RISET UNTUK KEUNGGULAN DAN DAYA SAING BANGSA

RISET UNTUK KEUNGGULAN DAN DAYA SAING BANGSA

BUNGA RAMPAI PEMIKIRAN DEWAN RISET NASIONAL 2012

DEWAN RISET NASIONAL 2012 Dewan Riset Nasional - 2012

i

Tim Penyunting Ketua: Iding Chaidir Anggota: Suyanto Pawiroharsono Herdis Hardi Agus Nurochim Sinung Nugroho Agung Eru Wibowo Nandang Suhendra Adrian Zulkifli Sakti Nasution Irwan Rawal Husdi Syarif Budiman Sunar Dudi Iskandar Hartaya Lukman Hakim ISBN No. 978 – 979 – 9017 – 33 -8

ii

Dewan Riset Nasional - 2012

KATA PENGANTAR KETUA DEWAN RISET NASIONAL Pertama-tama perkenankan kami memanjatkan Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya buku “Riset Untuk Keunggulan dan Daya Saing Bangsa: Bunga Rampai Pemikiran DRN” ini. Buku ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban DRN kepada publik tentang kegiatan dan hasil yang dicapai selama tahun 2012. Sesuai dengan Kepres Nomor 16 Tahun 2006, Anggota Dewan Riset Nasional diangkat oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi untuk setiap periode 3 tahun. Pengukuhan anggota DRN periode 2012-2014 dilaksanakan pada awal tahun 2012, dan hingga saat buku ini disusun, 8 Komisi yang ada di DRN telah melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Buku Agenda Riset Nasional 2010-2014 dan penyelenggaraan kegiatan oleh setiap Komisi teknis (Komtek) di Dewan Riset Nasional menjadi dasar pembuatan buku ini. Bahan yang diperoleh selain dihimpun dari buku ARN 20102014, juga dari berbagai makalah, pendapat dan pemikiran anggota DRN dan para narasumber yang disampaikan pada Rapat Komtek, FGD, Workshop, selama kurun waktu 2012. Topik yang dikemukakan pada umumnya berkaitan dengan isu yang berkembang secara nasional di bidang-bidang pangan dan pertanian, energi, TIK, Transportasi, Hankam, Kesehatan dan Obat, Material Maju dan Sosial Humaniora. Penerbitan buku ini dapat terwujud setelah melalui kerjasama dari berbagai pihak terutama para Anggota DRN, Asisten Teknis Komisi Teknis dan Staf Profesional DRN. Belum semua materi dapat dikumpulkan karena pada saat Dewan Riset Nasional - 2012

iii

buku ini disusun, kegiatan DRN tahun 2012 masih berjalan. Atas jerih payah yang telah dilakukan, kami mengucapkan terima kasih. Kami berharap buku ini dapat bermanfaat sebagai referensi sekaligus pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan DRN pada periode 2012, khususnya dalam memberikan masukan bagi pembangunan iptek khususnya penguatan kegiatan riset untuk keunggulan dan daya saing bangsa. Jakarta,

Desember 2012

Ketua Dewan Riset Nasional

Prof. Dr. Andrianto Handojo

iv


DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR KETUA DRN DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR

iii v viii ix

BAB 1

PENDAHULUAN

1

BAB 2

RISET UNTUK KEUNGGULAN DAN DAYA SAING PERTANIAN 2.1 Agenda Riset Bidang Ketahanan Pangan 2010-2014 2.2 Kearifan Lokal Dalam pengelolaan Pertanian di Rawa Lebak dan Pasang Surut, (Siti Herlinda). 2.3 Kebijakan Peningkatan Pemanfaatan Lahan Sub Optimal (Udiansyah). 2.4 Pemanfaatan Lahan Gambut Rawa Untuk Perikanan, (Endhay Kusnendar) 2.5 Konsep dan pengalaman Pembinaan Petani dalam Memproduksi Pupuk Organik Secara Mandiri (Zaenal Soedjais) 2.6 Pengembangan Pertanian Lahan Kering Iklim Kering di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Sakri Widhiyanto) 2.7 Kajian Prioritas Pembangunan Iptek Bidang Pangan dan Pertanian

4

BAB 3

PEMBENAHAN KEBIJAKAN BIDANG ENERGI KUNCI SUKSES MASA DEPAN BANGSA 3.1 Agenda Riset Bidang Energi 2010-2014 3.2 Energi: Menyongsong Masa Depan (Arnold Soetrisnanto) 3.3 Keberlanjutan Subsidi atau Energi ?


4 13

20 25 31

49

55 61 61 70 91 v

3.4 3.5

3.6

BAB 4

BAB 5

BAB 6

BAB 7

vi

(Widodo W Purwanto) Geothermal Energi Indonesia – Solusi dari Sebuah Penentian Panjang (Surya Darma) Peningkatan Peran Sumber Energi Terbarukan dan Penghematan Energi (Martin Djamin) Outlook Energi Indonesia 2012: Rangkuman dan Rekomendasi untuk Riset Bidang Energi (MAM Oktaufik)

TIKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SEBAGAI PEMERSATU BANGSA 4.1 Agenda Riset Bidang TIK 2010-2014 4.2 Perkembangan Bisnis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Indonesia 4.3 Rekomendasi Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT)

105 116

121

132 132 145 151

TEKNOLOGI TRANSPORTASI PENENTU KONEKTIVITAS BANGSA 5.1 Agenda Riset Bidang Transportasi 20102014 5.2 Sinergi Stakeholders Perekeretaapian Sebagi Kunci Pemecahan Permasalahan Perekeretaapian Indonesia dalam Kerangka MP3EI

155

TEKNOLOGI ALUTSISTA UNTUK PERTAHANAN KEAMANAN NASIONAL 6.1 Agenda Riset Nasional Bidang Pertahanan Keamanan 2010-2014 6.2 Butir-butir Rekomendasi Komtek Hankam DRN Berdasarkan Hasil Kegiatan 2012

164

TEKNOLOGI KESEHATAN DAN OBAT MENCIPTA BANGSA YANG UNGGUL DAN BERMORAL

174


155 160

164 171

7.1

Agenda Riset Bidang Kesehatan dan Obat 2010-2014 Membangun bangsa berkarakter unggul dan bermoral : tinjauan aspek kesehatan otak dan sosial humaniora

174

TEKNOLOGI MATERIAL MAJU UNTUK DAYA SAING DAN NILAI TAMBAH INDUSTRI 8.1 Agenda Riset Nasional Bidang Material Maju

189

TRANSFORMASI SOSIAL MENUJU BANGSA UNGGUL DAN BERDAYA SAING 9.1 Agenda Riset Nasional Bidang Sosial Humaniora 2010 - 2014 9.2 Penanggulangan Kemiskinan Dalam Konteks Aktivitas Ekstraktif

203

7.2

BAB 8

BAB 9


180

189

203 208

vii

DAFTAR TABEL Halaman 3.1.1

Rencana Penambahan Kapasitas Perioda Tahun 2010 – 2014.

PLTP

66

3.3.1

Pengeluaran dan Subsidi (2005-2011), dalam triyun Rupiah

93

4.1.1

Sasaran Program Bidang TIK

136

viii


DAFTAR GAMBAR Halaman 7

2.1.1

Kerangka Perumusan Agenda Riset Nasional Bidang Ketahanan Pangan.

2.2.1

Persemaian terapung di sawah lebak (Foto Firdaus Sulaiman, 2012) Bercocok tanam cabai di lebak pematang (Foto Benyamin Lakitan, 2012) Kolam atau tambak di lahan sawah lebak (Foto Benyamin Lakitan, 2012) Kerbau rawa pada siang hari mencari makan rumput rawa dan berendam hingga sore hari baru kembali ke kandang (Foto Andi Wijaya, 2011) Ternak yang dikandangkan di pinggir sawah (Foto Benyamin Lakitan, 2012) Target Capaian Peningkatan Pemanfaatan Panas Bumi Indonesia.

14

Subsidi energi di beberapa negara (IEA, 2008) Perbandingan harga bensin dunia (GTZ, 2011) Perbandingan harga solar dunia (GTZ, 2011)

92

2.2.2 2.2.3 2.2.4

2.2.5 3.1.1 3.3.1 3.3.2 (a) 3.3.2 (b) 3.3.3 3.3.4 3.6.1 3.6.2 3.6.3 3.6.4 3.6.5 4.1.1 4.1.2

Komparasi intensitas energi (WEC, 2010) Tingkat keberlanjutan energi Diagram Alir Model Outlook Energi Indonesia Proyeksi total kebutuhan energi final menurut sektor pengguna energi Neraca Energi Primer 2010-2030 Proyeksi Kontribusi Impor Energi Pasokan dan Rasio Kontribusi EBT Nasional Konvergensi Teknologi Program Agenda Riset TIK 2010-2014


16 17 17

18 66

94 95 99 102 122 124 125 126 128 133 135

ix

BAB 1. PENDAHULUAN Kontribusi iptek dalam pembangunan ekonomi Indonesia masih jauh dari harapan. Hal ini dapat dilihat dari angka index Total Factor Productivity (TFP) yang pada tahun 2007 hanya sebesar 1,38% (Bank Indonesia 2007). Angka ini menunjukkan bahwa sumber pertumbuhan ekonomi nasional masih didominasi oleh faktor kapital. Selain itu, kesiapan teknologi Indonesia masih sangat rendah dibanding negara tetangga. Berdasarkan hasil evaluasi World Economic Forum (WEF) 2011-2012, Kesiapan Teknologi Indonesia hanya menempati ranking 94 dari 142 negara. Kalah dibanding Malaysia (44), Thailand (84) Vietnam (79), bahkan Filipina(83). Untuk itu diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kontribusi iptek dalam pembangunan nasional sehingga dapat meningkatkan peringkat daya saing Indonesia. Keunggulan Indonesia masih terletak pada ukuran pasar yang sangat besar. Manurut laporan WEF, Indonesia menempati ranking ke 15 dari 142 negara, jauh lebih unggul dari Malaysia (29), Thailand (22), Vietnam (33) dan Filipina (36). Kekuatan ekonomi Indonesia meliputi 51% dari kekuatan ekonomi Asean, sementara 49% lainnya dibagi rata ke 9 negara Asean lainnya, termasuk Singapura. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini masih didorong oleh sektor konsumsi dengan potensi pasar yang demikian besar, belum merupakan hasil kontribusi iptek. Agar potensi pasar yang besar ini tidak dimanfaatkan oleh produk luar negeri, maka pemerintah perlu melindungi industri nasional dengan peraturan pembatasan impor, kebijakan fiskal serta insentif bagi usaha dalam negeri, juga dengan peningkatan daya saing industri nasional dengan pemanfaatan hasilhasil riset. Pemanfaatan hasil-hasil riset dan peningkatan kontribusi iptek dalam pembangunan nasional harus berujung pada peningkatan kesejahteraan rakyat, karena hal ini merupakan amanah konstitusi UUD 1945 pada pasal 31 ayat 5. Jenis teknologi yang dikembangkan perlu disesuaikan dengan kecenderungan

1


lingkungan global yang berpihak pada kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu, Agenda Riset Nasional –DRN perlu memperhatikan kriteria teknologi tersebut. Peningkatan kontribusi iptek diyakini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara lebih tinggi dan berkelanjutan. Hal ini terjadi karena dengan meningkatkan penggunaan iptek maka akan meningkat pula nilai tambah dan efisiensi kegiatan usaha sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu diperlukan kerja keras dalam meningkatkan kontribusi iptek dalam pembangunan ekonomi nasional. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kontribusi iptek adalah dengan lebih meningkatkan sinergi antara lembaga penelitian sebagai penyedia teknologi dengan badan usaha sebagai pengguna teknologi sekaligus penggerak perekonomian bangsa. Diakui bahwa hubungan antara riset dan industri di Indonesia masih belum erat. Pada tataran lokal atau nasional, tantangan besar untuk kemajuan perekonomian 20 tahun mendatang dihadapkan pada permasalahan kemiskinan yang masih tinggi, dan permasalahan lain yang terkait yaitu pertumbuhan penduduk yang masih tinggi, angkatan kerja yang meningkat dan konsentrasi perekonomian yang terkonsentrasi di pulau Jawa. Pada tahun 2008, jumlah penduduk miskin tercatat berjumlah 34,96 juta jiwa (15,42%) dan pada tahun 2009 (Maret 2009) tingkat kemiskinan di Indonesia turun menjadi 31,53 juta jiwa atau sekitar 14,15 %. Jumlah penduduk miskin di desa menunjukkan lebih dominan yaitu sekitar 63,5% dan di kota sekitar 36,5%. Untuk mewujudkan kemandirian, kemajuan ekonomi perlu didukung oleh kemampuan mengembangkan potensi diri, yaitu melalui pengembangan perekonomian yang didukung oleh penguasaan dan penerapan teknologi, berikut dengan peningkatan produktivitas, kreativitas dan kemampuan inovatif sumberdaya manusia, pengembangan kelembagaan ekonomi yang efisien dengan menerapkan praktik-praktik terbaik dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, dan penjaminan ketersediaan kebutuhan dasar dalam negeri. Salah satu contoh program pengentasan kemiskinan adalah Program Desa Mandiri yang telah dimulai sejak Dewan Riset Nasional - 2012

2

tahun 2007. Selanjutnya untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, disamping usaha-usaha pemerintah yang telah dilakukan, diperlukan pula program-program implementasi teknologi yang berorientasi pengentasan kemiskinan (pro-poor technology) yang dapat dilaksanakan melalui program-program difusi dan atau transfer teknologi khususnya untuk usaha kecil dan menengah, dan penguatan institusi intermediasi. Sebagai negara kepulauan atau biasa juga disebut benua maritim, Indonesia masih belum optimal memanfaatkan potensi kelautannya yang meliputi aspek inventarisasi sumberdaya sampai dengan pemanfaatannya. Untuk itu dibutuhkan upaya pembangunan kelautan yang bertumpu pada pengembangan sumber daya laut baik non hayati (antara lain mineral, minyak dan gas bumi) maupun hayati (antara lain peta potensi sebaran berbagai jenis ikan); pemahaman proses oseanografi yang juga dapat dimanfaatkan untuk tujuan mitigasi bencana, perubahan iklim maupun utilitas kelautan lainnya; pengembangan industri dan jasa maritim; dan aspek pertahanan dan keamanan yang terkait dengan kedaulatan laut Indonesia.

3


BAB 2. RISET UNTUK KEUNGGULAN DAN DAYA SAING PERTANIAN 2.1 Agenda Riset Bidang Ketahanan Pangan 2010-2014 *) 2.1.1 Latar Belakang Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau (Undang Undang No 7 Tahun 1996 Tentang Pangan). Sesuai dengan prioritas pembangunan dalam Kabinet Indonesia Bersatu – II, maka pembangunan bidang ini diarahkan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan melanjutkan revitalisasi pertanian dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam. Pada periode 2010-2014 ditargetkan peningkatan pertumbuhan PDB sektor pertanian sebesar 3,7% per tahun dan Indeks Nilai Tukar Petani sebesar 115-120 pada tahun 2014. Untuk mencapai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga sesuai dengan tujuan dan target yang ditetapkan, maka dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) sangat diperlukan, terutama dalam perbaikan kinerja pada aspek produksi dan ketersediaan pangan, distribusi dan akses pangan, konsumsi dan keamanan pangan, serta status gizi masyarakat. Pembangunan iptek di bidang ketahanan pangan yang meliputi aspek-aspek tersebut, perlu dituangkan dalam agenda riset yang dapat memberikan arahan yang tepat agar tujuan pembangunan bidang ketahanan pangan dapat tercapai. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam aspek ketersediaan dan produksi pangan, disamping banyak dipengaruhi

_____________ *) Merupakan Bagian dari Buku Agenda Riset Nasional 2010-2014, Komisi Teknis Pangan dan Pertanian DRN.


4

oleh perubahan cepat pada lingkungan global dan perubahan iklim, secara umum terjadi akibat adanya dua kecenderungan utama. Kecenderungan pertama adalah terus bertambahnya kebutuhan pangan seiring dengan laju pertumbuhan penduduk. Kecenderungan kedua adalah semakin menyempitnya lahan pertanian karena tekanan penduduk sehingga terjadi konversi lahan untuk berbagai kepentingan lain. Kedua kecenderungan yang saling menjauh ini akan mengakibatkan semakin beratnya upaya untuk mencapai ketahanan pangan nasional. Kondisi ini dipersulit pula oleh kenyataan bahwa minat SDM untuk menekuni bidang pertanian semakin berkurang akibat rendahnya pendapatan yang diperoleh dari usaha tani. 2.1.2 Arah Kebijakan dan Prioritas Utama Arah kebijakan dan prioritas utama dalam Agenda Riset Nasional Bidang Ketahanan Pangan dirumuskan dengan memperhatikan RPJMN 2010-2014, Jakstranas Iptek 2010-2014, Prioritas Kabinet Indonesia Bersatu-II, dan Kontrak Kinerja Menristek. Prioritas pembangunan ketahanan pangan yang dituangkan dalam program prioritas Kabinet Indonesia Bersatu - II meliputi pembangunan dalam aspek (1) Lahan, Pengembangan Kawasan dan Tata Ruang Pertanian; yang meliputi penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian, pengembangan areal pertanian baru seluas 2 juta hektar, penertiban serta optimalisasi penggunaan lahan terlantar. (2) Infrastruktur; meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana transportai dan angkutan, pengairan, jaringan listrik, serta teknologi komunikasi dan sistem informasi nasional yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya. (3) Penelitian dan Pengembangan; meliputi upaya penelitian dan pengembangan bidang pertanian yang mampu menciptakan benih unggul dan hasil penelitian lainnya menuju kualitas dan produktivitas hasil pertanian yang tinggi. (4) Investasi, Pembiayaan, dan Subsidi; meliputi dorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan industri pertanian berbasisi produksi lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah, penyediaan pembiayaan yang terjangkau, serta sistem subsidi yang menjamin ketersediaan benih kualitas unggul teruji, pupuk, teknologi dan sarana pasca panen yang sesuai secara tepat waktu,

5


tepat jumlah dan terjangkau. (5) Pangan dan Gizi; meliputi peningkatan kualitas gizi dan keanekaragaman pangan melalui pola pangan harapan. (6) Adaptasi Perubahan Iklim; meliputi pengambilan langkah-langkah kongkrit terkait adaptasi dan antisipasi sistem pangan dan pertanian terhadap perubahan iklim. Perumusan Agenda Riset Nasional Bidang Ketahanan Pangan dilaksanakan dengan kerangka pemikiran sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.1.1. Program pengembangan riset dan perekayasaan teknologi untuk mencapai ketahanan pangan nasional difokuskan pada 5 (lima) program utama, yaitu (1) Perluasan lahan produksi, (2) Pengurangan kehilangan hasil, dan (3) Peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat pedesaan, (4) Program Peningkatan kualitas gizi dan keanekaragaman pangan, dan (5) Program Adaptasi dan Antisipasi Sistem Pangan Terhadap Perubahan Iklim. Penetapan lima program utama tersebut sejalan dengan Program Prioritas Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II dan Kontrak Kinerja Menteri Riset dan Teknologi, meskipun tidak kesemuanya dapat diakomodir dalam Agenda Riset Nasional Bidang Ketahanan Pangan. Program Perluasan Lahan Produksi selanjutnya diuraikan ke dalam Sub program Pengelolaan Lahan-lahan sub optimal, dan sub program pengembangan varietas unggul adaptif terhadap kondisi egroekosistem lahan suboptimal. Program Pengurangan kehilangan hasil dilaksanakan melalui perbaikan teknologi budidaya, panen, pasca panen, distribusi, penyimpanan dan pengolahan pangan. Sementara itu, Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dibagi menjadi Sub Program Pengembangan Teknologi yang mampu diadopsi petani (“Farmer FriendlyTtechnology’)dan Sub Program pengembangan industri skala kecil di sentra-sentra produksi pertanian yang menggunakan bahan baku lokal (“Small scale On Site Rural Industry”).


6

Gambar G 2.1.1. Keerangka Perumu usan Agenda Risset Nasional Bid dang Ketahanan n Pangan. 2.1.2.1 Program Peerluasan Lahan P Produksi (a a) Pengembangan n Teknologi Budiidaya Pada Lahan n Sub-optimal Lahan perrtanian subur di Pulau Jawa dan Bali akan terus berkurang b karena konversi untuk berbagai kepenting gan lain. Sebagai co ontoh, lahan sawah di dua pulau iini diprediksi han nya akan tinggal seeparuhnya apab bila laju konverrsi tidak dapatt dikendalikan. Menyusutnya M lah han subur di Pulau Jawa dan d Bali harus dikompensasi d den ngan penyediaan n lahan, terutam ma di Sumatera, Kalimantan, K dan Papua. P Lahan yan ng tersedia di luarr Pulau Jawa dan Bali B masih sangat luas, yaitu diperk kirakan mencapaii 25,4 juta hektar yang y secara fisik dapat d digunakan u untuk sawah, sem mentara itu yang teelah digunakan baaru mencapai sek kitar 8 juta hektar. Meskipun masih tersedia cu ukup luas, lahan di d luar Jawa-Bali teersebut umumnyaa merupakan lahan sub-optimal dengan d satu atau leebih kendala siffat fisika dan/attau kimia tanah hnya. Termasuk keasaman k tanah, salinitas akibat iintrusi air laut, risiko r keracunan pirit, p rawan banjirr, lapisan gambu ut tebal, atau misk kin hara. Salah

7

Dewan Riset Nassional - 2012

satu potensi yang belum dimanfaatkan secara optimal adalah lahan rawa yang luasnya mencapai 33,4 juta hektar, yang terdiri dari rawa pasang surut seluas 20 juta hektar, dan rawa lebak seluas 13,4 juta hektar. Lahan rawa ini antara lain dapat dimanfaatkan untuk budidaya padi yang membutuhkan banyak air dan budidaya ikan yang tahan hidup pada lahan yang sub-optimal. Teknologi perbaikan kualitas lahan perlu dikembangkan untuk mengatasi kendala fisika/kimia lahan ini agar dapat menjadi produktif untuk budidaya tanaman, budidaya pakan ternak, dan budidaya ikan (serta biota lainnya) air tawar, air payau, air salin pada lahan suboptimal. (b) Pengembangan Varietas Adaptif Untuk Lahan Sub Optimal Pemanfaatan lahan sub optimal untuk produksi pangan, selain dapat dilakukan dengan memperbaiki kondisi lahan melalui perlakuan fisik, kimia dan biologi, juga dapat dilakukan dengan mengembangkan varietas padi (atau tanaman pangan lainnya), jenis ternak, dan/atau spesies ikan spesifik yang toleran dan dapat beradaptasi baik pada kondisi spesifik masing-masing jenis lahan sub-optimal. Pengembangan varietas dan spesies adaptif ini perlu pula disertai dengan pengembangan dan formulasi teknik budi daya yang tepat untuk berbagai kondisi lahan sub optimal. Meskipun telah banyak dikembangkan berbagai varietas tanaman, ternak, maupun ikan, namun orientasinya masih lebih banyak diarahkan pada peningkatan hasil. Untuk itu diperlukan upaya lain yang diarahkan pada pengembangan varietas atau spesies untuk ekosistem lahan sub optimal. Selain itu, untuk varietas yang telah dikembangkan masih ditemukan kesenjangan hasil (yield gap) antara angka produktivitas nasional dengan angka produktivitas yang seharusnya dicapai berdasarkan potensinya. Sebagai contoh, banyak varietas padi berpotensi hasil tinggi (highyielding varieties), inbrida maupun hibrida, yang telah dirilis dan tersedia bagi petani. Berdasarkan deskripsinya, produktivitas varietas padi unggul tersebut berpotensi untuk mencapai 8-12 ton per hektar, tetapi produktivitas padi nasional pada 2008 hanya sekitar 4,89 ton per hektar, sehingga terlihat kesenjangan hasil yang masih sangat tinggi. Menurut pendapat para pakar produktivitas


8

varietas padi unggul tersebut di lahan petani dapat mencapai 6-7 ton per hektar. 2.1.2.2 Pengembangan Teknologi Pengurangan Kehilangan Hasil (Yield Loss) Kehilangan hasil tanaman pangan akibat teknologi penanganan panen dan pascapanen yang belum baik untuk padi diperkirakan mencapai 20,4%, terutama pada saat panen dan perontokan gabah, yang diperkirakan mencapai 14%. Apabila pengembangan teknologi mampu mengurangi kehilangan hasil secara kumulatif pada seluruh tahap proses penanganan panen dan pascapanen sebesar 5% (melengkapi keberhasilan pengelolaan lahan sub-optimal dan upaya memperkecil yield gap), maka sasaran untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional tahun 2050 lebih mungkin untuk dapat tercapai. Hal yang sama terjadi juga pada hasil produk ternak dan budidaya serta penangkapan ikan dalam penanganan panen dan pasca panen serta proses angkutan/distribusi pemasaran hasil panen ke lokasi pasar baik dalam maupun luar negeri. Kehilangan hasil pada kegiatan pertanian, peternakan maupun perikanan masih terjadi pada seluruh rantai produksi, mulai dari budidaya, panen, pasca panen, pengolahan dan distribusi / transportasi. Untuk itu perlu pengembangan system dan teknologi yang dapat meningkatkan efisisensi melalui pengurangan angka kehilangan hasil. Tantangan paling berat pada umumnya adalah bukan dalam mengembangkan teknologi yang secara teknis tepat untuk mengurangi kehilangan hasil, tetapi justru pada tahap penyempurnaan teknologi yang secara teknis andal ini menjadi teknologi yang secara ekonomi masih menguntungkan untuk diadopsi oleh pengguna. 3.1.2.3 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani (a) Pengembangan Farmer Friendly Technology perlu dilakukan untuk meningkatkan motivasi petani dalam meningkatkan produktivitas. Upaya ini perlu dilakukan terutama untuk menjawab kenyataan di lapangan bahwa banyak teknologi yang diintroduksikan tidak dapat digunakan karena alasan teknis, sosiologis maupun ekonomis. Di lain pihak, penggunaan teknologi yang lebih maju merupakan salah satu persyaratan untuk dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas dan daya saing petani,

9


peternak, pembudidaya ikan maupun nelayan. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan modifikasi atau mengadaptasikan teknologi yang sudah ada (current technology) uuntuk disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan petani, atau meningkatkan kemampuan adopsi petani untuk menggunakan teknologi tersebut melalui pelatihan dan sosialisasi. Upaya yang dapat dilakukan untuk teknologi baru yang akan dikembangkan adalah dengan merancang-bangun teknologi yang sesuai dengan kapasitas adopsi pengguna, baik secara teknis, ekonomis dan sosiologis. (b) Pengembangan Industri Skala Kecil Pedesaan. Program ini dilaksanakan selain untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan menjaga stabilitas demand (dan harga) komoditas di sentra produksi pertanian, juga dapat memberikan alternatif mata pencaharian dan pendapatan bagi petani. Kegiatan riset dan teknologi yang perlu dikembangkan untuk mendukung pengembangan industri skala kecil di pedesaan meliputi aspek bahan baku, aspek alat dan mesin produksi, dan aspek produk. Bahan baku yang dikembangkan untuk industri skala kecil di pedesaan sedapat mungkin adalah yang tersedia secara lokal dan dalam jumlah yang mencukupi. Alat dan mesin produksi yang dikembangkan dan digunakan perlu pula disesuaikan dengan kondisi (bentuk, ukuran, jumlah dan kualitas) bahan baku setempat, dan disesuaikan pula dengan bentuk produk akhir yang diminta oleh pasar. Bentuk produk olahan industri kecil pedesaan tersebut dapat berupa produk antara (intermediate product) untuk digunakan oleh industry di hilirnya, atau produk akhir (final product) yang dikonsumsi langsung oleh konsumen. 2.1.2.4 Peningkatan kualitas gizi dan keanekaragaman pangan Masalah gizi merupakan masalah yang kompleks dan memiliki dimensi yang luas karena penyebabnya multi faktor dan multi dimensi. Dalam perspektif ketahanan pangan, maka masalah gizi berakar pada masalah ketersediaan, distribusi, dan keterjangkauan pangan, kemiskinan, pendidikan dan pengetahuan serta perilaku masyarakat. Dalam peningkatan kualitas gizi dan keanekaragaman pangan, kegiatan riset perlu diarahkan pada upaya peningkatan kualitas bahan pangan yang dikonsumsi masyarakat Dewan Riset Nasional - 2012

10

agar sesuai dengan persyaratkan untuk kesehatan, dan peningkatan pengetahuan, kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam mengkonsumsi pangan yang memenuhi gizi dan persyaratan kesehatan. 2.1.2.5 Adaptasi dan Antisipasi Sistem Pangan Terhadap Perubahan Iklim Tantangan baru ketahanan pangan lebih banyak diwarnai perubahan yang demikian cepat terjadi pada lingkungan global, salah satunya adalah perubahan iklim yang semakin menjadi nyata. Perubahan iklim telah menimbulkan periode musim hujan dan musim kemarau yang makin kacau, sehingga pola tanam dan estimasi produksi pertanian, persediaan stok pangan menjadi sulit diprediksi secara baik. Untuk itu, arah pengembangan riset di bidang ini difokuskan pada upaya mengadaptasi dan mengantisipasi perubahan iklim agar ketahanan pangan dapat dipertahankan. Memperhatikan permasalahan dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ketahanan pangan, maka pengembangan teknologi perlu dilakukan secara lebih terfokus dan tuntas. Untuk itu, Agenda Riset Nasional 2010-2014 akan difokuskan pada lima kelompok program pengembangan teknologi unggulan yang perlu dituntaskan ini daripada menggarap semua isu tapi tak sampai berakhir pada adopsi oleh pengguna. Dengan demikian teknologi yang dikembangkan akan lebih bermanfaat karena dapat digunakan dalam proses produksi. Untuk melaksanakan ini, maka dedikasi dan kesungguhan periset dan akademisi sangat diperlukan. Curiosity-driven reseach yang hanya untuk memenuhi hasrat keingintahuan peneliti perlu diganti dengan goal-oriented research yang fokus untuk mendukung pengembangan lima kelompok program pengembangan teknologi tersebut. Apabila tidak, maka beban yang dipikul generasi berikutnya dalam memenuhi kebutuhan pangan akan semakin berat. 2.1.4 Topik Unggulan Ketahanan Pangan 2.1.4.1 Peningkatan Teknologi Pengurangan Kehilangan Hasil (Losses) Pada Rantai Produksi Pangan.

11


Kehilangan hasil pada kegiatan pertanian masih terjadi pada seluruh rantai produksi, mulai dari budidaya, panen, pasca panen, pengolahan dan distribusi / transportasi. Kehilangan hasil tanaman pangan akibat teknologi penanganan panen dan pascapanen yang belum baik untuk padi diperkirakan mencapai 20,4%, terutama pada saat panen dan perontokan gabah, yang diperkirakan mencapai 14%. Apabila kehilangan hasil ini dapat diatasi, maka upaya peningkatan produksi untuk mencapai ketahanan pangan dapat dipertahankan tanpa harus membuka lahan baru. Untuk itu perlu dilaksanakan program unggulan penyebarluasan teknologi pengurangan angka kehilangan hasil dalam satu paket penerapan. 2.1.4.2

Pengembangan budidaya pertanian terpadu optimalisasi produktivitas lahan sub-optimal.

untuk

Salah satu potensi lahan sub-optimal yang belum banyak dimanfaatkan adalah lahan rawa yang luasnya mencapai 33,4 juta hektar, yang terdiri dari rawa pasang surut seluas 20 juta hektar, dan rawa lebak seluas 13,4 juta hektar. Lahan rawa ini antara lain dapat dimanfaatkan untuk budidaya padi yang membutuhkan banyak air, budidaya ikan yang tahan hidup pada lahan peraian sub-optimal, dan budidaya ternak (itik, kerbau rawa dll) secara terintegrasi. Percontohan budidaya pertanian terpadu di samping untuk mengatasi kendala fisika/kimia lahan, juga untuk menarik minat para petani dan pelaku usaha memanfaatkan potensi lahan sub optimal. Keterpaduan usaha antara pertanian tanaman pangan, peternakan dan perikanan dalam wadah ”farming estate” diharapkan akan mendorong peningkatan pemanfaatan lahan sub optimal sekaligus meningkatkan produksi pangan nasional.


12

2.2 KEARIFAN LOKAL DALAM PENGELOLAAN PERTANIAN DI RAWA LEBAK DAN PASANG SURUT Oleh: Siti Herlinda Anggota DRN 2012-2014 Komtek Pangan dan Pertanian

2.2.1 Pendahuluan Kearifan ekologi yang saat ini berkembang menjadi kearifan lokal (local wisdom atau indigeneous 13ocal13dge) merupakan “pemahaman yang dalam terhadap kondisi lingkungan yang dihadapi, menyebabkan tindakan yang dikerjakan selalu berdasar pada pemahaman kondisi dan kekayaan pengalaman yang telah dipunyai, sehingga terbentuk pengetahuan/ilmu yang mampu menghadapi dan mengatasi kondisi suatu lingkungan” (Soemarwoto, 1982). Kemampuan mengikuti irama alam dan kearifan lokal dimiliki dan diterapkan terutama di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Ada yang beranggapan masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan bermigrasi ke daerah lain, seperti Timur Sumatera, Indragiri Hilir, Riau, dan juga di Sumatera Selatan, serta Jambi dan menularkan kebiasaan dan/atau tradisi ke daerah-daerah tersebut. Seiiring perkembangan teknologi, pengelolaan rawa semakin berkembang baik, dan saat ini lahan yang suboptimal berhasil ditaklukkan menjadi lahan yang subur dan mampu menopang kehidupan masyarakat setempat dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Kearifan 13ocal perlu dipertahankan dan disinergiskan dengan perkembangan teknologi saat ini. Pendekatan dalam pengelolaan lahan yang bersifat spesifik lokasi lebih mudah mencapai keberhasilan. 2.2.2 Budidaya Tanaman Dalam budidaya tanaman padi petani di rawa lebak dan pasang surut memiliki perbedaan cara bertanam. Di pasang surut padi ditanam dengan cara tanam benih langsung (Tabela). Varietas yang digunakan merupakan varietas yang tahan terhadap keasaman yang tinggi. Tabela merupakan kebiasaan petani di pasang surut karena terbatasnya tenaga kerja. Selain itu, tabela sangat mungkin dilakukan di pasang surut dibandingkan di lebak karena lebih mudahnya dalam pengaturan air. Petani di pasang surut sebaiknya memilih varietas padi selain tahan keasaman tinggi juga varietas

13


yang beranak sedikit (2-3 anakan) sehingga tidak diperlukan lagi tenaga kerja untuk penjarangan jarak tanam. Kondisi Umum lahan rawa lebak terletak pada fisiografi yang lebih rendah, sehingga genangan air merupakan 14last khas lahan lebak. Air yang menggenang berasal dari limpasan air permukaan di wilayah tersebut dan wilayah lainnya akibat topografinya yang lebih rendah. Kondisi genangan air tersebut dipengaruhi oleh curah hujan dan air dapat menggenang selama lebih dari 6 bulan untuk rawa lebak dalam atau rawa monoton dengan genangan air permukaan di atas 100 cm. Rawa lebak dangkal memiliki ketinggian genangan di bawah 50 cm dengan lama genangan 3 bulan. Rawa lebak tengahan, dicirikan dengan ketinggian genangan air permukaan 50 cm-100 cm, dengan lama genangan 4-6 bulan. Di lebak petani memiliki kebiasaan tanam berpindah yang diawali persemaian I (selama 3 minggu), persemaian II (selama 4-5 minggu), lalu tandur (tanam di sawah). Persemaian di lebak sering dilakukan petani secara terapung atau di lahan kering. Persemaian terapung banyak dilakukan oleh petani lebak dalam yang tampak pada Gambar 2.2.1. Kelemahan dalam tanam berpindah ini terletak pada terlalu lamanya masa persemaian kedua yang kadang mencapai lebih dari 30 hari akibatnya anakan padi lebih sedikit dan padi cepat mencapai fase bunting. Anakan padi yang sedikit ini akan berakibat semakin sedikitnya malai yang dihasilkan. Sebaiknya lama persemaian II itu berkisar antara 3-4 minggu.

Gambar 2.2.1. Persemaian terapung di sawah lebak (Foto Firdaus Sulaiman, 2012) Dewan Riset Nasional - 2012

14

Selama masa perkembangan tanaman padi umumnya petani pasang surut melakukan pemeliharaan yang intensif mulai dari pemupukan hingga pengendalian hama dan penyakit. Pengendalian hama dan penyakit biasanya menggunakan pestisida sintetik. Hama yang menjadi permasalahan utama di pasang surut adalah hama tikus. Tikus dikendalikan secara bergotongroyong menggunakan berbagai metode mulai dari pembersihan sarangsarang tikus di pematang, pengemposan menggunakan asap belerang, gropyokan dengan cara mengejar dan memukul tikus, pemasangan perangkap, atau pagar plastik. Di sawah lebak hama dan penyakit padi tidak menjadi permasalahan penting. Petani di lebak tidak melakukan input produksi yang intensif seperti di pasang surut. Petani biasanya hanya melakukan pemupukan setelah itu sawah dibiarkan tumbuh dan berkembang tanpa harus mereka semprot menggunakan pestisida sintetik. Kebiasaan tidak melakukan penyemprotan racun ini sangat menguntung sawah lebak karena jarang dan bahkan tidak pernah terjadi peledakan hama atau penyakit karena teman petani atau musuh-musuh hama, seperti laba-laba, tomcat, kumbang tanah (Carabidae), dan lain-lain berlimpah dan tidak terbunuh oleh racun serangga sehingga mampu mengontrol keberadaan hama agar tetap rendah jumlahnya. Hama yang utama atau penting di lebak hanya keong mas. Keong mas di lebak diatasi secara mekanik dengan mengumpulkan keong-keong tersebut dan dijadikan pakan itik atau bebek. Kebiasaan lain petani lebak khususnya untuk lebak pematang yang permukaan tanah tinggi dan tidak tergenang air adalah mereka tidak bertanam padi tetapi umumnya bertanam cabai (Gambar 2.2.2). Cabai di tanam pada sepanjang musim musim. Petani memanfaatkan air sungai dengan menggunakan pompa mesin air untuk memindahkan air dari sungai ke lahan cabai.

15


Gambar 2.2.2.

Bercocok tanam cabai di lebak pematang (Foto Benyamin Lakitan, 2012)

2.2.3 Budidaya Perikanan Terkait dengan perikanan, kearifan lokal yang dimiliki masyarakat petani di ekosistem rawa adalah meramal datangnya musim kering atau pasang. Bila arus berpindahnya ikan deras meninggalkan sawah atau sungai-sungai kecil atau lebak menuju sungai yang lebih dalam airnya merupakan pertanda akan datangnya musim kering yang cukup panjang. Fenomena berpindahnya ikan menuju sungai ini memberikan petunjuk kepada petani untuk memulai bertandur. Apabila fenomena berpindahnya ikan tidak sederas seperti di atas, yang dicirikan masih banyaknya ikan seluang, lais, jelawat dan ikan kecil lainnya menetap di sungai-sungai kecil ini pertanda sawah tidak akan mengalami kekeringan. Fenomena ini menjadi petunjuk bagi petani untuk memindahkan persemaian I menuju persemaian II dan kadang petani memperpanjang lama persemaian II. Apabila ikan-ikan yang masih menetap tadi mulai bertelur di rawa atau sungai-sungai kecil, ini merupakan pertanda air akan datang dan masuk ke rawa. Gejala ini biasanya didahului oleh datangnya hujan deras, kemudian ikan rawa mulai melepaskan telurnya yang terlihat dari lompatan-lompatannya. Setelah air masuk ke rawa, maka telur-telur ikan tersebut akan menetas. Budidaya ikan di rawa lebak dilakukan dengan membuat kolam berbentuk persegi panjang dan mereka menyebutnya dengan istilah beje. Beje ini ukurannya bervariasi antara 15-100 m2 dan Dewan Riset Nasional - 2012

16

kedalamannya lebih dalam dari sawah (1-2 m). Kedalaman disengaja lebih dalam dari sawah agar ikan tertarik berkumpul di beje ini. Selain itu, untuk lebih merangsang ikan bersarang di beje biasanya petani membuat rumpon berupa potongan ranting atau dahan kayu di dalam beje dan di pematang yang merupakan dinding beje tetap ditumbuhi semak-semak sehingga beje lebih teduh. Saat ini, selain membuat beje petani di sawah rawa lebak juga membuat kolam untuk budidaya ikan patin, tembakang, ikan mujair, nila. Kolam ini merupakan modifikasi dari beje, namun pengaturan airnya relatif sudah baik (Gambar 2.2.3).

Gambar 2.2.3.

Kolam atau tambak di lahan sawah lebak (Foto Benyamin Lakitan, 2012)

Gambar 2.2.4. Kerbau rawa pada siang hari mencari makan rumput rawa dan berendam hingga sore hari baru kembali ke kandang (Foto Andi Wijaya, 2011).

17


Gambar 2.2.5. Ternak yang dikandangkan di pinggir sawah (Foto Benyamin Lakitan, 2012) 2.2.4 Budidaya Peternakan Ternak yang khas hidup di rawa adalah kerbau rawa (Bubalus bubalis). Kerbau rawa ini separuh hidupnya berendam di air rawa. Kerbau rawa pagi hari di lepas dari kandangnya untuk mencari makan di rawa-rawa (Gambar 2.2.4) dan menjelang senja atau sore hari kerbau kembali ke kandang. Peternak saat ini mulai mengkandangkan ternaknya di pinggir sawah (Gambar 2.2.5). Kerbau rawa mencari pakannya di rawa-rawa yang berupa rumput kumpai, rumput tembaga, padi hiyang, dan kankung air. Kekeringan yang panjang dapat mengganggu kehidupan kerbau rawa karena tumbuhan rawa yang merupakan pakannya banyak yang mati kekeringan. Peternak di rawa seharusnya mulai mencoba memvariasikan pakan kerbau rawa dengan tumbuhan yang mampu hidup di daratan sehingga pakan ternak dapat ditanam di pematang sawah, seperti rumput gajah. Kerbau rawa yang sejak kacil bila dibiasakan memakan tumbuhan tertentu, mampu hidup dan memakan pakan tersebut. Selain itu, kerbau rawa juga dapat dibiasakan dengan pemberian pakan rumput kering yang telah difermentasikan yang disebut dengan silase.


18

2.2.5 Penutup Kearifan lokal diperlukan dalam menyelaraskan antara kondisi alam sekitarnya dengan kemajuan pengelolaan ekosistem tersebut. Kearifan lokal yang merupakan akumulasi pengalaman dan pembelajaran yang terjadi secara terus menerus dalam kurun waktu yang sangat lama dari generasi ke generasi sehingga mampu mengatasi permasalahan yang bersifat spesifik lokasi. Kearifan lokal dapat diselaraskan dan disinergiskan dengan kemajuan teknologi saat ini. Dalam budidaya padi lebak umpamanya, petani sebaiknya mulai melakukan pemupukan, sedangkan kearifan lokal yang tidak menyemprotkan racun tetap dipertahankan karena pemupukan berimbang sudah cukup dan akan meningkatkan kebugaran tanaman. Budidaya ikan menggunakan beje penting untuk dasar dalam mengembangkan lebih lanjut budidaya ikan menggunakan kolam yang pengaturan air sudah dilakukan. Pemeliharaan kerbau rawa selain diberi kesempatan makan tumbuhan rawa perlu juga dibiasakan dengan pemberian pakan tambahan berupa rumput gajah yang dapat dibudidayakan di pematang sawah. Selain itu, kerbau rawa yang sebelumnya jarang dikandangkan, sebaiknya mulai dikandangkan.

19


2.3 KEBIJAKAN PENINGKATAN PEMANFAATAN LAHAN SUB OPTIMAL Oleh: Udiansyah Anggota DRN 2012-2014 Komtek Pangan dan Pertanian 2.3.1 Pendahuluan Telah diketahui bersama bahwa Indonesia mengimpor beras dari Thailand dan Vietnam setiap tahun. Jumlahnya antara satu sampai dua juta ton. Walaupun, secara 20ating2020c seyogyanya kita tidak perlu impor beras. Masih ada surplus produksi beras petani oleh petani sekitar tiga sampai empat juta ton. Data BPS dan Kementerian Pertanian menyebutkan jumlah penduduk Indonesia 237.641.326 jiwa tahun 2010. Konsumsi beras per kapita 139.15 kg per tahun. Dengan demikian, maka kebutuhan beras nasional sebanyak 33,07 juta ton. Sementara pada tahun yang sama produksi padi (Gabah Kering Giling, GKG) 66,41 ton atau setara beras 37,62 juta ton. Berdasarkan data tersebut di atas terdapat kelebihan produksi beras 4,55 juta ton. Walaupun jumlah penduduk bertambah menjadi 241.182.182 jiwa berdasarkan perhitungan pertumbuhan penduduk 1,49% dan produksi GKG menurun menjadi 65.74 juta ton lantaran berbagai sebab pada tahun 2011. Lagi, sebenarnya masih terjadi surplus beras sebesar 3,40 juta ton. Padahal, ketahanan pangan merupakan pilar utama stabilitas nasional. Komponen terpenting ketahanan pangan adalah beras. Maka, beras dapat menganggu stabilitas nasional. Masalah stabilitas nasional inilah yang diyakini sebagai 20ating20 terkuat untuk mempengaruhi kebijakan impor beras tersebut. Strategi agar ketersediaan pangan tetap terjamin telah banyak dilakukan, diantaranya kampanye mengurangi konsumsi beras, menjamin lahan pertanian pangan berkelanjutan dari konversi, dan meningkatkan produktivitas dan produksi beras nasional.


20

Konsumsi beras di Indonesia per kapita per tahun di Indonesia jauh lebih besar dibandingkan 21ating-negara lain, yaitu 139.15 kg per tahun. Bandingkan dengan konsumsi beras per kapita per tahun di Malaysia, Vietnam, dan Brunei Darussalam 80 kg, Thailand 70 kg, Jepang 60 kg, India 60 liter, bahkan Bangladesh hanya 31,5 liter. Upaya mempertahankan produksi beras salah satunya adalah dengan membuat undang-undang perlindungan lahan pertanian pangan berkelajutan. Mengingat alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian berkisar 50 – 60 ribu ha per tahun. Bahkan, data Badan Pertanahan Nasional (BPN) lebih fantastis. Alih fungsi lahan pertanian beririgasi untuk tujuan non-pertanian dan mendapat izin prinsip dari BPN mencapai luas 3 juta ha pada tahun 2009. Sementara, usaha pencetakan sawah baru kemampuannya hanya 20 – 40 ribu ha per tahun. Jadi, strategi ini belum efektif, karena baru sedikit kabupaten/kota yang telah menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan secara rinci dalam tata ruang wilayah kabupaten/kota dalam bentuk Peraturan Daerah. Mengingat pertumbuhan penduduk, maka untuk menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan seharusnya peningkatan produktivitas dan/atau produksi beras terjamin. Jika produktivitas lahan persatuan luas tetap, maka luas lahan pertanian untuk produksi beras harus meningkat. Lahan yang dapat dimanfaatkan untuk produksi beras di masa yang akan 21ating adalah lahan sub optimal. Lahan sub optimal ini berupa lahan rawa seperti tanah gambut, tanah mineral, dan rawa lebak dan lahan kering yang terdapat baik di luar kawasan hutan maupun dalam kawasan hutan. Dalam tulisan ini hanya dibahas lahan rawa. 2.3.2 Kebijakan Pemanfaatan Lahan Sub Optimal Pemanfaatan lahan sub optimal terutama lahan gambut menjadi sangat 21ector21 dengan proyek pengembangan lahan gambut sejuta hektar di Kalimantan Tengah tahun 1995/1996. Proyek ini didasarkan pada Keppres No. 82 tahun 1995. Namun, karena mendapat sorotan dari berbagai pihak, akhirnya proyek ini dihentikan pada tahun 1999.

21


Memang, luas lahan rawa di Indonesia 22ector mencapai 35 juta hektar. Lahan rawa tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Kebijakan pemanfaatan lahan rawa sampai sekarang lebih ditekankan pada lahan gambut dan lahan rawa yang berada dalam kawasan hutan. Jika ada lahan rawa di luar kawasan hutan atau sering disebut dengan APL (Areal Penggunaan Lain), maka perizinannya berada pada Kepala Daerah atau Bupati yang bersangkutan. Kondisi seperti ini dapat membuat Bupati mengeluarkan izin tanpa memperhatikan kepentingan lingkungan dan kepentingan masyarakat di masa depan untuk memproduksi pangan khususnya beras. Oleh karena itu, pembatasan rasio luas wilayah rawa yang tersedia dengan luas yang dapat diberikan izin di suatu wilayah administrasi untuk kegiatan pertanian secara luas perlu diteliti dan ditentukan. Kebijakan pemanfaatan lahan rawa di dalam kawasan hutan sudah tersedia, namun belum mencukupi khususnya dalam rangka untuk memproduksi pangan di masa yang akan 22ector. Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri Kehutanan memberikan peluang pemanfaatan lahan sub optimal di kawasan hutan untuk produksi pangan. Bahkan, secara khusus ada Instruksi Presiden No. 10 tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut, untuk lahan pertanian padi dan tebu dikecualikan. Menteri Pertanian juga mengeluarkan Peraturan Menteri No. 14 tahun 2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit. Kreteria lahan gambut yang dapat digunakan untuk kelapa sawit adalah:  Berada dalam kawasan budidaya,  Ketebalan lapisan gambut kurang dari 3 (tiga) meter,  Lapisan tanah mineral di bawah gambut,  Tingkat kematangan gambut, dan  Tingkat kesuburan tanah


22

Pedoman Menteri Pertanian untuk perluasan perkebunan kelapa sawit sebenarnya sudah sejalan dengan kebijakan di 23ector kehutanan. Namun, fakta di lapangan sering terjadi bahwa lahan berasal dari lahan sub optimal di kawasan hutan dan dilepas untuk lahan pertanian tanaman pangan khususnya padi banyak dikonversi menjadi perkebunan sawit. Yang lebih memprihatinkan, Kementerian Kehutanan bersedia melepas areal hutan karena permohonan masyarakat untuk keperluan pangan termasuk di antaranya areal untuk transmigrasi. Bahkan, tidak jarang lahan diakuisisi dengan bukti telah mengerjakan bertahun-tahun, akhirnya dikeluarkan Surat Keterangan Tanah oleh Kepala Desa. Atas dasar Surat Keterangan Tanah tersebut oknum tertentu mengurus membuat sertifikat tanah. Dengan sertifikat itulah, ada dasar untuk mendapat pinjaman dari bank. Akhirnya, terjadilah kerjasama masyarakat dengan perusahaan. Suatu kerjasama yang sangat menguntungkan masyarakat sebenarnya. Perusahaan menanam sawit di lahan masyarakat dengan pinjaman modal dari bank. Sebelum sawit berproduksi, ada oknum tertentu yang menanyakan kepada masyarakat, apakah bersedia menjual lahan mereka dengan harga tertentu. Karena terkadang masyarakat tidak mengeluarkan apa-apa, tiba-tiba mendapat penawaran yang menggiurkan, maka masyarakatpun menjual lahan mereka. Ketika panen dan harga crude palm oil (CPO) sangat menarik seperti sekarang ini, maka jadilah masyarakat hanya sebagai penonton dari keberhasilan. Banyak oknum pejabat dan mantan pejabat yang punya areal kebun sawit puluhan bahkan ratusan hektar dengan modus operandi seperti yang dijelaskan di atas. Pertanyaannya adalah dimana letak pemberdayaan masyarakat? Di lain pihak UU No. 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelajutan belum banyak diimplementasikan oleh kabupaten/kota. Selain untuk pembangunan di wilayah masing-masing, petani pemilik lahan juga sudah tergiur dengan harga yang tinggi terhadap lahan yang dimilikinya. Program lahan sawah abadi ini akan berhasil dengan baik jika pemerintah dapat membeli lahan yang ingin dijual oleh petani.

23


Jika tidak memungkinkan, maka setiap areal hutan yang berupa lahan sub optimal dan dilepas menjadi areal untuk produksi pangan khususnya padi, harus merupakan dan menjadi bagian dari UU No. 41 tahun 2009. Ini penting, karena investasi yang dikeluarkan pemerintah untuk mencetak lahan pertanian tersebut sangat besar. Areal untuk produksi pangan lahan sub optimal yang berasal dari kawasan hutan sebagai lahan pertanian pangan berkelajutan, tidak boleh dikonversi untuk tujuan lain, seyogyanya ditetapkan dalam bentuk Undang-Undang. Hal ini penting, agar ada pasal ketentuan pidana bagi yang melanggar ketetapan tersebut. 2.3.3 Rekomendasi Untuk mencapai swasembada beras dimasa yang akan datang, perluasan lahan pertanian sangat diperlukan. Lahan yang dapat dimafaatkan adalah lahan sub optimal khususnya lahan rawa yang juga diperuntukkan untuk pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemanfaatan lahan rawa yang berasal dari pelepasan kawasan hutan harus menjadi bagian perlindungan lahan pertanian pangan berkelajutan. Untuk itu diperlukan suatu kebijakan (Undangundang) yang melarang konversi lahan pertanian padi yang berasal dari pelepasan lahan hutan atau areal pencetakan sawah di luar kawasan hutan menjadi lahan pertanian lainnya. Selain itu juga diperlukan kebijakan rasio yang diperkenankan antara luas wilayah rawa di suatu daerah dengan luas maksimum yang dapat diberikan izin oleh Kepala Daerah.


24

2.4 PEMANFAATAN LAHAN GAMBUT DAN RAWA UNTUK PERIKANAN Oleh : Endhay Kusnendar Anggota DRN 2012-2014 Komtek Pangan dan Pertanian 2.4.1 Potensi Lahan Rawa dan Gambut Sejalan dengan bertumbuhnya penduduk dunia, maka kebutuhan produk pangan cenderung terus meningkat, sehingga kebutuhan perluasan lahan untuk menghasilkan produk pangan, khususnya lahan untuk pertanian cenderung meningkat pula. Lahan gambut dan juga rawa, yang semula dianggap sebagai lahan suboptimal, kini memberikan harapan untuk dapat memenuhi kebutuhan penyediaan lahan tersebut. Luas lahan gambut di Indonesia diperkiran 18,48 juta Ha, yang sebagian besar terdapat di pulau Kalimantan, Sumatera dan Papua, dan menempatkan Indonesia pada peringkat ke-4 dari luas lahan gambut dunia setelah Kanada, Uni Sovyet dan Amerika Serikat (Soekardi dan Hidayat, 1988). Sedangkan lahan rawa di Indonesia luasnya sekitar 33,43 juta Ha yang tersebar di pulau Sumatera, Kalimantan, Papua dan Sulawesi. Termasuk dalam kawasan rawa ini adalah rawa lebak yang luasnya diperkirakan sekitar 13,3 juta Ha, yang teridiri atas 4,2 juta Ha lahan rawa lebak dangkal (tinggi genangan < 50 cm selama kurang dari 3 bulan), 6,07 Ha lahan rawa lebak tengahan (tinggi genangan 50 – 100 cm selama 3 – 6 bulan) dan 3,0 juta Ha lahan rawa lebak dalam (tinggi genangan > 100 cm selama lebih dari 6 bulan). Sebagian besar lahan rawa tersebut tersebar di Sumatera, Kalimantan dan Papua (Acmadi dan Las, 2006). Selain dimanfaatkan untuk lahan pertanian, lahan rawa juga berpotensi untuk pengembangan sektor perikanan dan peternakan. Sektor pertanian memang menjadi penghasil utama petani, sedangkan produk usaha perikanan dan perternakan masih sebagai penghasil tambahan. Namun dalam kenyatannya, tidak sedikit petani yang justru mendapatkan penghasilan utama dari sektor perikanan dan peternakan.

25


2.4.2 Strategi Pemanfaaran Lahan Gambut Untuk Perikanan Seperti halnya untuk pertanian, maka dalam memanfaatkan lahan gambut untuk usaha perikanan diperlukan strategi khusus agar tidak banyak mengubah fungsi lahan gambut sebagai penyangga hidrologi areal sekelilingnya, disamping fungsi lahan gambut sebagai penyimpan karbon C dalam jumlah besar. Untuk itu, pemahaman tentang sifat-sifat fisik lahan gambut akan sangat bermanfaat dalam menentukan strategi pemanfaatan lahan gambut tersebut. Bahan penyusun gambut terdiri atas empat komponen, yaitu bahan organik, mineral, air dan udara. Perubahan kandungan air karena reklamasi gambut akan ikut mengubah sifat-sifat fisik lainnya. Perairan di daerah gambut memiliki kisaran pH air yang rendah. Hal ini disebabkan oleh pengaruh pH tanah gambut yang rendah ( pH 3 – 5). Gambut merupakan tanah yang mengandung bahan organik lebih dari 30 %, yang terbentuk dari hasil dekomposisi bahan-bahan organik, seperti daun, ranting, semak belukar yang berlangsung dengan kecepatan lambat dalam suasana anaerob. Oleh karena perairan di daerah gambut mempunyai tingkat keasaman yang cukup tinggi, dimana hal ini akan berpengaruh terhadap kehidupan dan pertumbuhan ikan maka untuk melakukan usaha budidaya ikan baik di lahan gambut (ketebalan gambut lebih dari 50 cm) maupun di lahan bergambut (ketebalan gambut kurang dari 50 cm), diperlukan perlakuan khusus yang berbeda dengan yang dilakukan pada kolam tanah biasa. Strategi yang diperlukan agar usaha budidaya ikan dapat dilakukan di lahan gambut dengan tanpa banyak mengubah fungsi lahan gambut, diantaranya adalah sebagai berikut : 1.

