta mempersiapkan bahan kebutuhan/perlengkapan kerja kepaniteraan ; Uraian Tugas : 1. Mempersiapkan petunjuk/pedoman pelaksanaan tugas pada bagian kepaniteraan; 2. Menerima dan mengarahkan surat masuk bagian kepaniteraan; 3. Mengetik surat-surat urusan kepaniteraan dan menata kearsipan bagian kepaniteraan ; 4. Menyusun rencana kebutuhan/perlengkapan kerja bagian kepaniteraan ; 5. Mengadakan dan mendistribusikan bahan perlengkapan kerja bgian kepaniteraan ; 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan. 15. Nama Jabatan : Penatausaha Arsip Berkas Perkara T u g a s: Menyelenggarakan kegiatan yang berhubungan dengan arsip berkas perkara khusus ruang arsip perkara dan buku akta nikah ;

27


Uraian Tugas : 1. Menyiapkan Petunjuk Pelaksanaan tugas khusus pengarsipan perkara ; 2. Menerima, mencatat berkas perkara yang telah diminutasi ; 3. Menyusun dengan rapi berkas perkara kedalam kotak arsip sesuai nomor urut perkara ; 4. Menata buku Kutipan Akta Nikah berdasarkan nomor Urut Perkara ; 5. Menata buku Akta Nikah yang dikirim dari Kantor Urusan Agama ; 6. Mencatat ke dalam buku pinjaman bagi yang meminjam berkas perkara atas izin Ketua Pengadilan AgamaJeneponto; 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan. 16. Nama Jabatan : Jurusita Pengganti Tugas: Membantu Majelis Hakim dalam hal melancarkan Persidangan pada Pengadilan Agama Jeneponto ; Uraian Tugas : 1. Menghimpun dan mempelajari petunjuk pelaksanaan tugas; 2. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Majelis atau Panitera; 3. Menyampaikan pengumuman, teguran-teguran, pemanggilan dan pemberitahuan penetapan/putusan pengadilan berdasarkan Undang-Undang ; 4. Melaksanakan kegiatan atau perintah Ketua Pengadilan Agama Jeneponto; 5. Melaksanakan penyitaan ; 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan. 17. Nama Jabatan : Wakil Sekretaris Tugas: Membantu Sekretaris dalam memimpin pelaksanaan tugas dibidang administrasi kepegawain, keuangan dan umum/perlengkapan serta keprotokolan. Uraian Tugas : 1. Membantu Sekretraris secara langsung memimpin pelaksanaan tugas kesekretariatan Pengadilan Agama Jeneponto ; 2. Melaksanakan tugas sekretaris apabila Sekretaris berhalangan ; 3. Membuat Rencana Kerja dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan pada tahun yang bersangkutan/tahun berjalan; 4. Membuat dan menandatangani kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK), Berita Acara Penelitian Penawaran, Berita Acara Serah Terima dan surat-surat lain yang berhubungan dengan pengadaan berang/jasa; 5. Membuat dan menanda tangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dikirim kepada Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, kemudian 28


diteruskan kepada Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan menanda tangani Surat Perintah Membayar (SPM) 6. Membuat dan menanda tangani Surat Keputusan yang mengakibatkan pengeluaran uang, termasuk Surat Perjalan Dinas; 7. Membagi tugas dan menetapkan penanggung jawab kegiatan-kegiatan kesekretariatan ; 8. Menggerakkan dan mengarahkan kegiatan keskretariatan ; 9. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kesekretariatan ; 10. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan ; 11. Membina dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas ; 12. Melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan kepada atasan/pimpinan ; 13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan. 18. Nama Jabatan : Kepala Urusan Kepegawaian Tugas: Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan urusan kepegawaian meliputi administrasi kepangkatan, penggajian, pembinaan dan pengembangan pegawai serta pendataan pegawai. Uraian Tugas : 1. Memimipin pelaksanaan tugas urusan kepegawaian ; 2. Menyusun program kerja urusan kepegawaian sesuai dengan kebijaksanaan tugas; 3. Mengorganisasikan/membagi tugas urusan kepegawaian kepada bawahan baik secara merata dan tidak terjadi adanya tugas yang tumpang tindih; 4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas urusan kepegawaian kepada bawahan baik secara vertikal maupun horizontal ; 5. Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan dalam melaksanakan tugas agar bawahan mampu melaksanakan tugas dengan baik dan benar ; 6. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan agar tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 7. Memberikan penilaian kepada bawahan ataas prestasi kerja yang telah dicapai serta memberikan motivasi kepada bawahan yang kurang berprestasi ; 8. Memberikan pertimbangan-pertimbangan epada atasan diminta atau tidak diminta mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas urusan kepegawaian ; 9. Mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas urusan kepegawaian sebagai pertanggungjawaban kepada atasan ; 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan. 29


19. Nama Jabatan : Pengolah data file Kepegawaian Tugas: Menyelenggarakan kegiatan pengumpulan data, mengolah dan menyajikan data, mengisi buku regiter dan kelengkapan file kepegawaian ; Uraian Tugas : 1. Mempelajari petunjuk pelaksanaan tugas ; 2. Menghimpun data kepegawaian ; 3. Mengolah data kepegawaian ; 4. Menyajikan data kepegawaian ; 5. Mengisi buku register dan kartu tik pegawai ; 6. Menyusun dan memelihara kelengkapan file pegawai ; 7. Menyiapkan bahan laporan kepegawaian secara keseluruhan ; 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan. 20. Nama Jabatan : Penata Usaha Kepegawaian Tugas: Menyelenggarakan kegiatan yang berhubungan dengan surat menyurat dan penatausahaan kepegawaian . Uraian Tugas : 1. Mempelajari petunjuk pelaksanaan tugas ; 2. Menghimpun dan menyiapkan petunjuk pelaksanaan tugas urusan kepegawaian; 3. Menyelenggarakan kearsipan surat menyurat kepegawaian ; 4. Mengurus dn memelihara barang inventaris urusan kepegawaian ; 5. Menyusun dan menyiapkan kebutuhan alat tulis menulis urusan kepegawaian; 6. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan Pengadaan : KARPEG, KARIS/KARSU, TASPEN, ASKES, TANDA JASA/PENGHARGAAN; 7. Melaksanakan pembuatan DP.3 dan Kp. 4 Pegawai ; 8. Menyiapkan sarana pembinaan mental dan disiplin pegawai ; 9. Menyelenggarakan kegiatan yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan. 21. Nama Jabatan : Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan Tugas: Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan urusan keuangan kecuali biaya Perkara yang meliputi : Perencanaan, Pembukuan serta pelaporan Keuangan ; Uraian Tugas : 1. Memimipin pelaksanaan tugas urusan keuangan ; 30


2. Menyusun program kerja urusan keuangan sesuai dengan kebijaksanaan Pimpinan dan menuangkannya dalam rencana jaringan kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 3. memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP sesuai ketentuan yang berlaku; 4. Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tidak melampaui batas pagu anggaran; 5. Memeriksa kesesuaian rencana kerja dan /atau kelayakan hasil kerja yang dicapai dengan indikator keluaran; 6. Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain : a. Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/perusahaan, alamat, nomor rekening dan nama baik); b. Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/atau kelayakan dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak; c. Jadwal waktu pembayaran. 7. Mengorganisasikan/membagi tugas urusan Keuangan kepada bawahan secara merata dan tidak terjadi adanya tugas yang tumpang tindih ; 8. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas urusan Keuangan baik secara vertikal maupun horizontal ; 9. Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan dalam melaksanakan tugas agar bawahan mampu melaksanakan tugas dengan baik dan benar ; 10. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan agar tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 11. Memberikan penilaian kepada bawahan atas prestasi kerja yang telah dicapai serta memberikan motivasi kepada bawahan yang kurang berprestasi; 12. Memberikan pertimbangan kepada Atasan baik diminta atau tidak diminta mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas urusan keuangan ; 13. Mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas urusan kepegawaian sebagai pertanggungjawaban kepada atasan ; 14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan. 22. Nama Jabatan : Penata usaha Keuangan Tugas: Menyelenggarakan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan penggunaan Dana/Anggaran, mengola data dan laporan keuangan Pengadilan Agama Jenepontoserta mengurus perlengkapan dan surat menyurat urusan Keuangan. 31


Uraian Tugas : 1. Menyiapkan petunjuk pelaksanaan tugas urusan keuangan ; 2. Mempelajari petunjuk pelaksanaan tugas ; 3. Menyusun rencana dan penggunaan anggaran rutin ; 4. Menyusun dan mengola data dan laporan Keuangan rutin dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) / Non Tax Pengadilan Agama Jeneponto ; 5. Menyusun Rencana Kerja Anggaran, Kementrian dan Lembaga ; 6. Menyusun dan memelihara perlengkapan serta surat menyurat urusan keuangan; 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan. 23. Nama Jabatan : Bendahara Penerima Tugas : Melaksanakan tugas sebagai Bendahara Penerima Uraian Tugas : 1. Melaksanakan tugas perbendaharaanyang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan. 2. Menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan. 24. Nama Jabatan : Bendahara Pengeluaran Tugas: Menyelenggarakan pembukuan Keuangan, Menata Dokumen Keuangan, mengajukan, menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang serta mempertanggungjawabkan Keuangan yang telah digunakan. Uraian Tugas : 1. Menyiapkan dan mempelajari petunjuk pelaksanaan tugas; 2. 3. 4. 5. 6.

Menyiapkan buku-buku yang berhubungan dengan Keuangan; Melaksanakan tugas perbendaharaan yang bersumber dari Pelaksanaan APBN. Melaksanakan pembukuan setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan ; Membuat laporan penerimaan kas sesuai ketentuan yang berlaku ; Menata dan memelihara dokumen/bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran serta surat-surat berharga; 7. Menyusun dan mengajukan permintaan anggaran rutin/gaji Pegawai; 8. Menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang sesuai dengan peraturan yang berlaku; 9. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan yang telah digunakan ; 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan.

32


25. Nama Jabatan : Pembuat Daftar Gaji Tugas: Menyelenggarakan kegiatan yang berhubugan dengan pengajuan/gaji pegawai. Uraian Tugas : 1. Menyiapkan dan mempelajari petunjuk pelaksanaan tugas ; 2. Menyusun dan membuat daftar gaji pegawai serta mengajukan ke KPPN ; 3. Mengurus yang berhubungan dengan gaji pegawai Pengadilan Agama Jeneponto; 4. Menerimakan gaji pegawai tepat pada waktunya ; 5. Menata dan mengarsipkan dan memelihara segala seuatu yang berhubungan dengan penerimaan gaji pegawai Pengadilan Agama Jeneponto ; 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan. 26. Nama Jabatan : Kepala Urusan Umum Tugas: Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan administrasi umum dan perlengkapan serta perpustakaan pada Pengadilan Agama Jeneponto; Uraian Tugas : 1. Memimpin pelaksanaan tugas Urusan Umum dan perlengkapan serta perpustakaan; 2. Menyusun program kerja sesuai dengan kebijaksanaan pimpinan dan menuangkannya dalam rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas ; 3. Mengorganisasikan/membagi tugas urusan umum kepada bawahan secara merata; 4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas urusan secara vertikal dan horizontal ; 5. Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan dalam melaksanakan tugas agar bawahan mampu melaksnakan tugas dengan baik dan benar; 6. Mengawasi pelaksnaan tugas bawahan agar tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan terhadap ketentuan peraturan yang berlaku ; 7. Memberikan penilaian kepada bawahan atas prestasi kerja yang dicapai dan memberikan motivasi kepada bawahan yang kurang berprestasi ; 8. Memberikan pertimbangan kepada atasan baik diminta atau tidak diminta mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan tugas urusan umum ; 9. Mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas urusan umum sebagai pertanggung jawaban kepada atasan ; 10. Melaksanakan tugas sebagai pengarah surat masuk sesuai ketentuan tata persuratan dilingkungan Mahkamah Agung ; 33


11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan 27. Nama Jabatan : Pengadministrasi Surat Tugas: Menyelenggarakan kegiatan yang berhubungan dengan pengurusan administrasi surat menyurat meliputi : Penerimaan, Pendistribusian dan Pengiriman Surat. Uraian Tugas : 1. Menghimpun dan mempelajari peraturan yang berhubungan dengan tata persuratan; 2. Menerima dan mengagenda surat masuk serta kartu kendali surat; 3. Mendistribusikan surat masuk yang telah diarahkan oleh pengarah surat ; 4. Mengagenda dan memberi nomor surat keluar sesuai dengan ketentuan ; 5. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan surat keluar ; 6. Mengirim surat keluar kealamat yang dituju ; 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan. 28.Nama Jabatan : Penyelenggara kearsipan Tugas: Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan arsip surat. Uraian Tugas : 1. Menghimpun dan mempelajari peraturan yang berhubungan dengan kearsipan surat; 2. Mengangker dan menyimpan KK II dan lembar disposisi sesuai ketentuan kearsipan; 3. Memilah, mengklasifikasikan, memisahkan dan menyiangi arsip surat sesuai ketentuan kearsipan ; 4. Mengatur semua dosir menurut klasifikaasi dan indeks surat ; 5. Menyimpan dan memelihara keamanan dan keutuhan arsip surat ; 6. Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan penyusutan dan pemusnahan arsip sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan. 29. Nama Jabatan : Pengadministrasi Perlengkapan Barang Tugas: Menyelenggarakan kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang/kekayaan milik negara. Uraian Tugas : 1. Menghimpun dan mempelajari peraturan yang berkaitan dengan pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang/kekayaan milik negara ; 34


2. Melaksanakan pengadaan barang inventaris kantor sesuai rencana kebutuhan 3. Mencatat barang/kekayaan milik negara kedalam buku inventaris barang (BIB) dan memberi nomor kode sesuai ketentuan yang berlaku ; 4. Membuat daftar inventaris ruangan sesuai ketentuan yang berlaku ; 5. Melaksanakan pemeliharaan barang inventaris/kekayaan negara; 6. Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan penghapusan barang inventaris/kekayaan negara sesuai ketentuan yang berlaku ; 7. Membuat laporan barang inventaris/kekayaan negara meliputi : SIMAK BMN dsb; 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan. 30. Nama Jabatan : Pengadministrasi Perpustakaan Kantor Tugas: Melaksanakan tugas yang berhubungan dengan pengurusan perpustakaan kantor. Uraian Tugas : 1. Menghimpun dan mempelajari peraturan yang berhubungan dengan kepustakaan ; 2. Menerima dan mencatat buku-buku perlustakaan sesuai ketentuan ; 3. Memberi nomor kode buku dan menyusunnya dalam lemari perpustakaan ; 4. Memberikan pelayanan kepada semua unsur yang memanfaatkan buku perpustakaan; 5. Mencatat para peminjam buku kedalam buku kontrol dan mengawasi penggunaannya : 6. Memelihara keamanan dan keutuhan buku-buku perpustakaan ; 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan. 31. Nama Jabatan : Operator Komputer dan Pengetik Tugas: Melaksanakan tugas penggandaan dan pengetikan surat, laporan dan data Uraian Tugas : 1. Menghimpun dan mempelajari peraturan yang berhubungan dengan pembuatan surat dan laporan ; 2. Menyiapkan peralatan komputer dan mesin ketik untuk siap pakai; 3. Menyiapkan konsep surat, laporan dan lain-lain yang akan digandakan ; 4. Menggandakan/membuat surat, laporan dan lain-lain ; 5. Menjaga keamanan dan kerahasiaan surat ; 6. Menjaga keamanan dan kebersihan peralatan komputer dan mesin ketik ; 7. Menyerahkan hasil penggandaan/pengetikan kepada satuan kerja yang bersangkutan ; 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan. 35


A. Penyusunan Standard Operating Prosedures (SOP) Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga peradilan, yakni memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan, Pengadilan Agama Jeneponto menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdiri dari : 1.

SOP tentang Penerimaan Perkara.

2.

SOP tentang Pendaftaran Perkara dengan Pembayaran Cuma-Cuma (Prodeo).

3.

SOP tentang Pencatatan / Registrasi Perkara Masuk, PMH ddan PHS.

4.

SOP tentang Pemanggilan Para Pihak berperkara, Saksi dan Saksi Ahli.

5.

SOP tentang Penyelesaian Perkara oleh Majelis Hakim.

6.

SOP tentang Tata Persidangan.

7.

SOP tentang Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara.

8.

SOP tentang Pengambilan Salinan Putusan, Penetapan dan Akta Cerai.

9.

SOP tentang Penyampaian Salinan Putusan Banding Kepada Pihak Berperkara.

10. SOP tentang Publikasi Putusan. 11. SOP tentang Permohonan Perkara Banding. 12. SOP tentang Permohonan Perkara Kasasi. 13. SOP tentang Permohonan Perkara Peninjauan Kembali. 14. SOP tentang Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi. 15. SOP tentang Pelaporan Perkara Melalui NIR. 16. SOP tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat. 17. SOP tentang Sita Jaminan, Sita Eksekusi dan Eksekusi Riil serta Eksekusi Lelang. 18. SOP tentang Pemanggilan Para Pihak Berperkara, Saksi-Saksi Ahli Melalui Kementrian Luar Negeri, Media Massa dan Delegasi. 19. SOP tentang Proeses Pemberkasan Perkara dan Minutasi. 20. SOP tentang Penyampaian Salinan Putusan. 21. SOP tentang Pengarsipan Berkas Perkara. 22. SOP tentang Pelayanan Permintaan Informasi. 23. SOP tentang Administrasi Tata Persuratan. 24. SOP tentang Penata Usahaan Sarana dan Prasarana Kantor.

36


PENGADILAN AGAMA JENEPONTO Jalan Pahlawan Nomor… Telepon / Fax (0419) 21054, Website :www.pa-Jeneponto.go.id - Email: [email protected] JENEPONTO 92315

Nomor SOP Tgl Ditetapkan No.

A.

B.

: :

Standard Operating Procedures PENERIMAAN PERKARA DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA W20-A14/05/HK.05/IV/2014 Revisi Tgl. : 1 April 2014 Halaman :

Uraian Kegiatan

Uraian Pelayanan

DISKRIPSI : Pelayanan peradilan yang diberikan kepada masyarakat pencari keadilan dalam rangka menyelesaikan perkara. PELAYANAN MASYARAKAT 1. Petugas menerima surat permo-honan / gugatan / permohonan banding / verzet (perlawanan) / permohonan kasasi / permo-honan penin-jauan kembali / permohonan eksekusi dan per-mohonan perlawanan pihak ke-tiga dan juga memberi nomor pendaftaran perkara sesuai de-ngan nomor pendaftaran dalam SKUM. Menaksir panjar biaya dan membuat SKUM. 2. Surat gugatan / permohonan yang diterima meja pertama sebanyak jumlah tergugat di-tambah empat salinan untuk majelis hakim dan arsip. PEMERIKSAAN BERKAS 1. Petugas penerima memeriksa kelengkapan berkas dan mene-ruskannya kepada panitera muda permohonan / gugatan untuk dinyatakan berkas telah lengkap. 2. Dokumen yang diserahkan pada pendaftaran meliputi : a. Surat permohonan/ gugatan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama setempat b. bila menggunakan kuasa hukum, maka dilampirkan surat kuasa

1 dari 3 Hal

Unit/Pejabat Terkait

Waktu Penyelesaian

Panitera Muda Gugatan / Per-mohonan Meja satu

10 menit

Ket

Meja I

Panitera Muda Gugatan/ Permohonan Meja I

15 menit

37

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Pengadilan Agama Jeneponto Tahun 2014 khusus dari pemohon/penggugat kepada kuasa hukumnya, disertai foto kopi kartu advokad kuasa hukumnya. 3. Apabila terdapat dokumen yang dibuat di luar negeri dan meng-gunakan bahasa asing maka dokumen tersebut harus diter-jemahkan kedalam bahasa indo-nesia oleh penerjemah tersum-pah dan disahkan oleh kedutaan/perwakilan indonesia di negara tersebut C.

D.

Panitera Muda Gugatan/ Permohonan

BIAYA PANJAR PERKARA 1. Petugas penerimaan memeriksa kelengkapan berkas gugatan / permohonan dengan menggunakan daftar periksa, kemudian melanjutkannya kepada Panitera muda Gugatan/Permohonan untuk dinyatakan berkas telah lengkap dan ditentukan besarnya biaya panjar perkara untuk kemudian dituangkan kedalam SKUM. 2. Dalam menentukan besarnya biaya panjar perkara harus memperhatikan Surat Keputusan KPA/M.Sy setempat tentang besaran biaya perkara. 3. SKUM dibuat dalam rangkap tiga, masing-masing untuk pemohon/penggugat, kasir dan lampiran pada berkas permohonan/gugatan 4. Berkas perkara yang telah dilengkapi SKUM dikembalikan kepada penggugat / pemohon/ kuasanya dan agar membayar panjar biaya perkara

Panitera Muda Gugatan/ Permohonan

1. Pemegang kas menandatangani dan membubuhi cap lunas pada SKUM setelah

Meja Satu Kasir Bank

20 Menit

Kasir

PENYELESAIAN ADMINISTRASI PERKARA 20 Menit

38


2.

3.

4.

5.

menerima pembayaran (buk-ti bayar pada Bank yang ditunjuk). Pemegang kas membukukan uang panjar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM pada buku Jurnal Keuangan Perkara tingkat pertama. Nomor halaman buku jurnal adalah nomor urut perkara yang akan menjadi nomor perkara yang oleh pemegang kas kemudian dicantumkan dalam SKUM dan surat gugatan/permohonan. Pencatatan permohonan eksekusi dalam SKUM dan buku jurnal keuangan menggunakan nomor perkara awal. Menyerahkan kepada meja dua untuk dicatat dalam buku register induk perkara

Kasir

Kasir

Meja I

Meja I Meja II

Pendaftaran Selesai

Disahkan oleh : Ketua Pengadilan Agama Jeneponto,


39




: :

Standard Operating Procedures PENDAFTARAN PERKARA DENGAN PEMBAYARAN CUMA-CUMA (PRODEO) PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA W20-A14/19/HK.05/IV/2014 Revisi Tgl. : 1 dari 2 Hal 1 April 2014 Halaman :

Uraian Kegiatan

Keterangan Pelayanan

DESKRIPSI : Prosedur Operasi Tata Cara Penerimaan Pendaftaran Perkara dengan Pembayaran Cuma-Cuma (Prodeo) A.

Pihak berperkara menghadap petugas Meja I dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan.

1.

2.

3.

4. 5.

6.

B.

Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) surat gugatan atau permohonan tersebut dan SKUM

1.

2.

3.

Petugas memberikan penjelasan berkaitan dg gugatan /permohonan tsb. Petugas memeriksa kelengkapan berkas (Surat gugatan minimal 2 (dua) Eks. ditambah jumlah pihak tergugat) Petugas memeriksa posita dan petitum surat gugatan dimana surat gugatan/ permohonan tersebut harus mencantumkan alasan dan permintaan perkara secara prodeo Petugas Meja I membuatkan SKUM Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) ditulis dengan Rp.0,-. Petugas Meja I menyerahkan SKUM kepada penggugat/ pemohon. Kasir menerima surat gugatan/ permohonan disertai dengan asli SKUM dari pihak berperkara Kasir memberi nomor registrasi pendaftaran pada SKUM. Kasir menyerahkan kembali surat gugatan/ permohonan beserta asli SKUM kepada pihak

Unit/Pejabat Terkait Panitera Muda Gugatan/ Permohonan Petugas Meja I

Waktu Penyelesaian

Kasir

5 menit

Ket.

