'
'
I
DAN PLAN INTERNATIONAL INC. TENTANG KERJASAMA PROGRAM PENGEMBANGAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND PLAN INTERNATIONAL INC. ON COOPERATION IN SOCIO-ECONOMIC COMMUNITY DEV ELOPMENT PROGRAM IN INDONESIA
Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, selanjutnya disebut "DEPDAGRI ", dan Plan International Inc., selanjutnya disebut "Plan International Indonesia", selanjutnya secara bersoma disebut "PARA PIHAK".
The Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia, hereinafter referred to as "MoHA", and Plan International Inc., hereinafter referred to as "Plan International Indonesia", hereinafter jointly referred to as
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
"THE PARTIES". Mencatat bahwa Plan International Ind0nesia adalah suatu lembaga internasional nonpemerintah, non-sektarian, non-poli tik dan nirlaba yang berfokus pada program keluarga dan pengembangan anak, masyarakat.
MEMPERHATIKAN kepentingan bersama PARA PIHAK dalam memajukan pengelolaan program -program pengembangan ekonomi masyarakat di Indonesia.
sosial
BERKEINGINAN untuk melanjutkan dan meningkatkan kerjasama yang telah terjalin dengan baik yang dibentuk oleh PARA PIHAK melalui Memorandum Saling Pengertian antara Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia dan Foster Parents Plan International Inc. mengenai Kerjasama dalam Pengelolaan Program Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat di Indonesia yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2003 yang telah habis masa bcrlakunya.
r•
NoUng that Plan International Indonesia ·is an international non governmental · organization, non sectarian, non political aml non profitable that 1s focused on child, family and community development.
CONSIDERING THE PARTIES' mutual interest in promoting management of community socio-economic development programs in Indonesia. DESIRING to continue and enhance good by the cooperation between esta blished PARTIES through Memorandum of Understanding between the Ministry of Home Affairs of The Republic of Indones1d and Foster Parents Plan International Inc. concerning Cooperation in the Management of Socio-Economi c Community Development Programs in Indonesia signed at Jakarta on 11 15l of December 2003 which has expi red.
SESUAI
dengan peraturan perundangundangan, dan kebijakan-kebijakan serta prosedur Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku mengenai kerjasama teknik lu ar negeri.
PURSUANT TO the preva ili ng laws and regu lations in Indonesia, as well as policies and proced ures of the Government of the Republic of Indonesia concerning international technical cooperation.
TELAH MENCAPAI suatu pengertian sebagai
HAVE
berikut :
understanding:
REACHED
the
foll owing
PASAL 1 TUJUAN
ARTIC LE 1 OBJECTIVE
Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian, yang selanjutnya disebut "MSP", adalah untuk memfasilitasi pengelolaan program-program pembangunan yang terpadu dan komprehensif melalui pendekatan Pengembangan Komunitas yang berfokus pada anak.
The objective of this Memorandum of Understanding, hereinafter referred to as " MoU " is to facilitate the implementation of comprehensive and integrated development programs th rough Ch ild-Centered Community Development Approach.
PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA
ARTICLE 2 SCOPE OF COOPERATIO N
PARA PIHAK sepakat untuk bekerjasama clalam bidang-bidang sebagai berikut :
THE PARTIES agree to cooperate in tl1e
Lingkungan dan Kesehatan; Pendi.Jikan; Perlindungan dan Partisipasi Anak; Peningkatan Ekonomi dan Taraf Hidup; Komunikasi antara Anak Asuh dan Orang Tua Asuh; 6. Tanggap Darurat dan Pengurangan R1siko Bencana.
1. 2. 3. 4. 5.
1. 2. 3. 4. 5.
fol lowing fields:
6.
PASAL 3 WILAYAH KERJASAMA 1. PARA PIHAK sepakat bekerjasama di wi layah provinsi : Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Ba ra t, Sumatera Barat, OKI Jakarta dan Banten.
Habitat and Health; Education; Child Protection and Participation ; Livel ihoods Improvement; Communication between Foster-Child and Foster-Parent; Emergency Response and Disaster Risk Reduction.
ARTICLE 3 AREAS OF COOPERATION 1.
THE PARTIES agree to cooperate in tl1e following provinces: East Nusa Tenggara, West Nusa Tenggara, South Su lawesi, East Java, Central Java, West Java, West Sumatra, DKI Jakarta and Banten .
2
2. Setiap perubahan wilayah kerjasama wajib
2.
Any change of areas of cooperati on sha ll be agreed in writing by THE PARTIES.
3.