Membudidayakan ikan budidaya spesifik lokal lahan gambut bernilai ekonomis tinggi, yang teknologi produksi massal benihnya sudah dikuasai, misal ikan betok (Anabas testudineus) dan ikan sepat Siam (Oreochromis niloticus).

Ikan betok mempunyai keuntungan dibudidayakan di lahan gambut, karena disamping mempunyai harga yang cukup tinggi (Rp 40.000 – 60.000/kg) di Kalimantan, juga toleransinya cukup tinggi dengan kondisi perairan lahan gambut (tumbuh baik pada pH air 3-8, toleran terhadap DO rendah dan kondisi Dewan Riset Nasional - 2012 26

perairan/kolam yang sedikit air) dan usaha buidaya ikan betok/papuyu sudah berkembang di masyarakat Kalimantan Selatan. Demikian juga keunggulan ikan sepat Siam adalah tumbuh dan berkembang biak dengan baik pada pH 4-9 dan DO rendah serta mempunyai harga yang cukup baik (Rp 15.000/kg) di Kalimantan Tengah. Usaha budidaya ikan sepat Siam berkembang baik secara polikultur dengan ikan lain di Jambi. 2. Membudidayakan ikan strain khusus yang toleran terhadap pH air rendah dan pada kolam tanpa dilakukan pergantian air, misal tambakan (Helostoma temmincki), patin Siam (Pangasius hyphopthalmus) dan nila BEST (Oreochromis niloticus). Usaha budidaya ikan tambakan sudah lama berkembang di masyarakat, khususnya di Jawa Barat, tetapi kemudian terkalahkan oleh komoditas ikan lainnya (ikan mas, nila, gurame). Sebagai komoditas budidaya di lahan gambut, maka ikan tambakan ini mempunyai beberapa keunggulan, yaitu dapat hidup dan tumbuh baik pada pH perairan 5-8 dan DO rendah, digemari oleh masyarakat dalam bentuk ikan kering dan menjadi komoditas ekspor ikan hias air tawar (Diekspor ke Jepang, Eropa, Amerika Utara dan Australia dengan harga USD 3-6 untuk ukuran 12-15 cm). Ikan patin cocok untuk dibudidayakan di lahan gambut, karena mempunyai toleransi terhadap perairan dengan kondisi pH asam dan DO rendah. Usaha budidaya ikan patin Siam berkembang cukup pesat, khususnya di Kalimantan, Sumatera Selatan, Jambi dan Riau. Bahkan, beberapa lahan gambut di Jambi yang semula merupakan kebun nenas, berubah menjadi klam-kolam patin, karena usaha budidaya ikan patin memberikan keuntungan usaha yang lebih baik. Ikan nila merupakan salah satu komoditas perikanan yang penyebaran usaha budidayanya termasuk cukup luas di wilayah Indonesia dengan berbagai tipe budidaya (kolam, karamba dan KJA) dari perairan tawar sampai dengan payau/laut. Ikan nila mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi (Rp 12.000 – Rp 20.000), bahkan merupakan komoditas ekspor dengan pangsa pasar yang cukup luas (Amerika Serikat dan Eropa). Melalui

27


3. 4.

5.

rekayasa genetika oleh peneliti Balai Peneltian dan Pengembangan Budidaya Air Tawar Bogor, kini telah dihasilkan strain ikan nila dengan nama nila BEST (Bogor Enhanced Strain Tilapia), yang tidak hanya toleran terhadap berbagai media perairan (tawar sampai dengan payau/laut) dan tahan penyakit, tetapi juga dapat tumbuh dengan baik pada perairan lahan gambut. Mendesain dan membangun kolam ikan yang hanya untuk mendapatkan air dari rembesan air tanah sekitarnya. Melakukan beberapa perlakuan untuk meningkatkan pH air dan kesuburan tanah (melalui pengapuran dan pemupukan), khususnya untuk budidaya ikan introduksi lahan gambut (patin, nila) (Lihat Gambar) Mengintegrasikan budidaya ikan dengan usaha pertanian (padi, tanaman sayur dan buah) dan peternakan (ayam, kambing, sapi) untuk meningkatan pendapatan petani maupun pembudidaya ikan.

2.4.3 Strategi Pemanfaaran Lahan Rawa Untuk Perikanan Hal yang sama dengan lahan gambut, maka strategi khusus perlu dilakukan dalam pemanfaatan lahan rawa, khususnya pada lahan rawa gambut. Strategi khusus ini diperlukan karena lahan rawa merupakan salah satu sumberdaya alam yang mempunyai fungsi hidrologi dan fungsi ekologi lain yang penting bagi kehidupan seluruh mahluk hidup. Oleh karena perairan rawa merupakan juga salah satu ekosistem perairan umum, dimana pada permukaan tanahnya ditutupi oleh tumbuhan dan dicirikan dengan tebalnya lapisan tanah organik (gambut), maka kondisi fisika kimia tanah tersebut akan mempengaruhi kondisi fisika, kimia dan biologi perairan. Pada umumnya perairan rawa bersifat sangat asam sampai dengan netral (nilai pH berkisar 3,5 – 7), dengan kandungan unsur hara yang rendah (Welcomme, 2006). Perairan rawa gambut pada umumnya bersifat asam, karena pengaruh pH tanah gambut yang rendah. Sedangkan perairan rawa yang bersifat kearah netral pada umumnya merupakan rawa limpasan banjir (rawa alluvial). Rawa alluvial ini merupakan perairan dangkal pada tanah alluvial dataran rendah yang terletak di sepanjang aliran sungai. Oleh karena sumber Dewan Riset Nasional - 2012

28

air rawa alluvial ini berasal dari luapan air sungai, sehingga rawa alluvial relatif lebih subur dibanding dengan rawa gambut. Ekosistem rawa merupakan kombinasi dari habitat akuatik di musim hujan dan habitat teresterial di musim kemarau, sehingga ditinjau dari potensi sumberdaya perikanan maka perairan rawa merupakan habitat dari berbagai jenis ikan air tawar. Sektor perikanan memanfaatkan rawa baik sebagai lahan penangkapan ikan (fishing ground) maupun sebagai lahan budidaya. Agar rawa dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan perlu dilakukan pengelolaan dengan baik. Strategi yang dapat dilakukan dalam pemanfatan rawa untuk usaha perikanan, antara lain adalah sebagai berikut : 1.

2.

3.

29

Melakukan usaha budidaya ikan pada kolam-kolam yang dibuat pada lahan rawa lebak dangkal dan rawa lebak tengahan maupun lahan rawa pasang surut, baik dengan sistem monokultur maupun polikultur. Bila perairan rawa tersebut bersifat asam, maka jenis ikan yang dibudidayakan adalah ikan bernilai ekonomis tinggi untuk kolam lahan gambut (seperti betok/papuyu, tambakan, sepat Siam, patin Siam, nila BEST). Namun bila perairan tersebut bersifat kearah netral, maka dapat dibudidayakan jenis ikan bernilai ekonomis lainnya, seperti lele, gurame, patin, nila). Ikan nila dan patin merupakan ikan introduksi yang telah teruji dapat tumbuh baik pada perairan payau. Bahkan ada strain nila mempunyai toleransi yang tinggi terhadap air laut. Kedua jenis ikan ini cocok dikembangkan untuk lahan rawa pasang surut. Menjadikan lahan rawa lebak dalam maupun rawa pasang surut sebagai lahan penangkapan ikan. Hal ini dilakukan melalui penebaran benih ikan bernilai ekonomis yang diproduksi dari usaha pembenihan ke dalam rawa lebak dalam, kemudian dibiarkan tumbuh secara alami di perairan tersebut dan dilakukan penangkapan setelah ikan mencapai ukuran konsumsi. Memadukan usaha perikanan dengan usaha pertanian dan peternakan di lahan rawa (sistem budidaya ikan, padi dan ternak), khususnya di lahan rawa lebak dangkal dan tengahan. Melalui usaha budidaya terpadu ini maka ikan, ayam dan itik dapat memberikan kontribusi pendapatan yang cukup berarti Dewan Riset Nasional - 2012

pada pendapatan petani karena relatif lebih kontinyu. Bahkan ayam, sapi dan kambing bisa dianggap sebagai tabungan. Ikan dan ternak di lahan rawa secara teknis malah bisa saling menunjang pengembangan budidaya tanaman. Pada sistem mina padi, air kolam yang mengandung banyak kotoran dan sisa-sisa pakan bisa dimanfaatkan langsung sebagai pupuk padi. Sebaliknya produk sampingan tanaman padi, dedak misalnya bisa dimanfaatkan untuk pakan ikan. Daftar Pustaka Achmadi dan Las, I. 2006. Inovasi Teknologi Pengembangan Pertanian Lahan Rawa Lebak. Prosiding Seminar Nasional. Balai Penelitian Lahan Rawa, Banjarbaru, 28-29 Juli 2006.


30

2.5 KONSEP DAN PENGALAMAN MENGEMBANGKAN PUPUK ORGANIK BAGI PERTANIAN BERKELANJUTAN MENUJU KETAHANAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN Oleh DR. Zaenal Soedjais, Ak Anggota DRN 2012-2014 Komtek Pangan dan Pertanian. Ketua Umum Dewan Pupuk Indonesia 2.5.1 DEFINISI Untuk menghindari perbedaan pandangan dan persepsi, terlebih dahulu perlu disampaikan pengertian dan batasan dari beberapa kata-kata kunci sebagai berikut: (1). Pertanian Berkelanjutan Dalam bahasa Inggris disebut “suntainable agriculture”, yang mengandung pengertian berdimensi waktu bagi sebuah sistem pertanian yang mampu berlanjut tanpa batas. United States Department of Agriculture (USDA) mengartikan sustainable agriculture sebagai pertanian yang dalam waktu cukup panjang ke depan mampu produktif, kompetitif dan menguntungkan, memelihara sumber-sumber alam dan lingkungan, meningkatkan kesehatan masyarakat, dengan menghasilkan pangan yang berkualitas dan aman. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa sebuah sistem pertanian bisa dikatakan berkelanjutan apabila sistem tersebut layak secara ekonomi, dari sudut lingkungan cukup sehat, dan masyarakat menerimanya. Apabila salah satu unsur saja tidak terpenuhi, maka tidak akan ada jaminan keberlanjutan. (2) Ketahanan dan Kemandirian Pangan Dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 65/Permentan/OT.140/12/2010 dikatakan bahwa “Ketahanan Pangan” adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Tidak menjadi masalah jika ada sebagian (kecil) yang didatangkan dari negara lain (impor) sepanjang negara dapat melakukannya tanpa kesulitan

31


(terjamin). Hal ini dapat dipahami jika melihat geografi negara kita yang demikian luas terdiri atas puluhan ribu pulau membentang dari Sabang sampai Merauke, setara dengan London, Tehran maupun New York, dan San Francisco. Boleh jadi pada suatu ketika lebih murah impor bahan makanan dari Filipina ke Manado daripada diangkut dari Jawa atau daerah lain di Indonesia. Sedangkan arti “Kemandirian Pangan” adalah keseluruhan pangan secara mutlak yang mampu dicukupi dari bumi Indonesia sendiri, tidak ada toleransi untuk masuknya barang impor bagi bahan pangan yang bisa diproduksi di dalam negeri. Istilah lain yang artinya sama adalah “Swasembada Pangan”, sedangkan istilah lainnya yang belakangan sering kita dengar adalah “Kedaulatan Pangan”. Sebenarnya istilah ini tidak jauh berbeda dari Ketahanan Pangan, hanya saja penekanannya lebih pada aspek politik, yang artinya sebagai sebuah negara (besar) sama sekali tidak boleh tergantung pangannya kepada bangsa dan negara lain, apalagi jika ketergantungan tersebut dikhawatirkan akan terjadinya tekanan yang merugikan secara politis. Contoh bagus dalam soal ini adalah kasus Uni Soviet (USSR) ketika munculnya gerakan Glasnost dan Perestroika di bawah Presiden Gorbachev. Bagi Indonesia, melihat potensi yang begitu besar baik tersedianya lahan yang relatif subur, lautan luas yang penuh ikan dan biota laut lainnya, jumlah penduduk yang lumayan besar— nomor 4 terbesar di dunia setelah China, India dan Amerika Serikat, tidak ada alasan untuk tidak bisa mandiri dalam hal pangan, bahkan semestinya mampu menjadi lumbung pangan dunia, menjadi net eksportir pangan. Yang dimaksud dengan “Pangan” bukan hanya beras, tetapi bahan-bahan pangan pokok lainnya seperti jagung, kedelai, gula, garam, daging, ikan, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Beberapa jenis bahan pangan lain yang tidak cocok di tanah dan iklim Indonesia seperti gandum, buah anggur, dan lainnya tentu tidak harus dipenuhi sendiri. (3) Pupuk Organik dan Pupuk Hayati (Bio) Dalam Permentan No. 70 tahun 2011, Pupuk Organik dan Pupuk Hayati (Bio) didefinisikan sebagai pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan, dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, Dewan Riset Nasional - 2012

32

berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah, serta memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Sedangkan, Pupuk Hayati adalah produk biologi aktif terdiri atas mikroba yang dapat meningkatkan efisiensi pemupukan, kesuburan dan kesehatan tanah. Mikroba unggul dan terpilih yang mampu meningkatkan dan menyuplai nutrisi atau memperbaiki ketersediaan nutrisi, memperbaiki kemampuan penyerapan nutrisi, dan melindungi tanaman dari hama dan penyakit. Dalam SNI (Standar Nasional Indonesia) Sistem Pangan Organik edisi terakhir tahun 2010, masih ada tambahan-tambahan lain yang lebih ketat sebagai persyaratan Pupuk Organik maupun Pupuk Hayati. Misalnya, bahwa mikroba atau mikroorganisme tersebut tidak boleh berasal dari hasil rekayasa genetika (GMO), kotoran hewan yang masih segar atau belum difermentasi, dan kotoran hewan yang pakannya berasal dari input pakan dan obatobatan kimia/sintetik. Bahan-bahan lain sebagai campuran dalam pupuk organik maupun media pupuk hayati seperti guano, dolomite, kapur klorida, batuan posphat alam dan lain-lain harus dibatasi, karena mengandung logam berat maupun menghasilkan residu yang mengganggu tekstur tanah. Oleh karena itu, banyak dijumpai produk pangan organik yang tidak lolos sertifikasi pangan organik, walaupun petani organik yang bersangkutan mengklaim bahwa pupuk dan pestisida organik yang mereka gunakan merupakan produk yang telah mendapat izin edar Kementerian Pertanian. Ini merupakan pekerjaan rumah bagi Otoritas Kompeten Pangan Organik (OKPO) Kementerian Pertanian, agar kekurangjelasan seperti ini tidak perlu terjadi. Dalam rangka itu, Pemerintah nampaknya sudah menyadari akan hal tersebut dan saat ini sedang dalam proses untuk mengeluarkan SNI Pupuk Organik Padat maupun Cair, sedangkan SNI Kompos telah lama dikeluarkan yaitu pada tahun 2004. Di samping Pupuk Organik maupun Pupuk Hayati, di dalam Permentan tersebut di atas diatur juga Pembenah Tanah, yang didefinisikan sebagai bahan-bahan sintetis dan/atau alami, organik dan/atau mineral berbentuk padat dan/atau cair yang

33


mampu memperbaiki sifat fisik, kimia dan/atau biologi tanah. Menarik untuk menetapkan mana yang masuk golongan Pupuk Organik atau Bio, dan mana yang masuk kategori Pembenah Tanah. Kompos misalnya, sudah jelas masuk golongan Pembenah Tanah. Tetapi bagaimana dengan produk pupuk organik yang diklaim produsennya sebagai pupuk organik padahal tidak lebih dari kompos yang dicampur dengan sejenis filler sehingga bisa diolah menjadi granule dan dikeringkan, seringkali dengan temperatur diatas 80%, dan ditambah zat pewarna untuk menarik konsumen. Produk seperti itu mungkin malah lebih buruk dari pembenah tanah, dan jika ditebarkan di lahan pertanian justru menambah kerusakan. 2.5.2. MENGAPA PUPUK ORGANIK? (1) Perspektif Sejarah Praktek Budidaya Tanaman Pangan Tidak terlalu jelas kapan Ilmu Budidaya Tanam/Bertani dimulai. Yang pasti pengetahuan itu diawali dengan pengamatan yang kemudian dilakukan eksperimen berulang, dan setelah berkalikali ditemukan hasil yang berpola tertentu, maka temuan-temuan itu dicatat—baik hanya dipikiran, maupun pada media tertentu. Diketahui bahwa farming (bertani) telah mulai dikembangkan di Asia Timur Jauh dan daratan China antara 4.000-3.000 SM (Parr and Harmick, 1992). Theophrastus di Yunani (372-282 SM) tercatat telah merekomendasikan aplikasi kotoran manusia dan kuda ke tanahtanah yang tidak subur. Dia juga menyarankan dicampurnya tanah subur ke tanah yang kurang subur dengan harapan terjadi inokulasi biji-bijian tanaman penyubur. Rekomendasi tersebut hampir sama dengan proses inokulasi Rhizobium SP dalam pertanian modern (kedelai). Pada tahun 1911 kepala divisi tata kelola tanah USDA, DR. Franklin Hiram King, melakukan perjalanan ke China, Korea, dan Jepang untuk melihat mengapa di daerah yang padat penduduknya itu mampu menyelenggarakan pertanian berkelanjutan, sementara di Amerika Serikat dijumpai degradasi kesuburan tanah yang mengakibatkan turunnya produktivitas. Ternyata, penyebab utamanya adalah petani-petani di Asia itu secara tertib melakukan recycle, memasukkan materi organik sebagai pembenah tanah, serta Dewan Riset Nasional - 2012 34

kotoran hewan, manusia, sampah kota, dan berbagai macam sampah organik ke ladang-ladang/persawahan. Ternyata model pertanian organik tradisional sudah dikenal, termasuk juga di Indonesia. Petani sudah tidak lagi pindah-pindah ladang/huma untuk kemudian kembali ke ladang awal setelah beberapa tahun berselang, dan lahan menjadi subur kembali karena proses alami. (2)

Revolusi Hijau dan Sistem Pertanian Baru (Disebut Konvensional)

Ancaman ilmuwan Inggris, Thomas Robert Malthus yang menyatakan kekhawatirannya terhadap penyediaan pangan dunia tidak akan mencukupi kebutuhan manusia karena pertumbuhan penduduk dunia mengikuti deret ukur, sedangkan pertumbuhan produksi bahan pangan hanya mengikuti deret hitung, telah mendorong lahirnya Revolusi Hijau dalam pertanian pada pertengahan tahun 1950-an di benua Eropa dan Amerika. Ide dasar Revolusi Hijau pertama kali dikemukakan oleh peneliti asal Amerika Serikat Dr. Norman Ernest Borlaugh yang juga penerima hadiah Nobel bidang pertanian di tahun 1970. Gerakan itu kemudian merambah cepat ke belahan dunia timur termasuk Indonesia, dikaitkan dengan kerjasama antara negara maju dan negara berkembang berupa pinjaman lunak dan hibah untuk konsultan tenaga ahli, pembelian bahan pangan serta input produksi pangan seperti bibit dan pupuk kimia. Kondisi tanah pada waktu itu yang masih amat subur, ditambah dengan masukan pupuk kimia/anorganik yang relatif terkontrol (Urea 100 kg, TSP 50 kg dan ZA 25kg per ha), mencengangkan para petani karena produktivitas meningkat luar biasa. Secara keseluruhan, tingkat produktivitas rata-rata yang semula 2.2 ton/ha naik menjadi 4,5 ton/ha. Pemerintah sangat gencar memperkenalkan sistem baru ini dengan membangun kelembagaan BIMAS, INMAS, INSUS, SUPRA INSUS. Diangkat para penyuluh di lapangan sebagai pendamping petani, mendorong tumbuhnya Koperasi Unit Desa (KUD), membangun pabrik-pabrik pupuk anorganik di Palembang, Aceh, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur, packing plant di mana-mana, dan sarana distribusi seperti gudang-gudang, kantor-kantor pemasaran, gerbong kereta api, kapal, dan lain-lain.

35


Pemakaian pupuk dan pestisida kimia meningkat pesat karena sejak awal 1970-an pemerintah menerapkan subsidi melalui produsen/importir, bagi Pupuk Urea, KCL, TSP, ZA. KNO3, ZK dan pestisida kimia. Buahnya dirasakan pada tahun 1984, Indonesia berhasil mencapai Swasembada beras dan menjadi perhatian dunia, bahkan kemudian Indonesia mendapat penghargaan dari Food and Agriculture Organization (FAO). Di samping keberhasilan tersebut, tanpa disadari pemerintah membuat kesalahan besar yaitu melupakan perlunya input atau masukan organik pada tanah pertanian. Aparat membiarkan petani menggunakan Urea berlebihan, 300 kg bahkan banyak yang sampai 600 kg/ha. Munculnya kesadaran balance fertilizing, ternyata hanya sebatas di antara Pupuk Kimia Makro N, P dan K di mana petani terlalu bersemangat menggunakan Urea. Tetapi tidak pernah muncul diskursus imbalance fertilizing karena kurangnya masukan bahan organik. Anehnya, pemerintah justru menghapuskan subsidi pupuk KCL, ZK, KNO3 pada tahun 1993, dan kemudian di tahun berikutnya 1994 giliran TSP, SP36 dan ZA dihapuskan subsidinya bersamaan dengan subsidi pestisida dan herbisida kimia. Tinggal, lah, Urea yang disubsidi. Pada tahun 1998 kembali pupuk SP36 dan ZA disubsidi lagi, tetapi akhir tahun 1998 (tanggal 2 Desember), seluruh jenis pupuk dihapus subsidinya dan perdagangan pupuk dibebaskan, walaupun pemerintah tetap memberikan instruksi kepada industri pupuk untuk menjual pupuk ke petani dengan harga tertentu. Tahun 2001, Tata Niaga Pupuk diatur lagi oleh pemerintah, dan tahun 2003 pemerintah menerapkan lagi subsidi pupuk Urea, SP 36, ZA dan ditambah jenis pupuk baru yaitu NPK (compound fertilizer). Akibat dilupakannya masukan organik, tingkat kesuburan tanah pertanian merosot tajam, ditandai rendahnya kadar C organik dalam sebagian besar (73%) tanah kita menjadi hanya dibawah 1%, yang idealnya adalah sekitar 4%. Secara chemist, Kapasitas Tukar Kation (KTK) melemah, PH tidak normal, secara fisik tanah menjadi amat padat—density meningkat, tidak porous, dan daya cekam terhadap air dan nutrient merosot. Secara biologis, mikroorganisme berkurang banyak demikian pula dengan makroorganisme semacam cacing dan lain-lain sehingga efektivitas dekomposisi merosot, nutrient tersedia juga turun drastis. Dewan Riset Nasional - 2012

36

(3) Dorongan Utama Tumbuhnya Pertanian Organik di Negara Maju Pertanian organik di negara-negara maju telah dirintis jauh sebelum adanya Revolusi Hijau, lebih karena alasan mendapatkan kualitas produk yang dipandang lebih sehat. Pertanian organik yang cukup modern telah dirintis di Inggris pada tahun 1930 oleh Sir Albert Howard. Di daratan Eropa, ide agrikultur alternatif yang disebut “bio-dinamic agriculture/farm” dirintis pertama kali oleh seorang filsuf Austria pada tahun 1924, Rudolf Steiner, yang kemudian banyak dikembangkan di Jerman, Swedia dan sekitarnya. Metode bio-dinamic dalam mengelola lahan dipimpin oleh sebuah hubungan khusus antara pemilik, tanah, hewan (sedikitnya 2 macam) dan tanaman, keseluruhannya menyatu dan saling menyayangi. Oleh karenanya, cara ini seakan menjadi way of life (Robert C. Oelhaf, 1978). Di Amerika Serikat, pertanian organik sudah secara gencar diperkenalkan oleh Rodale Press pada awal tahun 1960-an dan juga oleh Natural Food Association, Atlanta, Texas. Mengherankan sekali, kesadaran akan perlunya pangan aman dan sehat juga terjadi di Jepang pada awal tahun 1960-an, dan direspon antusias oleh petani Jepang. Antara konsumen dan petani terjadi hubungan langsung, diskusi, dan saling mengawasi, sampai terjadi kesepakatan tentang harga yang menguntungkan kedua belah pihak dalam sebuah forum semacam pasar kecil yang disebut “Teikei”. Pada tahun 1971, berdiri asosiasi pertanian organik The Japan Organic Agriculture Association (JOAA) yang anggotanya terdiri atas petani, konsumen, dokter, agronom, jurnalis, dan ekonom. Dalam menanggapi adanya agrikultur alternatif tersebut, pemerintah Jepang membentuk divisi kecil Environment Conservation Agriculture (ECA) di bawah Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (MAFF) pada tahun 1989. Namun dalam praktiknya, pertanian organik di Jepang tidaklah seketat sebagaimana diatur oleh IFOAM—International Federation of Organic Movement. Misalnya, penggunaan pestisida kimia tertentu masih ditolerir untuk produk pangan yang mereka klaim sebagai produk organik atau mereka sebut sebagai produk “eco-farming”.

37


2.5.3 PERKEMBANGAN PUPUK ORGANIK DI INDONESIA (1) Peran Pemerintah dan BUMN Pupuk Berbeda dengan perhatian pemerintah terhadap pengembangan pupuk anorganik/ kimia/sintetik yang demikian luar biasa, maka dalam pengembangan pupuk bio/organik ini peran pemerintah kurang dan menyerahkan inisiatif pengembangannya kepada lembaga-lembaga swasta. Perhatian pemerintah baru nampak pada awal tahun 1990-an, dengan dibentuknya Otoritas Kompeten Pangan Organik (OKPO) di lingkungan Departemen Pertanian. Namun di dalam UU No. 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, tercantum pada pasal 37 ayat (1) "Pengertian pupuk menurut ketentuan ini tidak termasuk pupuk organik." Demikian pula pada PP No. 8 tahun 2001 tentang Budidaya Tanaman, pada pasal 2 tertera "Ruang lingkup pengaturan ini meliputi pengadaan, peredaran, penggunaan, dan pengawasan pupuk anorganik." Jelas bahwa PP ini tidak mengatur tentang pupuk organik dan pupuk hayati, padahal pupuk budidaya tanaman tidak hanya pupuk anorganik. Pada pasal 17 ayat (1) diulang lagi, "Pemerintah menyelenggarakan penyuluhan penggunaan pupuk anorganik budidaya tanaman dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas." Pemerintah tampak belum yakin dengan pupuk organik/bio, dan ada kekhawatiran bila pupuk anorganik ditinggalkan akan mengganggu pencapaian produksi pangan. Kita bersyukur ada unsur pemerintah (BSN) yang masih sadar perlunya SNI bagi Pangan Organik, yang kemudian berhasil dikeluarkan pada tahun 2002, direvisi lagi pada tahun 2010. SNI tentang Kompos dikeluarkan pada tahun 2004, sedangkan SNI Pupuk Organik Padat dan Cair masih belum berhasil dikeluarkan. Sementara itu, di Departemen Pertanian (Ditjen BPPHP) pada tahun 2001 dicanangkan Program Go Organik 2001-2010, dengan tujuan mewujudkan Indonesia sebagai salah satu produsen dan pengekspor pangan organik utama di dunia pada tahun 2010. Ternyata, tahapan pengembangan sebagaimana dicanangkan tidak berjalan sebagaimana direncanakan, mulai dari sosialisasi, regulasi, bantuan teknis, sertifikasi, promosi pasar, sampai pada tahun 2010 yang semestinya sudah mencapai tahap industrialisasi dan perdagangan. Dewan Riset Nasional - 2012

38

Pengembangan marak pada awal tahun 90-an, justru dilakukan oleh Lembaga Riset Perguruan tinggi, ilmuan-ilmuan/para doktordoktor muda, para praktisi pertanian organik, perusahaan swasta yang melihat peluang, dan juga lembaga-lembaga negara seperti LIPI, BPPT dan BATAN. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada inisiatif swasta dan tidak memberikan dorongan kepada BUMN pupuk yang jumlahnya ada enam perusahaan untuk ikut memikirkan peluang ini. Di kalangan industri pupuk BUMN sampai tahun 2000 tidak pernah terpikirkan tentang akan adanya jenis pupuk baru yaitu Pupuk Organik dan Hayati. Artinya, tidak pernah membayangkan akan adanya pesaing baru dalam bidang perpupukan. Sikap ini bisa jadi karena ketidaktahuan (yang harus dipertanyakan), ketidakpedulian karena mereka berlindung di bawah status BUMN besar dengan tupoksi pupuk anorganik, atau karena keyakinannya akan superiority pupuk anorganik. Kesemuanya membawa akibat yang sama, yaitu ketidakpekaan terhadap problema bangsa yang sedang sama-sama dihadapi. (2) Inisiatif Swasta dan Perguruan Tinggi Sejak tahun 1980-an sudah banyak dilakukan penelitian dan percobaan pembuatan pupuk organik dan hayati di kalangan Perguruan Tinggi, para pemuda jebolan sekolah menengah, atau para doktor di bidang pertanian atau bidang lain yang peduli dan mencintai pertanian, juga kelompok-kelompok tani serta para pensiunan pejabat. Mereka sadar akan masalah yang dihadapi para petani, yaitu tidak mudah mendapatkan pupuk yang diperlukannya, padahal begitu banyak potensi yang ada di sekitarnya untuk mengadakan sendiri pupuk tersebut dengan teknologi yang sederhana. Usaha pembuatan kompos dari sampah organik rumah tangga telah banyak dilakukan tetapi belum berhasil menjadi sebuah gerakan massive, umumnya terbentur pada masalah pembiayaan. Semangat baja beberapa pionir ternyata kurang didukung masyarakat banyak dan pemerintah sehingga mereka kehabisan napas di tengah jalan. Sebagai contoh, pada bulan September 1987 Pupuk Organik Cair GEMARI dan GEMARI PLUS telah mengajukan ke Balai Penelitian Tanaman Pangan Bogor untuk diuji efektivitas kerjanya. Pada bulan berikutnya, Balai mengumumkan hasil

39


pemeriksaannya bahwa pupuk daun/cair tersebut cukup efektif digunakan pada tanaman padi di sawah maupun tegalan, dan juga untuk kedelai dan jagung, dan dapat menaikkan produksi hingga 13%. Dalam perjalanannya kemudian, home industry tersebut menghentikan operasinya setelah beberapa waktu melakukan promosi dikarenakan kehabisan modal sebelum petani benar-benar yakin dan mau menggunakan produk tersebut, serta membelinya. Kasus seperti ini terjadi ratusan kali, di banyak tempat, dan meruntuhkan semangat mereka yang semula bertekad untuk memberikan sesuatu kepada rakyat kecil, karena tiadanya uluran tangan dari lembaga/instansi terdekat atau Pemerintah Daerah. Berapa banyak waktu dan dana yang hilang sia-sia karena tidak adanya kepedulian dan perhatian memadai terhadap adanya inisiatif masyarakat yang sebenarnya sangat positif ini. (3) Motif Tumbuhnya Industri Pupuk Organik/Bio Tumbuh kembangnya industri pupuk organik/bio sejalan dengan pertanian organik. Jika di negara-negara maju yang lebih menonjol adalah faktor kesehatan pangan, maka di Indonesia lebih bervariasi, yaitu: - Pupuk kimia/sintetik yang sering dikeluhkan langka dan mahal, sehingga petani mencari alternatif pupuk lain sebagai suplemen. Padahal pupuk sintetik lah yang seharusnya sebagai pupuk suplemen, dan pupuk organik/bio sebagai menu utamanya. Motif ini membawa petani menjadi lebih mandiri dalam perpupukan. - Berkembangnya konsumsi pangan organik di dunia maju memasuki abad 21 dengan gaya hidup sehat berslogan "back to nature” dengan pertumbuhan di sekitar 20%/tahun, dan harga produk pangan organik yang jauh lebih mahal karena tidak seimbangnya suplai terhadap permintaan. Impor produk pangan organik sangat memicu tumbuhnya pertanian organik di dalam negeri yang sudah barang tentu memerlukan pupuk organik/bio. - Sebagai respon terhadap terjadinya kerusakan lahan akibat penggunaan pupuk dan pestisida sintetik berlebihan, dan terjadinya kerusakan lingkungan yang mengkhawatirkan.


40

- Problematik limbah di mana-mana yang amat mengganggu mendorong pula usaha untuk mengolahnya menjadi barang yang berharga yakni pupuk organik. - Sebagai ladang untuk mencari keuntungan. Motif inilah yang sering mendorong terjadinya pemalsuan pupuk, dan juga pemalsuan produk pangan organik. Diperlukan pengawasan yang ketat terhadap mutu dari pupuk organik/bio dan juga pangan organik, agar masyarakat tidak dirugikan dan perkembangan industri ini sehat. (4) Capaian Pengembangan Pertanian Organik dan Industri Pupuk Organik Telah disebutkan di awal bahwa subsidi pupuk sintetis telah dikeluarkan pemerintah sejak tahun 1970-an melalui industri pupuk yang merupakan BUMN, sehingga petani dapat membeli pupuk dengan harga terjangkau. Ada beberapa tahun subsidi tersebut sepertinya dihentikan, tetapi dalam kenyataannya industri tetap diminta menjual dengan harga sangat rendah, dan sebagai kompensasinya industri diberikan subsidi harga gas (incentive gas domestic) atau subsidi kurs valuta asing. Sedangkan terhadap pupuk organik, pemerintah baru memberikan subsidi pada tahun 2008 (38 tahun kemudian) yang jumlahnya jika dibandingkan dengan subsidi pupuk sintetis hanyalah sekitar 3% saja, yakni Rp 400 miliar berbanding Rp 14,1 triliun. Rasio tersebut pada tahun-tahun terakhir ini, pun, masih belum banyak berubah, yaitu sekitar 5% saja. Di samping itu, pemerintah juga memberikan Bantuan Langsung Pupuk (BLP) gratis kepada petani, tetapi bantuan tersebut sebagian besar nilainya berupa NPK (pupuk sintetik), sebagian lainnya berupa pupuk organik padat dan cair. Luasan yang mendapat BLP mulai tahun 2008 s/d 2011 berturut-turut adalah: 403 ribu ha, 648 ribu ha, 1.132 ribu ha dan 282 ribu ha. Amat kecil bila dibandingkan dengan luasan yang disubsidi pupuk sintetis yang mencapai sekitar 15 juta ha. Subsidi Pupuk Sintetis diberikan melalui lima BUMN pupuk, yaitu PT. Pusri Palembang, PT Pupuk Iskandar muda, PT Pupuk Kujang, PT. Petrokimia Gresik dan PT Pupuk Kaltim. Subsidi

41


pupuk organik juga “dititipkan” kepada lima BUMN pupuk kimia tersebut, sehingga patut dipertanyakan efektivitasnya. Sedangkan untuk BLP tidak mungkin diberikan melalui industri kecil swasta yang jumlahnya mendekati 1.000 buah, tetapi ditetapkan melalui tiga BUMN yaitu PT Sang Hyang Srie, PT Pertani dan PT Berdikari. Di sinilah masalahnya, bagaimana membagi-bagi anggaran pembelian pupuk organik yang amat kecil kepada industri kecil pupuk organik yang demikian banyak. Ditambah lagi, bagaimana membagi-bagi pupuk tersebut yang jumlahnya relatif sedikit kepada sedemikian besar petani. Dua-duanya pasti menuai protes ketidakadilan, khususnya dari kelompok yang tidak menerima kesempatan. Mengenai jumlah luasan yang telah secara konsisten melaksanakan pertanian organik, tercatat baru sekitar 238.872 ha saja, yang berarti kurang dari 3%, masih amat jauh dari target Go Organic 2010. Namun angka-angka di atas belum termasuk petani yang membuat sendiri pupuk organik (in-situ) dan dipakai sendiri. Pemerintah, beberapa tahun terakhir ini telah memberikan bantuan Rumah Kompos yang disebut Unit Pembuatan Pupuk Organik (UPPO) sebanyak 1.010 unit dari target sebanyak 1.865 unit, dan Rumah Percontohan Pengolahan Pupuk Organik (RPPO) sebanyak 93 unit dari target 190 unit. Di antara program pemerintah yang ada, program inilah sebenarnya yang secara teoritis seharusnya paling berhasil karena dapat menyelesaikan masalah limbah organik, sekaligus memperoleh pupuk organik dan menciptakan lapangan kerja. Program ini, apabila ditambah dengan bantuan ternak sapi akan lebih baik lagi karena dapat diperoleh pula bio-gas yang juga diperlukan petani untuk penerangan dan sumber energi. Jika petani kemudian menyadari kembali indahnya kehadiran harmoni, keseimbangan dan kasih sayang di antara dirinya dengan tanah, tanaman, hewan, dan lingkungannya, maka tingkatan inilah yang di Eropa disebut “dynamic agriculture”. Adapun jumlah perusahaan yang memperoleh izin untuk sertifikasi pangan dan produk organik pada saat ini ada 19 buah, sebagian di antaranya kurang aktif. Petani organik umumnya masih berpikir dua-tiga kali untuk meminta disertifikasi karena pertimbangan biaya yang mahal, kecuali apabila proses Dewan Riset Nasional - 2012

42

penyertifikasian dilakukan untuk hamparan gabungan yang luas, atau jika ada bantuan dari pemerintah/Pemerintah Daerah. 2.5.4. KENDALA YANG DIHADAPI (1) Petani sebagian besar sudah kecanduan/addicted dengan pupuk sintetis. Sikap ini sebenarnya akibat dari bimbingan dan persepsi yang diterimanya bertahun tahun selama ini, bahwa tanpa pupuk sintetis mereka tidak akan berproduksi dengan hasil baik. Semakin banyak pupuk yang diaplikasikan, semakin tinggi produksinya. Sikap ini sebenarnya membawa konsekuensi petani untuk siap membayar berapapun asalkan pupuk sintetis tersedia. (2) Pupuk organik bereaksi lebih lambat dibandingkan pupuk sintetis, karena kadar nutrisinya memang jauh lebih rendah. Petani lalu berkesimpulan bahwa pupuk sintetis lebih baik. (3) Penggunaan Pupuk sintetis tidak perlu banyak, sehingga lebih praktis. Petani merasa kuno kalau menggunakan pupuk organik, dan merasa modern jika menggunakan pupuk sintetis. (4) Kualitas pupuk organik bervariasi, tidak homogen apalagi jika berbeda bahan bakunya. Sedangkan pupuk sintetis produksi pabrik manapun isinya sama/homogen. (5) Masih banyak kalangan yang ragu dengan kemampuan pupuk organik dalam menjamin produktivitas, dari para pejabat bahkan juga para dosen/ilmuwan. Mereka mengkhawatirkan turunnya produksi pangan bila program pupuk organik terlalu dikedepankan. Di antara para ilmuwan, masih ada yang berpandangan bahwa pupuk organik itu mengandung logam berat yang bisa membahayakan tubuh manusia melalui pangan organik. Sebagian petani ada yang mengatakan jika pupuk organik terlalu banyak diaplikasikan, maka tanah akan sangat gembur dan batangan padi mudah rebah, sehingga menyulitkan panen. (6) Seringkali sulit mendapatkan pupuk organik dalam jumlah besar, dan tidak terjamin ketersediaannya bila diperlukan merek pupuk yang sama. (7) Sulit berkembangnya pupuk organik karena bersaing “tidak sehat” dan “tidak fair” dengan pupuk sintetis yang disubsidi

43


besar-besaran, sedangkan pupuk organik yang disubsidi sangat sedikit jumlahnya. Ini yang paling berat. (8) Sosialisasi tentang pupuk organik tidak dilakukan segencar pada waktu awal-awal pemerintah mengenalkan pupuk sintetis. Termasuk para penyuluh banyak yang masih belum memahami betul bagaimana bekerjanya nutrien dari pupuk yang ditebarkan hingga diserap oleh tanaman, baik melalui perakaran maupun melalui daun dan batangnya. (9) Proses pembuatan pupuk organik bervariasi tergantung dari jenis bahan bakunya (sampah kota/rumah tangga, sampah industri, sampah pertanian dan perkebunan, kotoran hewan, materi organik, mikroorganisme unggul yang bermacam-macam, dan lainlain), kualitas dan bentuk yang diinginkan (curah, granule, flake, cair dan lain-lain). (10) Tanggal masa berlaku pupuk organik lebih singkat, sekitar empat bulan saja, dibandingkan dengan pupuk sintetik yang lebih lama. 2.5.5. REKOMENDASI (1) Pemerintah seyogyanya lebih banyak memberikan perhatian kepada pengembangan pupuk organik/bio dalam rangka pengurangan jumlah konsumsi pupuk sintetik yang makin mahal, memperbaiki tingkat kesuburan lahan pertanian, memanfaatkan limbah di mana-mana yang akan menjadi masalah jika tidak diolah, dan memperbaiki kualitas produk pertanian untuk memperbaiki tingkat kesehatan masyarakat, meningkatkan pendapatan petani karena ongkos produksi riil yang lebih rendah di satu sisi, dan jauh lebih tingginya harga produk pangan organik di sisi yang lain. Ekspor hasil pertanian organik akan lebih baik lagi karena pasar terbuka. (2) Perlu dilakukan gerakan masal dan massive, antara lain perlu digalakkan kembali bekerjanya PENYULUH dan PENDAMPING di desa-desa dengan kualitas yang lebih baik daripada penyuluh di masa lalu, karena kini mereka harus menghadapi petani yang sudah kecanduan pupuk sintetik. (3) Dilakukan pelatihan masal kepada penyuluh/pendamping di daerah-daerah sehingga mereka mampu berlaku sebagai Dewan Riset Nasional - 2012 44

"technical advisor" atau "recommendator" bersertifikat. Dewan Pupuk Indonesia jika dikehendaki harus siap melakukan program ini bersama unsur-unsur terkait seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Perguruan Tinggi, Pemda, Balai-Balai, Lembaga Riset, dan sebagainya. Pengertian yang harus disampaikan kepada mereka antara lain: - Pemahaman tanah sebagai media tumbuh, dan teknik untuk mempertahankan kesuburan serta memeriksa tingkat kesuburan dengan cara sederhana (soil test kit). - Prinsip-prinsip agronomi yang utama, khususnya berkaitan dengan perlakuan terhadap input pokok seperti: benih, pupuk, pestisida, herbisida, obat-obatan. - Pengetahuan tentang pupuk, baik sintetik maupun hayati/organik/pembenah tanah dan pengertian tentang proses dekomposisi bahan organik, pengertian tentang hara baik yang non-mineral (C, H, O) maupun hara primer/macro nutrient (N, P, K) dan hara sekunder (Ca, Mg, S) serta hara mikro (Zn, Cl, B, Mo, Cu, Fe, Mn, Co, Ni). Prinsip-prinsip pembuatan pupuk organik/bio diikuti dengan praktek lapangan dalam demplot-demplot yang diadakan untuk pelatihan mereka, sekaligus untuk percontohan terhadap petani di sekitarnya. - Pengetahuan tentang kalkulasi biaya dan perhitungan rugi laba sederhana, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha seperti masalah administrasi/ pembukuan, pembuatan perhitungan keekonomian, pemasaran, manajemen keuangan, personalia, dan sebagainya. (4)

Pemerintah perlu memberikan insentif bagi inisiatif masyarakat/swasta yang mempromosikan pupuk organik/bio atau yang menyelenggarakan riset, pelatihan-pelatihan untuk berkembangnya pemahaman tentang pupuk organik/bio.

(5) Pemerintah perlu memberikan insentif bagi industri kecil produsen pupuk organik/ bio baik berupa pembebasan pajak BM, peralatan pabrik, atau pajak lainnya untuk waktu terbatas, atau bunga khusus bagi kredit investasi dan modal kerja untuk periode terbatas (infant period).

45


(6) Pemerintah merasionalkan kebijakan subsidi pupuk, dengan menaikan harga pupuk sintetik untuk tanaman pangan secara bertahap (sekitar 30%/tahun) dan menurunkan harga pupuk sintetik bagi industri dan perkebunan besar juga secara bertahap (10%/ tahun), sehingga dalam waktu 4-5 tahun sudah mendekati harga keekonomian, dan disparitas harga antara pupuk untuk tanaman pangan dan non-pangan menjadi kecil saja sehingga tidak akan ada lagi perembesan pupuk maupun perilaku spekulatif, serta dualisme harga dalam perdagangan tidak ada lagi. Untuk menghindari terjadinya gejolak, perlu sosialisasi yang gencar kepada petani, LSM dan lain-lain. Manakala penghasilan petani terganggu, segera diadakan penyesuaian harga dasar gabah secukupnya, dan ini bisa dilakukan kapan saja, tetapi akan lebih baik bila petani umumnya memiliki barang. Bagi petani, yang penting pupuk tersedia tepat waktu, pada jumlah yang cukup, dan bermutu baik. Dari yang sering terjadi sekarang, petani akhirnya membeli dengan harga yang lebih tinggi dari HET, dan tidak bisa mengklaim perbedaan harga tersebut pada instansi manapun. Ini yang disebut dalam makro ekonomi sebagai "dead weight welfare loss". (7) Jika menurut perhitungan, petani masih perlu diberikan insentif. Sudah waktunya sekarang diberikan langsung ke petani dengan pemilihan sistem dan metode yang paling sedikit menimbulkan moral hazard. Biarlah harga pupuk bergerak sesuai keekonomian/pasar, sehingga perusahaan juga didorong harus efisien agar kompetitif. Dan biarlah pula petani memiliki kebebasan memilih pupuk mana yang akan dibeli dan dipakai, atau kombinasi pupuk mana yang dipandang paling baik memberikan hasil. Kekhawatiran bahwa petani akan membeli yang lain jika mereka mendapat insentif berupa uang merupakan kekhawatiran yang berlebihan, dan menganggap petani naif seperti anak kecil. Petani tulen akan berusaha mendapatkan dana dari manapun termasuk pinjam ke lintah darat demi membeli pupuk untuk panen yang lebih baik. Mereka yang mendapat dana insentif lalu kemudian membeli yang lain pasti ada, tetapi tidak akan terlalu banyak. Dewan Riset Nasional - 2012

46

Bisa juga untuk mencegah praktik demikian, petani harus menunjukkan bukti pembelian pupuk yang lalu. Adapun, besaran insentif bisa dihubungkan dengan “luasan lahan” yang digarap, atau yang mungkin lebih membawa efek positif adalah bila dikaitkan dengan “volume hasil” yang dicapainya, sehingga setiap petani didorong menghasilkan produk seoptimal mungkin, dan masing-masing petani akan memiliki dokumen pencapaian hasil yang dikontrol oleh sebuah tim dan disahkan oleh pejabat berwenang di daerahnya, dan diklaim di bank yang ditunjuk (BRI). Insentif disebar ke daerah-daerah, dan tidak terpusat ke lima perusahaan BUMN pupuk seperti praktik sekarang ini. Petani bisa membeli pupuk di mana saja, jenis apa saja dan berapa saja sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan advis dari "technical advisor". Kami yakin kehidupan di pedesaan akan semakin meriah dan bervariasi, petani dengan suka cita akan mengerjakan sawahnya, mungkin secara bergabung dengan kawan-kawan sedesa, sehingga pengolahan sawah menjadi lebih efisien, sewa Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) lebih murah, demikian pula dalam pembelian input, pengolahan lahan bersama, dan yang penting lagi resiko hama apa saja bisa ditanggung bersama. Mereka bekerja seperti laiknya dalam usaha komunal. (8)

Pemerintah mendorong dilakukannya demplot-demplot pertanian organik/semi organik di desa-desa seluruh Indonesia pada sawah-sawah bengkok di bawah koordinasi para penyuluh. Dana bantuan yang diberikan bersifat bergulir, dan demplot tersebut menjadi contoh dan tempat untuk sekolah lapangan bagi para petani.

(9)

Pemerintah mendorong digalakkannya greenhouse di daerahdaerah sebagai bentuk pertanian modern, untuk menarik minat bertani bagi pemuda-pemuda Indonesia. Rata-rata umur petani dewasa ini yang diperkirakan sekitar 50 tahun, amat mengkhawatirkan pertanian dan produksi pangan di masa yang akan datang.

(10)

Pemerintah dan masyarakat diharapkan untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap mutu pupuk yang beredar khususnya pupuk organik/hayati, dan pupuk sintetik berbasis

47


posphat, ataupun NPK. Penerapan standar mutu harus dilakukan secara konsekuen. (11) Pemerintah melalui lembaga seperti LIPI, BPPT, BATAN, Perguruan Tinggi, dan sebagainya seyogyanya mengupayakan dikembangkannya teknologi proses pembuatan pupuk organik/hayati dengan bahan baku atau media bermacammacam. Di samping itu, juga perlu diupayakan penangkaran dan pengembangan mikroorganisme unggul dalam reaktorreaktor besar, untuk disebarkan ke semua pihak yang memerlukan untuk mendorong berkembangnya industri pupuk hayati. Pusat-pusat riset perlu dibangun seperti Azolla Centre perlu dibangun untuk mengembangkan bio nitrogen fertilizer. Dana yang dihemat dari berkurangnya subsidi pupuk sintetik, dapat dimanfaatkan untuk program-program seperti tersebut di atas. (12) Semua peraturan, ketentuan, dan perundang-undangan perlu disesuaikan sehingga menjamin tercapainya keberkelanjutan dalam produksi dan kemandirian pangan nasional.


48

2.6 PENGEMBANGAN PERTANIAN LAHAN KERING IKLIM KERING DI PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR ( NTT ) Oleh: Sakri Widhianto, Anggota DRN 2012-2014 Komtek Pangan dan Pertanian 2.6.1 Pendahuluan. Lahan kering adalah hamparan lahan yang tidak pernah tergenang atau digenangi air selama periode sebagian besar waktu dalam setahun. Tipologi lahan ini dapat dijumpai dari dataran rendah (0-700 m dpl) hingga dataran tinggi (> 700m dpl). Jenis penggunaan lahan yang termasuk dalam kelompok lahan kering mencakup: lahan tadah hujan, tegalan, lading, kebun campuran, perkebunan, hutan, semak, padang rumput, dan padang alangalang. Adapun karakteristik dari lahan kering beriklim kering adalah sebagai berikut : Curah hujan kurang dari 2000 mm/tahun, tipe dari agroklimat adalah C3, D, & E, sedangkan masa tanamnya kurang dari 6 bulan. Tingkat kesuburan tanah relatif baik dengan pH netral sampai agak alkalis, kapasitas tukar kation tinggi dan kejenuhan Al rendah . Potensi lahan kering beriklim kering (LK-IK) di Indonesia untuk pengembangan pertanian tidak kurang dari 6,68 juta ha. Untuk pengembangan pertanian di daerah iklim kering, maka faktor dominan yang perlu perhatian adalah : Ketersediaan air (terbatas & singkat) Bahan organik relatif rendah Erosi tinggi pada lahan berlereng curam Kesuburan tanah relatif lebih subur/sedang Kendala Sosek/Budaya Propinsi Nusa Tenggara Timur beriklim kering (Semi arid) yang dipengaruhi oleh Angin Muson. Musim penghujan sangat

49


pendek dan terjadi antara bulan Nopember sampai bulan Maret, Sedangkan Musim Kemarau panjang dan kering terjadi pada bulan April sampai dengan bulan Oktober. Curah hujan berkisar antara 697 - 2.737 mm/tahun dengan jumlah hari hujan rata-rata tiap tahun antara 44 sampai 61 hari. Suhu maksimum rata-rata 33,2°C dan suhu minimum rata-rata 21,7°C. Kelembaban nisbi terendah terjadi pada Musim Timur Tenggara (63-76%) yaitu bulan Juni sampai Nopember dan kelembaban tertinggi pada Musim Barat Daya (82-88%) yaitu bulan Desember sampai bulan Mei. Curah hujan yang sangat sedikit ini menyebabkan ketersediaan air untuk segala kebutuhan masyarakat terbatas. Untuk pemenuhan kebutuhan air bersih saja sangat terbatas, apalagi untuk lahan pertanian maupun ternak milik masyarakat. Secara geologi, litologi pulau Timor didominasi oleh batuan gamping (limestone) atau biasa dikenal sebagai batukarang. Batu gamping memiliki porositas berupa ruang antar butir penyusun dan celah berupa rekahan sekitar 25-40 %. Namun demikian batuan tutupan di atas gamping pada umumnya berupa lempung yang sulit meneruskan air. Pada saat hujan air tidak dapat meresap dengan baik ke dalam tanah sehingga tidak banyak ditemukan cadangan air tersimpan dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Terbatasnya cadangan air ini menyebabkan daerahdaerah di NTT lebih cocok untuk pengembangan pertanian lahan kering. Lahan kering di Provinsi NTT adalah yang terluas diantara provinsi lainnya yaitu 3,3 juta ha atau 49,40 % dari total lahan kering di Indonesia. 2.6.2

Kebijakan Pengembangan Pertanian Lahan Kering di NTT.

Kebijakan pemerintah daerah untuk mengembangkan sektor pertanian di Provinsi NTT adalah pembangunan daerah berbasis pertanian lahan kering berkelanjutan dan peternakan Tujuan utama untuk membangun dan mengembangkan pertanian lahan kering adalah untuk : -

Peningkatan produktivitas produksi, Ketahanan Pangan, Memperluas kesempatan kerja, pendapatan konservasi sumberdaya dan lingkungan.


petani,

dan 50

Mengingat karakteristik dari lahan kering, maka pelaksanaannya dilakukan melalui: 1. Eksplorasi & optimalisasi pemanfaatan SD Air & lahan; 2. Penerapan berbagai inovasi teknologi 3. Pengembangan Model Farming (mis: SPTLKIK) 4. Pengembangan sistem perbenihan 5. Pengembagan/Pemberdayaan Kelembagaan petani Peran Pemerintah Daerah sangat penting dalam pengembangan LKIK, karenanya perlu untuk dilakukan sinkronisasi dan sinergi program antar UK/UPT, K/L & Perguruan Tinggi. Keterpaduan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, yang dituangkan dalam Rencana Aksi (bangrap) yang berisi:  Pemda menyiapkan Program dan Rencana Aksi pengembangan LKIK.  Strategi untuk mensinkronkan program Pemda dengan program Ditjen Teknis dengan inisiasi/mediasi FKPR Litbang Kementerian Pertanian.  Langkah-langkah diseminasi inovasi teknologi serta penelitian/kajian terhadap bangrap SPLKIK Dalam SPTLKIK terdapat 2 model .. 1. Konsep model SPTLKIK -1 adalah pengembangan dan penerapan SPT-LKIK yang dilaksanakan melalui: - Optimalisasi SDL & Air (eksplorasi, eksploitasi, konservasi) - Berbasis lokal, inovasi, terpadu, agribisnis, dan berkelanjutan dengan konsep eco-farming system - Integrasi Tanaman Ternak (Crop Livestock System) - Komoditas sesuai (unggulan) keadaan setempat: Pangan (padi, jagung, kedelai, kacang hijau/tanah), Ternak (sapi, kambing), Perkebunan (kemiri), Hortikultura (mangga) 2. Konsep model SPTLKIK ke-2 adalah Pengelolaan Tanaman & Sumberdaya Terpadu, yang dilaksanakan melalui : - Keterpaduan dalam pengelolaan SDL/Tanah, Air, Hara/Pemupukan; Komoditas (Mix Farming, Itegrasi Tanaman Pangan-Perkebunan & Ternak)

51


- Pendekatan Agribisnis Kawasan (Hulu-Hilir/ProduksiPengolahan/Pemasaran). - Teknologi “zero runoff & zero waste” (tiada/sangat terbatas air yang terbuang ke luar kawasan, pemanfaatan limbah (organik) pertanian (pakan, pupuk, biogas) Pemerintah Daerah NTT telah menetapkan prioritas kepada 3 komoditi pertanian utama nya yaitu : Jagung, sapi dan cendana 2.6.3

Program pertanian lahan kering di NTT.

