REPUBLIK INDONESIA
PENGATURAN TENTANG PEMBENTUKANHUBUNGANPERSAHABATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO, PROVINS! JAWA TIMUR, REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH RAKYAT KOTA JINAN, PROVINS! SHANDONG REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa timur, Republik Indonesia dan Pemerintah Rakyat Kota Jinan, Provinsi Shandong, Republik Rakyat Tiongkok, selanjutnya masing-masing disebut '"Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak";
BERHASRAT untuk meningkatkan hubungan kerjasama dan kesepahaman
persahabatan serta keuntungan bersama antara masyarakat dan institusi pemerintah dari Para Pihak;
MENGAKUI pentingnya asas-asas persamaan dan saling menguntungkan;
MERUJUK Pernyataan Kehendak antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo,
Provinsi Jawa Timur, Republik Indonesia dan Pemerintah Rakyat Kota Jinan, Provinsi Shandong, Republik Rakyat Tiongkok yang ditandatangani di Kota Jinan pada tanggal 15 Januari 2010 dan Pernyataan Kehendak antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Shandong, China mengenai Kerjasama Provinsi Bersaudara; dan
SESUAI dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara;
TELAH MENCAPAI pengertian sebaga i berikut:
PASAL1 TUJUAN
Tujuan dari
Pengaturan
ini adal1ah
untuk membentuk
Kerjasama Kota
Bersaudara untuk memajukan dan memperluas kerjasama yang efektif dalam pengembangan daerah Para Pihak dalam batas kapasitas dan kemampuan masing-masing.
PASAL 2 LINGKUP KERJASAMA
Para Pihak akan melaksanakan tindak lanjut dari Pengaturan ini sesuai dengan hukum dan peraturan peundang-undangan yang berlaku
di masing-masing
negara pada bidang-bidang sebagai berikut: a. Perdagangan dan lnvestasi; b. llmu Pengetahuan dan Teknologi; c. Kesehatan; d. Pariwisata dan Budaya; e. Pendidikan;
f. Olahraga; g. Bidang-bidang kerjasama lain yang disetujui oleh Para Pihak secara tertulis.
PASAL 3 PENGATURAN TEKNIS
1. Dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan Pengaturan ini, Para Pihak dapat mengadakan pengaturan-pengaturan teknis dalam lingkup Pengaturan ini, yang mencakup bidang-bidang kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2;
I
2. Pengaturan-pengaturan dimaksud sejalan dengan Pengaturan ini, dan akan menjelaskan program atau jadwal proyek, personil yang terlibat, pengaturan pembiayaan, tanggung jawab yang dilaksanakan oleh Para Pihak serta halhal lain yang diperlukan yang tidak terdapat dalam Pengaturan ini.
PASAL4 PEMBIAYAAN
Pelaksanaan
kegiatan-kegiatan
dalam
Pengaturan
ini
didasarkan
pada
ketersediaan dana dan personil dari Para Pihak;
PASAL 5 PENUNJUKAN PIHAK BERWENANG
Para Pihak setuju bahwa pihak-pihak berwenang yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan Pengaturan ini adalah: 1. Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Republik Indonesia; 2. Kantor Urusan Luar Negeri, Pemerintah Rakyat Kota Jinan, Republik Rakyat Tiongkok.
PASAL 6 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Setiap hasil kegiatan yang dilakukan di bawah Pengaturan ini tunduk pada hukum
dan
peraturan
perundang-undangan
tentang
perlindungan
hak
kekayaan intelektual dalam wilayah Para Pihak.
PASAL 7 PEMBATASAN KEGIAT AN PERSONIL
Setiap Pihak wajib memastikan personilnya yang terlibat dalam kegiatankegiatan di bawah Pengaturan ini akan menghormati dan mematuhi hukum dan
peraturan perundang-undangan negara dari Pihak tuan rumah , memiliki kewajiban untuk tidak terlibat dalam urusan dalam negeri Pihak tuan rumah dan menghindari melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan Pengaturan ini.
PASAL8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Setiap perbedaan atau perselisihan yang timbul dalam penafsiran dan pelaksanaan Pengaturan ini akan diselesaikan secara bersahabat melalui konsultasi dan/atau negosiasi antara Para Pihak.
PASAL 9 PERUBAHAN
Pengaturan ini dapat diubah atau direvisi setiap saat dengan kesepakatan tertul is oleh Para Pihak. Perubahan dan revisi tersebut akan menjadi bagian tak terpisahkan dari Pengaturan ini dan akan mulai berlaku pada tanggal yang disepakati oleh Para Pihak.
PASAL10 MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU, DAN PENGHENTIAN
1. Pengaturan ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan; 2. Pengaturan ini berlaku selama jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang melalui persetujuan tertulis oleh para pihak; 3. Pengaturan ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak dengan memberitahukan secara tertulis tentang keinginannya untuk mengakhiri 6 (enam) bulan di muka. Pengakhiran Pengaturan ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dari program dan kegiatan yang sedang berlangsung di bawah Pengaturan ini hingga selesainya program dan kegiatan tersebut.
