i diwajibkan untuk melakukan riset dan

BAB I PENDAHULUAN

H. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Praktik Kerja Lapangan Mandiri merupakan salah satu proses yang harus dilewati dan harus dilaksanakan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi pada Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Universitas Sumatera Utara, oleh sebab itu mahasiswa/i diwajibkan untuk melakukan riset dan pengumpulan data yang diperlukan untuk pembuatan Tugas Akhir melalui Praktik Kerja Lapangan Mandiri yang akan penulis laksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan, dalam hal ini penulis tertarik untuk membahas dan melakukan riset tentang faktor-faktor tunggakan pajak semakin besar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. Dalam rangka mewujudkan cita-cita pembangunan nasional negara kita yaitu untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur diperlukan dana yang cukup besar dan salah satu sumber dana tersebut berasal dari sektor pajak. Sejak reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak di indonesia berubah dari official assesment yang berarti pemerintah yang menentukan berapa besarnya pajak terutang dari Wajib Pajak menjadi self assesment yang berarti Wajib Pajak sendiri yang diberikan wewenang untuk menghitung,menyetor secara aktif. Walaupun kepercayaan tersebut telah diberikan kepada penanggung pajak, ternyata masih banyak dari mereka yang tidak memiliki kewajibannya dengan baik. Pajak

Universitas Sumatera Utara

merupakan salah satu penerimaan yang sangat utama untuk meningkatkan penerimaan dibidang perpajakan, telah beberapa kali dilakukan penyempurnaan, tambahan, bahkan perubahan Undang-Undang Perpajakan. Peran masyarakat tentunya sangat diharapkan,namun dalam kenyataannya masih banyak dijumpai tunggakan pajak akibat tidak lunasnya utang pajak sebagaimana mestinya, inilah yang mengakibatkan kerugian negara, Wajib Pajak yang tidak patuh yang pada akhirnya menimbulkan utang pajak. Dalam melakukan penagihan pajak yang menunggak adalah Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Pajak Tambahan (SKPKBT) yang isinya tentang jumlah pajak terutang dan sanksi administrasi berupa bunga ataupun denda. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), tercantum alasan mengapa Dirjen Pajak menerbitkan STP, SKPKB, SKPKBT, sebagai contoh Pajak Penghasilan yang dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar, dari hasil penelitian terdapat adanya kekurangan pajak sebagai sebagai akibat salah tulis ataupun salah penghitungan,wajib pajak dikenakan sanksi administrasi, dan lain-lain. Setiap tahunnya, perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu semakin meningkat atau semakin besar, dikarenakan banyak Wajib Pajak yang tempat tinggalnya pindah ataupun tidak mencantumkan alamat secara jelas, sehingga membuat Juru Sita Pajak mengalami kendala untuk melakukan penagihan pajak. Tunggakan pajak yang meningkat ini belum dapat mengimbangi pencairannya, sehingga mengakibatkan target pajak yang diinginkan tidak tercapai dengan


maksimal. Jika seluruh Wajib Pajak sudah melaksanakan fungsi self assesment dengan baik dan benar,jujur dan bertanggungjawab, mungkin petugas tidak akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian selanjutnya para petugas melakukan tindakan peringatan kepada Wajib Pajak untuk menyelesaikan kekurangan pajaknya. Hal pertama yang dilakukan adalah dengan cara mengirimkan surat teguran, apabila ternyata sampai pada batas waktu yang ditentukan Wajib Pajak tidak menanggapi surat tersebut maka tindakan selanjutnya yang akan dilakukan adalah dengan surat paksa. Serta tindakan-tindakan lainnya dalam melaksanakan pencairan sampai tuntas. Kemudian juga kendala yang paling sering dialami para petugas adalah alamat Wajib Pajak yang tidak tepat, Wajib Pajak yang pindah tempat tinggal dan tidak memberitahukan ke KPP setempat, atau Wajib Pajak menghilang tanpa jejak, melarikan diri, serta Wajib Pajak yang berbeli-belit dalam memberikan informasi pada saat petugas melakukan pemeriksaan, atau dikarenakan data pajak yang hilang sehingga petugas kesulitan melakukan penagihan. Sehubungan dengan hal itu,aparat pajak dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh berbagai faktor penunjang. Salah satunya adalah menerapkan langkah strategi meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, serta upaya yang dilakukan dalam rangka pencairan tunggakan pajak yang terutang sesuai dengan prosedur penagihan, sehingga tercapainya penvairan tunggakan pajak yang semestinya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Berdasarkan permasalahan tersebut,penulis ingin mengetahui lebih jauh melalui Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) yang berjudul “Faktor-