In case of any disaster occurring outside of the areas of cooperation set forth in paragraphs 1 and 2, Plan International Indonesia may provide assistance for com munity affected by disaster in cooperation with relevant government agencies at the central and regional levels, and submit report of t hat activities to MoHA not later than one month after the first delivery of assistance.
mendapat persetujuan secara tertulis oleh
PARA PIHAK. 3. Bila terjadi bencana alam di luar wilayah Plan kerjasama sesuai ayat 1 dan 2, International Indonesia dapat menyalurkan bantuan bagi masyarakat yang terkena melalui kerjasama dengan bencana instar :~i terkait di tingkat pusat dan daerah, serta melaporkan kegiatan tersebut kepada DEPDAGRI selam batlambatnya dalam 1 (sat u) bulan setelah bantuan pertama disalurkan.
ARTICLE 4 COUNTERPART
PASAL 4 MITRA KERJA
,,
Untuk melaksanakan MSP ini, DEPDAGRI menunjuk Direktorat Jenderal Bina Pemba ngunan Daerah sebagai Mitra Kerja Plan fnternational Indonesia, ·selanjutnya, disebut "MK".
To implement this MoU, the MoHA appoinb the Direetorate General of Regional Development as the Counterpart of Plan International Indonesia, hereinafter referred to as the "Counterpart".
PASAL 5 ARAHAN PROGRAM
ARTICLE 5 PROGRAM DIRECTION
1.
Plan International Indonesia bersama MK akan menyusun Arahan Program yang memuat fokus program, ruang lingkup program, pembiayaan program, lokasi pelaksanaan program, mekanisme pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan publikas1 serta penutup yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagai lampiran dari MSP ini.
1.
Pla n International Indonesia and Counterpart shall prepare a Program Direction, containing program focus, program scope, program funding, the locations for program implementation, mechanisms of implementation, monitoring and evaluation, reporting and publication, as well as conclusion, which ·constitutes an integral part as an annex of this Mou.
2.
Semua prog ram ya ng akan dilaksa nakan dalam kerangka kerjasama ini wajib sejalan dcngan strategi pembangunan nasional dan daerah.
2.
All prog rams to be implemented in the framework of this cooperation shall be 111 line with the national and regional development strategies.
3.
Perincian setiap program atau proyek diatur dalam Rencana Induk Kegiatan
3.
Details of programs or projects are set out in a Master Plan (Three-Year Plan)
and in Annual Work Plan (AWP) which shall be in line with Plan International Indonesia's Country Strategic Plan and Program Outlines
(Rencana Kegiatan Tiga Tah un) dan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) dan seJalan dengan Kerangka Program dan Rencana Strategi Plan International Indonesia di Indonesia. 4. 4.
Mekanisme rencana kegiatan diatur lebih lanjuL dalam Arahan Program.
The mechanism of the operation plan will be further formulated in the Program Direction.
ARTICLE 6 PLAN OF OPERATION
PASAL 6 RENCANA KEGIATAN 1.
Plan International Indonesia menyusun dan menyampaikan Rencana Induk Kegiatan yang berisi keseluruhan program atau proyek selama tiga tahun kepada MK untuk rnendapat persetujuan.
1.
Plan International prepare and submit Operation containing programs or projects to get .approval.
2.
Dengan difasilitasi MK, Plan International Indonesia berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Kegii'ltan'Tahu nan.
2.
Plan International Indonesia, facilitated by the Counterpart, shall coordinate and consult with Local Government in preparing an Annual Plan of'Operation. r·
PASAL 7 KEWAJIBAN I. DEPDAGRI akan :
Indonesia shall a Master Plan of overall three-year to the Counterpart
ARTICLE 7 OBLIGATIONS 1. The MoHA shall:
a. Mernfasilitas1 Plan International Indonesia dalam pengurusan visa, iJ in kerja, ijin trnggal, 1jin keluar dan masuk ke Indonesia bagi tenaga asing Plan International Indonesia beserta keluarganya;
a. Faci litate Plan I nternational Indonesia in arranging visa, working permit, stay permit, entry and reentry permit for Plan International Indonesia's foreign staff as well as their immediate famil ies;
b. Memfasilitasi Plan International Indonesia dalam mendapatkan fasilitas kPt>abeanan dan perpajakan sesuai l1ukum dan peraturan dengan perundangan-undangan Indonesia yang berlaku;
b. Facilitate Plan International Indonesia in obtaining customs and ta>exemption facilities in accordance with the prevailing Indonesian laws and regulations;
c. Memfasilitasi Pemerintah Daerah dan
c. Facilitate Local Governmen t and Plan
Plan Internationa l Indonesia dalam menyusun Rencana Kegiatan Tahunan;
Intern ational Indonesia in preparing an Annual Work Plan;
d. Melakukan pemantauan dan cvaluas1 terhadap semua pelaksanaan program sekali kerjasama secara terpadu se\ahun dengan melibatkan instansi pemerintah di tingkat pusat dan daerah. 2. Plan International Indonesia akan :
d. Perform integrated monitoring ancl evaluation of the implementation of the overall program of activities once a year by involving related central and local government institutions.