Dalam rangka pengembangan pertanian lahan kering, Kementerian Pertanian melaksanakan program Sistem Pertanian Terpadu Spesifik Lokasi pada Lahan Kering Beriklim Kering (SPTLKIK)di Provinsi NTT. Tujuan Jangka Pendek yaitu tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 adalah untuk : 1. Membangun, ujicoba, & memverifikasi model/ sistem pertanian terpadu spesifik pada LKIK di KP BPTP Naibonat sebagai pilot project dan lokasi pengembangan lainnya. 2. Menerapkan berbagai inovasi teknologi (pupuk, pengelolaan air, lahan/tanah, varietas, alsintan, dll.), serta kelembagaan pertanian LKIK secara terintegrasi. 3. Melakukan verifikasi/pengujian inovasi teknologi melalui penelitian superimpose di dalam kawasan pilot project. 4. Melakukan transfer teknologi pertanian LKIK ke pelaku usaha agribisnis 5. Menyusun grand design pengembangan model/ sistem pertanian terpadu pada LKIK secara nasional (2014) Program tersebut dilakukan berdasarkan pemikiran bahwa : 1. Teknologi pengelolaan & model UT LK & banyak tersedia 2. Potensi pengembangan LKIK cukup tinggi, tetapi masih jauh tertinggal 3. Masalah yang dihadapi: biofisik, air & sosial ekonomi 4. Tindakan penanggulangan: optimlaisasi & pengelolaan terpadu (tanah/hara, air, tanaman, ternak, & kelembagaan) 5. Mengembangkan teknologi yang secara ekonomi menguntungkan, teknis memungkinkan, & sosial diterima petani Dewan Riset Nasional - 2012

52

Pemikiran diatas merupakan Konsep “zero waste” dan ”zero/clean run off, dimana Optimalisasi SDL & Air sebagai “titik tumpu” ; 1. Peningkatan IP & optimalisasi pola tanam 2. Zero (minimum) run off:  embung dengan sistem irigasi pipa (close channel),  penggunaan teknologi “rubber tank” (minimum evaporasi) 3. Pemanfaatan potensi/SD air lainnya ;  pemanfaatan air tanah,  Pemanfaatan air permukaan (sungai, embung, dll). 2.6.4

Pilot proyek di desa Oebola, Fatuleu, Kupang- NTT.

Pilot proyek SPTLKIK Berbasis Pengelolaan Lahan Dan Air dilaksanakan sejak tahun 2010, dimana kegiatan utama ditujukan untuk Eksplorasi dan Identifikasi Potensi Sumberdaya Air dan Penyusunan Desain Pengelolaan Air untuk Pengembangan Lahan Kering. Sedangkan tahun 2012 dilakukan implementasi /Aplikasi Sistem Irigasi yang Efisien (Tampungan Air Mini sistem Renteng/TAMREN). Dilakukan dilahan pertanian milik kelompok pertanian (Poktan) Maju Bersama yang diketuai Seprianus Laotm dan anggotanya 13 orang. Lokasi itu dipenuhi dengan berbagai tanaman seperti sayur mayur, kacang-kacangan, pembibitan sapi Bali model grati. Lokasi pilot proyek di Oebola, di mana lahan kering dikelola sedemikian rupa dengan memanfaatkan sumber air alamiah yang ada disekitar, telah menunjukkan potensinya yang sangat menggembirakan untuk menunjang peningkatan produksi pertanian nasional. 2.6.5

Kesimpulan.

1. Pertanian Lahan Kering dan Iklim kering perlu di optimalkan pembangunannya di NTT, mengingat potensinya yang mencapai 3,3 juta Ha, yang besar potensinya bagi peningkatan ketahanan pangan nasional. 2. Mengingat umumnya petani hanya memiliki lahan kurang dari 5000 M2, kiranya Pemerintah Daerah NTT dapat

53


mendayagunakan tanah terlantar untuk dimanfaatkan petani, serta mendorong investor swasta untuk menggarap lahan kering dengan dukungan pemerintah daerah. 3. Pilot proyek di Oebola merupakan percontohan pertanian lahan kering Iklim kering yang baik. 2.6.6

Saran.

1. Pilot plan masih perlu pengawalan tenaga ahli untuk membimbing masyarakat setidaknya 2 tahun, sehingga bisa mandiri dalam : bertani, memperoleh bibit, mengelola sarana air, memasarkan dan menumbuhkan minat makan sayuran di masyarakat desa. 2. Mengingat pentingnya sumber mata air tersebut bagi masyarakat sekitar, perlu disarankan kepada Pemerintah Daerah setempat (tingkat Kecamatan/Desa) untuk : a) Membuat peraturan daerah setempat yang berisi antara lain bahwa sumber air tsb milik masyarakat setempat dan untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat setempat. Serta adanya kewajiban Pemerintah daerah/desa dan masyarakat setempat untuk menjaga, melindungi dan mengelola secara lestari sumber air tersebut secara bersama. b)

Pemerintah daerah setempat merehabilitasi sumber mata air, kemudian bersama masyarakat melindungi, menjaga serta mengelola sehingga dapat dimanfaatkan secara lestari dan optimal bagi kepentingan masyarakat seluas-luasnya.


54

2.7 KAJIAN PRIORITAS PEMBANGUNAN IPTEK BIDANG PANGAN DAN PERTANIAN Oleh: Haryono1), Suyanto Pawiroharsono2) dan Herdis3). 1)Anggota DRN Komtek Pangan dan Pertanian, 2) Staf Profesional DRN, 3)Asisten Komtek Pangan dan Perrtanian 2.7.1 LATAR BELAKANG Pembangunan Iptek bidang pangan ke depan akan menentukan ketahanan dan kemandirian pangan di Indonesia. Guna mendukung hal tersebut, Dewan Riset Nasional (DRN) telah menyusun arah prioritas pembangunan iptek di bidang pangan yang tercakup pada Agenda Riset Nasional 2010-2014 (ARN 20102014). Meskipun demikian, dengan perkembangan kebijakan pemerintah Indonesia, khususnya MP3EI (Master Plan Pembangunan dan Percepatan Ekonomi Indonesia) yang banyak terkait dengan bidang pangan dan pertanian, maka Komisi Teknis Pangan dan Pertanian DRN telah mengkaji “Arah dan Prioritas Pembangunan Iptek Bidang Pangan dan Pertanian” dalam bentuk beberapa diskusi dan workshop. Hasil kajian tersebut diharapkan akan menjadi masukan guna penyempurnaan ARN bidang Pangan dan Pertanian sekaligus sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan masukan produk target di bidang pangan dan pertanian dari Kementerian Riset dan Teknologi. 2.7.2 PEMBANGUNAN MARGINAL

IPTEK PERTANIAN DI LAHAN

Dalam upaya ketahanan dan kemandirian pangan, diharapkan dapat dilakukan melalui peningkatan produksi pangan, khususnya melalui usaha ekstensifikasi dengan memanfaatkan lahan marginal, terutama lahan rawa dan gambut yang potensinya sangat besar di luar pulau Jawa. Potensi lahan marginal cukup besar, untuk lahan rawa sekitar 34 juta ha, sedang untuk lahan gambut sebesar 14,9 juta ha. Meskipun demikian, lahan yang cocok untuk pertanian hanya sekitar 30%, dan lebih dari itu lahan-lahan tersebut secara fisik merupakan lahan yang tahapan penggarapannya masih berada di

55


bawah potensinya, sehingga BC ratio masih bervariasi < 1 s/d < 2. Berbagai kendala untuk pengelolaan lahan rawa, antara lain: (i) terkait dengan kepemilikan lahan yang mayoritas oleh Kemenhut, (ii) ketersediaan sarana dan prasarana untuk budidaya, (iii) gangguan tanaman dan (iv) ketersediaan sumberdaya manusia yang belum memadai. Dalam upaya pendayagunaan rawa, keberadaan perundangundangan dan peraturan perlu disinkronkan antara berbagai pihak terkait antara lain Kementerian PU, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Transmigrasi dan Pemerintah Daerah. Selain itu, pemanfaatan lahan marginal perlu memperhatihan sifat-sifatnya (misalnya ketebalan gambut, daya tumpu rawa, kemasaman, salinitas, kualitas air, aerasi dan sebagainya), sehingga dapat ditentukan jenis tanaman yang lebih tepat apakah untuk padi, palawijo, tanaman perkebunan dan sebagainya. Pemanfaatan lahan marginal seyogyanya dilakukan secara terintegrasi dengan dalam rangka untuk menghasilkan karbohidrat (padi, jagung, umbi-umbian), protein (perikanan, peternakan), lemak/ minyak (sawit, jarak), ataupun untuk menghasilkan senyawa nutrient lainnya (lidah buaya, sayuran), Dengan kondisi yang demikian, budidaya di lahan marginal (rawa dan gambut) cukup mempunyai peluang dan prospek yang baik. Oleh karena itu diperlukan berbagai riset untuk mendukung upaya ekstensifikasi pada lahan marginal (rawa dan gambut), yang mencakup: (i) varietas unggul yang adaptif, (ii) penyuburan lahan, (iii) kelayakan baik secara teknis, lingkungan maupun secara ekonomi, (iv) faktor sosial-budaya, dan (v) perluasan daerah, yang dalam hal ini perlunya didukung dengan Demfarm. Upaya peningkatan pangan dengan ekstensifikasi di luar Jawa dengan memanfaatkan lahan marginal merupakan hal yang mutlak perlu dilakukan mengingat di pulau Jawa semakin sempit dan produktivitasnya sudah mengalami saturasi. Berbagai faktor yang mempengaruhi antara lain adalah: (i) kondisi lahan dengan medan yang berat (kurang subur, variasi cekaman yang tinggi dan belum siap untuk budidaya), (ii) diperlukan investasi yang besar (infrastruktur, tenaga kerja), (iii) hama penyakit (tikus dan lain-lain), dan (iv) diperlukan arietas lokal yang adaptif. Kondisi inilah maka Dewan Riset Nasional - 2012

56

dalam upaya peningkatan produksi dan perluasan lahan garapan, maka kebijakan terhadap dukungan pengembangan mekanisasi dengan menggunakan peralatan mesin dipandang merupakan persyaratan yang mutlak dilaksanakan. Selain itu diperlukan upaya-upaya: (i) diseminasi dan adaptasi teknologi di tingkat petani untuk budidaya di lahan marginal, (ii) pembinaan serta pendampingan secara konsisten, dan (iii) dukungan kebijakan pemerintah yang konsisten berpihak pada petani. Diantara lahan marginal maka pemanfaatan lahan rawa dipandang merupakan pilihan yang sangat diprioritaskan mengingat bahwa bentuk upaya implementasi pemanfaatan lahan rawa telah lama dilaksanakankan khususnya di Kalimantan Selatan dan terbukti mempunyai berbagai kelebihan: (i) biaya investasi untuk infrastruktur lebih murah, (ii) teknologi sudah tersedia (varietas unggul, budidaya), (iii) tidak diperlukan testfarm mengingat hal ini telah terbukti, dan perlu segera dapat dikembangkan ke daerah-daerah yang berpotensi. Upaya pemanfaatan lahan marginal yang perlu dioptimalkan dengan implementasi model / konsep Pertanian Terpadu, dimana pada satu lokasi dikembangkan pula jenis-jenis komoditas lainnya sesuai dengan kondisi lahannya. Komoditas lain yang direkomendasikan antara lain untuk komoditas perikanan (udang, ikan karper, sepat, gabus, nila, patin dan sebagainya), peternakan (itik, kerbau dan sebagainya), sayuran dan sebagainya. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukakan dukungan kebijakan dan konsistensi dalam pelaksanaan programnya yang perlu pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan. Untuk itu diperlukan juga SOP pemanfaatan lahan marginal, walaupun SOP ini hanya berlaku lokal mengingat setiap lokasi mempunyai spesifikasi berbeda satu sama lain. Selain lahan rawa, lahan gambut dipandang merupakan pilihan yang penting untuk dimanfaatkan. Pemanfaatan lahan gambut diperlukan riset awal yang lebih teliti terkait dengan kondisi lahan gambut yang sangat bervariasi, misalnya mengenai ketebalan, kandungan permukaan air, emisi gas, keasaman, kandungan mineral, pirit, dan diperlukan tahan pematangan lahan.

57


Usaha budidaya ikan dapat diintegrasikan dengan pemanfaatan lahan marginal ataupun dapat diusahakan secara mandiri sebagai usaha perikanan busidaya. Usaha ini perlu terus terus dikembangkan mengingat makin terbatasnya ikan tangkap. Dengan perkembangan bioteknologi (misalnya, teknologi super male, teknologi Floc) diharapkan dapat meningkatkan produktivitas budidaya perikanan. Selain itu, untuk mendukung perikanan budidaya, perlu dikembangkan pakan berbasis pada bahan baku lokal. Hal sangat penting mengingat biaya produksi sebagain besar ditentukan dari pakan. 2.7.3 PEMBANGUNAN IPTEK BIDANG PERIKANAN Peran aquakultur atau perikanan budidaya dalam mendukung ketahanan pangan sangat nyata dirasakan. Pengembangan perikanan budidaya ini sangat beralasan bahwa selama ini terdapat tren penurunan jumlah hasil ikan tangkap dan peningkatan jumlah hasil ikan budidaya. Sebagai implikasi pengembangan ikan budidaya ini adalah penyediaan pakan yang notabene sebagian besar (sekitar 90%) masih diimpor, dan biaya produksi ikan sebagian besar adalah untuk pemberian pakan ( sekitar 70 %). Berdasarkan berbagai pertimbangan teknis dan ekonomis dan permintaan pasar, maka pengembangan budidaya di bidang perikanan diarahkan pada 4 komoditas utama, yaitu: (i) udang, (ii) bandeng, (iii) rumput laut, (iv) patin, dan (v) komoditas lainnya yang antara lain ikan nila, gurame, lele, kerapu dan kakap. Selanjutnya unuk mendukung industrialisasi di bidang perikanan, maka diperlukan dukungan kebijakan pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya secara terintegrasi dalam bentuk infrasruktur, pengembangan sistem investasi, iptek dan SDM yang memadai. Dengan dukungan ini diharapkan produktivitas, nilai tambahdan dayasaing dapat ditingkatkan dan berbagai produk ekspor yang selama ini bermasalah dapat diatasi, misalnya: ikan tuna, kepiting dan udang yang dieksor ke Amerika. Pengembangan iptek, khususnya bioteknologi di bidang perikanan tergolong ketinggalan dibandingkan dengan perkembangan bioteknologi pada komoditas pertanian lainnya. Meskipun demikian, dalam 3 dekade terakhir telah berhasil Dewan Riset Nasional - 2012

58

dikembangkan teknologi yang penting antara lain adalah: (i) teknologi produksi benih ikan supermale (YY male technology dan YY male production), teknologi biofloc (bio flock technology ) untuk penjernihan air dan teknologi produksi vaksin KHV. 2.7.4 PEMBANGUNAN IPTEK BIDANG PANGAN Di sisi lain, pengembangan iptek di bidang pangan perlu diarahkan untuk mendukung program pengentasan kemiskinan (pro poor) sebagaimana dideklarasikan pada MDGs (Millennium Development Goals) yang mencakup: (i) Peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian secara simultan, (ii) Ketahanan pangan: pemerataan akses pangan yang beragam, (iii) Intervensi pelayanan berkelanjutan saat periode emas (ibu pra-hamil, ibu hamil, bayi, anak baduta), dan (iv) Program standar emas makanan bayi: IMD, ASI eksklusif, MP-ASI. Berbagai masukan Komtek Pangan dan Pertanian untuk penyempurnaan ARN antara lain adalah tentang kajian (need assessment) untuk mengidentifikasi masalah dan tantangan terkait pangan yang ada di masyarakat maupun di kalangan industri sebagai baseline dalam penyusunan ARN dan perlunya diadop tema riset keamanan pangan. Selanjutnya dalam upaya mengurangi ketergantungan terhadap beras, maka pengembangan produk mirip beras (misalnya ”beras cerdas” berbasis pada tepung singkong / mocaf) perlu terus dikembangkan dan dilakukan pergeseran konsumsi beras ke komoditas lokal lainnya, seperti sorghum dan jagung. Dalam upaya memberikan masukan kepada ARN, Komtek Pangan dan Pertanian akan merumuskan usulan terobosan yang tidak mengacu pada RPJMN atau regulasi pemerintah lainnya, misalnya memperkuat pengembangan pakan ternak, riset kelautan dan sebagainya untuk 5 sampai dengan 10 tahun ke depan. Disamping itu, riset tentang keamanan pangan yang terkait dengan kontaminan, bahan tambahan (pengawet dan pewarna) perlu mendapat perhatian serius mengingat pentingnya generasi ke depan yang sehat dan cerdas. Untuk mendukung ketahanan dan kemandirian pangan maka perlu dilakukan: (i) kajian lain terhadap kebijakan-kebijakan yang ada khususnya mengenai impor pangan (gandum, kedelai,

59


buah-buahan dan lain-lainnya), yang menuju kemandirian pangan dan pakan, (ii) kajian sosial-humaniora yang terkait dengan kesejahteraan petani, apresiasi petani, sistem pertanian (misalnya kelompok tani) dan kepemilikan lahan. 2.7.5 USULAN REKOMENDASI Berdasarkan beberapa kajian dan diskusi yang telah dilakukan diusulkan beberapa rekomendasi untuk penyempurnaan ARN adalah: 1) Riset untuk mendukung peningkatan produksi pangan dan pertanian dengan memanfaatkan lahan marginal (rawa dan gambut). Riset tersebut mencakup: (i) riset awal (kelayakan teknis, kelayakan ekonomis, pematangan lahan, riset Amdal, produk lokal), (ii) riset kondisi lahan (kesuburan, jenis lahan, cekaman, ketebalan gambut), (iii) teknologi budidaya (pengolahan lahan, penyuburan, pemilihan tanaman yang sesuai, riset emisi gas dan sebagainya), dan (iv) riset mekanisasi pertanian di lahan marginal 2) Riset yang mendukung pengelolaan pertanian terpadu (integrated farm), untuk menghasilkan berbagai komoditas pangan dan pertanian pada satu kawasan pengelolaan (pertanian, perikanan, peternakan). 3) Riset yang mendukung eksplorasi pangan berbasis laut (ikan, rumput laut). 4) Riset keamanan pangan baik pangan lokal / tradisional, pangan olahan industri (kecil / besar), maupun pangan impor (pangan olahan industri, buah-buahan dan sebagainya). Riset difokuskan untuk bahan-bahan tambahan makanan (food additives). 5) Riset di bidang sosial dan humaniora yang terkait dengan kesejahteraan dan apresiasi petani, kearifan lokal / perilaku masyarakat 6) Disamping itu, untuk mendukung implementasi pemanfaatan lahan marginal diperlukan berbagai kebijakan dan regulasi/ perturan pendukung yang mencakup: (i) koordinasi diantara kementerian yang terlibat (Pertanian, Kehutanan, Transmigrasi) dan Pemerintah Daerah, (ii) meningkatkan peran penyuluh untuk pembinaan dan pembibingan secara konsisten, (iii) SOP yang jelas untuk pengelolan lahan marginal. Dewan Riset Nasional - 2012

60

BAB 3. PEMBENAHAN KEBIJAKAN BIDANG ENERGI KUNCI SUKSES MASA DEPAN BANGSA 3.1 AGENDA RISET ENERGI 2010-2014 *) 3.1.1 Latar Belakang Kita harus bersyukur bahwa Indonesia mempunyai cadangan berbagai sumber energi, meskipun sebetulnya kalau dihitung perkapita tidak terlalu besar. Meskipun demikian perlu dilakukan beberapa tindakan agar cadangan tersebut dapat dijadikan kekayaan dan juga dapat dinikmati oleh generasi penerus, bukannya harus dihabiskan oleh generasi yang hidup saat ini saja. Kabinet Indonesia Bersatu II (KIB II), telah menetapkan 11 (sebelas) agenda yang menjadi prioritas nasional untuk diselesaikan selama kurun waktu 2009 sampai dengan 2014, salah satu prioritasnya adalah masalah energi. Dalam prioritas di bidang energi, tema prioritas adalah: Pencapaian ketahanan energi nasional yang menjamin kelangsungan pertumbuhan nasional melalui restrukturisasi kelembagaan dan optimasi pemanfaatan energi alternatif seluas-luasnya. Permasalahan energi nasional jangka panjang menyangkut hal yang berkaitan engan security of supply dan keberlanjutan penyediaan energi sehingga dapat mendukung pembangunan dan kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia dalam jangka panjang. Penyediaan energi jangka panjang mempertimbangkan berbagai aspek lain, seperti lingkungan, ekonomi, dan aspek sosial kemanusiaan, karena teknologi baru perlu edukasi dan informasi yang cukup agar dapat diterima sebagai bagian budaya masyarakat yang belum pernah berinteraksi dengan berbagai teknologi baru EBT maupun akibat pemanfaatannya pada dampak sosial kemanusiaan. Hal ini akan menentukan keberlanjutan pembangunan itu sendiri. Untuk Jangka panjang teknologi baru _____________ *) Merupakan Bagian dari Buku Agenda Riset Nasional 2010-2014, Komisi Teknis Energi - DRN.

61


yang berkaitan dengan EBT tidak dapat dihindari, demikian pula pengetahuan yang cukup mendalam dalam ilmu bahan serta berbagai pemodelan matematik untuk mendukung kegiatan rekayasa. Permasalahan energi nasional jangka pendek yang harus segera diselesaikan saat ini adalah menyiapkan sumber energi selain BBM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri nasional. Pemecahan masalah energi nasional jangka pendek haruslah diletakkan dalam suatu kerangka untuk menjawab masalah jangka panjang, sehingga menjadi suatu penyelesaian yang integral dan kelanjutannya. Program prioritas KIB-II, secara spesifik menyebutkan prioritas di bidang energi, antara lain: Kapasitas energi: Peningkatan kapasitas pembangkit listrik sebesar rata-rata 3.000 MW per tahun mulai 2010 dengan rasio elektrifikasi yang mencakup 62% pada 2010 dan 80% pada 2014; dan produksi minyak bumi sebesar lebih dari 1,2 juta barrel per hari mulai 2014. Energi alternatif: Peningkatan pemanfaatan energi terbarukan termasuk energi alternatif geothermal sehingga mencapai 2.000 MW pada 2012 dan 5.000 MW pada 2014 dan dimulainya produksi coal bed methane untuk membangkitkan listrik pada 2011 disertai pemanfaatan potensi tenaga surya, microhydro, dan nuklir secara bertahap. Perpres nomor 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) menunjukkan adanya upaya agar pemakaian energi baru dan terbarukan meningkat. Energi baru adalah bentuk energi yang dihasilkan oleh teknologi baru baik yang berasal dari energi terbarukan maupun energi tak terbarukan antara lain hidrogen, coal bed methane, batubara yang dicairkan (liquefied coal), gasifikasi batubara (gasified coal) dan nuklir; sedangkan energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumberdaya energi yang secara alamiah tidak akan habis dan dapat berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, bahan bakar nabati (biofuel), arus sungai, energi surya, energi angin, biomasa, dan energi laut. Khusus untuk penyediaan bahan bakar nabati (biofuel) diinstruksikan pula melalui Inpres No 1 tahun 2006, tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (biofuel) sebagai Dewan Riset Nasional - 2012

62

Bahan Bakar Lain. Melalui Inpres ini, Presiden R.I. menginstruksikan agar diambil langkahlangkah untuk melaksanakan percepatan penyediaan dan pemanfaatan biofuel, sedangkan untuk kegiatan pencairan batubara diinstruksikan melalui Inpres nomor 2 tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Batubara yang Dicairkan sebagai Bahan Bakar Lain. Blue-print Pengelolaan Energi Nasional (PEN) 2005-2025 yang telah disiapkan oleh Departemen ESDM merupakan suatu bentuk penjabaran KEN yang lebih operasional dan dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang energi. Dalam dokumen PEN 2005-2025 disebutkan berbagai kegiatan litbang di bidang energi yang harus dilakukan dalam rangka menjawab permasalahan energi, baik dalam jangka menengah maupun dalam jangka panjang. Dalam rancangan KEN yang sedang disusun oleh DEN (Status Desember 2009) yang akan dibahas bersama DPR sesuai dengan amanah UU No.30 Tahun 2007 tentang Energi menyatakan bahwa energi dikelola berdasarkan asas kemanfaatan, rasionalitas, efisiensi berkeadilan, peningkatan nilai tambah, keberlanjutan, kesejahteraan masyarakat, kelestarian fungsi lingkungan hidup, ketahanan nasional dan keterpaduan dengan mengutamakan kemampuan nasional. Pemanfataan energi dilakukan dengan cara: a. mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya energi; b. mempertimbangkan aspek teknologi, sosial, ekonomi, konservasi, dan linghkungan. c. Memprioritaskan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan peningkatan kegiatan ekonomi di daerah penghasil sumber energi. Dalam rangka mengoptimalkan seluruh sumber daya energi, maka peran energi baru dan terbarukan diharapkan akan meningkatkan secara siginifikan dari 3,64% pada tahun 2009 menjadi 17 % pada tahun 2025. Untuk memenuhi sasaran pencapaian yang demikian besar, maka program prioritas nasional KIB II dan rancangan Kebijaksanaan Strategis Nasional (Jakstranas) di bidang iptek memberikan peran kegiatan litbang iptek yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan EBT yang semakin penting untuk mendukung keberhasilan capaian secara nasional baik proram

63


prioritas nasional KIB II maupun pencapaian konsep bauran energi sampai tahun 2025. Dengan alur pemikiran seperti tersebut di atas, disusunlah suatu Agenda Riset Nasional (ARN) 2009-2014 untuk penyediaan dan pemanfaatan sumber EBT. 3.1.2 Arah Kebijakan dan Prioritas Utama Untuk prioritas bidang energi, diharapkan akan tercapai ketahanan energi nasional yang menjamin kelangsungan pertumbuhan nasional melalui restrukturisasi kelembagaan dan optimasi pemanfaatan energi alternatif seluas-luasnya. Sesuai dengan arah kebijkan IPTEK 2010-2014, untuk bidang fokus energi akan dikembangkan teknologi pembangkit listrik nasional dari sumber energi baru dan terbarukan (matahari, angin / bayu, panasbumi, air, nuklir, arus laut) dan bioenergi sesuai dengan Kebijakan Energi Nasional (KEN). Dalam hal ini, arah keijakan dan prioritas kegiatan IPTEK 2010-2014 akan dilakukan untuk menunjang program peningkatan kapasitas pembangkit listrik sebesar rata-rata 3.000 MW per tahun mulai 2010 dengan rasio elektrifikasi yang mencakup 62% pada 2010 dan 80% pada 2014. Untuk bidang EBT, arah kebijakan dan prioritas kegiatan IPTEK untuk menunjang program peningkatan pemanfaatan energi terbarukan, antara lain: pemanfatan panasbumi sehingga mencapai 2.000 MW pada 2012 dan 5.000 MW pada 2014 dan dimulainya produksi coal bed methane untuk membangkitkan listrik pada 2011 disertai pemanfaatan potensi tenaga surya, dan nuklir secara bertahap. Arah kebijakan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek di bidang energi adalah: (a) Identifikasi, mapping data sumber energi baru dan terbarukan, potensi, kualitas, dan kuantitasnya, (b) Pengembangan teknologi sesuai dengan hasil mapping potensi sumber energi yang tersedia, (c) Kajian tekno-ekonomi, aspek finansial, dan analisis keberlanjutan (self sustaining) kegiatan yang akan dilakukan, (d) Diseminasi informasi, sosialisasi kepada semua pihak (stake-holder terkait), dan (e) Peningkatan efisiensi penggunaan energi


64

Berbagai jenis sumber EBT yang diperhatikan dalam ARN adalah sebagai berikut: (a) panas bumi; (b) angin; (b) batubara peringkat rendah; (c) biofuels, termasuk biodiesel, bioethanol, dan biooil; (e) biomassa dan biogas; (f) surya-fotovoltaik; (g) hidrogen dan fuel-cell; (h) nuklir; (i) energi laut, termasuk gelombang dan arus laut; dan (j) coal bed methane; dan (k) konservasi energi. Dari berbagaia jenis sumber EBT tersebut, bidang energi akan menetapkan pengembangan panasbumi dan pengambangan pembangkit listrik biomassa di daerah terpencil sebagai program unggulan. Uraian terhadap ARN untuk bidang Energi disusun dalam tiga kelompok proram, yaitu 1. Program Peningkatan Elektrifikasi Nasional, 2. Program Bahan Bakar dari Energi Baru dan Terbarukan, dan 3. Program Konservasi Energi. Program peningkatan elektrifikasi nasional mencakup pengembangan Energi Panas bumi, Energi Angin, Energi Surya – PV, Fuel Cell, Energi Nuklir, Energi Laut. Program bahan bakar dari energi baru dan terbarukan mencakup Biofuel, Biomass & Biogas, Batubara Peringkat Rendah, Surya Thermal, Hidrogen, dan Coal Bed Methane (CBM). Sementara program konservasi energi difokuskan untuk mewujudkan tercapainya elastisitas energi kurang dari satu pada tahun 2025. 3.1.3 PENGEMBANGAN PANAS BUMI Potensi panas bumi Indonesia sebesar 27.000 MW merupakan potensi terbesar di dunia. Pemerintah telah menetapkan target capaian pengembangan panas bumi sebesar 9500 MW pada tahun 2025, dan 6.000 MW pada tahun 2014 sesuai dengan road map pengembangan panas bumiu sebagaimana dituangkan dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) (Perpres No. 5 Th. 2006). Pada saat ini (tahun 2009) kapasitas terpasang baru mencapai 1.189 MW dari yang ditargetkan sebesar 3.000 MW. Belum tercapainya target tersebut disebabkan karena berbagai permasalahan dalam pengembangan, antara lain: Fokus pengembangan panas bumi belum menjadi prioritas pemerintah

65


dalam bauran energi nasional, harga energi belum berdasarkan nilai keekonomian, perlindungan/pelestarian lingkungan hidup belum menjadi prioritas. Secara bertahap Kapasitas PLTP akan ditingkatkan dan dimasukkan dalam program percepatan 10.000 MW tahap kedua, dengan target capaian penambahan kapasitas PLTP untuk perioda 2010 – 2014 sebesar 4.733 MW dengan rincian sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 3.1.1 dan Gambar 3.1.1. Tabel 3.1.1 Rencana Penambahan Kapasitas PLTP Perioda Tahun 2010 – 2014. Rencana Penambahan Kapasitas Penamba PLTP (MW), Tahun han 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kapasita Jawa Bali 117 5 330 445 1240 2137 65 158 698 295 1380 2596 Luar Jawa Indonesia 117 70 158 1028 740 2620 4733 Sumber : (PT PLN, Diskusi panel “Pengembangan Energi Panas Bumi untuk Penyediaan Tenaga Listrik“ di ITB, 29 Januari 2009) Area

Gambar 3.1.1 Target Capaian Peningkatan Pemanfaatan Panas Bumi Indonesia.


66

Issue Pokok 1. Saat ini ”cadangan terbukti” panas bumi diperkirakan besarnya 2287 MWe dan “cadangan mungkin” 1050 MWe (Ref. Bambang Setiawan. 2009. Langkah-langkah untuk Mendorong Investasi Panas Bumi. Diskusi Panel: Pengembangan Energi Panas Bumi untuk Penyediaan Tenaga Listrik. 29 Januari 2009). Jumlah tersebut belum cukup untuk menunjang target capaian tahun 2014, yaitu penambahan kapasitas PLTP 4733 MWe. 2. Karakterisasi reservoir dan besarnya cadangan di sejumlah area panas bumi yang akan dikembangkan dan dimanfaatkan untuk pembangkit listrik, pada saat ini statusnya masih merupakan ’cadangan terduga’ dimana ketidakpastiannya masih tinggi karena di area-area tersebut belum dieksplorasi rinci. Lembaga Keuangan tidak akan memberikan pinjaman dana untuk pengembangan lapangan sebelum hasil pemboran “membuktikan” di daerah tersebut terdapat sumber energi panas bumi yang mempunyai potensi yang cukup menarik dari segi ekonomi dan sedikitnya sumur mampu menghasilkan fluida produksi sebesar 10- 30% dari total fluida produksi yang dibutuhkan oleh PLTP. 3. Lapangan-lapangan

yang akan dikembangkan pada umumnya belum diketahui kinerja reservoir dan kemampuan produksinya apabila uapnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan PLTP dalam jangka waktu panjang (minimal 25 tahun). Lembaga Keuangan tidak tertarik untuk membiayai proyek bila tidak ada hasil kajian (hasil simulasi reservoir) yang menunjukkan tersedianya uap untuk menunjang kebutuhan PLTP selama 25-30 tahun. 4. Beberapa Sistem Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP) yang ada saat ini (existing) mungkin dapat dioptimalkan agar menghasilkan daya listrik yang lebih tinggi, melalui: 5. Pemanfaan brine (air dari pemisahan di separator) untuk membangkitkan listrik dengan binary cycle atau flash cycle. 6. Pemanfaatan panas dalam kondensor untuk membangkitkan listrik dengan binary cycle c) Pemanfaatan excess tekanan

67


sebelum fluida masuk ke turbin. 7. Perundingan harga energi panas bumi selalu berlangsung alot

dan memakan waktu yang lama (kadang-kadang sampai beberapa tahun). Harga jual listrik panas bumi dinilai PT PLN terlalu tinggi bila dibandingkan harga listrik pembangkit lain terutama batubara. 8. Ada keinginan dari masyarakat disekitar lapangan panas bumi untuk dapat memanfaatkan fluida panas bumi untuk pemanfaatan langsung (direct use), antara lain untuk proses penyulingan akar wangi, pengeringan teh, pengeringan tembakau, kopra, teh dan produk pertanian lainnya. 9. Untuk memenuhi ketentuan UU No. 27/2003 tentang Panas Bumi, Pasal 32, pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri harus dimaksimalkan. Hingga saat ini komponen import masih sangat tinggi. Harus segera dirintis upaya agar komponen yang sebagian besar belum dapat diproduksi dalam negeri, seperti turbin dan generator, instrumen dan pipa alir permukaan serta casing, di masa yang akan datang dapat dipenuhi dari dalam negeri. Dengan berkurangnya komponen import, biaya pengembangan lapangan dan biaya pembangkit dapat menjadi lebih rendah. 10. Potensi panas bumi dunia terbesar terdapat di Indonesia dan sifat sistem panas bumi sangat site specifik, sehingga sudah semestinya pengembangan lapangan panas bumi Indonesia dikembangkan oleh perusahaan nasional dengan menggunakan tenaga ahli Indonesia. 11. Sesuai dengan potensi yang dimiliki sangat (terbesar di dunia) sudah sewajarnya jika Indonesia di jadikan center of excellence dalam pengembangan panas bumi 3.1.4 PENGEMBANGAN PEMBANGKIT LISTRIK BIOMASSA UNTUK DAERAH TERPENCIL Rasio elektrifikasi Indonesia saat ini adalah sebesar 60%. Masih banyaknya masyarakat yang belum menikmati listrik selain disebabkan oleh penyediaan listrik yang terbatas, tetapi juga disebabkan oleh luas jangkauan dan banyaknya masyarakat yang berdomisili di perdesaan yang terisolir dari jangkauan listrik. Untuk Dewan Riset Nasional - 2012

68

keperluan ini, pemerintah berupaya meningkatkan rasio elektrifikasi termasuk program listrik perdesaan. Mengingat jangkauannya yang sulit dicapai melalui program penambahan jaringan interkoneksi, maka pengembangan listrik off grid menjadi prioritas. Salah satu diantaranya adalah dengan mengembangkan pembangkit listrik biomassa. Diantara teknologi pemanfaatan biomassa untuk pembangkit listrik, teknologi siklus Rankine organik menjadi salah satu teknologi andalan pembangkitan listrik skala kecil tersebar (distributed microgeneration) di Indonesia. Riset-riset tentang biomassa tersebut terutama dimaksudkan untuk mendukung terealisasinya upayaupaya pembangkitan bahan bakar gas dan listrik pada skala mikro/kecil tersebar (distributed micro/small scale generation of electricity and fuel). Pola pembangkitan ini sangat cocok untuk diterapkan di Indonesia yang kondisi geografinya berbentuk ribuan pulau dan juga menjadi trend dunia dalam upaya penggalakan pemanfaatan energi terbarukan.

69


3.2 Energi: Menyongsong Masa Depan Dr. Ir. Arnold Soetrisnanto, Anggota DRN 2012-2014, Komtek Energi.

Filosofi Energi Energi sangat diperlukan dan digunakan di semua sektor aktifitas kehidupan manusia. Bermacam aktifitas manusia, mulai dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks memerlukan pembakaran sejumlah energi yang cukup sesuai keperluannya. Bahkan tidurpun manusia masih membutuhkan energi untuk menjalankan ritme metabolisme tubuh dengan pembakaran energi yang sangat minimal. Energi dapat ditemui dan dirasakan dalam berbagai bentuk, seperti sinar, panas, gerak, listrik, kimia, nuklir, elektromagnit dan gravitasi. Semua energi yang dapat kita rasakan ini sebenarnya merupakan turunan dari empat buah gaya utama yang bekerja dan berkuasa di seluruh alam semesta. Alam semesta diciptakan oleh Yang Maha Kuasa dan memulai kehidupannya, melalui sebuah proses yang disebut kejadian awal, atau yang disebut juga sebagai ‘Big Bang’, sebuah teori yang hingga saat ini masih diakui dan disepakati oleh para ilmuwan. Mulai saat itu terbentuklah empat buah gaya, sebagai asal muasal sumber energi yang masih berperan dan mempunyai kuasa mengatur kehidupan dan jalannya alam semesta hingga saat ini, 15 milyard tahun kemudian. Keempat buah gaya tersebut adalah gaya nuklir kuat, gaya nuklir lemah, gaya elektromagnetis, dan gaya gravitasi. Dari keempat gaya inilah berbagai sumber energi diciptakan, misalnya energi nuklir yang menghidupi matahari, akibat bergabungnya empat gaya tersebut. Kemudian muncul energi fosil berupa minyak dan gas bumi, serta batubara yang tercipta dari tumbuhan dan binatang yang hidup dari sinar matahari. Demikian juga dengan energi hidro dan angin, energi surya, energi biomassa. Semuanya berasal dari energi matahari yang secara lebih spesifik disebut sebagai energi nuklir. Karena memang energi matahari yang dapat kita lihat dan rasakan dibangkitkan oleh suatu reaksi nuklir. Dewan Riset Nasional - 2012

70

Energi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dapat berbentuk energi potensial yang tersimpan di dalam materi atau sejumlah massa tertentu, seperti energi yang tersimpan dalam lemak tubuh atau massa air yang diam. Bentuk lainnya adalah energi kinetik yang langsung dapat dilihat atau dirasakan antara lain seperti gerak dan sinar. Agar dapat dirasakan manfaat, maka energi potensial harus diubah terlebih dulu menjadi energi kinetik. Misalnya jika kita makan, maka yang kita makan adalah energi potensial yang akan tersimpan di dalam lemak tubuh. Kemudian saat kita bergerak, maka energi ini akan diubah dan digunakan dalam bentuk energi kinetik yang menghasilkan kerja nyata atau gerak. Jika kita ingin membangkitkan energi listrik, maka kita harus membakar minyak, gas dan batubara (energi fosil). Juga dengan memanfaatkan gerak air/hidro atau angin, surya atau membangkitkan energi nuklir. Minyak, gas, batubara, air, angin, biomassa, geothermal, nuklir, angin dan surya adalah sumber energi yang dapat menghasilkan energi listrik, atau biasa disebut sebagai energi primer. Dilihat dari jenis sumbernya, energi primer dapat dibedakan menjadi energi terbarukan (renewable) dan energi tidak terbarukan (nonrenewable). Energi terbarukan saat ini didefinisikan sebagai energi yang akan selalu tergantikan dengan yang baru meskipun terus digunakan, sehingga tidak akan habis, antara lain: angin, surya, hidro, geothermal. Energi tak terbarukan didefinisikan sebagai energi yang tidak tergantikan dan akan mengalami deplesi, sehingga suatu saat akan habis, mencakup antara lain minyak bumi, gas bumi dan batubara. Meskipun demikian pembedaan ini masih bersifat relatif dan subyektif. Terutama jika dikaitkan dengan faktor waktu yang panjang dalam orde milyar tahun, atau jarak yang jauh dalam orde antar planet atau antar galaksi. Maka yang terbarukan akan menjadi tak terbarukan dan sebaliknya. Sampai kapanpun, subyektivitas hitungan dan logika manusia tidak akan mampu berhadapan dengan logika Tuhan dan alam semesta ciptaan-Nya. Pada prinsipnya energi harus disediakan dan dikelola secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Jaminan pasokan energi, keekonomian dan proteksi lingkungan adalah 3 pilar utama yang harus diperhatikan dan diupayakan, agar prinsip pengelolaan energi

71


berkesinambungan dan berkelanjutan dapat dicapai. Tiga pilar ini sering disebut sebagai trilogi ”Three E”, yaitu ”Energy, Economy and Environment”. Menciderai salah satu dari 3 pilar ini akan menyebabkan gagalnya penyediaan energi berkelanjutan. Jaminan keberhasilan pasokan, sebagai pilar pertama, akan berhasil dilakukan jika dapat diupayakan penggunaan bauran energi (energy mix) secara terpadu dan efisien, khususnya untuk wilayah bukan penghasil energi seperti negara Jepang, Korea, atau bahkan pulau Jawa. Keekonomian, sebagai pilar kedua, harus diupayakan agar harga energi dapat mencapai harga keekonomiannya tanpa campur tangan pemerintah dalam bentuk subsidi. Pengelolaan dampak lingkungan, sebagai pilar ketiga, harus diupayakan dengan pendekatan teknologi maupun regulasi, agar lingkungan dapat diproteksi dari dampak yang membahayakan umat manusia. Listrik Mengubah Kehidupan Budaya manusia cenderung berkembang ke arah yang lebih memudahkan bagi dirinya sendiri. Terutama saat beraktivitas untuk meraih kemajuan dan mencapai gaya hidup yang lebih baik dan lebih maju. Kemudahan beraktivitas dan perubahan gaya hidup manusia tersebut harus dibayar dengan mengkonsumsi sejumlah besar energi. Sebagian besar energi untuk beraktivitas tersebut diperoleh dengan membakar dan mengkonsumsi sebagian energi fosil, yang diubah ke bentuk energi listrik. Itulah sebabnya kecenderungan peningkatan kebutuhan listrik di masa depan masih akan berlanjut selama budaya kemudahan dan peningkatan gaya hidup masih terus berlangsung. Masalahnya, tidak ada manusia yang mau mencari kesulitan dan mau berjalan mundur dalam kehidupannya, hampir semuanya selalu mencari kemudahan dan menginginkan gaya hidup yang lebih baik dan lebih maju dari sebelumnya. Inilah budaya manusia modern saat ini. Energi listrik adalah energi sekunder, yang sudah tidak terikat lagi dengan istilah terbarukan atau tak terbarukan, karena dapat dibangkitkan dengan menggunakan kedua jenis energi primer tersebut. Energi listrik sangat praktis, karena dengan mudah dapat ditranformasikan ke bentuk energi lain yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia yaitu energi final, seperti cahaya, gelombang, gerak atau motor listrik, proses pemanasan atau pendinginan. Oleh Dewan Riset Nasional - 2012

72

karena itu energi listrik adalah bentuk energi yang paling banyak diperlukan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi praktis sehari-hari, saat manusia sedang beraktivitas. Saat ini kehidupan dan peradaban manusia modern sangat tergantung kepada suatu jenis energi yang disebut listrik. Di masa mendatang ketergantungan ini akan semakin besar dan semakin tidak dapat dihindarkan. Sebelum listrik tersedia sekitar lebih dari 100 tahun yang lalu, penerangan rumah masih menggunakan minyak tanah. Pengawetan makanan dilakukan dengan pendinginan dalam kotak es. Sistem pemanasan rumah masih menggunakan kayu bakar atau batubara, bahkan lampu mobil masih menggunakan gas karbit. Kemudian setelah itu muncullah beberapa ilmuwan dan penemu di bidang kelistrikan di abad 17. Di antaranya yang menjadi pelopor dan patut mendapatkan penghargaan di bidang listrik untuk kemanusiaan adalah Benjamin Franklin, Thomas A. Edison, and Nikola Tesla. Benjamin Franklin pada awalnya dapat membuktikan bahwa kilat yang menyambar, saat terjadi hujan dan petir, mempunyai sifat listrik. Kemudian Thomas A. Edison menemukan bolam lampu pertama yang dapat memancarkan sinar yang berpendar karena adanya arus listrik dalam waktu yang cukup lama. Kemajuan sistem kelistrikan saat ini sebenarnya baru dimulai pada tahun 1879, ketika arus listrik DC (direct current) ditemukan dan digunakan dalam sistem penerangan di luar rumah. Nikola Tesla adalah seorang ilmuwan perintis, yang mengaplikasikan sistem pembangkitan dan transmisi kelistrikan dengan menggunakan arus listrik AC (alternating current). Sistem ini dapat mengurangi biaya pada saat mengirimkan sejumlah besar energi listrik, bahkan untuk jarak yang relatif sangat jauh. Sehingga sistem ini akhirnya menggantikan sistem listrik DC untuk keperluan rumah tangga maupun untuk mensuplai listrik di sektor industri dalam jumlah yang sangat besar, masif dan kompleks. Meskipun listrik menjadi sangat penting dan sangat diperlukan, tetapi hanya sedikit orang yang bisa membayangkan dan menyadari, bagaimana jadinya jika tidak ada energi listrik dalam kehidupan saat ini. Mulai dengan penerangan, pendingin

73


atau pemanas ruangan, lemari es dan refrigerator, alat masak (kompor, microwave, pemanas air, dll), peralatan kerja (komputer, printer, fotocopy, dll), peralatan berhias (pengering rambut, alat pencukur, dll), peralatan hiburan (tv, video, tape/radio, dll), olah raga kebugaran (perlatan fitness), bahkan sampai dengan hobi (ikan hias). Bisa dibayangkan orang memelihara ikan hias tanpa listrik, atau bagaimana kita sebagai pekerja sibuk yang hanya bisa belanja seminggu sekali, tanpa bisa menyimpan makanan dalam kulkas. Penduduk Indonesia akan mencapai sekitar 340 juta pada tahun 2050, sebaliknya rasio elektrifikasinya masih sangat rendah sekitar 65%, atau sekitar 800 kWh/kapita. Dengan jumlah penduduk yang sangat besar, dan dengan ratio elektrifikasi yang masih sangat rendah, serta tingkat pertumbuhan ekonomi yang masih harus ditingkatkan ke rata-rata 6-7% atau bahkan lebih, maka kebutuhan pasokan listrik masa depan di Indonesia masih akan terus meningkat dengan pesat. Peningkatan kebutuhan listrik per sektor kegiatan ekonomi juga sangat besar, misalnya sektor transportasi. Transportasi masa depan di Indonesia, khususnya pulau Jawa yang kepadatan penduduknya akan mencapai sekitar 170 juta jiwa, atau akan melampaui 1000 orang per km2 pada tahun 2025, memerlukan moda transportasi publik yang sangat masif, dengan tidak membebani lingkungannya. Untuk itu perlu disediakan moda transportasi dengan menggunakan motor listrik, berupa kereta dan mobil listrik. Demikian juga dengan pembangunan lainnya, harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah yang mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi, lebih dari 1000 orang per km2. Sehingga jenis energi yang mempunyai kepadatan tinggi pula yang bisa memenuhi kebutuhan spesifik tersebut. Dampak Lingkungan Budaya kemudahan dan perubahan gaya hidup manusia menjadi lebih maju dan lebih baik, akan tercermin pada pertumbuhan dan permintaan energi listrik yang sangat besar. Hal ini akan berakibat pada perubahan kehidupan di sisi lainnya, yaitu akan menimbulkan dampak lingkungan yang sangat besar pula. Kemajuan peradaban umat manusia telah menyandera dirinya sendiri. Budaya kemudahan dalam menjalankan kehidupan dengan memanfaatkan energi listrik dalam jumlah yang semakin besar Dewan Riset Nasional - 2012

74

harus dibayar mahal dan berdampak pada kehidupan manusia itu sendiri. Budaya umat manusia saat ini telah sampai di sebuah jalan cabang berliku dengan beberapa pilihan yang sulit dan pelik. Meneruskan budaya gaya hidup dengan banyak kemudahan, dan terus menambah konsumsi energi dan merusak lingkungan, ataukah harus berjalan mundur, mau menghadapi kesulitan, dan lebih mementingkan keselamatan lingkungannya, yang amat sangat berharga di planet Bumi, di mana kehidupan dapat bertahan. Pada saat ini, sebagian besar pembangkitan listrik masih menggunakan sistem pembakaran energi fosil (batubara, minyak dan gas bumi). Dan pembakaran energi fosil ini akan menimbulkan dampak lingkungan yang cukup signifikan baik pada tingkat lokal maupun global. Secara lokal pembangkit energi fosil akan mengemisikan SOx, NOx dan partikel abu terbang, yang menjadi penyebab hujan asam dan permasalahan kesehatan di sekitar lokasi. Secara gobal pembangkit ini juga akan mengemisikan gas karbon CO2 yang menjadi penyebab efek rumah kaca yang memicu pemanasan global. Sebagai contoh, di wilayah Jawa-Madura-Bali yang sangat padat penduduk saat ini, listrik yang dibangkitkan dari energi fosil masih sangat tinggi, sekitar lebih dari 85% atau sekitar 33 GWe. Semua pembangkit ini akan menghasilkan cemaran berupa:    

Karbon dioksida (CO2), penyebab pemanasan global Karbon monoksida (CO), unsure aktif beracun Sulfur dioksida (SO2), sumber penyebab hujan asam Nitrogen oksida (NOx), berdampak pada kesehatan dan perusak ozon  Partikel abu terbang (PM), berdampak pada kesehatan  Logam berat seperti ‘mercury’ (Hg), berdampak pada kesehatan  Radiasi nuklir yang ikut bersama logam berat, berdampak pada kesehatan.

Selain menghasilkan emisi yang berdampak ke lingkungan, pembangkit listrik berbahan bakar batubara juga akan menghasilkan residu, yang disebut abu sisa pembakaran (bottom ash). Abu sisa yang jatuh mengendap di bagian bawah tungku pembakaran (boiler) yang jumlahnya sangat besar, jauh lebih besar dibandingkan dengan abu terbang (fly ash). Abu sisa ini biasanya disatukan dengan abu

75


terbang yang dapat ditangkap, kemudian dikumpulkan di suatu lokasi penimbunan. Jika kandungan ‘mercury’ dan radiasi nuklirnya tidak terlalu membahayakan, maka abu sisa ini dapat dimanfaatkan sebagai material penimbun atau bahan pengurug, dan bahan bangunan atau bahan pengisi. Nampaknya penggunaan batubara, minyak dan gas bumi dalam jangka lebih dari 100 tahun ke depan, masih akan dilakukan dengan masif dan bertambah banyak, khususnya batubara dan gas bumi. Dan belum ada jenis energi primer lain yang mampu menggantikannya, mengingat besarnya pangsa penggunaan energi fosil tersebut, dan belum siapnya jenis energi baru dan terbarukan lain secara teknologi, ekonomi, regulasi dan sosial-budaya. Untuk mengantisipasi permasalahan lingkungan akibat tidak bisa dihindarinya penggunaan energi fosil secara masif hingga abad mendatang, maka diperlukan suatu pengembangan teknologi pengontrol emisi yang dihasilkan pembangkit listrik fosil. Ada beberapa proses teknologi yang sudah dikuasai, meskipun harga dan biaya yang ditimbulkan masih mahal dan berdampak pada harga listrik yang dibangkitkan. Misalnya Proses pengurangan sulfur pada batubara, pemasangan saringan (filter), pencuci (scrubber), penggunaan katalis, sampai dengan penangkapan gas karbon diokasida dengan metoda ‘carbon capture and storage’ (CCS). Selain itu juga masih diperlukan regulasi untuk mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan. Regulasi emisi bersih atau regulasi udara bersih perlu dilakukan dengan segera. Dan mengingat bahwa tidak semua dampak emisi dapat ditanggulangi 100%, maka masih diperlukan sebuah regulasi tentang penerapan cara internalisasi biaya ekternal yang muncul akibat dampak cemaran ke lingkungan. Di Eropa saat ini sudah mulai menerapkan pajak lingkungan dan pajak karbon. Diharapkan regulasi semacam ini akan mengurangi dampak lingkungan secara signifikan. Dalam hal dampak emisi karbon dan pemanasan global, boleh dikatakan manusia sudah melawan kodrat hidupnya. Saat planet bumi mulai terbentuk dan stabil, atmosfer bumi masih dipenuhi oleh gas CO2 dengan kadar gas karbon yang masih cukup tinggi, kehidupan tingkat tinggi seperti makhluk bertulang belakang belum bisa muncul. Kehidupan dimulai ratusan juta tahun yang lalu Dewan Riset Nasional - 2012

76

dari tumbuhan dan binatang bersel tunggal dan kemudian berevolusi ke yang lebih tinggi tingkatnya. Kehidupan awal ini banyak menyerap CO2 di atmosfer, dan saat mati banyak membawa unsur karbon tertimbun dalam lapisan bawah tanah. Dengan kata lain CO2 di atmosfer diubah oleh tumbuhan dan binatang menjadi energi fosil seperti minyak dan gas bumi serta batubara. Proses ini berlangsung dalam kisaran waktu yang lama sekali hingga ratusan juta tahun. Dengan berkurangnya kadar gas karbon di atmosfer, maka kehidupan binatang yang jauh lebih tinggi tingkatnya dapat dimungkinkan, termasuk munculnya ras manusia. Tetapi oleh manusia modern, timbunan unsur karbon dalam bentuk energi fosil dibongkar kembali. Ditambang dan dibakar sebagai energi, serta mengemisikan gas CO2. Sehingga gas yang sudah disimpan dalam perut bumi agar kehidupan manusia dapat dimunculkan, saat ini dikeluarkan kembali dalam kurun waktu yang relatif jauh lebih cepat, hanya dalam orde ratusan tahun. Kelangsungan hidup makhluk di atas bumi termasuk manusia menjadi terancam. Planet bumi bergerak dengan waktu menuju kondisi seperti bumi purba, dengan kadar CO2 yang lebih tinggi. Energi nuklir sebenarnya bisa mendampingi energi fosil di masa depan, tetapi permasalahan politik dan sosial menjadi pengganjal utama, mengingat adanya fungsi lain dari energi nuklir. Yaitu dapat dikembangkan sebagai senjata pemusnah massal, atau bom nuklir. Selain itu ketakutan umat manusia terhadap radiasi akibat kecelakaan pembangkit energi nuklir menjadi semakin menguat. Meskipun hal ini sangat berlebihan, mengingat sebenarnya awal mula kehidupan itu dimunculkan di tengah paparan radiasi alam dan proses tersebut masih berlangsung hingga saat ini. Pancaran radiasi energi nuklir dari matahari masih berlangsung setiap saat di sekeliling kita. Perencanaan Energi Jangka Panjang Makin berkembang budaya suatu bangsa atau suku bangsa, maka cara berpikir dan pola perencanaan akan semakin panjang dan berjangka jauh ke depan. Fenomena ini jelas terlihat pada bangsabangsa yang hidup di daerah empat musim. Mereka terbiasa belajar dari alam untuk berpikir panjang. Berpikir untuk memenuhi

77


kebutuhan hidup, khususnya makanan dan pakaian di saat yang tepat di musim panas. Kemudian menyimpannya dan mengkonsumsinya untuk bisa bertahan hidup, saat alam tidak bisa lagi memberikan makanan yang cukup saat musim dingin tiba. Akhirnya fenomena ini menjadi budaya, sehingga menjadi terbiasa menyusun perencanaan jangka panjang. Tanpa perencanaan yang baik, maka mereka tidak akan mampu bertahan hidup. Berbeda dengan bangsa-bangsa yang tinggal di daerah khatulistiwa, mereka tidak mengalami pergantian musim yang ekstrem. Sebaliknya mereka diberi kemudahan hidup, diberi aneka ragam tumbuhan dan hewan yang selalu ada setiap saat dan tidak tergantung pada musim. Mereka tidak terbiasa membuat perencanaan, karena tanpa rencanapun sudah bisa bertahan hidup dengan baik. Nampaknya bangsa Indonesia termasuk dalam golongan yang terakhir ini. Budaya tanpa perencanaan nampaknya masih dominan sampai saat ini. Banyak contoh yang bisa disebutkan, hampir di setiap sektor pembangunan selalu ada saja kegiatan yang dilakukan tanpa perencanaan yang baik. Kalaupun sudah ada perencanaan, maka setiap tahun selalu berubah-ubah, dan mengalami perubahan sebelum sempat direalisasikan. Bahkan sulit direalisasikan karena tidak ada koordinasi dengan perencanaan di sektor lain. Demikian juga dengan perencanaan energi nasional. Pengelolaan energi nasional termasuk salah satu sektor yang harus dibenahi. Sejak Indonesia merdeka, regulasi tertinggi yang mengatur perencanaan energi nasional secara komprehensif, dengan mencantumkan kebutuhan kuantitatif per jenis energi sampai 20 tahun yang akan datang, hanyalah berupa Peraturan Presiden (Perpres). Yaitu Perpres no 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional 2005-2025, artinya baru diterbitkan setelah 61 tahun merdeka. Meskipun demikian, setelah 6 tahun kemudian, implementasi dari regulasi ini nampaknya tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, sehingga angka sasaran yang sudah ditetapkan pada akhir tahun 2025 nampaknya akan sulit untuk dicapai, misalnya pangsa penggunaan energi baru dan terbarukan 17% di tahun 2015.