Faktor Penyebab Tunggakan Pajak Semakin Besar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan”

I. Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) 1. Tujuan Praktik Kerja Lapangan Mandiri 1.1

Untuk mengetahui prosedur penagihan pajak

1.2

Untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi dalam penagihan tunggakan pajak yang dilakukan oleh seksi penagihan

1.3

Untuk mengetahui penerimaan tunggakan pajak di KPP Pratama Medan Belawan

2. Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri 2.1

Bagi mahasiswa a. Menambah wawasan dan menguji kemampuan dibidang perpajakan, khususnya tentang penagihan tunggakan pajak. b. Guna menciptakan dan mengembangkan rasa tanggung jawab, profesionalitas serta kedisiplinan yang nantinya hal-hal tersebut sangat dibutuhkan ketika memasuki dunia kerja.

2.2

Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan a. Sebagai sarana menciptakan hubungan yang baik dengan Universitas Sumatera Utara khusunya program studi diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP USU).


b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan. c. Mempromosikan image yang baik tentang Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan khususnya Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. 2.3

Bagi Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Universitas Sumatera Utara a. Meningkatkan hubungan antara kerjasama antara pihak Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. b. Meningkatkan uji nyata dalam disiplin ilmu yang disampaikan selama perkuliahan. c. Mempromosikan sumber daya manusia (SDM) Program Studi Diploma III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara.

J. Uraian teoritis Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) 1. Pengertian Pajak Menurut Undang-Undang Perpajakan No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang dimaksud dengan Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh wajib pajak orang pribadi atau


badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ada beberapa pendapat ahli mengenai pengertian Pajak, diantaranya adalah : Menurut Prof. Dr. Rochmad Soemitro, SH mengemukakan bahwa Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat imbalan jasa secara langsung yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum ( Mardiasmo 2008:1) Dari definisi pajak diatas dapat dikatakan, pengertian pajak adalah yang dipungut oleh negara (baik pusat maupun daerah), berdasarkan kekuatan undangundang serta aturan pelaksanaannya. 2. Fungsi Pajak Fungsi pajak ada dua,yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara), artinya adalah pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan dan fungsi regularend (pengatur),artinya adalah pajak sebagai alat pengatur melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencari tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. 3. Pembagian Pajak 3.1 Berdasarkan golongannya a. Pajak Langsung Adalah pajak yang dipikul sendiri oleh wajib pajak, dimana tidak dapat dibebankan/dilimpahkan kepada orang lain.


Contoh : Pajak Penghasilan (PPh) b. Pajak Tidak Langsung Adalah pajak yang pelimpahannya dilimpahkan oleh yang membayar pajak kepada orang lain (konsumen). Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 3.2 Berdasarkan Pemungutannya a. Pajak yang dipungut oleh pusat Adalah pajak yang kewenangannya dipungut oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk pembangunan dan pengeluaran negara (baik dipusat maupun daerah ) Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Materai. b. Pajak yang dipungut oleh daerah Adalah pajak yang kewenangannya dipungut oleh pemerintah daerah, untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga daerah tersebut. Contoh: Pajak kendaraan bermotor, Bea balik nama kendaraan bermotor, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir. 3.3 Berdasarkan Sifatnya a. Pajak Subjektif Adalah pajak yang patokannya pada subjeknya, yaitu kepada wajib pajak itu sendiri.


Contoh: Pajak Penghasilan b. Pajak Objektif Adalah pajak yang patokannya kepada objek yanh dikenai pajaknya, yaitu ditemukan dulu objeknya apa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan Atas Barang Mewah. 4. Subjek Pajak Subjek Pajak adalah orang atau badan usaha yang menurut undang undang wajib membayar pajak kepada negara. 5. Objek Pajak Objek pajak adalah segala sesuatu yang menurut undang-undang dijadikan dasar atau sasaran pemungut pajak. 6. Penagihan Di dalam Ketentuan umum pasal 9 Undang-Undang nomor19 tahun 2000 tentang Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dikatakan bahwa yang dimaksud dengan Penagihan adalah “Serangkaian tindakan Penanggung Pajak melunasi utang pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan menjual barang yang telah disita”.