10 Menit

40

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Pengadilan Agama Jeneponto Tahun 2014 berperkara. C.

Pihak berperkara menerima surat gugatan dan SKUM dari kasir kemudian menyerahkan kepada petugas Meja II.

1.

2.

3.

D.

Petugas menerima surat gugatan dan asli SKUM dari pihak berperkara Petugas mencatat dalam register induk perkara sesuai dengan nomor registrasi pendaftaran yang ada di dalam SKUM Petugas menyerahkan 1 (satu) eks. surat gugatan/ permohonan yang telah diberi cap nomor registrasi perkara kepada pihak berperkara dan lembar pertama SKUM

Petugas Meja II

10 Menit

Pendaftaran selesai.



41




A.

: :

Standard Operating Procedures PENCATATAN / REGISTRASI PERKARA MASUK, PMH DAN PHS PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA W20-A14/15/HK.05/IV/2014 Revisi Tgl. : 1 dari 3 Hal 1 April 2014 Halaman :

Uraian Kegiatan

Uraian Pelayanan

Prosedur tentang Pencatatan Perkara Masuk, Penetapan Majelis Hakim dan Penetapan Hari Sidang PENCATATAN PERKARA MASUK 1. Petugas Meja II memeriksa surat gugatan/ permohonan.


Waktu Penyelesaian

Panmud Gugat-an/ Permohonan

11 Menit

2.

Petugas Meja II memeriksa nomor SKUM dan mencatat dlm register induk perkara

3.

Petugas Meja II mencatat Identitas para pihak pada Register Induk Perkara gugatan/ permohonan

Panmud Gugat-an/ Permohonan

5 menit

4.

Petugas Meja II mencatat petitum pada Register Induk Perkara gugatan/ permohonan

Petugas Meja II

10 menit

5.

Memasukan surat gugatan/ permohonan dalam map berkas perkara dan memberi nomor serta nama para pihak pada sampul map disertai formulir PMH, SKPP, PHS.

6.

Map berkas gugatan/ permohonan dicatat pada buku ekspedisi yang selanjutnya disampaikan kepada KPA/ M.Sy melalui Panitera

7.

Panitera mencatat berkas perkara tersebut dalam buku monitor PMH selanjut-nya menyerahkan berkas kepada KPA/M.Sy

Panitera

10 menit

8. KPA/M.Sy mempelajari berkas perkara selanjutnya me-

Ketua PA/M.Sy

2 hari

Ket

5 menit

2 Menit

42

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Pengadilan Agama Jeneponto Tahun 2014 nunjuk Majelis Hakim yang menangani perkara tsb. Berkas dikembalikan kepada Petugas Meja II melalui Panitera. 9. Panitera menunjuk Panitera Pengganti sebagai pendamping Majelis Hakim 10. Panitera mencatat PMH dari KPA dalam buku monitor selanjutnya berkas diserahkan ke petugas meja II B.

C.

Panitera

10 menit

Panitera

5 menit

PEMBUATAN DAN PENCATATAN PMH 1.

Petugas Meja II menerima berkas dari Panitera kemudian membuatkan surat PMH dan mencatat PMH dalam register

Panmud Gugatan/ Permohonan

15 menit

2.

Petugas mencatat PMH ke dalam register kolom 6

Petugas Meja II

5 Menit

3.

Petugas Meja II menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk dengan menggunakan buku ekspedisi

Petugas Meja II

5 menit

Majelis Hakim

7 hari

Petugas Meja II

10 Menit

Jurusita/JSP

10 menit

PEMBUATAN DAN PENCATATAN PHS 1. Ketua Majelis Hakim mempelajari berkas perkara gugatan kemudian menetapkan hari dan jam persidangan, mendistribusikan kepada anggota majelis untuk dipelajari. 2. Ketua Majelis mencatat PHS tersebut dicatat dalam suatu instrumen pemberitahuan yang selanjutnya diserahkan kepada meja II 3. Ketua Majelis Hakim memerintahkan Jurusita/JSP untuk memanggil para pihak sesuai PHS melalui Panitera/PP yang telah

43

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Pengadilan Agama Jeneponto Tahun 2014 ditunjuk menggunakan pemanggilan.

D.

dengan instrumen

Selesai Disahkan oleh : Ketua Pengadilan Agama Jeneponto,


44



Standard Operating Procedures PEMANGGILAN PARA PIHAK BERPERKARA, SAKSI/SAKSI AHLI PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DALAM WILAYAHNYA Nomor SOP Tgl Ditetapkan No.

A.

B.

: W20-A14/11/HK.05/IV/2014 : 1 April 2014

Uraian Kegiatan

Uraian Pelayanan

DESKRIPSI : Prosedur tentang Pemanggilan Para Pihak, Saksi dan atau Saksi Ahli INSTRUMEN PERINTAH PEMANGGILAN 1. Panitera Pengganti atas perintah Ketua Majelis membuat instrumen perintah pemanggilan dalam 3 (tiga) rangkap. 2. Panitera Pengganti mencatat nomor perkara dalam buku monitor/agenda persidangan 3. PP menyerahkan 1 (satu) eks instrumen pemanggilan kepada Kasir 4. PP menyerahkan 1 (satu) eks instrumen pemanggilan kepada Petugas Meja II 5. PP menyerahkan 1 (satu) eks instrumen pemanggilan kepada Jurusita/ JSP beserta 1 ekslar surat gugatan / permohonan.

Revisi Tgl. Halaman

: 2 Januari 2014 1 dari 2 Hal :


Penyelesaian

Waktu

Ket

- Jurusita/JS P

- Kasir 10 menit - Petugas Meja II

- Jurusita/ JSP

PEMBUATAN SURAT PANGGILAN 1. Jurusita/JSP membuat surat/ relass panggilan para pihak, saksi/saksi ahli sesuai dengan instrumen pemanggilan 2. Jurusita/JSP meminta biaya pemanggilan dengan menyerahkan relass pemanggilan 3. Petugas dalam pemanggilan melalui Kemenlu harus dilakukan paling lama 3 bulan

5 menit

- Kasir

15 menit

- Apabila para pihak tidak dapat ditemui di tempat tinggalnya, maka surat panggilan diserahkan kepada lurah/kepala desa dengan mencatat nama penerima dan ditandatangani oleh penerima, untuk diteruskan kepada yang bersangkutan.

45

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Pengadilan Agama Jeneponto Tahun 2014 sedangkan bantuan delegasi paling lama 1 bulan. 4. Jurusita/PP melaksanakan pemanggilan 5. Jurusita/JSP menyerahkan relass pemanggilan kepada Ketua Majelis melalui PP C.

PENCATATAN BIAYA PANGGILAN 1. Kasir menerima instrumen pemanggilan dari PP kemudian mencatat dan memasukannya dalam buku jurnal keuangan perkara 2. Kasir menerima surat pemanggilan sidang dari Jurusita/JSP kemudian membuatkan tanda terima dan memberikan biaya pemanggilan.

D.

E.

1 hari sebelum persidanga n

- Tenggang waktu antara panggilan para pihak dengan hari sidang minimal 3 (tiga) hari kerja.

PENCATATAN DALAM REGISTER PERKARA PP menyerahkan 1 (satu) eks. instrumen pemanggilan kepada Petugas Meja II

1.

2.

Petugas Meja II menerima 1 eks. Instrumen PHS dari PP Petugas Meja II mencatat PHS kedalam register induk perkara gugatan/permohonan.

10 menit

- Jurusita/JS P

10 Menit

PanMud Gugatan / Permohonan Petugas Meja II

5 menit

Diselesaikan pada hari berkenaan


Selesai



46



Standard Operating Procedures TATA PERSIDANGAN DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA Nomor SOP : W20-A14/18/HK.05/IV/2014 Revisi Tgl. : Tgl Ditetapkan : 1 April 2014 Halaman : No.

A.

B.

Uraian Kegiatan

Uraian Pelayanan

DISKRIPSI : Prosedur tentang Penanganan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama. PERSIAPAN SEBELUM PE1. Panitera atau Panitera LAKSANAAN PERSIDANGAN Pengganti yang akan bersidang mempersiapkan diri paling lambat 15 menit sebelum persidangan dimulai.. 2. Petugas piket dan atau Petugas Informasi mempersilahkan para pihak atau kuasa hukum yang telah datang untuk mengambil nomor antrian persidangan 3. Petugas Keamanan (Satpam) bertanggung jawab mengawasi ketertiban dan keamanan pelaksanaan persidangan dan selalu siap siaga memposisikan diri di depan pintu ruang sidang. 4. Petugas keamanan pengadilan harus melakukan pemeriksaan kepada setiap orang yang dicurigai dengan alat metal detector. 5. Petugas keamanan bertanggungjawab memastikan bahwa tidak ada satupun senjata api, senjata tajam, atau peralatan lainnya yang membahayakan keamanan masuk ke dalam ruang persidangan. PELAKSANAAN PERSIDANGAN

1. Panitera Pengganti yang akan bertugas membantu

Unit/Pejabat

1 dari 2 Hal Waktu

Terkait

Penyelesaian

Satpam dan Pansek

2 Menit

Ket

2 Menit

2 Menit

2 Menit

5 Menit

15 menit

47

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Pengadilan Agama Jeneponto Tahun 2014 sidang, terlebih dahulu mempersiapkan/ menyediakan berkas perkara, peralatan persidangan lainnya sebelum Majelis Hakim memasuki ruang sidang. 2. Panitera Sidang mengumumkan kepada pengunjung sidang untuk tertib, teratur dan tidak membuat kegaduhan di dalam ruang sidang serta berdiri sesaat ketika Majelis Hakim memasuki ruang persidangan. 3. Petugas /Panitera Sidang memanggil para pihak untuk masuk ke ruang sidang dengan pengeras suara sesuai dengan nomor urut antrian C.

Setelah Pelaksanaan Persidangan

1.

2.

D.

Petugas/Panitera Sidang, merapikan dan mengamankan berkas perkara, peralatan persidangan lainnya setelah Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Petugas keamanan memeriksa dan memastikan pengunjung sidang telah meninggalkan ruang persidangan.

2 menit

2 menit

10 menit

5 Menit



48



Nomor SOP Tgl Ditetapkan

: :

No.

Uraian Kegiatan

1.

Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara.

2.

Standard Operating Procedures PENGEMBALIAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA W20-A14/09/HK.05/IV/2014 Revisi Tgl. : 1 dari 2 Hal 1 April 2014 Halaman : Keterangan Pelayanan 1. Panitera Sidang membuat dan memberikan instrumen kepada Penggugat/Pemohon untuk mela-porkan kepada Kasir bahwa perkaranya sudah putus. 2. Panitera Sidang memberitahukan kepada Penggugat / Pemohon un-tuk menanyakan kepada Kasir apa-kah ada sisa panjar biaya perkara. 3. Petugas Kasir menerima instrumen perkara putusan dari pemohon/termohon. 4. Kasir memberitahukan ada/tidak-nya sisa panjar biaya perkara ke-pada Penggugat/Pemohon. 5. Petugas Kasir mengembalikan sisa panjar biaya perkara tersebut jika ada sisa, kepada Penggugat/Pemo-hon disertai bukti. 6. Petugas Kasir membuka kembali buku jurnal yang telah ditutup un-tuk transaksi pengeluaran pengembalian sisa panjar. 7. Petugas memberitahukan kepada pihak dan juga diumumkan di papan pengumuman dan WebSite tentang sisa panjar yang belum di-ambil pihak serta memberita-hukan bahwa jika dalam waktu 180 hari tidak diambil para pihak, sisa panjar tersebut disetor ke Kas Negara. 8. Petugas Kasir membukukan secara tersendiri sisa panjar yang belum diambil pihak berperkara.


Waktu Penyelesaian

Panitera Sidang

20 menit

Panitera Sidang

Ket.

5 menit

2 menit Petugas Kasir 5 menit Petugas Kasir 10 menit Petugas Kasir 10 menit Petugas Kasir

Wapan/Kasir /Petugas IT

Paling lambat 7 hari setelah putusan BHT

Petugas Kasir

Selesai

49

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Pengadilan Agama Jeneponto Tahun 2014 Disahkan oleh : Ketua Pengadilan Agama Jeneponto,


50




A.

: :

Standard Operating Procedures PENGAMBILAN SALINAN PUTUSAN, PENETAPAN DAN ATAU AKTA CERAI OLEH PIHAK BERPERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA W20-A14/10/HK.05/IV/2014 Revisi Tgl. : 1 dari 3 Hal 1 April 2014 Halaman :

Uraian Kegiatan

Uraian Pelayanan

DESKRIPSI : Prosedur tentang Penyerahan Salinan Putusan/Penetapan dan atau Akta Cerai kepada Pihak Berperkara. Menerima Berkas (Bundel A) 1. Petugas memeriksa dari Majelis Hakim melalui kelengkapan berkas meliputi, Panitera Pengganti kelengkapan bendel A, tanggal minutasi, tanda tangan majelis hakim dan PP, salinan putusan dan atau penetapan 2. Petugas menentukan Berkekuatan Hukum Tetap berdasarkan putusan dan atau relass pemberitahuan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir. 3. Petugas mencatat dalam register akta cerai, menuliskan nomor dan tanggal akta cerai pada halaman depan sampul berkas. 4. Petugas mempersiapkan blanko Akta Cerai, membuat/mengisi Akta Cerai. 5. Petugas mengambil asli dan salinan putusan/ penetapan dari dalam berkas, memberi cap legalisasi pada salinan putusan/ penetapan, memberi cap BHT dan memberi tanggal. 6. Petugas memeriksa salinan putusan / penetapan dan mencocokan dengan aslinya, memeriksa tanggal BHT putusan, memaraf pada sisi kanan tanda tangan panitera 7. Petugas memeriksa Akta cerai, memeriksa tanggal BHT, tanggal putus, memaraf


Waktu Penyelesaian

Panitera Muda Hukum

15 Menit

Petugas Meja III

2 Menit

10 Menit Petugas Meja III 10 Menit Petugas Meja III

5 Menit

5 Menit

Panitera Muda Hukum 5 Menit

51

Ket.

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Pengadilan Agama Jeneponto Tahun 2014 pada sisi kanan tanda tangan panitera B.

C.

D.

Menyerahkan berkas (Bundel A), salinan putusan/penetapan dan atau akta cerai yang akan ditanda tangani Panitera ke Wakil Panitera

Menyerahkan berkas (Bundel A), salinan putusan/penetapan dan atau akta cerai yang akan ditanda tangani Panitera ke Panitera

Para Pihak datang ke Petugas Meja III dengan membawa identitas diri, mengambil nomor antrian layanan pengambilan salinan putusan/ penetapan, akta cerai

1. Wakil Panitera mencatat dalam buku monitor legalisasi salinan dan akta cerai. 2. Memeriksa salinan putusan / penetapan dan mencocokan dengan aslinya, memeriksa tanggal BHT putusan, memaraf pada sisi kiri tanda tangan panitera 3. Petugas memeriksa Akta cerai, memeriksa tanggal BHT, tanggal putus , memaraf pada sisi kanan tanda tangan panitera. 4. Menyerahkan kembali berkas kepada petugas meja III

Wakil Panitera

1. Panitera mencatat dalam buku monitor legalisasi salinan dan akta cerai panitera. 2. Panitera memeriksa salinan putusan / penetapan dan mencocokan dengan aslinya, memeriksa tanggal BHT putusan, menanda tanganinya. 3. Panitera memeriksa Akta cerai, memeriksa tanggal BHT, tanggal putus , menanda tanganinya. 4. Panitera menyerahkan kembali berkas kepada petugas meja III 5. Petugas membubuhkan stempel pada salinan putusan/penetapan dan akta cerai

Panitera

11. Petugas Meja III menanyakan nomor perkara ybs serta mengecek identitas ybs. 12. Petugas mengambil salinan putusan/penetapan, akta cerai dari almari penyimpanan, menghitung jumlah halaman salinan putusan/ penetapan kemudian memasukan dalam

5 Menit

5 Menit

5 Menit

2 Menit

5 Menit 5 Menit

5 Menit

2 Menit 2 Menit Petugas Meja III

Petugas Meja III

5 menit

2 Menit

52

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Pengadilan Agama Jeneponto Tahun 2014 `map khusus/ sampul 13. Petugas memanggil dan memerintahkan para pihak agar membayar biaya salinan putusan/ penetapan ke kasir. 14. Petugas Meja III menyerahkan salinan putusan, penetapan dan atau akta cerai kepada para pihak setelah menerima bukti pembayaran biaya pengambilan salinan putusan/ penetapan. 15. Petugas Meja III membuatkan tanda terima bukti penyerahan salinan putusan/ penetapan dan atau akta cerai. E.

2 Menit

2 Menit

5 Menit



53




: :

Uraian Kegiatan

Standard Operating Procedures PUBLIKASI PUTUSAN PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA W20-A14/17/HK.05/IV/2014 Revisi Tgl. : 1 April 2014 Halaman : Keterangan Pelayanan


1 dari 1 Hal

Waktu Penyelesaian

Ket.

DESKRIPSI :

Prosedur Tata cara Melakukan Publikasi terhadap Putusan pada Pengadilan Tingkat Pertama.

A.

B.

Publikasi Putusan.

1. Petugas menghimpun dan meneliti putusan-putusan yang akan dipublikasikan. 2. Petugas melakukan anonimasi terhadap salinan putusan yang akan di publikasikan. 3. Petugas melakukan check dan recheck terhadap hasil anonimasi salinan putusan. 4. Petugas mempublikasikan setiap salinan putusan yang telah siap melalui website masing-masing pengadilan. 5. Pengadilan mempublikasikan setiap putusan yang yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim, melalui website masing-masing pengadilan. 6. Salinan Putusan yang dipublikasikan harus terlebih dahulu dianonimisasi sesuai dengan ketentuan SK KMA No. 144/2007.

15 Menit

20 Menit

Panitera/Petugas IT

15 Menit

15 Menit

Petugas IT

Paling lambat 2 hari sejak dibacakan.

Wapan/Panitera

Paling lambat 1 hari sejak dibacakan.



54




: :

Standard Operating Procedures PERMOHONAN BANDING PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA W20-A14/14/HK.05/IV/2014 Revisi Tgl. : 1 April 2014 Halaman :

Uraian Kegiatan


DESKRIPSI : Prosedur Operasi Tata Cara Penerimaan Pendaftaran Permohonan Banding A.

Pemohon Banding menghadap petugas Meja I dan mengajukan permohonan banding.

1.

2.

3. 4.

B.

Pemohon Banding menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR), Bukti Penyetoran Bank, SKUM dan Akta Pernyataan Banding.

1.

2.

3.

4.

C.

Pemohon Banding menerima kembali Akta Pernyataan Banding dan SKUM dari kasir kemudian menyerahkan kepada

1.

2.

Petugas mengklarifikasi nomor perkara dan tanggal putus dan melakukan cross-check dengan Buku Induk Register. Petugas menghitung apakah permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan dibacakan/ diberitahukan. Petugas Meja I membuatkan SKUM. Petugas Meja I membuat Akta Pernyataan Banding yang ditanda tangani Pemohon Banding namun belum ditandatangani panitera. Kasir menerima Akta Pernyataan Banding disertai dengan asli SKUM dari Pemohon Banding. Kasir membukukan uang panjar biaya banding yang tercantum dalam SKUM pada jurnal Keuangan Perkara Banding. Petugas memberi nomor registrasi pendaftaran pada SKUM. Kasir menyerahkan kembali Akta Pernyataan Banding beserta asli SKUM kepada Pemohon Banding. Petugas menerima Akta Pernyataan Banding dan asli SKUM dari Pemohon Banding. Petugas menyerahkan Akta Pernyataan Banding kepada

Unit/Pejabat Terkait Panitera Muda Gugatan/ Permohonan

1 dari 3 Hal

Waktu Penyelesaian

Petugas Meja I

20 Menit

Kasir

15 menit

Petugas Meja II

10 Menit

Ket.

55

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Pengadilan Agama Jeneponto Tahun 2014 petugas Meja II. 3.

4.

D.

Pendaftaran selesai. Pelimpahan berkas permohonan banding oleh Petugas Meja II ke Petugas Meja III.

1.

2.

3.

E.

Pemberitahuan permohonan banding, memori banding, kontra memori banding, dan inzage.

1.

2.

3.

F.

Pengiriman berkas dan biaya perkara banding ke Pengadilan Tinggi Agama/MSy. Aceh.

1.

Panitera untuk ditanda tangani. Petugas mencatat dalam register induk perkara sesuai dengan nomor registrasi pendaftaran yang ada di dalam SKUM Petugas menyerahkan 1 (satu) rangkap Akta Pernyataan Banding yang telah ditanda tangani Panitera dan Stempel Pengadilan kepada Pemohon Banding beserta lembar pertama SKUM Petugas melimpahkan berkas permohonan banding kepada Petugas Meja III melalui Panmud Hukum dengan menggunakan buku ekspedisi. Petugas Meja III melengkapi berkas permohonan banding dengan salinan putusan, akta pernyataan banding, dan relaas pemberitahuan isi putusan (jika ada). Petugas Meja III membuat daftar check-list kelengkapan berkas banding sebagai kontrol proses perkara. Petugas memberitahukan permohonan banding kepada termohon banding/ terbanding. Pemberitahuan/penyerahan memori banding dan kontra memori banding (jika ada) kepada masing-masing lawannya dengan menggunakan relaas pemberitahuan/penyerahanny a. Menyampaikan relaas pemeriksaan berkas perkara (inzage) kepada pemohon dan termohon banding. Petugas menyerahkan Bundel A dan Bundel B yang sudah diteliti kelengkapannya ke Panitera melalui Wakil

Petugas Meja III

10 menit

Petugas Meja III

7 hari setelah permohonan banding diajukan.

Petugas Meja III

30 hari sejak permohonan banding diajukan.

56


2.

3.

4.

5.

6.

Panitera untuk diteliti kembali sebelum dikirim ke PTA/MSy Aceh. Panitera membuat Surat Pengantar pengiriman berkas perkara banding ke PTA/MSy Aceh yang dibuat dalam rangkap 4, : 2 rangkap ditembuskan kepada para pihak, 1 rangkap untuk PTA/MSy Aceh dan 1 rangkap disimpan sebagai arsip. Petugas mengirimkan Biaya perkara banding ke PTA/MSy Aceh melalui bank. Petugas memasukkan Bukti setoran bank untuk perkara banding tersebut dalam bundel B yang dikirim ke PTA/Msy. Aceh. Petugas menggandakan berkas dari bundel A dan bundel B untuk disimpan sebagai arsip oleh Panmud Hukum. Petugas mengirimkan asli Bundel A dan Bundel B perkara banding ke PTA/MSy. Aceh.

Pengiriman Berkas Banding Selesai.



57


PENGADILAN AGAMA JENEPONTO Standard Operating Procedures PERMOHONAN PERKARA KASASI PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA Nomor SOP Tgl Ditetapkan No.

A.

B.

