Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dipilih dan dialokasikan secara sah oleh pemerintah atau negara kepada anggota masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan publik. Jadi kebijakan publik dapat diartikan apapun pilihan pemerintah untuk melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu untuk menyelesaikan masalah (publik). Dalam perumusan kebijakan ada baiknya semua pihak terlibat di dalamnya, meliputi pemerintah (selaku pembuat kebijakan), masyarakat (yang terkena kebijakan tersebut), maupun pihak swasta. Ketiga pihak tersebut seyogyanya terlibat di dalam perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan atas kebijakan publik yang ada agar tujuan dari adanya kebijakan tersebut dapat dicapai. Adapun contoh kebijakan publik yang tidak untuk publik sebagai berikut :
1. Kebijakan Publik di Sektor Ketenagakerjaan Kebijakan sektor ketenagakerjaan seringnya justru dibuat untuk kenyamanan penguasa ketimbang buruhnya sendiri. Seperti pada kenyataan yang ada dimana tenaga kerja (buruh) diberikan kesan penurut dan murah agar para investor
mau
mananam
modal
di
Indonesia.
Banyak
perusahan
yang
memperlakukan pegawai mereka semau sendiri. Untuk itu pemerintah membuat suatu kebijakan dalam sektor ketenagakerjaan (adanya UU Ketenagakerjaan), dimana kebijakan tersebut dapat melindungi seluruh tenagakerja (buruh). Dalam perumusannya, baik pihak pemerintah, perusahaan (swasta), dan serikat buruk duduk bersama untuk membicarakan apa-apa saja yang akan di atur dalam kebijakan tersebut. Sebelum itu dilakukan berbagai macam analisis agar dalam pembuatan kebijakan tersebut tepat sasaran yakni tidak merugikan pihak-pihak yang terkibat didalamnya, terutama kaum buruh.
Sebuah kebijakan seringkali meninggalkan tujuan dasar dari keompok sasaran yang hendak dikelola oleh kebijakan publik tersebut. Seperti kebijakan ketenagakerjaan ini misalnya, yang lebih condong kepada kepentingan penguasa dan perusahan itu sendiri. Selain itu, pihak-pihak tersebut dalam pelaksanaannya dan pengawasannya juga harus selalu bersama-sama agar jika terjadi kesalahan dapat segera dibenahi kebijakan tersebut. Kebijakan yang ada hendaknya harus bersifat
dinamis,
mengikuti
perkembangan
zaman,
apalagi
di
sektor
ketenagakerjaan yang tiap tahun ada saja permasalahannya. Pemerintah Indonesia wajib melindungi tenagakerjanya (SDM) baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri.
2. Kebijakan Publik di Sektor BBM Kenaikan Harga BBM dalam sejarah kebijakan publik di Indonesia selalu menarik perhatian seluruh elemen masyarakat. BBM merupakan elemen utama dalam kehidupan ini, dimana setiap masyarakat membutukan untuk kebutuhan hidup mereka. Misalnya untuk transportasi, pembangkit listrik, dan sebagainya. Jika pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memangkas subsidi BBM yang selama ini sangat berperan dalam kehidupan sehari-hari muncul berbagai dampak yang semakain mempersulit jalannya roda kehidupan, terutama rakyat kecil. Kenaikan BBM berimplikasi pada kenaikan kebutuhan bahan pokok yang bersifat vital, trasportasi, demonstrasi yang berujung kekerasan, dan lain sebagainya. Jika pemerintah Indonesia mengambil kebijakan untuk menaikkan harga BBM harus meninjau beberapa aspek yang menyangkut nasib terdampak kebijakan, yaitu rakyat.
Dalam mengambil suatu keputusan, pemerintah dan pihak-pihak yang terlibat berunding bersama, dan jangan dilupakan rakyat selaku pemegang kedaulatan tertinggi di negara ini. Apabila alasan diberlakukannya kebijakan ini untuk membayar hutang negara yang mungkin Indonesia hanya mampu membayar bunganya saja kurang efisien jika tidak dibarengi dengan perampingan birokrasi yang ada. Yakni dengan meminimalisasikan tindakan KKN yang hanya merugikan negara dan rakyat lagi yang menanggu akibat dari ulah mereka. Pemerintah harus bertindak
tegas
dalam
menghadapi
pihak
asing
yang
mencoba
untuk
menggoyahkan negara ini melalui kegiatan perekonomian. Untuk itu diperlukan reformulasi kebijakan publik di sektor BBM dengan menggunakan multi-dicipline approach, dengan mempertingkan segala aspek yang ada, bukan hanya pertimbangan aspek ekonomis saja namun pertimbangan sosial dan politis juga perlu dianalisis lebih lanjut.