78

Setiap tahun Departemen Energi juga mengeluarkan Blueprint Perencanaan Energi Nasional yang dikemas sebagai Peraturan Menteri (Permen). Meskipun demikian dari tahun ke tahun, angka-angka perencanaan energi selalu berubah. Menjadi sulit untuk diikuti oleh semua departemen/kementerian lain, karena koordinasi yang lemah. Bahkan pada awal tahun 2000-an, untuk menjawab kapan Indonesia menjadi negara importir neto minyak bumi, masih saja terjadi perdebatan. Dengan besaran angka dan waktu yang berbeda dan penuh dengan ketidakpastian. Padahal dengan perencanaan yang baik dan data yang akurat, seharusnya waktu yang pasti sudah bisa diprediksi dan diketahui minimal 10 tahun sebelum kejadian. Sehingga langkah-langkah antisipatif sudah bisa disiapkan dengan baik. Demikian juga dengan sumber daya energi gas bumi dan batubara. Banyak permasalahan yang harus diselesaikan, khususnya untuk kebutuhan ekspor dan penggunaan domestik. Regulasinya tidak jelas, karena tidak adanya perencanaan yang baik dan komprehensif, serta berlaku di semua sektor kegiatan ekonomi. Permasalahan yang muncul saat ini adalah krisis energi dan krisis listrik. Biasanya krisis semacam ini diselesaikan dengan ‘crashprogram’, berupa penyelesaian jangka pendek yang akan memunculkan krisis berikutnya. Akhirnya terperangkap dalam krisis berkepanjangan, dan kondisi inilah yang saat ini terjadi di Indonesia. Dalam kondisi yang demikian, maka diperlukan fungsi koordinasi antar sektor dan antar kementerian yang lebih solid dan terpadu. Seorang pemimpin yang tegas dan visioner sangat diperlukan untuk melakukan fungsi koordinasi antar sektor dan antar kementerian. Kelemahan pada fungsi tersebut di atas sering menjadi sumber kegagalan pada program pembangunan di Indonesia. Permasalahan energi dan listrik di Indonesia saat ini hanya dapat diselesaikan jika:  Ada mimpi untuk menjadi bangsa yang mandiri dan berdaulat di bidang energi  Ada visi berupa rencana penggunaan energi jangka panjang  Ada misi berupa kebijakan yang jelas dan penyiapan infrastruktur  Ada aksi untuk melaksanakan visi dan misi secara berkelanjutan

79


 Ada konsistensi dalam merealisasikan mimpi, visi, misi dan aksi  Ada koordinasi dalam mewujudkan mimpi, visi, misi dan aksi. Sumber daya energi migas, batubara dan hidro yang dimiliki bumi Indonesia, telah memberikan kontribusi ekonomi yang besar bagi kehidupan dan pembangunan bangsa selama bertahun-tahun. Namun kenyamanan tersebut nampak semakin berkurang dari waktu ke waktu. Gejala ini ditandai oleh makin sering terjadinya gangguan kekurangan pasokan energi dan listrik, serta besarnya pengeluaran negara berupa subsidi untuk sektor energi. Sudah saatnya subsidi untuk sektor energi dihapuskan dan dialihkan. Hal ini akan memicu persaingan harga yang wajar di antara berbagai jenis energi baik terbarukan maupun tak terbarukan. Sehingga dapat diharapkan adanya peningkatan pengembangan energi baru dan terbarukan. Yang saat ini relatif lebih mahal dibandingkan dengan harga energi bersubsidi. Menjadi sangat aneh jika jenis energi yang sudah mapan seperti minyak bumi diberi subsidi. Sedangkan energi baru dan terbarukan yang sedang berkembang diminta bersaing sesuai harga keekonomiannya tanpa subsidi. Selain itu perlu dipikirkan untuk memindahkan subsidi energi dari sektor konsumtif seperti sektor rumah tangga, ke sektor produktif seperti sektor industri maupun sektor produktif lainnya yang membutuhkan. Juga perlu dipikirkan untuk memindahkan dana subsidi energi ke sektor transportasi publik, atau sektor sosial lainnya seperti jaminan sosial atau pendidikan. Pengalihan subsidi energi juga dapat direalisasikan dalam bentuk insentif perpajakan. Potensi yang besar dari gas alam dan batubara serta energi baru dan terbarukan, yang seharusnya dapat mendukung sektor energi dan kelistrikan serta mengatasi beban subsidi, belum dapat berperan maksimal. Banyak permasalahan energi primer di Negara ini yang memerlukan penyelesaian dalam bentuk terobosan kebijakan yang berani. Indonesia saat ini menghadapi masalah yang cukup sulit dalam hal penyediaan energi secara berkelanjutan. Sistem energi Indonesia terlalu bergantung kepada minyak dengan pangsa lebih dari 50%, padahal Indonesia saat ini sudah menjadi negara pengimpor minyak neto, sehingga seharusnya berakibat pada naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif dasar listrik (TDL) dalam negeri, tetapi tidak dinaikkan karena lebih mengandalkan sistem subsidi energi yang tidak sehat. Dewan Riset Nasional - 2012

80

Penggunaan energi per kapita di Indonesia masih sangat kecil, yaitu sekitar 3,5 SBM per kapita per tahun atau kira-kira sepertiga angka rerata ASEAN. Konsumsi energi listrik rerata per kapita juga sangat kecil, yaitu sekitar 800 kWh, dengan rasio elektrifikasi sekitar 65%. Sedangkan konsumsi energi listrik rerata per kapita di Malaysia sudah mencapai sekitar 3500 kWh. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih harus bekerja keras untuk mengejar ketertinggalannya dari bangsa lain di dunia, khususnya di negara tetangga ASEAN. Dan pada kenyataannya kecukupan pasokan energi nasional memang masih belum terjamin, yang tercermin dari banyaknya krisis energi dan listrik di beberapa daerah secara terus-menerus, bahkan sudah mulai melakukan impor listrik dari negara tetangga. Di satu sisi Indonesia harus meningkatkan pemakaian energi sebagai ‘engine of growth’ pertumbuhan ekonomi yang masih cukup besar, untuk meningkatkan taraf dan kualitas hidup rakyatnya, yang diperkirakan akan mencapai lebih dari 280 juta orang pada tahun 2025. Di sisi lain, ketersediaan sumber daya energi, terutama energi fosil seperti minyak bumi, gas bumi dan batu bara semakin terbatas dan selalu menurun produksinya. Dengan rasio cadangan produksi seperti saat ini maka ketersediaan energi primer khususnya energi fosil hanya bisa bertahan maksimum sekitar 80 tahun. Cadangan energi primer Indonesia akan terkuras lebih cepat dari waktu yang diperkirakan, karena kebutuhan listrik nasional akan terus meningkat. Selama ini masyarakat Indonesia mempunyai persepsi kuat bahwa bumi Indonesia kaya dengan cadangan sumber energi primer. Akan tetapi pada kenyataannya cadangan terbukti nasional sumber daya batubara, gas alam, dan minyak bumi, secara berturut-turut hanya sebesar 0,55%; 1,39%; dan 0,43% dari cadangan dunia saat ini. Untuk itu diperlukan penyediaan energi dalam jumlah yang cukup, handal, ekonomis dan ramah lingkungan. Saat ini ekplorasi uranium sebagai bahan bakar nuklir di Indonesia belum dilakukan secara maksimal. Baru 2 lokasi potensial yang sudah dieksplorasi, yaitu di daerah Kalan Kalimantan Barat sebesar 34.112 ton dan di daerah Kawat Kalimantan Timur sebesar 10.000 ton. Kira-kira jumlah ini dapat digunakan untuk membangkitkan 1000 MWe Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

81


(PLTN) selama 170 tahun, atau 4000 MWe PLTN selama 40 tahun. Masih banyak daerah lain di Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang mempunyai potensi yang cukup besar. Untuk itu perlu dilakukan peningkatan eksplorasi mineral uranium dan bahan bakar nuklir lainnya di wilayah Indonesia untuk mengetahui ketersediaan cadangan sumber daya energi nuklir nasional jangka panjang. Dari uraian di atas terlihat bahwa Indonesia nampaknya masih mempunyai kecukupan energi khususnya dalam jangka pendek, namun jika diperhatikan kecenderungannya secara lebih rinci dan dalam jangka yang lebih panjang, ketahanan energi Nasional nampak cukup mengkhawatirkan. Oleh sebab itu diperlukan perubahan kebijakan energi yang progresif agar ketahanan energi Nasional dapat berkelanjutan. Kondisi inilah yang mendasari ditetapkannya Peraturan Presiden No 5 Tahun 2006 Tentang Kebijakan Energi Nasional. Proporsi baru ini akan mengubah peta penggunaan energi primer Indonesia dari sekitar 50% minyak bumi pada tahun 2005 menjadi hanya sekitar 20% pada tahun 2025, atau dari sekitar 5% Non-Fosil menjadi sekitar 15% Non-Fosil pada kurun waktu yang sama. Meskipun angka-angka tersebut nampaknya menjadi sulit untuk direalisasikan saat ini, karena situasi dan kondisi yang tidak mendukung. Kondisi krisis energi harus dapat diantisipasi dan dicarikan solusi secepatnya. Salah satu solusinya adalah dengan memanfaatkan energi alternatif lainnya, khususnya energi baru dan terbarukan seperti panas bumi, nuklir, air, biomas, angin, kelautan dan surya. Penganekaragaman sumber energi di dalam negeri masih sangat terbuka untuk dimanfaatkan, mengingat ketersediaan potensi pasokan sumber daya energi yang besar, khususnya energi baru dan terbarukan. Di sektor kelistrikan, permintaan terus meningkat dan semakin membesar, kesenjangan regional antara Jawa dan Luar Jawa belum dapat diatasi. Masih banyak kawasan industri dan kawasan ekonomi yang belum dilayani oleh sistem kelistrikan nasional. Industri pengolahan bahan dasar mineral dan bahan baku, kegiatan industri dan kegiatan ekonomi lainnya masih menunggu ketersediaan pasokan listrik yang cukup. Kelistrikan nasional juga Dewan Riset Nasional - 2012

82

mempunyai tantangan untuk memanfaatkan energi baru dan terbarukan, dengan beban biaya yang lebih tinggi dibandingkan energi konvensional. Kemampuan perusahaan listrik negara amat terbatas, baik dari sisi manajemen maupun pendanaan. Peranan sektor swasta untuk berpartisipasi dalam penyediaan kelistrikan nasional saat ini mutlak diperlukan. Untuk memecahkan dan keluar dari semua permasalahan ini, sistem kelistrikan nasional memerlukan aturan, kebijakan dan birokrasi manajemen yang lebih baik, lebih cepat dan lebih tepat. Pemerintah telah menargetkan pertumbuhan ekonomi, untuk 5 tahun yang akan datang, meningkat menjadi 7%, yang berarti pertumbuhan penyediaan listrik diperkirakan akan mencapai sekitar 10,5% per tahun. Meskipun pertumbuhan listrik dianggap tetap 7% per tahun seperti saat ini, tetapi pada tahun 2020 Indonesia diperkirakan tetap memerlukan tambahan kapasitas pembangkit listrik, di luar yang saat ini sedang dibangun, sebesar 40.000 MW. Untuk Jawa-Madura-Bali (Jamali) yang mengkonsumsi 70% dari kebutuhan listrik nasional masih memerlukan tambahan lebih dari 30.000 MW. Proyeksi kebutuhan energi listrik sampai tahun 2027, Jamali memerlukan tambahan kapasitas terpasang sekitar 70.000 MW. Potensi cadangan energi primer di Jamali berupa panas bumi paling banyak hanya tersedia 4.000 MW. Sedangkan potensi tenaga air dalam bentuk sumber-sumber kecil yang masih tersisa hanya sekitar 1.000 MW. Potensi gas alam untuk tambahan kapasitas listrik tampaknya juga terbatas, karena sampai saat ini Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) yang sudah dan sedang dibangun, masih belum mendapat kepastian pasokan jangka panjang kebutuhan gas alamnya. Pemanfaatan energi primer yang masih terbuka adalah Liquid Natural Gas (LNG), akan tetapi jika digunakan harga pasar internasional, maka biaya produksi kistriknya menjadi tidak kompetitif terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara. Dengan kondisi seperti ini gas/LNG, tenaga air, panas bumi, dan nuklir paling banyak hanya bisa menyediakan kebutuhan 40%-nya saja, dan sisanya tetap harus disediakan oleh PLTU batubara.

83


Wilayah Jamali mempunyai kepadatan penduduk yang sangat besar, diperkirakan akan mencapai lebih dari 1000 orang/km2 pada tahun 2025. Padahal sebagian besar energi di pulau Jawa harus didatangkan dari luar Jawa. Akibatnya wilayah ini akan menjadi daerah pengimpor energi yang sangat besar. Bahkan lebih besar dibandingkan Jepang, jika penggunaan energi per kapita sudah mendekati Jepang. Mengingat kepadatan penduduk yang 3 kali lebih besar dibandingkan Jepang yang hanya sekitar 340 orang/km2. Meskipun demikian, saat ini Jepang sudah mengoperasikan 55 unit PLTN. Dan akibat gempa besar dan tsunami yang hebat maka 4 PLTN diantaranya yang terletak di daerah Fukushima menjadi korban bencana, mengalami masalah, dan nampaknya tidak dapat dioperasikan lagi untuk selamanya. Untuk suatu daerah yang langka energi dan mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi, maka secara alamiah harus juga menggunakan jenis energi yang mempunyai tingkat kepadatan energi yang tinggi pula seperti energi nuklir. Dari 6 negara yang mempunyai jumlah penduduk tertinggi di dunia yaitu China, India, Amerika Serikat, Indonesia, Brazil dan Pakistan, hanya Indonesia saja yang belum pernah mempunyai dan mengoperasikan PLTN. Dengan kondisi dan situasi energi di Indonesia saat ini, maka ketergantungan pada energi berbasis batubara tidak bisa dihindarkan, dengan segala resiko dan dampak yang diakibatkannya, khususnya untuk Pulau Jawa. Salah satu permasalahan yang secara serius harus dipertimbangkan adalah transportasi batubara dari Luar Jawa ke sistem kelistrikan Jamali. Untuk pemenuhan pembangkitan PLTU batubara sebesar 56 MWe pada tahun 2025 di sistem kelistrikan Jamali, maka harus disediakan kebutuhan batubara sebanyak 206 juta ton per tahun. Untuk pengangkutannya diperlukan sekitar 5000 kapal per tahun. Persoalan manajemen logistik pengadaan cadangan batubara menjadi penentu keberhasilan penyediaan listrik yang berkelanjutan untuk sistem Jamali. Selain itu, PLTU Batubara di sistem Jamali akan terkendala oleh lahan, logistik, dan permasalahan lingkungan. PLTU batubara menjadi penyumbang emisi CO2 yang cukup signifikan, yang mejadi salah satu penyebab pemanasan global dan perubahan iklim dunia. Perubahan iklim global dan emisi karbon Dewan Riset Nasional - 2012

84

adalah suatu kenyataan dari hasil penelitian para ilmuwan di seluruh dunia, dan telah menjadi kenyataan yang mengancam kehidupan umat manusia di atas planet bumi. Presiden Yudhoyono dalam pertemuan pemimpin negara G-20 pada Oktober 2009 yang lalu juga menyatakan bahwa perubahan iklim adalah masalah bersama yang harus diatasi dengan cara menurunkan emisi CO2. Bahkan Indonesia pada kesempatan tersebut berani mencanangkan pengurangan emisi CO2 sebesar 26%. Dan dalam hal ini energi nuklir bisa dikategorikan sebagai energi dengan zero carbon emission, yaitu mampu menyediakan energi listrik dengan kapasitas daya besar tanpa meningkatkan emisi CO2. Dalam rangka mengevaluasi studi Comprehensive Assessment of Different Energy Sources for Electricity Generation (CADES) yang sudah dilakukan pada tahun 2000-2002, BATAN pada tahun 2008-2009 dengan partisipasi antara lain MPEL, DESDM, ITB, UI, BPS dan PT. PLN, telah menyelesaikan studi Re-Evaluasi CADES dengan menggunakan data dan asumsi terkini. Hasil studi menunjukkan bahwa jika tidak ada perubahan kebijakan yang signifikan di sektor energi dan ketenagalistrikan, serta sektor kegiatan ekonomi dan kependudukan, maka kebutuhan listrik di sistem kelistrikan Jamali akan meningkat dari 23,2 GWe pada tahun 2005 menjadi 518.7 GWe pada tahun 2050. Sebagian besar dari kebutuhan listrik tersebut akan sangat tergantung pada PLTU batubara, yang meningkat sangat pesat dari 8,3 GWe pada tahun 2005 menjadi 448,1 GWe pada tahun 2050, meskipun penggunaan PLTN sudah direalisasikan sebesar 2 GWe pada tahun 2020 dan 21 GWe pada tahun 2050. Emisi CO2 di Jamali dengan skenario dasar dan asumsi tanpa upaya penurunan emisi meningkat sangat pesat dari 97 juta ton pada tahun 2005 menjadi 478 juta ton pada tahun 2025 dan meningkat sebesar 3.322 juta ton pada tahun 2050. Dengan melakukan upaya bauran energi sesuai Perpres Nomor 5 Tahun 2006 yaitu dengan penggunaan 4% energi nuklir, maka kemampuan untuk menekan emisi CO2 masih sangat kecil yaitu hanya sebesar 9,1%. Sedangkan hasil optimasi dengan menggunakan opsi nuklir secara masif yaitu 38 GWe pada tahun 2025 dan 226 GWe pada tahun 2050, akan dapat mengurangi emisi CO2 secara signifikan sebesar 36,6% pada tahun 2025 dan 56,6% pada tahun 2050.

85


Penggunaan energi nuklir sangat diperlukan untuk mendukung terwujudnya keamanan pasokan energi (energy security of supply) nasional secara berkelanjutan, mengurangi laju pengurasan energi fosil yang cadangannya sangat terbatas, mendukung stabilitas pasokan energi listrik secara aman, handal, ekonomis, bersih dan berwawasan lingkungan, mendukung pengurangan dampak akibat pemanasan global. Energi nuklir merupakan bagian dari sistem bauran energi yang optimal (optimum energy mix) simbiotik dan sinergistik dengan energi fosil dan terbarukan lainnya dalam memenuhi kebutuhan energi nasional sesuai sasaran KEN. Reevaluasi studi CADES menunjukkan bahwa introduksi PLTN pada perioda 2015-2019, yaitu perioda ke 3 Renjana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) kedalam sistem jaringan kelistrikan Jamali merupakan solusi yang tepat untuk mendukung ketahanan pasokan energi nasional (energy security). Tetapi nampaknya dengan kejadian bencana alam yang mengakibatkan kecelakaan PLTN Fukushima di Jepang, akan mempengaruhi opsi penggunaan energi nuklir di Indonesia. Program pembangunan PLTN akan dipertimbangkan kembali. Dan jika akan dilanjutkan maka perlu dilakukan dengan sangat hati-hati dan penuh kewaspadaan. Pelajaran dan pengalaman dari 3 buah kecelakaan nuklir yang pernah terjadi di Three Miles Island di Amerika Serikat, Chernobyl di Ex-Uni Soviet dan di Fukushima Jepang, harus dapat memperbaiki standard keselamatan pada PLTN yang akan dibangun. Filosofi Energi Nuklir

Energi nuklir yang saat ini oleh para pakar energi dunia dikategorikan sebagai energi tak terbarukan, sebenarnya sangat mungkin sekali dikategorikan sebagai energi terbarukan. Mengingat saat ini energi nuklir untuk pembangkitan listrik masih menggunakan teknologi fisi nuklir (pembelahan inti atom) dan Dewan Riset Nasional - 2012

86

digunakan uranium sebagai sumber bahan bakarnya. Dimana bijih uranium sebagai bahan tambang dapat ditemukan di bumi, atau di bulan atau di planet mars, atau di planet lainnya, atau bahkan di galaksi lain. Jadi dilihat dari sisi ruang dan waktu, maka uranium secara relatif baru akan habis umtuk waktu yang lama sekali. Sumber bahan bakar nuklir selain uranium yang menggunakan teknologi fisi dengan sedikit modifikasi juga masih tersedia, misalnya bijih thorium dan plutonium. Seperti Uranium, bijih thorium sebagai bahan tambang juga dapat ditemukan di bumi, atau di bulan atau di planet mars, atau di planet lainnya, atau bahkan di galaksi lain. Bahan baku plutonium yang merupakan hasil dari limbah bakar nuklir itu sendiri, juga akan semakin besar ketersediaannya. Jika industri pembangkitan energi nuklir semakin besar, maka bahan plutonium dari hasil limbah nuklir juga akan semakin berlimpah. Oleh karena itu teknologi fisi nuklir sebagai tulang punggung industri nuklir saat ini akan semakin layak untuk disebut sebagai energi terbarukan. Teknologi nuklir masih terus berkembang. Teknologi fisi nuklir masih dapat digantikan dengan teknologi nuklir lainnya yang lebih maju, lebih canggih dan lebih alamiah, yaitu teknologi fusi nuklir (penggabungan inti atom). Teknologi ini mencontoh proses pembangkitan energi alam semesta, seperti yang terjadi di matahari kita, dan di jutaan matahari lain di alam semesta. Reaksi fusi nuklir adalah reaksi nuklir yang memberikan kehidupan bagi bintangbintang di alam semesta. Teknologi fusi nuklir menjanjikan penyediaan energi tanpa batas, mengingat tersedianya sumber bahan baku energi yang tidak terbatas, yaitu lithium dan hidrogen. Dimana hidrogen adalah unsur yang paling melimpah di alam semesta, seperti di matahari kita. Matahari merupakan sebuah bola besar hidrogen dengan massa sekitar 333 ribu kali massa bumi. Menggunakan teknologi fusi nuklir adalah sebuah keniscayaan, yang dapat diibaratkan seperti memindahkan matahari dalam skala amat sangat kecil ke permukaan bumi. Meskipun demikian kita tidak dapat langsung meloncat menggunakan teknologi fusi, melainkan harus bertahap dengan menguasai teknologi fisi nuklir terlebih dulu. Teknologi nuklir fisi

87


yang sudah dikuasai dengan standard keselamatannya, serta sudah layak skala keekonomiannya, kemungkinan masih tetap diperlukan dan akan tetap berlangsung sekitar 100-200 tahun lagi, sebelum digantikan secara masif dengan teknologi fusi. Dari uraian di atas terlihat bahwa energi nuklir adalah suatu jenis energi yang tidak mengandalkan ”energy resource base” seperti energi fosil yang sangat tergantung pada pasokan sumber daya energinya. Energi nuklir adalah suatu jenis energi yang lebih mengandalkan ”technology resource base”. Yang tidak tergantung pada cadangan sumber daya energinya, melainkan lebih mengandalkan pada pengembangan dan perubahan teknologinya. Dari sisi keselamatan nuklir yang masih sering dipertanyakan banyak pihak, sebenarnya secara filosofis sudah mencapai tingkat kebenaran yang hakiki. Prinsip keselamatan nuklir yang diterapkan di industri nuklir saat ini hanyalah mengadopsi prinsip alam semesta. Yaitu menanggulangi bahaya radiasi nuklir dengan faktor jarak, perisai dan waktu. Faktor jarak menyebabkan radiasi yang sampai ke sasaran menjadi lebih lemah. Faktor perisai menyebabkan radiasi dapat dikurangi kekuatannya. Faktor waktu menyebabkan intensitas radiasi tidak diterima sasaran secara menyeluruh. Alam secara langsung sudah menyediakan ketiga unsur tersebut, sehingga manusia tinggal mencontohnya saja. Seperti diketahui bahwa matahari adalah reaktor nuklir terbesar yang ada di dekat kita, dengan diameter 109 kali bumi. Dengan pengendalian alamiah, reaktor nuklir matahari bereaksi menghasilkan energi yang sangat besar, dan dampak pancaran radiasi yang besar pula. Meskipun demikian kehidupan di atas bumi tetap bisa bertahan dengan kondisi yang optimal, karena ada faktor penahan radiasi alamiah. Yaitu jarak 150 juta km antara matahari dan bumi menjadi penghalang pertama. Medan magnet bumi serta atmosfer bumi dengan ketebalan sekitar 80 km dan kandungannya berfungsi sebagai perisai dan menjadi penghalang kedua. Waktu interaksi manusia dng matahari juga dibatasi oleh waktu, mengingat manusia mempunyai tempat tinggal berupa gua di masa lalu, atau rumah di masa kini, sehingga bisa mengurangi waktu paparan sinar matahari. Dengan demikian manusia dapat selamat dan aman secara alamiah dari gangguan bahaya radiasi matahari. Dewan Riset Nasional - 2012

88

Prinsip-prinsip inilah yang juga digunakan manusia dengan bantuan teknologi modern untuk memenuhi aspek keselamatan nuklir atau radiasi, saat berinteraksi dengan industri nuklir ciptaannya sendiri. Keberhasilan manusia dalam mengembangkan teknologi nuklir sebagai hasil menirukan alam, sangat tergantung pada kemahiran, kesungguhan, kedisiplinan, dan kesadaran untuk mengikuti prinsip alam dalam mengelola kelangsungan kehidupan dan peradabannya. Selain mempunyai manfaat yang besar, maka energi nuklir juga mempunyai resiko besar. Tetapi sampai saat ini, jumlah kematian yang ditimbulkan pada saat penglolaannya masih menempati urutan yang paling kecil, dibandingkan dengan kematian yang diakibatkan oleh pengelolaan jenis energi lainnya. Nampaknya resiko yang tinggi tersebut sudah diantisipasi oleh standard keselamatan nuklir yang semakin tinggi pula. Meskipun demikian kewaspadaan dan kehati-hatian masih tetap diperlukan jika akan mengembangkan energi nuklir. Sebagai contoh aktual, adalah kecelakaan nuklir yang terjadi di PLTN Fukushima Jepang pada bulan Maret 2011. Sebuah bencana alam yang disebut sebagai terbesar di Jepang, yaitu gempa besar berkekuatan 8,9 skala Richter dan tsunami dengan ketinggian sekitar 14 meter menghantam PLTN yang berumur 40 tahun dan sudah dioperasikan sejak tahun 1971. Karena desainnya yang dibuat di awal tahun 1960an kurang memperhitungkan bencana alam yang besar tersebut, maka terjadilah kecelakaan nuklir seperti yang sudah diberitakan dan dibahas di banyak media. Kelemahan dan kesalahan yang terjadi pada PLTN tersebut adalah penerapan desain awalnya. Khususnya dalam hal pemilihan lokasi dan tapak PLTN yang kurang memperhitungkan dampak bencana tsunami besar, yang hanya terjadi sekali dalam beberapa ratus tahun. Selain itu, teknologi awal tahun 60-an yang sudah cukup tua, nampaknya tidak mampu mengatasi dampak lanjutan dari kecelakaan tersebut. Meskipun demikian perlu dicatat bahwa bencana nuklir yang dianggap besar tersebut tidak menimbulkam kematian langsung saat terjadi kecelakaan. Tidak seorangpun meninggal akibat kecelakaan nuklir, dibandingkan dengan lebih dari 20 ribu orang meninggal dan hilang akibat langsung dari bencana tsunaminya sendiri. Dan juga perlu dicatat bahwa teknologi PLTN tahun 2000an sudah bisa

89


mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh teknologi generasi sebelumnya, termasuk standard keselamatan untuk mengantisipasi bencana tsunami dan erupsi gunung berapi yang besar. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengembangan teknologi nuklir termasuk aspek keselamatannya selalu berjalan maju bersama dan berdampingan dengan kemajuan peradaban umat manusia. Apapun yang terjadi, pada kenyataannya tidak bisa mengubah fakta, bahwa energi nuklir adalah nenek moyang dari berbagai jenis energi yang kita kenal saat ini, termasuk energi fosil dan energi baru serta energi terbarukan lainnya. Tanpa energi nuklir, tidak akan terbentuk berbagai jenis energi turunan lainnya, seperti yang kita temui dan rasakan saat ini di atas Bumi. Sehingga energi nuklir secara umum menjadi lebih terbarukan dibandingkan dengan energi terbarukan sekalipun. Energi nuklir adalah energi alam semesta dan energi bintang-bintang. Dia ada saat alam semesta terbentuk dan akan tetap menyertainya hingga alam semesta berakhir. Energi nuklir akan tetap ada dan tersedia sampai batas akhir peradaban umat manusia. Yang masih menjadi pertanyaan adalah mengapa Tuhan Sang Khalik menciptakan Alam Semesta yang berbasis pada energi nuklir? Apakah Dia tidak memikirkan keselamatan umat-Nya dari bahaya nuklir? Atau apakah Dia sudah maha mengetahui bahwa bahaya nuklir masih bisa diupayakan untuk ditanggulangi sehingga tidak membahayakan umat ciptaanNya? REFERENSI 1) PLTN Menjamin Ketahanan Penyediaan Listrik Nasional, 5 LSM Pro Nuklir, 2010 2) Ringkasan Eksekutif Re-Evaluasi CADES, BATAN 2009. 3) World Nuclear Power Reactors, WNA 2009. 4) Blue Print Kebijakan Energi Nasional, DESDM. 2008. 5) Advanced Nuclear Power Reactors, WNA 2008.


90

3.3 Keberlanjutan Subsidi atau Energi?*) Oleh :Widodo W. Purwanto1,2 1Anggota 2Guru

DRN 2012-2014 Komisi Teknis Energi. Besar pada Departemen Teknik Kimia Universitas Indonesia

Pengertian subsidi energi Subsidi energi didefinisikan sebagaitindakan pemerintah yang bertujuan menurunkan biaya produksi energi, atau mengurangi harga yang dibayar oleh konsumen energi. Subsidi energi ada dua jenis yaitu subsidi yang dirancang untuk mengurangi biaya konsumsi energi, yang disebut sebagai subsidi konsumen, dan subsidi yang bertujuan mendukung produksi energi domestik, atau subsidi produsen(IEA, 2010). Alasan utama kenapa subsidi energi karena subsidi dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi nasional melalui biaya energi yang murah dan mengurangi kemiskinan dengancara memperbesar akses energi dan manfaat sosial terutama masyarakat berpendapatan rendah dan pedesaan. Namun demikian ada resiko yang terkait dengan subsidi energi. Dalam kondisi harga energi murah dapat menyebabkan pemborosan penggunaan energi dan tidak peduli akan penghematan serta manfaat subsidi lebih banyak dinikmati masyarakat golongan mampu karena merekalah pengguna energi utama. Seberapa besarkah subsidi energi? Studi dari IEA (2008) memperlihatkan bahwa subsidi fossil dari 20 negara non-OECD mencapai US$ 310 milyar. Sebagian besar pengeluaran subsidi dengan cara menurunkan harga untuk pengguna terutama BBM, gas bumi, batubara, dan listrik (Gambar 3.3.1). Iran,Arab Saudi dan Rusia merupakan tiga negara subsdi terbesar dengan subsidi lebih dari US$ 38 milyar pertahun bahkan Iran mencapai US$ 80 milyar per tahun. Cina, India, Venezuela danMesir ____________ *) Tulisan ini diupdate dari makalah dengan judul yang sama yang telah diterbitkan pada Majalah Mineral & Energi. Vol 10/No 1 - Maret 2012.Libang Energi dan Sumberdaya Mineral KESDM.

91


lebih dari US$ 20 milyar per tahun. Sedangkan Uni Emirat Arab, Indonesia, Ukraina dan Irak juga termasuk negara yang dengan subsidi besar, lebih dari U$10 milyar per tahun.IEA (2011) memprakirakan akan terjadi peningkatan mencapai US$ 660 milyar di tahun 2020 atau sekitar 0,7% GDP dunia, jika tanpa reformasi kebijakan subsidi.Tahun 2011,subsidi energi Indonesia telah mencapai Rp 137 triyun atau sekitar US$15 milyar sekitarlebih dari 2% GDP. Besarnyasubsidi tersebut setara dengan total pengeluaran untuk pertahanan, pendidikan, kesehatan dan sosial (Tabel 3.3.1, ISSD, 2011).

Gambar 3.3.1. Subsidi energi di beberapa negara (IEA, 2008)


92

Tabel 3.3.1. Pengeluaran dan Subsidi (2005-2011), dalam triyun Rupiah Uraian

2005

2006

2007

LKPP

LKPP

LKPP

2008 LKPP

2009

2010

2011

LKPP

APBN-P

APBN

Pengeluaran total

361

440

505

693

629

782

837

Seluruh subsidi

121

108

150

275

138

201

188

Subsidi energi

105

95

117

223

95

144

137

-Subsidi BBM

96

64

84

139

45

89

96

-Subsidi listrik

9

31

33

84

50

55

41

Pengeluaran modal

33

55

64

73

76

95

136

Pertahanan

22

24

31

9

13

21

47

Pendidikan

29

45

51

55

85

97

92

Kesehatan

6

12

16

14

16

20

14

Jaminan Sosial

2

2

3

3

3

4

5

Sumber: Menteri Keuangan Republik Indonesia (2010) LKPP: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (jumlah yang digunakan pemerintah untuk belanja negara)

Bahkan pada akhir tahun 2012 subsidi energi Indonesia diperkirakan mencapai Rp. 305 trilyun, setara dengan 20% dari APBN. Perbandingan harga BBM Perbandingan harga BBM Dibanding dengan negara lain Gambar 3.3.2 (a) dan Gambar 2(b) memperlihatkan seberapa murah harga BBM (bensin dan solar) di Indonesia (GTZ, 2011). Untuk harga minyak mentah 80 US$/barel, Gambar 2 (b) Harga solar subsidi sangat murah 51 cent$/liter (Rp 4.500/liter), Indonesia termasuk negara dengan Category 1 dimana harga BBM lebih rendah dari harga minyak mentah. Pada Gambar 2 (a) untuk harga bensin 79 cent $/liter merupakan harga Pertamax, untuk harga bensin subsidi sama dengan harga solar yaitu Rp. 4.500 per liter (51 cent$/liter). Negara Category 1 umumnya adalah negara yang kaya minyak seperti Arab Saudi, Iran, Venezuela, Qatar, Libya dengan penduduk yang jauh lebih sedikit dari Indonesia. Jadi Indonesia merupakan satu-satunya negara Category 1dengan jumlah penduduk paling besar, 240 juta, dan cadangan minyak terbukti per kapita hanya 1/560 cadangan terbukti Arab Saudi serta harga termurah di negara ASEAN.

93


Gambar 3.3.2. (a) Perbandingan harga bensin dunia (GTZ, 2011)


94

Gambar 3.3.2 (b). Perbandingan harga solar dunia (GTZ, 2011) Subsidi dan dampaknya The International Institute for Sustainable Development (IISD), dalam laporannya “Untold Billions: Fossil-fuel subsidies, their impacts and the path to reform”, 2010.Subsidi energi akan mendistorsi harga, tidak mencerminkan biaya yang sesungguh dari pasokan energi dan kemudian mempengaruhi kebijakan alokasi sumberdaya, produksi dan konsumsi. Dari sisi ekonomi dampak subsidi fosil akan meningkatkan konsumsi enegi dan mengurangi insentif bagi upaya energiefisiensi dan konservasi, mengerogoti anggaran pemerintah, mengurangianggaran untuk infrastruktur, dan investasi energi alternatif/terbarukan. Dengan adanya disparitas harga energi,subsidi akan mendorong terjadinya penyelundupan dan korupsi. Dari sisi sosial subsidi fossil lebih banyak dinikmatimasyarakat mampu dibanding golongankurang mampu karena orang kayapunya akses yang energi lebih dan membelanjakan uang untuk kebutuhan energi lebih banyak. Selain itu subsidi juga dapat mengurangi ketersediaan energi bagi masyarakat kurang mampu karena dalam lingkungan harga energi murah, produsen enggan untuk memproduksi dan memasok lebih,

95


dan energi yang diproduksi sebagian besar akan dikonsumsi oleh orang kaya juga. Subsidi juga membelokkan penggunaan anggaran pemerintah yang seharusnya untuk program-program sosial seperti kesehatan, pendidikan, makanan dan program bantuan langsung lainnya. Data IEA (2011) menunjukkan bahwa hanya 8% subsidi fosil dunia yang sampai ke masyarakat miskin, 20% dari populasi dunia. Fakta ini memperlihatkan bahwa adanya ketidakefisienan subsidi energi karena sebagian besar subsidi tersebut lebih banyak dinikmati oleh msyarakat golongan mampu karena memiliki akses energi yang lebih besar dibanding masyarakat kurang mampu.Senada dengan laporan IEA, hasil sejumlah penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar manfaat subsidi sebagian besar dinikmati oleh masyarakat berpendapatan tinggi. Karena subsidi BBM tidak membedakan golongan konsumen energi maka kalangan yang paling banyak menggunakan bahan bakarlah yang paling banyak mendapatkan manfaat dari subsidi. Konsumen energi terbesar adalah masyarakat golongan atas dan masyarakat di daerah perkotaan. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2009 dan Bank Dunia (2011) menunjukkan bahwa masyarakat dan pengguna kendaraan pribadi terhitung sepertiga dari total penerima manfaat subsidi bahan bakar minyak. Dua pertiga sisanya tersalur ke penggunaan transportasi komersil seperti bis dan bisnis (IISD, 2011). Populist paradox Kebijakan subsidi populis biasanya dilakukan oleh negaranegara yang kaya akan minyak karena opportunity cost tidak begitu terlihat dalam anggaran negaranya, banyak masyarakat tak menyadari besarnya biaya subsidi karena minyak bumi adalah sumberdaya domestik.Tujuan utama kebijakan ini adalah mengatasi bahaya ketidaksatabilan politik dan mereka percaya bahwa cara ini dapat mengurangi bahaya tersebutdengan memberikan pelayanan utilitas publik (BBM dan listrik) yang dengan harga yang murah. Begitu cara ini ditempuh berikutnya akan sulit untuk dihentikan. Indonesia dan beberapa negara lain pengekspor minyak pada tahun 1970an memanfaatkan pendapatan windfalls dari ekspor minyaknya untuk mendukung pasokan BBM dengan harga murah (IISD, 2009). Dewan Riset Nasional - 2012

96

Pada awalnya tidak ada masalah namun demikian seiring dengan produksi minyak Indonesia yang semakin menurun hingga menjadinet oil importer maka semakin menyulitkan anggaran pemerintah. Kondisi inilah yang saat ini kita hadapi. Dengan pemahaman publik tentang energi yang masih minim serta partai politik yang hanya melihat permasalahan energi dalam kontekssesaat tanpa melihat jangka panjang, dan ketidak jelasan kebijakan reformasi subsidi energi, maka apabila kita tanya apakah keberlanjutan subsidi atau energi?, maka jawabannya adalah keberlanjutan subsidi. Pembatasan vs. kenaikan harga BBM Dengan kondisi masyarakat saat ini, dimana budaya antri saja sulit temui dan perilaku kita berkendara di jalan raya yang semakin tanpa aturan, adalah sangat sulit untuk melakukan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi.Adanya disparitas harga yang tinggi untuk BBM tentunya akan menyebabkan banyak penyelewengan dan pengawasannya tentunya sangat mahal. Kewajiban kendaraan instansi pemerintah tidak menggunakan BBM bersubsidi tidak akan memberikan kontribusi yang berarti bagi pengurangan subsidi energi. Kenaikan besarnya subsidi energi, selain disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah juga disebabkan oleh semakin meningkatnya golongan masyarakat kelas menengah yang mampu membeli kendaraan bermotor dan peralatan rumah tangga seperti AC dan kulkas. Menaikkan harga BBM secara bertahap merupakan alternatif yang lebih logis, walaupun perlu persiapan yang lebih matang terutama antisipasi dan pengelolaan dampak sosial dari kenaikan harga tersebut. Fuel switching BBM ke BBG dan BBN Konversi minyak ke gas bumi telah berhasil dilakukan untuk minyak tanah ke LPG terutama untuk sektor rumah tangga. Namun demikian untuk sektor transportasi permasalahannya lebih kompleks, karena volume energinya lebih banyak dan masalah infrastruktur transmisi dan distribusi gas bumiselain mobilnya sendiri berbeda dengan yang berbasis energi cair, BBM. Harga gas bumidomestik yang belum rasional (minimum 40% harga BBM komersial tiap nilai kalorinya) sehingga produsen gas tidak enggan memasuki bisnis ini. Kebijakan ini harus dimulai dengan angkutan

97


umum terlebih dulu kemudian ke kendaraan pribadi. Sayangnya angkutan umum kita kebanyakan dikelola oleh swasta. Dari sisi pengguna, sektor manufaktur otomotif juga harus mendukung program ini. Selain itu alokasi penggunaan gas bumi domestik seperti untuk industri dan pembangkit listrik dan bahan baku petrokimia sekedar alokasi dari pemerintah realisasi mengalirnya pasokan untuk domestik masih belum bisa dirasakan oleh sektor pengguna tersebut. Hal ini disebabkan kurangnya langkah nyata/intervensi pemerintah dalam penyiapan infrastruktur gas dan kebijakan harga gas domestik yang belum memberikan sinyal yang benarbagi konsumen dan produsen sehinggaterjadi keengganan produsen untuk menyalurkan gas ke dalam negeri dibandingkan dengan mengekspornya. Adanya paradoks dalam pengembangan BBN dengan kebijakan harga BBM, disatu sisi ingin mengembangkan BBN tetapi disisi lain BBM masih disubsidi. Reformasi harga BBM subsidi merupakan syarat mutlak agar BBN dapat bersaing, dan perlunya pengalihan subsidi BBM ke subsidi BBN. Pengembangan BBN melibatkan lebih banyak pihak (multi-actor policy)dibanding BBM sehingga koordinasi antar pihak yang terlibat perlu ditangai lebih serius.Dengan kondisi saat ini, struktur industri biodiesel yang terintegrasi dengan perkebunan kelapa sawit dan kilang CPO yang masih bisa “hidup”karena sebagian produknya dieskpor dan nilai tambah produk samping. Permintaan energi Kebutuan BBM nasional mencapai sekitar 40 juta kL per tahun atau 167 liter per kapita per tahun dan listrik508 kWh per capita per tahun. Kebutuhan listrik bisa bandingkan dengan negara tetangga misalnya,Singapura 8.053 kWh per capita (16x), Malaysia 3.725 kWh per capita (7x), dan Cina 2.585 kWh per capita (5x). Dilihat dari data tersebut kebutuhan energi per kapita Indonesia masih relatif kecil, artinya, untuk menjadi negara yang makmur masih perlu pasokan yang lebih besar lagi. Berdasarkan Human Development Index untuk mencapai negara sejahtera maka minimum kebutuhan listrik per kapita per tahun sekitar 4000 kWh. Bisa dibayangkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sekitar Dewan Riset Nasional - 2012

98

diatas 6% dibutuhkan pasokan energi yang sangat besar pula (lebih dari 5 x dalam kurun waktu 20 tahun ke depan). Dari sisi permintaan bukan masalah penghematan energi akan tetapi masalah pasokan dan akses energi. Ketidakefisienan penggunaan energi di Indonesia dibanding negara lain terutama bila dikaitkan dengan produktivitas atau yang sering dikenal dengan intensitas energi (Gambar 3.3.3) yaitu rasio kebutuhan energi tiap fungsi produksi (boe/$). Hasil beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa intensitas energi sektor industri lebih tinggi dibanding intensitas energi nasional. Hal ini menunjukkan adanya ketidakefisienan terutama di sektor produktif/industri yang seharusnya mengasilkan fungsi produksi yang lebih besar.Tingginya intensitas energi tidak semata-mata disebabkan masalah energi tetapi masalah produktivitas sektoral terutama dari sektor pengguna energi.

Gambar 3.3.3. Komparasi intensitas energi (WEC, 2010) Kebijakan energi saat ini lebih yang lebih bertumpu pada pasokan energi dan kurang memperhatikan sisi pengguna energi. Data energy footprint sektor pengguna energi di Indonesia sangat minim karena menganggap masalah energi hanya masalah pasokan. Untuk dapat melakukan kebijakan demand side managementdengan baik maka perlu adanya data energy footfrint dan cost breakdown terutama kontribusi biaya energi dalam dalam biaya produksi sektoral.

99


Pasokan energi Kita hidup di dunia dimana sumberdaya terutama fossil terbatas dengan pertumbuhan populasi yang semakin meningkat. Seberapa besar pasokan energi?, Indonesia memiliki cadangan minyak bumiterbukti sekitar 4 milyar barel jika kita bagi dengan jumlah penduduk Indonesia maka cadangan minyak terbukti per kapita tidak lebih dari 16,6 barel per kapita atau sekitar 2.656 liter per kapita sekitar 66 kali mengisi premium full tank.Bandingkan dengan Arab Saudi 9.297 barel per kapita (560x), Kuwai 38.645 barel per kapita (2.328x), Qatar 32.629 barel per kapita (1965x), Malaysia 155 barel per kapita (9,3x) dan Jika ditambah dengan cadangan gas terbukti dan batubara terbukti maka total cadangan fosil terbukti tidak lebih dari213 setara barel per kapita, jadi kita tidak kaya akan energi fossil. Selain itu kita masih dikaruniai potensi non conventional fossil seperti CBM, shale gas, dan NGH serta potensi besar energi terbarukan seperti panas bumi, surya dan kelapa sawit/biomassa. Terkait dengan keamaan pasokan BBM sangat rentan dan ketergantungan pada impor semakin besar. Hal ini diperparah dengan laju pengurasan minyak bumi di Indonesia lebih besar dan laju penemuan cadangan baru semakin sedikit. Oleh sebab itu dalam rangka menjamin pasokan energi ke depan harus ada alternatif pasokan selain minyak bumi yaitu gas bumi, batubara dan energi terbarukan terutama yang mempunyai potensi besar seperti energi panas bumi, namun demikian perlu dibarengi dengan penyediaan infrastruktur karena berbeda dengan infrastruktur minyak bumi. Seperti diketahui bahwa sampai saat ini rasio elektrifikasi Indonesia baru mencapai 70%, masih ada 30% rumah tangga yang belum mendapat akses listrik komersial. Sebagai negara kepulauan dalam pengembangan infrastruktur energi tentunya mempunyai kendala tersendiri dibanding negara kontinental. Pendekatan pengembangan infrastruktur harus mempertimbangkan kondisi diatas. Pengembangan konsep decentralized energy supply terutama untuk cadangan energi yang tersedia di daerah akan mempunyai peran penting dalam meningkatkan akses energi komersial dan secara bersamaan meningkatkan keekonomian daerah.


100

Kebijakan energi Secara umum kebijakan energi dapat dikatakan masih terpragmentasi. UU Energi telah diterbitkan sejak tahun 2007 namun demikian kebijakan energi nasional, KEN demikian juga RUEN dan RUED, masih belum ditetapkan sebagai landasan pelaksanaan. Beberapa kebijakan energi yang dinyatakan dalam Perpres tahun 2006 dan beberapa kebijakan nasional seperti visi 25/25 dengan target yang ambisius belum terlihat hasilnya karena memang seolah belum pernah dievaluasi pencapiannya. Ketidak jelasan peran antar sektor yang terlibat dalam pengembangan energi dan peran pusat dan daerah yang kadang-kadang belum terintegrasi menyebabkan target dari kebijakan yang ada belum terealisasi. Disamping itu ada beberapa kebijakan seperti RPJP dan RPJM serta MP3EI jika tidak diintegrasikan dengan kebijakan energi yang ada akansemakin membingungkan. Pengembangan energi tidak hanyaeconomical policy tetapi jugapolitical policy. Dalam naskah kebijakan energi semuanya bertujuan mulia namun demikian dalam tataran pelaksanaan, apakah kebijakan energi saat ini sudah memperhatikan kepentingan generasi mendatang atau hanya kepentingan jangka pendek atau sesaat?. Jawabannya adalah masih jangka pendek dimana subsidi energi semakin besar dan sebagian besar sumberdaya energi terutama fossil masih sebagai komoditas ekspors serta pengembangan energi baru masih belum bisa bersaing dengan energi konvensional yang murah. Keberlanjutan energi Dalam filosofis “keberlanjutan”, kita bisa mulai dengan pertanyaan, apakah kita bangga sebagai bangsa besar yang dalam aktifitas keseharian kebutuhan energinya masih mengandalkan subsidi?. Jawabnya tentunya tidak. Dari sisi jenis energi, energi fosil merupakan energi yang sudah komersial dan energi baru dan terbarukan masih dalam tahap pengembangan menuju komersial, mana yang lebih berhak untuk disubsidi?, semestinya energi baru dan terbarukan.Apakah generasi saat ini mempunyai hak untuk menggunakan minyak bumi sebesar-besarnya dan mau menanggung resiko membeli energi dengan harga komersial serta memperdulikan kebutuhan energi generasi ke depan?, Jawabannya tentunya tidak.

101


Dengan situasi keenergian Indonesia tersebut diatas, apakah keberlanjutan energi kedepan terjamin?. Jawabnya adalah tidak jika pemenuhan kebutuhan energi masih sangat tergantung pada energi fosil terutama minyak bumi, masih membudayanya subsidi energi terutama BBM dan listrik, dan kemampuan innovasi energi masih terbatas. “Sustainable energy is a living harmony between the equitable availability of energy services to all people and the preservation of the earth for future generations”, Prof. Tester, MIT

Untuk mencapai tujuan keberlanjutan energi adalah tidak mudah dikarenakan bersifat multi-dimensi baik sosial, ekonomi, lingkungan,teknologidan politik, tidak bisa hanya dengan satu tahap untuk mencapainya tetapi perlu melalui beberapa tahapan terutama transformasi institusi-institusi, pelaku bisnis dan individu-individu. Sebagai bagian dari masyarakat dunia dengan keterbatasan sumber energi fossil kita harus berperan dalam merubah sistem pengelolaan energi melalui perubahan perilaku, gaya hidup selain pilihan-pilihan teknologi energi bersih dan terbarukan sehingga dapat memenuhi kebutuhan energi dengan cara yang lebih berkelanjutan.Walaupun dengan kompleksitas permasalahan energi yang tinggi, dalam tataran praktis kita harus menggunakan prinsip-prinsip energi yang sederhana dalam memprioritaskan penyelesaian berdasarkan tingkat keberlanjutan yaitu hirarki energi (Gambar 3.3.4) yang terdiri dari tahapan utama, disisi supplai kita masih mengandalkan fosil dan teknologi rendah karbon termasuk gas bumi sebagai jembatan sebelum energi terbarukan untuk menggantikan fosil. Sedangkan di sisi permintaan kita harus menggunakan teknologi hemat energi dan upaya konservasi dengan merubah perilaku masyarakat untuk mengurangi permintaan. Kita harus merubah polapikir dari kebijakan yang selama ini berorientasi supply side menjadi bersifat demand side dandari un-sustainable menjadisustainable.

Gambar 3.3.4. Tingkat keberlanjutan energi Dewan Riset Nasional - 2012

102

Langkah selanjutnya Indonesia dihadapkan pada tantangan energi yang kompleks yaitu bagaimana menjamin pasokan energi ke depan untuk memenuhi kebutuhan energi yang semakin meningkat, bagaimana meningkatkan akses energi komersial dan tujuan sosial lainnya, dan bagaimanamengurangi dampak negatif bagi lingkungan dari penggunaan energi terutama fossil. Beberapa langkah berikut pentinguntuk mencapai keberlanjutan energi bukan keberlajutan subsidi adalah :  Subsidi energi yang sangat besar sangat memberatkan APBN maka reformasi subsidi energi secara bertahap dan terencana serta persiapan pengelolaan dampak sosialnya dengan serius harus dilaksanakan dan secara simultan perlu rasionalisasi harga energi domestik.  Meningkatkan kepedulian publiktentang energi dan keterbatasan energi fosil terutama minyak dan keterbukaan perhitungan biaya subsidi energi yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Dengan pemahaman yang baik tentang energi diharapkanmasyarakat memahami kenapa subsidi energi harus dihapuskan.  Merubah paradigma energi fosil tidak lagi sebagai sumber devisa negara yang utama sehingga energi fosil terutama minyak dan gas bumi lebih diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan domestik, sehingga rantai nilai migas dapat dimaksimalkan untuk kemakmuran bangsa.  Mengalihkan subsidi energi untuk mendukung anggaran program-proram sosial, kesehatan, pendidikan dan riset energi terbarukan serta infratruktur energi  Perlunya lembaga riset kebijakan energi nasional yang independen yang dapat sebagai rujukan tentang informasi energi dan analisis kebijakan yang handal sehingga masyarakat tidak hanya menerima edukasi energi dari media massa saja.  Perlu keberanian generasi sekarang menghadapi resiko membeli energi komersial dengan harga keekonomian tanpa harus mewariskan resiko tersebut ke generasi berikutnya tetapi membekali generasi kedepan dengan kemampuan menghadapi perubahan dalam menjamin keberlanjutan energinya.

103


 Menciptakan sinergi antara institusi-institusi yang terkait dengan energi dan antara pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka kebijakan dan program sehingga dapat menghindari adanya tumpang tindih dan ketidakjelasan dapat dihindari. Referensi 1. International Institute for Sustainable Development, IISDwww.iisd.org 2. International Energy Agency, IEAwww.iea.org 3. Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit, GTZwww.gtz.de/fuelprices 4. The World Energy Council, WECwww.worldenergy.org 5. Majalah Mineral & Energi Vol.10/No,1 – Maret 2012 6. bahan kuliah sustainable energy


104

3.4 Geothermal Energi Indonesia – Solusi dari Sebuah Penantian Panjang Oleh: Dr. Ir. Surya Darma, MBA Ketua Komisi Teknis Energi – DRN 2012-2014 Pendahuluan Indonesia memiliki potensi panas bumi yang sangat besar, yaitu mencapai 29.000 MW (Badan Geologi ESDM, 2010) atau sekitar 40% dari potensi panas bumi dunia. Energi panas bumi hanya dapat digunakan untuk konsumsi dalam negeri, utamanya dalam penyediaan bahan bakar untuk pembangkitan tenaga listrik. Sampai saat ini, pemanfaatannya dengan membangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panasbumi (PLTP)baru mencapai 1.326MW atau sekitar 4% dari total potensi di Indonesia, berasal dari 8 lapangan panas bumi yang ada di Jawa, Sulawesi Utara, Sumatera Utara dan Lampung. Pembangkit pertama dioperasikan pada tahun 1978 sebesar 200 kW yang diresmikan oleh Menteri Pertambangan dan Energi, Prof. Dr. Subroto di lapangan Kamojang.PLTP ini telah mengilhami lahirnya PLTP lanjutan yaitu PLTP Unit I Kamojang sebesar 30 MW sebagai pembangkit komersial pertama di Indonesia, diresmikan oleh Presiden RI, Soeharto. Sejak itu, kemudian, pengembangan geothermal di Indonesia merupakan harapan besar dalam memenuhi kebutuhan energy nasional melalui diversifikasi energy. 5000 MW telah diprogramkan dalam rencana jangka panjang Indonesia sampai tahun 2000. Program ini terlihat sudah akan dapat dipenuhi dengan adanya 12 lapangan yang dikembangkan oleh Pertamina, Unocal, Amoseas dan beberapa perusahaan lain dari New Zealand, USA dan lain-lain, pada kondisi harga yang sangat kompetitif dan memberikan daya tarik tingkat pengembalian modal yang memadai. Sejak krisis keuangan tahun 1997/1998 dan diikuti renegosiasi(penurunan) harga listrik oleh Pemerintah terhadap kontrak-kontrak pembelian listrik panas bumi, praktis pengembangan panasbumi agak terhenti pada kapasitas sebesar 852

105


MW dan sejak itu tidak ada lagi tambahan kapasitas pembangkit PLTP dari proyek panas bumi yang baru sampai dengan tahun 2012 ketika PLTP Ulu Belu Unit 1 dan 2 masing-masing 55MW. Dalam periode tersebut, tambahan kapasitas PLTP menjadi 1326 MW hanya berasal dari pengembangan (extension) 7 proyek panas bumi yang telah ada (existing) tersebut diatas, dari total 12 proyek panas bumi di Indonesia.Penyebab utama tidak berkembangnya panas bumi di Indonesia adalah harga pembelian listrik dari panasbumi oleh PT PLN yang tidak mencapai keekonomian proyek, konflik penggunaan lahan kawasan hutan dan adanya ketidakpastian kegiatan usaha panas bumi. Dalam rangka memberikan kepastian hukum, Pemerintah telah menerbitkan Undang Undang Nomor 27/2003 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 59/2007jo. PP No.70/2010 sebagai landasan hukum pengusahaan panas bumi di Indonesia.Selain itu telah diterbitkan juga beberapa peraturan Menteri untuk implementasinya.Untuk memberikan daya tarik dan kepastian harga energy, Menteri ESDM telah bebrapa kali menerbitkan Peraturan Menteri tentang harga patokan listrik dari panas bumi yang diharapkan dapat menarik kegiatan investasi, walaupun sampai saat ini belum memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan. Investor dan pengembang panas bumi sangat berharap bahwa dengan telah diterbitkannya peraturan tentang harga listrik dari panasbumi, dapat diikuti dengan perangkat aturan dan kebijakan lainnya yang kondusif sehingga dapat menarik bagi investasi panas bumi di Indonesia.Sebuah penantian yang panjang diharapkan dapat dilalui dengan hasil sesuai dengan harapan. Kebijakan bauran energi nasional dan kontribusi geothermal Untuk dapat memberikan gambaran visi Pemerintah Indonesia terhadap penggunaan sumber energi dalam bauran energy nasional, telah diterbitkan Peraturan PresidenNomor 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, dengan target kontribusi panas bumi dalam Energy (primer) mix menjadi lebih dari 5% terhadap konsumsi energinasional pada tahun 2025. Untuk mencapai sasaran tersebut, sesuai milestone pengembangan panas bumi yang termuat dalam Blue print Pengelolaan Energi Nasional 2006-2025, diperlukan tambahan lebih dari 5.000MW Pembangkit Dewan Riset Nasional - 2012

106

Listrik Tenaga Panasbumi (PLTP) sebelum tahun 2015.Target capaian PLTP terpasang pada tahun 2025 adalah 9.500MW yang kemudian diusulkan direvisi menjadi 12.500MW pada tahun 2025 untuk Visi 25/25 (25% energy terbarukan pada tahun 2025) Kementerian ESDM. Bahkan dalam beberapa kesempatan, Pemerintah selalu menyebutkan target pengembangan panas bumi sebesar 4.733MW dalam Rencana Proyek Kelistrikan 10.000MW Tahap Kedua (Crash ProgramII)yang kemudian dalam Peraturan Presiden No.4/2010 ditetapkan bahwa kontribusi panasbumi adalah sebesar 3.977 MW pada tahun 2014.Tetapi target ini kembali terlihat sanagat lamban dalam realisasinya. Semua pernecanaan tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Besar kemungkinan blue print ini akan direview ulang dan diusulkan masuk dalam final draft Kebijakan Energi Nasional yang sedang disusun Dewan Energi Nasional bersama dengan DPR uantuk dapat disahkan sebagaimana diharuskan peraturan perundang-undangan. Keunggulan panasbumi Penetapan panas bumi menjadi pembangkit utama, dibandingkan jenis pembangkit lain, dalam Rencana Proyek 10.000MW Tahap II merupakan keputusan yang tepat oleh Pemerintah mengingat pertimbangan-pertimbangan berbagai keuntungan yang diperoleh apabila panasbumi dimanfaatkan. Beberapa keunggulan panasbumi yang dikenal secara internationaldiantaranya adalah: a. Potensi panas bumi yang sangat besar di Indonesia, yaitu sekitar 29.000MW. Pengembangan panas bumi, secara total, memberikan nilai tambah yang cukup besar bagi pemerintah walaupun harga listrik panas bumi dianggap “tinggi“ apabila dibandingkan dengan pembangkit batubara pada asumsi harga batubara USD50/ton(Studi JICA/West JEC tahun 2010) b. Energi panas bumi sangat terbatas lingkup pemanfaatannya karena tidak dapat diekspor, hanya dapat digunakan untuk konsumsi dalam negeri, utamanya dalam penyediaan bahan bakar pembangkitan tenaga listrik. c. Pembangkit listrik panas bumi bebas dari resiko kenaikan (fluktuasi) harga bahan bakar fosil sertatidak tergantung dari

107


d. e. f.

g. h.

pengaruh cuaca, supply bahan bakar, kesediaan fasilitas pengangkutan dan bongkar muat dalam pasokan bahan bakar. Pengusahaaan panas bumi tidak memerlukan lahan yang luas (no foot print). Tingkat keandalan pembangkit yang tinggi (capacity danavailability factor); menjadi alternatif baseload bagi PLN. Panasbumi sangat ramah terhadap lingkungan; yang dapat mendukung kebijakan pemerintah memberikan kontribusi dalam mengurangi emisi karbon dalam me-response isu global warming. Panas bumi merupakan energi terbarukan. Konservasi bahan bakar fosil.