: :

W20-A14/09/HK.05/IV/2014 1 April 2014

Uraian Kegiatan


DESKRIPSI : Prosedur Operasi Tata Cara Penerimaan Pendaftaran Perkara Kasasi Pemohon Kasasi 1. Petugas mengklarifikasi menghadap nomor perkara dan tanggal petugas Meja I dan putus dan melakukan cross mengajukan check dengan Buku Induk permohonan Register Gugatan/ kasasi. Permohonan dan Buku Induk Register Banding 2. Petugas menghitung hari permohonan kasasi yang diajukan masih dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diberitahukan. 3. Petugas Meja I membuatkan SKUM. 4. Petugas Meja I membuat Akta Pernyataan Kasasi yang ditanda tangani Pemohon Kasasi yang belum ditandatangani panitera. Pemohon Kasasi menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR), Bukti Penyetoran Bank, SKUM dan Akta Pernyataan Kasasi.

1.

2.

3.

4.

Petugas Kasir menerima Akta Pernyataan Kasasi disertai dengan asli SKUM dari Pemohon Kasasi. Petugas Kasir membukukan uang panjar biaya kasasi yang tercantum dalam SKUM pada Buku Jurnal Keuangan Kasasi. Petugas memberi nomor registrasi pendaftaran pada SKUM. Petugas Kasir menyerahkan kembali Akta Pernyataan Kasasi beserta asli SKUM kepada Pemohon Kasasi.

Revisi Tgl. Halaman

: :


Waktu Penyelesaian

1 dari 4 Hal

Petugas Meja I

20 Menit

Petugas Kasir

15 menit

Ket.

58

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Pengadilan Agama Jeneponto Tahun 2014 C.

Pemohon Kasasi menerima kembali Akta Pernyataan Kasasi dan SKUM dari kasir kemudian menyerahkan kepada petugas Meja II.

1.

2.

3.

4.

D.

Pendaftaran selesai. Pelimpahan berkas permohonan kasasi oleh Petugas Meja II ke Petugas Meja III.

1.

2.

3.

E.

Pemberitahuan permohonan kasasi, memori kasasi, dan kontra memori kasasi.

1.

2.

Petugas menerima Akta Pernyataan Kasasi dan asli SKUM dari Pemohon Kasasi. Petugas menyerahkan Akta Pernyataan Kasasi kepada Panitera untuk ditanda tangani. Petugas mencatat dalam register induk perkara kasasi sesuai dengan nomor registrasi pendaftaran yang ada di dalam SKUM Petugas menyerahkan 1 (satu) rangkap Akta Pernyataan Kasasi yang telah ditanda tangani Panitera dan Stempel Pengadilan kepada Pemohon Kasasi beserta lembar pertama SKUM

Petugas Meja III menerima pelimpahan berkas permohonan kasasi melalui Panmud Hukum dengan menggunakan buku ekspedisi. Petugas Meja III melengkapi berkas permohonan kasasi dengan Bundel A, salinan putusan tingkat pertama dan banding, surat pernyataan kasasi, dan relas pemberitahuan isi putusan banding. Petugas Meja III membuat daftar check-list kelengkapan berkas kasasi sebagai kontrol proses perkara. Petugas memberitahukan permohonan kasasi kepada termohon kasasi. Petugas Meja III menerima memori kasasi dari pemohon kasasi dalam jangka waktu 14 hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.

Petugas Meja II

10 Menit

Petugas Meja III

10 menit

Petugas Meja III

7 hari setelah permohonan kasasi diajukan.

Pemohon kasasi yang tidak menyerahkan Memori Kasasi dalam jangka waktu 14 hari setelah pendaftaran kasasi, permohonan kasasinya

59

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Pengadilan Agama Jeneponto Tahun 2014 3.

4.

F.

Pengiriman berkas dan biaya perkara kasasi ke Mahkamah Agung RI.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

dianggap tidak memenuhi syarat formil dan berkasnya tidal dikirm ke Mahkamah Agung.

Petugas memberitahukan / menyerahkan memori kasasi kepada termohon kasasi dengan menggunakan relaas pemberitahuan/penyeraha nnya. Petugas memberitahukan / menyerahkan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi dengan menggunakan relaas pemberitahuan/ penyerahannya. Petugas menyerahkan Bundel A dan Bundel B yang sudah diteliti kelengkapannya ke Panitera melalui Wakil Panitera untuk diteliti kembali sebelum dikirim ke Mahkamah Agung. Panitera membuat Surat Pengantar pengiriman berkas perkara kasasi ke Mahkamah Agung yang dibuat dalam rangkap 5,: 1 rangkap untuk Mahkamah Agung, 2 rangkap ditembuskan kepada para pihak, 1 rangkap untuk tembusan kepada PTA/MSy Aceh, dan 1 rangkap disimpan sebagai arsip. Petugas mengirimkan Biaya perkara kasasi ke Mahkamah Agung melalui bank. Petugas memasukkan Bukti setoran bank untuk perkara kasasi tersebut dalam bundel B yang dikirim ke Mahkamah Agung. Petugas mengirimkan Bundel A dan Bundel B perkara kasasi ke Mahkamah Agung. Petugas memphotocoy Isi dari bundel B untuk disimpan sebagai arsip oleh

Petugas Meja III

60 hari sejak permohonan kasasi diajukan.

60

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Pengadilan Agama Jeneponto Tahun 2014 Panmud Hukum. G.

Pengiriman Berkas Kasasi Selesai. Disahkan oleh : Ketua Pengadilan Agama Jeneponto,


61




No.

: :

Standard Operating Procedures PERMOHONAN PERKARA PENINJAUAN KEMBALI PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA W20-A14/20/HK.05/IV/2014 Revisi Tgl. : 1 April 2014 Halaman :

Uraian Kegiatan


DESKRIPSI : Prosedur Operasi Tata Cara Penerimaan Pendaftaran Perkara Peninjauan Kembali A.

Pemohon Peninjauan Kembali menghadap petugas Meja I dan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali.

1.

2.

3.

4. 5.

B.

Pemohon Peninjauan Kembali menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR), Bukti Penyetoran Bank, SKUM dan Akta Pernyataan Peninjauan Kembali.

1.

2.

Petugas menerima dan membuatkan permohonan Pe-ninjauan Kembali dari pemohon PK. Petugas mengklarifikasi nomor perkara dan tanggal putus dan melakukan cross-check dengan Buku Induk Register Gugatan/ Permohonan dan Buku Induk Register Kasasi. Petugas menghitung hari apakah permohonan Peninjauan Kembali diajukan masih dalam tenggang waktu 180 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau sejak ditemukannya bukti baru (novum). Petugas Meja I membuatkan SKUM. Petugas Meja I membuat Akta Pernyataan Peninjauan Kembali yang ditanda tangani Pemohon Peninjauan Kembali yang belum ditandatangani panitera.

Petugas Kasir menerima Akta Pernyataan Peninjauan Kem-bali disertai dengan asli SKUM dari Pemohon Peninjauan Kembali. Petugas membukukan uang panjar biaya Peninjauan Kembali yang tercantum


62 dari 4 hal.

Waktu Penyelesaian

Petugas Meja I

10 Menit

Petugas Kasir

10 menit

Ket.

62


3.

4.

C.

Pemohon Peninjauan Kembali menerima kembali Akta Pernyataan Peninjauan Kembali dan SKUM dari kasir kemudian menyerahkan kepada petugas Meja II.

1.

2.

3.

4.

D.

Pendaftaran selesai. Pelimpahan berkas permohonan Peninjauan Kembali oleh Petugas Meja II ke Petugas Meja III.

1.

2.

dalam SKUM pada Buku Jurnal Keuangan Permohonan Penin-jauan Kembali. Petugas memberi nomor re-gistrasi pendaftaran pada SKUM. Petugas Kasir menyerahkan kem-bali Akta Pernyataan Peninjauan Kembali beserta asli SKUM kepa-da Pemohon Peninjauan Kembali.

Petugas menerima Akta Pernya-taan Peninjauan Kembali dan asli SKUM dari Pemohon Peninjauan Kembali. Petugas menyerahkan Akta Per-nyataan Peninjauan Kembali ke-pada Panitera untuk ditanda tangani. Petugas mencatat dalam register induk perkara Peninjauan Kem-bali sesuai dengan nomor re-gistrasi pendaftaran yang ada di dalam SKUM Petugas menyerahkan 1 (satu) rangkap Akta Pernyataan Penin-jauan Kembali yang telah ditanda tangani Panitera dan Stempel Pengadilan kepada Pemohon Pe-ninjauan Kembali beserta lembar pertama SKUM

Petugas menerima berkas permohonan Peninjauan Kembali melalui Panmud Hukum dengan menggunakan buku ekspedisi. Petugas Meja III melengkapi berkas permohonan Peninjauan Kembali dengan Bundel A, salinan putusan tingkat pertama, banding dan kasasi, Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali, dan relaas pemberitahuan isi putusan.

Petugas Meja II

15 Menit

Petugas Meja III

15 menit

63


E.

Pemberitahuan permohonan Peninjauan Kembali, memori Peninjauan Kembali, dan kontra memori Peninjauan Kembali.

3.

Petugas Meja III membuat daftar check-list kelengkapan berkas Peninjauan Kembali sebagai kontrol proses perkara.

1.

Petugas memberitahukan permohonan Peninjauan Kembali kepada termohon Peninjauan Kembali dengan disertai alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari pemohon PK. Petugas Meja III menerima Alasan-alasan Peninjauan Kembali dari pemohon Peninjauan Kembali pada saat pemohon mendaftarkan permohonan PK. Petugas memberitahukan / menyerahkan alasan Peninjauan Kembali kepada termohon Peninjauan Kembali dengan menggunakan relaas pemberitahuan/penyeraha nnya. Petugas menerima jawaban dari termohon atas alasan permohonan PK dalam jangka waktu 30 hari setelah menerima Alasan permohonan PK.

2.

3.

4.

F.

Pengiriman berkas dan biaya perkara Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI.

1.

2.

Petugas menyerahkan Bundel A dan Bundel B yang sudah diteliti kelengkapannya ke Panitera melalui Wakil Panitera untuk diteliti kembali sebelum dikirim ke Mahkamah Agung. Panitera membuat Surat Pengantar pengiriman berkas perkara Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung yang dibuat dalam rangkap 5,: 1 rangkap untuk Mahkamah Agung, 2 rangkap ditembuskan kepada para pihak, 1 rangkap untuk tembusan kepada PTA/MSy Aceh, dan 1 rangkap disimpan sebagai arsip.

Petugas Meja III

14 hari setelah permohonan Peninjauan Kembali diajukan.

Petugas Meja III

30 hari setelah menerima jawaban atas Alasan Permohonan PK dari Termohon PK.

64


4.

5.

6.

G.

Petugas mengirimkan Bundel A dan Bundel B perkara Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Biaya perkara Peninjauan Kembali dikirim ke Mahkamah Agung melalui bank. Bukti setoran bank untuk perkara Peninjauan Kembali tersebut dimasukkan dalam bundel B yang dikirim ke Mahkamah Agung. Petugas memphotocopy Isi dari bundel B untuk disimpan sebagai arsip oleh Panmud Hukum.

Pengiriman Berkas Peninjauan Kembali Selesai. Disahkan oleh : Ketua Pengadilan Agama Jeneponto,


65




: :

Standard Operating Procedures PROSES PENYELESAIAN PERKARA BANDING PADA PENGADILAN TINGKAT BANDING W20-A14/22/HK.05/IV/2014 Revisi Tgl. : 1 April 2014 Halaman : 66 dari 197 hal.

Uraian Kegiatan



Waktu Penyelesaian

Petugas Meja I

15 Menit

Ket.

DESKRIPSI : Prosedur Operasi tentang Tata Cara Penerimaan Pendaftaran Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Banding A. PENERIMAAN BERKAS PERKARA BANDING DARI PA/M.SY. KE PTA/M.SY ACEH.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Petugas Bagian Penerimaan Surat menerima berkas perkara banding dari PA/M.Sy pengaju baik secara langsung atau melalui pos dan mengagendakan dalam agenda surat masuk biasa. Petugas Bagian Penerimaan Surat mendistribusikan berkas perkara banding tersebut ke Panitera melalui Wakil Panitera. Wakil Panitera menerima dan memeriksa berkas perkara banding tersebut perihal kelengkapan berkas. Jika berkas lengkap, Wakil Panitera menyerahkan berkas ke Petugas Meja I agar berkas tersebut di registrasi dan dibuatkan pemberitahuan ke PA/M.Sy dan para pihak bahwa perkara banding trelah diregistrasi. Jika berkas yang diserahkan belum lengkap atau biayanya belum dikirim atau sudah dikirim tetapi kurang, pengadilan tingkat banding mengirim surat ke pengadilan tingkat pertama meminta kelengkapan berkas tersebut atau menanyakan biayanya. Petugas Meja I untuk sementara menyimpan berkas perkara banding

Pada hari berkenaan

Pada hari berkenaan

66


7.

B. PENCATATAN BERKAS PERKARA BANDING.

1.

2.

3.

C. PEMBUATAN DAN PENCATATAN PMH PADA REGISTER

1.

2.

3.

4.

dalam buku bantu jika berkas perkara belum lengkap atau biayanya belum dikirim atau sudah dikirim tetapi kurang Petugas Meja I menyerahkan berkas perkara yang telah didaftar dan diberi nomor oleh Kasir (pemegang kas) kepada Petugas Meja II.

Petugas Meja II Mendaftarkan /mencatat berkas perkara banding sesuai dengan tanggal dan nomor perkara yang didaftar dan diberi nomor oleh pemegang kas ke dalam buku register perkara. Petugas Meja II memberi nomor perkara pada sampul berkas perkara yang bersangkutan. Setelah diregister, selambatlambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari berkas yang telah dilengkapi dengan formulir yang diperlukan, wakil panitera melalui panitera menyampaikan berkas perkara banding kepada ketua pengadilan tinggi agama/mahkamah syar’iyah Aceh.

Petugas Meja II menyerahkan berkas perkara banding yang telah dilengkapi dengan formulir PMH, SPPP kepada Wakil Panitera untuk diteruskan kepada KPTA/M.Sy Aceh melalui Panitera. KPTA/M.Sy Aceh membuat Penunjukan Majelis Hakim (PMH) Panitera membuat Surat Penunjukan Panitera Pengganti (SPPP) Petugas Meja II mencatat

Meja II

5 menit

15 menit

5 menit 5 menit

67

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Pengadilan Agama Jeneponto Tahun 2014 susunan majelis hakim dan PP ke dalam buku register dan segera mnyerahkan berkas perkara tersebut kepada Ketua Majelis Hakim dengan menggunakan buku ekspedisi D. PENGIRIMAN BERKAS KE PA/M.SY 1.

2.

3.

Petugas mengirim kembali Bundel A perkara banding yang telah diputus ke PA/M. Sy. bersama salinan putusan untuk diberitahukan kepada para pihak. Petugas menyimpan berkas banding bundel B di Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah Aceh bersama asli putusan untuk keperluan arsip. Petugas menyimpan arsip perkara banding ke dalam box dan diberi daftar isi box, nomor box, nomor perkara dan seterusnya.

E. SELESAI. Disahkan oleh : Ketua Pengadilan Agama Jeneponto,


68




Standard Operating Procedures PELAPORAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT BANDING : W20-A14/13/HK.05/IV/2014 Revisi Tgl. : 69 dari 197 hal. : 1 April 2014 Halaman :

Uraian Kegiatan

Uraian Pelayanan


Waktu Penyelesaian

Ket.

DESKRIPSI : PROSEDUR TATACARA PEMBUATAN LAPORAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT BANDING A.

PEMBUATAN LAPORAN PERKARA 1. Petugas menghimpun semua laporan perkara tingkat pertama yang diterima dan diputus dari M.Sy/PA di wilayah hukumnya.

B.

PENGIRIMAN LAPORAN-LAPORAN

Panmud Hukum PTA/M.Sy. Aceh Panmud Hukum PA/MSy 30 Menit

2. Petugas memilah dan merekap semua laporan perkara tingkat pertama yang diterima dan diputus dari M.Sy/PA di wilayah hukumnya.

Panmud Hukum PA/MSy

3. Petugas menghimpun dan merekap semua laporan faktor-faktor penyebab perceraian tingkat pertama yang diterima dari M.Sy/PA di wilayah hukumnya.

Panmud Hukum PA/MSy

4. Petugas merekap laporan perkara yang belum diputus lebih dari dan kurang dari 6 bulan dan Mediasi pada MSy/PA se wilayah MSy.Aceh/PTA

Panmud Hukum PA/MSy

5. Petugas membuat laporan siap kirim semua perkara yang diterima, diputus, faktor-faktor, yang diputus kurang dan lebih dari 6 bulan, mediasi, ekonomi syari’ah, prodeo, sidang keliling dari M.Sy/PA se wilayah M.Sy.Aceh/PTA

Panmud Hukum PA/MSy

30 Menit

30 Menit

30 Menit

90 Menit

Panmud Hukum

69


1. Petugas mengirim laporan semua perkara yang diterima, diputus, faktorfaktor, yang diputus kurang dan lebih dari 6 bulan, mediasi, ekonomi syari’ah, prodeo, sidang keliling melalui pos/fax 2. Petugas mengirim laporan semua perkara yang diterima, diputus, faktorfaktor, yang diputus kurang dan lebih dari 6 bulan, mediasi, ekonomi syari’ah, prodeo, sidang keliling melalui situs, e-mail.

PTA/MSy. Aceh MA RI Ditjen Badilag Panmud Hukum PA/MSy

Setiap tgl 15

Ditjen Badilag

C. Selesai Disahkan oleh : Ketua Pengadilan Agama Jeneponto,


70




Standard Operating Procedures PEMBUATAN STATISTIK PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT BANDING : W20-A14/08/HK.05/IV/2014 Revisi Tgl. : : 1 April 2014 Halaman :

Uraian Kegiatan

Uraian Pelayanan

DESKRIPSI : Prosedur Tata cara Pembuatan Statistik Perkara pada Pengadilan Tingkat Banding A. PEMBUATAN STATISTIK PERKARA 1. Petugas mengupdate data perkara yang diterima, diputus, faktor-faktor, yang diputus kurang dan lebih dari 6 bulan, mediasi, ekonomi syari’ah, prodeo, sidang keliling ke dalam aplikasi statistik.

B.


71 dari 1 hal.

Waktu Penyelesaian

Ket.

Panmud Hukum PTA/MSy. Aceh Panmud Hukum PA/MSy 16 jam

2. Petugas memverifikasi data perkara yang diterima, diputus, faktorfaktor, yang diputus kurang dan lebih dari 6 bulan, mediasi, ekonomi syari’ah, prodeo, sidang keliling.

Panmud Hukum PA/MSy

3. Petugas memvalidasi data perkara yang diterima, diputus, faktor-faktor, yang diputus kurang dan lebih dari 6 bulan, mediasi, ekonomi syari’ah, prodeo, sidang keliling 4. Petugas membuat statistik perkara yang diterima, diputus, faktor-faktor, yang diputus kurang dan lebih dari 6 bulan, mediasi, ekonomi syari’ah, prodeo, sidang keliling.

Panmud Hukum PA/MSy

16 jam

16 jam

Panmud Hukum PA/MSy 8 jam


Drs. H. Muhtar, M.H.

71

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Pengadilan Agama Jeneponto Tahun 2014 NIP. 19671207 199403 1 006



A.

: :

Standard Operating Procedures PENYELESAIAN PERKARA MELALUI MEDIASI PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA W20-A14/01/HK.05/IV/2014 Revisi Tgl. : 72 dari 197 hal. 1 April 2014 Halaman :

Uraian Kegiatan

Uraian Pelayanan

DESKRIPSI : PROSEDUR OPERASI TATA CARA PELAKSANAAN MEDIASI. PEMILIHAN/PENUNJUK 1. Melaksanakan pemilihan mediator. AN MEDIATOR 2. 3. 4. 5.

6. 7.

B.

TAHAP PELAKSANAAN MEDIASI 1. Tahap Pembuatan resume

1. 2. 3.

4. 5.

6. 7.

8.

2. Tahap Mencari Titik Temu

1.

2.

Menunjukan daftar mediator, menawarkan kepada para pihak untuk memilih, membuat Penetapan Mediator jika disepakati, menunda proses pemilihan jika dikehendaki para pihak, membuat PPM jika tidak sepakat. Mengarahkan para pihak ke ruang mediasi. Menerima resume masing-masing pihak. Membahas masingmasing usulan Memberikan opsi lain untuk meminimalisir perbedaan. Mengadakan kaukus jika dipandang perlu. Mengakhiri mediasi jika deadlock dan membuat laporan Merumuskan perdamaian jika sepakat. Menunda pertemua jika ada kemungkinan masing-masing mengajukan usulan baru. Membuat Berita Acara Mediasi. Jika Mediasi berhasil maka dibuatkan Akta Perdamaian Jika Mediasi tidak berhasil maka dibuatkan surat laporan bahwa

Unit/Pejabat Terkait Ketua Majelis 1. Majelis Hakim

Waktu Penyelesaian

Ket.

1 hari

2. Panitera Pengganti

2 hari

3. Panitera Pengganti

10 menit

10 Menit

2 hari

Mediator

1 hari

2 hari

1 hari

72


3.

C.

mediasi telah gagal/tidak berhasil. Berkas perkara diserahkan kepada Majelis Hakim sesuai dengan PMH semula.



73




No.

A.

: :

Standard Operating Procedures PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI PENGADILAN AGAMA W20-A14/16/HK.05/IV/2014 Revisi Tgl. : 1 April 2014 Halaman :

Uraian Kegiatan


DESKRIPSI : Prosedur Tatacara Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat/Publik. Penanganan Laporan 1. Petugas Pelayanan Pengaduan menerima pengaduan Masyarakat masyarakat melalui lisan, tulisan, e-mail, telepon, faksimili, sms dll. 2. Petugas pelayanan pengaduan harus segera merespon pengaduan yang berkaitan dengan penanganan perkara yang memerlukan jawaban segera dengan memberikan jawaban langsung atau mengkorfirmasikannya kepada pejabat terkait pengadilan secepatnya. 3. Petugas Pelayanan melaporkan tentang pengaduan masyarakat / publik tersebut kepada pejabat terkait atau pejabat yang diberi kewenangan untuk menangani pengaduan dimaksud. 4. Pejabat terkait atau pejabat yang diberi kewenangan untuk menangani pengaduan tersebut mempelajari dan menelaah hal-hal yang dilaporkan masyarakat/publik tersebut untuk selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti. 5. Pimpinan menindaklan-juti bila perlu dengan melakukan koordinasi dengan pihak/pejabat terkait yang berhubung-an dengan pengaduan masyarakat/publik tersebut.


74 dari 197 hal.

Waktu Penyelesaian

Ket.

30 menit

1 x 24 jam

Petugas Pelayanan Masyarakat 30 Menit

30 Menit

30 Menit

74

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Pengadilan Agama Jeneponto Tahun 2014 6. Pimpinan memberikan jawaban terhadap pengaduan masyarakat /publik tersebut baik secara langsung, surat, e-mail, faksimili, telepon, sms dll. B.

C.

Publikasi terhadap Laporan Pengaduan Masyarakat.

1. Petugas melakukan inventarisasi laporan pengaduan masyarakat /publik dan penanganannya/tindak lanjut terhadap pengaduan tersebut.

15 Menit

2. Ketua Pengadilan melakukan publikasi terhadap penanganan laporan pengaduan masyarakat/publik melalui website, laporan tahunan, papan pengumuman, tv media atau alat informasi lainnya yang tersedia di kantor pengadilan.