K. Ruang Lingkup Praktek Kerja Lapangan Mandiri Adapun yang menjadi ruang lingkup yang paling mendasar dalam melakukan PKLM pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan adalah: 1. Jumlah pencairan tunggakan pajak yang sudah tercapai dan yang masih menunggak. 2. Daftar kegiatan penagihan aktif yang dilakukan oleh Jurusita Pajak 3. Jadwal waktu pelaksanaan penagihan 4. Dasar penagihan pajak yang mempengaruhi besarnya jumlah pajak yang terutang. 5. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Jurusita Pajak dalam melaksanakan penagihan aktif.

L. Metode Praktek Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan, metode yang digunakan penerapan PKLM tersebut adalah sebagai berikut : 1. Tahap Persiapan Pada tahap ini penulis melakukan berbagai persiapan yang dimulai dari pengajuan judul, penentuan judul dan penentuan tempat PKLM, mencari

bahan untuk

pembuatan proposal hingga pada tahap berkonsultasi dengan pihak dosen. 2. Studi Literatur Pada tahap ini penulis mencari berbagai sumber-sumber seperti buku-buku, majalah, undang-undang perpajakan yang ada kaitannya dengan penulisan laporan ini sebagai dasar pembahasan secara teori.


3. Observasi Lapangan Penulis melakukan peninjauan / pengamatan secara langsung ke tempat Praktik Kerja Lapangan Mandiri, mencari data-data dan informasi mengenai objek PKLM 4. Pengumpulan Data Data dikelompokkan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber asli, hasil wawancara yang berkompeten. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari sumber yang telah ada misalnya, studi kepustakaan dan dokumentasi. 5. Analisis dan Evaluasi Penulis menganalisis dan mengevaluasi data meliputi : menganalisa data yang telah diperoleh dengan menggunakan penjelasan yang bersifat kualitatif, yaitu penjelasan dengan kata-kata yang sistematik sehingga permasalahan terungkap dengan objektif

M. Metode Pengumpulan Data Untuk menyimpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam Praktik Kerja Lapangan Mandiri ini, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 1. Wawancara ( interview ) Yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung kepada pihak-pihak KPP yang dianggap mampu memberikan masukan data dan informasi yang diberikan bagi penyusun laporan ini.


2. Observasi Lapangan Dalam metode ini penulis terjun langsung ke lapangan untuk mengamati, mendengarkan, serta mencatat dan menyimpulkan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan laporan ini. 3. Dokumentasi Dalam metode ini penulis ,meminta dokumen yang berhubungan dengan objek PKLM, dokumen tersebut dapat berupa data-data perpajakan, struktur, beritaberita pajak dan sebagainya.

N. Sistematika Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Adapun yang menjadi sistematika dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah : BAB I

: PENDAHULUAN Pada bab ini dibahas mengenai Latar Belakang, Tujuan dan Manfaat, Ruang Lingkup, Metode Praktik Kerja Lapangan Mandiri, Sistematika Penulisan Laporan.

BAB II

: GAMBARAN

UMUM

KANTOR

PELAYANAN

PAJAK

PRATAMA MEDAN BELAWAN Pada bab ini dibahas mengenai sejarah singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan, Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta gambaran data pegawai.


BAB III : GAMBARAN

DATA

DAN

INFORMASI

MENGENAI

TUNGGAKAN PAJAK Pada bab ini menjelaskan secara rinci mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tunggakan pajak, termasuk data Wajib Pajak yang menunggak pada suatu masa pajak. BAB IV : ANALISIS DAN EVALUASI DATA Pada bab ini penulis akan menganalisa dan mengevaluasi data yang akan diperoleh sehingga tercapai manfaat dan tujuan PKLM BAB V

: KESIMPULAN DAN SARAN Dalam bab ini penulis menguraikan kesimpulan mengenai hal-hal yang telah dikemukakan dan beberapa saran yang menjadi bahan masukan untuk mengatasi permasalahan dalam PKLM

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN


i diwajibkan untuk melakukan riset dan

Recommend Documents