Keunikan Pengusahaan Geothermal (Hulu, Hilir) Pengusahaan Geoethermal memang mempunyai sifat yang unik.Produksi dari pengusahaan hulu adalah uap panas yang sebagian besar sampai saat ini di Indonesia hanya bisa digunakan untuk pembangkit listrik.Walaupun dibeberapa negera, emanfatan geothermal untuk kepentingan selain listrik sudah sangat berkembang. Karena itu, pengusaha hulu geothermal, sebelum melakukan eksplorasi dan eksploitasi geothermal harus yakin bahwa produksi uapnya akan dapat dimanfaatkan dan dibeli dengan harga yang sesuai dengan investasi dan tingkat resiko eksplorasi yang diambil. Dengan demikian, menggabungkan usaha hulu (eksplorasi dan eksploitasi panas bumi), dan usaha hilir(pembangkit tenaga listrik), merupakan satu hal yang logis walaupun dapat saja terjadi sebagaian dari uap akan dijual kepada power producer yang lain, seperti terjadi di wilayah Gunung Salak, Drajat, Sibayak,Lahendong, Ulu Beludan Muaralabuh. Dengan membangun pembangkit listrik pengusaha hulu yakin bahwa tidak ada keterlambatan didalam pemanfaatan hasil produksi uap dan dalam pengusahaannya akan lebih efisien. Masalahnya adalah penjualan listrik pada umumnya hanya dapat dilakukan kepada satu pembeli yakni Perusahaan Listrik Negara (PLN). PLN adalah “price setter“ sedangkan investor adalah “price taker“. Karena itu sebelum Pengusaha Panas Bumi melakukan suatu kegiatan atau memutuskan suatu investasi, mulai dari mengikuti tender wilayah kerja panas bumi (WKP), sudah harus diketahui berapa harga listrik yang akan diterima kalau mereka Dewan Riset Nasional - 2012

108

berhasil memproduksi uap dan listrik. Ini berbeda dengan tender WKP minyak atau batubara yang produksinya dapat dijual di pasar bebas dengan harga pasar. Karena itu pemerintah melelang WKP panas bumi, sekaligus dengan pembangunan pembangkit listrik, dengan “harga jual listrik“ sebagai penentu pemenang. Penyatuan hulu dan hilir juga akan mempercepat proses pembangunan pembangkit listrik karena investor hulu sudah melakukan perencanaan sejak kegiatan eksplorasi dimulai. Kepastian usaha, kepastian perizinan (birokrasi), kepastian hukum dan kepastian harga listrik sebelum investor melakukan kegiatan investasi adalah sangat penting mengingat besarnya biaya dan resiko eksplorasi dan eksploitasi panas bumi.Sebagai contoh bagaimana mudahnya kegiatan usaha panasbumi dibatalkan dan atau ditunda beberapa waktu yang lalu yang mengakibatkan ketidak pastian dalam berusaha untuk sektor panasbumi. Ketidak pastian ini akan sangat berpengaruh dalam memastikan ada atau tidaknya investor yang akan menanamkan modalnya di sector ini. Padahal, perkiraaan untuk pembangkit sebesar 110 MW diperlukan sekitar US$ 150 juta lebih untuk biaya survey pendahuluan, eksplorasi dan pemboran sumur sumur produksi dan sumur sumur injeksi serta fasilitas lapangan uapa. Jumlah yang sama akan diperlukan untuk membangun pembangkit.Tentu tidak mungkin investorharus mengeluarkandana terlebih dahulu US$ 150 juta dan baru akan melakukan negosiasi harga listrik setelah pekerjaan hulu selesai. Pengembangan pengusahaan Geothermal hulu dan hilir secara terpadu di Indonesia sudah terbukti dilaksanakan di Wayang Windu, Darajat-2, Gunung Salak, Kamojang-4 dan Dieng dengan baik.Kombinasi antara resiko tinggi di hulu dan resiko sedang dan rendah di hilir dapat merupakan kombinasi yang menarik untuk investor.Yang penting adalah harga jual listrik yang mencerminkan keekonomian dengan tingkat resiko tersebut. Investasi dan regulasi Pemerintah 1.

Pengembangan panas bumi sebesar 3.977MWsebagaimana ditetapkan dalam Rencana Proyek 10.000MW tahap Kedua telah ditetapka oleh Pemerintah dalam Peraturan Presiden No.4 Tahun 2010. Program ini akan memerlukan biaya investasi lebih dari US$13 Milyar. Mengingat besarnya investasi tersebut, akan

109


2.

3.

diperlukan peranan investasi swasta melalui skema bisnis IPP (Independent Power Producer)yang yang sangat besar. Untuk mendukung program pengembangan panasbumi dalam jangka panjang, Pemerintahtelah mengeluarkan beberapa peraturan, baik berupa Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri,untuk mendukung pengembangan panas bumi, termasuk peraturan tentang insentif perpajakan. UU No.27/2003 tentang Panas Bumi adalah landasan utama kegiatan usaha panasbumi selain Keppres No.22/1981 jo Keppres No.45/1991 yang juga masih tetap dihormati bagi kegiatan usaha yang telah ada sebelum lahirnya UU tersebut.Selain itu, program pengembangan panasbumi yang hampir mencapai 4000MW dalam 5 tahun ke depan, ditetapkan juga dalam MP3EI yang digulirkan Pemerintah tahun 2011 yang lalu. Peranan pemerintah dalam mendorong pengembangan geothermal sesuai dengan target pemerintah dalam “energy mix“ merupakan hal yang sangat penting. Pengembangan geothermal oleh swasta tidak dapat diserahkan secara Business to Business dengan PLN, karena banyak keuntungan (benefit) dari pengembangan geothermal tidak dinikmati oleh PLN. Dengan demikian PLN hanya menghargai geothermal dari “energy value“ nya saja dan kemungkinan akan menggunakan harga listrik batubara sebagai harga pembanding walaupun sesungguhnya harga listrik yang dihasilkan menggunakan bahan bakar batubara juga lebih tinggi harganya pada harga batubara USD90/ton. Geothermal tidak akan bisa bersaing dengan geothermal kecuali pada asumsi harga batubara diatas usd 90/ton. Sebaliknya bagi pemerintah “ nilai “ yang di timbulkan oleh pengembangan batubara seperti hasil studi JICA/ WES JEC (2010) dapat mencapai US$ 17,7 cent/kwh.

Harga beli tenaga listrik panas bumi oleh PLN (Tariff) 1. Masalah yang paling utama yang menghambat pengembanganpanas bumi adalah masalah penentuan harga beli tenaga listrik panas bumi oleh PLN. Melalui Permen ESDM Nomor 14/2008 dan Permen ESDMNo 5 tahun 2009, Menteri Dewan Riset Nasional - 2012

110

ESDM meyerahkan kepada PLN untuk membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang akan digunakan untuk pedoman tender pembelian harga listrik Panas bumi sekaligus tender Wilayah Kerja Panas bumi. Penentuan HPS inilah yang merupakan salah satu kunci pengembangan panasbumi bisa berjalan karena HPS hanya dibuat oleh PLN yang nota bene adalah bukan pengembang panasbumi, sehingga menimbulkan pertanyaan keabsahan HPS yang dibuatnya. 2. Akibat tidak dipercayanya pola penentuan HPS ini, kemudian Menteri ESDM melakukan perubahan penentuan patokan harga panasbumi melalui Permen ESDM Nomor 32/2009 pada tanggal 4 Desember 2009 yang menetapkan harga panasbumi adalah 9,7 cent/kwH sebagai harga paling atas dari harga yang dapat diterima pada saat lelang. Yang belum jelas adalah bagaimana mekanisme PLN dalam penentuan harga. Seyogyanya harga listrik yang dipakai adalah harga hasil lelang Wilayah Kerja Pertambangan (WKP), akan tetapi PLN masih menghadapi kendala prosedural dan hukum dalam menggunakan harga lelang yang tidak dilakukan oleh PLN. 3. Tetapi konsep harga ini tidak bisa diterima oleh PLN yang bukan merupakan pihak yang menenderkan Wilayah Kerja Panasbumi. Tidak ada keharusan PLN untuk menerima hasil tender panasbumi oleh Pemda. Sebagaimana diatur dalam PP 59/2009, untuk menjamin ketersediaan listrik bagi kepentingan umum, Pemerintah dapat menugaskan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (dalam hal ini PT PLN) untuk membeli listrik yang berasal dari panas bumi. Untuk itu PLN dapat menggunakan langsung hasil lelang WKP dalam kontrak pembelian tenaga listrik mengingat pememang lelang WKP adalah peserta lelang yang mengajukan harga listrik terendah. Jika diperlukan tambahan payung hukum bagi PLN, maka dapat diterbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri ESDM dan Menteri Negara BUMN untuk menugaskan PT PLN membeli listrik dari hasil lelang WKP dengan harga listrik sesuai hasil lelang. Jika diperlukan adanya persyaratan khusus prakualifikasi oleh PLN, maka hendaknya persyaratan tersebut dapat dimasukkan dalam persyaratan prakualifikasi lelang WKP. 4. Untuk memberikan kepastian diterimanya hasil tender pada harga maksimum 9,7cent/kwH, lalu Menteri ESDM menerbitkan

111


Permen No.2 Tahun 2011 tentang penugasan pembelian listrik Panasbumi oleh PLN yang lemudian diubah kembali dengan Permen No.22 Tahun 2012 tentang penugasan pembelian listrik oleh PLN berdasarkan FIT (Feed in Tariff). 5. Saat ini, masih terjadi perdebatan yang panjang soal bisa atau tidak diimplementasikan Permen ESDM No.22 Tahun 2012 ini akibat penentuan FIT yang secara hukum bertentangan dengan PP No.59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panasbumi. Akibatnya, beberpa proyek panasbumi yang sedang ditenderkan menjadi terganggu apakah tetap menggunakan acuan PP No.59/2007 yang mengharuskan tender WKP dengan harga terendah atau menggunakan FIT dengan harga yang tetap tetapi tidak ada mekanisme tendernya.Pada saat ini beberapa WKP sedang dan siap ditenderkan; akan tetapi masih menunggu pola penetapan harga patokan (yang saat ini telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana tersebut diatas) tetapi masih menimbulkan perdebatan dalam implementasinya. Studi Asosiasi Panasbumi Indonesia (API) Sebelumnya,pada tahun 2009 Asosiasi Panasbumi Indonesia (API) telah melakukan kajian internal dengan dibantu konsultan independen dan existing producers dan telah menghasilkan tariff pembelian PLN yang diharapkan dapat menarik investor. Tariffminimal yang menarik untuk investor berdasarkan penelahaanAPI adalah tariff yang dapat menghasilkan Project IRR sebesar 16%. IRR akan menjadi lebih menarik menjadi 17% jika diperhitungan potensi penerimaan dari hasil penjualan carbon credit melalui Clean Development Mechanism (CDM). IRR tersebut sangat wajar mengingat besarnya resiko investasi yang dihadapi oleh pengembang, termasuk diantaranya resiko eksplorasi, pengembangan dan finansial. Resiko lainnya mencakup resiko PLN selaku pembeli (perceived PLN risk) dan lamanya waktu yang diperlukan untuk pengembangan panas bumi (5-7 tahun). Harga yang diusulkan oleh API dari hasil kajian tersebut adalah sebesar US$ 9,7 cents per Kwh sebagai harga dasar pada tahun tahun pertama produksi (atau diperkirakan pada tahun Dewan Riset Nasional - 2012

112

2014/2015)dengan eskalasi menggunakan indeks harga konsumen untuk komponen biaya operasi dan perawatan (atau atas 25% dari harga dasar). Jika menggunakan formulasi eskalasi yang berlaku saat ini pada kontrakexisting (Joint Operation Contract), yaitu dengan eskalasi penuh terhadap harga dasar (100%), harga listrik akan lebih rendah menjadi sebesar US$ 8,7 cents per Kwh. Harga ini masih dibawah Biaya Pokok Penyediaan (BPP) PLN tahun 2009 sebesar US$ 10 cents (Rp 1.030) per Kwh.Harga dasar ini adalah untuk PLTP dengan kapasitas di atas 100MW per unit. Tentu saja, harga dasar iniakan sedikit lebih tinggi jika unit kapasitas PLTP yang dibangun lebih kecil dari 110 MW. Bahkan untuk PLTP dengan skala antara 10-30 MW, harganya akan mencapai 12-13 cent/kwH. Studi JICA/BKF-KEMENTERIAN KEUANGAN RI Pada saat yang sama dengan studi yang dilakukan oleh API, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Depkeu bekerjasama dengan JICA (Japan International Cooperation Agency) juga telah mengadakan kajian tentang "Insentif Fiskal dan Non-fiskal Untuk Mempercepat Pengembangan Energi Panasbumi di Indonesia Dengan Partisipasi Swasta" dengan menggunakan konsultan Jepang,West JEC (West Japan Engineering Consultant, Inc). Laporan akhir studi telah disampaikan ke BKF Depkeu pada bulan Juni 2009.Harga yang diusulkan oleh studi tersebut adalah US$ 11,9 cents per Kwh, tanpa eskalasi. 1.

Geothermal Vs Batubara Terdapat kecenderungan untuk membandingkan harga listrik panas bumi dengan listrik yang memakai batubara. Tergantung asumsi harga batubara, pada harga batubara tertentu, harga listrik panas bumi memang akan lebih mahal dari listrik batubara. Namun, sebagaimana dijelaskan dalam hasil kajian West JEC, tingginya tariff panas bumi menjadi relatif masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari penggunaan panas bumi .

113


2.

Produktivitas Sumur dan Tariff Beberapa pihak, terutama PLN, mengkhawatirkan kalau pengembang akan mendapatkan keuntungan yang berlebihan apabila ternyata explorasi menghasilkan sumur yang lebih besar dari perkiraan API, yakni 12 MW/ sumur. Sebenarnya perkiraan API adalah perkiraan yang sudah cukup aggressive apabila dibandingkan dengan produksi rata rata sumur geothermal dunia, 7 MW/sumur, dan rata-rata Indonesia 9 MW/sumur. Analisa sensitivitas pengaruh produksi sumur terhadap tariff dan keuntungan pengembang, juga menunjukan bahwa pengembang tidak mendapatkan keuntungan yang “berlebihan“ apabila produksi sumur lebih besar dari perkiraan API. Sebagai contoh apabila produksi sumur 25% lebih besar dari perkiraan IRR pengembang hanya naik dari 16 % ke 16,7% atau 0,3 cent/Kwh.Namun sebaliknya apabila hasil kurang dari perkiraan API pengaruh kepada pengembang jauh lebih besar.Jadi sebenarnya resiko pengembang atas hasil eksplorasi lebih besar. Perlu juga dicatat bahwa harga US$ 9,7 cent adalah harga tertinggi. Karena harga yang berlaku adalah harga hasil tender dansudah hampir dipastikan harga sebenarnya akan lebih rendah. Peserta lelang akan berusaha menekan harga untuk dapat menang dng membuat perkiraan perkiraan yang lebih aggresif diantaranya sesuai dengan informasi-informasi geologi untuk memperkirakan produktivitas sumur.

3.

Subsidi Terdapat kekhawatiran akan kenaikan subsidi dengan pembelian listrik panas bumi bila dibandingkan dengan pembelian listrik batubara. Akan tetapi, sebagaimana diterangkan di atas, kenaikan subsidi, jika memang terjadi, akan diimbangi dengan pendapatan Pemerintah dari pajak (penghasilan) panas bumi dan panas bumi tidak akan menghasilkan apapun jika tidak digunakan untuk pembangkit listrik. Demikian pula, sebagaimana disebutkan di atas, tariff tertinggi yang diusulkan API masih di bawah BPP saat ini (2009).


114

Lain Lain Hal-hal lain, selain harga listrik, yang perlusegera mendapatkan penyelesaian adalah: a. Kepastian key terms and conditions atau standar kontrak penjualan listrik ke PLN (Electricity Sales Contract – ESC). Tarif listrik dan ESC merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan untuk menilai keekonomian proyek panas bumi. Pengembang tentunya harus memastikan bahwa PLN akan membeli listrik yang diproduksi oleh Pengembang, formula harga (indeksasi eskalasi), jaminan pelaksanaan, kondisi force majeur, dan lainnya. b. Jaminan Pemerintah atas kemampuan PLN membayar sesuai kontrak ESC. Hal ini diperlukan untuk memungkinkan financing proyek-proyek geothermal mengingat kondisi financial PLN dengan harga jual listrik yang masih disubsidi, exposure PLN dalam kontrak kontrak IPP yang sangat besar, serta masalah masalah yang pernah dihadapi oleh investor geothermal pada waktu “financial crisis“ tahun 1998. Mengingat urgensi dari pengembangan panas bumi dalam kontribusinya untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri dan sekaligus mendorong kegiatan ekonomi Pemerintah perlu segera membuat keputusan yang dapatmendukung pengembangan Panas bumi khususnya penetapan harga panas bumi, kondisi kepastian usaha, kemudahan perizinan dan hal lain yang dapat menarik investasi. Kita berharap agar pengembangan panasbumi yang sudah berjalan dalam waktu yang sangat lama, tetapi sangat lamban dalam pertumbuhananya harus diupayakan agar tidak lagi menjadi sebuah penantian yang panajng. Semoga.

115


3.5 Peningkatan Peran Sumber Energi Terbarukan dan Penghematan Energi Oleh: Martin Djamin Anggota DRN 2012-2014 Komtek Energi Isu energi masih juga menghiasi media masa kita. Bahkan terakhir Perusahaan Listrik Negara (PLN) menunjukkan kondisi yang kewalahan atas kebutuhan listrik yang terus meningkat, sedangkan laju pertumbuhan pembangkit tidak mampu mengiringinya. Kebutuhan energi Indonesia akan terus meningkat sejalan dengan waktu, pertambahan penduduk dan kemajuan bangsa. Oleh karena itu Indonesia tidak boleh bertumpu hanya kepada sumber energi fosil seperti yang dilakukan saat ini, karena potensi sumber energi fosil kita terbatas dan akan habis. Untuk memenuhi kebutuhan Energi Nasional, negara kita saat ini masih mengandalkan sumberdaya energi fosil yaitu minyak bumi, gas dan batubara. Padahal pertumbuhan kebutuhan energi meningkat dengan sangat cepat + 8,5 %/tahun, sedangkan pertumbuhan beban energi listrik 7%/tahun, untuk JAMALI saja dibutuhkan pembangkit tambahan 31 GW tahun 2017 dan perlu 61 GW Listrik tahun 2026. Masalah utama di Indonesia adalah bagaimana menjamin ketersediaan pasokan energi secara kontinyu dan berkesinambungan untuk jangka panjang. Contoh, sumberdaya minyak bumi, jumlah cadangan minyak adalah sekitar 9,1 milyar Barel, jadi bila tidak ditemukan cadangan minyak yang signifikan dan dengan produksi seperti saat ini, maka cadangan tersebut hanya bisa bertahan selama 23 tahun. Padahal produksi puncak dari minyak bumi Indonesia (peak oil) sudah dilalui, sehingga saat ini Indonesia sedang dalam posisi penurunan produksi minyak dan penemuan baru diperkirakan tidak akan mencapai nilai produksi puncak dimasa yang lalu. Dengan terbatasnya cadangan energi fosil yang ada saat ini, perlu segera dilakukan pemanfaatan sumber energi alternatif secara bertahap dan berorientasi pasar menuju pola bauran energi (energy Dewan Riset Nasional - 2012

116

mix) yang terpadu, optimal dan bijaksana. Upaya pemanfaatan energi altenatif dimaksudkan untuk mengurangi penggunaan BBM yang semakin mahal dan ketersediaannya semakin menipis. Sebagai pengganti dapat digunakan gas bumi, batubara, sumber energi baru (batu bara cair, coal bed methane, gasified coal, nuklir) dan energi terbarukan (panas bumi, tenaga air, tenaga surya, tenaga angin, biomasa, hidrogen). Total kapasitas terpasang pembangkit listrik PLN pada tahun 2003 adalah sebesar 21,61 GW sedangkan pembangunan pembangkit listrik yang baru adalah sebesar 1,2% per tahun. Sementara itu, kebutuhan listrik meningkat di atas 7%. Karenanya, untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik, PLN perlu membeli listrik dari produsen listrik lainnya dan/atau dari captive power. Sayangnya sejak melonjaknya harga minyak, captive power yang semula banyak dimiliki oleh industri lantas beralih ke PLN. Padahal sebelumnya untuk mencukupi pelanggan, PLN juga membeli listrik dari captive power sehingga dapat dibayangkan besarnya peningkatan kebutuhan listrik akibat beberapa industri beralih membeli listrik dari PLN yang berujung pada kekurangan energi listrik. Keadaan ini diperparah lagi oleh borosnya pemakaian energi. Beberapa indikator makro menunjukkan bahwa bangsa kita masih sangat boros dalam penggunaan energi. Intensitas energi Indonesia masih sekitar 5932,5 Mega Watt hour (MWh)/juta USD dibandingkan dengan Jepang yang hanya sekitar 1.058,4 MWh. Bahkan negara tetangga kita, Malaysia hanya sekitar 5.292 MWh. Sementara konsumsi energi perkapita Indonesia hanya 6,3 MWh dibandingkan dengan Jepang 47,9 MWh. Disisi lain kita juga mengalami krisis kapasitas dan energi listrik. Demikian pula elastisitas konsumsi energi yang masih tinggi yaitu sekitar 1,84. Masih lebih buruk dari Malaysia dan Thailand yang masing-masing sebesar 1,69 dan 1,16. Elastisitas yang tinggi menunjukan bahwa untuk memacu pertumbuhan ekonomi sebesar 1% akan mengakibatkan pertumbuhan konsumsi energi 1,84% kali lebih banyak dari yang sekarang. Jadi kalau target pemerintah menumbuhkan ekonomi sebesar 6%, maka sebagai konsekuensi, apabila kita tidak melakukan program-program penghematan energi akan meningkatkan kebutuhan energi sebesar 11,04%.

117


Peningkatan Penggunaan Sumber Energi Terbarukan Sektor kelistrikan dan transportasi merupakan dua sektor kebutuhan energi nasional yang membutuhkan energi dalam jumlah yang besar di masa mendatang. Sehingga berdasarkan potensi sumber energi baru dan terbarukan perlu segera dilakukan peningkatan pengembangan teknologi alternatif dan alternatif teknologi konversi energi. Langkah ini sekaligus dapat membantu menjamin kesinambungan penyediaan energi nasional dan penurunan ketergantungan terhadap BBM serta pengurangan dampak terhadap lingkungan hidup. Selain itu perlu juga diperhatikan bahwa semakin terbatasnya sumber daya energi konvensional (minyak bumi dan gas), mengharuskan kita untuk mencari sumber energi yang bersifat terbarukan dan ramah lingkungan. Salah satu alternatif sumber daya energi terbarukan yang penting sebagai subsitusi BBM adalah bahan bakar nabati (BBN) yang digunakan untuk subsitusi bahan bakar minyak. Bumi Indonesia mempunyai banyak jenis tanaman yang berpotensi menjadi bahan baku minyak nabati, nomor dua didunia setelah Brazil. Sehingga bila kita dapat mengembangkan dan menguasai teknologi BBN serta dapat mengelola sumber energi nabati ini dengan baik dan bijak, maka Indonesia berpotensi menjadi Timur Tengahnya BBN. Seyogyanya kita mempunyai strategi yang jitu dalam melihat potensi sumber energi yang tersedia, apalagi dengan memperhatikan kondisi geografis yang terdiri dari ribuan pulau. Kita mempunyai potensi sumber daya energi terbarukan yang cukup besar akan tetapi tidak dapat diekspor, sehingga sebaiknya hanya bisa dimanfaatkan untuk keperluan domestik dan pemanfaatan sumber daya energi ini harus dilakukan seoptimal dan seefisien mungkin. Sedangkan sumber daya energi fosil yang kita miliki seperti minyak bumi, gas bumi dan batubara mempunyai peran yang strategis yaitu sebagai sumber energi, bahan baku untuk industri dan penghasil devisa. Penghematan Energi Penghematan energi jangan dimakanai sebagai mengurangi penggunaan energi secara sembarangan. Dengan penghematan bukan berarti kita harus menghentikan segala aktifitas sosial dan Dewan Riset Nasional - 2012

118

ekonomi. Bukan pula berarti mengurangi kualitas layanan publik, sehingga masyarakat harus menanggung dampak-dampak yang timbul seperti, ketidakamanan sosial, ketidaknyamanan dalam beraktifitas, produktifitas yang menurun. Penghematan energi adalah pemanfaatan energi secara efisien dan rasional tanpa mengurangi penggunaan energi yang memang benar-benar diperlukan. Penghematan energi bila dilaksanakansecara sistematis akan berpotensi mengurangi konsumsi yang besar. Dalam upaya melakukan penghematan energy, pemerintah melalui Keputusan Presiden RI No 10 tahun 2005 tentang Hemat Energi dan terakhir melalui Instruksi Presiden RI No 2 tahun 2008 tentang Hemat Energi dan Air. Implementasi kebijakan pemerintah ini sangat diperlukan untuk menjaga penghematan energi nasional dan memerlukan dukungan oleh seluruh masyarakat. Dalam pelaksanaannya penghematan energi dapat ditempuh dengan tiga cara yaitu pertama dengan membuat regulasi terhadap konsumsi energi, kedua dengan political will dan ketiga dengan memberikan kesempatan kepada konsumen untuk memilih atau menentukan peralatan listrik yang mereka inginkan (voluntary). Kesempatan memilih bagi konsumen Dari sisi pendekatan manajemen kebutuhan (Demand Side Management Approaches) dapat dilakukan empat pendekatan seperti, labelisasi peralatan listrik, audit energi (industri dan bangunan komersial), penggunaan lampu penerangan jalan dan rumah tangga yang efisien. Pada saat ini konsumen hanya bisa memilih peralatan listrik dengan melihat besarnya daya (Watt) yang tertulis pada peralatan listrik. Jadi konsumen tidak mendapat informasi berapa besar energi yang dibutuhkan untuk mengoperasikan peralatan listrik tersebut. Pada hal untuk daya yang sama pengoperasian jenis peralatan listrik tertentu tapi berbeda merek, belum tentu mengkonsumsi energi yang sama sehingga ujung-ujungnya biaya pembayaran energy listrik yang dikeluarkan juga akan berbeda. Untuk melaksanakannya perlu kebijakan dari pemerintah cq Departemen Perindustrian yaitu dengan mewajibkan setiap industri peralatan listrik untuk menuliskan pada name plate nya besar energi listrik yang diperlukan untuk pengoperasian peralatan listrik, terutama untuk alat listrik rumah tangga seperti: Televisi, lemari es, mesin cuci, kipas angin, air conditioning (AC), pompa air, lampu

119


penerangan. Kemudian dapat pula ditunjuk suatu lembaga independen yang bertugas untuk memeriksa dan menguji konsumsi energi dari peralatan apakah sudah sesuai dengan yang tertulis pada name plate. Tentu masyarakat perlu diberi informasi keuntungan dalam memilih perlatan yang hemat energi, misalnya dengan menyebar luaskan informasi cara menghitung biaya listrik yang akan mereka keluarkan bila memakai peralatan listrik tertentu. Dalam rangka kampanye penghematan energi listrik, beberapa Negara tetangga telah menerapkan labelisasi pada peralatan listrik yang dijual dipasar. Misalnya mereka menerapkan label berupa tanda bintang (semakin banyak bintang berarti semakin hemat energi) sehingga masyarakat bisa memilih peralatan yang mereka inginkan agar supaya biaya listrik mereka rendah. Disisi lain industry perlatan listrik untuk rumah tangga juga akan melakukan kompetisi positif untuk membuat peralatan listrik yang hemat energi, karena tentunya masyarakat akan memilih peralatan yang lebih hemat energy agar supaya biaya listrik mereka rendah. Data yang tersedia pada tahun 2005 memperlihatkan bahwa kebutuhan perlatan listrik untuk rumah tangga adalah 1,9 juta unit lemari es, 850.000 unit AC, 700.000 unit mesin cuci, 3,5 juta televisi. Kebutuhan ini akan terus meningkat mengingat pertumbuhan konsumen akan bertambah menjadi 43,7 juta pada tahun 2015. Dengan pertumbuhan pasar antara 5%-20% pertahun dengan penerapan labelisasi pada peralatan listrik, maka pada tahun 2015 akan terjadi potensi penghematan beban sebesar 1.637 MW dan potensi penghematan energi sebesar 4.273 GWh/tahun serta akan terjadi pula pengurangan CO2 sebesar 2.816.787 ton/tahun. Bila audit energi, penggunaan lampu jalan yang efisien dan peyebarluasan penggunaan lampu hemat energi (LHE) dilakukan secara sistematis, maka pada tahun 2015 potensi penghematan terhadap beban listrik akan mencapai 3,6 GW dan penghematan energi listrik diperkirakan akan mencapai 9,5 TWh/tahun dan yang cukup menggiurkan adalah terjadinya pengurangan CO2 sebanyak 7 juta ton. Penghematan energi adalah langkah yang terbuka untuk kita ambil. Kemauanlah yang menjadi determinan utama. Patut juga kita ingat bahwa efisiensi bukan hanya soal pemotongan pemakaian, tetapi juga dikaitkan dengan output. Dewan Riset Nasional - 2012 120

3.6 Outlook Energi Indonesia 20121: Rangkuman dan Rekomendasi untuk Riset bidang energy Oleh: M.A.M. Oktaufik Anggota DRN 2012-2014 Komtek Energi. 1.

Pendahuluan

Kajian makro masa depan energi nasional periode 20102030telah diterbitkan BPPT dalam buku Outlook Energi Indonesia 2012(OEI 2012) pada Oktober 2012 lalu. Didalamnya dikemukakan berbagai prediksi kondisi energi kedepan yang bermanfaat untuk menjadi perhatian dan pertimbangan dalam merencanakan berbagai riset bidang energi, yang juga diperuntukkan bagi masa depan bangsa. Hal ini dimungkinkan karena dalam kajian yang berbasis model optimasi Markal (Market Allocation) dan dipakai juga di banyak negara ini, melibatkan berbagai komponen dan faktor teknologi yang terdapat dalam rantai energi nasional yang rumit. Tulisan ini mengutip dan merangkum beberapa hasil prediksi OEI yang dipandang cukup penting untuk menjadi perhatian dalam perencanaan kegiatan riset bidang teknologi Energi nasional kedepan. Rangkuman tersebut selanjutnya menjadi acuan atau pertimbangan dalam menyusun rekomendasi yang disampaikan pada bagian akhir tulisan ini. 2. Tema dan Skenario Model OEI 2012 BPPT Hasil kajian tim BPPT dalam buku OEI 2012 memperbarui serta mengembangkan hasil-hasil Outlook sebelumnya (OEI 1009, 2010 dan 2011), dengan fokus isu atau kondisi lingkungan strategis dan skenario yang berbeda, sesuai perkembangan kondisi dan kebijakan energi terakhir. Secara khusus OEI2012 ini menyoroti tema: Pengembangan Energi Masa Depan dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan Energi Nasional. Tujuannya untuk

1

Permana, Adhi Dharma, et.al, Ed., Outlook energi Indonesia 2012 – Pengembangan Energi Masa Depan dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan Energi Nasional, PTPSE-BPPT, BPPT Press, 2012

121


memberikan gambaran permasalahan dan tantangan energi ke depan dalam mendukung sasaran pertumbuhan ekonomi nasionaldan secara bersamaan mengupayakan terjaminnya ketahanan energi nasional. Dalam hal ini ada dua skenario pertumbuhan ekonomi yang ditinjau; pertama adalah skenario dasar dengan mengikuti trend perkembangan yang ada atau ‘seperti biasa’, kedua adalah skenario pertumbuhan yang ‘tidak biasa’sesuai Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025, Model perhitungan OEI ini melakukan optimasi penyediaan energi untuk memenuhi kebutuhan energi hingga 2030, dengan meminimumkan total biaya penyediaan energi. Perhitungan kebutuhan energi menggunakan model yang dikembangkan BPPT sejak 1980-an, yaitu BPPT Model for Energy Demand of Indonesia atau disingkat BPPT-MEDI, sedangkan untuk optimasi penyediaan energi digunakan Model Markal (Market Allocation). Diagram alir model OEI ditunjukkan dalam Gambar 3.6.1. Data Sumber & Teknologi

Data Historis

Skenario & Asumsi

Pertumbuhan Ekonomi

Harga Komoditas Energi

Pertumbuhan Penduduk

BPPT ‐ MEDI Model Kebutuhan Energi

Kebutuhan Energi: Sektoral dan Regional

Fungsi Obyektif

MARKAL Model Optimasi

Optimasi Penyediaan Energi

Gambar 3.6.1. Diagram Alir Model Outlook Energi Indonesia Dewan Riset Nasional - 2012

122

Dinamika permasalahan energi tersebut tidak hanya terbatas pada aspek komoditi dan infrastruktur bahan bakar serta kelistrikan saja, karena faktanya merupakan permasalahan multidimensional dan melibatkan dinamika di setiap komponen rantai energi (dari sektor hulu hingga hilir pengelolaan energi) dan sistem kesejahteraan atau perekonomian masyarakat. UU no 30 tahun 2007 tentang energi mengamanatkan dilaksanakannya pengelolaan sistem energi antara lain untuk: keamanan/jaminan pasokan energi untuk konsumen domestik, menyiapkan cadangan energi, mendorong diperolehnya pemanfaatan EBT secara maksimal, mengembangkan sistem perencanaan energi, meningkatkan akses energi, memaksimalkan TKDN, dan menciptakan lapangan kerja. Sehingga aspek Ketahanan Energi dikaji juga sebagai tema disini, untuk selanjutnya dapat melakukan penilaian yang objektif dan melakukan antisipasi yang tepat. Skenario dan Asumsi Berangkat dari pertimbangan kondisi lingkungan strategis yang adaselama beberapa tahun terakhir ini, OEI 2012 menerapkan 2 skenario yang optimistik, yaitu skenario Dasar dengan asumsi pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 7,6% per tahun dan skenario Pertumbuhan MP3EI dengan asumsi pertumbuhan ekonomi rata-rata yang lebih tinggi, yaitu 10,4% per tahun, sesuai tahapan dalam MP3EI, serta proyeksi jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2030 sebanyak 301,67 juta jiwa untuk kedua skenario. Berbagai kemungkinan, baik dalam penyediaan energi fosil, energi terbarukan maupun pengembangan pembangkit listrik akan diulas secara rinci. Dipertimbangkan juga keterkaitan antara sektor energi terhadap kegiatan pembangunan ekonomi, kebijakan serta teknologi yang prospektif untuk dikembangkan dimasa mendatang. 3. Proyeksi Kebutuhan Energi &Neraca Energi Primer. Peningkatan pesat pada kebutuhan energi final antara 2010 hingga 2030 (Gambar 3.6.2) untuk mendukung laju pertumbuhan PDB rata-rata 7,6% (Dasar) dan 10,4% (MP3EI); pada skenario dasar diperkirakan 3 kali lipat kebutuhannya pada 2010, yaitu mendekati 3.000 Juta SBM per tahun, sedangkan pada skenario MP3EI mencapai lebih dari 4 kali lipat. Peningkatan tersebut terutama untuk pertumbuhan sektor industri dan transportasi.

123


Dalam jangka pendek besarnya kebutuhan pada skenario MP3EI hanya sedikit lebih tinggi dari skenario Dasar, namun setelah tahun 2020 terjadi peningkatan pesat kebutuhan pada skenario MP3EI, hingga mencapai 1,5 kali skenario Dasar. Kebutuhan sektor industri semakin dominan, yaitu 41% di tahun 2015, dan menjadi 43% di tahun 2030, diikuti sektor transportasi yang meningkat dari 28% di tahun 2015 menjadi 35% di tahun 2030.

2030

Gambar 3.6.2. Proyeksi total kebutuhan energi final menurut sektor pengguna energi 4399

MP3EI Dasar

2025

2901

Industri/Industrial

MP3EI

2772

Dasar

2020

2043

MP3EI

1834

2015

Dasar

Lainnya/Others

1636

MP3EI

1306

Dasar

2010

Komersial/Commercial

Rumah Tangga/Household

1270

Transportasi/ Transporta on

1017

MP3EI

1017

Dasar 0

1000

2000

3000

4000

5000

Juta SBM / Million BOE

Untuk mengimbangi kebutuhan energi domestik, net pasokan energi untuk dalam negeri diperkirakan tumbuh dengan laju rata-rata 5,8%, dimana produksi energi fosil tumbuh 3,0% per tahun dan produksi EBT 3,9% per tahun. Impor tumbuh dengan laju rata-rata 9,2% per tahun, sedangkan ekspor energi hanya tumbuh sebesar 1,5%. Pada skenario ini, Indonesia masih berada pada posisi negara pengekspor energi hingga tahun 2030 dikarenakan ekspor batubara (komponen ekspor terbesar),yang diasumsikan bebas seperti kondisi saat ini, terus meningkat hingga tahun 2030 dengan pertumbuhan rata-rata 3,6% per tahun.


124

8000

8000

Dasar / Base

MP3EI

7000

6000

6000

5000

5000 Juta SBM

Juta SBM

7000

4000

4000

3000

3000

2000

2000

1000

Net

1000

0

0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Impor / Import Produksi Fosil / Fossil Produc on Net Pasokan Dalam Negeri / Net Domes c Supply

Produksi EBT / NRE Produc on Ekspor / Export

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Impor / Import Produksi Fosil / Fossil Produc on Net Pasokan Dalam Negeri / Net Domes c Supply

Produksi EBT / NRE Produc on Ekspor / Export

Gambar 3.6.3. Neraca Energi Primer 2010-2030 Pada skenario MP3EI, kondisi negara net-pengimpor energi akan dialami Indonesia mulai tahun 2028. Hal tersebut disebabkan oleh pesatnya permintaan energi dalam negeri, yang mengalami pertumbuhan lebih tinggi dari pada skenario Dasar (rata-rata 8% per tahun). Di samping itu, impor energi juga mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dari skenario Dasar mencapai 11,7% per tahun. Pasokan energi pada 2030 masih didominasi oleh sumber energi fosil, yaitu sekitar 82%. Batubara menjadi pemasok energi utama dalam bauran energi sejak 2015, yaitu sebesar 31% dan menjadi 38% pada 2030, terutama digunakan untuk pembangkit listrik dan industri. Untuk skenario Dasar pada 2015, pangsa gas bumi mengalami sedikit penurunan (15,6%), namun masih lebih tinggi dari EBT (13%), dan kayu bakar (10%). Pada 2030 pangsa gas bumi berkurang hingga dibawah 10%, sedangkan pangsa EBT diperkirakan akan meningkat menjadi 17,5% akibat pertumbuhan yang cukup pesat (rata-rata 8,5% per tahun). Pada skenario MP3EI, EBT memiliki pangsa penyediaan energi yang lebih kecil, namun secara besaran penyediaan EBT pada skenario ini lebih tinggi daripada skenario Dasar. Hal ini disebabkan oleh tingkat pertumbuhan EBT lebih lambat dari pertumbuhan energi total. 4. Proyeksi Impor-Ekspor Energi: – Impor Energi Meningkat, Memasuki era Pengimpor Gas Alam (LNG). Kontribusi impor semakin meningkat antara 2010-2030, terutama Minyak mentah dan BBM. Pada skenario Dasar, impor energi terus meningkat dari 18,9% pada tahun 2010 menjadi 35,7% pada tahun 2030, atau secara kuantitas meningkat 6 kali lipat dari 250 juta SBM (2010) menjadi 1464 juta SBM (2030). Pada skenario

125


MP3EI, M impor enerrgi mengalami lajju pertumbuhan yang y lebih besar (1 11,7% per tahun) dan secara kuan ntitas meningkat 9 kali lipat dari 2010, yaitu menjad di 2.270 juta SBM M dengan rasio kontribusi k impor mencapai m 36,9% daari total penyediaaan energi. Hal in ni seiring dengan penurunan p kemam mpuan produksii migas nasionall, karena upaya su ubstitusi BBM deengan Bahan Bak kar Cair (BBC) laiinnya (BBN dan CTL) C belum mem madai. Pada tah hun 2030 imporr minyak bumi (m minyak mentah) sesuai s skenario D Dasar diperkirakan n akan mencapai tiingkat 86% dari penyediaan p domeestik pada tahun 2030, 2 sedangkan im mpor BBM mencaapai 55% dari peny yediaan domestik k.

Gambarr 3.6.4. Proyeksi K Kontribusi Impor Energi E Impor LN NG akan menjadi penopang konsum msi gas di masa depan d jika produk ksi gas domestik k tidak ditingkatk kan. Kebutuhan gas g impor dalam bentuk b LNG dipeerkirakan akan mu ulai terjadi pada ta ahun 2019 pada skenario Dasar dan jumlahnya akan a meningkat mencapai m 830 BCF B (2030). Sed dangkan pada sk kenario MP3EI, kebutuhan k gas darri sumber impor aakan terjadi lebih awal a yakni pada ta ahun 2016 dan diperkirakan meencapai 1163 BC CF atau dengan pangsa p mencapai 42% 4 (2030). Pada tahu un 2030 diperkirak kan defisit gas ak kan mencapai 22 ju uta ton. Sesuai skenario s MP3EI, defisit produksi LNG domestik akan terjadi lebiih cepat pada tahun 2023. Im mpor LPG juga mengalami m pening gkatan. Pada tahu un 2030 impor LP PG mencapai 56 ju uta SBM (7,2 juta ton) t atau 63% darri konsumsi LPG domestik. d Dewan D Riset Nasionall - 2012 126

Indonesia bisa bertahan sebagai net eksportir energi hingga 2030 dengan skenario Dasar, namun dengan skenario MP3EI Indonesia akan menjadi ‘net importir energi’ mulai tahun 2027. Hal ini terjadi karena besarnya potensi produksi Batubara dan ekspornya dilepas sesuai mekanisme pasar, sehingga cukup banyak untuk diekspor dan juga memenuhi kebutuhan domestik melalui kebijakan DMO (Domestic Market Obligation). Walaupun demikian, kebutuhan energi final yang tinggi dengan skenario MP3EI menyebabkan terjadi ‘net-impor” energi pada tahun 2027. Hal ini dapat menunjukkan bahwa dengan skenario Dasar, kondisi net-importir energi juga akan terjadi hanya dalam beberapa tahun setelah 2030. 5. Proyeksi Pemanfaatan sumber-sumber EBT: – Tumbuh pesat tapi belum mampu meningkatkan perannya dalam bauran energi nasional. Berdasarkan Skenario Dasar, penyediaan EBT meningkat dengan pertumbuhan lebih dari 8% per tahun, akibat kondisi pengembangan yang semakin kondusif, sehingga pemanfaatan EBT meningkat lebih dari empat kali lipat dari 141 juta SBM pada 2010 menjadi 717 juta SBM pada 2030. Pada akhir 2030, biofuel/BBN untuk sektor transportasi menjadi pemanfaatan EBT yang utama, disusul secara berturut-turut oleh panas bumi, hidro, biomasa, nuklir, CBM, CTL, matahari, sampah dan angin, namun dalam bauran energi pangsanya hanya 17,5% (skenario Dasar) dan 14,4% (skenario MP3EI). Pada periode 2010-2030 pembangkit listrik dari sumber-sumber EBT meningkat hampir 6 kali, yaitu dari 6,6 GW menjadi 39 GW (24% dari kapasitas total pembangkit). Khusus PLTN diperkirakan masuk dalam sistem ketenagalistrikan Jawa-Bali pada tahun 2028 sebesar 2 GW (1%), dan bertambah menjadi 4 GW (2%) pada tahun 2030.

127


Gambar G 3.6.5. Paso okan dan rasio ko ontribusi EBT Nasional (Dasar) 6. Proyeksi Kelisttrikan Nasional : – Meningkat pesa at dan didominasi pem manfaatan Batuba ara Hingga 2030 akan a terjadi penin ngkatan kapasitaas pembangkitan liistrik nasional hin ngga 5 kali lipat (1162 GW) pada skeenario Dasar dan 7 kali lipat (228 GW) G pada skenariio MP3EI. Dalam m jangka pendek hingga h 2015, kap pasitas pembangk kit listrik PLN dan Non PLN diproyeksikan d men ncapai 58,4 GW p pada skenario Dassar, dan menjadi 60,7 GW pada sken nario MP3EI. PLT TU batubara selam ma masa periode teersebut tetap dom minan dibanding g dengan pembangkit jenis lain, dimana d pada tahu un 2030 mencap pai 60% atau 97,66 GW (skenario dasar) d dan 70% ataau 160,7 GW (sken nario MP3EI). 7. Proyeksi Pemb bangunan Infrastrruktur Energi: Investasi untu uk penambahan kapasitas fasilitas infrastruktur penting p dalam penyediaan p energi (bahan bakar) diperkirakan mencapai57 m milyaar USD (skenariio Dasar) dan 90 9 milyar USD (sskenario MP3EI).. Sebagian besar kebutuhan invesstasi diperlukan untuk u penambahaan kapasitas kilaang minyak (sekiitar 60%) dalam ra angka memenu uhi kebutuhan BBM domesstik di masa depanSebagian d b besar kebutuhan n investasi dip perlukan untuk penambahan p kapaasitas kilang miny yak (sekitar 60% %) dalam rangka memenuhi m kebutu uhan BBM domesttik di masa depan n. Total investasi untuk u penambahaan kapasitas pem mbangkit listrik di masa depan Dewan D Riset Nasionall - 2012

128

diperkirakan mencapai 189 milyar USD (Skenario DASAR) dan 274 milyar USD (Skenario MP3EI). Sebagian besar investasi di pembangkit listrik adalah untuk pembangunan PLTU Batubara (sekitar 60%) 8. Proyeksi Aspek Lingkungan: - Peningkatan Emisi CO2 Pada skenario Dasar, hasil proyeksi emisi CO2 berdasarkan energi primer, sektor pengguna maupun energi finalnya, menunjukkan peningkatan dari 436 juta ton CO2 pada tahun 2010 menjadi 1.739 juta ton CO2 pada tahun 2030 atau meningkat rata-rata 7,2% per tahun. Pada skenario MP3EI perkiraan emisi yang dihasilkan adalah 2750 juta ton CO2atau 1,6 kali lipat lebih besar dari skenario Dasar. Pada tahun 2010 emisi terbesar berasal dari penggunaan minyak bumi. Untuk jangka panjang emisi terbesar berpindah dari penggunaan minyak bumi ke batubara. Emisi CO2 dari penggunaan batubara pada tahun 2030 memiliki pangsa sebesar 56% dari total emisi. Penggunaan energi di sektor pembangkit listrik menjadi penghasil emisi terbesar dengan pangsa 53%, diikuti penggunaan energi di sektor industri (24%) serta sektor transportasi (17%). 9. Proyeksi Ketahanan Energi–peningkatan kerentanan energi Menuju 2030, tingkat ketahanan energi nasional semakin rendah atau rentan. Berdasarkan kondisi kebutuhan energi final, kemampuan pasokan energi primer nasional, dan kebutuhan investasi hingga tahun 2030, analisis terhadap faktor-faktor ketersediaan (availability), kemampuan atau daya untuk mendapatkan (affordability), keterjangkauan (accessability) dan penerimaan masyarakat (acceptability) terhadap energi menunjukkan kondisi energi nasional pada tahun 2030 akan lebih rendah bila dibandingkan tahun 2010. Berdasarkan evaluasi ketahanan energi, skenario MP3EI mengandung kerentanan energi yang lebih tinggi atau penurunan tingkat ketahanan energi dibandingkan skenario Dasar. Untuk ini diperlukan adanya kajian lebih lanjut yang lebih serius dan komprehensif entang masa depan ketahanan energi nasional karena masalah ini merupakan masalah yang dinamis, kompleks dan bersifat multidimensional.

129


10. Catatan Penutup dan Rekomendasi Riset Bidang Energi Optimisme pada kondisi saat ini dapat menjadi modal kuat buat mempersiapkan strategi yang tepat untuk menciptakan kondisi masa depan yang lebih baik. Untuk mengatasi permasalahan kompleks di atas, diperlukan berbagai upaya yang mampu mengatasi berbagai hambatan politik energi, finansial, kelembagaan, keteknikan, dan sosial/budaya dalam pengelolaan energi nasional. Oleh karenanya, diperlukan adanya perencanaan strategis jangka panjang dari sistem pengelolaan energi nasional yang jelas arahnya, komprehensif, objektif dan konsisten. Dinamika yang sedang berkembang di masyarakat menunjukkan juga perlunya keberpihakan dalam pembenahan dan pembuatan berbagai legislasi, regulasi, dan peraturan perundangan lainnya, yang mendahulukan semangat keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang yang berlaku. Tema riset yang direkomendasikan berdasarkan kajian OEI tersebut secara umum terpusat pada bidang-bidang IPTEK Energi Baru & Terbarukan serta Konservasi/Efisiensi Energi. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut: a.

Teknologi efisiensi energi sektor Industri; a.l. retrofit, penggantian bahan-bakar (fuel-switching), kogenerasi atau modifikasi proses serta proses integrasi untuk industri–industri dengan teknologi lama, pemilihan teknologi baru yang lebih efisien dan ramah lingkungan, atau penerapan sumber-sumber EBT sebagai sumber energi. b. Peningkatan efisiensi energi sektor Transportasi; yang a.l. meliputi peningkatan efisiensi energi kendaraan bermotor, optimalisasi atau peningkatan campuran BBN pada kendaraan, penggantian bahan-bakar seperti mobil listrik hibrida atau berbahan bakar Biohidrogen/BBN, maupun optimasi moda sistem transportasi kota, industri/pertambangan dan kepulauan. c. Peningkatan kualitas dan pemanfaatan Batubara Kualitas Rendah (Low Rank Coal): seperti Teknologi Coal Upgrading, Gasifikasi, Pencairan/Likuifaksi, Dewan Riset Nasional - 2012 130

d.

e. f.

g.

h. i.

Teknologi produksi BBN skala menengah kecil: Optimasi sistem/plant/proses untuk reduksi biaya, teknologi & manajemen kebun energi terintegrasi, Pengembangan BBN Inklusif. Teknologi konversi Biomasa/Biogas: gasifikasi, Konversi Sampah untuk Energi (Waste to Energy), Biorefinery, Optimasi dan peningkatan efisiensi teknologi & sistem kelistrikan: a.l. Industrialisasi/fabrikasi komponen pembangkitan Thermal/Mekanikal (PLTU, PLTP, PLTG), Elektrokimia (Sel Bahan Bakar), Jaringan-Listrik Pintar (Smart Grid), Sistem Bangunan Pintar (Smart Building), Kajian/Pemetaan potensi dan sistem monitoring sumbersumber Energi Terbarukan, seperti Angin, Surya, Air, Laut/Samudra dan Biomasa. Pengembangan Material Maju untuk Peralatan/teknologi Konversi Energi: Nano Technology, Bio-material, dll. Kajian kebijakan terhadap keamanan dan ketahanan energi, harga energi, dan sistem Perencanaan serta Pemodelan Energi.

Rekomendasi ini juga dimaksudkan sebagai masukan bagi perubahan Roadmap Penelitian Energi yang terakhir direvisi pada awal 2010, serta dapat lebih banyak melibatkan industri manufaktur terkait.

131


BAB 4. TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SEBAGAI PEMERSATU BANGSA 4.1 AGENDA RISET TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 2010-2014*) 4.1.1 Latar Belakang Permasalahan Rencana Pembanganan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 mempunyai visi dan misi yang salah satu diantaranya mewujudkan bangsa yang berdaya saing dengan melaksanakan peningkatan penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu ilmu pengetahuan yang perkembangannya sangat pesat saat ini adalah Teknologi Informasi dan Komunikasi, hal tersebut sesuai peradaban dunia pada masa ini yang dicirikan dengan fenomena perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta kecenderungan globalisasi yang berdampak luas di hampir semua bidang kehidupan, dari ilmu pengetahuan dan teknologi hingga mainan anak-anak. Salah satu pendorongnya adalah kemajuan teknologi dan konvergensinya yang membuahkan integrasi teknologi telekomunikasi, informasi dan multimedia. Ketika teknologi tersebut masih berkembang sendiri-sendiri dampak yang dihasilkan belum sebesar sekarang. Namun ketika telekomunikasi telah memperkaya teknologi informasi, keduanya menghasilkan jenis-jenis layanan baru yang belum pernah terwujud sebelumnya. Layanan-layanan baru tersebut pada dasarnya bertujuan memenuhi kebutuhan informasi yang disajikan dalam berbagai bentuk. Karena manusia mengirim dan menerima informasi menggunakan inderanya (mata, hidung, telinga, dan mulut), maka layanan ini pun berupaya menyajikan informasi dalam kombinasi berbentuk gambar, grafik, teks, dan suara. Oleh karena itu, penggunaan berbagai media sebagai data masukan atau _____________ *) Merupakan Bagian dari Buku Agenda Riset Nasional 2010-2014, Komisi Teknis Teknologi informasi dan Komunikasi - DRN. Dewan Riset Nasional - 2012

132

informasi keluaran dari kombinasi alat telekomunikasi dan komputasi menjadi suatu keniscayaan. Fenomena inilah yang kemudian disebut sebagai konvergensi teknologi telekomunikasi, informasi, dan multimedia seperti dalam Gambar 4.4.1. Mewujudkan konvergensi teknologi komunikasi, informasi dan multimedia memerlukan langkah-langkah strategis, seperti pengadaan sistem komunikasi masyarakat yang murah, dan migrasi dari sistem penyiaran analog ke digital. Sistem-sistem ini merupakan infrastruktur dasar untuk mewujudkan daya guna TIK dalam membangun kemakmuran Indonesia. Hal ini sesuai dengan prioritas nasional Kabinet Indonesia Bersatu II tahun 2009-2014 yang salah satu prioritasnya adalah infrastruktur, yang secara umum akan dapat meningkatkan investasi peralatan dibidang telekomunikasi dan informasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain untuk mendukung infrastruktur, juga perlu diarahkankan untuk mendorong adopsi Open Source Software secara luas dan membuat produk dan jasa open source untuk kebutuhan utama tersedia adalah salah satu upaya untuk membuat infrastruktur dan aplikasi TIK tersedia dengan harga yang terjangkau, sekaligus membangun kemandirian bangsa. Produk yang dihasilkan diharapkan sarat dengan inovasi teknologi yang mempunyai signifikansi baik dari aspek teknis maupun ekonomis, sehingga sangat berdampak untuk kemandirian bangsa, penyerapan tenaga kerja, pengurangan ketergantungan pada barang import dan sekaligus penghematan devisa nasional.