15 Menit

3. Publikasi pengaduan tersebut dibuat dalam bentuk laporan yang memuat tahap penangan, hasil yang dicapai, jumlah pengaduan yang diterima serta ditembuskan kepada Ketua PTA/M.Sy Aceh.

15 Menit

Selesai



75

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Pengadilan Agama Jeneponto Tahun 2014 1’s


Standard Operating Procedures PELAYANAN LEGALISASI PRODUK PENGADILAN AGAMA PADA DIREKTORAT PEMBINAAN ADMINISTRASI PERADILAN AGAMA Nomor SOP Tgl Ditetapkan No 1.

2. 3. 4. 5.

6. 7.

8.

9.

10.

11. 12.

13.

: :

AKTIFITAS

W20-A14/21/HK.05/IV/2014 1 April 2014 UNIT/ PEJABAT TERKAIT

DIRJEN BADILAG

Revisi Tgl. Halaman DIRBIN ADMIN

KASUBDIT BIMMIN

KASIE BIMMON

: :

76 dari 1 hal. PELAKSANA

KET.

Masyarakat datang ke kantor Ditjen Badilag MA RI membawa produk Tata Usaha pengadilan (putusan/Penetapan/Akta Direktorat Cerai) Petugas memberikan keterangan tentang proses legalisasi kepada masyarakat Mencatat surat permohonan legalisasi ke dalam buku register/agenda pencatatan legalisasi yang tersedia Memberikan formulir permohonan legalisasi kepada masyarakat Melakukan pengecekan terhadap produk pengadilan tersebut ke pengadilan agama yang bersangkutan melalui website, telpon atau sms. Membubuhkan Cap Legalisasi pada Photo Copy produk pengadilan yang akan dilegalisasi Kasie menerima, memeriksa prosedur pengecekan photo copy, memeriksa copy produk pengadilan yang akan dilegalisasi, membubuh-kan paraf pada sisi nama pejabat yang akan menanda tangani / legalisir. Kasubdit Bimmon menerima, memeriksa prosedur pengecekan photo copy, memeriksa copy produk pengadilan yang akan dilegalisasi, membubuhkan paraf pada sisi nama pejabat yang akan menanda tangani / legalisir. Dalam hal Dirjen Badilag MA RI berhalangan atau tidak berada di kantor, legalisasi ditanda tangani oleh Direktur bin Admin PA atas nama Dirjen Dalam hal Dirjen Badilag MA RI berhalangan atau tidak berada di kantor, legalisasi ditandatangani oleh Direktur Pembinaan Administrasi PA atas nama Dirjen Badilag Dalam hal Dirjen Badilag MA RI dan Dirbin Admin PA berhalangan atau tidak berada di kantor, legalisasi ditandatangani oleh Kasubdit BimMon atas nama Dirjen Badilag Berkas legalisasi diterimakan kepada pelaksana untuk kemudian diberi tanggal dan stempel Pelaksana menyerahkan kepada masyarakat produk pengadilan yang telah ditanda tangani dan distempel dan mencatatnya dalam buku penyerahan. Selesai

5 Menit 10 Menit 10 Menit 5 Menit 60 Menit

5 Menit

10 Menit

10 Menit

10 Menit

10 Menit

10 Menit

5 Menit

1 Menit



76




: :

Standard Operating Procedures SITA JAMINAN, SITA EKSEKUSI dan EKSEKUSI RIIL SERTA EKSEKUSI LELANG DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA W20-A14/07/HK.05/IV/2014 Revisi Tgl. : 77 dari 197 1 April 2014 Halaman : hal.

No.

Uraian Kegiatan

Uraian Pelayanan


Waktu

Penyelesaian

Ket.

DISKRIPSI : Prosedur tentang Penanganan Permohonan Sita Jaminan, Sita Eksekusi dan Eksekusi Riil serta Eksekusi Lelang pada Pengadilan Tingkat Pertama. A.

SITA JAMINAN

1.

2.

3.

4.

5.

B.

AANMANING/PENEG URAN

Panitera Muda Gugatan meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima salinan Penetapan Sita dari Majelis Hakim. Panitera/Wakil Panitera melakukan penunjukan Jurusita pada hari itu juga setelah Pemohon Sita membayar SKUM. Panitera Muda Gugatan mencatat ke dalam buku register penyitaan Jurusita melaksanakan proses sita paling lama 3 hari setelah menerima berkas sita dari Panitera/ Wakil Panitera. Jurusita menyerahkan berkas sita jaminan kepada Panitera/ Wakil Panitera paling lama 1 hari setelah pelaksanaan sita.

1. Ketua PA/Panitera menerima surat permohonan aanmaning dari Pemohon dan memberikan disposisi kepada Panitera Muda untuk meneliti dan menghitung panjar. 2. Panitera Muda Gugatan meneliti kelengkapan

15 menit

15 menit

15 menit

3 hari setelah menerima berkas 1 hari setelah pelaksanaan

20 menit

15 menit

77


3.

4.

5.

6.

7.

C.

SITA EKSEKUSI

berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari KPA/Panitera. Panitera/Wakil Panitera pada hari itu juga mempersiapkan penetapan aanmaning dari KPA paling lama 2 hari setelah pemohon membayar SKUM. Panitera/Wakil Panitera melakukan penunjukan Jurusita untuk melaksanakan aanmaning pada hari itu juga setelah Pemohon membayar SKUM. Panitera Muda Gugatan mencatat ke dalam buku register eksekusi Jurusita melaksanakan proses aanmaning paling lama 3 hari setelah menerima berkas dari Panitera/ Wakil Panitera. Jurusita menyerahkan berkas aanmaning kepada Panitera/ Wakil Panitera paling lama 1 hari setelah pelaksanaan peneguran.

1. Ketua PA/Panitera menerima surat permohonan Sita Eksekusi dari Pemohon dan memberikan disposisi kepada Panitera Muda untuk meneliti dan menghitung panjar. 2. Panitera Muda Gugatan meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari KPA/Panitera. 3. Panitera/Wakil Panitera pada hari itu juga mempersiapkan penetapan sita eksekusi dari KPA paling lama 2 hari setelah pemohon sita eksekusi membayar SKUM.

2 hari

15 menit

15 menit

3 hari setelah menerima berkas 1 hari setelah pelaksanaan

15 menit

15 menit

2 hari setelah SKUM dibayar

78

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Pengadilan Agama Jeneponto Tahun 2014 4. Panitera/Wakil Panitera melakukan penunjukan Jurusita untuk melaksanakan sita eksekusi pada hari itu juga setelah Pemohon Sita membayar SKUM. 5. Panitera Muda Gugatan mencatat ke dalam buku register eksekusi 6. Jurusita melaksanakan proses sita eksekusi paling lama 3 hari setelah menerima berkas dari Panitera/ Wakil Panitera. 7. Jurusita menyerahkan berkas sita eksekusi kepada Panitera/ Wakil Panitera paling lama 1 hari setelah pelaksanaan sita. D.

EKSEKUSI RIIL/ PENGOSONGAN

1. Ketua PA/Panitera menerima surat permohonan Eksekusi dari Pemohon dan memberikan disposisi kepada Panitera Muda untuk meneliti dan menghitung panjar. 2. Panitera Muda Gugatan meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari KPA/Panitera. 3. Panitera/Wakil Panitera pada hari itu juga mempersiapkan penetapan eksekusi dari KPA paling lama 2 hari setelah pemohon eksekusi membayar SKUM. 4. Panitera/Wakil Panitera melakukan penunjukan Jurusita untuk melaksanakan eksekusi. 5. Panitera Muda Gugatan mencatat ke dalam buku register eksekusi. 6. Jurusita melakukan pemberitahuan proses eksekusi kepada para pihak paling lama 3 hari setelah

20 menit

15 menit 3 hari setelah menerima berkas 1 hari setelah pelaksanaan

KPA/Panitera

Disposisi pd hari yang sama dengan surat masuk

79

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Pengadilan Agama Jeneponto Tahun 2014 menerima berkas eksekusi. 7. Jurusita melakukan koordinasi dengan instansi terkait paling lama 3 hari setelah menerima penetapan dari KPA. 8. Jurusita melaksanakan proses eksekusi paling lama 3 hari setelah menerima berkas dari Panitera/ Wakil Panitera. 9. Jurusita menyerahkan berkas eksekusi kepada Panitera/ Wakil Panitera paling lama 1 hari setelah pelaksanaan Eksekusi. E.

EKSEKUSI LELANG

1. Ketua PA/Panitera menerima surat permohonan eksekusi lelang dari Pemohon dan memberikan disposisi kepada Panitera Muda untuk meneliti dan menghitung panjar. 2. Panitera Muda Gugatan meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari KPA/Panitera. 3. Panitera/Wakil Panitera pada hari itu juga mempersiapkan penetapan eksekusi lelang dari KPA paling lama 2 hari setelah pemohon membayar SKUM. 4. Panitera/Wakil Panitera melakukan penunjukan Jurusita untuk melaksanakan eksekusi lelang pada hari itu juga setelah Pemohon membayar SKUM. 5. Panitera Muda Gugatan mencatat ke dalam buku register eksekusi 6. Panitera Muda Gugatan mempersiapkan surat permohonan pelaksanaan lelang kepada Kantor Lelang

80

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Pengadilan Agama Jeneponto Tahun 2014 paling lama 2 hari setelah penetapan ditanda tangani. F.

SELESAI Disahkan oleh : Ketua Pengadilan Agama Jeneponto,


81




: :

Standard Operating Procedures PEMANGGILAN PARA PIHAK BERPERKARA, SAKSI/SAKSI AHLI MELALUI KEMENTRIAN LUAR NEGERI, MEDIA MASSA DAN DELEGASI W20-A14/20/HK.05/IV/2014 Revisi Tgl. : 82 dari 197 hal. 1 April 2014 Halaman :

Uraian Kegiatan

Uraian Pelayanan


Waktu Penyelesaian

Ket.

DESKRIPSI : Prosedur tentang Pemanggilan Para Pihak, Saksi dan atau Saksi Ahli A.

PEMANGGILAN PARA PIHAK MELALUI KEMENTRIAN LUAR NEGERI I. Instrumen Perintah Pemanggilan

1.

2.

3.

4.

5.

II.

Panitera Pengganti atas perintah Ketua Majelis membuat instrumen perintah pemanggilan dalam 3 (tiga) rangkap. Panitera Pengganti mencatat nomor perkara dalam buku monitor/agenda persidangan PP menyerahkan 1 (satu) eks instrumen pemanggilan kepada Kasir PP menyerahkan 1 (satu) eks instrumen pemanggilan kepada Petugas Meja II PP menyerahkan 1 (satu) eks instrumen pemanggilan kepada Jurusita/ JSP beserta 1 eksemplar surat gugatan / permohonan.

- Jurusita/ JSP

- Kasir 10 menit - Petugas Meja II

- Jurusita/ JSP

Pembuatan Surat Panggilan 1. Jurusita/JSP membuat surat pengantar panggilan para pihak, saksi/saksi ahli sesuai dengan instrumen

5 menit

82

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Pengadilan Agama Jeneponto Tahun 2014 pemanggilan ditujukan kepada Kementrian Luar Negeri / Ditjen Konsulat 2. Surat pengantar tersebut ditandatangani oleh Panitera dengan dilampiri surat gugatan/ permohonan 3. Petugas/Jurusita/JSP harus memperhatikan bahwa tenggang waktu pemanggilan dengan persidangan paling lama 3 bulan.

15 menit

III. Pencatatan Biaya Panggilan 1.

2.

Kasir menerima instrumen pemanggilan dari PP kemudian mencatat dan memasukannya dalam buku jurnal keuangan perkara Kasir menerima surat pemanggilan sidang dari Jurusita/JSP kemudian membuatkan tanda terima dan memberikan biaya pemanggilan.

IV. Pencatatan Dalam Register Perkara 1. Petugas Meja II menerima 1 eks. Instrumen PHS dari PP 2. Petugas Meja II mencatat PHS kedalam register induk perkara gugatan/permohonan. B.

PEMANGGILAN PARA PIHAK MELALUI MEDIA MASSA I. Instrumen Perintah Pemanggilan

1. Panitera Pengganti atas perintah Ketua Majelis membuat instrumen perintah pemanggilan dalam 3 (tiga) rangkap. 2. Panitera Pengganti mencatat nomor perkara dalam buku

10 menit

- Jurusita/ JSP

10 Menit

PanMud Gugatan / Permohonan Petugas Meja II

5 menit

Diselesaika n pada hari berkenaan


- Jurusita/ JSP 10 menit

83

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Pengadilan Agama Jeneponto Tahun 2014 monitor/agenda persidangan 3. PP menyerahkan 1 (satu) eks instrumen pemanggilan kepada Kasir 4. PP menyerahkan 1 (satu) eks instrumen pemanggilan kepada Petugas Meja II 5. PP menyerahkan 1 (satu) eks instrumen pemanggilan kepada Jurusita/ JSP beserta 1 eksemplar surat gugatan / permohonan. II.

- Kasir

- Petugas Meja II - Jurusita/ JSP

Pembuatan Surat Panggilan 1. Jurusita/JSP membuat surat panggilan para pihak para pihak sesuai dengan instrumen pemanggilan dengan format surat yg telah ditentukan 2. Surat panggilan tersebut ditanda tangani oleh Jurusita/JSP ybs dengan diberi surat pengantar yang ditandatangani oleh Panitera dengan dilampiri surat gugatan/ permohonan 3. Petugas/Jurusita/JSP harus memperhatikan bahwa tenggang waktu pemanggilan dengan persidangan paling lama 3 bulan.

5 menit

15 menit

III. Pencatatan Biaya Panggilan 1. Kasir menerima instrumen pemanggilan dari PP kemudian mencatat dan memasukannya dalam buku jurnal keuangan perkara 2. Kasir menerima surat pemanggilan sidang dari Jurusita/JSP kemudian membuatkan tanda terima dan memberikan biaya pemanggilan.

10 menit

- Jurusita/ JSP

10 Menit


84

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Pengadilan Agama Jeneponto Tahun 2014 IV. Pencatatan Dalam Register Perkara 1. Petugas Meja II menerima 1 eks. Instrumen PHS dari PP 2. Petugas Meja II mencatat PHS kedalam register induk perkara gugatan/permohonan. C. PEMANGGILAN PARA PIHAK MELALUI DELEGASI I. Instrumen Perintah 1. Panitera Pengganti atas Pemanggilan perintah Ketua Majelis membuat instrumen perintah pemanggilan dalam 3 (tiga) rangkap. 2. Panitera Pengganti mencatat nomor perkara dalam buku monitor/agenda persidangan 3. PP menyerahkan 1 (satu) eks instrumen pemanggilan kepada Kasir 4. PP menyerahkan 1 (satu) eks instrumen pemanggilan kepada Petugas Meja II 5. PP menyerahkan 1 (satu) eks instrumen pemanggilan kepada Petugas Khusus/Jurusita/ JSP beserta 1 eksemplar surat gugatan / permohonan. II. Pembuatan Surat Panggilan 1. Petugas Khusus/Jurusita /JSP membuat surat pengantar panggilan para pihak, saksi/saksi ahli sesuai dengan instrumen pemanggilan ditujukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi empat tinggal para pihak yang akan dipanggil tersebut. 2. Surat pengantar tersebut ditandatangani oleh Panitera dengan dilampiri surat gugatan/ permohonan 3. Petugas Khusus/Jurusita /JSP

PanMud Gugatan / Permohonan

5 menit

Petugas Meja II


- Jurusita/ JSP

- Kasir 10 menit - Petugas Meja II - Petugas Khusus/ Jurusita/ JSP

5 menit

15 menit

85

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Pengadilan Agama Jeneponto Tahun 2014 harus memperha-tikan bahwa tenggang waktu pemanggilan dengan persidangan paling lama 1 bulan. III. Pencatatan Biaya Panggilan 1. Kasir menerima instrumen pemanggilan dari PP kemudian mencatat dan memasukannya dalam buku jurnal keuangan perkara 2. Kasir menerima surat pemanggilan sidang dari /Petugas Khusus/ Jurusita/JSP kemudian membuatkan tanda terima dan memberikan biaya pemanggilan.

10 menit

- Jurusita/ JSP

10 Menit


5 menit


IV. Pencatatan Dalam Register Perkara 1. Petugas Meja II menerima 1 eks. Instrumen PHS dari PP 2. Petugas Meja II mencatat PHS kedalam register induk perkara gugatan/permohonan. V. Penyerahan Relass Panggilan

D.

1. Petugas Khusus/Jurusita/JSP harus memonitor pelaksanaan pemanggilan delegasi tersebut. 2. Relass panggilan delegasi tersebut diserahkan kepada Ketua Majelis Hakim atau PP yg menangani perkara tersebut dengan tanda terima

PanMud Gugatan/ Permohonan Petugas Meja II

3 hari sebelum persidangan

1 hari sebelum persidangan



86



Standard Operating Procedures PROSES PEMBERKASAN PERKARA DAN MINUTASI PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA Nomor SOP Tgl Ditetapkan No.

: W20-A14/01/HK.05/IV/2014 : 1 April 2014

Uraian Kegiatan


Revisi Tgl. Halaman

: :

87 dari 197 hal.


Waktu Penyelesaian

PP

20 Menit

Majelis Hakim/PP

20 Menit

PP/Petugas Meja III

14 (empat belas) hari

Petugas Meja III

20 Menit

Ketua Majelis

2 Menit

Petugas Meja III

10 Menit

Ket.

DESKRIPSI : Prosedur Operasi tentang Tata Cara Pemberkasan Perkara dan Minutasi di Pengadilan Tingkat Pertama A.

Pemberkasan dan minutasi di Pengadilan tingkat Pertama

1. Panitera Pengganti menghimpun, me-milahmilah, meneliti dan menelaah berkas perkara yang akan dilakukan pemberkasan dan diminutasi. 2. Majelis Hakim melakukan pember-kasan dan minutasi berkas perkara yang pelaksanaannya dibantu oleh Panitera Pengganti. 3. Majelis Hakim/Panitera Pengganti melakukan minutasi berkas perkara. Majelis Hakim/Panitera Pengganti menyusun/melakukan pemberkasan berkas perkara berdasarkan kronologis peristiwa. 4. Panitera Pengganti menyerahkan berkas perkara yang telah diminutasi dan dilakukan pemberkasan ke Meja III. 5. Petugas Meja III memberi sampul, menjahit dan memberi cap segel berkas perkara. 6. Petugas Meja III menyerahkan Berkas perkara yang telah diminutasi ke Ketua Majelis melalui Panmud untuk di paraf dan diberi tanggal. 7. Ketua Majelis membubuhkan paraf dan tanggal pada sampul berkas perkara dan menyerahkan

2 Menit

87

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Pengadilan Agama Jeneponto Tahun 2014 kembali berkas perkara ke Meja III. 8. Petugas Meja III menyimpan dan mengarsipkan berkas perkara yang telah dilakukan pemberkasan dan diminutasi. B.

2 Menit

SELESAI. Disahkan oleh : Ketua Pengadilan Agama Jeneponto,


88




: :

Standard Operating Procedures PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA W20-A14/12/HK.05/IV/2014 Revisi Tgl. : 1 April 2014 Halaman :

Uraian Kegiatan



Waktu Penyelesaian

89 dari 197 hal.

Ket.

DESKRIPSI : Prosedur Tatacara Penyampaian Salinan Putusan ke Para Pihak pada Pengadilan Tingkat Pertama. PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN.

1.

Panitera melakukan penelitian, crosscheck terhadap salinan putusan yang akan disampaikan kepada para pihak.

Panitera

15 Menit

2.

Petugas membuat catatan kaki dalam salinan putusan yang diminta oleh para pihak yang berisi : a) Diberikan kepada/ atas permintaan siapa. b) Dalam keadaan belum/ sudah BHT

Petugas Meja III

5 Menit

3.

Petugas membuat/ mencantumkan tanggal pengeluaran dalam salinan putusan yang akan ditandatangani oleh panitera.

Petugas Meja III

5 menit

4.

Panitera menyampaikan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan penggugat/pemohon dan tergugat/termohon,

Panitera

Selambatlambatnya 30 hari setelah putusan BHT

89


melalui pos. Petugas menyampaikan salinan putusan kepada para pihak yang belum diambil melalui pos.

Petugas Meja III

Selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah putusan dijatuhkan.

20 menit 6.

Petugas membuat/ mencantumkan tanggal pengeluaran dalam salinan putusan yang akan ditandatangani oleh panitera



90



Standard Operating Procedures PENGARSIPAN PERKARA TINGKAT BANDING Nomor SOP : W20-A14/06/HK.05/IV/2014 Revisi Tgl. : Tgl Ditetapkan : 1 April 2014 Halaman : 91 dari 197 hal. Unit/Pejabat Waktu No. Uraian Kegiatan Uraian Pelayanan Ket. Terkait Penyelesaian DESKRIPSI : Prosedur tentang Tatacara Pengelolaan Arsip Perkara A.

Panmud Hukum PTA/MSy. Aceh

TAHAP PERTAMA

1. Mendata dan memisahkan arsip aktif dan tidak aktif. 2. Menyusun arsip berkas perkara yang masih aktif secara vertikal/ horizontal sesuai dengan situasi dan kondisi ruangan 3. Menata arsip berkas perkara ke dalam box arsip dengan diberikan catatan : a. Nomor urut box. b. Tahun perkara. c. Jenis perkara. d. Nomor urut perkara B.

Petugas Kearsipan

20 Menit

Petugas Kearsipan 10 Menit


TAHAP KEDUA

1. Membuat daftar isi yang ditempel dalam box arsip 2. Menyusun arsip menurut jenis perkara dan memisahkan arsip menurut klasifikasi perkaranya serta menyimpan dalam box tersendiri 3. Menghimpun salinan resmi putusan untuk dijilid sesuai klasifikasi masing-masing dan menyimpannya di perpustakaan 4. Memasukkan berkas perkara dalam box, dan menyimpannya dalam rak/almari

Petugas Kearsipan

5 Menit



10 Menit

91

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Pengadilan Agama Jeneponto Tahun 2014 5. Membuat Daftar Isi Rak (DIR) atau Almari (DIL) C.

Daftar

Isi

15 Menit

TAHAP KETIGA

1. Memisahkan

2.

3.

4.

5.

berkas perkara yang sudah mencapai masa untuk dihapus (30 tahun) Menyimpan arsip berkas perkara yang memiliki nilai sejarah untuk dimasukkan dalam box kemudian disimpan dalam rak/almari tersendiri Menghapus arsip berkas perkara yang telah memenuhi syarat penghapusan dengan membuat berita acara yang ditandatangani oleh panitera dan ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah Melaporkan penghapusan arsip tersebut kepada Mahkamah Agung dengan dilampiri berita acara penghapusan Menyimpan dalam bentuk lain, pengadilan juga dapat menyimpan berkas perkara dalam bentuk lain, seperti pada pita magnetik, disket, atau media lainnya

30 Menit

30 Menit

30 Menit

30 Menit

30 Menit



92



Standard Operating Procedures PENGARSIPAN BERKAS PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA Nomor SOP Tgl Ditetapkan No.

: :

W20-A14/08/HK.05/IV/2014 1 April 2014

Uraian Kegiatan


Revisi Tgl. Halaman

: :

93 dari 197 hal.


Waktu Penyelesaian

PanMud Hukum

20 Menit

Petugas Arsip

20 Menit

Ket.

DESKRIPSI : Prosedur Operasi tentang Tata Cara Pengarsipan Berkas Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama A.