SEBAGAI BUKTI, para penandatangan, telah diberi kuasa penuh oleh Pemerintahnya masing-masing, menandatangani Pengaturan ini
DIBUAT dalam rangkap dua di Jinan pada dua puluh satu September, pada tahun dua ribu dua belas dalam bahasa Indonesia, Cina, dan lnggris. Semua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama, Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap Pengaturan ini, maka naskah dalam bahasa lnggris berlaku.
UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO, PROVINS! JAWA TIMUR,
UNTUK PEMERINTAH RAKYAT KOTA JINAN, PROVINSISHANDONG
REPUBLIK INDONESIA
REPUBUK RAKYAT TIONGKOK
Signed
Signed
SAIFUL ILAH REGENT
YANG LUYU MAYOR
REPUBLIK INDONESIA
o/~A~#~OOw*~*~*A~~m~ ~&£W~#~oo*~~~~m~~~~g~m :*-t-~1L~MJtwffi~i~
~$A~#~OOili*~*•wA~~m~~~£W~# ~OO*~~~~~~~-~~~m,~T~# - 7J~&~#~ tf(; ~k] }J_ jj
0
$~~**~~~li~M~&~*JJ.7J~m~~A~~ ~li~U%1'f o
*iA f
~ ~ x ;$ x ~tl JYi, Yltl
0
#zim 2010 .1f- 1 A 15 B ~ 1¥ A~#~ 00w*1!7'1*1¥IW A ~~m~~~£W~#~oo*~~~~~~~-~~~m~ ,
~~~±~M%~~w~~*'~ili*~~m~*~~~~m
~~~~±~M~*~~~*'~~r~mw~~£~*%*
I
- - -
§ tfJ
~~~~§~~~~~~wzM~Y*~~W~*' ~~
~h*~&~~00~~**1~*~~~~-~~~~~%~o
•-=--= ~ff~fjj ~~A~M*~%~§00*~**1~-~~~rn£~
W.~*1~~; #~*1~;1t;
~111*11t; ~~*1)c1-t; ~W;
#-W; ~~A~~~W~~~Jt~~~~~~%~o
- _:f tl?it~tf~ nT~T~~*~~,A~~***~~~-=--~m~~ ~ 3t ~t 4~ ~ ~u Jt tJ ~
*
i~ o
~~1*-*a~~ Jt M~%*~~~~*,M~~~~~§
*~'~&A~,M~ ~ ~,~§M~~~·~a~~~~~
~~-~o
I
• im•
~ik~t-t~
*#~T~*m~~~~~-~-~~~~m~A~~ ~4t~Jto
•E•
~}t~*
~~~~,~Jt~T·~~~*#~#~~~~~~-~
~$A~#~OOili*~*~~A~~m**~~~; ~~~w~#~oo*~~~~oo~~-~~~m%~* ~~o
./,* ~i.RF~ ~~#RT'm~~~m~~~*~~~~%~~oo*~ i.RF~ 1!¥1 Et-15!-*,
5!-*lo
•-t•
A J'A.1!i>/J ~rt ~J
~~~~~~~~*WRT'~~Et-JA~m~m~•~* ~OO~Et-15!*,
5!-*l,
~T~*~®~Et-1~~-~, ~~R
•-tJJ ~*#ix§ Et-J~ffi~Et-Jm~o
•1\.• ·~-~
~*#~~~~~~~&~M·~~~~,~~-~~~ l!l±l~*tl ~-Jj} ~~f;J-~/Ao
•JL:f
~i-T
~A~~W~~Fo~~~*~~*fi~~~~~a~#~
~~*~a~~*~R~fil~~~,§A~~~~B~*~& 7;.J__ 0
•+•
!i~fftl-~, *~atl-1~*1~.tl:atl-f~
*-f?}ix § ~· ~ 8 !@&7f.xo *WR~~Mn5~,~A~~w~~Fo~~~**WR ~ 7f.xM o
~M-~~~~K*~~,1aa~~;~~A~~w~~~
%~%~o*WR~~~~~~ft*w~~~*~~~§~~ ~~~h, ~~~~§~~~~~~o
4~•A~4§~m~~, ~·*WRo 2012 ~ 9
fJ 21 8,
*.X1tf ;u*ft* Wi ~:;x. i%,
fp ~ i%*1~if
~%~~·,~~~*~~~~~hoft~M*~~,*~* WR~~~~~%tt, ~~x~*n*o
~$A~:#*100
wffii71ff mrtr Signed
fp ,OC~ wiIE:#*100
ffi J1\ 11_1 ~ 1*- r!J {1J 111. ti jfjc IR Signed
~ ~· .
~
~~ ~ . ~ '..
\:J
J
. ~:.-
__,
~;.
Z/ u:ql!'