2. Plan International Indonesia shall:
a.
Mematuhi peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia;
a. Comply lo oil applicable laws and regulations in Indonesia;
b.
Melaksanakan program yang disepakati dalam MSP ini;
b. Implement all programs that have been mutually agreed under tl1is MoU;
telah
c. Menyediakan
bantuan keuangan, peralatan dan fasilitas yang diperlukan bagi pelaksanaan program kerjasama;
c. Provide
financial assistance, equipment and facilities which are necessary for the implementation of all programs;
·.
d.
Menyediakan tenaga ahli asing yang memiliki keahlian yang tidak tersedia di dalam rangka alih Indonesia pengetahuan dan teknologi kepada tenaga lokal dan masyarakat. Setiap perubahan tenaga ahli asing akan disetujui oleh PARA PIHAK secara tertulis;
d. Prowde fo1·eign experts,_only insofar as Indonesian experts are not available, in the framework of knowledge and transfer of technologi es to local s and communities. Any changes of foreign experts shall be agreed in writing by
e.
Mengutamakan penggunaan produkproduk buatan lokal yang ramah lingkungan bagi semua peralatan dan bahan-bahan yang akan digunakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan;
e. Put priority on the use of local made an d environm enta l friend ly products for all equipment and material s usccl in implementing the programs and activities;
f.
Mcnyediakan bantuan pelatihan dan dalam rangka bantuan teknis melaksanakan program-program yang berfokus pada masyarakat dan meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia serta kesejahteraan bagi penerima manfaat;
f. Provide training and technical assistance in implementing the progra111s focusing on community and bui lding the capacity of human resources as well as the welfare of the beneficiaries;
THE PARTIES;
s
g.
Membatasi jumlaih tenaga asi ng dalam struktur manajemen, seba nyakbanyaknya 3 (tiga) orang;
g. Limit the number of foreign staff in t he management structure, up to as many as 3 (three) persons;
h.
Mewajibkan semua tenaga asing Plan International Indonesia meng ikuti orientasi yang dilakukan oleh MK.
h . Require all foreign staff of Plan I nternational I ndonesia to follow orientation held by the Counterpart.
1.
Mewajibkan semua tenaga asing dan tenaga ahli asing Plan International I ndonesia memenu hi ketentuan keimigrasian di bidang perijinan dan prosedur pengawasan orang asing;
i. Requ ire all forci~Jn staff and experb
j.
Melaporkan setiap perubahan atau penghapusan program yang telah dic:;epakati untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari MK;
j. Inform any changes or om1ss1on of agreed programs and secure written approval by the Counterpart;
k.
Mendukung dan memperkuat kapasitas 1nasyarakat dan lembaga masyarakat penerima manfaat da lam mendesain dan merencanakan program-program/ kegiatan-kegiata n;
k. Support and str engthen the capacities of ta rget communities and institutions in designing and planning the programs/activities;
I.
Menjaga citra positif Indonesia di mata lnternasional da n tidak mempublikasikan segala bentuk informasi yang merugi kan Indonesia;
I. Mai ntain Indonesia's good image in
m. Mengkonsultasikan dan mengkoordinasika n kepada DEPDAGRI sPciala bentuk publikasi yang berpotensi merug ikan citra Indonesia, ba ik di dalam maupun luar negeri;
m. Consult and coordinate with the MoHA regarding any nationally or publication of internationally Indonesia which will potential ly ha rm Indonesia's good image;
sega la Bertanggungjawab atas yang telah disetujui pengelua ran secara tertu lis sesuai dengan prosedur Plan International administrasi Indonesia, untuk biaya orientasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang diadakan oleh MK bersama -sama d engan instansi terkait;
n. Be responsible for all reasonable expenses previously agreed in writing according to Plan Indonesia I nternational administrative procedures for ancl orientation, monitoring eva luation of the project conducted by the Counterpart together w ith related institutions;
n.
of Plan International Indonesia to comply with immigration regulations relati ng to permits and foreigners monitoring procedure;
the I nternational forum and refrain from publishing any negative information that may damage Indonesian reputation;
o.