Tahap pertama

1.

2.

3.

4.

B.

Tahap Kedua

1. 2.

3.

4.

Petugas menerima, menghimpun, memilah dan menyusun berkas perkara dari Majelis Hakim/Panitera Pengganti. Petugas mendata dan pemisahan arsip aktif dan tidak aktif. Petugas menyusun arsip berkas perkara yang masih aktif secara vertikal/horizontal sesuai dengan situasi dan kondisi ruangan. Petugas menata arsip berkas perkara dan dimasukkan dalam box dengan diberikan catatan : a) Nomor urut box. b) Tahun perkara. c) Jenis perkara. d) Nomor urut perkara. Petugas membuat daftar isi yang ditempel dalam box. Petugas menyusun arsip menurut jenis perkara, dan memisahkan menurut klasifikasi perkaranya dan disimpan dalam box tersendiri. Petugas menghimpun salinan resmi putusan untuk dijilid sesuai klasifikasi masingmasing dan menyimpannya di perpustakaan. Petugas memasukkan berkas

20 Menit

Petugas Arsip

20 Menit

Petugas Arsip

10 Menit

Petugas Arsip

10 Menit

Petugas Arsip

20 Menit

Petugas Arsip

10 Menit

93


5.

C.

D.

Tahap ketiga

perkara dalam box, dan menyimpannya dalam rak/almari. Membuat Daftar Isi Rak (DIR) atau Daftar Isi Almari (DIL)

1. Petugas memisahkan berkas perkara yang sudah mencapai masa untuk dihapus (30 tahun). 2. Petugas menyimpan arsip berkas perkara yang memiliki nilai sejarah untuk dimasukkan dalam box untuk disimpan dalam rak/almari tersendiri. 3. Petugas membuat daftar inventarisir berkas perkara yang akan dimusnahkan kemudian melaporkannya kepada KPA melalui Panitera. 4. Panitera dengan persetujuan KPA melakukan penghapusan arsip berkas perkara yang telah memenuhi syarat penghapusan dengan membuat berita acara yang ditandatangani oleh panitera dan ketua pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah . 5. KPA/Pansek melaporkan penghapusan arsip tersebut kepada Mahkamah Agung dengan dilampiri berita acara penghapusan. 6. Petugas melakukan penyimpanan arsip berkas perkara dalam bentuk lain, seperti pada pita magnetik, disket, atau media lainnya.

Petugas Arsip

10 Menit

Petugas Arsip

15 Menit

Petugas Arsip

10 Menit

Petugas Arsip

15 Menit

Panitera

30 Menit

KPA/Panitera

5 Menit

Petugas Arsip

60 Menit

SELESAI. Disahkan oleh : Ketua Peradilan Agama Jeneponto

Drs.H.Muhtar, M.H. NIP. 19671207 199403 1 006

94


B. Kinerja / Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 1. SKP Ketua Pengadilan Agama Jeneponto SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO 1 2 3 4 5

I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan Unit Kerja

Drs. H. Alimin Patawari, SH.,M.H. 19520620 197602 1 002 Pembina Utama, IV/e Ketua PTA Makassar Pengadilan Agama Jeneponto

NO 1 2 3 4 5

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan Unit Kerja

Drs. H. Muhtar, M.H. 19671207 199403 1 006 Pembina Tk. I, IV/b Ketua Pengadilan Agama Jeneponto Pengadilan Agama Jeneponto TARGET

NO

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN

AK KUANT/OUTPUT

1

2 3

4 5

Membuat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dengan pengawasan yang baik, serasi dan selaras : a. Perencanaan (planning, programing) dan pengorganisasian (organizing); b. Pelaksanaan (Implementation dan executing); c. Pengawasan (evaluation dan controlling) yang baik, serasi dan selaras Membuat/menyusun legal data tentang putusan-putusan perkara yang penting di wilayah hukumnya untuk dijadikan regional data bank Melakukan pengawasan intern dan ekstern : a. Intern : Pejabat Peradilan, keuangan dan material; b. Ekstern : Pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; Melakukan evaluasi atas hasil pengawasan dan memberikan penilaian untuk kepentingan peningkatan jabatan Melaporkan evaluasi atas hasil pengawasan dan penilaiannya kepada Mahkamah Agung;

KUAL/MUTU

WAKTU

60

Kegiatan

100

12

bln

25

Surat

100

12

bln

50

Kegiatan

100

12

bln

30

Evaluasi

100

12

bln

12

Laporan

100

12

bln

BIAYA

95


6

7

8 9

Mengawasi pelaksanaan court calender dengan ketentuan bahwa setiap perkara pada asasnya harus diputus dalam waktu enam bulan dan mengumumkannya pada pertemuan berkala dengan para hakim Melakukan pembinaan terhadap organisasi PTWP, KORPRI, Dharma Yukti Karini, IKAHI, IPASPI.

12

Putusan

100

12

bln

5

Kegiatan

100

12

bln

Membagi perkara kepada hakim Melakukan koordinasi antar sesama instansi dilingkungan penegak hukum dan bekerja sama dengan instansi-instansi lain serta dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerah apabila diminta

300 5

Perkara Kegiatan

100 100

12 12

bln bln

Pejabat Penilai, ttd

Drs. H. Alimin Patawari, SH.,M.H. NIP. 19520620 197602 1 002

Jeneponto, 2 Januari 2014 Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai Ttd


Catatan : * AK Bagi PNS yang memangku jabatan fungsional tertentu

96


2. SKP Wakil Ketua Pengadilan Agama Jeneponto SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO 1 2 3 4 5


Drs. H. Muhtar, M.H. NIP. 19671207 199403 1 006 Pembina Tk. I, IV/b Ketua Pengadilan Agama Jeneponto Pengadilan Agama Jeneponto

NO 1 2 3 4 5


Drs. H. M. Hasby, M.H 19601231 199403 1 023 Pembina, IV/a Wakil Ketua Pengadilan Agama Jeneponto Pengadilan Agama Jeneponto TARGET

NO


AK KUANT/OUTPUT

1 2

Melakukan pengawasan terhadap aparat di lingkungan Pengadilan Agama Jeneponto , baik menyangkut kinerja maupun tingkah laku Mengevaluasi prestasi kerja para aparat dilingkungan Pengadilan Agama Jeneponto

KUAL/MUTU

WAKTU

25

Kegiatan

100

12

bln

24

Evaluasi

100

12

bln

3

Melaksanakan tugas tugas Ketua, apabila Ketua berhalangan tetap atau didelegasikan oleh Ketua ;

40

Kegiatan

100

12

bln

4

Sebagai Hakim/Ketua Majelis : a. Menetapkan Hari Sidang ; b. Membuat resume berkas perkaranya yang diterimnya ; c. Memberikan kesempatan kepada hakim Anggota untuk membaca/mempelajari berkas perkara; d. Melaksanakan dan memimpin sidang; e. Mengemukakan pendapat dalam musyawarah majlis; f. Memberikan kesempatan kepada hakim Anggota untuk menyampaikan pendapatnya; g. Memeriksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan persidangan ; h. Membuat dan menyusun putusan perkara ;

90

Perkara

100

12

bln

BIAYA

97


5

6 7 8

i. Membacakan putusan dalam persidangan; j. Menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap untuk pembacaan putusan; k. Membacakan putusan dalam persidangan; l. Menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan; m. Dalam hal menganggap penting, Ketua Majelis dapat melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, serta memeriksa atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatanganinya Sebagai ketua Baperjakat : a. Melaksanakan dan memimpin sidang Baperjakat; b. Mempertimbangkan saran dan pendapat anggota dalam sidang; c. Mengambil keputusan sebagai hasil sidang; d. Menandatangani keputusan hasil sidang Baperjakat ; e. Menyampaikan/merekomendasikan hasil sidang kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto Menanggapi dan memecahkan masalah tertentu yang muncul dilingkungan Pengadilan Agama Jeneponto Memberikan arahan dalam penyusunan renstra dan rencana kerja tahunan Pengadilan Agama Jeneponto Bersama Ketua Pengadilan Agama Jeneponto , merumuskan rancangan kebijaksanaan Pengadilan Agama Jeneponto

12

Surat dan Kegiatan

100

12

bln

8

Perkara

100

12

bln

4

Laporan

100

12

bln

12

Laporan

100

12

bln

Pejabat Penilai,

Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

ttd

ttd


Drs. H. M. Hasby, M.H NIP19601231 199403 1 023


98


3. SKP Hakim Pengadilan Agama Jeneponto  Dra. Hj. Husniwati SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO 1 2 3 4 5


NO Drs. H. Muhtar, M.H. NIP. 19671207 199403 1 006 Pembina Tk. I, IV/b Ketua Pengadilan Agama Jeneponto Pengadilan Agama Jeneponto

1 2 3 4 5


Dra. Husniwati 19670909 199403 2 002 Pembina, IV/a Hakim Pengadilan Agama Jeneponto Pengadilan Agama Jeneponto TARGET

NO


AK KUANT/OUTPUT

1

2

3

Sebagai Hakim/Ketua Majelis : a. Menetapkan Hari Sidang ; b. Membuat resume berkas perkaranya yang diterimnya ; c. Memberikan kesempatan kepada hakim Anggota untuk membaca/mempelajari berkas perara; d. Melaksanakan dan memimpin sidang Sebagai Hakim/Ketua Majelis : a. Mengemukakan pendapat dalam musyawarah majlis; b. Memberikan kesempatan kepada hakim Anggota untuk menyampaikan pendapatnya; c. Memeriksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan persidangan ; Sebagai Hakim /Ketua Majelis : a. Membuat dan menyusun putusan perkara ; b. Membacakan putusan dalam persidangan; c. Menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap untuk pembacaan putusan; d. Membacakan putusan dalam persidangan;

KUAL/MUTU

WAKTU

100

Perkara

100

12

bln

100

Perkara

100

12

bln

100

Perkara

100

12

bln

BIAYA

99


4

Sebagai Hakim/Ketua Majelis : a. Menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan; b. Dalam hal menganggap penting, Ketua Majelis dapat melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, serta memeriksa atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatanganinya;

100

Perkara

100

12

bln

5

Membuat Laporan Kegiatan Hakim (Court Calender) sebagai Ketua Majelis

100

Laporan

100

12

bln

6

Menyusun laporan hasil pemeriksaan perkara Gugatan

300

Perkara

100

12

bln

Pejabat Penilai,


ttd

ttd


Dra. Hj. Husniwati NIP. 19670909 199403 2 002


100


 Dra. Haniah SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO 1 2 3 4 5



1 2 3 4 5


Dra. Haniah Pembina, IV/a Hakim Pengadilan Agama Jeneponto Pengadilan Agama Jeneponto TARGET

NO


AK KUANT/OUTPUT

1

2

3


KUAL/MUTU

WAKTU

100

Perkara

100

12

bln

100

Perkara

100

12

bln

100

Perkara

100

12

bln

BIAYA

101


4


100

Perkara

100

12

bln

5


100

Laporan

100

12

bln

6


300

Perkara

100

12

bln

Pejabat Penilai,


ttd

ttd


Dra. Haniah NIP.


102


 Fadilah, S.Ag. SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO 1 2 3 4 5



1 2 3 4 5


Fadilah, S.Ag.

Hakim Pengadilan Agama Jeneponto Pengadilan Agama Jeneponto TARGET

NO


AK KUANT/OUTPUT

1

2

3


KUAL/MUTU

WAKTU

100

Perkara

100

12

bln

100

Perkara

100

12

bln

100

Perkara

100

12

bln

BIAYA

103


4


100

Perkara

100

12

bln

5


100

Laporan

100

12

bln

6


300

Perkara

100

12

bln

Pejabat Penilai,


ttd

ttd


Fadilah, S.Ag. NIP.


104


 Achmad Ubaidillah, S.Hi.

SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO 1 2 3 4 5


NO Drs. H. Muhtar, M.H. 19671207 199403 1 006 Pembina Tk. I, IV/b Ketua Pengadilan Agama Jeneponto Pengadilan Agama Jeneponto

1 2 3 4 5


Achmad Ubaidillah, S.HI 19740915 200604 1 003 Penata Tk. I, III/b Hakim Pengadilan Agama Jeneponto Pengadilan Agama Jeneponto TARGET

NO


AK KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA

Mempelajari dan membuat resume perkara sebelum persidangan; 1

2

Mengikuti persidangan Majelis sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan ;

3

Mengemukakan pendapat dalam musyawarah Dan Membuat catatan persidangan ;

120

Perkara

100

12

120

Perkara

100

12

bln

bln

4 5 6

Menyusun naskah putusan (apabila diminta oleh KMH); Memeriksa naskah putusan Menandatangani putusan yang telah diucapkan dalam persidangan

120

Perkara

100

12

bln

120

Perkara

100

12

bln

120

Putusan

100

12

bln

120

Putusan

100

12

bln

105


7

Membuat Laporan Kegiatan Hakim (Court Calender) sebagai Anggota Majelis

12

Laporan

100

12

bln

Pejabat Penilai,


ttd

ttd

Drs. H. Muhtar, M.H NIP. 19671207 199403 1 006

Achmad Ubaidillah, S.HI NIP. 19740915 200604 1 003


106


 Idris, S.H. SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO 1 2 3 4 5



1 2 3 4 5


Idris, S.H


NO


AK KUANT/OUTPUT

1

2

3


KUAL/MUTU

WAKTU

100

Perkara

100

12

bln

100

Perkara

100

12

bln

100

Perkara

100

12

bln

BIAYA

107


4


100

Perkara

100

12

bln

5


100

Laporan

100

12

bln

6


300

Perkara

100

12

bln

Pejabat Penilai,


ttd

ttd


Idris, S.Hi NIP.


108


 Hilmah Ismail, S.Hi. SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO 1 2 3 4 5



1 2 3 4 5


Hilmah Ismail, S.Hi


NO


AK KUANT/OUTPUT

1

2

3


KUAL/MUTU

WAKTU

100

Perkara

100

12

bln

100

Perkara

100

12

bln

100

Perkara

100

12

bln

BIAYA

109


4


100

Perkara

100

12

bln

5


100

Laporan

100

12

bln

6


300

Perkara

100

12

bln

Pejabat Penilai,


ttd

ttd


Hilmah Ismail, S.Hi NIP.


110


4. SKP Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto  M. Nur. P. S.Ag. / Panitera Sekretaris SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO 1 2 3 4 5


NO Drs.H.Muhtar, M.H 19971207 199403 1 006 Pembina Tk. I, IV/b Ketua Pengadilan Agama Jeneponto Pengadilan Agama Jeneponto

1 2 3 4 5


M. Nur P, S.Ag 19550617 198303 1 002 Penata Tingkat I, III/ d Panitera Sekretaris Pengadilan Agama Jeneponto TARGET

NO


AK KUANT/OUTPUT

1

Menyusun program kerja ( Renstra dan RKT ) pada setiap awal tahun anggaran

KUAL/MUTU

WAKTU

3

Program

100

12

bln

2

Melakukan pembinaan administrasi perkara dan administrasi umum di lingkungan Pengadilan Agama Jeneponto

6

Kegiatan

100

12

bln

3

Memimpin rapat / melaksanakan rapat evaluasi pelaksanaan tugas / program secara berkala dengan seluruh jajaran kepaniteraan dan kesekretariatan

20

Kegiatan

100

12

bln

4

Atas nama pimpinan menandatangani surat – surat yang berkaitan dengan administrasi perkara maupun administrasi umum

70

Kegiatan

100

12

bln

5

Secara berkala melakukan pemeriksaan terhadap : a. Pelaksanaan tugas meja I, meja II dan meja III ; b. Pelaksanaan tugas kesekretariatan meliputi administrasi kepegawaian, administrasi umum dan administrasi keuangan

12

Kegiatan

100

12

bln

BIAYA

111


6

7

8

9

10

Mengawasi dalam pembuatan laporan – laporan sebagai berikut : Laporan Keuangan, Laporan Umum, Laporan Perkara, Laporan Kepegaian Selaku Kuasa Pengguna Anggaran. a. Menghimpun dan menelaah ketentuan – ketentuan mengenai pelaksanaan anggaran. b. Meneliti semua penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan APBN. c. Membuat laporan hasil evaluasi dan monitoring kepada Ketua . d.Membuat surat penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran PNBP dan Bendahara Pemegang Uang Muka Selaku Angota Baperjakat. a. Menghadiri/mendampingi Ketua memimpin Sidang Baperjakat. b. Memberikan saran / pendapat dalam sidang. c. Menandatangani hasil Sidang Baperjakat Selaku Panitera Sidang a. Mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan; b. Menyusun kelengkapan berkas perkara al. PMH, PHS dll. c. Membuat Berita Acara Persidangan bila Hakim mendengar sendiri para pihak dan saksi; d. Mengetik putusan Menandatangani Berita Acara Persidangan bersama-sama dengan Hakim Ketua Majelis serta asli salinan putusan/penetapan

8

Kegiatan

100

12

bln

25

Kegiatan

100

12

bln

9

Kegiatan

100

12

bln

3

Perkara

100

12

bln

3

Perkara

100

12

bln

Pejabat Penilai,

Makassar,05 Januari 2014 Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

ttd

ttd

Drs.H.Muhtar, M.H. NIP 19671207 199403 1 006

M. Nur P, S.Ag NIP. 19550617 198303 1006


112


 Dra. Hj. Sunniati, M.H. / Wakil Panitera SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO

I. PEJABAT PENILAI

NO

1 2

Nama NIP

M. Nur P, S.Ag 19550617 198303 1 002

1 2

3 4 5

Pangkat/Gol.Ruang Jabatan Unit Kerja

Penata Tingkat I, III /d Panitera Sekretaris Pengadilan Agama Jeneponto

3 4 5

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama NIP Pangkat/Gol.Ruan g Jabatan Unit Kerja

Dra. Hj. Sunniati, M.H 19570812 198303 2 003 Pembina, IV/a Wakil Panitera Pengadilan Agama Jeneponto TARGET

NO


AK KUANT/OUTPUT

1 2

KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA

Menetapkan sasaran kegiatan kerja kepaniteraan setiap tahun Menerima, mencatat, mengolah, menyalurkan dan menyelesaikan surat-surat masuk/keluar sub kepaniteraan

10

Kegiatan

100

12

200

Surat

100

12

bln

bln 3

4

5

Menerima dan menyimpan arsip berkas perkara Pengadilan Agama Jeneponto Menghimpun, mengolah, menyusun data perkara statistik data dokumentasi produk putusan pengadilan serta membuat laporan bulanan dan tahunan perkara yang diterima dan diputus Mengumpulkan bahan pembinaan Hukum Agama Islam tentang Pengadilan dan Hisab rukyat

500

Arsip

100

12

bln

12

Laporan

100

12

bln

1

Kegiatan

100

12

bln

113


6

7

8

Mengkoordinir pelaksanaan Penentuan arah kiblat serta pelaksanaan istbat kesaksian Rukyatul Hilal berdasarkan petunjuk atasan

1

Kegiatan

100

12

bln

Mengkoreksi laporan perkara setiap bulan serta menandatangani laporan tersebut.

12

Laporan

100

12

bln

100

Kegiatan

100

12

bln

Menginventarisir alat tulis kantor bagian kepaniteraan

Pejabat Penilai,

Jeneponto, 2 Januari 2014 Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

ttd

ttd

M. Nur P, S.Ag NIP. 19550617 198303 1 002

Dra. Hj. Sunniati, M.H NIP. 19570812 198303 2 003


114


 Dra. Hj. Munawarah / Panmud Gugatan SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO 1 2 3 4 5


NO Dra. Hj. Sunniati, M.H 19570812 198303 2 003 Pembina, IV/a Wakil Panitera Pengadilan Agama Jeneponto

1 2 3 4 5


Dra. Hj. Munawarah 19581214 199203 2 001 Penata Tk. I, III/d Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Jeneponto TARGET

NO


AK KUANT/OUTPUT

1

Menerima dan meneliti pengajuan perkara gugatan sesuai dengan persyaratan yang berlaku

2

Membukukan dalam buku register tentang penunjukan majelis hakim (PMH) oleh Ketua Pengadilan Agama Jeneponto

3

Membuat SKUM perkara gugatan untuk pembayaran panjar perkara kepada urusan keuangan/ bendahara

4 5 6

KUAL/MUTU

WAKTU

200

Gugatan

100

12

200

Surat

100

12

BIAYA

bln

bln 200

Surat

100

12

bln

Mendaftar perkara kedalam buku register perkara berdasarkan nomor urut kwitansi pembayaran

200

Surat

100

12

bln

Menyerahkan berkas perkara gugatan yang telah memenuhi syarat kepada Wakil Panitera

200

Gugatan

100

12

bln

Menerima dan mencatat putusan perkara dalam register perkara mengenai tanggal penerimaan, tanggal putus dictum amar putusan sebagai arsip pengadilan ;

200

Surat

100

12

bln

115


7

Mendampingi dan membantu Hakim Ketua Mejelis sebagai Panitera Pengganti

30

Kegiatan

100

12

bln

8

Membuat BAP serta menandatangani putusan/penetapan dan berita acara sidang bersama Hakim Ketua Majelis

30

Dokumen

100

12

bln

Pejabat Penilai,


ttd

ttd

Dra. Hj. Sunniati, M.H NIP 19570812 198303 2 003

NIP

Dra. Hj. Munawarah 19581214 199203 2 001


116


 Hj. St. Muslihat M. S.H. / Panmud Permohonan SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO 1 2 3 4 5



1 2 3 4 5


Hj. St. Muslihat M, S.H 19550709 198103 2 001 Penata Tk. I, III/d Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Jeneponto TARGET

NO


AK KUANT/OUTPUT

1

Mendampingi dan membantu Hakim Ketua Majelis sebagai Panitera Pengganti ;

2

Menandatangani putusan/penetapan dan berita acara sidang bersama Hakim Ketua Majelis ;

3

Membuat berita acara persidangan perihal perkara yang sedang disidangkan.