Gambar 4.1.1. Konvergensi Teknologi

133


Indonesia mempunyai SDM yang mampu untuk mengembangkan perangkat lunak maupun produk seni yang dibuat dengan perangkat lunak dan menjadi poduk dalam media digital. Indonesia juga mempunyai asset berupa karya seni yang masih belum dapat dipasarkan karena belum disimpan dalam bentuk digital, oleh karena itu jika kemampuan dari SDM yang ada dan aset seni dan budaya dapat dimanfaatkan, maka Indonesia akan mampu menjadi pusat dunia dalam bidang animasi. Hal tersebut sudah mulai terlihat dari kegairahan masyarakat luas dalam menggunakan aplikasi TIK akan mendorong tumbuhnya industri layanan TIK (seperti informasi dan layanan di bidang transportasi, kesehatan dll), produk TIK dan daya kreativitas serta inovasi (seperti multimedia creative digital), sehingga membuka lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sehubungan dengan itu diperlukan langkah-langkah strategis dan prioritas untuk penelitian dan pengembangan, untuk penyusunan kebijakan, regulasi dan standardisasi, peningkatan kemampuan SDM, penguasaan sains dasar dan untuk membangun kemandirian di bidang TIK yang menjunjung tinggi nilai-nilai sosial kemanusian. Selain itu, TIK juga berfungsi sebagai enabler yang merupakan dasar berbagai aplikasi dalam banyak aspek untuk meningkatkan produktivitas kerja, kecerdasan pengambilan keputusan, efektivitas komunikasi, serta kualitas kehidupan masyarakat. Karena luasnya pemakaian TIK maka tidak semua yang berkaitan dengan TIK masuk dalam agenda riset pada bidang fokus TIK. Untuk itu dari bidang fokus yang lain seperti Hankam, Kesehatan dan obat-obatan dll. mencantumkan agenda riset yang berkaitan dengan TIK sesuai dibidangnya masing-masing. 4.1.2 Arah Kebijakan dan Prioritas Utama Kegiatan riset bidang TIK diarahkan dan terkait dengan program strategis di berbagai sektor/bidang dan stakeholders yaitu: masyarakat menuju knowledge-based society, terutama agar seluruh masyarakat dapat menikmati manfaat TIK yang terjangkau, sehingga menjadi produktif, cerdas, dan kreatif; pemerintah menuju e-Government, terutama agar roda pemerintahan dan layanan pemerintah dapat berjalan lancar, hemat, dan bebas korupsi, serta masyarakat demokratis dapat terwujud; pelayanan publik menuju eDewan Riset Nasional - 2012

134

Services, terutama agar sektor layanan publik dapat berjalan dengan efektif, berkualitas dan efisien (hemat) pada target layanannya; industri (termasuk BUMN) menuju industri TIK global, terutama agar industri nasional tumbuh berkembang dalam era persaingan global dan menjadi tuan rumah di Indonesia; dan masyarakat iptek dan lembaga risetnya menuju kelas dunia, terutama agar iptek yang strategis dikuasai lembaga nasional, serta masyarakat iptek Indonesia tumbuh dalam lingkungan dan budaya yang kondusif menuju kelas dunia dalam menghasilkan iptek baru. Prioritas utama kegiatan riset bidang TIK terbagi dalam 4 kategori yaitu (1) Infrastruktur TIK yang terdiri dari telekomunikasi berbasis Internet Protocol (IP) dan penyiaran multimedia berbasis digital. (2) Aplikasi TIK yang terdiri dari aplikasi perangkat lunak dan framework/platform perangkat lunak berbasis open source. (3) Konten yang berupa teknologi digital untuk industri kreatif, (4) Device yang merupakan piranti untuk mendukung TIK (Lihat Gambar 4.1.2.) Program prioritas tersebut masing-masing mempunyai sasaran hingga tahun 2025 seperti terlihat dalam tabel1.

Gambar 4.1.2. Program Agenda Riset TIK 2010-2014

135


Tabel 4.1.1. Sasaran Program Bidang TIK No

Program

Sasaran 2025

INFRASTRUKTUR 1.

Telekomunikasi berbasis IP

Perangkat dan Sistem telekomunikasi berbasis IP yang terjangkau, dan sesuai dengan kebutuhan rakyat serta kondisi alam Indonesia

2.

Penyiaran Multimedia Berbasis Digital

 Perangkat dan sistem penyiaran multimedia berbasis digital yang diproduksi industri dalam negeri

 Migrasi dari siaran analog ke digital oleh lembaga penyiaran dan masyarakat

APLIKASI (SERVICES) 3. Aplikasi Perangkat Lunak Berbasis Open Source 4.

Framework / Platform Perangkat Lunak Berbasis Open Source

Kemandirian, kreatifitas dan inovasi perangkat lunak berbasis open source untuk Public services, Health care, Education dan Small Medium Enterprise (UKM) Tersediannya berbagai application framework, development platform, repository yang berkualitas untuk perangkat lunak berbasis open source

KONTEN 5.

Teknologi Digital untuk Industri Kreatif

Kemandirian dan Inovasi industri kreatif berbasis digital untuk preservasi sistem nilai dan warisan budaya nasional

Piranti TIK

Penyediaan piranti dan komponen pendukung maupun piranti-piranti khusus untuk pemanfaatan TIK fokus ke bidang pangan, energi, dan transportasi

DEVICE 6.

MANUSIA TIK 7. Manusia dalam Pengembangan, Pendayaan-gunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Masyarakat TIK yang informatif dan kreatif untuk menciptakan produk-produk yang inovatif

4.1.3. Program/Kegiatan 4.1.3.1. Program: Telekomunikasi berbasis IP Sasaran Program kegiatan riset bidang Telekomunikasi berbasis IP untuk tahun 2010-2014 lebih difokuskan untuk Dewan Riset Nasional - 2012

136

membangun kemampuan untuk dapat menghasilkan produk produk yang sangat dibutuhkan dalam rangka pengembangan dan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi nasional lima tahun kedepan, terutama untuk mengembangkan kapasitas jaringan yang sudah ada atau pembangunan jaringan baru terutama untuk menjangkau wilayah-wilayah tertinggal ,terdepan sekaligus untuk penanggulangan bencana. Hambatan dalam pengembangan Telekomunikasi berbasis IP terutama adalah kondisi alam tropis dan geografis Indonesia yang berbentuk negara kepulauan, dan tingkat daya beli masyarakat yang umumnya masih rendah. Oleh karena ini, dalam pengembangan Telekomunikasi berbasis IP diupayakan berbagai inovasi baik dalam aspek teknologi, pengembangan produk, aplikasi, aspek ekonomi/bisnis, maupun dalam strategi penerapan (deployment). Telekomunikasi berbasis IP menggunakan teknologi internet sebagai teknologi transport, dan multimedia coding and compression sebagai teknologi telepon. Dengan demikian Telekomunikasi berbasis IP diharapkan akan membawa internet sampai ke desa-desa, sambil memberikan layanan telepon di atasnya. Impelementasi Telekomunikasi berbasis IP menggunakan pendekatan jejaring tiga lapis yaitu: lapis pertama adalah Highly Predictable Networks (HPN), seperti fiber optics (FO) dan public switched telephone networks (PSTN). Jejaring ini sangat stabil, dan dimaksudkan untuk melayani kelompok masyarakat dengan populasi padat dan berpendapatan tinggi di kota-kota besar dan daerah urban. Sedangkan lapis kedua adalah Medium Predictable Networks (MPN), seperti satelit dan seluler. Jejaring semacam ini melayani masyarakat berpendapatan menengah di daerah suburban dan kota kecil. Selanjutnya lapis ketiga adalah Low Predictable Networks (LPN), yang dibentuk berdasarkan prinsip jejaring adhoc. Jejaring semacam ini menggunakan Wifi, Wimax, dan teknologi mesh untuk melayani masyarakat berpenghasilan rendah dan berpopulasi tidak padat di daerah perdesaan. Adapun teknologi kunci yang dibutuhkan dalam implementasi Telekomunikasi berbasis IP adalah: menggunakan teknologi generasi 4 (4G), smart wireless IP menggunakan smart antenna dan softradio, multimedia dan creative excitement untuk pengembangan aplikasi, softswitch heterogeneous dengan software suites untuk produktivitas operasi dan bisnis, dan

137


sistem digital signal processing (DSP) low power berbasis komponen komoditas. Produk yang dihasilkan diharapkan sarat dengan inovasi teknologi yang mempunyai signifikansi baik dari aspek teknis maupun ekonomis, sehingga sangat berdampak untuk kemandirian bangsa, penyerapan tenaga kerja, pengurangan ketergantungan pada barang import dan sekaligus penghematan devisa nasional. Rentang kegiatan riset meliputi produk transmisi (Radio Microwave, Serat Optik dan Satelit), produk akses (Radio akses baik pita sempit maupun pita lebar, Fixed Mobile convergence, Serat Optik, Satelit, kabel Tembaga), produk-produk CPE (Customer Premises Equipment / terminal pelanggan), produk nodal (core network, termasuk management system, security system, billing, Interface ke jaringan Legacy, dll) , baik hardware maupun software dengan target 2014, indikator keberhasilan 2014 serta sasaran 2025. 4.1.3.2. Program: Penyiaran Multimedia Berbasis Digital Sistem penyiaran analog hanya ditujukan untuk penyiaran gambar (video) dan suara (audio), dengan berkembangnya penyiaran digital memungkinkan berbagai layanan interaktif sebagaimana yang tersedia pada media teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu kelebihan penyiaran digital adalah bebas dari "ghosts" dan "snow" seperti yang biasa terjadi pada penyiaran analog. Oleh karena itu kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D) yang meliputi Packetized Elementary Streams (Coding, compression, Formatting) dan Program Stream Multiplex and Transport stream, RF/Transmission System (modulasi 8-VSB), Cable Head-End jika menggunakan sistem kabel (16-VSB), Receiver dan Set Top Box, open standar midleware, berbagi fitur TV interaktif multimedia baik yang berbasis IP maupun terrestrial, multimedia streeming, QOS untuk TV-IP hingga exiter dan power amplifier, dengan target 2014, indikator keberhasilan 2014 serta sasaran 2025. Sistem yang dikembangkan tersebut belum HDTV, tetapi dalam rangka menuju ke HDTV yang menjadi sasaran untuk 2025 atau bisa menjadi lebih cepat lagi, karena perkembangan dalam bidang digital ini akan dapat menjadi sangat cepat jika ada penemuan di bidang komponen. Berhubung ketergantungan Indonesia dari komponen dan material bahan baku industri dari luar Dewan Riset Nasional - 2012

138

sangat tinggi, maka perlu ada dukungan yang jelas dalam industri tersebut, agar perkembangan industri TVD diharapkan dapat terwujud. Untuk menuju suatu sistem baru seperti broadcasting televisi yang menggunakan sistem digital (Broadcasting Televisi Digital - TVD) harus didukung juga dengan kebijakan, peraturan atau perijinan yang jelas, dan standardisasi. Penyertaan berbagai data digital pada media penyiaran biasa disebut dengan datacasting. Kondisi di atas mendorong arah perkembangan berbagai layanan menuju kepada apa yang lazim disebut layanan multimedia atau konvergensi layanan. Konvergensi ketiga layanan tradisional telekomunikasi, teknologi informasi, dan penyiaran. Fenomena konvergensi ini, dengan berbagai kesempatan dan tantangannya, dapat memberikan ekstra stimulasi bagi kelayakan bisnis dari implementasi multimedia digital. Program riset penyiaran berbasis digital diarahkan untuk mampu mengembangkan prototipe produk TIK termasuk elektronika industri yang digunakan untuk substitusi impor atau sebagai basis pengembangan teknologi/industri nasional masa depan, sehingga mampu membuat perangkat penyiaran multimedia digital seperti digital broadcasting yang meliputi radio dan televisi terrestrial baik yang fixed maupun mobile serta TV berbasis IP. 4.1.3.3. Program: Aplikasi Perangkat Lunak Berbasis Open Source TIK akan menjadi semakin penting di dalam meningkatkan daya saing dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Meskipun biaya untuk membangun infrastruktur informasi nasional sangat tinggi namun resiko yang akan kita tanggung bila kita tidak membangunnya akan jauh lebih besar lagi. Usaha-usaha untuk mencari terobosan agar infrastruktur dan aplikasi TIK dapat tersedia dengan harga yang terjangkau perlu terus di upayakan. Mendorong adopsi Open Source Software secara luas dan membuat produk dan jasa open source untuk kebutuhan utama tersedia adalah salah satu upaya untuk membuat infrastruktur dan aplikasi TIK tersedia dengan harga yang terjangkau, sekaligus membangun kemandirian bangsa. Saat ini hanya sebagian kecil masyarakat saja yang sudah memanfaatkan aplikasi TI untuk mendukung kegiatan organisasinya. Mahalnya biaya lisensi adalah salah satu penyebabnya. Penyebab lainnya adalah kebanyakan paket aplikasi

139


yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan lokal. Tingginya pembajakan sotware dan penggunaan software ilegal di Indonesia, sehingga diperlukan kemandirian, kreatifitas dan inovasi perangkat lunak berbasis open source. Maka program ini bertujuan untuk mendorong ketersediaan aplikasi open source untuk kebutuhan utama pada a) Pelayanan publik dan kantor pemerintahan, b) Edukasi, c) Usaha Mikro, Kecil dan Medium, d) Pelayanan Kesehatan. 4.1.3.4. Program: Framework/Platform Perangkat Lunak Berbasis Open Source Free Open Source Software (FOSS) merupakan salah satu solusi efektif guna mengatasi permasalahan untuk mendapatkan / mempergunakan perangkat lunak legal. FOSS dapat diperoleh dengan mengadopsi dan menerapkan FOSS yang telah tersedia secara terbuka ataupun dengan mengembangkan sendiri. Dalam upaya pengembangan yang bertumpu pada kekuatan nasional, perlu kirannya diciptakan kemudahan-kemudahan dalam pengembangan FOSS dengan memanfaatkan lingkungan pengembang FOSS yang telah tersedia. Dukungan terhadap kemudahan pengembangan dilakukan dengan melakukan serangkaian kegiatan riset, hingga ke hilir, untuk membangun application framework, development platform, repository yang berkualitas, terkelola secara baik dan dikembangkan secara berkesinambungan dengan target 2014, indikator keberhasilan 2014 serta sasaran 2025 seperti terlihat dalam tabel 3.3.8. 4.1.3.5. Program: Teknologi Digital untuk Industri Kreatif TIK telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari produktivitas semua organisasi, besar atau kecil. Revolusi multimedia membuka jalan bagi integrasi daya ekspresi seni dan kultural manusia/masyarakat ke dalam TIK. Bagi bangsa Indonesia yang kaya akan keanekaragaman budaya dan seni, revolusi multimedia membuka peluang untuk menumbuhkembangkan kegiatan-kegiatan yang mempunyai kreativitas seni yang tinggi baik di perkotaan maupun di perdesaan. Ini pada gilirannya akan menjadi faktor penting dalam penciptaan nilai ekonomi dan pemerataan kesejahteraan melalui TIK. Segmen pasar potensial bagi industri multimedia sangat luas, karena mencakup area global. Dengan Dewan Riset Nasional - 2012

140

demikian, volume transaksi pasar juga sangat besar, dan diperkirakan akan tumbuh seiring dengan perkembangan ekonomi global. Lebih dari itu, perkembangan industri multimedia di Indonesia memiliki pijakan untuk bisa berkelanjutan (sustainable), oleh karena adanya modal budaya dan seni bangsa Indonesia yang sangat besar. Program creative digital memiliki misi untuk menumbuhkembangkan kegairahan kreatif (creative excitement) melalui penggunaan tekhologi digital secara artistik. Kegairahan kreatif ini disematkan (embedded) di dalam produk dan jasa industri di Indonesia, yang dicapai melalui penambahan nilai ekonomik, nilai artistik, nilai daya guna, dan nilai kebaruan karena menggunakan teknologi baru. Dengan perkataan lain, misi dari program ini adalah memberikan sentuhan dan kandungan seni digital pada berbagai produk dan jasa industri nasional, sehingga produk dan jasa tersebut memiliki daya tarik dan kegairahan kreatif. Indonesia mempunyai SDM yang mampu untuk mengembangkan perangkat lunak maupun produk seni yang dibuat dengan perangkat lunak dan menjadi poduk dalam media digital. Indonesia mampu menjadi pusat dunia dalam bidang animasi, karena sebagian penduduk Indonesia terbukti mempunyai bakat seni yang tinggi. Selain itu, Indonesia mempunyai asset berupa karya seni yang masih belum dapat dipasarkan karena belum disimpan dalam bentuk digital, misalnya musik tradisional, atau karya seni lainnya. Untuk itu diperlukan tools dan perangkat pengembangan untuk melakukan digitalisasi dan pemrosesannya. Karya-karya seni yang sudah dalam bentuk digital perlu untuk dapat disimpan dan ditemukan kembali, sehingga diperlukan suatu repositori/datawarehouse untuk karya seni Indonesia. Selain untuk karya Seni, perangkat lunak untuk orang-orang yang mempunyai kebutuhan khusus masih belum banyak tersedia. Diperlukan berbagai inovasi untuk pengembangan perangkat lunak bantu berbasis open source sehingga komputer dapat lebih dapat dimanfaatkan untuk membantu orang-orang yang berkebutuhan khusus. Untuk itu program kegiatan dilakukan dengan melakukan inovasi teknologi digital, melalui serangkaian kegiatan penelitian, pengembangan, dan difusi, untuk industri kreatif seni dan budaya Indonesia dengan membuka kemungkinan peran serta kelompok

141


dengan kebutuhan khusus, dengan keberhasilan 2014 serta sasaran 2025.

target

2014,

indikator

4.1.3.6. Program: Piranti Teknologi Informasi dan Komunikasi Perkembangan TIK tidak lepas dari perkembangan komponen elektronika yang semakin hari semakin kompak, kecil, cepat, efisien dan murah. Sehingga untuk dapat menghasilkan produk yang kompetitif dalam bidang TIK diperlukan salah satunya adalah kompetitif dibidang komponen. Dari kondisi industri di Indonesia saat ini, mayoritas komponen adalah impor dari negara maju, padahal bahan baku untuk pembuatan komponen elektronika tersebut ada di tanah air Indonesia. Permasalahannya dari material mentah (raw material) yang banyak di tanah air ini, tidak ada industrinya yang mengolah menjadi material bahan baku industri untuk untuk dapat dibuat komponen elektronika. Hasil tambang dari raw material yang ada kita ekspor keluar, kemudian setelah jadi material bahan baku industri atau sudah jadi komponen kita impor kembali dengan nilai yang sudah jauh lebih tinggi. Kondisi tersebut memberi peluang pengolahan bahan baku mentah (raw materials) dari alam menjadi bahan baku industri, termasuk pemanfaatan komponen yang sudah ada dipasar supaya nilai tambahnya dapat dinikmati oleh bangsa Indonesia, diharapkan muncul industri komponen dalam negeri untuk mendukung penelitian, industri bidang TIK dan pemanfaatannya untuk bidang lain yang fokusnya bidang pangan, energi terbarukan dan transportasi, dengan target 2014, indikator keberhasilan 2014 serta sasaran 2025. Dengan demikian diharapkan akan terwujudnya kemandirian industri TIK dalam negeri dengan harga terjangkau. 4.1.3.7. Program: Manusia dalam Pengembangan, Pendayaangunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Perkembangan TIK yang semakin pesat menuntut juga aturan legal formal dan kebijakan yang sesuai dengan perkembangan yang terjadi secara global. Setiap kebijakan serta aturan-aturan yang dikeluarkan akan berkaitan langsung dengan kehidupan manusia secara menyeluruh, untuk itu perlu adanya riset tentang perilaku manusia dalam menghadapi era informasi dan perkembangnan TIK yang sangat cepat ini. Program kajian regulasi untuk bidang teknologi informasi, komunikasi dan broadcasting Dewan Riset Nasional - 2012 142

dapat meliputi penyusunan Undang-Undang (UU) baru dan penyempurnaan berbagai kebijakan dan regulasi yang terkait dengan teknologi informasi, komunikasi dan broadcasting. Seperti penyempurnaan Cetak Biru Telekomunikasi dan UU Telekomunikasi No. 36/1999 yang dirasakan sudah mulai ketinggalan dengan perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat. Penyelesaian Rancangan UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan berbagai UU lain yang dapat mendorong pertumbuhan aplikasi IT sangat diharapkan dapat direalisasikan dalam waktu 2006-2009. Termasuk dalam kerangka regulasi ini adalah mempercepat terlaksananya proses kompetisi yang sebenarbenarnya dalam penyediaan jasa telekomunikasi sehingga dapat memberikan perbaikan kondisi layanan, kemudahan bagi pengguna jasa, serta harga yang ekonomis. Kegiatan kajian untuk regulasi lebih banyak berupa kajian untuk digunakan oleh badan regulator sebagai bahan referensi antara lain; (1) Kajian kebijakan bidang penataan frekuensi, pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio sebagai sumber daya alam tersebut perlu dilakukan secara tertib, efisien dan sesuai dengan peruntukannya, sehingga tidak menimbulkan gangguan yang merugikan. (2) Kajian kebijakan bidang digital broadcasting, perlu ditekankan dan dicanangkan oleh pemerintah mulai kapan penyiaran digital secara resmi beroperasi, sehingga infrastruktur yang diperlukan dapat direncanakan untuk dibangun. (3) Kajian kebijakan untuk infrastruktur Telekomunikasi dan Informasi. (4) Kajian kebijakan pengembangan SDM TIK. (5) Kajian kebijakan pengembangan sistem kelembagaan TIK. (6) Kajian kebijakan untuk perlindungan perangkat lunak produk nasional. (7) Kajian kebijakan pengembangan industri dan perindustrian TIK. Selain perilaku manusianya juga perlu dilakukan pendataan state of the art atau pemetaan dari industri yang ada untuk menentukan arah dari industri TIK ke depan, perubahan manajemen apa yang diperlukan serta aturan legal formal dan kebijakan-kebijakan yang harus ditempuh agar perkembangan industri TIK didalam negeri dapat memenuhi setidaknya keperluan dalam negeri, dengan target 2014, indikator keberhasilan 2014 serta sasaran 2025.

143


4.1.4 Program Unggulan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Teknologi Digital untuk Industri Kreatif) Indonesia mempunyai SDM yang mampu untuk mengembangkan perangkat lunak maupun produk kerajianan, seni dan budaya yang dikembangkan bebantuan TIK dan menjadi poduk dalam media digital (Content). Selain itu Indonesia mampu menjadi salah satu pusat dunia dalam bidang animasi. Hal ini ditunjang oleh kenyataan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia terbukti mempunyai bakat seni yang tinggi. Disisi, Indonesia mempunyai asset berupa karya seni yang masih belum dapat dipasarkan karena belum disimpan dalam bentuk digital, misalnya musik tradisional, atau karya seni lainnya. Dengan dicanangkannya Ekonomi Kreatif sebagai salah satu tumpuan pembangunan perekonomian Indonesia. Pemberdayaan Industri Kreatif menjadi penting untuk terwujud. Dalam hal ini diperlukan tools dan perangkat pengembangan berbasis TIK untuk (a)melakukan perancangan, digitalisasi, pemrosesan karya-karya kerajianan, seni, dan budaya dalam bentuk digital; (b) menimpan dan menemukan kembali karya tersebut, yang terjangkau oleh masyarakat industri kreatif. Diperlukan inovasi-inovasi untuk pengembangan perangkat lunak bantu berbasis free open source sehingga komputer dapat lebih dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat industri kreatif dan masyarakat yang berkebutuhan khusus. Untuk itu program kegiatan dilakukan dengan melakukan inovasi teknologi digital, melalui serangkaian kegiatan Litbang, Difusi, Peningkatan Kapasitas, Penyusunan kebijakan, dan Penguatan kelembagaan untuk industri kreatif seni dan budaya Indonesia dengan membuka kemungkinan peran serta kelompok dengan kebutuhan khusus. Beberapa target yang ingin dicapai antara lain meliputi (a) pengembangan dan pembangunan sistem repositori aset kultural nasional yang dilengkapi dengan perangkat akuisisi aset secara terdistribusi; (b) teknologi kreatif digital (3D, grafik, animasi) untuk memproduksi Iklan, Film, Video, Photografi, Spatial, Game, Fashion, Seni pertunjukan, Desain, arsitektur, Musik, & Media; (c) mengembangkan produk yang memiliki fitur embedding creative excitement; Dewan Riset Nasional - 2012

144

4.2 Perkembangan Bisnis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Indonesia 4.2.1 Sekilas tentang Konteks Kajian Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau dikenal juga dengan nama Information and Communications Technology (ICT) merupakan istilah umum yang mencakup seluruh teknologi untuk memanipulasi informasi dan komunikasi. Berdasarkan klasifikasi Standard International Trade Classification (SITC) revisi 3 mengenai pemilahan kandungan teknologi, ICT termasuk dalam klasifikasi teknologi tinggi, dimana klasifikasi ini juga meliputi produk pesawat terbang, mesin kantor, farmasi, dan instrumen ilmiah. Pada tahun 2011, Pusat Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Pusat Data dan Sarana Informatika Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), melaksanakan penyusunan indikator Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Indonesia mengacu pada indikator utama yang dikembangkan oleh International Telecommunication Union (ITU). Daftar indikator utama TIK revisi tahun 2010 berdasarkan ITU meliputi lima sektor yaitu : 1) Infrastruktur dan akses TIK; 2) Akses dan penggunaan TIK oleh rumah tangga dan individu; 3) Akses dan penggunaan TIK pada bisnis; 4) Sektor TIK dan perdagangan; 5) Akses dan penggunaan pada sektor pendidikan. Berdasarkan Agenda Riset Nasional (ARN) 2010-2014, topik riset bidang TIK diarahkan untuk mendukung tema strategis di berbagai sektor yaitu: (a) Masyarakat, menuju knowledge-based society, terutama agar seluruh masyarakat dapat menikmati manfaat TIK yang terjangkau, sehingga menjadi produktif, cerdas, dan kreatif; (b) Pemerintah, menuju penerapan e-Government, terutama agar roda pemerintahan dan layanan pemerintah dapat berjalan lancar, hemat, dan bebas korupsi, serta masyarakat demokratis dapat terwujud; (c) Pelayanan Publik, menuju penerapan e-Services, terutama agar sektor layanan publik dapat berjalan dengan efektif, berkualitas dan efisien (hemat) pada target layanannya; (d) Industri (termasuk BUMN), menuju Industri yang berdaya saing global, agar industri nasional tumbuh berkembang dalam era persaingan global dan menjadi tuan

145


rumah di Indonesia; (e) Masyarakat iptek dan lembaga risetnya, menuju kelas dunia, terutama agar iptek yang strategis dikuasai lembaga nasional, serta masyarakat iptek Indonesia tumbuh dalam lingkungan dan budaya yang kondusif menuju kelas dunia dalam menghasilkan iptek baru. Berdasarkan arahan tersebut, dapat terlihat bahwa peran BUMN dirasakan penting dalam menumbuh kembangkan ICT agar bangsa Indonesia dapat berperan aktif dalam era persaingan global. Oleh karena itu, Dewan Riset Nasional (DRN) mengadakan kunjungan ke beberapa BUMN, seperti PT. TELKOM, PT. INTI, dan PT. LEN Industri. 4.2.2 Ulasan Beberapa BUMN TIK PT. Telekomunikasi Indonesia (TELKOM) PT. Telkom mempunyai visi menjadi Perusahaan yang unggul dalam penyelenggaraan TIME (Telecommunication, Information, Media dan Edutainment) di kawasan regional. Secara lebih lanjut, PT. TELKOM mempunyai tujuan menjadi posisi terdepan dengan memperkokoh bisnis legacy dan meningkatkan bisnis new wave untuk memperoleh 60% dari pendapatan industri pada tahun 2015. Hal ini dibuktikan PT. Telkom dengan kembali berada di jajaran perusahaan terkemuka dunia dalam daftar Forbes Global 2000, dimana pada survei terbaru yang dilansir Forbes tersebut pada April 2012, disebutkan Telkom berada di peringkat ke726, dengan nilai penjualan (sales) sebesar USD 7,62 miliar. Dalam rangka berperan serta dalam pengembangan inovasi di bidang ICT di Indonesia, khususnya untuk masyarakat dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Telkom telah membuat Technopark di Dayeuh Kolot, dan Bandung Digital Valley (BDV). BDV melakukan pembinaan terhadap startup lokal dan umum dengan cakupan pembinaan seperti memberikan advokasi teknis pada startup lokal dan umum, membina komunitas, mengkomersialisasikan produk hasil inkubasi, menyediakan ekosistem bagi pelaku bisnis serta membantu pendanaan (ventura) dari pelaku bisnis.


146

PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) PT. INTI mempunyai tiga misi utama, yaitu: (a) Fokus bisnis tertuju pada kegiatan jasa engineering yang sesuai dengan spesifikasi dan permintaan konsumen; (b) Memaksimalkan nilai perusahaan serta mengupayakan pertumbuhan yang berkesinambungan; (c) Berperan sebagai penggerak utama bangkitnya industri dalam negeri. Dalam mencapai misi-misi tersebut, PT. INTI mempunyai target pertumbuhan penjualan sebesar Rp 1.2 Triliun pada tahun 2012 dan Rp 2.5 Triliun pada tahun 2016, dan juga target pertumbuhan laba bersih sebesar Rp 38.3 Miliar pada tahun 2012 dan Rp 303.8 Miliar pada tahun 2016. Dalam menghadapi persaingan bisnis ICT, PT. INTI pada periode 2011-2012 ini memfokuskan pada perbaikan di 3 aspek, yaitu budaya perusahaan, menjadi Enginering and Modern Company, dan Operational Excellence. Pada aspek budaya perusahaan, dilakukan program Change Management dengan berfokus pada perubahan perilaku dan menjadi top management sebagai panutan (role model). Dalam menjadikan PT. INTI sebagai Enginering and Modern Company, dibangun aplikasi knowledge repository dan kegiatan knowledge sharing diantara karyawan yang dilakukan secara insentif. Kemudian dalam meraih Operational Excellence, dilakukan pengembangan sistem informasi Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan modul Human Resources, seperti SAP. PT. LEN Industri PT. LEN mempunyai misi dalam meningkatkan kesejahteraan pemangku kepentingan melalui inovasi produk elektronika industri dan prasarana. Produk-produk yang dihasilkan terbagi menjadi 2 fungsi, yaitu pendukung kesejahteraan dan pendukung kedaulatan Negara. Bisnis dan teknologi yang masuk ke dalam kategori pendukung kesejahteraan yaitu energi terbarukan (renewable energy). Sedangkan Bisnis dan teknologi yang masuk ke dalam kategori pendukung kedaulatan Negara yaitu transportasi kereta api, telekomunikasi, sistem pengendalian dan elektronik pertahanan, serta sistem navigasi. Dengan mengoptimalkan produk-produk tersebut, PT. LEN mempunyai target pertumbuhan pendapatan sebesar Rp 1.8 Triliun pada tahun 2012 dan Rp 6.5 Triliun pada tahun 2016, dan juga target

147


pertumbuhan laba bersih sebesar Rp 64 Miliar pada tahun 2012 dan Rp 458 Miliar pada tahun 2016. Dokumen Policy Brief ini memberikan gambaran ringkas mengenai hasil temuan kajian serta beberapa rekomendasi yang dapat diakomodasikan pada penyusunan kebijakan, khususnya di Kementerian Riset dan Teknologi. 4.2.3 Temuan Kajian Kajian awal ini menelaah tentang bagaimana perkembangan bisnis ICT dalam 10 tahun ke depan. Berdasarkan PT. LEN, bisnis ICT dalam 10 tahun ke depan didorong oleh beberapa kecenderungan kepraktisan yang mengarah pada tiga aplikasi teknologi. Pertama, cashless payment (pembayaran tanpa harus menggunakan uang kartal) dan dengan menggunakan smartcard, seperti e-toll, Flazz. Aplikasi ini mempunyai kebutuhan lebih dari 20 juta per tahun. Kedua, Security / ID Card, seperti e-KTP, e-SIM, eSTNK, e-BPKB, e-Passport, e-Deposito, e-Investor, yang mempunyai kebutuhan lebih dari 16 juta per tahun. Ketiga, Konvergensi TV, Voice, Internet, seperti WiMAX, LTE, LTE-A. Kebutuhan untuk aplikasi ini mencapai lebih dari 100.000 per tahun. Dalam menghadapi perkembangan bisnis ICT, setiap pelaku industri seharusnya mengetahui Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman dari dalam dan luar organisasi sebagaimana yang didapatkan untuk ketiga BUMN besar di bidang ICT ini. Dalam hal kekuatan, business line yang beragam yang dipunyai ketiga BUMN tersebut menjadi kekuatan utama berdampingan dengan pengalaman yang luas di bidang ICT. Di sisi lain dalam hal kelemahan, banyak terdapat aset non produktif, keterbatasan dana untuk modal kerja dan pengembangan R&D, rantai suplai untuk lini bisnis belum kuat, dan ketergantungan kepada Pasar Pemerintah. Dari sisi Peluang, sebenarnya produk-produk ICT yang dikembangan ini dekat dengan pangsa pasar yang terus berkembang, adanya kebijakan TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri), dan Kepmen BUMN tentang sinergi BUMN. Namun, pasar Bebas (CAFTA dan WTO), isu-isu politik dan hukum, serta perubahan teknologi yang cepat menjadi ancaman yang harus dapat ditanggulangi. Dewan Riset Nasional - 2012

148

Semua pihak menyetujui bahwa bisnis ICT merupakan bisnis yang mempunyai lifecycle yang cepat. Oleh karena itu, para pemangku kepentingan yang terkait dengan ICT harus melakukan inovasi dengan efektif dan efisien. Dalam menjawab tantangan ini, PT. Telkom melakukan riset berdasarkan adanya kebutuhan pasar. Hal ini juga dilakukan oleh PT. INTI yang mulai mengubah cara pandangnya dari project driven menjadi market driven, dan juga mengembangkan bisnisnya dari hanya mempunyai segmen pasar korporasi, berkeinginan di masa yang akan datang mempunyai segmen pasar retail. Hal ini menjadikan model bisnisnya dapat berubah dari Business-to-Business (B2B) saja, dapat menjadi Businessto-Customer (B2C) di tahun 2015. Salah satu inovasi produk yang menjadi kunci perkembangan bisnis ICT adalah teknologi wifi. Berdasarkan analisa Telkom, pemenang di bidang ICT secara global adalah pihak manapun yang mempunyai wifi dengan cara mengintegrasikan teknologi fiber optic. Selain itu, apabila bangsa Indonesia ingin bersaing dengan negara-negara lain, pengembangan aplikasi, cloud computing, content harus secara terus-menerus diperhatikan. Pengembangan ini harus menjadi prioritas dikarenakan dari sisi hardware, cukup sulit untuk mengalahkan produk – produk dari RRC yang mempunyai harga murah. Secara lebih lanjut, kajian awal ini juga melakukan telaahan mengenai bagaimana strategi yang dapat dilakukan pelaku industri ICT dalam meningkatkan nilai tambah dan daya saing. Dalam membangun kemandirian dan keunggulan industri telekomunikasi, PT. INTI mempunyai berbagai macam upaya. Pertama, melakukan R&D dengan tiga pendekatan utama, yaitu Low Resource Economy di bidang renewable energy, Digital Economy di bidang jaringan broadband, dan Experience Economy di bidang smart phone dan produk teknologi informasi. Kedua, melakukan change management dalam rangka membangun corporate culture, meningkatkan kompetensi karyawan menuju Engineering & Modern Company yang memiliki Operational Excellence yang tinggi. Dalam pengembangan R&D dan pemasaran produk hasil riset, salah satu strategi bisnis yang dilakukan PT. INTI yaitu bekerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga litbang.

149


Kerjasama ini dilakukan diantaranya untuk mengatasi masalah dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di PT. INTI. Kerjasama dilakukan dengan cara PT. INTI mengeluarkan anggaran sekitar Rp 2 Miliar untuk setiap produk dengan imbalan mendapatkan hak eksklusif untuk pemasaran produk selama 5 tahun. Pengembang akan mendapatkan profit sharing dan selain itu Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) dari produk tetap dimiliki oleh pengembang. Salah satu produk yang dikerjasamakan yaitu ePerisalah bekerjasama dengan BPPT. Strategi bisnis lainnya, PT. INTI memasang infrastruktur Telkom dengan imbalan tembaga yang tidak terpakai. Dengan cara memasang infrastruktur ini, PT INTI bisa ”memaksa” principal luar negeri untuk melakukan kerjasama. Langkah – langkah strategis ini yang menjadi dasar PT. INTI untuk dapat mencapai target implementasi model bisnis baru Business-to-Consumer (B2C) pada tahun 2015. Selain kerjasama yang dilakukan Telkom dengan pengembang device (PT. INTI) yang telah dijelaskan sebelumnya, sebagai penyedia jaringan, Telkom juga bekerjasama dengan pengembang aplikasi dan konten sebagai strategi pengembangan perusahaan ke depan. Misalnya, Telkom sudah memulai kerjasama dengan beberapa pengembang yang lolos seleksi proposal untuk diinkubasi. Sebagaimana PT. INTI dan TELKOM, PT. LEN juga melakukan upaya peningkatan nilai tambah dan daya saing, yang diklasifikasikan berdasarkan bisnis dan teknologinya. Pada bisnis transportasi kereta api, diupayakan untuk dilakukan substitusi produk-produk utama yang sebelumnya diimpor, pembangunan lab simulasi persinyalan terintegrasi, dan peningkatan sertifikasi SDM secara internasional. Kemudian untuk bisnis energi terbarukan, dilakukan upaya pembangunan pabrik sel surya, pengembangan desain produk Grid Connected secara mandiri, dan pembangunan Pabrik Lampu LED. Di bidang telekomunikasi, dilakukan penguatan TKDN produk Telekomunikasi melalui kerjasama produksi dan pengembangan teknologi telekomunikasi dan penyiaran. Untuk bisnis sistem pengendalian dan elektronik pertahanan, diperlukan positioning kuat LEN dalam domain industri pendukung alutsista, pengembangan produk nasional enkripsi, sistem persenjataan terintegrasi. Kemudian pada bisnis sistem Dewan Riset Nasional - 2012

150

navigasi, dilakukan juga upaya TKDN produk pendukung Navigasi dan pengembangan produk-produk Navigasi (ADSB). Dari ketiga BUMN tersebut, dapat terlihat bahwa perkembangan ICT sangatlah cepat, dan persaingan dengan negaranegara lain sangatlah terbuka di era globalisasi seperti ini. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengembangan R&D yang efektif dan efisien dalam meningkatkan nilai tambah dan mempunyai daya saing tinggi. Dalam pengembangan R&D ini, tentunya kebijakan pemerintah dan pendanaan menjadi faktor penting dalam mendukung implementasinya. Kemudian yang juga perlu diperhatikan juga adalah bahwa dalam bisnis ICT, konsumen di masa yang akan datang bukan hanya orang saja, melainkan juga perangkat, dengan sistem machine-tomachine, misalnya meteran listrik, pembayaran dengan menggunakan kartu. Hal ini juga semakin menegaskan pentingnya keunggulan dalam bekerjasama dan berkolaborasi untuk kepentingan jangka panjang dengan skala nasional.

4.3 Rekomendasi Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi Hasil kajian awal Komtek TIK DRN merekomendasikan penyusunan atau perubahan kebijakan terkait kegiatan riset dan teknologi, khususnya pada Kementerian Riset dan Teknologi, antara lain sebagai berikut:

1. Optimalisasi

Peran Lembaga Penelitian ICT. Dengan perkembangan teknologi ICT yang sangat pesat, peran lembaga penelitian ICT menjadi sangat penting dalam menjawab tantangan ini dengan melakukan terobosan inovasi produk / jasa ICT yang sesuai kebutuhan. Dalam konteks sistem inovasi, setiap lembaga penelitian perlu mempunyai tiga kapasitas, yakni: [1] kapasitasnya dalam mengakses informasi tentang segala hal yang berhubungan dengan potensi dan kebutuhan teknologi (sourcing capacity); [2] kapasitasnya dalam mempublikasikan dan mendifusikan hasil-hasil riset dan teknologinya (disseminating

151


capacity); dan [3] kapasitas pelaksanaan riset dan pengembangan teknologi (R&D capacity). Secara lebih khusus, peran innovator di lembaga – lembaga penelitian juga perlu diperhatikan, dimana seringkali ditemukan permasalahan mengenai belum adanya aturan hukum agar para innovator di lembaga – lembaga ini untuk dapat memperoleh profit sharing. Solusinya adalah sebagaimana yang dilakukan PT. INTI dengan membuat aturan internal agar para innovator mendapatkan 1 % dari nilai penjualan produk.

2. Komunikasi, Koordinasi dan Kolaborasi Antara Para Pemangku Kepentingan Pengembangan Industri ICT. Kolaborasi antara lembaga – lembaga penelitian yang ada dalam hal penyelarasan program riset nasional diantara lembaga – lembaga tersebut harus dioptimalkan. Di sisi lain, kerjasama antara pihak-pihak industri di dalam dan luar negeri dalam melakukan pengembang produk / jasa ICT juga diperlukan, seperti yang telah dilakukan antara PT. INTI dengan Huawei dalam membuat home gateway untuk jaringan fiber optics milik PT. Telkom. Selain itu, tentunya dibutuhkan adanya sinergisasi antara pemerintah, lembaga litbang, dan industri dalam mengembangkan industri ICT di Indonesia. Hal ini dapat dimulai dengan adanya komunikasi yang efektif dengan adanya pertemuan rutin antara industri dan lembaga litbang yang difasilitasi oleh pemerintah agar kedua pihak dapat mengetahui kebutuhan pasar dan kemampuan teknologi masing - masing.

3. Penerapan Kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Dalam berdaya saing di bidang ICT di era globalisasi ini, TKDN harus diperhatikan agar tidak ada ketergantungan terhadap produk asing dan produk dalam negeri dapat terus dikembangkan. Dalam pengembangan produk dalam negeri ini, diperlukan kemudahan sertifikasi produk. Salah satu kendala di PT. LEN terkait dengan produk persinyalan untuk perkeretaapian yaitu belum adanya institusi di dalam negeri yang bisa mengeluarkan sertifikasi untuk produk tersebut. Oleh karena itu, diperlukan adanya institusi yang dapat mengeluarkan sertifikasi produk yang dapat berdaya saing, seperti persinyalan kereta. Kebijakan yang konsisten dari pemerintah juga perlu Dewan Riset Nasional - 2012

152

diperhatikan, sebagaimana yang pernah terjadi dalam kasus pengembangan set top box untuk TV digital di PT INTI yang dihentikan karena adanya kebijakan yang tidak konsisten dari pemerintah. Pada saat awal, beberapa industri dalam negeri berkomitmen mengembangkan set top box, tetapi kemudian pada saat tender pengadaan set top box untuk ujicoba penyiaran TV digital, produk asing yang menang. Selama ini, pengawasan Pemerintah atas Implementasi TKDN dirasakan sangat lemah. Sistem penghitungan TKDN saat ini masih dapat ”disiasati” oleh perusahaan luar negeri, karena hanya berdasarkan komponen harga. Oleh karena itu, diperlukan adanya strategi baru dalam penghitungan TKDN, misalnya dengan memasukkan komponen pengetahuan lokal dan juga dengan mengacu pada jam kerja (man hours). Dengan demikian, diperlukan adanya UndangUndang (UU) / Peraturan Pemerintah (PP) / Keputusan Presiden (Keppres) mengenai penerapan TKDN dan pengawasan terhadap penerapan TKDN. Selain itu, diperlukan kebijakan – kebijakan spesifik dalam meningkatkan TKDN, seperti dalam melakukan impor HP tidak boleh dengan charger. Hal ini akan memberikan stimulasi agar charger dapat diproduksi di Indonesia.

4. Dukungan Kebijakan Fiskal dan Moneter. Permasalahan terbesar dalam pengembangan inovasi ICT yang seringkali dikeluhkan adalah dalam hal pendanaan. Oleh karena itu, peran kebijakan fiskal dan moneter dirasakan cukup signifikan. Beberapa strategi perubahan kebijakan fiskal dan moneter yang dapat diimplementasikan antara lain alokasi budget APBN R&D ICT yang harus diperbesar, tax holiday bagi perusahaan yang mengalokasikan dana R&D ICT, suku bunga bank yang lebih rendah untuk pinjaman program / proyek yang bersifat R&D, pajak yang rendah bahkan nol untuk impor komponen elektronik. Kebijakan fiskal dan moneter ini tentunya merupakan kebijakan akhir dari Kementerian Keuangan. Namun, Kementerian Ristek dan Teknologi dapat bekerjasama dengan Kementerian Kominfo, Kementerian BUMN dan BAPPENAS dalam memberikan masukan kepada Kementerian Keuangan mengenai signifikansi dari pengembangan inovasi ICT di Indonesia bagi penguatan industri ICT nasional, serta peningkatan daya saing bangsa dan perekonomian nasional.

153


5. Roadmap Pengembangan R&D ICT Nasional. Penentuan prioritas pengembangan R&D di bidang ICT harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar yang berkembang dengan pesat. Beberapa usulan pengembangan produk ICT yang menarik untuk dilakukan dan dikembangkan lebih lanjut antara lain baterai, fiber optics, palapa ring, dan telekomunikasi berbasis Internet Protocol (IP). Usulan – usulan pengembangan produk ini dan lainnya sebaiknya disesuaikan juga dengan Agenda Riset Nasional (ARN) 2010-2014 yang telah disusun oleh Kementerian Riset dan Teknologi dengan DRN. Selain itu, implementasi konsep science and technology park, seperti di Puspiptek Serpong dan Bandung Digital Valley juga harus dioptimalisasikan secara konsisten. Saat ini, Kementerian Kominfo telah mempunyai roadmap ICT di Indonesia. Namun, roadmap tersebut dirasakan kurang terkini dan tidak adanya sinkronisasi dengan roadmap maupun program – program yang ada di Kementerian - Kementerian lainnya. Oleh karena itu, dalam menunjukkan adanya komitmen pemerintah yang sungguh - sungguh untuk membangun industri ICT dalam negeri, diperlukan adanya Roadmap Pengembangan R&D ICT Nasional yang disusun bersama oleh seluruh Kementerian dan pihak – pihak yang berkepentingan di bidang ICT.


154

BAB 5. TEKNOLOGI TRANSPORTASI PENENTU KONEKTIVITAS BANGSA 5.1 Agenda Riset Bidang Transportasi 2010-2014*) 5.1.1 Latar Belakang Permasalahan Masalah transportasi adalah masalah yang sangat kompleks karena mencakup berbagai aspek seperti ekonomi, finansial, sosial budaya, lingkungan hidup, bahkan pertahanan dan kemanan serta ketertiban masyarakat (kamtibmas). Hal ini karena kegiatan transportasi adalah kegiatan derivatif (derivative demand) yang diturunkan dari berbagai kegiatan manusia seperti sekolah, bekerja, bisnis, kegiatan sosial, pengiriman logistik dan sebagainya. Transportasi terdiri atas unsur-unsur obyek angkutan (manusia dan barang), alat angkut (sarana/kendaraan), prasarana dan sistem (termasuk manajemen, dan lain-lain). Dalam konteks transportasi antarkota (matra air, darat, maupun udara), permasalahan umum berupa keterbatasan sarana dan prasarana, baik dalam hal kualitas maupun kuantitas. Sedangkan dalam konteks transportasi perkotaan, permasalahan umumnya lebih di dominasi oleh kemacetan lalu lintas yang berdampak sangat luas pada tingkat mobilitas yang merupakan cerminan dari tingginya intensitas kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Obyek angkutan mencakup jumlah dan karakteristiknya serta asal ataupun tujuan perjalanan. Dalam hal angkutan penumpang, permasalahan pokok adalah adanya excess demand dimana jumlah angkutan selalu lebih tinggi dari pada kapasitas yang tersedia. Hal yang sama juga terjadi pada angkutan barang dan jasa yang terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah produksi dan jumlah konsumsi. Oleh karena itu, salah satu cara _____________ *) Merupakan Bagian dari Buku Agenda Riset Nasional 2010-2014, Komisi Teknis Teknologi Transportasi - DRN.

155


mengatasinya yakni dengan menyediakan moda angkutan yang berkapasitas besar (angkutan masal). Kebutuhan transportasi meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan ekonomi. Pada wilayah tertentu terjadi konsentrasi akibat kepadatan penduduk antara lain di Jawa dan terdapat kecenderungan migrasi ke wilayah perkotaan. Diperkirakan penduduk kota mencapai sekitar 50-60%. Sistem transportasi yang ada didominasi angkutan jalan raya, sehingga terjadi kemacetan, pemborosan energi dan pencemaran lingkungan. Proporsi penggunan BBM oleh sektor transportasi diperkirakan sudah mencapai 48% (tahun 2005) dari total konsumsi BBM secara nasional, sementara konsumsi BBM penggunaan moda darat sebesar 88% dari konsumsi sektor transportasi. Kebutuhan konsumsi BBM tersebut akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya kegiatan transportasi. Penggunaan bahan bakar minyak tidak saja menyebabkan pemanasan global, tapi juga menguras devisa karena Indonesia sudah menjadi “net importer”. Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi berkelanjutan, diperlukan sistem transportasi yang juga berkelanjutan. Dalam hal sarana dan prasarana, permasalahan yang terjadi meliputi masalah kapasitas, keselamatan, kenyamanan, dan kehandalan. Permasalahan ini umumnya terjadi karena kapasitas yang tidak mencukupi, baik dalam arti jumlah (kuantitas) maupun karena keterbatasan manajemen sehingga sarana dan prasarana yang ada tidak termanfaatkan secara optimum. Permasalahan lain yang terkait dengan sarana adalah dalam penggunaan energi dan dampaknya pada lingkungan hidup. Proporsi penggunan BBM oleh sektor transportasi diperkirakan sudah mencapai 48% (tahun 2005) dari total konsumsi BBM secara nasional, sementara konsumsi BBM penggunaan moda darat sebesar 88% dari konsumsi sektor transportasi. Kebutuhan konsumsi BBM tersebut akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya kegiatan transportasi sebagai akibat dari peningkatan intensitas kegiatan ekonomi sosial masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk dipikirkan energi pengganti BBM dan solusi terhadap pencemaran lingkungan. Selain itu juga penting untuk dipikirkan penggunaan produk lokal dalam sektor transportasi agar peran industri dalam Dewan Riset Nasional - 2012

156

negeri dapat bertahan dan bahkan ditingkatkan pada era pasar global. Kondisi dan mutu sarana dan prasarana transportasi menurun akibat lesunya investasi infrastruktur selama krisis ekonomi dan pemulihannya sejak tahun 1999 sampai tahun 2005. Pada saat pertumbuhan ekonomi harus dipacu lebih tinggi, maka terjadi hambatan akibat menurunnya aspek keselamatan dan keamanan serta tingkat pelayanan standar minimal dengan kondisi armada dan prasarana transportasi nasional yang menua. Dengan deregulasi, melalui undang-undang yang baru, dibuka kemungkinan partisipasi swasta yang lebih luas dibandingkan regulasi yang lama untuk membangun dan menyelenggarakan sistem transportasi nasional. Untuk itu perlu upaya revitalisasi dan menata ulang standar keselamatan dan keamanan yang mengacu kepada perkembangan teknologi dan tingkat kualifikasi global. 5.1.2 Arah Kebijakan dan Prioritas Utama Salah satu tahap yang paling mendasar yang diperlukan dalam penyusunan konsep kebijakan adalah tahap identifikasi masalah, khususnya indentifikasi permasalahan kunci yang bernilai strategis. Dalam identifikasi ini, aspek yang diperhatikan tidak hanya menyangkut tentang kondisi transportasi yang ada, melainkan juga kemungkinan terjadinya perubahan di masa datang sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan dalam Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS), Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Roadmap to Zero Accident. Pendekatan yang umum digunakan untuk melihat kinerja penyelenggaraan transportasi adalah dari aspek pemenuhan kebutuhan transportasi yang memadai dan pelayanan. Kedua aspek ini dapat dijadikan barometer keberhasilan suatu sistem transportasi. Oleh karena itu, masalah-masalah kunci yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan transportasi yang memadai dan pelayanan dapat dianggap sebagai isu-isu yang strategis bagi keberhasilan ataupun pencapaian tujuan sistem transportasi nasional yang selamat, aman, nyaman, handal, efektif, efisien, berkeadilan, berkelanjutan (sustainable) dan memberi nilai tambah bagi sektor lain. Pada masa yang akan datang, pembangunan sistem transportasi diharapkan dapat mendukung pembangunan sektor-

157


sektor lain seperti pariwisata, pembangunan kawasan perdesaan/terpencil, kawasan perkotaan, kawasan perbatasan, dan sebagainya. Prioritas pembangunan transportasi yang tertuang dalam program prioritas Kabinet Indonesia Bersatu - II meliputi pembangunan dalam aspek (1) infrastruktur meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi dan angkutan, (2) perhubungan meliputi pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan sarana transportasi antar-moda dan antar-pulau yang terintegrasi sesuai dengan Sistem Transportasi Nasional dan Cetak Biru Transportasi Multimoda dan penurunan tingkat kecelakaan transportasi sehingga pada 2014 lebih kecil dari 50% keadaan saat ini, (3) transportasi perkotaan meliputi Perbaikan sistem dan jaringan transportasi di 4 kota besar (Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan) sesuai dengan Cetak Biru Transportasi Perkotaan, termasuk penyelesaian pembangunan angkutan kereta listrik (MRT dan Monorail) Jakarta selambat-lambatnya 2014, (4) logistik nasional dan KEK yang meliputi pengembangan dan penetapan Sistem Logistik Nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan mengurangi biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi serta Pengembangan KEK di 5 lokasi melalui skema Public-Private Partnership sebelum 2012 Berdasarkan persoalan dan tantangan yang dihadapi Indonesia serta memperhatikan prioritas pembangunan transportasi nasional yang diamanatkan dalam RPJMN 2010-2014 dan Jakstranas Iptek tahun 2010-2014 yang menyebutkan pengembangan teknologi dan manajemen transportasi diarahkan pada pengembangkan teknologi dan manajemen transportasi nasional untuk mendukung klaster industri transportasi dan memecahkan persoalan transportasi nasional, dalam mewujudkan transportasi yang efektif dan efisien. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka riset dan perekayasaan teknologi untuk teknologi dan manajemen transportasi difokuskan pada 5 (lima) program utama, yaitu (1) Pengembangan Teknologi Sarana dan Prasarana Transportasi Melalui Peningkatan Kontribusi Industri Dalam Negeri, (2) Sistem Transportasi Perkotaan Yang Berwawasan Lingkungan, (3) Keselamatan dan Keamanan Transportasi, (4) Pengembangan Sistem Transportasi Barang/Logistik Berbasis Pembangunan Ekonomi Dewan Riset Nasional - 2012

158

Wilayah/Regional dan (5) Teknologi dan Manajemen Transportasi Antar/Multimoda Terpadu. 5.1.3 . Usulan Program Unggulan : 1.

Prototype Kapal Cepat Alat Transportasi Antar Pulau

Perairan Indonesia yang luas dan memiliki banyak pulaupulau, memerlukan sarana transportasi khususnya transportasi laut dan transportasi penyeberangan. Jenis transportasi ini dapat diandalkan sebagai sarana perhubungan antar pulau yang mengangkut penumpang dalam jumlah cukup besar dan lebih ekonomis. Dengan meningkatnya hubungan antar pulau maka dapat diharapkan terjadinya interaksi sosial ekonomi yang lebih intensif, sehingga pada gilirannya, akan mendorong naikknya tingkat kemakmuran penduduk setempat. Untuk maksud tersebut diperlukan kapal cepat yang nyaman dengan tingkat keselamatan yang tinggi. Mengingat bahwa kapal tersebut akan dioperasikan di daerah terpencil, maka diperlukan kapal dengan biaya operasi dan pemeliharaan yang rendah, sehingga dapat dioperasikan dengan tarip yang terjangkau oleh masyarakat luas. Selain itu, disain kapal harus disesuaikan dengan: (1) karakteristik dan jumlah angkutan, (2) karakteristik perairan di mana kapal tersebut akan dioperaikan, serta (3) memenuhi standar keamanan dan keselamatan kapal (penumpang) cepat antar pulau. 2.