3. Kebijakan Publik dalam Penjualan Aset Negara Adanya
hutang
Luar
Negeri
yang
tak
kunjung
terselesaikan,
memunculkan polemik baru di negara ini. Beberapa tahun yang lalu pemerintah indonesia menjual aset-aset berharga (misal, BUMN, perusahaan negara, dan sebagainya) yang dimilikinya kepada pihak asing secara instan namun tidak efektif. Dengan langkah itu ada dua hal yang dicapai yakni, menutupi kekurangan dana untuk membayar hutang (yang tak kunjung terlunasi) dan sekaligus “memutihkan” hutang-hutang yang dibuat para pejabat BUMN itu sendiri. Misalnya 40% saham telkom yang telah dikuasai oleh pihak asing, PT. Freeport yang terikat kontrak
dengan perusahaan asing yang menimbulkan kerugian besar di negara ini, dan masih banyak lagi. Akibat utama yang ditimbulkan atas penjualan aset-aset tersebut adalah diserahkannya ‘hajat hidup orang banyak’ kepada perusahaan asing yang tidak segan mengurangi atau bahkan menghapus pelayanan dan produk yang dinilai tidak menguntungkan. Untuk itu dalam pembuatan kebijakan publik dalam sektor ini hendaknya di evaluasi ulang dan dianalisis lebih dalam lagi dalam peraturannya yang meliputi aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Sehingga dalam pelaksanaannya nanti benar-benar peruntukkannya untuk rakyat, bukan untuk kepentingan sebagaian kelompok saja (perusahaan, penguasa, dll). Perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasannya harus dilakukan oleh semua pihakpihak yang terlibat dan tidak ada satupun yang ditutup-tutupi dihadapan rakyat. Pihak pemerintah hendaknya lebih kreatif dan inovatif dalam mencari sumbersumber dana untuk pembayaran hutang tersebut, dan tentunya tidak merugikan rakyat yang terkena dampak dari kebijakan yang dibuat.
4. Kebijakan Tata Ruang Kota dan Hancurnya Lingkungan Hidup Analisis tata ruang kota yaitu sasaran penataan ruang yang berlanjutan, yang harus ditunjukan lebih lanjut kepada kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan wilayah antar generasi. Oleh karena itu, dinama peran pembangunan tata ruang bukan hanya oleh pemerintah dan swasta, atau salah satu stakeholder saja tetapi harus terdapat kesimbangan kontribusi pemerintah dan masyarakat sesuai fungsi masing-masing. Tata Ruang kota dan lingkungan hidup dapat berarti luas,
tetapi seringkali mempunyai konotasi yang sempit, dan hanya terbatas pada perencanaan dan perancangan fisik. Dalam kebijakan publik di sektor ini harus memperhatikan dampak yang ditimbulkan atas kebijakan ini, terutama manusia dan lingkungan sekitar harus tetap terjaga kelestariannya. Misalnya dalam peraturan pemasangan papan reklame, pemerintah hendaknya mengatur ditempat mana-mana saja yang boleh dipasang reklame, berapa ukuran maksimalnya, dan sebagainya. jangan sampai peraturan tersebut menimbulkan dampak yang negatif, seperti kesemrawutan reklame yang dapat merusak keindahan kota, dapat menimbulkan korban jiwa (reklame roboh saat hujan angin), dan masih banyak lagi. Reklame merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat memajukan tingkat prekonomian daerah tersebut, namun pemerintah setempat tetap harus memperhatikan warga sekitarnya yang terkena dampak kebijakan publik tersebut. Dalam hal ini bukan hanya kepentingan pemerintah dan pihak-pihak lain yang terkait, namun kepentingan masyarakat juga tercapai
5. Kebijakan Publik dan Ambisi Peningkatan PAD Pada saat reformasi datang, salah satu yang paling menggembirakan adalah ketika kebijakan desentralisasi melalui UU No.22/1999. Pesan dibalik keluarnya kebijakan otonomi daerah adalah akan diberikannya demokratisasi ditingkat lokal. Namun dalam pelaksanaan otonomi tersebut timbul berbagai masalah, misalnya timbul kesenjangan sosian antara daerah yang surplus dengan daerah yang minus. Dimana di salah satu daerah (surplus) kegiatan ekonomi (yang mempengaruhi kegiatan lainnya) maju sedangkan daerah lainnya (minus) tidak
dapat berkembang dan cenderung mengalami kemunduran. Untuk itu pemerintah harus mengelurkan kebijakan untuk mengatasi masalah yang timbul. Agar dalam pelaksanaan otonomi tersebut berjalan sesuai dengan tujuan diciptakannya kebijakan publik ini. Masalah yang dihadapi daerah sayangnya tidak diimbangi dengan kecerdasan, inovasi, dan kreatifitas yang cukup dari elit birokrasi dan politik ditingkat daerah. Dengan begitu jelaslah bahwa desakan dari dalam negeri lebih banyak berbicara tentang persoalan uang. Artinya seberapa banyak uang yang didapatkan daerah atas kekayaan yang dimilikinya, dan seberapa banyak sumbangan mereka terhadap pusat berbagai wujud keterikatan mereka dalam sebuah negara kesatuan.
Kesimpulan : Dalam setiap pembuatan kebijakan publik yang diperuntukkan untuk kepentingan publik, hendaknya pemerintah (eksekutif, legislatif, yudikatif) bersikap netral dan seyogyanya memberikan yang terbaik untuk rakyatnya. Hanya karena kepentingan beberapa kelompok, pemerintah dengan seenaknya mempermainkan kehidupan rakyatnya dengan bermain-main pada kebijakan yang mereka buat. Pemerintah harus
lebih selektif dalam
membuat
semua kebijakan publik.
Sebagai
rakyat/masyarakat yang nantinya akan dikenai kebijakan tersebut, hendaknya juga ikut serta dalam perumusan, pelaksanaan maupun pengawasan kebijakan publik yang ada.
TUGAS KEBIJAKAN PUBLIK “Resume Kebijakan Tidak Untuk Publik”
Oleh : RETNO PALUPI NINGTYAS 114263219
DIII ADMINISTRASI NEGARA JURUSAN PMP-KN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 2013