KUAL/MUTU

WAKTU

30

Kegiatan

100

12

30

Dokumen

100

12

BIAYA

bln

bln

30

Dokumen

100

12

bln

12

Surat

100

12

bln

120

Permohonan

100

12

bln

120

Register

100

12

bln

Membuat laporan pengaduan perkara kepada PTA setiap bulan 4

5 6

Menyerahkan berkas perkara permohonan yang telah memenuhi syarat kepada Wakil Panitera Menerima dan mencatat putusan perkara dalam register perkara permohonan mengenai tanggal penerimaan, tanggal putus dictum amar putusan sebagai arsip pengadilan ;

117


7

Sebagai petugas meja informasi memberikan keterangan terkait prosedural persidangan kepada para pihak

200

Kegiatan

100

12

bln

8

Membuat laporan mengenai keadaan perkara permohonan

13

Laporan

100

12

bln

Pejabat Penilai,


ttd

ttd


Hj. St. Muslihat M, S.H NIP 19550709 198103 2 001


118


 Drs. Suharto / Panmud Hukum SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO 1 2 3 4 5



1 2 3 4 5


Drs. Suharto 19630710 198401 1 001 Penata Tk. I, III/d Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jeneponto TARGET

NO


AK KUANT/OUTPUT

1

2

3 4

a. Pengelola dan Penyaji Laporan & Statistik Perkara b. Menerima, mencatat, menyalurkan dan menyelesaikannya surat-surat masuk/ keluar Sub Kepaniteraan Hukum; c. Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data serta dokumen hukum lainnya; d. Mengolah laporan tentang sidang keliling dari PA; a. Menyajikan statistik perkara; b. Mendistribusikan tugas-tugas kepada staf sub kepaniteraan hukum; c. Mengelola arsip berkas perkara serta melakukan pengurusan administrasi Pembinaan Hukum; a. Mengadakan pertemuan berkala dengan seluruh staf sub kepaniteraan hukum; b. Melaksanakan tugas yang berkaitan dengan hisab rukyat; c. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan Wakil anitera; Analis Laporan & Administrasi Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama

KUAL/MUTU

WAKTU

120

Laporan

100

12

bln

100

Surat

100

12

bln

100

Kegiatan dan Surat

100

12

bln

300

Laporan

100

12

bln

BIAYA

119


5

6

7

8

Menghimpun dan menyusun data untuk diinput kedalam situs Pengadilan Agama Jeneponto antara lain : a. Jadwal Persidangan b. Data proses perkara pada tingkat pertama c. Data statistik perkara pada tingkat pertama d. Menghimpun dan mengaburkan identitas putusan perkara yang akan diinput dalam situs PA Jeneponto Dalam Persidangan : a. Membantu Hakim Majelis dalam persidangan dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan; b. Membantu Hakim dalam hal : 1) Membuat penetapan hari sidang; 2) Membuat Berita Acara Persidangan bila Hakim mendengar sendiri para pihak dan saksi; 3) Mengetik putusan; a. Melaporkan kepada penulis register untuk mencatat perkara yang sudah putus berikut amar putusannya; b. Menandatangani Berita Acara Persidangan bersama-sama dengan Hakim Ketua Majelis serta asli putusan/penetapan; a. Menyerahkan berkas perkara kepada Kepala Sub Kepaniteraan Hukum bila telah selesai diminutasi; b. Melaksanakan tugas lain dibidang perkara yang diberikan oleh Panitera atau Wakil Panitera.

500

data

100

12

bln

40

Perkara

100

12

bln

40

Perkara

100

12

bln

40

Perkara

100

12

bln

Pejabat Penilai,


ttd

ttd


Drs. Suharto NIP 19630710 198401 1 001


120


 Drs. Sawala, S.H. / Panitera Pengganti SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO 1 2 3 4 5



1 2 3 4 5


Drs. Sawala, S.H 19580402 198703 1 005 Penata Tk I, III/d Panitera Pengganti Pengadilan Agama Jeneponto TARGET

NO


AK KUANT/OUTPUT

1

2

Membantu Hakim Majelis dalam persidangan dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan; Membantu Hakim dalam hal : 1) Membuat penetapan hari sidang; 2) Membuat Berita Acara Persidangan 3) Mengetik putusan

KUAL/MUTU

WAKTU

120

Perkara

100

4

bln

120

Perkara

100

12

bln

3

Melaporkan kepada Panmud Hukum untuk mencatat perkara yang sudah putus berikut amar putusannya

120

Perkara

100

12

bln

4

Menandatangani Berita Acara Persidangan bersama-sama dengan Hakim Ketua Majelis serta asli putusan/penetapan

120

Perkara

100

12

bln

5

Menyerahkan berkas perkara kepada staf Panmud Hukum bila telah selesai diminutasi;

120

Perkara

100

12

bln

BIAYA

121


6

Melaksanakan tugas lain dibidang perkara yang diberikan oleh Panitera atau Wakil Panitera.

Pejabat Penilai, ttd Dra. Hj. Sunniati, M.H NIP 19570812 198303 2 003

30

Kegiatan

100

12

bln

Makassar,05 Januari 2012 Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai ttd Drs. Sawala, S.H NIP 19580402 198703 1 005


122


 Muhammad Ramli, S.Pd. / Jurusita Pengganti SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO 1 2 3 4 5


NO Drs.Suharto 19630710 198401 1 001 Penata Tingkat I, III/ d Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jeneponto

1 2 3 4 5


Muhammad Ramli, S.Pd 19771014 200604 1 001 Penata Muda, III/a Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jeneponto TARGET

NO


AK KUANT/OUTPUT

1

2

KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA

Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua sidang. Menyampaikan pengumuman kepada Instansi Pemerintah atau Media massa /RRI tentang pemberitahuan sidang atau pemberitahuan isi putusan kepada pihak yang berperkara.

50

Kegiatan

100

12

20

Surat

100

12

bln

bln 3

Menyampaikan teguran kepada pihak berperkara sehubungan dengan kekurangan panjar biaya perkara 12

Surat

100

12

bln

4

Menyampaikan relaas pangilan sidang kepada pihak yang berperkara menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang

250

Surat

100

12

bln

5

Menyampaikan pemberitahuan penetapan atau putusan pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang

100

Surat

100

12

bln

6

Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Agama Jeneponto

2

Kegiatan

100

12

bln

123


7

Menyampaikan salinan resmi berita acara penyitaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan

2

Surat

100

12

bln

8

Menyampaikan isi putusan perkara banding, kasasi, Peninjauan kembali kepada pihak yang berperkara.

12

Surat

100

12

bln

Pejabat Penilai,


ttd

ttd

Drs.Suharto NIP 19630710 198401 1 001

Muhammad Ramli, S.Pd NIP 19771014 200604 1 001


124


5. SKP Kesekretariatan Pengadilan Agama Jeneponto  Drs. Lamuri, SH. / Wakil Sekretaris SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO 1 2 3 4 5


NO M. Nur P, S.Ag 19550617 198303 1 002 Penata Tingkat I, III/ d Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Jeneponto

1 2 3 4 5


Drs. Lamuri, S.H 19641221 199403 1 001 Penata Tingkat I, III/d Wakil Sekretaris Pengadilan Agama Jeneponto TARGET

NO


AK KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

1

Setiap awal tahun menyusun uraian tugas untuk seluruh pejabat/pegawai di unit kesekretariatan

25

Surat

100

12

bln

2

Meneliti setiap surat atau dokumen yang diterima

300

Surat

100

12

bln

3

Mendistribusikan surat surat yang diterima kepada unit pelaksana, dengan arahan/disposisi yang jelas

300

Surat

100

12

bln

4

Meneliti konsep konsep surat/formulir laporan

100

Surat

100

12

bln

5

Memeriksa pelaksanaan di unit sekretariat, antara lain ketertiban, arsip umum, kondisi barang inventaris, catatan barang inventaris (SABMN), adm kepegawaian, dan adm serta dokumen keuangan

25

Kegiatan

100

12

bln

6

Mengevaluasi kinerja Kaur Umum, Kepegawaian dan keuangan

3

Kegiatan

100

12

bln

7

Menyusun draf bahan Rapat Kerja Tahunan / Program Kerja bidang kesekretariatan

3

Draf

100

12

bln

BIAYA

125


8

Menyiapkan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan di bidang kesekretariatan

9

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kasubag Umum, Kepegawaian dan Keuangan

NIP

5

Surat

100

12

bln

3

Kegiatan

100

12

bln

Pejabat Penilai,


ttd

ttd

M. Nur P, S.Ag 19550617 198303 1 002

Drs. Lamuri, S.H NIP 19641221 199403 1 001


126


 Haripuddin, SH. / Wakil Sekretaris SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO 1 2 3 4 5


NO Drs. Lamuri, S.H 19641221 199403 1 001 Penata Tingkat I, III/ d Wakil Sekretaris Pengadilan Agama Jeneponto

1 2 3 4 5


Haripuddin, S.H 19750115 200112 1 006 Penata, III/c Kepala Urusan Umum Pengadilan Agama Jeneponto TARGET

NO


AK KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

1

Menyiapkan bahan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan dibidang surat menyurat,perlengkapan, rumah tangga dan perpustakaan

36

Surat

100

12

bln

2

Mengonsep laporan, triwulan dan tahunan ( LT )SIMAK / BMN Kartu Inventaris Barang (KIB) Daftar Inventaris ruangan (DIR)

22

Laporan

100

12

bln

3

Mengusulkan dan melaksanakan penghapusan barang milik negara

3

Dokumen

100

12

bln

4

Mengadakan rapat dinas dengan bawahan

10

Kegiatan

100

12

bln

5

Membuat laporan tahunan ( LT )SIMAK / BMN

1

Laporan

100

12

bln

6

Membuat Kartu Inventaris Barang (KIB)

50

Surat

100

12

bln

BIAYA

127


7

Mengadakan koordinasi dengan satuan kerja lain yang terkait

3

Kegiatan

100

12

bln

8

Membagi tugas dan menentukan penanggung jawab kegiatan di bidang umum.

15

Kegiatan

100

12

bln

9

Membuat Daftar Inventaris Ruangan (DIR)

30

Surat

100

12

bln

NIP

Pejabat Penilai,


ttd

ttd

Drs. Lamuri, S.H 19641221 199403 1 001

Haripuddin, S.H NIP 19750115 200112 1 006


128


 Andi Muhammad Amin, S.Hi. / Kaur Kepegawaian SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO 1 2 3 4 5


NO Drs. Lamuri, S.H 19641221 199403 1 001 Penata Tingkat I, III /d Wakil Sekretaris Pengadilan Agama Jeneponto

1 2 3 4 5


Andi Muhammad Amin, S.HI 19770605 200912 1 002 Penata Muda, III/a Kepala Urusan Kepegawaian Pengadilan Agama Jeneponto TARGET

NO


AK KUANT/OUTPUT

1

2

Menerima, mencatat, mengelola, menyalurkan dan menyelesaikansuratsuratmasuk/keluar Sub BagianKepegawaian Menyelenggarakan Tata Usaha Kepegawaian yang meliputi : a. BukuIndukPegawai : 1) Memonitoringperubahanpangkat, gajidaninpassingpadaBukuIndukPegawai; b. Latomap/File Kepegawaian : 1) Meneliti/memeriksa/melengkapilatomap/file kepegawaian; 2) Menyusun file/latomapkepegawaianperorangansesuaidengan NIP dan abjad; c. KartuPegawaidanNomorIndukPegawai : 1) Memonitoring dan Mangusulkan kartu pegawai ke BKN. d. Kartu Istri dan Kartu Suami : 1) Mempersiapkan usul permintaan Karis/Karsu; 2) Mendata Karis/Karsu yang telah diselesaikan oleh BKN. e. Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian : 1) Data umumkepegawaian 2) Data untukperencanaan 3) Data untukpembinaandanpengembangan

KUAL/MUTU

WAKTU

100

Surat

100

12

bln

200

Surat, dokumen dan Kegiatan

100

12

bln

BIAYA

129


4) Data untuk pelayanan mutasi

3

Mengurus kepangkatan, penggajian, pesangon/biaya pindah, cuti dan jabatan

88

Surat

100

12

bln

4

Mengurus pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, pemensiunan dan pembebasan tugas

12

Surat

100

12

bln

5

Membuat perencanaan di bidang kepegawaian untuk kebutuhan/pengadaan Hakim, Panitera dan pegawai lainnya berdasarkan analisis jabatan

1

Laporan

100

12

bln

6

Meningkatkan kualitas SDM/pengembangan karir pegawai melalui a. Mengusulkan/menyelenggarakan pendidikan dan latihan/keterampilan b. Memberikan/mengusulkan izin/tugas belajar; c. Menyelenggarakan pelaksanaan ujian dinas. d. Mengadakanpembekalanjabatan ;

15

Surat dan Kegiatan

100

12

bln

7

Mendata pegawai yang akan mendapat penghargaan satyalancanakaryasatya

3

Data

100

12

bln

8

Menandatangani rekapitulasi absen bulanan pegawai

1

Surat

100

12

bln

9

Menginput data pegawai dalam aplikasi kepegawaian antara lain SIKEP dan SAPK

110

Data dan Dokumen

100

12

bln

NIP

Pejabat Penilai,


ttd

ttd

Drs. Lamuri, S.H 19641221 199403 1 001

Andi Muhammad Amin, S.HI NIP 19770605 200912 1 002


130


 Nurbayanti, S.Hi. / Bendahara SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO 1 2 3 4 5


Mohamad Ali Sodiq, S.Kom 19831010 200904 1 008 Penata Muda Tk. I, III/b Kepala Urusan Keuangan Pengadilan Agama Jeneponto

NO 1 2 3 4 5


Nurbayanti, S.HI 19760703 199603 2 001 Penata Muda, III/a Bendahara/Pengadministrasi Keuangan Pengadilan Agama Jeneponto TARGET

NO


AK KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

1

Membuat daftar gaji induk pegawai dalam bentuk aplikasi GPP setiap bulan sebelum tanggal 10 untuk bulan berikutnya

12

Gaji

100

12

bln

2

Membuat daftar permintaan gaji susulan, kekurangan gaji, uang makan, kekurangan uang makan, uang duka, persekot gaji, uang lembur dan uang makan lembur

12

Surat

100

12

bln

3

Membuat data gaji tenaga honorer dan honorarium pengelola keuangan

6

Gaji

100

12

bln

4

Membayar gaji dan dana pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jumlah dalam daftar yang telah disahkan oleh pimpinan

36

Surat

100

12

bln

5

Melengkapi dokumen pendukung untuk permintaan gaji dan seluruh jenis belanja pegawai lainnya seperti SK, KGB, Akte, SSP dan lain-lain sebagai lampiran dokumen yang diperlukan untuk pengajuan belanja pegawai

12

Dokumen

100

12

bln

BIAYA

131


6

Membuat surat keterangan penghentian pembayaran (SKPP) pegawai yang dimutasi/pensiun

3

Surat

100

12

bln

7

Membuat surat keterangan penghasilan pegawai sesuai daftar gaji dan tunjangan remunerasi dan slip gaji tiap pegawai

23

Surat

100

12

bln

8

Mengarsipkan dokumen pendukung belanja pegawai ke dalam file pegawai

23

Dokumen

100

12

bln

9

Mengambil uang ke Bank/Kantor Pos dan menyimpan di tempat yang telah disahkan oleh pimpinan

12

Kegiatan

100

12

bln

Pejabat Penilai,


ttd

ttd

Afif M. Nur, S.Kom NIP. 19850220 201001 1011

Nurbayanti, S.HI NIP 19760703 199603 2 001


132


 Nurdin / Pengadministrasi Keuangan / RKAKL SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO 1 2 3 4 5


NO Mohamad Ali Sodiq, S.Kom 19831010 200904 1 008 Penata Muda Tk. I, III/b Kepala Urusan Keuangan Pengadilan Agama Jeneponto

1 2 3 4 5


Nurdin 19850816 200804 1 005 Pengatur Muda, II/a Pengadministrasi Keuangan /RKAKL Pengadilan Agama Jeneponto TARGET

NO


AK KUANT/OUTPUT

1 2 3 4 5 6

7

Mengonsep/membuat surat pernyataan tanggung jawab belanja (SPTB) Mengonsep/membuat daftar rincian permintaan belanja UP, GUP, TUP, GUP/TUP nihil dan LS Mengonsep/membuat surat permintaan pembayaran (SPP) Mengonsep/membuat surat perintah membayar (SPM) dengan aplikasi SPM Menginput dan menghimpun data usulan belanja ke aplikasi RKAKL Menginput data rencana penarikan bulanan, mingguan dan harian ke aplikasi AFS Membuat Konsep dan mencetak RKA, POK dan DIPA

KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA

12

Surat

100

12

bln

12

Surat

100

12

bln

12

Surat

100

12

bln

12

Surat

100

12

bln

1

Kegiatan

100

12

bln

120

Kegiatan

100

12

bln

3

Dokumen

100

12

bln

133


8 9

Membuat konsep dan usulan revisi POK dan DIPA Membuat catatan atas laporan keuangan (CaLK) semester/tahunan

2

Dokumen

100

12

bln

1

Laporan

100

12

bln

Pejabat Penilai,


ttd

ttd

Afif M. Nur, S.Kom NIP. 19850220 201001 1011

Nurdin NIP 19850816 200804 1 005


134


BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial 1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudicial, terdiri dari : Ketua 1 (satu) orang,Wakil Ketua 1(satu) orang, Hakim 6 (enam) orang Panitera/Sekretaris 1 (satu) orang, Wakil Panitera 1 (satu) orang, Panitera Muda Gugatan 1 (satu) orang , Panitera Muda permohonan 1 (satu) orang , Panitera Muda Hukum 1 (satu) orang , Panitera Pengganti 3 (satu) orang,

dan 3 (tiga)

orang Jurusita Pengganti. 2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudicial terdiri dari : Wakil Sekretaris 1 (satu) orang, Kaur Umum 1 (satu) orang ,Kaur Kepegawaian 1 (satu) orang, dan Kaur Keuangan 1 (satu) orang. 3. Promosi dan Mutasi Dalam tahun 2014 di Pengadilan Agama Jeneponto terjadi mutasi pindah yaitu : a. Promosi -

Afif M.Nur, S.Kom, Staf pada urusan Kepegawaian Pengadilan Agama Jeneponto Kelas II, diangkat menjadi Kepala Urusan Keuangan Pengadilan Agama Jeneponto mengisi jabatan lowong yang ditinggalkan Sdr. M.Ali Shadiq, S.Kom yang mutasi ke Pengadilan Agama Kediri Wilayah PTA Surabaya.

b. Mutasi -

Sriyani,S.HI Hakim Pengadilan Agama Jeneponto Kelas II, menjadi Hakim Pengadilan Agama Maumere Kelas II Wilayah PTA Kupang.

Pengadilan Agama Jeneponto dalam tahun 2014 mendapat Tambahan pegawai 5 orang yaitu : -

Hilmah Ismail,S.HI Hakim dari PA Dompu menjadi Hakim Pengadilan Agama Jeneponto;

-

Dra. Haniah Hakim PA Bantaeng menjadi Hakim Peengadilan Agama Jeneponto;

-

Idris, S.HI Hakim PA Selayar menjadi Hakim Pengadilan Agama Jeneponto Kls II; 135


-

Achmad Tasit, S.H. Panitera Pengganti PA Polewali menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Agama Jeneponto Kls.II;

-

Taufiq Abbas, S.E Staf pada Pengadilan Agama Sungguminasa menjadi staf pada Pengadilan Agama Jeneponto Kelas II ;

Sehingga Pegawai Pengadilan Agama Jeneponto hingga tanggal 31 Desember 2014 sebanyak 23 orang. Adapun pegawai yang diusul untuk periode Kenaikan Pangkat Bulan April 2014 Atas nama : -

Drs.H.M. Hasby, M.H. dari Gol/ruang IV/a ke IV/b

-

Dra.Hj.Husni dari Gol/ruang IV/a ke IV/b

-

Dra. Haniah dari Gol/ruang IV/a ke IV/b.

-

Afif M.Nur,S.Kom. dari Gol/ruang III/a ke III/b.

-

Andi Muhammad Amin,S.HI dari Gol/ruang III/a ke III/b

Kesemuanya usul tersebut di atas surat keputusannya telah terbit 4. Pensiun Pengadilan Agama Jeneponto tahun 2014 telah mengusulkan 2 orang pegawai yang akan memasuki masa pensiun dengan pemberhentian dengan hormat adalah: a. M. Nur P., S.Ag. jabatan Panitera/Sekretaris periode pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun tanggal 1 juli 2015; b. Hj.St.Muslihat M., S.H. jabatan Panitera Muda Permohonan periode pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun tanggal 1 Agustus 2015; c. Dan 1 orang pegawai lainnya yang diusulkan pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun karena meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2014 adalah: -

Baso, S.Hi Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jeneponto periode pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun tanggal 1 November 2014 Pegawai yang memperoleh kenaikan gaji berkala pada Tahun 2014 pada

Pengadilan Agama Jeneponto sebanyak 11 (Sebelas) orang. Pada tahun 2014 Pengadilan Agama Jeneponto telah mengutus Pejabat/pegawai untuk mengikuti pelatihan yaitu : -

M. Nur. P, S.Ag. Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Agama Angkatan I pada tanggal 10 Februari 2014 di Bogor 136


-

M. Nur. P, S.Ag. Pelatihan Penelitian Model Ideal Sistem Promosi dan Mutasi Kepaniteraan pada tanggal 26 s/d 28 Maret 2014 di Makassar

-

Drs. H. Muhtar, M.H. Diklat Manajemen Pimpinan Peradilan Tingkat Pertama Tanggal 04 s/d 14 Mei 2014

-

Afif, M. Nur. S.Kom. Pembinaan Administrasi Kepegawaian pada tanggal 10 s/d 12 April 2014 di Makassar

-

Muh. Ramli, S.Pd. Pelatihan Bimbingan Teknis Jurusita Pengganti pada tanggal 19 s/d 21 Maret 2014 di Makassar

-

Fadilah, S.Ag. Bimbingan Teknis Ekonomi Syari’ah Angkatan Ke III pada tanggal 18 s/d 20 Juni 2014 di Makassar

-

Nurdin, Workshop Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruwal (Saiba) pada tanggal 18 s/d 21 Agustus 2014 di Bantaeng

-

Dra. Hj. Munawarah, Pelatihan Teknis Pola Bindalmin pada tanggal 27 s/d 29 Agustus 2014 di Makassar

-

Achmad Ubaidillah, S.Hi. Pelatihan Hakim Berkelanjutan mulai tanggal 19 s/d 24 Oktober 2014 di Bogor

-

Fadilah, S.Ag. M. Nur. P. S.Ag. dan Andi Tenri, S.Ag. Pelatihan Pelayanan Terpadu Hak Identitas Hukum pada tanggal 21 s/d 23 Oktober 2014 di Makassar

-

Drs. H.M. Hasby, M.H. dan Dra. Hj. Sunniati, M.H. Pelatihan Bimbingan Teknis SIADPA pada tanggal 20 s/d 22 Oktober 2014

-

Achmad Tasit, S.H. Pelatihan Bimbingan Teknis Yudisial pada tanggal di Makassar

5. Pengisian Jabatan Strukturan/Fungsional Untuk tahun 2014 pengisian Jabatan Struktural yang lowong a.n. -

Afif M.Nur, S.Kom sebagai Kaur Keuangan

Sedangkan Jabatan Struktural sebanyak 3 orang yaitu : -

Drs. Lamuri, S.H sebagai Wakil Sekretaris ;

-

Haripuddin, S.H. sebagai Kaur Umum ;

-

A. Muh. Amin, S.HI sebagai Kaur Kepegawaian

137


B. Keadaan Perkara 1. Sisa perkara Sisa perkara pada tahun 2013 yang belum diselesaikan sebanyak 44 (tiga puluh empat) perkara dengan rincian sebagai berikut : a. Cerai Talak

= 10 perkara

b. Cerai Gugat

= 29 perkara

c. Harta bersama

= 1

perkara

d. Kewarisan

= -

perkara

e. Wali adhal

= 1

perkara

f. P3.HP/Penetapan Ahli Waris

= 2

perkara

g. Lain-lain

= 1

perkara

2. Penerimaan Perkara Perkara yang diterima tahun 2014 sebanyak 261 perkara dengan rincian Sebagai berikut : a. Cerai Talak

=

46 perkara

b. Cerai Gugat

=

173 perkara

c. Pengangkatan anak

=

1 perkara

d. Isbath Nikah

=

23 perkara

e. Wali Adhal

=

2 perkara

f. Kewariasan

=

2 perkara

g. Hibah

=

1 perkara

h. P3HP/Penetapan Ahli Waris

=

11 perkara

i. Lain-lain

=

3 perkara

Bahwa Jumlah sisa perkara tahun 2013 Sebanyak 44 perkara ditambah dengan jumlah perkara yang diterima pada tahun 2014 sebanyak 261 perkara sehingga jumlah keseluruhan yang harus diselesaikan 305 perkara. 3. Penyelesaian Perkara Bahwa jumlah keseluruhan perkara yang telah diselesaikan tahun 2014 adalah 274 perkara, atau 89 %, dari 305 perkara, sehingga sisa perkara yang belum diselesaikan sejumlah 31 perkara atau 11%. Perincian perkara yang telah diselesaikan adalah sebagai berikut : a. Cerai Talak

= 40 perkara 138


b. Cerai Gugat

= 150 perkara

c. Pengankatan anak

=

d. Isbat Nikah

= 22 perkara

e. Wali Adhol

=

2 perkara

f. Hibah

=

- perkara

g. Kewarisan

=

2 perkara

h. P3HP/Penetapan Ahli Waris

=

10 perkara

i. Lain-lain

=

3 perkara

1 perkara

Yang belum dapat diselesaikan sebanyak 31 perkara terdiri dari : a. Cerai Talak

=

6 perkara

b. Cerai Gugat

= 23 perkara

c. Itsbat nika

=

1 perkara

d. P3HP/Penetapan Ahli Waris

=

1 perkara

Tertunggaknya perkara tersebut dikarenakan : -

Banyaknya perkara yang masuk pada akhir bulan November dan Desember 2014 ;

-

Adanya beberapa perkara menyangkut

PP 10 yang belum memenuhi

persyaratan formal yang harus dilengkapi dan perkara gaib; -

Adanya beberapa perkara yang terjadi perubahan alamat sehingga perkara tersebut digaibkan.