Prototype Pesawat Kecil Alat Transportasi Antar Pulau

Indonesia, khususnya Indonesia bagian Timur, terdiri dari beribu-ribu pulau yang membutuhkan fasilitas transportasi untuk dapat berinteraksi antara satu pulau dengan pulau yang lain, sehingga kegiatan sosial ekonomi masyarakat di pulau-pulau tersebut dapat berjalan dengan baik. Untuk itu diperlukan sarana dan prasarana transportasi baik laut maupun udara. Pada tahap awal, kebutuhan transportasi biasanya masih kecil, maka kebutuhan pergerakan antar pulau dapat dilayani oleh kapal kecil atau pesawat ukuran kecil, yang lebih banyak difungsikan untuk membuka isolasi antar daerah. Namun mengingat kondisi perairan yang cukup ganas di Indonesia bagian TImur, maka pengoperasian kapal ukuran kecil sangat berbahaya karena dapat

159


tenggelam dengan mudah. Oleh karena itu pilihannya adalah pengembangan pesawat ukuran kecil (15-20 penumpang) dengan kriteria (antara lain):  Dapat tinggal landas dan mendarat pada landasan yang relatip pendek, dengan konstruksi yang sederhana, sehingga tidak memerlukan biaya besar untuk pembangunannya  Menggunakan material yang sedemikian rupa sehingga memudahkan perawatan di daerah terpencil  Jarak terbang tidak terlalu jauh, sehingga tidak perlu terbang tinggi, sehingga masih dimungkinkan untuk menggunakan kabin yang un-pressurized dengan fixed landing gear.  Ruang muatan dibuat cukup lebar dengan pintu yang lebar untuk memudahkan bongkar muat angkutan barang. Dalam jangka panjang, sejalan dengan meningkatnya hubungan ekonomi antar daerah, pemerintah dapat mengembangkan jaringan jalan (bagi transportasi dalam pulau) dan kapal laut dengan ukuran yang cukup besar yang dapat dioperasikan pada perairan di Indonesia bagian Timur dengan aman. Dengan adanya fasilitas transportasi yang memadai, diharapkan tingkat perekonomian daerah dapat ditingkatkan, yang pada gilirannya akan otomatis menyebabkan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah yang bersangkutan.

5.2 Sinergi Stakeholders Perekeretaapian Sebagi Kunci Pemecahan Permasalahan Perekeretaapian Indonesia dalam Kerangka MP3EI Sinergi pembangunan perkeretaapian dalam dokumen MP3EI menuntut kolaborasi seluruh stakeholders baik dari unsur operator, regulator dan industri. Dalam menciptakan sinergi tersebut, banyak hal yang perlu ditelaah lebih lanjut baik menyangkut hambatan, kendala, tantangan dan peluang yang dihadapi. Untuk itu DRN melalui Komisi Teknis Transportasi menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) yang bertemakan “Sinergi Dewan Riset Nasional - 2012

160

Perkeretaapian Dalam Mendukung Masterplan Percepatan & Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025” bertempat di ruang VIP, Gedung BPPT Jakarta pada hari Rabu, 24 Oktober 2012. Pembicara yang diundang dalam FGD ini mewakili dari unsur regulator dan operator, yaitu Heru Wisnu dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan berbicara mengenai “Rencana Induk Perkeretaapian Nasional Kaitannya dengan MP3EI 2011-2025”, dan Handy Purnama, Vice President Bidang Pemasaran Angkutan, PT. KAI yang memaparkan tentang “Peluang dan Tantangan Industri Jasa Perkeretaapian dalam MP3EI 2011 – 2025”. Jaringan Kereta Api di Pulau Sumatera saat ini ada sepanjang 1.835 KM, namun yang beroperasi hanya 1.352 KM. Jaringan tersebut melayani sebanyak 5,249 juta penumpang/tahun dan jumlah barang sebesar 15.253 juta ton/tahun. Pulau Jawa memiliki panjang jaringan rel 6.324 KM, yang beroperasi 3.464 KM, dengan jumlah penumpang sebanyak 196,681 juta /tahun dan jumlah barang sebesar 3,896 juta ton/ tahun. Kemenhub menargetkan pada tahun 2030 terbangun jaringan rel KA sepanjang 12.100 Km yang mencakup Pulau Jawa-Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua, termasuk jaringan kereta api perkotaan sepanjang 3.800 km. Untuk mendukung target tersebut sarana angkutan penumpang membutuhkan lokomotif sebanyak 2.805 unit, dan gerbong penumpang sebanyak 27.960 unit . Sedangkan untuk angkutan barang diperlukan lokomotif sebanyak 1.995 unit dan gerbong 39.655 unit.” Jelas Heru Wisnu. Untuk menciptakan pengelolaan perkeretaapian yang lebih baik, Kemenhub melakukan revisi UU Perkeretaapian No. 23/2007 yang sebelumnya tumpang tindih antara peran regulator dan operator sekarang ada pemisahan peran dan juga ada keterlibatan swasta didalamnya yang berimbas akan terjadinya Multi Operator yang sebelumnya monopoli PT. KAI. Dengan demikian keterlibatan seluruh pihak baik Pemerintah dan Badan Usaha lebih luas terjamin di dalam UU yang baru ini dan yang dulunya bersifat tersentralisasi kini desentralisasi. Kebijakan lain yang akan dilaksanakan dalam mendukung pembangunan jaringan kereta api di tahun 2030 di semua koridor dalam MP3EI, adalah pembagian kewenangan antara pemerintah

161


yang menggunakan dana APBN dengan BUMN/KPS. Dicontohkan beberapa program perkeretaapian yang dilaksanakan pemerintah diantaranya Double Track Semarang-Bojonegoro-Surabaya sepanjang 280 km ; Elektrifikasi jalur Padalarang - Bandung - Cicalengka sepanjang 41,8 km, Doubletrack Kiara Condong-Cicalengka sepanjang 22,5 km ; MRT East West tahap I dan II juga MRT North-South tahap I dan II. Sedangkan yang dilaksanakan BUMN/KPS diantaranya pembangunan jalur KA Puruk Cahu-Tanjung Issuy sepanjang 203 Km dan jaliur KA Bandara Soetta. Kemenhub mengharapkan dukungan DRN dalam mendorong riset di bidang perkeretaapian. Untuk tahun 2012 riset di Litbang Perkeretaapian masih menitikberatkan pada kajian kelembagaan, seperti penguatan peran pemerintah pusat, pemda dan swasta dalam pembangunan sektor perkeretaapian dan restrukturisasi kelembagaan perkeretaapian, sedangkan di tahun 2013 akan dilaksanakan penelitian yang menitikberatkan pada kajian potensi angkutan kereta api, peningkatan daya tarik investasi, perencana pembangunan perkeretaapian yang tepat sasaran, penetapan pedoman pengelolaan perkeretaapian yang aman dan nyaman. Pada tahun 2014 penelitian ditititikberatkan pada kajian peningkatan pelayanan angkutan orang dan barang, mekanisme badan penyelenggaraan jasa layanan perkeretaapian serta penyelenggaraan perkeretaapian yang responsif terhadap isu gender dan ramah investasi. Pada tahun 2015 penelitian dititikberatkan pada peningkatan kapasitas lintas dan pengembangan jaringan melalui pembangunan sarana dan prasarana perkeretaapian serta efektifitas pengelolaan perkeretaapian oleh badan penyelenggara sarana dan prasarana. Pembahasan dilanjutkan ke pembacara kedua yaitu Handy Purnama, Vice President Bidang Pemasaran Angkutan, PT. KAI yang memaparkan tentang “Peluang dan Tantangan Industri Jasa Perkeretaapian dalam MP3EI 2011 – 2025”. Diawal presentasinya Handy menunjukkan peringkat daya saing global Indonesia semakin menurun dari 44 ke 46 lalu 50. Salah satu indikator daya saing yaitu kualitas infrastruktur kereta api Indonesia mendapat nilai 3,2 yang menempatkan Indonesia pada rangking 51 masih jauh dari Malaysia yang menempatkan rangking 17 dengan nilai 4,9” tuturnya. Disebutkan pula beberapa target pengembangan jaringan perkeretaapian di Indonesia Dewan Riset Nasional - 2012

162

diantaranya pengembangan angkutan kereta api wilayah Jabodetabek yang ditargetkan pada tahun 2019 sebanyak 1,2 juta penumpang per hari, pengembangan jaringan jalan rel ke Bandara Soekarno-Hatta via Tangerang yang harus selesai akhir tahun 2013, kemudian ada lagi pengembangan angkutan batubara di Sumatera Selatan yang ditargetkan banyaknya angkutan yang terangkut sebesar 22,7 Juta Ton per tahun di tahun 2015. Permasalahan di sisi kebijakan regulasi, adalah adanya perbedaan perlakuan dalam penggunaan prasarana barang milik negara, dicontohkannya “jika pengguna jalan belum dibebankan dana preservasi jalan meskipun faktanya sudah harus dikenakan biaya menurut Pasal 29 ayat 4, UU 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sedangkan penggunaan rel kereta api dibebankan biaya penggunaan prasarana perkeretaapian menurut Pasal 14 ayat 2, Perpres 53 tahun 2012 tentang PSO, IMO,TAC” hal ini menjadi sorotan karena akan menambah biaya operasional. Ditambahkannya mata anggaran Biaya Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO) tidak ada sehingga menambah beban biaya “Kondisi saat ini tidak ada DIPA IMO, dengan demikian bila diinginkan prasarana handal (tingkat keselamatan KA tinggi dan kecepatan KA tinggi) maka diperlukan dana IMO yang besar, dan berdampak kepada biaya operasi KA menjadi tambah besar, sehingga tarif akan tinggi dan kereta api tidak kompetitif”. Berbagai permasalaha dan rencana pengembagan perkeretaapian yang dekemukakan oleh para narasumber mendapat tanggapan dari peserta FGD yang terdiri dari anggota DRN Komtek Transportasi, anggota Badan pekerja DRN dan berbagai pihak yang terlibat. Salah satu kesepakatan yang dihasilkan dalam diskusi ini adalah mengingat demikian kompleksnya permasalahan perkeretaapian di Indonesia, maka perlu didirikan lembaga riset independen yang khusus menangani masalah perkeretaapian di Indonesia. Hal in dapat mencontoh beberapa negara yang memiliki lembaga riset perkeretaapian seperti di Korea dan Jepang.

163


BAB 6. TEKNOLOGI ALUTSISTA UNTUK PERTAHANAN DAN KEAMANAN 6.1 AGENDA RISET TEKNOLOGI PERTAHANAN DAN KEAMANAN 2010-2014*) 6.1.1.

Latar Belakang Permasalahan

Mencermati dinamika konteks strategis, ancaman yang sangat mungkin dihadapi Indonesia kedepan, dapat berbentuk ancaman konvensional dan ancaman non-konvensional, baik yang bersumber dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Ancaman konvensional berupa agresi militer dari negara lain terhadap Indonesia diperkirakan kecil kemungkinannya. Ancaman dari luar yang lebih besar kemungkinan bersumber dari kejahatan terorganisir lintas negara yang dilakukan oleh aktor-aktor non negara, dengan memanfaatkan kondisi dalam negeri yang tidak kondusif. Perkiraan ancaman yang bersumber dari luar maupun dari dalam negeri tersebut berupa terorisme, gerakan separatisme, aksi radikalisme, konflik komunal, pembajakan/perampokan, pencemaran dan perusakan ekosistem, imigrasi gelap, kejahatan lintas negara (penyelundupan, pencurian ikan, penebangan kayu ilegal dan pencurian serta penyelundupan sumber daya alam lainnya) dan bencana alam. Namun sebagai negara merdeka, berdaulat dan bermartabat, pertahanan diri harus selalu disiapkan dan dilaksanakan tanpa memandang ada atau tidak ada ancaman. Kondisi geografi Indonesia yang terdiri dari kepulauan dan perairan yang luas, penyebaran penduduk yang tidak merata dan sumber daya alam yang berlimpah, telah menciptakan kerawanan keamanan yang multidimensi, terutama di hasil laut pertambangan dan kehutanan. _____________ *) Merupakan Bagian dari Buku Agenda Riset Nasional 2010-2014, Komisi Teknis Pertahanan dan Keamanan - DRN. Dewan Riset Nasional - 2012

164

Potensi gangguan keamanan masih sangat luas, mulai dari konflikkonflik yang timbul dari kesenjangan sosial ekonomi masyarakat, keaneragaman suku, budaya dan agama, eforia kebebasan mengungkapkan pendapat, konflik kepentingan partai politik, jaringan perdagangan dan pengguna NARKOBA (narkotika, psikotropika dan bahan berbahaya), aliansi yang makin luas pada white collar crime kejahatan terorganisir dan penguasa informal telah menjadikan penegakan hukum semakin kompleks. Indonesia memiliki permasalahan perbatasan dengan sepuluh negara tetangga, baik perbatasan darat maupun laut. Aspek-aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan perbatasan negara dapat menjadi sumber masalah yang dapat mengganggu hubungan antar negara. Pulau-pulau terdepan yang menjadi dasa penanda batas wilayah NKRI, terutama yang potensial hilang (karena alam atau status kepemilikan) perlu mendapat perhatian yang serius. Dihadapkan pada kemampuan keuangan negara untuk pertahanan yang rata-rata pertahun hanya 0,1 % PDB, sementara ancaman invasi dari luar relatif kecil maka kebijakan pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia bukan untuk memperbesar kekuatan, melainkan dalam rangka mengisi kesenjangan. Kekuatan yang dibutuhkan adalah kekuatan minimum yang diperhitungkan mampu menjaga eksistensi bangsa dan kedaulatan NKRI dari serangan musuh yang disebut minimum required essential force. Untuk mencapai minimum required essential force adalah suatu keharusan mendorong peningkatan profesionalisme dan kemampuan industri pertahanan nasional dalam memenuhi kebutuhan alutsista/materiil TNI dalam rangka meningkatkan kemandirian Pertahanan. Teknologi peralatan kepolisian yang sangat berperan dalam pemeliharaan Kamtibmas dan penegakan hukum, masih bergantung kepada produsen luar negeri. Hal tersebut terjadi bukan berarti disebabkan oleh kurangnya kemampuan teknologi dalam negeri, namun masih terkait kepada keterbatasan anggaran keamanan, sehingga ketergantungan kepada pinjaman lunak dari luar negeri masih cukup tinggi.

165


6.1.2.

Arah kebijakan dan Prioritas Utama

Program pembangunan iptek bidang teknologi hankam diarahkan untuk: (a) meningkatkan fokus, kapasitas dan kapabilitas penelitian dan pengembangan dalam teknologi pertahanan dan keamanan; (b) mempercepat proses difusi dan pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan dalam bidang teknologi pertahanan dan keamanan; (c) memperkuat kelembagaan iptek dalam teknologi pertahanan dan keamanan yang mencakup faktor peneliti, fasilitas penelitian dan pengembangan, pola manajemen, fungsionalisasi organisasi penelitian dan pengembangan, kelengkapan dan kemutakhiran data kinerja iptek nasional, dan kemitraan; (d) menciptakan iklim inovasi dalam teknologi pertahanan dan keamanan dalam bentuk skema insentif yang sesuai; (e) menggunakan pendekatan demand pull sesuai dengan kebutuhan TNI dan Polri atau supply push untuk mendorong peningkatan kemampuan industri pertahanan dan keamanan; (f) menyusun roadmap teknologi pertahanan dan keamanan yang jelas dalam fokus program; (g) mengutamakan penggunaan teknologi pertahanan dan keamanan nasional melalui hasil produksi nasional. Prioritas utama kegiatan penelitian dan pengembangan iptek teknologi hankam meliputi : (a) teknologi pendukung daya gerak, yaitu rancang bangun rekayasa alat angkut/wahana dan suku cadang baik matra darat, laut maupun udara, termasuk satelit serta wahana benam; (b) teknologi pendukung daya tempur, antara lain rancang bangun rekayasa sistem persenjataan meriam, termasuk alat optik/alat bidik, peluru kendali, roket, smart bom, ranjau laut pintar dan kemampuan memproduksi propelan secara mandiri. (c) teknologi pendukung Komando Kendali Komunikasi Komputasi Informatik Pengamatan dan Pengintaian (K4IPP), termasuk perangkat pengintaian (surveilance), penginderaan, navigasi, satelit, optronik dan alat komunikasi; (d) teknologi pendukung bekal prajurit antara lain peralatan dari bahan tahan peluru dan makanan di lapangan (e) teknologi pendukung peralatan khusus, antara lain alat intelijen dan alat sandi, alat anti teror, alat deteksi radiasi nuklir, dan peralatan khusus pelaksanaan kamtibmas. Untuk mencapai hasil rancang bangun rekayasa tersebut diatas diperlukan: (a) dukungan sains dasar untuk menjamin Dewan Riset Nasional - 2012

166

kualitas produk, dan dukungan sosial kemanusiaan untuk mengkondisikan kesiapan dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan sistem ketahanan nasional dan industrialisasi di sektor pertahanan keamanan negara; (b) keterpaduan dalam meningkatkan dan mengembang kan kemampuan industri hankam domestik; (c) penyusunan format regulasi pendanaan yang kreatif dalam mendukung pembangunan sistem pertahanan dan keamanan negara (sishankamneg), yang dalam jangka pendek dititikberatkan pada pengamanan wilayah perbatasan, pulau-pulau terluar dan wilayah rawan konflik; (d) pelibatan aktif kalangan LPNK Ristek, perguruan tinggi dan industri nasional guna menghasilkan pasokan teknologi kebutuhan alutsista. 6.1.3.

Program

Dalam rangka memberikan solusi permassalahan alut sista yang dihadapi TNI dan Polri, maka program kegiatan bidang teknologi pertahanan dan keamanan dititik beratkan pada 7 program utama, yaitu : (1). Program Teknologi Pendukung Daya Gerak, (2). Program Teknologi Pendukung Daya Tempur, (3). Program Teknologi Pendukung Komando, Kendali, Komunikasi, Komputasi, Pengamatan dan Pengintaian (K4IPP), (4). Program Teknologi Pendukung BEKAL, (5). Program Teknologi Pendukung POLRI, (6). Program Teknologi Perlengkapan Khusus, (7). Program Kajian Strategis. Program utama dimaksud dikelompokkan lagi pada 17 buah Sub Program, dan dibagi lagi hingga menjadi 39 buah kegiatan solusi permasalahan alut sista yang dibutuhkan oleh TNI dan Polri. 6.1.4

Produk Unggulan

Dalam konteks strategis dan ancaman yang sangat mungkin dihadapi Indonesia, prioritas riset unggulan bidang pertahanan dan keamanan dihadapkan kepada adanya permasalahan pelanggaran batas wilayah NKRI oleh Negara asing, kejahatan lintas negara melalui perbatasan dan antar pulau, keterbatasan keuangan negara dalam pengadaan alut sista, keterbatasan kemampuan pemantauan wilayah perbatasan pulau-pulau terluar, dan lemahnya aspek deterensi untuk meningkatkan kewibawaan kedaulatan Negara RI, maka perlu dilaksanakan dalam waktu singkat program riset produk-produk unggulan bidang pertahanan dan keamanan

167


nasional dengan merancang bangun dan rekayasa pembuatan rudal dan pesawat terbang tanpa awak. Disamping akan memberikan manfaat deterent effect (daya gentar) terhadap Negara Asing di sekitar wilayah perbatasan Indonesia, selanjutnya akan berdampak memberi rasa aman kepada Negara dan rakyat Indonesia pada umumnya dalam melaksanakan kegiatannya. Manfaat lain yang diharapkan adalah penghematan biaya operasi kapal-kapal perang , dan pesawat terbang pengintai dalam melakukan misi patroli. Sehingga efektivitas dan efisiensi alut sista akan meningkat sesuai dengan fungsinya. Disamping alasan diatas, dipilihnya kedua kegiatan riset produk unggulan dimaksud disebabkan sampai saat ini, pelaksanaan kegiatan rancang bangun dan rekayasanya sudah mencapai tahap pengujian prototip. Untuk dilanjutkan ketahap selanjutnya berupa penyempurnaan produk teknologinya dan agar siap diproduksi secara masal, diperlukan dana untuk pembiayaan risetnya. Sehingga pada akhirnya pengadaan rudal dan pesawat terbang tanpa awak nasional dapat diadakan/diproduksi dari dalam negeri. Program dikelompokkan dalam: (a) Rancang bangun dan rekayasa alat angkut/wahana Program ini mencakup lima kegiatan, yaitu (1) Rancang bangun dan rekayasa kendaraan tempur, (2) Rancang bangun dan rekayasa Fast Patrol Boat (FPB-60), (3) Rancang bangun dan rekayasa kapal angkut pendarat passukan (LCU), (4) Rancang bangun dan rekayasa kapal selam mini, (5) Rancang bangun dan rekayasa pesawat angkut. (b) Rancang bangun dan rekayasa ranjau laut pintar dan smart bomb Program ini mencakup dua kegiatan, yaitu (1) Rancang bangun dan rekayasa ranjau laut pintar, (2) Rancang bangun dan rekayasa smart bomb (c) Rancang bangun dan rekayasa roket dan peluru kendali Program ini mencakup dua kegiatan, yaitu (1) Rancang bangun dan rekayasa roket balistik, (2) Rancang bangun dan rekayasa roket kendali Dewan Riset Nasional - 2012

168

(d) Rancang bangun dan rekayasa alat komunikasi khusus Program ini mencakup satu kegiatan, yaitu Rancang bangun dan rekayasa alat komunikasi bawah air (e) Rancang bangun dan rekayasa data streaming Program ini mencakup satu kegiatan, yaitu Rancang bangun dan rekayasa data streaming (f)

Rancang bangun dan rekayasa perlengkapan khusus

Program ini mencakup dua kegiatan, yaitu (1) Rancang bangun dan rekayasa alat intelijen, (2) Rancang bangun dan rekayasa alat sandi (kriptografi) (g) Rancang bangun dan rekayasa robot anti teror Program ini mencakup dua kegiatan yaitu, (1) Rancang bangun dan rekayasa robot anti teror, (2) Rancang bangun danrekayasa peralatan anti nubika (h) Kajian strategis warfare Program ini mencakup empat kegiatan, yaitu (1) Analisa perang masa depan, (2) National strategic defence analysis, (3) Kajian kebijakan publik tentang potensi disintegrasi nasional dalam perspektif keadilan, (4) Kajian di wilayah perbatasan dan daerah rawan konflik untuk penguatan pertahanan dan keamanan (i)

Peralatan khusus Kepolisian

Program ini mencakup enam kegiatan, yaitu (1) Rancang bangun dan rekayassa senjata revolver, (2) Rancang bangun alat penyadap, (3) Rancang bangun dan rekayasa peralatan forensik, (4) Rancang bangun dan rekayasa peralatan identifikasi Kepolisian, (5) Rancang bangun dan rekayasa alat penginderaan, (6) Peralatan anti narkoba (j) Rancang bangun dan rekayasa kendaraan taktis, hovercraft dan tank amphibi. Program ini mencakup tiga kegiatan, yaitu (1) Rancang bangun dan rekayasa kendaraan taktis, (2) Rancang bangun dan rekayasa Hovercraft, (3) Penyempurnaan tank amphibi

169


(k) Rancang bangun dan rekayasa meriam Program ini mencakup satu kegiatan, yaitu rancang bangun dan rekayasa meriam Rancang bangun alat penjinak bahan peledak dan deteksi bom & metalkaliber 20 mm (l) Rancang bangun dan rekayasa munisi dan produk propelan Program ini mencakup dua kegiatan, yaitu (1) Pengembangan munisi, (2) Pengembangan produk propelan (m) Rancang bangun dan rekayasa perangkat optronik, radar dan satelit Program ini mencakup tiga kegiatan, (1) Rancang bangun dan rekayasa peralatan optronik, (2) Rancang bangun dan rekayasa RADAR, (3) Rancang bangun dan rekayasa satelit (n) Rancang bangun dan rekayasa pesawat terbang tanpa awak Program ini mencakup satu kegiatan yaitu penyempurnaan pesawat terbang nir awak (o) Rancang bangun dan rekayasa alat penjinak bahan peledak Program ini mencakup satu kegiatan, yaitu rancang bangun dan rekayasa yaitu Rancang bangun alat penjinak bahan peledak dan diteksi bom & metal (p) Rancang bangun dan rekayasa peralatan perang elektronika Program ini mencakup satu kegiatan, yaitu (1) Rancang bangun dan rekayasa combat management system (q) Rancang bangun dan rekayasa simulasi strategi perang Program ini mencakup satu kegiatan, yaitu Rancang bangun dn rekayasa simulasi perang


170

6.2 Butir-butir Rekomendasi Komtek DRN Bidang Hankam Berdasarkan Hasil Kegiatan 2012. 1. Arah dan Prioritas Utama Pembangunan Iptek Bidang Pertahanan dan Keamanan Keberpihakan Pemerintah Republik Indonesia saat ini dalam meningkatkan upaya kemandirian bangsa untuk memproduksi alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan alat utama material khusus (almatsus) secara nyata telah dibuktikan dengan dicanangkannya Program Revitalisasi Industri Pertahanan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar TNI (matra darat, laut dan udara) serta Polri hingga tahun 2025. Pemerintah telah menyusun sebuah Master Plan Revitalisasi Industri Pertahanan hingga tahun 2025 dengan mempertimbangkan beberapa pemenuhan kriteria utama baik membangun maupun mengembangkan produk alutsista dan almatsus Industri Pertahanan di dalam negeri sesuai dengan kebutuhan pengguna (TNI dan Polri), dengan jangkauan : (a) Realistis, mampu dilaksanakan dengan sumber daya dan kondisi yang ada dalam jangka waktu tertentu; (b). Mandiri, mampu dilaksanakan oleh seluruh potensi nasional secara sinergis, dan produk yang dihasilkan tidak lagi tergantung pada luar negeri ; (c) Dampak penangkalan dan bersifat strategis; (d) Multiplier Effect, memberikan efek berkembangnya industri pendukung yang lain sehingga secara keseluruhan Industri Pertahanan dapat mandiri. Selanjutnya, Pemerintah bersama DPR berhasil membuat Undang Undang (UU) nomor 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, isinya antara lain mengatur kebijakan peningkatan kemandirian nasional, penggunaan produk dalam negeri oleh TNI dan Polri, serta membina peningkatan kemampuan iptek dan industri nasional. Kemampuan penguasaan iptek nasional bidang hankam baik yang dilakukan oleh Lembaga Riset Pemerintah, Perguruan Tinggi maupun Industri, hingga saat ini hasilnya sudah meningkat lebih baik dan sebagian bisa dimanfaatkan, karena Pemerintah mulai memberikan akses yang lebih luas termasuk pendanaannya.Tingkat kepercayaan pengguna terhadap produk dalam negeri sudah mulai

171


meningkat, terbukti dengan dilakukannya pengadaan beberapa jenis alut sista dan almatsus. Tantangan ke depan yang harus diantisipasi adalah bagaimana memenuhi tuntutan kebutuhan pengguna dalam melakukan misi operasinya, termasuk penyiapan Sumber Daya Manusia yang berkompeten dan Sumber Daya Fasilitas serta infrastruktur lainnya, melalui mekanisme kerjasama antar Instansi, serta pembiayaan. Arah penguasaan iptek bidang pertahanan dan keamanan dititik beratkan untuk mendukung program kemandirian nasional pembuatan produk alut sista TNI dan almatsus Polri sesuai dengan Master Plan Revitalisasi Industri Pertahanan melallui upaya: (a) meningkatkan fokus, kapasitas dan kapabilitas penelitian dan pengembangan dalam teknologi pertahanan dan keamanan; (b) mempercepat proses difusi dan pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan dalam bidang teknologi pertahanan dan keamanan; (c) memperkuat kelembagaan iptek dalam teknologi pertahanan dan keamanan yang mencakup faktor peneliti, fasilitas penelitian dan pengembangan, pola manajemen, fungsionalisasi organisasi penelitian dan pengembangan, kelengkapan dan kemutakhiran data kinerja iptek nasional, dan kemitraan; (d) menciptakan iklim inovasi dalam teknologi pertahanan dan keamanan dalam bentuk skema insentif yang sesuai; (e) menggunakan pendekatan demand pull sesuai dengan kebutuhan TNI dan Polri atau supply push untuk mendorong peningkatan kemampuan industri pertahanan dan keamanan; (f) menyusun roadmap teknologi pertahanan dan keamanan yang jelas dalam fokus program; (g) mengutamakan penggunaan teknologi pertahanan dan keamanan nasional melalui hasil produksi nasional. Prioritas utama kegiatan penelitian dan pengembangan iptek teknologi hankam yang perlu diupayakan keberhasilannya adalah : (a) pemanfaatan produk riset yang sudah dihasilkan di dalam negeri yaitu, roket pertahanan, pesawat terbang tanpa awak, radar, dan radar ; (b) pemanfaatan alih teknologi pengadaan produk alut sista dan almatsus sebagai wahana menuju kemandirian penguasaan teknologi nasional yaitu, pesawat tempur generasi baru, kapal selam dan propelan. (c) penerapan sistem standarisasi Dewan Riset Nasional - 2012

172

nasional terhadap produk teknologi alat peralataan pertahanan dan keamanan yang dihasilkan, baik produk dalam negeri maupun luar negeri 2. Kebijakan Strategis Pembangunan Iptek Bidang Pertahanan dan Keamanan Kebijakan strategis pembangunan penelitian, pengembangan dan kerekayasaan iptek bidang pertahanan dan keamanan yang perlu diambil oleh pemangku kepentingan baik Pemerintah maupun DPR adalah : (a). Menindaklanjuti dan memantau penerapan Undang Undang no. 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan termasuk turunannya (Peraturan Pemerintah) ; (b) Menerapkan secara konsisten pelaksanaan Undang-Undang no. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan, Undang Undang no 34 tahun 2003 tentang TNI, Undang Undang no 2 tahun 2002 tentang Keamanan, Undang Undang no 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Penerapan Iptek ; (c) Mengacu semua kegiatan iptek pertahanan dan keamanan sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), yaitu komite yang mewakili Pemerintah untuk mengoordinasikan kebijakan nasional dalam perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi, dan evaluasi Industri Pertahanan; (d) Mengacu semua kegiatan iptek pertahanan dan keamanan melalui buku putih Ristek ; (e) Mengacu semua kegiatan iptek pertahanan dan keamanan sesuai pedoman Agenda Riset Nasional-Dewan Riset Nasional ; (e) Mengarahkan semua kegiatan iptek bidang pertahanan dan keamanan untuk menghasilkan produk-produk riset yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk-produk industri, guna memenuhi kebutuhan alutsista TNI dan almatsus Polri sesuai dengan produk cetak biru alat peralatan pertahanan dan keamanan yang dibutuhkan oleh KKIP.

173


BAB 7. TEKNOLOGI KESEHATAN DAN OBAT MENCIPTA BANGSA YANG UNGGUL DAN BERMORAL 7.1 Agenda Riset Teknologi Kesehatan dan Obat 2010-2014*) 7.1.1 Latar Belakang Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu, seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 28 dan UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Kesehatan merupakan modal dasar pembangunan manusia seutuhnya dan sebagai tonggak awal pembangunan di segala bidang. Sektor kesehatan merupakan salah satu dari prioritas nasional dalam program pembangunan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II dengan menitikberatkan, baik pada pendekatan kuratif maupun preventif. Program dilaksanakan melalui peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan, dengan target program meningkatkan angka harapan hidup dan pencapaian keseluruhan sasaran Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015. Untuk mencapai target tersebut program inti yang harus dilaksanakan adalah : 1. Program kesehatan masyarakat: program kesehatan preventif terpadu, penurunan angka kematian ibu saat melahirkan dan angka kematian bayi 2. Program KB: peningkatan kualitas dan jangkauan layanan KB 3. Sarana kesehatan: ketersediaan dan peningkatan kualitas layanan rumah sakit 4. Obat: pemberlakuan Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) dan pembatasan harga obat generik bermerek 5. Asuransi Kesehatan Nasional: penerapan Asuransi Kesehatan Nasional untuk seluruh keluarga miskin _____________ *) Merupakan Bagian dari Buku Agenda Riset Nasional 2010-2014, Komisi Teknis Teknologi Kesehatan dan Obat - DRN. Dewan Riset Nasional - 2012 174

Dalam RPJP 2005-2025 bidang kesehatan disebutkan bahwa tantangan pembangunan bidang kesehatan, antara lain pengurangan kesenjangan status kesehatan masyarakat dan peningkatan aksesterhadap pelayanan kesehatan, peningkatan jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan, pengendalian penyakit dan lingkungan akibat transisi demografi dan epidemiologi, serta perubahan lingkungan (global warming), dan pengurangan beban ganda penyakit. Untuk itu dibutuhkan upaya menumbuhkan kemampuan pendayagunaan dan pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dalam rangka mendukung perwujudan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan derajat kesehatan dan pelayanan kesehatan. Selain itu juga ditekankan bahwa pendayagunaan dan pemanfaatan kemajuan iptek kesehatan harus ditumbuhkan untuk menjaga kelangsungan pembangunan kesehatan nasional dari tekanan negara maju yang menggunakan keunggulan iptek. Dengan demikian penguasaan iptek kesehatan sangat penting selain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tapi juga memiliki dampak ekonomi dan ketahanan nasional dengan membangun kemampuan dan kemandirian bangsa. Strategi pembangunan iptek dalam RPJMN 2010-2014 dilaksanakan melalui dua prioritas pembangunan, yaitu penguatan Sistem Inovasi Nasional (SIN) dan peningkatan penguasaan pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (P3 iptek). Khusus mengenai P3 iptek telah ditetapkan tujuh bidang fokus, antara lain bidang P3 iptek untuk mendukung teknologi kesehatan dan obat. Pelaksanaan ketujuh bidang fokus tersebut harus memperhatikan fokus pembangunan dalam rangka peningkatan P3 iptek berupa klaster berbagai pusat penelitian dan pengembangan (litbang) sebagai agregasi kegiatan yang terkait dengan kompetensi ilmiah. Klaster litbang yang terkait dengan bidang fokus kesehatan dan obat adalah; (a) litbang biologi molekuler, bioteknologi dan kedokteran; (b) litbang ilmu pengetahuan alam; (c) litbang rancangbangun dan rekayasa; (d) litbang ilmu pengetahuan sosial dan kemasyarakatan serta (e) litbang informatika dan komunikasi Dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN), disebutkan bahwa penerapan kemajuan iptek kesehatan diutamakan pada iptek tepat guna untuk pelayanan kesehatan tingkat pertama (Puskesmas) dan

175


iptek canggih untuk pelayanan kesehatan rujukan. Di bidang obat, baik kebijakan obat nasional (KONAS) maupun kebijakan obat tradisional nasional (KOTRANAS) menegaskan arti penting pendekatan iptek dalam membangun kemandirian di bidang obat, pemanfaatan obat tradisional yang lebih rasional serta pembangunan industri bahan baku obat dan obat herbal. Kemajuan global di bidang iptek kesehatan dan obat, khususnya teknologi diagnostik, bioteknologi kesehatan dan teknologi intervensi kuratif serta preventif berlangsung dengan pesat. Mengingat tantangan yang besar di era global, maka untuk mencapai hasil yang optimal perlu dikembangkan program riset kesehatan dan obat yang lebih terarah dan sistematis. Selain mempertimbangkan kebijakan pembangunan kesehatan dan iptek, program riset kesehatan dan obat juga harus mempertimbangkan situasi kesehatan saat ini. Isu strategis dalam pembangunan kesehatan 2010-2014, yang diidentifikasi berdasar analisis kesenjangan antara kondisi yang diinginkan dengan kondisi saat ini, antara lain : (a) aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan pada kelompok penduduk miskin yang terbatas, yang menyebabkan status gizi dan kesehatan penduduk miskin rendah; (b) tingkat kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular (beban ganda penyakit) yang tinggi. Penyakit menular yang dimaksud terutama TB, Malaria, HIV, dan DBD; sedangkan penyakit tidak menular adalah jantung, diabetes, hipertensi dan kanker; (c) beban pembiayaan kesehatan masih tinggi; (d) tenaga kesehatan dan distribusi yang tidak merata dan terbatas; (e) ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat esensial belum optimal, serta penggunaan obat yang tidak rasional. Sebagian besar bahan baku obat masih diimpor sedangkan penggalian potensi obat tradisional sangat terbatas; (f) partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan melalui perilaku masyarakat yang mendukung pola hidup sehat dan bersih yang rendah; (g) kemampuan manajemen dan informasi kesehatan yang terbatas, termasuk penelitian dan pengembangan kesehatan (litbangkes) kondisi kesehatan lingkungan yang rendah. 7.1.2 Arah Kebijakan dan Prioritas Utama


176

Untuk mengatasi isu strategis dalam pembangunan kesehatan maka arah kebijakan umum riset fokus pembangunan kesehatan dan obat tahun 2010—2014, dirumuskan dengan mengacu pada prioritas KIB II, kebijakan iptek dari Kementerian Riset dan Teknologi dan kebijakan kesehatan dari Departemen Kesehatan. Arah kebijakan umum riset bidang fokus pembangunan kesehatan dan obat tahun 2010—2014 adalah : (1) Perbaikan gizi masyarakat untuk menanggulangi kekurangan gizi, terutama pada ibu hamil dan anak hingga usia 2 tahun (2) Peningkatan ketersediaan obat dan peningkatan pemanfaatan obat tradisional Indonesia. (3) Pengendalian penyakit menular, terutama Malaria, TB, HIV/AIDS, dan DBD (4) Penanggulangan penyakit tidak menular, yang menjadi penyebab utama kematian, khususnya jantung, diabetas, hipertensi dan kanker (5) Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat untuk mendorong perilaku hidup dan lingkungan yang bersih dan sehat (6) Peningkatan kualitas dan utilisasi fasilitas kesehatan dasar dan rujukan Berdasarkan arah kebijakan umum riset diatas, prioritas pengembangan dan pemanfaatan teknologi kesehatan dan obat difokuskan pada tujuh program riset prioritas, yaitu penerapan iptek untuk : (1) Program Riset Perbaikan Gizi Masyarakat (Gizi) menuju pencapaian gizi seimbang dan tumbuh kembang anak dalam rangka menjaga kualitas manusia Indonesia. (2) Program Riset Pengembangan bahan baku obat (Bahan Baku Obat) untuk memperkuat struktur industri bahan baku farmasi nasional agar secara bertahap dan berkesinambungan dapat mengurangi kebutuhan impor. (3) Program riset pengembangan obat tradisional (Obat Tradisional) untuk meningkatkan pemanfaatan jamu dalam upaya meningkatkan status kesehatan masyarakat melalui penelitian berbasis pelayanan (saintifikasi jamu) dan pemanfaatan sumberdaya hayati Indonesia menjadi produk obat herbal (obat herbal terstandar, dan fitofarmaka) yang mempunyai nilai

177


tambah, berkualitas dan berdaya saing tinggi, baik di tingkat lokal, regional maupun global. (4) Program Riset Penerapan Bioteknologi Kesehatan (Biotek Kesehatan) untuk menghasilkan biofarmasi yang mempunyai khasiat preventif, kuratif dan paliatif, seperti vaksin, obat terapeutik dan alat diagnostik melalui pendekatan bioteknologi, rekayasa genetik dan protein rekombinan (5) Program Riset Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (Pengendalian Penyakit & Penyehatan Lingkungan) melalui deteksi dini, peningkatan dan pemeliharaan kesehatan, pencegahan dan penyembuhan penyakit, serta pemulihan kesehatan. (6) Program Riset Penguasaan Teknologi Alat Kesehatan dan Instrumen Kedokteran (Alat Kesehatan/Kedokteran) yaitu teknologi produksi dan perawatan alat kesehatan/kedokteran untuk mengurangi ketergantungan impor serta kemandirian operasional dan perawatannya. Pelaksanaan keenam program riset di atas memperhatikan pula fokus penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan iptek (satuan pembangunan P3 iptek) yang diarahkan pada agregasi kegiatan, yaitu; (a) litbang biologi molekuler, bioteknologi dan kedokteran yang mencakup bioteknologi farmasi dan kesehatan; (b) litbang ilmu pengetahuan alam khususnya kegiatan peningkatan koleksi, pelestarian, dan pemanfaatan flora dan fauna Indonesia termasuk sumberdaya laut, seperti makro algae dan sponge sebagai bahan obat, serta riset bahan kimia adi (fine chemicals) untuk industri farmasi; (c) litbang rancangbangun dan rekayasa, yang mencakup rancangbangun dan rekayasa peralatan industri kesehatan dan instrumen kedokteran; (d) litbang ilmu pengetahuan sosial dan kemasyarakatan yang mencakup penelitian di bidang ilmu sosial, ekonomi, budaya, perilaku dan kognitif, serta hukum dan politik, yang mendukung fokus pembangunan kesehatan dan obat serta (e) litbang informatika dan komunikasi yang mencakup penerapan TIK dalam instrumen kedokteran dan bioinformatika Dalam rangka mendukung Sistem Inovasi Nasional (SIN), pelaksanaan program prioritas iptek kesehatan dan obat memperhatikan pula aspek penguatan kelembagaan iptek dengan melibatkan semua unsur kelembagaan iptek (perguruan tinggi, Dewan Riset Nasional - 2012

178

lembaga litbang dan badan usaha), serta mendorong penguatan sumberdaya dan jaringan iptek. 7.1 4 Program Unggulan Teknologi Kesehatan dan Obat Salah satu indikator dalam perbaikan status kesehatan adalah angka kematian bayi dan balita. Pada tahun 1967 angka kematian bayi (AKB) adalah 142 per 1000 kelahiran hidup (Sensus Penduduk 1971), kemudian menurun menjadi 46 pada tahun 1997, dan melambat menjadi 34 pada tahun 2007 (SDKI 2007). Demikian pula halnya dengan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Anak Balita (AKBA) yang juga melambat. Untuk mencapai target MDGs, khususnya AKB 32 per 1000 kelahiran dan AKI 118 pada 2014 perlu dilakukan upaya preventif dengan perbaikan dalam kualitas pelayanan kesehatan. Pemeliharaan kesehatan ibu dan anak merupakan upaya yang saling berkaitan. Upaya utama yang dapat dilakukan adalah kesinambungan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA) melalui pemeriksaan berkala bagi ibu hami dan pemberian vaksin bagi anak Balita. Untuk pemeriksaan berkala diperlukan pengembangan alat pemindai bayi untuk digunakan pada kalangan menengah ke bawah pada fasilitas kesehatan terdepan, terutama di Puskesmas. Sejauh ini upaya pengembangan alat USG telah banyak dilakukan oleh para peneliti/perekayasa di Indonesia, untuk mengurangi import instrumen kedokteran yang mencapai 170 juta USD (2007) dengan pertumbuhan 6% pertahun. Sedangkan untuk upaya pencegahan penyakit untuk mengurangi kematian pada Balita akibat penyakit infeksi diperlukan pengembangan vaksin yang sesuai dengan karakter patogen di Indonesia. Khusus dalam pengembangan vaksin Indonesia telah memiliki berbagai fasilitas dan pengalaman yang dibutuhkan untuk pengembangan dan produksi vaksin secara mandiri. Selain pendekatan pelayanan kesehatan formal perlu pula diperhatikan aspek determinan sosial kemanusian, seperti pendidikan perempuan yang masih rendah, kondisi sosial ekonomi dan sosial budaya yang tidak mendukung peran dan kedudukan perempuan, serta juga perilaku perawatan ibu dan anak, khususnya pada kasus berat bayi lahir rendah (BBLR). Upaya pendekatan sosial kemanusian perlu mendapat perhatian penting dalam mengatasi tantangan yang dihadapi upaya preventif pada peningkatan kesehatan ibu dan anak, seperti meningkatkan cakupan, konsistensi dan intensitas imunisasi dan perawatan kesehatan ibu dan anak.

179


7.2

1.

MEMBANGUN BANGSA BERKARAKTER UNGGUL DAN BERMORAL : TINJAUAN ASPEK KESEHATAN OTAK DAN SOSIAL HUMANIORA*) Pendahuluan

Pada dasarnya pembangunan ini harus dapat menjawab tujuan yang tercantum pada RJPPN 2005-2025, yaitu pembangunan nasional yang maju, mandiri dan adil adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradap yang antara lain ditandai dengan terwujudnya karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beragam, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, dan berorientasi iptek. Menyimak kehidupan berbangsa dan bernegara selama 5 tahun terkahir, banyak masalah mengemuka dan menjadi isu nasional. Selain masalah politik dan ekonomi, masalah sosial dan hukum muncul di masyarakat dan menjadi perhatian serius hampir seluruh lapisan masyarakat termasuk para tokoh dan pemimpin bangsa. Kasus korupsi, konflik elit politik, konflik horizontal di berbagai daerah, perampokan, pencurian, pemerkosaan, pembunuhan dan bunuh diri merupakan berita yang sering didengar dan dilihat oleh masyarakat. DRN merasa berkepentingan untuk dapat kontribusi dalam penyelesaaian masalah melalui workshop yang terutama terkait dengan Komtek Kesekatan dan Komtek Sosial dan Humaniora. Kegiatan workshop ini diselenggarakn oleh Dewan Riset Nasional (DRN) bekerjasama dengan Masyarakat Neurosains Indonesia (MNI) dan Kelompok Kerja Neurosains (KKNS) BPH RSIJ. Adapun peserta yang diundang meliputi perwakilan seluruh kementerian/ lembaga, perguruan tinggi, organisasi profesi, rumah sakit, LSM ____________ *) Merupakan Rangkuman Workshop Komtek Kesehatan Obat dan Komtek Soshum bekerjasama dengan PKNS pada tanggal, 21 Mei 2012. Dewan Riset Nasional - 2012

180

terkait, mahasiswa dan masyarakat umum, yang berjumlah sekitar 250 orang. Pada kesempatan ini dijadwalkan 8 narasumber yang kompeten untuk menjawab berbagai masalahan tersebut. Bangsa Indonesia diharapkan berkarakter mulia (beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, dan berorientasi iptek / gemar membaca, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, dan cita damai. Dalam implementasi banyak terjadi penyimpangan, jauh dari kharakter mulia. Faktor internal: fungsi otak yang dapat dibentuk berdasarkan pengalaman. Otak rasional, otak fungsional dan atao spiritual yang mengatur kehidupan: merencanakan, bertindak, pengambilan keputusan dan sebagainya. Faktor eksternal, terutama oleh kondisi sosial humaniora yang merupakan resultante antara genotif dan fenotip. Oleh kareana itu, perlu meningkatkan kualitas otak melalui peningkatan gizi, pelayanan kesehatan lainnya untuk kesehatan otak (termasuk O2). Kementerian R&T : mendukung pembangunan SDM melalui kegiatan penelitian dalam mendukung tujuan RPJPN / RPJMN. Pembangunan SDM merupakan salah satu pilar pembangunan MP3EI, oleh karena itu dapat dihasilkan rekomendasi kebijakan untuk mendukung pembangunan masunia unggul dan bermoral. Deklarasi “Dekade Otak Sehat” yang intinya mengajak untuk melakukan gerakan nasional untuk membangun bangsa Indonesia yang unggul dan bermorak, semoga menjadi kebangkitan nasional yang ke-2. Materi Bahasan Prof Dr Musa Asy’arie, Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, menyampaikan materi tentang Keragaman Suku Bangsa dan Budaya : Kerukunan dan Potensi Konflik Indonesia diberkahi oleh keragaman suku bangsa dan budaya, dan dengan falsafah Pancasila dan Bhineka Tunggal Eka, diharapkan masyarakay dapat hidup rukun. Keragaman tersebut memang mempunyai resiko terjadinya konflik, atau dikatakan konflik adalah suatu keniscayaan, karena konflik

181


terjadi karena kedekatan hubungan. Yang adalah bagaimana konflik dapat dikelola dengan bail dan melahirkan perubahan yang kontruktif bagi kehidupan bersama. Dalam implementasinya tidak sebagaimana yang diharapkan, dimana konflik sering dikembangkan oleh karena kepentingan tertentu. Yang terjadi masyarakat konflik agama, karena masyarakat membuat persepsi pada Tuhan yang kemudian dimutlakkan (Tuhan Persepsi), yang merupakan penggambaran dari orang yang notabene serba terbatas. Demikian dengan Pancasila khususnya sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Ukuran kesehatan spiritual adalah perilaku, yang dapat melakukan revolusi akal budi untuk menuju ibu pertiwi. Prof. Dr. dr. Suhartono Taat Putra Ketua Komtek Kesehatan & Obat DRN – Masyarakat Neurosains Indonesia (MNI), menyampikan materi Kesehatan Otak dan Perilaku Sehat  Fenomena Galen yang pada dasarnya dibedakan Melankolis dan Sanguinis  Perkembangan psikoneurologgi, dimana imunoregulasi dipengaruhi oleh otak  Otak sehat adalah otak yang berkinerja untuk dapat berberilaku sehat dan mempu mensejahterakan alam semesta  Kenyataan apa sudah demikian, kalau belum , maka perlu dicermati. Kecerdasan otak sehat mencakup intelektual, emosional, sppiritual, adversitas dan majemuk  Untuk dapat hidup sehat, maka otak perlu disehatkan lebih dahulu dan kesehatan ini dapat berpengaruh apakah orang tergolong middle age, junior old age, formal old age dan longevity old age  Sifat positip dapat mereduksi berbagai penyakit: darah tinggi, kanker, dan sebagainya, dan perlunya menghidari sifat yang negatif yang merusak otak sehat: sombong, iri, dengki, dsb.  Manusia hidup perlu otak normal yang disehatkan melalui pendidikan agar kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, adversitas dan majemuk.  Otak sehat akan memperbaiki imunitas sehingga usia manusia bisa optimal  Otak sehat akan menyehatkan perilaku yang mampu mensejahterakan alam seisinya Dewan Riset Nasional - 2012 182

Prof. Dr.Ir. Widyo Nugroho SULASDI - ITB, menyampaikan materi Pendidikan Karakter Bangsa o Alur pikir pembangunan karakter bangsa sebagaimana tercantum pada RPJPN, yaitu bangsa yang merdeka, bersatu berdaulat, adil dan makmur o Karakter bangsa perlu mengacu pada nilai-nilai luhur yang mencakup olah pikir, olah hati, olah rasa/karsa dan olah raga. o Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan sebaiknya diarahkan pada kegiatan pembelajaran berbasis riset (research based learning), disisi lain di perguruan tinggi masih banyak terjadi penyimpangan yaitu nyontek/ plagiasi di semua level pendidikan o Perguruan tinggi pada hakekatnya harus dapat melaksanakan budaya akademik, yaitu azas moral yang tercakup dalam keilmuan antara lain: menemukan kebenaran, kejujuran, mempercayai berpikir rasional dan mempercayai verifikasi argumentasi secara objektif berdasarkan kenyataan faktual, dsb o Perbedaan karakter antara bangsa Indonesia dengan bangsa Jepang, bahwa ada 7 ajaran integritas, berani, mencintai sesam, santun, tulus& ikhlas,, kemuliaan & kehormatan, dan loyalitas. o Diperlukan formula perubahan dan bagaimana mempertahankan perubahan dalam upaya menegakkan kebudayaan nasional, yaitu mencakup: (1) Budaya tanggungjawab individual dalam perspektif kontruktif, (2) Pembangunan Character - building (3) Peningkatan kualitas demokrasi (4) Membangun sistem kompleks terimplementasi antara NKRI, Pancasila, UUD’45 dan Bhineka Tunggal Eka (5) Budaya oraganisasi yang mampu membangun karakter kontruktif di lingkungan manapun Suhadi Hardjosutarno – Pokja Neurosains BPH RSIJ, menyampaikan materi Dasawarsa Otak : Konsep dan Tantangannya  Pencanangan Dasawarsa Otak Indonesia 2013 (brain decade)  Morfologi otak berdasarkan bioanatomi terdiri atas: otak besar, otak kecil, batang otak dan limbic system, yang masing-masing mempunyai fungsi yang berlainan, dimana hal ini telah tercantum pada ayat-ayat Al Qur’an.

183


 Dalam proses berpikir, seorang dapat menghasilkan 60.000 pikiran, dimana 80% negatif, yang dapat mengakibatkan penyakit yang mendera jiwa dan raga.  Perlindungan, pemeliharaan dan pendayagunaan otak telah berlangsung sejak berada dalam kandungan sampai tua (benturan, suhu, kontaminasi), dan diberikan pernafasan dan zat gizi (protein, lemak, karbohidrat, vitamin dan air)  Berbagai kondisi di lingkungan sering tidak mendukung kesehatan otak, misalnya konsumsi beras yang telah disosohh, kondisi polusi udara dan sebagainya.  Melihat sejarah perjuangan di Indonesia, sejak hari kebangkitan nasional tahun 1908, dan dalam perjalanannya hingga tahun 2012, masyarakat banyak mengalami kemunduran kesehatan otak, dan otak menjadi sakit.  Hari kebangkitan nasional tahun 2012 ini merupakan momen untuk mengembalikan kesehatan otak yaitu dengan deklarasi “Dasawarsa Otak Sehat” dalam upaya menuju cita-cita bangsa. Prof. Dr. dr. Moh. Hasan Machfoed, SpS(K), MS - Ketua Umum PERDOSSI menyampaikan materi Otak Normal dan Otak Sehat – Suatu Tinjauan Neurobehaviour o Kesehatan manusia mencakup fisik, mental, spiritual maupun sosial/ ekonomi. Dan secara alami manusia yang telah berumur /tua, dapat mengalami perbagai perubahan yaitu hilangnya memori, membuat rencana, mencari solusi permasalahan, bingung pada tempat dan waktu menulis dan bicara, dan sebagainya. o Dalam berbagai hal manusia dapat juga mengalami perilaku abnormalitas oleh karena berbagai hal, antara lain: mental desorder, morallity, maladaptivity, deviasi normal sosial, dsb, dan perilaku abnormalitas (ketidak-normalan) belum dapat ditentukan keterkaitannya dengan fungsi-fungsi bagian otak. o Perlu dibedakan antara otak normal dengan otak sehat, yaitu tidak saja berfungsinya semua bagian otak, tapi juga mempunyai nilai spesifik dan nilai kehidupan yang baik dan spiritual yang baik, yang dalam hal ini ditentukan pada limbic system. Dr. Ir. Ratna Megawangi, MSc - Indonesia Heritage Foundation menyampaiakn materi Perilaku Kekerasan : Perspektif Neuroscience Dewan Riset Nasional - 2012

184

o Pada dasarnya terdapat perbedaan struktur anatomi dan fisiologis otak pada orang-orang berkarakter baik dan tidak baik/ buruk pada struktur otak, o Perilaku buruk: sombong, egois, merasa paling benar, tidak jujur, dll, disebabkan oleh karena nurani dan empati tidak berkembang sebagai akibat neurosis dan neurosis ini disebabkan oleh salah asuh, salah didik yang membentuk sifat apatis, motivasi rendah, minder, resah, stress dan takut. o Sumber neurosis adalah sebagai akibat bad parenting (kekerasan), the absorbent mind (meniru), pengaruh iklim pengasuhan (care dan scare giving), bad schooling (menyontek, tawuran, metoda pendidikan yang menghafal, pekerjaan rumah yang banyak, pengajaran satu arah, orientasi nilai, pembelajaran terlalu terstruktur, dsb). o Oleh karena itu, perlunya metode pengasuhan dan pembelajaran yang ramah jantung dan otak, yaitu perlunya diarahkan pada kerja otak dengan emosi positif. o Pola asuh dan pola didik ternyata berpengaruh terhadap pengembangan otak, dan perkembangan otak secara optimal bila perbandingan conical, limbic, midbrain dan brainstem adalah: 12, 8,6,4. o Tingkat perfoma siswa di Indonesia secara umum masih lebih rendah yaitu sekitar 78%, sehingga dapat menimbulkan perilaku negatif adalah ketidak-mampuan mengendalikan emosi, mengontrol perilaku, mencari solusi dsb, sehingga emosi negatif sudah menjadi bagian hidup sebagian besar anak Indonesia, sehingga perlu dicari model pendidikan holistik berbasis karakter: Dr. H Taufiq Pasiak, dr., MPd. M.Kes., Universitas Sam Ratulangi, Sekjen MNI menyampaian materi Otak Sehat dan Pembentukan Karakter o Riset-riset di bidang ilmu otak (neurosains) menunjukkan bahwa baik kecerdasan rasional maupun kecerdasan emosional dan spiritual diregulasi oleh otak manusia dan terbukti pula bahwa terdapat hubungan tak terpisahkan antara otak dan perilaku manusia. o Dengan instrumen Positron Emission Tomography (PET) diketahui adanya 6 sistem otak (brain system) yang secara

185


o

o o o

o

bersama-sama dan terpadu meregulasi semua perilaku manusia, dan 6 sistem ini berperanan penting juga terhadap pengaturan kognisi, emosi dan perilaku motorik manusia. Karakter, yang merupakan akumulasi dari kinerja seluruh bagian otak dengan spesifikasinya masing-masing, merupakan produk dari interkoneksi dan interdependensi bagian-bagian otak itu. Bukti ilmiah ini memberikan suatu inspirasi bahwa mengelola pendidikan karakter tak bisa dilepaskan dari pendidikan otak. Ini berarti bahwa setiap hal yang berkontribusi terhadap kinerja positif otak otomatis berkontribusi dalam pendidikan otak. Kerusakan pada bagian-bagian otak yang secara spesifik berhubungan dengan karakter tertentu akan merusak juga karakter itu, sehingga pendidikan karakter tak bisa dilepaskan dari intervensi positif terhadap otak, seperti nutrisi, antenatal care, music, meditasi, optimalisasi aging brain, olahraga, dll. Manusia tanpa karakter dapat dikatakan sebagai manusia yang memiliki otak tidak optimal, terganggu atau mengalami penyakit.