REPUBLIKINDONESIA
ARRANGEMENT ON THE ESTABLISHMENT OF FRIENDLY RELATIONSHIP BETWEEN THE GOVERNMENT OF SIDOARJO REGENCY, EAST JAVA PROVINCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE JINAN MUNICIPAL PEOPLE'S GOVERNMENT, SHANDONG PROVINCE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
The Government of Sidoarjo Regency, East java Province of the Republic of Indonesia and the Jinan Municipal People's Government, Shandong Province of the People's Republic of China, hereinafter referred to singularly as "the Party" and collectively as "the Parties";
DESIRING to promote friendship and mutual understanding as well as
beneficial cooperation between the people and governmental institutions of the Parties;
RECOGNIZING the importance of the principles of equality and mutual benefits;
REFERRING to the Letter of Intent between City of Jinan, Shandong Province,
People's Republic of China and Sidoarjo Regency, East Java Province, Republic of Indonesia on the Establishment of Friendship City Relationship signed in Jinan City on 15 January 2010 and Letter of Intent between Government of East Java Province of the Republic of Indonesia and Government of Shandong Province of the People's Republic of China concerning Sister Province Cooperation; and
PURSUANT to the prevailing laws and regulations of their respective countries;
HAVE REACHED an understanding as follows:
ARTICLE 1 OBJECTIVE
The objective of this Arrangement is to establish a Sister City Cooperation in order to promote and expand an effective beneficial cooperation in the development of the Parties within the limit of their capacities and capabilities.
ARTICLE 2 SCOPE OF COOPERATION
The Parties shall undertake to implement this Arrangement in accordance with the laws and regulation of their respective countries in the following fields: a. Trade and Investment; b. Science and Technology; c. Health; d. Tourism and Culture; e. Education; f.
Sport;
g. Other fields of cooperation as mutually agreed upon by the Parties in writing.
ARTICLE 3 TECHNICAL ARRANGEMENTS
1. To facilitate the implementation of this Arrangement, the Parties may conclude technical arrangements within the terms of this Arrangement, which shall cover the field s as provided in the Article II; 2.
Such technical arrangements shall be in conformity with this Arrangement and shall describe program or project schedule, personnel involved, financial arrangements, responsibilities undertaken by the Parties and other necessary matters that are not covered by this Arrangement.
ARTICLE 4 FINANCIAL ARRANGEMENTS
The implementation of the activities under this Arrangement is subject to the availability of fund and personnel of the Parties;
ARTICLE 5 DESIGNATED AUTHORITY
The Parties agree that the designated authorities who shall be responsible for the coordination and implementation of this Arrangement are: 1. The Cooperation Affairs Division of the Government of Sidoarjo Regency, East Java Province of the Republic of Indonesia; 2. The Foreign Affairs Office of Jinan Municipal People's Government, Shandong Province of the People's Republic of China.
ARTICLE 6 INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
Any result of activities is performed under this Arrangement shall be subject to the laws and regulations concerning the protection of intellectual property rights in the respective territories of the Parties.
ARTICLE 7 LIMITATION OF PERSONNEL ACTIVITIES
Each Parties shall ensure that its personnel engaged in activities under this Arrangement shall respect and comply with the laws and regulations of the host party's country, shall has a duty not to interfere the domestic affairs of the host party's country and shall refrain in conducting activities inconsistent with the purpose of this Arrangement.
ARTICLE 8 SETTLEMENT OF DISPUTES
Any differences or disputes arising out of the interpretation and implementation of this Arrangement shall be settled amicably through consultation or negotiation between the Parties.
ARTICLE 9 AMENDMENT
This Arrangement may be amended or revised at anytime by mutual written consent by the Parties. Such amendment and revision shall constitute an integral part of this Arrangement and shall enter into force on the date as may be agreed by the Parties.
ARTICLE 10 ENTRY INTO FORCE, DURATION, AND TERMINATION
1. This Arrangement shall enter into force on the date of its signing; 2.
This Arrangement shall remain 5 (five) years and may be extended upon mutual written consent by the parties;
3.
This Arrangement may be terminated by either Party by giving written notification on its intention to terminate 6 (six) months in advance. The termination of this Arrangement shall not affect the validity of ongoing program and activities under this Arrangement until the completion of such programs and activities.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by
their respective Governments, have signed this Arrangement.
DONE in duplicate at Jinan on the twenty first of September in the year two thousand twelve in Indonesia, Chinese, and English languages. All texts are equally authentic. In any case of divergence of interpretation of this Arrangement, English text shall prevail.
FOR THE GOVERNMENT OF SIDOARJO REGENCY, EAST JAVA PROVINCE, THE REPUBLIC OF INDONESIA
FOR THE GOVERNMENT OF THE JINAN MUNICIPAL PEOPLES GOVERNMENT, SHANDONG PROVINCE THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Signed
Signed
SAIFUL ILAH REGENT
YANG LUYU MAYOR