-

Ada 3 perkara yang belum diputus lewat dari 5 bulan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1. Perkara Nomor 101/Pdt.G/2014/PA.Jnp. 2. Perkara Nomor 116/Pdt.G/2014/PA.Jnp. 3. Perkara Nomor 120/Pdt.G/2014/PA.Jnp.

4. Upaya Hukum Dalam upaya para pencari keadilan untuk menggunakan hak-haknya, maka dilakukan upaya hukum sebagai berikut : 4.1. Verzet Nihil 4.2. Banding Perkara yang diajukan banding sebanyak 1 perkara, dengan Perkara Nomor: 190 /Pdt.G/2014/PA Jnp 139


4.3. Kasasi Perkara yang diajukan kasasi 1 perkara, dengan Perkara Nomor: 185 /Pdt.G/2014/PA Jnp 4.4. Peninjauan Kembali (PK). Perkara yang diajukan Peninjauan Kembali (PK) nihil ; 4.5. Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Pada tahun 2014 perkara yang dimohonkan eksekusi nihil; 4.6. Penyitaan Pada tahun 2014 perkara yang diletakkan sita jaminan (consevataur beslag) nihil. 5. Pemanggilan dan Pemberitahuan Putusan Dalam pelaksanaan pemanggilan dan pemberitahuan putusan kepada pihakpihak yang berperkara, Pengadilan Agama Jeneponto menempuh cara sebagai berikut : a. Diantar langsung oleh Jurusita dan Jurusita Pengganti . b. Melalui Kepala Desa / Lurah bilamana pihak-pihak yang berperkara tidak ada ditempat tinggalnya. c. Permintaan bantuan panggilan kepada Pengadilan Agama lain dimana pihakpihak berada dan berdomisili. d. Lewat media massa bagi perkara ghaib dan pemberitahuan isi putusan pada papan pengumuman Bupati bagi perkara ghaib.

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana 1. Sarana dan prasarana gedung. Pengadilan Agama Jeneponto memiliki sarana dan prasarana gedung berupa barang tidak bergerak berupa gedung, tanah, dan rumah dinas. Kesemuanya itu dikelola, dijaga dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Adapun pengelolaan sarana dan prasarana gedung Pengadilan Agama Jeneponto sebagai berikut : a.

Pengadaan Pengadilan Agama Jeneponto dalam tahun 2014 mengadakan 3 (tiga) unit kendaraan dinas roda 2 Merek Honda. Anggaran untuk pengadaan tersebut senilai Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah).

140


b.

Pemeliharaan 1. Pemeliharaan Gedung Kantor Pengadilan Agama Jeneponto yang beralamat di Jl. Pahlawan. 2. Pemeliharaan Gedung Kantor Pengadilan Agama Jeneponto lama yang beralamat di Jl. M. Ali Dg. Gassing No.4, adapun kantor Pengadilan Agama Jeneponto tersebut ditempati oleh Hakim dan Karyawan Pengadilan Agama Jeneponto. 3. Pemeliharaan rumah dinas Pengadilan Agama Jeneponto di Jl. Abd. Jalil Sikki No. 17, BTN. Romanga, yang saat ini ditempati oleh Ketua Pengadilan Agama Jeneponto .

c.

Penghapusan Untuk tahun 2014 tidak ada penghapusan barang tidak bergerak yang dilakukan Pengadilan Agama Jeneponto (nihil).

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung Pengadilan Agama Jeneponto memiliki sarana dan prasarana fasilitas gedung berupa perangkat teknologi, mobilier kantor, kendaraan bermotor, dan lain-lain. Kesemuanya itu dikelola, dijaga dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Adapun pengelolaan sarana dan prasarana fasilitas gedung Pengadilan Agama Jeneponto sebagai berikut : a. Pengadaan Pengadaan kendaraan dinas kantor : -

Pengadaan kendaraan dinas operasional roda 2 sebanyak 3 buah.

b. Pemeliharaan 1. Pemeliharaan Perangkat Teknologi Informasi dan Electronik: -

Pemeliharaan 11 unit Komputer.

-

Pemeliharaan 6 unit Laptop.

-

Pemeliharaan 5 unit Printer.

-

Pemeliharaan 1 unit Mesin Fax dan Telepon.

-

Pemeliharaan 12 unit AC.

2. Pemeliharaan Perangkat Meubelier Kantor : -

Pemeliharaan meja kerja sebanyak 32 buah.

-

Pemeliharaan kursi kerja sebanyak 60 buah.

-

Pemeliharaan bangku untuk sidang sebanyak 2 buah. 141


-

Pemeliharaan lemari sebanyak 17 buah.

-

Pemeliharaan kaca rias bagi Hakim sebanyak 3 buah.

-

Pemeliharaan meja sidang sebanyak 2 buah.

-

Pemeliharaan lemari kaca arsip perkara sebanyak 3 buah .

3. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kantor : -

Pemeliharaan sepeda motor merek Suzuki Thunder sebanyak 4 buah.

-

Pemeliharaan sepeda motor merek Suzuki Shogun sebanyak 2 buah.

-

Pemeliharaan sepeda motor merk Honda sebanyak 3 buah

-

Pemeliharaan Mobil merek Toyota Kijang Inova 1 buah.

c. Penghapusan Untuk tahun 2014 tidak ada penghapusan sarana dan prasarana kantor yang dilakukan Pengadilan Agama Jeneponto . D. Pengelolaan Keuangan 1. Belanja Pegawai Adapun belanja pegawai Pengadilan Agama Jeneponto tahun anggaran 2014 yaitu : -

Belanja gaji pokok PNS

Rp.

996.642.000,-

-

Belanja pembulatan

Rp.

18.000,-

-

Belanja tunjangan suami/isteri

Rp.

63.100.000,-

-

Belanja tunjangan anak

Rp.

16.431.000,-

-

Belanja tunjangan struktural

Rp.

18.000.000,-

-

Belanja tunjangan fungsional

Rp.

1.046.270.000,-

-

Belanja tunjangan PPH

Rp.

163.886.000,-

-

Belanja tunjangan beras

Rp.

50.084.000,-

-

Belanja uang makan

Rp.

127.386.000,-

-

Belanja tunjangan umum

Rp.

4.625.000,-

-

Belanja uang lembur

Rp.

12.495.000,-

Rp.

2.613.818.000,-

Rp.

576.441,-

Jumlah -

Sisa Anggaran Pelaksanaan (SIAP)

(Lima ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus empat puluh satu rupiah)

142


2. Belanja Barang Adapun belanja barang Pengadilan Agama Jeneponto tahun anggaran 2014 yaitu : -

Belanja operasional lainnya (Pakaian Dinas Pegawai) Rp.

-

Belanja operasional lainnya (Pakaian Dinas Sopir/ Satpam/tenaga teknis)

9.660.000

Rp.

1.620.000

-

Belanja pemeliharaan (perawatan kendaraan roda 2) Rp.

16.100.000

-

Belanja pemeliharaan (sarana gedung)

Rp.

12.903.000

-

Belanja langganan daya dan jasa (listrik)

Rp.

24.180.000

-

Belanja langganan daya dan jasa (telepon)

Rp.

11.220.000

-

Belanja honor operasional (pengelola keuangan)

Rp.

61.560.000

-

Belanja jasa dan pos

Rp.

1.320.000

-

Belanja operasional kantor dan pimpinan

Rp.

106.200.000

-

Belanja pemeliharaan jaringan dan host domain website kantor

Rp.

1.389.000

-

Belanja penambah daya tahan tubuh pengelola IT

Rp.

7.200.000

-

Belanja poliklinik obat-obatan

Rp.

1.440.000

-

Belanja pembinaan dan koordinasi

Rp.

3.000.000

-

Belanja pemeliharaan (gedung kantor)

Rp.

49.380.000

-

Belanja perjalanan dinas

Rp.

31.000.000

-

Belanja pemeliharaan (kendaraan roda 4)

Rp.

21.000.000

-

Belanja delegasi, misi, tamu

Rp.

6.450.000

-

Belanja perawatan rumah dinas

Rp.

8.000.000

Rp.

370.622.000

Rp.

6.739.000

Jumlah -


(Enam juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) 3. Belanja Modal Adapun belanja Modal Pengadilan Agama Jeneponto tahun anggaran

2014

yaitu: -

Belanja modal pengadaan kendaraan dinas Jumlah

-


Rp.

54.000.000

Rp.

54.000.000

Rp.

4.221.000

(empat juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) 143


4. Belanja Perkara Adapun belanja perkara Pengadilan Agama Jeneponto tahun anggaran 2014 yaitu : -

Belanja Pos Prodeo

Rp.

4.500.000

-

Belanja Administrasi Perkara

Rp.

455.000

-

Belanja Administrasi Putusan

Rp.

455.000

-

Belanja Jasa/Sewa

Rp.

1.200.000

-

Belanja Perjalanan Sidang Keliling

Rp.

14.800.000

Rp.

21.410.000

Rp.

200.000

Jumlah -

Sisa Anggaran Pelaksanaan (SIAP) (dua ratus ribu rupiah)

Adminitrasi peradilan di kepaniteraan perkara meliputi adminitrasi perkara dan adminitrasi persidangan. 1. Administrasi Perkara Penyelenggaraan adminitasi perkara meliputi lima bidang yaitu : 1.1. Prosedur Penyelenggaraan Adminitrasi Perkara: -

Tingkat pertama

-

Banding

-

Kasasi

-

Peninjauan Kembali

Prosedur penerimaan perkara melalui meja I, meja II dan meja III. 1.2. Register Perkara Penyelenggaraan register perkara dilaksanakan oleh seorang regitera tor (Irna Rufaidah Arman, S.Kom) selaku petugas meja II, yang meliputi : -

Register induk perkara gugatan

-

Register induk perkara permohonan

-

Register permohonan banding

-

Register permohonan kasasi

-

Register permohonan PK (peninjauan kembali)

-

Register surat kuas khusus

-

Register penyitaan barang tidak bergerak

-

Register penyitaan barang bergerak

-

Register eksekusi 144


-

Register akta cerai

-

Register permohonan pembagian harta peninggalan di luar sengketa

-

Register mediasi

-

Register Ekonomi Syariah

-

Register Pendaftaran Arbitrase

-

Register Prodeo

1.3. Keuangan Perkara Keuangan perkara adalah merupakan biaya perkara yang dibebankan kepada pihak berperkara sesuai ketentuan yang berlaku, biaya perkara meliputi biaya hak kepaniteraan (Justicial Costum) dan biaya proses (process custom) dalam penyelesaian suatu perkara. Bahwa penerimaan dan pengeluaran biaya perkara dicatat dalam buku jurnal meliputi : a. Buku jurnal perkara permohonan (KI-PA 1/P). b. Buku jurnal perkara permohonan (KI-PA 1/G). c. Buku jurnal perkara banding (KI-PA 2). d. Buku jurnal perkara kasasi (KI-PA 3). e. Buku jurnal perkara peninjauan kembali (KI-PA 4). f. Buku jurnal perkara eksekusi (KI-PA 5). g. Buku Hak-Hak Kepaniteraan (PNBP) Bahwa setiap kegiatan dalam buku jurnal keuangan perkara tercover/disalin kedalam buku bantu kemudian dimasukkan kedalam buku induk keuangan perkara meliputi : a. Buku Induk Keuangan Perkara (KI-PA 6). b. Buku induk Keuangan Eksekusi (KI-PA 7). Adapun keadaan keuangan perkara sampai dengan 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut : -

Saldo awal

Rp.

18.751.000,-

-

Penerimaan

Rp

6.735.000,-

-

Pengeluaran

Rp

8.539.000,-

Saldo Akhir

Rp.

14.972.000,-

145


Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) -

Penerimaan s/d 31 Desember 2012

Rp.

10.070.000,-

-

Penyetoran ke kas Negara s/d 31 Desember 2012 Rp. Selisih

10.070.000,NIHIL

1.4. Laporan Perkara - Laporan perkara meliputi : a. Laporan keadaan perkara (LI-PA 1) b. Laporan perkara yang dimohonkan banding (LI-PA 2) c. Laporan perkara yang dimohonkan kasasi (LI-PA 3) d. Laporan perkara yang dimohonkan peninjauan kembali (LI-PA 4) e. Laporan tentang kegiatan hakim (LI-PA 5) f. Laporan keuangan perkara (LI-PA 6) g. Laporan jenis perkara (LI-PA 7) h. Laporan hasil mediasi -

Pengiriman Laporan a. Laporan perkara yang dikirim dan dibuat setiap akhir bulan meliputi laporan LI-PA 1, LI-PA 7 dan LI-PA 8. b. Laporan perkara yang dikirim dan dibuat setiap 4 (empat) bulan, yaitu akhir bulan April, Agustus dan Desember meliputi laporan LIPA 2, LI-PA 3, LI-PA 4 dan LI-PA 5. c. Laporan perkara yang dibuat 6 (enam) bulan, akhir bulan Juli dan Desember yaitu laporan LI-PA 6.

-

Jenis Laporan lainnya : a. Laporan penyebab terjadinya perceraian (B4) b. Laporan perkara khusus pelaksanaan PP 10 tahun 1983 jo PP 45 tahun 1990. c. Laporan perkara khusus, perkara yang belum diputus lewat dari 6 (enam) bulan. d. Laporan kerja iwadh.

1.5. Kearsipan perkara Berkas perkara terdiri atas : -

Berkas perkara yang masih berjalan . 146


-

Arsip berkas perkara.

Bahwa perkara yang masih berjalan dan telah diputus serta dilakukan upaya untuk disimpan dan dikelola oleh Panitera Muda Hukum/Gugatan/ Permohonan. Perkara yang telah pasif dan merupakan arsip berkas perkara disimpan dan dikelola oleh Panitera Muda Hukum. Pelaksanaan

penataan

arsip

perkara

dilakukan

dengan

memberi

Subjectificial Filling dan Numerical Filling yaitu berdasarkan penggolongan jenis perkara dan nomor perkara. 2. Administrasi Umum Kepala Urusan umum selaku unit pengurus dan pemakai barang (UPB)

telah

melaksanakan tugas mengelola barang dan tugas lainnya sebagai berikut : a. menyusun program pengadaan barang inventaris, alat tulis kantor dan barang lainnya ; b. membukukan inventaris barang dengan _ember nomor kode sesuai aturan (PIB). c. Membuat dan menata kartu inventaris barang menurut jenis/kelompok barang inventaris barang yang telah ditentukan (KIB); d. membuat daftar inventaris ruangan dan menata penempatannya menurut kebutuhan ruangan masing-masing pegawai dan ruangan lainnya (DIR); e. mengolah dan menata perpustakaan kantor ; f. membuat dan menyampaikan laporan inventaris barang dan lainnya yaitu: 1. Laporan Tahunan Inventaris (LTI) ; 2. Laporan Mutasi Barang Triwulan (LMBT),untuk triwulan 1 s/dan IV; 3. Laporan/Daftar Inventaris Lainnya (DIL); g. mengelola surat Dinas masuk dan Keluar yaitu : 1. Surat masuk -

Surat masuk diberi kartu kendali untuk mendapatkan disposisi Pimpinan sesuai arahnya surat melalui sekretaris/wakil sekretaris. Jumlah surat masuk sebanyak 533 Surat.

2. Surat Keluar -

Surat Keluar di konsep/dibuat oleh pimpinan unit fasilitatif lalu disampaikan kepada pimpinan/atasan sesuai arahnya surat untuk 147


diteruskan kepada pimpinan/pejabat penandatangan surat melalui sekretaris.Jumlah surat keluar sebanyak 674 surat

E. Dukungan Teknologi Informasi Dewasa ini, dinamika pasca reformasi, kian mendorong Pemerintah agar lebih meningkatkan transparansinya (keterbukaan) dalam setiap aktivitas pelayanan publik kepada seluruh masyarakatnya, tanpa kecuali. Tuntutan ini juga kian mengkristal dalam bentuk ”jaminan” atas akses informasi publik. Pada dasarnya, informasi, selalu dan mampu memberikan kontribusi penting bagi pengembangan sosial dan demokrasi. Jika masyarakat kita telah lebih baik dalam ber-informasi, memberi dan mengambil manfaat dari sumber-sumber informasi (terutama) dalam hal-hal terpenting dari kepemerintahan, layanan dan akses publik, maka besar kemungkinan mereka bisa memberikan kontribusi yang tidak kalah penting dengan ikut berperan serta dalam ”mempengaruhi” lahirnya sebuah (produk) keputusan atau mungkin juga undang-undang yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Sejalan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan dan telah diganti dengan SK KMA No 1-144/KMA/SK/I/2011, maka Pengadilan berkewajiban untuk memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sebagaimana bunyi pasal 2 Bagian Pertama dalam keputusan ini, bahwa Setiap orang berhak memperoleh informasi dari Pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini merupakan upaya strategis untuk mengembangkan informasi Pengadilan tentang pelayanan publik berbasis kebutuhan masyarakat dan diharapkan makin mendekatkan Pengadilan dengan rakyat pencari keadilan. Mahkamah Agung RI telah mendesain sistem atau pola penyediaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan keragaman karakteristik daerah didukung dengan perkembangan teknologi komunikasi yang ada sehingga diharapkan semua Pengadilan sudah memiliki front office di dunia maya, baik yang dikemas dalam bentuk portal maupun website/situs. Akses langsung inilah yang sedianya diharapkan sebagai better informed atas layanan informasi dan publisitas melalui networking area (internet). Namun demikian, layanan informasi yang demikian itu akan lebih baik jika data-data yang disajikan selalu diperbaharui. 148


Demi mewujudkan efektifitas dan optimalisasi pelayanan informasi pengadilan

yang

transparan,

di

lingkungan

Pengadilan,

perlu

dilakukan

pendayagunaan organisasi meliputi penataan struktur, fungsi, rentang kendali dan saling hubungan dalam proses pengambilan keputusan, penetapan kebijaksanaan alokasi dan realokasi sumber daya serta efisiensi birokrasi. Dengan demikian diharapkan akan mampu meningkatkan performance (kinerja) pelayanan publik yang optimal. Sebagai salah satu bentuk tindak lanjut Program Keterbukaan Informasi Pengadilan yang dilaksanakan Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Jeneponto sejak tahun 2008 telah melakukan beberapa kegiatan dalam meningkatkan pelayan informasi publik, salah satu kegiatan tersebut adalah meningkatkan sarana dan prasarana IT berupa pengadaan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) dan upaya memberikan layanan informasi dan publisitas melalui networking area (internet) yang dikemas dalam bentuk portal maupun website/situs yaitu: http://www.pa-jeneponto.go.id 1. Gambaran Umum Pelayanan Informasi A. Sarana dan Prasarana Pengadilan Agama Jeneponto memiliki sarana telepon 2 (dua) unit yaitu di ruangan Ketua dengan nomor : 0419-21054 dan ruangan bagian informasi dengan nomor : 0419-21054 dan 1 (satu) unit faximile dengan nomor yang sama Pelayanan Informasi dengan sarana dan prasarana yang ada tersebut masih sangat kurang dan tidak memadai sehingga tidak bisa menyesuaikan dengan kemajuan Teknologi Informasi. Kemudian pada Tahun Anggaran 2012 dengan DIPA TA. 2012 Pengadilan Agama Jeneponto mendapat dana pengadaan Perangkat Keras (Hardware) IT dan Perangkat Lunak (Software) sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Pengadaan Perangkat Keras (Hardware) IT dan Perangkat Lunak (Software) tersebut pada Pengadilan Agama Jeneponto dilaksanakan/ direalisasikan sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) Berdasarkan dana tersebut, maka pengadaan Perangkat Keras (Hardware) pada Pengadilan Agama Jenepontoadalah sebagai berikut : 149


PC server 1 Unit PC Anjungan Informasi Mandiri 1 Unit PC Client 10 Unit Switch 24 Port 2 Unit Hub 8 Port 2 Unit Finger Print 2 Buah LAN Network 1 Unit Laptop 5 Unit Website dengan domain name http://www.pa-jeneponto.go.id Dari pengadaan perangkat IT tersebut dalam operasional perkantoran khususnya yang memberikan pelayanan informasi kepada publik khususnya pencari keadilan sangat mendukung dan mempunyai dampak positif karena perangkat IT yang ada berfungsi maksimal. Pemanfaatan Information Technology (IT) pada Pengadilan Agama Jenepontoantara lain sebagai berikut : 1. Informasi Putusan Perkara pada Pengadilan Agama Jeneponto 2. Informasi Surat-Surat dan Pengumuman yang diberikan Mahkamah Agung RI 3. Transparansi Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Makassar 4. Transparansi Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Pengadilan Agama Jeneponto 5. Informasi Kegiatan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Selain yang disebutkan diatas Information Technology (IT) pada Pengadilan Agama Jenepontojuga dimanfaatkan untuk : 1. Mengirim Laporan ke Eselon I Mahkamah Agung. 2. Menerima Laporan dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar mengingat kedudukan Pengadilan Tinggi Makassar selaku Korwil. 3. Rekonsiliasi Laporan Keuangan ke KPPN dan DJPBN. 4. Menerima Informasi dari BUA dan Biro Keuangan MARI mengenai akurasi data keuangan. 5. Pengiriman Laporan BMN Semester dan Tahunan Ke KPKNL Mataram, DJKN Makassar, dan ke unit Eselon I Mahkamah Agung RI. 150


6. Pengiriman data-data peserta pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI. 7. Pengiriman Laporan Tahunan Pengadilan Tingkat Banding. 8. Pengiriman Laporan LAKIP 9. Pengiriman Laporan Stadok Pengadilan ke MA RI