Dr. Eka Viora, SpKJ – Ketua Pusat Intelegensia Kesehatan, Kemenkes, menyampaikan materi Kesehatan Otak Untuk Pembangunan SDM Indonesia yang Unggul dan Berkualitas. (1) Perlunya menentukan kriteria SDM unggul. Menurut Presiden R.I. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada puncak peringatan Hardiknas 2011, SDM unggul mencakup 5 karakter: (i) bermoral, berakhlak dan berperilaku baik, (ii) cerdas dan rasional, (iii) Inovatif dan terus mengejar kemajuan, (iv) semangat harus bisa, dan (v) patriot sejati. (2) SDM unggul juga dapat mengacu pada 4 sifat Nabi Muhammad SAW: (i) benar, (ii) dapat dipercaya, (iii) cerdas dan (iv) menyampaikan. (3) Dalam menjadikan manusia unggul, maka diperlunya investasi di bidang SDM untuk peningkatan SDM yaitu melalui pendekatan kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat dan juga perlunya kemitraan yaitu dengan melibatkan berbagai institusi terkait (Pemda, DPR, LSM, lembaga litbang, swasta, dan sebagainya). (4) Situasi kesehatan di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan antara lain penyakit anemia, kekurangan gizi, Dewan Riset Nasional - 2012

186

penyakit menular dsb yang akan mempengaruhi produktivitas dan akan akan mempengaruhi kesehatan otak, dan khususnya pada anak yang merupakan investasi bangsa harus diarahkan menjadi anak yang berotak prima dan anak yang unggul. 3. Pembahasan (1) Berbagai masalah sosial yang timbul pada umumnya bersumber dari adanya kesenjangan-kesenjangan dalam berbagai aspek hukum, politik, ekonomi, dan sebagainya. (2) Berbagai keragaman (suku bangsa, bahasa, budaya, pendapat dan sebagainya) juga mempunyai resiko timbulnya konflik diantara pihak-pihak yang terkait. (3) Permasalahan sosial di Indonesia sudah demikian berat, sehingga realitas faktual jarang ditemui, tetapi realitas media, opini dsb, telah mendominasi. Untuk mendapatkan realitas yang sesungguhnya perlu dibangun dekade otak daripada dekade perut (4) Tuhan Persepsi (simbolisme merupakan kesalahan metodologis dan banyak menjerumuskan, mensesatkan, merugikan dan menyebabkan konflik (5) Dalam pembangunan bangsa juga membangun penyamaan persepsi, dan mulai hal-hal yang kecil, misalnya: (i) bila berbuat salah (menyontek), maka harus iklas menerima akibatnya, (ii) buatlah diri anda sulit marah, dan pandai mengatur ritme, berpikir positif. (6) Dalam upaya mengatasi persoalan yang multidimensi, misalnya konflik yang terjadi di masyarakat, maka sering terjadi solusi hanya fokus satu dimensi dan dianggap sebagai solusi yang betul. Dalam hal ini perlu dibuat model solusi berdasarkan mapping dan perlu dikelola dengan baik untuk melahirkan perubahan yang kontruktif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. (7) Kebijakan publik menentukan, bukan opini masyarakat, misalnya Undang-undang pemilihan umum hanya untuk presiden, bukan Kepala Daerah yang biaya politiknya sangat mahal dan dampak negatif terhadap karakter. (8) Selama ini bangsa kita telah mengalami kehilangan karakter karena tidak menyakini dengan falsafah Pancasila (hanya 15 %

187


percaya), olah raga membentuk karakter percaya diri dan pribadi yang kuat / jujur (9) Hal-hal di atas perlu disikapi, diatasi dan dikelola melalui pengelolaan fungsi otak yang sehat dan mampu mensejahterkan alam semesta. (10) Oleh karena itu, pembanguan bangsa seharusnya tidak saja terfokus pada konsep pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi, yang notabene dapat menimbulkan kesejangan, dan menimnbulkan demokrasi kapital (contoh pencalonan Bupati), namun harus menekankan pada konsep pembangunan seutuhnya yang mencakup pembangunan SDM melalui melalui pendekatan kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. (11) Melalui pendekatan pendidikan tersebut maka otak normal dapat disehatkan sehingga mempunyai kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, adversitas dan majemuk. Otak sehat adalah otak yang berkinerja untuk dapat berperilaku sehat dan mempu mensejahterakan alam semesta. (12) Kondisi kesehatan akan mempengaruhi kesehatan otak dan khususnya pada anak yang merupakan investasi bangsa harus diarahkan menjadi anak yang berotak prima dan unggul. (13) Otak sehat ini diperlukan untuk menegakkan kebudayaan nasional yang diantaranya budaya tanggungjawab individual dalam perspektif kontruktif, Character – building, peningkatan kualitas demokrasi, membangun sistem yang penguatan NKRI, implementasi Pancasila, UUD’45 dan Bhineka Tunggal Eka. (14) Hari kebangkitan nasional tahun 2012 ini merupakan momen untuk mengembalikan kesehatan otak yaitu dengan deklarasi “Dasawarsa Otak Sehat” dalam upaya menuju cita-cita bangsa.


188

BAB 8. TEKNOLOGI MATERIAL MAJU UNTUK PENINGKATAN NILAI TAMBAH SUMBER DAYA ALAM DAN PENGUATAN DAYA SAING INDUSTRI NASIONAL 8.1 Agenda Riset Material Maju 8.1.1.

Latar Belakang

Saat ini sektor industri masih dianggap sebagai salah satu penggerak utama dan ujung tombak pembangunan nasional. Hal ini disebabkan oleh kontribusinya yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Sejak berakhirnya krisis ekonomi tahun 1999, Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) Indonesia dengan laju pertumbuhan ekonomi yang positif sedikitnya 25% disumbangkan oleh sektor ini. Berdasarkan data dari BPS yang selanjutnya diolah oleh Kemenperin, 2011 dinyatakan bahwa peran sector industri bagi perekonomian nasiional telah berkontribusi terhadap PDBsebesar 24,28%, dengan jumlah unit industri Besar-Sedang sebanyak 24.232 unit; dan unit Usaha Industri Kecil sebanyak 3,8 juta unit[1]. Kenyataan yang dihadapi saat ini, industri yang berkembang di Indonesia sangat berbasiskan kepada impor, sehingga produk industri nasional belum memiliki daya saing yang kuat. Permasalahan utama dari tingginya tingkat kebergantungan terhadap bahan baku import, terutama bahan baku yang berbasiskan pada sumberdaya alam, dikarenakan sebagian besar hasil sumber daya alam dieksport dalam bentuk mentah[1]. Ketergantungan terhadap impor dalam penyediaan bahan baku industri terlihat dari dominasinya yang lebih dari setengah kebutuhan total impor. Misalnya pada periode tahun 1997-2001, impor bahan baku kita mencapai 70% dari total impor sebesar US$ 20-30 milyar. Suatu kondisi yang ironis bila dihadapkan kepada melimpahnya sumberdaya alam (SDA) di Indonesia yang seharusnya dapat menjadi bahan baku (termasuk bahan intermediate) bagi industri-industri di tanah air. Hal ini tercermin juga pada fakta bahwa komoditas ekspor Indonesia masih cukup banyak bertumpu pada keunggulan komparatif yang berbasiskan kepada ketersediaan

189


SDA dan sumberdaya manusia (SDM) yang relatif murah. Keunggulan kompetitif yang dicanangkan belum dapat jauh tercapai. Perbandingan komposisi ekspor pada tahun 1997-2001 menunjukkan kontribusi ekspor bahan mentah sekitar US$ 20 milyar (35-40%) sedangkan hasil industri (olahan) berada pada kisaran US$ 30-35 milyar (60-65%)[2]. Kebijakan pemerintah yang tertera dalam Undang-undang Minerba, no.4 Tahun 2009, yang mengamanatkan peningkatan nilai tambah pada hasil pertambangan mineral, dengan tidak diberikannya izin penjualan bahan-bahan mineral dalam bentuk mentah sudah sangat tepat. Mengingat harga jual bahan mineral mentah sangat murah sehingga untuk mencapaian nilai perekonomiannya, eksploitasi besar-besaran tidak dapat dihindari, konsekuensinya percepatan pengrusakan lingkungan secara masih menjadi tinggi[3]. Penambahan nilai (added value) dari sumber daya alam hanya mungkin dapat diperoleh apabila dilakukan proses pemurnian atas hasil tambang mineral. Dengan demikian penguasaan ekstraksi terhadap unsur-unsur yang bernilai ekonomi, dipisahkan dari unsur pengotornya menjadi sangat penting[3]. Berbagai teknikpemisahan unsur seperti solid state reduction, atomization, electrolysis, maupun chemical dalam skala laboratorium, sudah banyak dilakukan untuk didorong sampai dengan tingkat pilot plant maupun industri[2, 3]. Ditinjau dari sector produk industri, dikarenakan kebergantungan bahan baku terhadap import sangat tinggi, dan diketahui pula bahwa margin ataas produk yang dihasilkan industri sebagian besar berada pada penjualan bahan baku, maka daya saing,setidaknya dari sisi nilai produk akan sangat lemah. Dengan demikian kemandirian bahan baku nasional menjadi penting dalam peningkatan daya saing produk industri nasional, dan sekaligus untuk penguatan pertumbuhan industri yang lebih luas lagi. 8.2.2

Arah Kebijakan dan Prioritas Utama

Berdasarkan permasalahan utama yang dihadapi Indonesia dalam upaya mewujudkan kemandirian penyediaan bahan baku industri nasional di masa yang akan datang, serta memperhatikan prioritas pembangunan teknologi material maju dalam RPJMN 20102014, maka kebijakan pengembangan material maju diarahkan pada Dewan Riset Nasional - 2012

190

upaya pengembangan teknologi material baru melalui peningkatan nilai tambah sumber daya alam, baik mineral maupun bio-resources lainnya, dan untuk memperkuat industri pendukung dan yang digambarkan dalam bentuk pohon industri nasional, serta mendukung industri masa depan yang memerlukan penemuan material baru. Memperhatikan Arahan Menteri Negara Riset pada pengukuhan anggota DRN tahun 2012 – 2014 yang berisikan antara lain : a. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2005 tentang Dewan Riset Nasional Pasal 4, menyatakan bahwa Dewan Riset Nasional (DRN) mempunyai tugas : [1] membantu Menteri dalam merumuskan arah dan prioritas utama pembangunan iptek; [2] memberikan berbagai pertimbangan kepada Menteri dalam penyusunan kebijakan strategis nasional ilmu pengetahuan dan teknologi b. Peningkatan Penelitian Pengembangan dan Penerapan Iptek (P3Iptek) dengan sasaran meningkatnya kemampuan nasional dalam pengembangan, penguasaan dan penerapan iptek dan meningkatnya relevansi kegiatan riset dengan persoalan dan kebutuhan riil yang dibarengi dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan iptek. c. Berdasarkan The Global Competitiveness Report 2011-2012, daya saing Indonesia menempati peringkat ke-46 dari 142 negara. Dari 12 pilar daya saing yang dinilai, pilar kesiapan teknologi dan inovasi merupakan pilar yang mempunyai nilai terendah dibandingkan pilar-pilar lainnya. Nilai pilar kesiapan teknologi 3,33 dan pilar inovasi 3,59. Sementara itu, pilar yang tertinggi adalah pilar kesehatan dan pendidikan dasar 5,74 dan makro ekonomi 5,66. Fakta ini mengindikasi bahwa perkembangan sumber daya Iptek (S&T resource advantage) belum memberikan sumbangan yang signifikan bagi pembentukkan keunggulan posisi Indonesia di dalam meningkatkan daya saing. d. DRN diharapkan dapat memberikan masukkan kebijakan dan penjabaran operasionalnya kepada Menegristek terkait dengan penguatan IPTEK nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

191


e. Agenda Riset Nasional 2010 -2014, sebagai salah satu penjabaran Kebijakan Strategis Pembangunan Iptek Nasional itu ke dalam prioritas utama program-program riset dan teknologi yang diperlukan untuk mencapai tujuan strategis yang telah digariskan di dalam kebijakan strategis tersebut, DRN perlu melakukan penajaman sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di satu pihak dan kemajuan Iptek global di lain pihak. f. Perlu dibahas diantara para anggota DRN dan didialogkan dengan para stakeholder (masyarakat riset, pendidikan tinggi, dunia usaha, pemerintah, AIPI, KIN) sehingga tercipta sinergi antar kelembagaan iptek. g. DRN sangat memerlukan sistem dan proses manajemen yang memungkinkan DRN menggalang sumber daya kepakaran yang dimilikinya serta berinteraksi dengan para stakehodernya secara produktif. Memperhatikan pertimbangan-pertimbangan anggota Komisi Teknis Material Maju – DRN, dari permasalahan yang teridentifikasi melalui berbagai kegiatan diskusi, maka merekomendasikan: 1. Perlu identifikasi / pemetaan / klarifikasi kebutuhan industri atas teknologi material maju. Hal ini penting dalam rangka merumuskan kebijakan strategis teknologi material maju agar terjadi sinergitas program litbang nasional dengan kebutuhan (pasokan bahan baku) industry, sehingga industry lebih bersifat nasional dan produknya lebih berdaya saing[4]; 2. Perlu perubahan mindset para stakeholder / pemangku kepentingan terkait industry material maju, dengan diperlukannya kebijakan nasional yang bersifat memaksa berubahnya mindset “import bahan baku” menjadi pengembangan teknologi untuk penyediaan bahan baku industri[4]; 3. DRN perlu melakukan evaluasi pelaksanaan Agenda Riset Nasional (ARN) di lapangan keseluruh LPNK dan Lembaga Litbang Kementerian sebagai langkah koreksi dan perbaikan terhadap ARN


192

4. DRN perlu melakukan : a. Mendorong pendirian institusi atau Center of Excellent (CE) untuk komoditas penting nasional seperti nikel, bauxite, batubara, timah, sawit dlsbnya. CE memikirkan penguasaan Litbangrap iptek dan soal kebijakannya serta produk2 turunannya. CE harus bekerja secara Long Term dalam rangka untuk Nation Building. Hasilnya harus dapat dikomersialkan dengan penghela dari Industri. b. Selain CE perlu dibangun klaster2 industri dengan industri inti sebagai penghelanya, c. Riset2 insentif Ristek yg dikompetisikan harus berdasarkan kebutuhan industri, d. Industri harus didorong untuk menggunakan teknologi anak bangsa, e. Untuk dapat menumbuhkan wirausaha baru perlu dibangun inkubator2 5. Untuk pemberian insentif Prioritas Riset dari Kemen Ristek perlu: a. Diperlukan kriteria untuk penentuan Prioritas Utama yaitu : a) Berasal dari bahan baku lokal; b) Keterlibatan industri; c) Memenuhi state of the art of technology; d) Memberikan multiplier effects. b. Perlu ada dukungan Pemerintah agar dapat tercipta based load domestik, dukungan untuk pengembangan teknologi, pembentukan klaster, melibatkan BUMN dan IKM c. Perlu ada roadmap dan Program jangka pendek, menengah dan panjang 6. Dalam mendesiminasikan hasil Riset ke Industri: a. Perlu ada solusi untuk dapat membawa hasil Litbang ke industri dalam skala small volume, high tech tapi industrinya harus dapat beroperasi. Salah satu solusinya dengan diversifikasi hasil Litbang tersebut misal untuk membuat produk versi Hankam dan sipIL b. Perlu ada system permodalan yang memudahkan bagi industry yang memproduksi hasil Litbang untuk investasi dan operasional serta perlindungan atas segala resiko sebagai industry pemula c. Perlu ada informasi atau database kebutuhan material maju secara kuantitatif

193


d. Perlu dilihat kesiapan hasil Litbang untuk di scale-up dan technology readiness levelnya e. Perlu dipilih Litbang-litbang yang mempunyai kapabilitas dilihat dari SDM, SD Fasilitas, hasil-hasilnya dan track recordnya untuk dapat mendukung industri Selanjutnya, dengan mempertimbangkan perkembangan litbang teknologi material maju sedemikian pesatnya, yang disebabkan oleh adanya tuntutan penggunaan-penggunaan pada bidang lain yang akan menggunakan inovasi-inovasi baru pada produk yang dihasilkan, sehingga orientasi litbang material tertuju pada aplikasi pada bidang atau industri lain yang memerlukannya, maka prioritas utama pengembangan material maju adalah memberikan dukungan bagi pelaksanaan yang lebih baik dari ke enam bidang fokus lainnya. Pada bidang teknologi pangan, adanya tuntutan kebutuhan pangan yang meningkat akibat peningkatan penduduk yang sangat pesat, maka diperlukan suatu teknologi yang dapat menghasilkan hasil produksi yang sangat cepat dan melimpah. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan material yang dapat digunakan pada alat atau mesin-mesin pertanian yang dapat mengolah lahan dan hasil pertanian yang sangat cepat dan optimal. Selain itu diperlukan pula suatu material untuk proses dengan tekanan hidrostatik tinggi dan pengepakan makanan yang mudah didaur ulang atau biodegradable materials, sehingga tidak menghasilkan limbah melimpah yang akan merusak lingkungan. Pada bidang energi diperlukan teknologi masa depan yang mempunyai efisiensi tinggi dan ramah lingkungan dengan harga yang murah, sehingga usaha penelitian tertuju pada peningkatan efisiensi, daya tinggi, umur operasi panjang, pengurangan dampak lingkungan, dan biaya operasi yang ekonomis. Usaha tersebut misalnya pada pembangkit tenaga listrik melalui proses panas dengan cara menaikkan suhu operasi atau mengoptimalkan proses pembakaran atau pengoptimalan pemakaian bahan bakar. Semua usaha-usaha tersebut selalu terkait dengan tuntutan penggunaan material yang ringan, tahan terhadap kondisi ekstrem seperti suhu tinggi, tekanan tinggi, tahan korosi, dsb. Dewan Riset Nasional - 2012

194

Pada bidang teknologi informatika dan komunikasi yang berkembang sangat cepat seiring dengan perkembangan teknologi mikroelektronika, optoelektronika dan komputer yang merupakan jantung utama dari bidang tersebut serta perkembangan masa depan pada bidang elektronika molekuler, bioelektronika, dan fotonik. Lingkup yang lebih dasar dari bidang ini membutuhkan sentuhan material maju, meliputi teknologi silikon, semikonduktor paduan dan bahan-bahan elektronika lainnya dari oksida-oksida, yang dapat berupa superkonduktor dan bahan ferro-electric. Saat ini perkembangan teknologi modern telah berubah menjadi miniaturisasi yang sangat drastis pada komponenkomponen mesin dan peralatan. Untuk mencapai efisiensi yang tinggi para peneliti memfokuskan pada pembuatan komponen dan alat pada tingkatan ukuran nanometer. Pada teknologi dan manajemen transportasi khususnya pesawat terbang dan ruang angkasa, tentunya harus didukung oleh adanya material yang ringan, baik logam dan paduan maupun material buatan dengan spesifikasi khusus yang memudahkan dalam konstruksinya dan kuat untuk digunakan sebagai alat pengangkut. Pada saat ini arah penelitian tertuju pada basis aluminium dan magnesium, logam busa, superalloy, intermetalik, dan material magnet. Sebagai pendukung dan kadang-kadang sebagai pesaing logam, saat ini ada kemungkinan penggunaan keramik sebagai pengganti komponen tertentu untuk penggunaan pada suhu tinggi, misalnya ruang bakar, sudu turbin, dsb. Pada bidang teknologi pertahanan dan keamanan, kita dihadapkan kepada adanya kejahatan lintas negara melalui perbatasan dan antar pulau, maka alat utama sistem pertahanan (alutsista) seperti rudal, pesawat terbang tanpa awak, dan fast patrol boat (FPB 60) sangat diperlukan. Untuk menciptakan tingkat efisiensi pembuatan alutsista tersebut dan juga biaya pengoperasian alutsista utama lainnya, khususnya pengoperasian kapal perang, dan pesawat tempur diperlukan penelitian dan pengembangan material maju yang mengarah pada upaya penyediaan komponen-komponen suku cadang alutsista yang berasal dari sumberdaya alam lokal yang telah direkayasa dengan teknologi modern, seperti nanoteknologi dan teknologi laser.

195


Pada bidang teknologi kesehatan dan obat, kebutuhan material maju ditujukan pada program diagnosis dan terapi, juga pada usaha untuk preventif dan rehabilitasi. Dalam teknik diagnosis dibutuhkan peralatan-peralatan baru dengan teknologi ultrasonik, sensorik, membran maupun pengukuran on-line mekanisme psikologis dan metabolisme dalam tubuh manusia. Teknik terapi berkembang khususnya untuk tercapainya proses-proses seluler dan reaksi-reaksi jaringan yang dikehendaki, menghilangkan prosesproses yang tidak dikehendaki seperti infeksi dan pengelompokan bakteri, penghilangaan mekanisme perlawanan tubuh, kestabilan yang lama material di dalam tubuh dengan efek negatif minimal dan proses-proses sterilisasi material untuk diagnosis dan terapi. Sedangkan usaha untuk preventif dan rehabilitasi diperlukan organorgan tiruan yang menuntut adanya kesamaan dengan kehidupan organ tersebut. Perkembangan lain menuju pada penelitian untuk bionik desain, di mana material diarahkan untuk pembuatan struktur dan menggantikan fungsi kehidupan tubuh dan merekonstruksi salah satu bagian tubuh dalam suatu pembuatan model dan pembuatan konsep ide. Arah penelitian bidang ini tertuju pada hierarkhi organisme di mana dapat secara otomatis mengadaptasi baik lingkungan maupun memperbaiki dirinya sendiri yang menuju pada molekular machines dan cell based machines. Perkembangan material yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang merupakan primadona masa depan, terutama pada industri rumah tangga dan makanan. Penelitian dan pengembangan dilakukan oleh berbagai negara dan diarahkan pada materialmaterial organik. Selain itu logam dan paduan masih selalu berperan untuk beberapa generasi bersama-sama gelas, keramik, polimer serta kombinasi dari material-material tersebut akan merupakan materialmaterial rekayasa untuk produk-produk modern pada masa yang akan datang. 8.2.3 Program Program riset bidang material maju dititikberatkan pada penguasaan teknik pengolahan dan produk bahan-bahan galian dan pertanian primer menjadi material industri, seperti pengolahan biomaterial berbasis sumberdaya alam hayati, karet alam, polimer Dewan Riset Nasional - 2012

196

berbasis sumberdaya alam, serta pembuatan magnet, keramik dan gelas, material komposit, pengolahan mineral, material berukuran nano (nano materials), biomaterial, serta logam dan paduan logam. Program riset tersebut berada dalam kerangka pemberian dukungan bagi pelaksanaan yang lebih baik dari ke enam bidang fokus lainnya, dengan didukung program difusi dan pemanfaatan iptek, program penguatan kelembagaan iptek, dan program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi. Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, program riset di bidang material maju dikelompokkan sebagai berikut: (1) Pengembangan material baru untuk ketahanan pangan, (2) Pengembangan material baru untuk energi, (3) Pengembangan material baru untuk teknologi informatika dan komunikasi, (4) Pengembangan material baru untuk teknologi dan manajemen transportasi, (5) Pengembangan material baru untuk teknologi pertahanan dan keamanan, serta (6) Pengembangan material baru untuk teknologi kesehatan dan obat[5]. 8.2.4 Program Unggulan material Maju a) (Pengembangan Material Maju Silikon untuk Aplikasi pada Enam Bidang Fokus) Material maju silikon yang akan menunjang ke arah mikroprosesor untuk komputer maupun untuk energi surya. Silikon ini dapat dibuat dari bahan dasar mineral maupun dari nabati yang dimodifikasi, misalnya silicon dari pasir kuarsa dan batuan kuarsit, dan silicon ini dapat diperoleh melalui penambangan bauksit yang juga kaya dengan silikon, tambang zeolit, tambang kapur. Sumber silicon ini masih ada problema pada pemisahan secara pabrikan untuk dapat diproduksi secara besar-besaran. Untuk itu masih perlu ada riset yang mendalam. Sumber lain dapat berasal dari bahan nabati yang berasal dari sekam padi yang dilakukan dengan menggunakan pemanas/tungku dengan cara pirolisis jugasudahada yang melakukannyaolehbeberapalitbang di Indonesia, dan masih dalam skala riset. Dengansemakinmeningkatnyapemanfaatansumber energy bersih yang salah satunya pembangkitan tenaga listrik dari sel surya, maka keperluan akan silicon menjadi tinggi. Industri nasional seperti PT LEN, pada Tahun 2013 merencanakan untuk

197


mengoperasikan industry sel surya berbasis polycrystalline silicon. Bahan baku berupa wafer silicon dan bahan dopping masih import. Untuk mengurangi kebergantungan terhadap bahan baku import, maka riset dibidang pengolahan dan pemanfaatan pasir kuarsa, menjadisilika, pengolahan silica menjadi metal silicon dan pembuatan polikristal silicon hingga didapatkannya polikristal silikon grade sel surya sangat perlu untuk dilakukan oleh periset yang membidangi material maju berbasis silikonini. Penguasaan dibidang teknologi silicon akan memberikan multiple effect bagi pengembangan industri-industri lainnya yang lebih luas., seperti pada pengembangan semikonduktor untuk chip pada alat elektronik. Penggunaan semikonduktor semakin pesat pengembangannya dan sekarang menjadi komponen utama elektronik yang hampir semuanya diimport dari luar negeri. Teknologi Informasi dan Komunikasi, Teknologi dan Manajemen Transpotasi, serta Teknologi Pertahanan dan Keamanan banyak menggunakan mikroprosessor untuk dibuatkan sebagai sistem elektronik atau sistem kontrol dan Monitoring. Penggunaan dalam bidang Teknologi Kesehatan dan Obat, di antaranya dipakai untuk operasi plastik pada kecantikan dan kerusakan organ. b) (Pengembangan Material Maju Lithium untuk Aplikasi pada Enam Bidang Fokus) Hinggasaatini, dunia masih melakukan penelitian intensif pada material maju untuk energi storage, termasuk penelitian mengenai material prekursor untuk memproduksi batere tipe LiIon. Walaupun jumlah kandungan unsur mineral spodumene yang mengandung Bijih sangat sedikit di dunia ini, namun di Indonesia, potensi bahan mineral sejenis ini belum teridentifikasi dan terpetakan dengan baik. Adapun, berdasarkan hasil riset dan kajian yang dilakukan oleh lembaga-lembagalitbangnasional, kandungan bijih Lithium ditemukan di pusat penambangan PT Timah (Bangka Belitung), PT Antam (Kalimantan), PT. Pomala (Sulawesi) dalam mineral-mineral: Spodumene, Laterit Nickel, Gibsite (Bauxite), Pyrolute, Bijih Besi atau Pasir Besi. Perkiraan melimpahnya cadangan biji Lithium di Indonesia, memberikan peluang besar bagi perkembangan industri-industri yang berbahan baku mineral Lithium lokal, untuk menunjang Dewan Riset Nasional - 2012

198

aneka industri, seperti cell phone, laptop, camera, power tools, medical, termasuk EV (Electric Vehicle), melalui pengembangan Industri Batere. Hal penting bagi hasil riset pengembangan material maju, seperti ini adalah akan menguatnya industri hulu yang dikuasai oleh bumi putra Indonesia, melalui kegiatan pengolahan hasil pertambangan mineral, menjadi produk bahan baku dasar, setengah jadi dan produk jadi hasil produksi lokal. Kemandirian di bagian hulu akan berdampak sangat besar bagi kemandirian industri lebih hilirnya secara bertahap. Diharapkan dimasa yang akan datang, penguasaan industri hulu hingga hilir oleh bangsa asing di negeri ini akan berkurang seiring dengan menguatnya riset dan penerapan teknologi mineral dan material. Dengan demikian peningkatan perekonomian nasional dapat tercapai dan masyarakat Indonesia dapat menikmati hasil kekayaan alam yang terkandung dalam bumi pertiwi ini, melalui pengelolaan sumberdaya alam dan peningkatan nilai tambahnya, melalui penciptaan lapangan pekerjaan yang lebih luas lagi. Penguatan teknologi pengolahan bahan baku batere sebagai pendukung utama industri kendaraan listrik nasional, sangat memungkinkan terdorongnya industri otomotif nasional, menjadi leading dinegeri sendiri, dikarenakan teknologi produksi kendaraan listrik jauh lebih sederhana dibandingkan teknologi kendaraan bertenaga BBM. Dan Indonesia merupakan pasar yang besar untuk dapat menunjang berkembangannya industri automotif bertenaga listrik (EV). c) (Pengembangan Material Maju Unsur Tanah Jarang untuk Aplikasi pada Enam Bidang Fokus) Unsurtanahjarang (rare earth elements (REE)) merupakan unsur yang terletak didalam Golongan Lantanida dan tiga unsure tambahan, yaitu Yttrium, Thorium dan Scandium. Unsur tanah jarang ini memiliki kegunaan yang sangat penting sebagai bahan baku produk-produk canggih yang saat ini sudah diapikasikan oleh negara-negara maju sebagai peralatan pelacak akurat dalam militer, transportasi, elektronika dan telekomunikasi, optic, danproduk-produk canggih lainnya. Unsur tanah jarang merupakan mineral langka, namun sumber dayanya banyak terdapat di Indonesia, dimana salah satunya terdapat didaerah Bangka Belitung, sebagai mineral

199


Monazite, Xenotime dan Zircon yang mengandung unsur radio aktif Uranium dan Thorium, sebagai produk samping pengolahan pertambangan PN Timah. Mineral-mineral dengankandungantanahjarang, khususnya di Indonesia didominasioleh Lanthanum, Cerium, dan Neodymium.Dengandemikian, proses ekstraksiunsur-unsur ini menjadi ekonomis dan konsekuensinya pemanfaatan ketiga unsure tersebut sangat tinggi dibandingan dengan unsur-unsur tanah jarang lainnya. Penggunaan unsur (logam) tanah jarang dapat mendorong perkembangan material maju yang sangat signifikan dalam ilmu material dalam peningkatan kualitas produk-produk industri. Salah satu penerapan dari unsure tanah jarang ini adalah pada pembuatan magnet permanen (neomagnetic), yaitu magnet yang memiliki medan magnet yang lebih baik dibandingkan dengan magnet yang dibuat dari logam lainnya. Sehingga, memungkinkan berkembangnya teknologi maju untuk menghasilkan produk yang ringan dan ukuran yang lebih kecil.Dan memungkinkan dihasilkan dynamo yang lebih kuat untuk diaplikasikan pada kendaraan listrik. Dikarenakan unsure tanah jarang memiliki kemampuan untuk meningkatkan performa material, berupa kekuatan, kekerasan, dan ketahanan terhadap panas, maka dalam penerapan di material konstruksi, penambahan unsure tanah jarang dalam proses metalurgi, maka dapat dihasilkan baja jenis High Strength, Low Alloy (HSLA), baja karbon tinggi, superalloys. Mengingat keberadaan unsur-unsur tanah jarang selalui bersamaan dengan zat radioaktif (Uranium dan Thorium) hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 23 th 2010 Pasal 2 ayat 2 a, maka pengusahaannya haruslah sesuai dengan UU No. 10 ab. IV Pasal 9. Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran. Mengingat ketersediaan unsur tanah jarang sangat bergantung pada satu negara (China), maka eksplorasi dan eksploitasi potensi cadangan unsur tanah jarang untuk mendukung kemandirian bangsa dalam pembangunan industri Dewan Riset Nasional - 2012

200

startegis Nasional sudah seharusnya mendapat perhatian. Kebijakan yang mengatur tata kelola unsur tanah jarang terkait juga zat radioaktif sebagai unsur ikutannya yang melibatkan Badan Pelaksana seperti dimuat dalam PP 23 Th. 2010 dan UU 9 Th. 1997 sudah selayaknya didorong untuk dapat diterbitkan dalam waktu dekat. d) (Pengembangan Material Maju Logam untuk Aplikasi pada Enam Bidang Fokus) Pengembangan teknologi dibidang logam dengan penggunaan khusus yang memiliki sifat-sifat[5-7]:High Tensile Strength, impact strength, hardenability, machinable, corrosion resistant, toughness dan heat expand coefficient, untuk berbagai penerapan di industri pada enam bidang fokus. Unsur-unsur mineral utama yang diperlukan dalam penyusunan material khusus berbasis logam, antara lain: iron sand, titanium, tin (metal), nickel ore, dan copper (metal)[8]. e) (Pengembangan Material Karet untuk Aplikasi pada Enam Bidang Fokus) Pemakaian karet sintetis khususnya untuk ban meningkatsetiap tahun sejalan dengan peningkatan produksi ban.Data APBI memperlihatkan pemakaian karet sintetis 2006sebesar 101.500 ton meningkat menjadi 150.000 ton ditahun 2010. Pemakaian karet sintetis untuk pabrik ban tahun 2011diproyeksikan sebesar 173.000 ton atau naik sebesar 15%dari tahun 2010. Harga karet sintetis mengikuti perkembangan hargaminyak dunia. Referensi 1.

NN, Kebijakan Penumbuhan Industri Pengolahan Bahan Baku Lokal, K. Perindustrian, Editor. 29 November 2012, Dewan Riset Nasional: Jakarta.

2.

Dewan_Riset_Nasional, Riset untuk Keunggulan dan Dayasaing Bangsa. 2011, DRN: Jakarta.

3.

Ridwan, Insensifikasi Pengolahan Bahan Baku Lokal untuk Mendukung Industri Komponen (Magnet) Nasional, Dewan_Riset_Nasional, Editor. 2012, Komisi Teknis Material Maju: Jakarta.

201


4.

Komisi_Teknis_Material_Maju, Laporan Kegiatan Komtek Material Maju DRN Tahun 2012: Rapat Komisi Teknis, K.M. Maju, Editor. 22 Maret 2012: Jakarta.

5.

Sunendar, B., Research Direction for Advanced Materials in Transportation and Defence Technology. FGD Komtek Material Maju, 20 Juni 2012.

6.

Bagdja, A., Strategi Pemenuhan Material Maju untuk Pengembangan Industri Hankam (PINDAD). FGD - Komtek Material Maju DRN: Penguatan Teknologi Material MajuMendukung Program MP3EI, Industri Hankam dan Transportasi, 20 Juni 2012.

7.

Bujang, F., Peran IndustriBaja dalam MemasokMaterial Baja untuk Mendukung Kemandirian Industri Nasional. FGD - Komtek Material Maju DRN: Penguatan Teknologi Material MajuMendukung Program MP3EI, Industri Hankam dan Transportasi, 20 Juni 2012.

8.

Suratman, Kemampuan Litbang dan Kemampuan Pengembangan Industri Pengolahan Mineral Pembawa unsur Logam Jarang Sebagai Prekursor Material Maju, K.T.M. Maju, Editor. 29 November 2012, Teknologi Rekayasa Material - Peningkatan Nilai Tambah Sumber Daya Mineral dan Industri Nasional: Jakarta.


202

BAB 9. TRANSFORMASI SOSIAL MENUJU BANGSA UNGGUL DAN BERDAYA SAING 9.1 Agenda Riset Bidang Sosial Kemanusiaan*) 9.1.1 Penguatan Dimensi Sosial Kemanusiaan Riset dan pengembangan di bidang sosial dan kemanusiaan diarahkan untuk memperkaya dan memperkuat dimensi sosial dan kemanusiaan dalam pengembangan di tujuh bidang fokus ARN. Tema pengembangan ilmu sosial dan kemanusiaan untuk kurun waktu 2006-2009 adalah keadilan sosial, dan untuk kurun waktu 2010-2014 adalah bagaimana nilai dan prinsip keadilan dapat semakin terpahami dan diberlakukan dalam pembangunan di tujuh bidang fokus ARN. Pengembangan ilmu sosial dan kemanusiaan ini mencakup aspek sosial, budaya, hukum, ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan. Penguatan dimensi sosial dan kemanusiaan tersebut diharapkan dapat memberikan landasan kemasyarakatan dan kemanusiaan bagi pembangunan iptek bangsa secara berkesinambungan, dan pencapaian peradaban Indonesia yang terkemuka, dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan universal. Pengembangan ilmu sosial dan kemanusiaan dijabarkan ke dalam dua kelompok utama, yaitu: (i) kajian aspek sosial dan kemanusiaan terhadap berbagai kebijakan publik yang terpaut dengan bidang pangan, energi, transportasi, informasi dan komunikasi, pertahanan dan keamanan, kesehatan dan obat, serta material maju, dengan penekanan pada aspek keadilan; dan (ii) kajian sosial dan kemanusiaan untuk mempercepat difusi dan pemanfaatan iptek pada ke tujuh bidang fokus pembangunan iptek, dengan memperhatikan keterkaitan antarbidang. _____________ *) Merupakan Bagian dari Buku Agenda Riset Nasional 2010-2014, Komisi Teknis Sosial Kemanusiaan (Humaniora) - DRN.

203


Dengan memperhatikan secara seksama sebelas (11) prioritas pembangunan nasional 2009–2014 (KIB II), maka ditetapkan kebijakan dasar yang digunakan untuk menyusun Agenda Riset Nasional khususnya yang terkait dengan dimensi sosial kemanusiaan sebagai berikut: • Pembangunan dilakukan atas suatu prinsip bahwa manusia adalah subyek sekaligus obyek utama dalam proses pembangunan, artinya bahwa semua upaya pembangunan memiliki orientasi pada perbaikan kualitas hidup manusia secara utuh, baik dalam kapasitasnya sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dan warga negara; • Pembangunan adalah sebuah transformasi yang melibatkan perubahan di wilayah negara (state), masyarakat (civil society), dan pasar (market). Di wilayah negara perubahan itu berkaitan dengan reformasi kelembagaan negara yang menjamin terjadinya pengelolaan kekuasaan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, rule of law, partisipasi, kontrol publik, keadilan, penghormatan gender dan HAM, dan pembangunan yang berkelanjutan. Di wilayah masyarakat perubahan itu berhubungan dengan transformasi sosial yang ditandai meluasnya nilai-nilai dasar yang disepakati bersama, menguatnya praktek sosial berdasarkan asas saling percaya (mutual-trust), kerja sama dan kemitraan (cooperation and partnership), dan kesukarelaan (voluntarism). Di wilayah pasar perubahan itu ditandai rasionalitas pasar yang tercermin adanya pasar yang bebas dan berkeadilan; • Sebagai sebuah transformasi, pembangunan dimengerti sebagai upaya sadar, sistematis, terencana, dan terukur untuk menghasilkan sebuah kehidupan bersama yang lebih baik. Oleh karenanya, pembangunan dimengerti sebagai sebuah produk dari interaksi antara sains, teknologi, seni, dan kebajikan yang diorientasikan untuk terselenggaranya kehidupan bersama di atas landasan nilai-nilai universal kemanusiaan; • Dalam aspeknya yang utuh, pembangunan memiliki empat dimensi yang tidak dapat dipisahkan: politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, pembangunan haruslah mampu secara berkelanjutan meningkatkan kehidupan bersama dalam dimensi-dimensi itu. Dewan Riset Nasional - 2012

204

Kajian sosial dan kemanusiaan untuk mempercepat difusi dan pemanfaatan iptek pada tujuh bidang fokus (secara terpadu) ditujukan untuk meningkatkan peluang keberhasilan dan kestabilan difusi iptek. Secara umum, kajian ini dikelompokkan ke dalam tiga tingkat, yaitu: • Tingkat mikro: berfokus pada peningkatan partisipasi para (calon) pengguna iptek, peningkatan kesetaraan akses terhadap sumbersumber iptek, dan interaksi di antara pengguna iptek dan penghasil iptek; kajian terhadap persepsi dan aspirasi masyarakat terhadap iptek (dalam kaitannya dengan kebutuhankebutuhan masyarakat dan fungsi-fungsi sosial iptek), dan serta kajian terhadap dampak sosial dan kemanusiaan dari teknologi; • Tingkat meso: identifikasi peluang-peluang untuk mempengaruh proses difusi iptek di masyarakat, dan pengembangan proses intermediasi; kajian kebijakan dan pranata legal (seperti standar) yang terkait dengan difusi iptek di masyarakat; pengembangan intermediasi di antara pelaku intelektual, pelaku usaha dan pelaku pemerintahan (I-B-G). • Tingkat makro dan pengembangan jangka panjang: interaksi dinamis dan ko-evolusioner antara perubahan keteknologian dan perubahan kemasyarakatan; kajian tentang perkembangan di masa mendatang; dan kajian untuk mempengaruhi proses ini, dengan segala implikasinya, untuk mengarahkan pemfungsian teknologi yang mencerminkan keadilan sosial dan mempromosikan pembelajaran sosial guna mencapai Knowledge Based Society. Dalam pidatonya di Serpong 20 Januari 2010, Presiden RI menekankan perlunya strategi yang memadukan pendekatan sumberdaya alam (natural resource-based) dengan pendekatan pembangunan iptek (knowledge-based) dan budaya (culture-based) serta sumberdaya manusia (human resource-based) 9.1.2

Arah kebijakan dan Prioritas Utama:

Program unggulan ini diharapkan dapat menjadi landasan kebijakan lintas sektoral untuk mengatasi permasalahan sosial dalam transformasi dari struktur masyarakat tradisional menuju masyarakat industry.

205


Prioritas utama adalah mendorong perubahan sosial secara sistematis, holistik dan komprehensif untuk pengembangan industry terpilih (energi, pangan dan obat) yang merupakan kebutuhan pokok, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat 9.1.3 Kegiatan/Output yang dihasilkan:  Menyusun peta permasalahan sosial, khususnya mencakup aspek sosial-kemasyarakatan, sosial-ekonomi dan kelembagaan, untuk mewujudkan masyarakat unggul dan kreatif dalam rangka pengembangan beberapa industri terpilih.  Menyusun peta strategi transformasi masyarakat tradisional menuju masyarakat industri secara bertahap (menuju 2025) khususnya dari aspek sosial kemasyarakatan, sosial-ekonomi dan kelembagaan dalam rangka pengembangan beberapa industri terpilih.  Memberikan saran kebijakan untuk melakukan tranformasi masyarakat tradisional menuju masyarakat industri 9.1.4 Kegiatan Unggulan Sebagai sebuah gagasan, dapat juga digali topik terkait dengan delapan tujuan dari Millenium Development Goals 2015 (MDGs) yang jika terbukti dapat dicapai melalui kegiatan unggulan ini akan baik bagi peningkatan apresiasi terhadap Iptek. MDGs mengusung tiga tema sentral yaitu “human development, human security and human rights” dengan delapan (8) tujuan yaitu : 1. Penghapusan kemiskinan;  Target 1 : Menurunkan proporsi penduduk yang tingkat pendapatannya di bawah $1 perhari menjadi setengahnya antara tahun 1990-2015  Target 2 : Menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan menjadi setengahnya antara tahun 1990–2015 2. Pencapaian pendidikan dasar untuk semua;  Target 3 : Memastikan pada tahun 2015 semua anak dimanapun, laki-laki maupun perempuan, dapat menyelesaikan pendidikan dasar 3. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;  Target 4 : Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005 dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015 Dewan Riset Nasional - 2012

206

4. Penurunan angka kematian anak:  Target 5 : Menurunkan angka kematian balita sebesar dua pertiganya antara tahun 1990–2015 5. Meningkatkan kesehatan ibu;  Target 6 : Menurunkan angka kematian ibu sebesar tiga perempatnya antara tahun 1990–2015 6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya;  Target 7 : Mengendalikan penyebaran HIV/AIDs dan mulai menurunnya jumlah kasus baru pada tahun 2015  Target 8 : Mengendalikan penyakit malaria dan mulai menurunnya jumlah malaria dan penyakit lainnya 7. Menjamin kelestarian lingkungan berkelanjutan;  Target 9 : Memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan program nasional  Target 10: Penurunan sebesar separuh, proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas dasar pada 2015  Target 11: Mencapai perbaikan yang berarti dalam kehidupan penduduk miskin di pemukiman kumuh pada tahun 2020 8. Membangun kemitraan global untuk pembangunan

207


9.2 Penanggulangan Kemiskinan Dalam Konteks Aktivitas Ekstraktif 9.2.1

Tujuan Diskusi :

1. Memahami kepentingan dan peran ketiga pilar aktor pembangunan yaitu pemerintah, warga komunitas dan korporasi dalam mengatasi masalah kemiskinan, khususnya penanggulan keNAMA untuk mencari jalan keluar yang bersifat stratejik bagi semua pihak yang terkait (pemerintah-komunitas-korporasi) 2. Merumuskan policy note peningkatan kualitas hidup warga komunitas lokal melalui Coorporate Social Responsibility, tanggung jawab sosial korporasi. 9.2.2

Pelaksanaan Diskusi :

1. Paparan Dr. Dodi Prayogo (FISIP-UI) : Diskusi diawali paparan narasumber Dr. Dodi Prayogo, dari FISIP UI. Paparan berjudul “Peran Korporasi Tambang, Migas & Geothermal Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan” merupakan hasil riset/studi yang dilakukan Dodi Prayogo dan tim, yang dibiayai program insentif Riset Unggulan Strategis. Riset fokus kepada peran korporasi sektor bisnis dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia, khusus pada industri tambang, migas dan geothermal. Jenis Industri ini dipilih eksploitasi sumber alam maupun keberadaan industri jenis ini bersentuhan langsung dengan komunitas lokal. Riset dilakukan dengan pendekatan deduktif melalui dua metodelogi, yaitu (1) metode kuantitatif dengan melakukan survey terhadap 400 responden penerima program dan penerima manfaat Coorporate Social Responsibility (CSR) dan Community Development (CD), baik individu atau kelompok, dan (2) metode kualitatif dengan informasi dari tokoh masyarakat, pihak perusahaan serta dinas teknis yang relevan maupun LSM yang relevan. Pada metode kualitatif, unit analisisnya adalah komunitas di sekitar wilayah kerja korporasi tambang dan migas itu sendiri, yang menjadi “ring”, atau daerah sasaran program CSR/CD bersangkutan. Dewan Riset Nasional - 2012

208

Tujuan riset untuk mengetahui (1) bentuk (substansi) dan metode (cara) program CSR/CD dalam kaitannya dengan upaya pengentasan kemiskinan sebagai upaya partisipasi sektor bisnis, dan (2) bagaimana mengukur tingkat keberhasilan program CSR dan CD korporasi terhadap keberhasilan pengentasan kemiskinan pada wilayah sekitar industri/usaha? Untuk menjawab kedua hal tersebut, ada 6 (enam) aspek yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan program CSR dan CD korporasi terhadap keberhasilan pengentasan kemiskinan. Keenam aspek/variabel tersebut adalah aspek manfaat, kesesuaian, keberlanjutan, dampak, partisipasi dan aspek pemberdayaan. Keenam aspek/variable untuk mengukur program CSR dan CD di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur maupun bidang-bidang lain yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Aspek atau variabel “manfaat” mengacu pada manfaat programprogram pengentasan kemiskinan pada kelompok target. Apakah bermanfaat? Seberapa manfaatnya? Adapun aspek “kesesuaian” mengacu pada kesesuaian program pengentasan kemiskinan dengan kebutuhan kelompok target, termasuk kesesuaian dengan nilai dan norma (struktur dan sistem) masyarakat penerima program. Aspek “keberlanjutan” mengacu pada keberlanjutan program-program pengentasan kemiskinan di masyarakat setelah tidak lagi didukung secara langsung oleh pendanaan program dari pihak luas. Dalam hal ini berbicara mengenai transfer of knowledge, kesiapan institusi di masyarakat penerima program untuk terus melanjutkan program secara mandiri (swadaya). Sementara aspek “dampak” pada program CSR dan CD dilihat dengan mengukur pencapaian tujuan dan dampaknya pada masyarakat lain di sekitar kelompok target yang tidak menerima program. Aspek “partisipasi” mengacu pada tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, program-program pengentasan kemiskinan yang dilakukan. Yang terakhir aspek “pemberdayaan” mengacu pada sejauh mana program-program yang dilakukan dapat memberdayakan individu maupun kelompok-kelompok di dalam masyarakat?

209


Implikasi penting yang perlu dicatat dari aspek/variabel tersebut adalah, bahwa:  Kesesuaian, mencerminkan tingkat ketepatan substansi program antara kebutuhan dan potensi penerima program CSR dengan isi program yang gulirkan. Dalam hal ini dibutuh pendekatan bottom-up dan participatory.  Pendekatan program CSR pada kasus yang diteliti bersifat bottom-up dan partisipatif, walau terbatas hanya pada kelompok elit lokal. penetapan substansi program CSR, dalam kaitannya dengan pengentasan kemiskinan, harus menggunakan mekanisme usulan dari pemanfaat dan dilakukan dengan mekanisme yang terstruktur. Penetapan isi program CSR harus didasarkan pada definisi kebutuhan sebagaimana dirasakan komunitas bersangkutan.  Partisipasi dan Pemberdayaan harus dengan mekanisme perencanaan dan pelaksanaan dibuka lebih luas kepada warga komunitas. Perencanaan secara lebih terstruktur sangat diperlukan guna menghasilkan dampak yang lebih optimal dari program CSR dalam pengentasan kemiskinan Dari hasil riset “Peran Korporasi Tambang, Migas dan Geothermal Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan” Dr. Dudi Prayogo dan tim dapat disimpulkan dan disarankan hal-hal sebagai berikut:  Korporasi turut berperan dalam pengentasan kemiskinan pada skala kecil dan terbatas untuk masyarakat sekitar wilayah aktivitas mereka.  Harus dikembangkan pengukuran dalam batasan skala program, menggunakan indikator mikro melalui variabel yang relevan dan fokus kepada kelompok yang lebih terbatas yakni kelompok penerima program.  Peran korporasi dalam pengentasan kemiskinan sudah tergolong “baik” dalam variabel kesesuaian dan kebermanfaatan. Namun masih tergolong “cukup” untuk variabel keberlanjutan (sustainability) dan dampak (impact), serta masih “kurang” pada variabel partisipasi dan pemberdayaan masyarakatnya. Program ekonomi dan infrastruktur untuk semua variabel terlihat lebih dominan Dewan Riset Nasional - 2012

210

dibandingkan program lainnya seperti pendidikan dan kesehatan. 9.2.3 Curah pendapat/diskusi/tanggapan peserta:  Kebijakan eksplorasi migas dan non migas berbeda dengan kebijakan eksplorasi tambang mineral dan batubara, karena cakupan wilayahnya yang luas. Sebaiknya setiap perusahaan yang akan melakukan eksplorasi tambang mineral dan batubara di suatu tempat, misalkan eksplorasi tambang di Sumbawa saat ini tidak bisa hanya memandang emas-nya saja, melainkan harus diantisipasi bagaimana sisi kemiskinan yang bakal ditinggalkan oleh perusahaan itu nanti. Permasalahan beberapa lokasi eksplorasi tambang kondisinya hampir sama, setelah eksplorasi selesai, atau ditutup, akan selalu meninggalkan kemiskinan. Sebagai contoh misalkan di Limau dan Bima (eksplorasi minyak). Limau, pernah punya rumah sakit terbesar pada saat itu, namun setelah ditinggalkan perusahaan, daerah tersebut menjadi lebih miskin dari daerah miskin lainnya.  Pengelolaan mineral adalah hak negara, yaitu melalui pemerintah/menteri terkait. Pemerintah sebagai regulator. Saat ini hak negara sudah diambil oleh korporasi, tetapi ada apa dengan kemiskinan rakyat sekitar yang ditinggalkannya? Oleh karena itu perlu ada pemikiran bahwa program CSR semestinya dibebankan kepada negara, karena perusahaan sudah setor kepada negara. Jika masih menjadi tanggung jawab perusahaan, maka tidak adil karena haknya sudah diambil oleh negara.  Kewenangan penandatangan kontrak tambang ada pada menteri, yang pada saat ini didelegasikan kepada Bupati, karena konsekuensi dari otonomi daerah. Prosentase pembagian adalah 85 persen (negara yg dibagi ke seluruh Indonesia) dan 15 (daerah bersangkutan). Pembagian seperti ini terlalu kecil, karena diperhitungkan setelah dikurangi dari cost.  Penunjukkan atau pemilihan lokasi tambang agar diperbaiki. Semestinya terkait tambang adalah kepemilikan, bukan

211


penguasaan lahan. Selain itu, proses penggantian kepada masyarakat harus sebijaksana mungkin, tidak kemudian warga masyarakat disuruh menyingkir semua. SOP dan pelaksanaannya mestinya diperbaiki, antara lain terkait ijin penerimaan tamu, apalagi tamu itu warga sekitar.  Pelibatan masyarakat yang terlalu luas adalah sangat riskan dan akan menimbulkan konflik, namun demikian apabila tidak dilibatkan juga sangat riskan! Namun pelibatan warga masyarakat hendaknya tidak dikelompokkan kepada komunitas “ring”, misalkan warga ring 1, ring 2, dan seterusnya. Social issue tidak bisa dihilangkan namun dapat diminimkan  Diakui CSR lebih efektif, dibandingkan PNPM Mandiri. PNPM Mandiri disinyalir lebih banyak dikorupsi. Namun program CSR sebaiknya tidak masuk ranah security. Hubungannya adalah dengan Pemda, masyarakat, dan sebagainya. Diakui pula bahwa aktivitas CSR saat ini lebih baik, misalkan antara lain kegiatan eksplorasi di Wayang Windu sudah mendapat predikat emas, antara lain dapat mendirikan sekolah unggulan, masjid, pengelolaan limbah yang baik, fasilitas sosial dan lain-lain.  Perlu ditekankan bahwa pada kegiatan eksplorasi tambang hendaknya menggunakan konsultan sosial. Konsultan sosial diberi porsi yang seimbang, khususnya pada lingkup usaha plat merah. Konsultan sosial belum pernah dipakai oleh pemerintah, akan tetapi pihak swasta sudah sering memanfaatkannya.  Seharusnya begitu buka tambang maka harus ada rencana tutup tambang juga. Untuk itu, misalkan ITB mengerjakan terkait tekniknya, kemudian sosialnya diberikan kepada UI dan lain-lain. Terkait hal ini, hampir semua peraturan pemerintah benar, hanya di daerah salah tangkap karena kurangnya sosialisasi ke masyarakat, untuk hal ini perlu diberikan porsi kepada orang-orang sosial.  Dalam hal penyusunan panduan atau pedoman, misal : indeks korupsi, indek kesejahteraan dan sebagainya, siapa saja boleh membuat terkait standar tersebut. Secara akademik, siapa saja Dewan Riset Nasional - 2012

212

boleh menyusun standar kebijakan tentang pedoman pembangunan masyarakat terkait tambang, misal oleh LIPI, ESDM, UI dan seterusnya.  Diskusi kali ini sangat interaktif, namun disayangkan tidak dapat dihadiri oleh utusan dari Bappeda. 9.2.4 Kesimpulan dan rekomendasi : 1. Diakui bahwa pelaksanaan program CSR dan CD saat ini sudah lebih baik. Hal ini dapat dilihat di beberapa lokasi tambang yang dapat mendirikan sekolah unggulan, masjid, pengelolaan limbah yang baik, fasilitas sosial dan lain-lain. Korporasi turut berperan dalam pengentasan kemiskinan, meskipun pada skala kecil dan terbatas untuk masyarakat sekitar wilayah aktivitas mereka. 2. Berdasarkan riset, peran korporasi dalam pengentasan kemiskinan sudah tergolong “baik” dalam variabel kesesuaian dan kebermanfaatannya. Namun masih tergolong “cukup” pada variabel keberlanjutan (sustainability) dan dampak (impact), serta masih “kurang” pada variabel partisipasi dan pemberdayaan masyarakatnya. Program ekonomi dan infrastruktur untuk semua variabel terlihat lebih dominan, dibandingkan program lainnya seperti pendidikan dan kesehatan. 3. Namun pada kenyataan pada saat ini masih banyak korporasi yang meninggalkan kemiskinan pasca eksplorasi tambang. Sebagai contoh di daerah Limau (eksplorasi minyak), pada saat itu pernah mempunyai rumah sakit terbesar namun setelah ditinggalkan perusahaan, daerah tersebut menjadi lebih miskin dari daerah miskin lainnya. Oleh karena itu agar hal ini tidak terus berulang perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:  Sebaiknya setiap perusahaan yang akan melakukan eksplorasi tambang mineral dan batubara di suatu tempat hendaknya dapat mengantisipasi bagaimana sisi kemiskinan yang bakal ditinggalkan setelah selesai eksplorasi. Dalam hal ini perlu kajian sosialnya.  Perlu pembagian yang lebih adil antara pemerintah dan daerah terhadap hasil tambang. Prosentase pembagian saat ini adalah

213


85 persen (negara yg dibagi ke seluruh Indonesia) dan 15 persen (daerah bersangkutan), dinilai masih terlalu kecil untuk daerah.  Partisipasi dan pemberdayaan komunitas hendaknya dengan mekanisme perencanaan dan pelaksanaan yang dibuka luas kepada warga komunitas. Perencanaan secara lebih terstruktur sangat diperlukan guna menghasilkan dampak yang lebih optimal dari program CSR dalam pengentasan kemiskinan  Program dan pendanaan CSR sebaiknya tidak dimasukkan kedalam ranah security.  Perlu ada pemikiran bahwa program CSR semestinya kembali dibebankan kepada negara, karena perusahaan sudah setor kepada negara. Jika hal ini masih menjadi tanggung jawab perusahaan menjadi tidak adil karena sebelumnya haknya tersebut sudah diambil oleh negara.


214

RISET UNTUK KEUNGGULAN DAN DAYA SAING BANGSA

Recommend Documents