B. Sumber Daya Manusia Berdasarkan SK KMA Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 Ketua Pengadilan Agama Jeneponto diberi kewajiban untuk menunjuk / mengangkat Pejabat / Petugas Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pengadilan Agama Jeneponto, dengan Struktur Pelaksanaan Pelayanan sebagai berikut : 1. Ketua Pengadilan Agama Jeneponto sebagai atasan langsung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. 2. Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Jeneponto sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. 3. Kepala sub bagian umum Pengadilan Agama Jeneponto sebagai Penanggung Jawab Informasi. 4. 5 (lima) orang staf Pengadilan Agama Jeneponto sebagai Petugas Informasi dimana salah satunya mempunyai disiplin ilmu Sarjana Teknik Informatika. Dalam pelaksanaan tugas struktur pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi tersebut di Pengadilan Agama Jenepontodilaksanakan dengan pelayanan cepat yaitu petugas informasi memberikan pelayanan melalui meja informasi yang telah disediakan dengan cara membuka website Pengadilan Agama Jenepontountuk mengakses informasi yang dibutuhkan public atau pencari keadilan dengan memberi petunjuk atau saran untuk membuka situs website resmi Pengadilan Agama Jeneponto. C. Anggaran Berdasarkan DIPA T.A 2008 Pengadilan Agama Jenepontomendapat dana pengadaan IT sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan realisasi pengadaan sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Dalam pengadaan tersebut termasuk biaya operasional Speedy 151


Office selama 1 (satu) tahun dengan system online 24 jam full time. Setiap tahunnya Pengadilan Agama Jenepontomendapat dana pemeliharaan sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dari dana pemeliharaan tersebut, realisasinya adalah : Rp. 2.240.000 (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang dipergunakan untuk pembayaran speedy office perbulan, dana pemeliharaan tersebut masih sangat kurang dikarenakan didalam operasional sehari-hari banyak kendala seperti kerusakan Hardware yang harus diganti akibat seringnya pemadaman Listrik PLN secara tiba-tiba, sehingga dana pemeliharaan masih sangat dirasakan kurang. Sampai dengan Desember 2014 keseluruhan Perangkat IT pada Pengadilan Agama Jeneponto adalah sebagai berikut : No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Perangkat IT PC Server PC Desktop Modem ADSL Wireless LAN Instalasi Jaringan Kabel (LAN) Printer Switch 24 Port HUB 8 Port Finger Print Website PC AIM (Anjungan Informasi Mandiri) Kamera SLR Handycam

Jumlah 1 1 1 1 14 1 8 1 1 1 -

152


D. Data Pelayanan Informasi Jumlah Permohonan yang Dikabulkan

Jumlah Permohonan*

Waktu Ratarata Pelayanan**

Sepenuhnya

19

24 jam

Kepegawaian

-

Pengawasan & Pendisiplinan Anggaran & Aset Lainnya

Jenis Informasi Perkara & Putusan

Total ****

Alasan Permohonan yang Ditolak***

Sebagian

Jumlah Permohonan yang ditolak

Rahasia

19

-

-

-

Belum Dikuasai/Selesai -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19

24 jam

19

-

-

-

-

-

Lainnya -

* Jumlah total permohonan informasi untuk setiap jenis yang dimohonkan ** Diisi dengan rata-rata waktu (hari) yang diperlukan pengadilan untuk melayani permohonan inforamsi sesuai dengan jenis informasi yang dimohonkan, sejak permohonan deregister sampai dengan informasi diberikan kepada pemohon (jika informasi diberikan) atau pemberitahuan tentang penolakan permohonan (jika informasi ditolak) *** Alasan permohonan informasi yang ditolak, apakah karena alasan informasi yang diminta termasuk kategori informasi rahasia, atau informasi yang dapat diakses publik namun informasi tersebut belum dikuasai atau belum selesai dibuat ( missal masih diketik ), atau alasan lain. **** Jumlah total dari masing-masing – masing kolom.

153


E. Data Penyelesaian Sengketa Informasi

Jenis Informasi

Jumlah Pemohonan Keberatan *

Tanggapan Atasan PPID atas Keberatan** Menerima

Menolak

Penyelesaian Sengketa ke Komisi informasi

Hasil Mediasi di Komisi Informasi**** Berhasil

Gagal

Status Putusan Komisi Informasi***** Menguatkan Menguatkan Pemohon Penagdilan Informasi -

Perkara & Putusan

-

-

-

-

-

-

Kepegawaian

-

-

-

-

-

-

-

-

Pengawasan & Disiplin Anggaran &Aset

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lainnya

-

-

-

-

-

-

-

-

Total ******

-

-

-

-

-

-

-

-

154


F. Kendala Eksternal Dan Internal Pelayanan Informasi  Eksternal 1. Masih terdapat kekurangan daya listrik sehingga menjadi masalah utama teknologi informasi di Pengadilan Agama Jeneponto 2. Belum terdapatnya system aliran informasi antar Pengadilan yang terselenggara secara sistematis. 3. Masih terdapat kekurangan perangkat keras (hardware) seperti printer dan perangkat jaringan guna terselenggaranya aliran informasi yang rapi. 4. Belum ada keseragaman Operation System (OS) untuk semua PC (Personal Computer) yang terintegrasi ke server. 5. Integrasi data dan informasi belum berjalan secara efektif dan efisien. 6. Kinerja lalu lintas informasi secara cepat dengan didukung oleh database yang lengkap dan akurat serta memudahkan pemohon informasi dalam mengakses informasi belum dibangun secara tersistem.  Internal Masih belum terdapatnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang secara khusus guna mengelola website dan email Pengadilan Agama Jeneponto serta masih terdapatnya karyawan yang belum familiar dengan Operating Sistem (OS) yang dipakai di Pengadilan Agama Jeneponto saat ini.

G. Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Rekomendasi Bahwa kualitas pelayanan informasi harus diikuti dengan Pengambangan Sistem Informasi dengan memiliki Website Pengadilan Agama Jeneponto yang dinamis mengingat kedudukan Pegadilan Agama Jeneponto dengan fungsi pengawasan sehingga dapat tercapainya tujuan antara lain : 1. Beroperasinya sebuah system Website dinamis yang berperan strategis sebagai pusat informasi Pengadilan Agama Jeneponto yang terpercaya, terlengkap dan terkini. 2. Meningkatkan pelayanan publik melalui Informasi Online

155


3. Mempersiapkan dukungan Sumber Daya Manusia yang dapat mengelola website Pengadilan Agama Jeneponto dan memanfaatkan Sumber Daya yang ada. 4. Meningkatkan kinerja dan produktivitas seluruh unit kerja Pengadilan Agama Jeneponto yang ditunjang system yang dapat memberikan informasi secara cepat, tepat, dan efisien melalui system informasi transportasi yang terintegritas dengan website dinamis dengan dukungan infrastruktur jaringan computer dan internet yang memadai. Tindak Lanjut Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 1. Terbentuknya suatu system jaringan komunikasi data Pengadilan-Pengadilan Agama di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memuat informasi–informasi perkara perdata serta data-data umum, keuangan serta data kepegawaian. 2. Terciptanya alur system informasi yang sistematis di setiap satker di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar. 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan Agama Jeneponto guna mengelola informasi yang tepat dan akurat . 4. Terbentuknya bank data untuk informasi-informasi yang berkaitan dengan Pengadilan Tinggi Agama Makassar 5. Terselenggaranya suatu system produksi dan pendayagunaan informasi dalam suatu siklus yang teratur dan berada dalam suatu koordinasi pengelolaan. 6. Terdokumentasinya setiap kegiatan yang ada di Pengadilan Agama Jeneponto sebagai bagian dari Laporan Pertanggungjawaban.

156


F. Regulasi Tahun 2014 1. SK. Pelaksana Biaya Proses

157


158


2. SK Admin Siadpa dan Web Operator

159


160


161


3. SK Baperjakat

162


163


164


165


4. SK Penetapan Jadwal Rapat

166


167


5. SK Penunjukan Mediator Hakim

168


169


170


6. SK Petugas Meja I, II, III dan Kasir

171


172


173


7. SK. PPK

174


175


176


8. SK Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti

177


178


179


9. SK Biaya Relaas Panggilan

180


181


182


183


184


10. SK. Panjar Biaya Perkara

185


186


187


BAB IV PENGAWASAN INTERNAL

1. Pengertian dan landasan Yuridis Pengawasan Pengawasan merupakan unsur penting dalam administrasi atau sebagai salah satu

fungsi

pokok

manajemen

untuk

menjaga,

mengendalikan

dan

mengharmoniskan seluruh komponen yang ada, agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Dengan demikian pengawasan mempunyai peranan yang sangat penting dan signifikan dalam sebuah instansi, termasuk lembaga atau badanbadan peradilan yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung RI, khususnya dalam lingkungan Peradilan Agama. Berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 32 ayat (1) dan (2) UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Pasal 5 dan pasal 12 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung. Dalam rangka pengawasan tersebut, maka Mahkamah Agung melalui keputusan Mahakamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 096/SK/X/2006

telah

menetapkan

Pedoman

Pelaksanaan

dan Nomor

Pengawasan

di

Lingkungan lembaga Peradilan, termasuk Peradilan Agama sebagai petunjuk bagi Pengadilan Tingkat pertama, Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan internal, baik pengawasan melekat maupun pengawasan fungsional. Dalam lampiran I surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tertanggal 24 Agustus 2006 menegaskan bahwa : Pengawasan Internal adalah Pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap berbagai cara 188


yang preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebutberjalan secara efaktif dan efisien, sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan yang berlaku. Sedangkan pengawasan funsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri . Pada dasarnya pengawasan internal di Pengadilan Agama Jeneponto dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Jeneponto sebagai penanggung jawab pengawasan namun demikian untuk lebih mengefektifkan dan mengefisienkan tugas-tugas pengawasan maka Ketua Pengadilan Agama Jeneponto melalui surat keputusannya Nomor W20-A14/21/KP.04.6/SK/IV/2014tanggal 17 April 2014 telah menetapkan Hakim Pengawas Bidang dengan Wakil Ketua Pengadilan selaku Koordinator Pengawasan. 2. Pelaksanaan Pengawasan Pengawasan dalam lingkup Pengadilan Agama Jeneponto dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Pengadilan guna menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas-tugas peradilan, tingkah laku aparat Pengadilan dan pelayanan publik Pengadilan. Pengawasan di Pengadilan Agama Jeneponto telah dilaksanakan dengan baiksesuai dengan perinsip-perinsip dan pedoman pelaksanaan pengawasan yang meliputi : 1. Pengawasan Langsung yaitu pengawasan dengan cara melakukan pemeriksaan langsung ; dan 2. Pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan yang dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan berkas ( cross cheek ) pengujian atau penilaian atas laporan atau isi dokumen. Pengawas juga telah melaksanakan tugas-tugas pengawasan secara rutin dengan melakukan pemeriksaan secara komprensif dan konstruktif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan peradilan yang meliputi : a) Pelaksanaan tugas pokok di Lingkungan kepaniteraan yang mencakup administrasi perkara dan administrasi persidangan.

189


b) Pelaksanaan tugas pokok dilingkungan kesekretariatan yang mencakup administrasi Kepegawaian,Keuangan, Inventaris dan administrasi umum lainnya. c) Manajemen Peradilan. d) Pelayanan publik. 2.1. Bidang Administrasi Perkara Pada dasarnya prosedur penerimaan perkara, baik perkara tingkat pertama maupun banding, kasasi dan peninjauan kembali telah berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan pedoman dan aturan yang ada, khususnya surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/1991 tanggal 24 Januari 1991 dan Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006. Buku register terdiri dari : a) Register Induk Perkara Gugatan; b) Register Induk Perkara Permohonan; c) Register Perkara Banding ; d) Register Perkara Kasasi ; e) Register Perkara Peninjauan Kembali ; f) Register Surat Kuasa Khusus ; g) Register Penyitaan Barang Tidak Bergerak ; h) Register Penyitaan Barang Bergerak ; i) Register Akta Cerai ; j) Register Eksekusi, dan k) Register P3HP. Pada dasarnya telah diisi dengan baik dan benar, meskipun masih perlu disempurnakan lebih lanjut. Buku keuangan perkara atau buku-buku jurnal yang terdiri dari : a) Buku Jurnal perkara Tingkat pertama, meliputi : Buku Jurnal perkara gugatan, Permohonan dan Permohonan Somasi ; b) Buku Jurnal Permohonan Banding ; c) Buku Jurnal Permohonan Kasasi ; d) Buku Jurnal Permohonan Peninjauan Kembali (PK) ; e) Buku Jurnal Permohonan Eksekusi ; 190


Termasuk Buku Kas Bantu serta Buku Induk Keuangan Perkara dan Buku Keuangan Biaya Eksekusi, pada dasarnya telah dibuat sesuai dengan aturan dan pedoman yang berlaku. Akan tetapi khusus buku jurnal perkara gugatan masih perlu disempurnakan, terutama menyangkut pembukuan biaya panggilan dalam buku jurnal. Laporan-laporan, baik laporan bulanan maupun laporan empat bulan dan enam bulan masing-masing meliputi : a) Laporan Bulanan terdiri dari : Laporan keadaan perkara perdata,laporan Keuangan perkara perdata dan laporan jenis perkara ; b) Laporan Empat Bulanan terdiri dari laporan perkara perdata yang dimohonkan banding, Laporan Perkara perdata yang dimohonkan Kasasi, dan Laporan perakara perdata yang dimohonkan Peninjauan kembali dan Laporan perkara yang dimohonkan Eksekusi ; c) Laporan Enam Bulanan, yaitu laporan tentang kegiatan hakim. Pada dasarnya telah dibuat dan diisi dengan baik dan benar.Selanjutnya pemberkasan dan minutasi,pada dasarnya telah dilaksanakan secara baik dan benar sesuai dengan pola bindalmin dan pedoman pelaksanaan pengawasan.  Pembundelan berkas perkara telah disusun secara rapih dan benar menurut kelompok atau kronologis demikian pula masing-masing kelompok telah disusun secara kronologis dan dibukukan secara rapih dan benar.  Keseluruhannya telah disatukan dalam satu bundel dan dijahit serta diberi lak stempel.  Perkara dapat diselesaikan dalam kurun waktu tidak lebih dari lima bulan, kecuali perkara yang berhubungan dengan persyaratan izin perceraian bagi pegawai negeri yang biasanya membutuhkan penyelesaian perkara lebih dari 5 (lima) bulan .  Minutasi berkas perkara telah dilakukan tidak lebih dari satu bulan sejak setelahperkara putus. Namun demikian masih ada beberapa perkara yang minutasinya melebihi satu bulan. 2.2. Bidang Administrasi Persidangan 2.2.1. Penetapan Majelis Hakim (PMH) -

Penyerahan berkas perkara dari panitera kepada Ketua Pengadilan telah dilaksanakan dalam waktu tidak melebihi 3 hari kerja dan Ketua 191


Pengadilan dalam waktu 3 hari kerja, sudah menunjuk majelis hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan; -

Susunan majelis hakim telah ditetapkan secara tetap untuk jangka waktu tertentu dan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Jeneponto selalu menjadi Ketua Majelis,sedangkan untuk majelis hakim lain ditetapkan hakim yang senior;

-

Penyerahan berkas perkara kepada majelis hakim yang akan memeriksa

perkara yang bersangkutan telah dilaksanakan dalam

waktu tidak melebihi 7 hari kerja sejak perkara tersebut di daftar di buku register perkara. 2.2.2. Penetapan Hari Sidang (PHS) -

Hari sidang telah ditentukan oleh majelis hakim dalam waktu tidak lebih dari 1(satu) minggu sejak setelah menerima berkas perkara yang bersangkutan dengan memperhatikan jauh dekatnya tempat tinggal para pihak dengan tempat persidangan yaitu paling sedikit tiga hari kerja,

tenggang waktu antara pemanggilan para pihak

dengan hari sidang (Pasal 146 Rbg). -

Setiap majelis hakim telah mempunyai jadwal persidangan yang tetap.

-

Dalam menetapkan hari sidang untuk perkara yang disertai permohonan

sita pada surat gugatannya, maka majelis hakim

membuat penetapan hari

sidang dengan memperhatikan /

menyesuaikan adanya permohonan sita tersebut. 2.2.3. Panggilan Para Pihak Panggilan kepada para pihak untuk menghadiri persidangan telah dilaksanakan secara resmi dan sah, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku (Hukum Acara Perdata Peradilan Agama).Hanya saja berkaitan dengan ongkos panggilan ,maka pada umumnya hari pelaksanaan panggilan tidak bersamaan dengan hari/tanggal pembukuan ongkos panggilan dalam buku jurnal dan Buku induk Keuangan perkara. 2.2.4. Sidang Pengadilan Persidangan perkara di Pengadilan Agama Jeneponto telah dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip/asas-asas persidangan serta berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku. 192


2.2.5. Berita Acara Sidang (BAS) Pada umumnya Panitera Pengganti yang ikut bersidang telah menyusun BAS dan menandatanganinya sebelum sidang berikutnya. Namun demikian masih ada juga Panitera Pengganti yang belum menyelesaikan berita acaranya tepat waktu. 2.2.6. Minutasi Perkara Minutasi perkara telah dilaksanakan paling lambat sebulan setelah pembacaan putusan dan pada kulit berkas perkara telah dituliskan tanggal minutasi serta paraf Ketua Majelis. 2.3. Bidang Administrasi Umum. 2.3.1. Kepegawaian  Buku induk Pegawai /buku register

pegawai telah dibuat sesuai

dengan ketentuan SK BAKN Nomor 08/SE/1983 lampiran XXI dan Juklak tata usaha kepegawaian tahun 1980.  File Pegawai, buku kendali kartu tik, telah dibuat sesuai dengan ketentuan juklak tata usaha kepegawaian tahun 1980.  Penilaian Prestasi Kerja PNS bagi setiap pegawai telah dibuat/diisi secara baik dan benar. Dan setiap pegawai telah memiliki laporan kerja harian yang dapat dijadikan pedoman untuk memberikan nilai pada akhir tahun .  Daftar Urut Kepangkatan (DUK) telah dibuat dengan benar, tepat waktu dan bentuknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya PP Nomor 15 Tahun 1979 jo. SE BAKN Nomor 03/SE/1980.  Seluruh karyawan/karyawati Pengadilan Agama Jeneponto yang telah menjadi PNS sudah mempunyai Nomor Induk Pegawai (NIP) dan Kartu Pegawai (Karpeg).  Pengelolaan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala (KGB) telah dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan aturan kepegawaian yang berlaku. Pegawai yang telah memenuhi syarat dan memiliki penilaian baik, telah diberikan hak kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala.

193


 Pendidikan penjenjangan telah diusulkan untuk mengikuti diklat bagi pejabat yang telah menduduki jabatan struktural namun belum pernah mengkuti diklat yang dipersyaratkan, termasuk pendataannya. 2.3.2. Keuangan Pada dasarnya administrasi keuangan telah dilaksanakan dengan baik dan benar. Seluruh kegiatan keuangan telah dibukukan dengan benar. Demikian pula, pengelolaan dan pemampaatan anggaran sesuai DIPA dilaksanakan dengan baik, meskipun masih perlu terus disempurnakan dan dioptimalkan. 2.3.3. Surat Menyurat Pada dasarnya pengelolaan surat menyurat telah dilaksanakan dengan tertib, lancar dan benar berdasarkan system kearsipan dinamis. 2.3.4. Inventaris Umumnya barang inventaris dalam setiap ruangan kantor telah dicatat dalam inventaris ruangan serta sesuai dengan ketentuan yang ada dalam ruangan.Barang-barang inventaris lainya, seperti Bangunan, kendaraan bermotor, juga telah dilakukan pencatatan melalui kartu inventaris Barang (KIB) dan telah sesuai dengan ketentuan yang ada berdasarkan kode dan nomor pendaftarannya. Barang-barang inventaris yang ada telah memenuhi standar harga, mutu/kualitas serta pemanpatannyat tepat sasaran. 2.3.5. Perpustakaan Pada dasarnya perpustakaan belum dikelola dan dimampaatkan secara baik sesuai dengan yang diharapkan karena belum adanya tenaga yang khusus pustakawan sehingga sarana prasarana yang ada belum optimal. 2.4. Bidang Manajemen Peradilan -

Program kerja telah dibuat sesuai dengan aturan yang berlaku, khususnya Inpres No. 7 Tahun 1999 dan

program kerja disusun dengan

mengikutsertakan Wakil Ketua, para Hakim, Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, dan Pejabat struktur lainnya. Demikian pula dalam penjabarannya sesuai DIPA yang ada. -

Telah dilakukan evaluasi pencapaian tingkat dan

capaian kinerja dari

pelaksanaan program kerja tersebut . 194


-

Sudah dibuat struktur organisasi beserta pengisian personil-personilnya dan ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat.

-

Pengawasan dan pembinaan telah dilakukan dan dengan menunjuk Hakim pengawas Bidang dan Wakil Ketua sebagai koordinator pengawasan .

2.5 Pelayanan Publik Pada dasarnya pelayanan publik telah dikerjakan dengan baik dan terus ditingkatkan, salah satu upaya dalam peningkatan pelayanan publik diantaranya adanya Meja Informasi, dan Petugas Informasi yang melayani keperluan para pencari keadilan, kemudian dalam hal publikasi tersedianya media teknologi informasi yamg terus dikembangkanuntuk menunjang pelayanan public berupa LCD TV yang menampilkan jadwal sidang setiap hari, Touch Screen untuk mengakses informasi perkara, SMS GATEWAY untuk mengakses informasi perkara menggunakan pasilitas SMS yang dapat dilakukan 24 jam kapan pun dan dimana pun dan tersedianya salah satu media online mengenai media informasi transparansi Pengadilan Agama Jenepontoyang dapat diakses melalui internet kapan pun dan dimana pun, oleh masyarakat luas, melalui www.pajeneponto.go.id

195


BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

a. Program kerja Pengadilan Agama Jeneponto pada tahun 2014 telah terlaksana dengan baik sesuai prosedur yang berlaku. b. Penerimaan perkara pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebanyak 12 Perkara atau 1,04 % dari tahun sebelumnya. c. Penyelesaian perkara pada tahun 2014 sebanyak perkara atau 89 % dari perkara yang harus diselesaikan. d. Penyelenggaraan administrasi perkara telah dilaksanakan sesuai pola Bindalmin. e. Penyelenggaraan bidang kesekretariatan telah berjalan dengan baik sesuai prosedur namun belum optimal. f. Meningkatkan sumberdaya pegawai yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas Peradilan Agama. g. Anggaran DIPA tahun 2014 kurang dari yang diharapkan.

SARAN-SARAN a. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga administrasi staf baik di kepaniteraan dan kesekretariatan seyogyanya dalam penempatan pegawai baru dan atau pegawaipegawai yang dimutasikan penempatannya di Pengadilan Agama Jeneponto. b. Untuk membantu kelancaran tugas di Pengadilan Agama Jeneponto hendaknya diadakan pelatihan dalam upaya peningkatan kualitas SDM, khususnya penguasaan IT. c. Untuk mengaktifkan penggunaan SIADPA dalam menunjang penyelesaian perkara secara, cepat perlu adanya pembinaan / pelatihan untuk user pengelolah SIADPA.

196


FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN PADA PENGADILAN AGAMA JENEPONTO

1. Salah satu pihak berbuat Zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. 2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 ( dua ) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. 3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyayaan berat yang membahayakan pihak lain. 5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagaisuami isteri. 6. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. 7. Peralihan agama atau Murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

197

koreksi yang diberikan, semoga membawa manfaat

Recommend Documents