Selalu berkonsu ltasi dan berkoordinasi dengan DEPDAGRI dan Pemerintah Oacrah dalam rangka memperlancar pelaksanaan program;
o. Consult and coordinate with the MoHA and Local Government in order to ensure smooth program implementation;
p.
Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program oleh mitra lokal yang did ana i Plan International Indonesia dan melaksanakan audit terhadap mi tra terse but jika dibutuhkan;
p. Monitor and evaluate program implementation by local partners funded by the Plan International Indonesia and auditing those partners, if necessary;
q. Menya mpaikan laporan perkembangan tahunan dan laporan akhir program kP:-jasama kepada MK, dan laporan tarnbahan apabila diperlukan.
q. Submit annual progress reports and final program report to the Counterpart, and additional reports as needed.
PASAL 8 BATASAN AKTIVITAS PLAN INT ERNATIONAL INDONESIA DAN STAFNYA
ARTICLE 8 LIMITATION ON THE ACTIVITIES OF PLAN INTERNATIONAL INDONESIA AND ITS PERSONNEL
Plan International Indonesia menjamin bahwa sem ua kegiatan dan staf yang bekerja berdasarkan MSP ini harus :
Plan International Indonesia assures that its activities and staff assigned under this Mou, shall:
1. Memperhatikan
kepentingan nasional Indonesia, menghormati dan mematuhi hukum, peraturan perundang-undangan, serta kebijakan Pemerintah Republik Indor.~sia;
,
1. Observe the Indonesia's national interest, respect and comply with the laws and regulations, as well as policies of the Government of the Republic of Indonesia;
2. Menghormati keutuhan, kebebasan politik dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mendukung gcrakan separat1s apapun;
2. Respect t he integrity, po litical freedom and sovereignty of the unitary State of the Republic of Indonesia and retrain from supporting any separatist movements;
3. Menghormati kebiasaan, tradisi, budaya, adat istiadat dan kepercayaan masyarakat lokal;
3. Respect to the customs, traditions, and culture, religions, and beliefs of tile local community;
4. Tidak terlibat dalam intclijen/klandestin apapun;
4. Refrain from involving 111 intelligence/cla nclcst·ine activities;
kegiatan
5. Tidak terlibat dalam kegiatan politik dan komcrsial apapun;
any
5. Refrain from engaging in any political and commeroal activities;
7
6. Tidak tcrlibat dalam penyebaran agama apapun, dan/atau aliran kepercayaan yang dapat mengganggu stabilitas kehidupan masyarakat;
6. Refrain from conducting any rel191ous and or belief propagal1on thal potentially sabotage the socia l stabi li ty condition in Indonesia;
7. Tidak melakukan aksi penggalangan dana dari individu maupun organisasi di Indonesia untuk mendukung program dan keg iatannya.
7. Not do fund rai sing C1ct1v1t1cs from individuals or organization in Jndonesia to support ils programs and activities.
PASAL 9 STATUS PERLENGKAPAN DAN MATERIAL PENDUKUNG
ARTICLE 9 STATUS OF EQUI PMENT AND SUPPORTED MATERIALS
l. Semua perlengkapan dan material pendukung program yang dibeli oleh Plan International Indonesia dalam rangka pelaksanaan program hanya digunakan semata-mata demi kepentingan pelaksanaan program.
1. Equipment and materials purchased by
2. Setelah berakhirnya program, serah terima peralatan dan material tersebut harus d1diskusikan bersama-sama PARA PIHAK dan Pemerintah Daerah.
2. After the completion of the program, transfer of ownership of the equipment and materials should be discussed by THE PARTIES as well as Local Governm ent.
3. Serah terima peralatan dan material pendukung dimaksud dituangkan dalam dokumen Serita Acara Serah Terima.
3. The said transfer of ownerhip of the materials and equipment shall be documented in an Acceptance Certificate.
PASAL 10 DOMIS ILI
ARTICLE 10 DOMICILE
1. DEPDAGRI berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat 10110, Indonesia.
1. The MoHA domiciles at Jalan Medan
2. Plan International Indonesia berkantor pusat di Chobham House, Christchurch Way Working, Surrey, GU21 6JG, United Kingd0m clan memiliki kantor perwakilan di Indonesia yang berkedudukan di Gedung Menara Duta, Lantai 6 Wing A, JI. HR
2. Plan International Indonesia has its headquarters at Chobham House, Christchurch Way Working, Surrey, GU21 6JG, United Kingdom and its country office in Gedung Menara Dula, Lantai 6 Wing A, JI. HR Rasuna SC11d
Plan International Indonesia to support the implementation of the program shall be used solely for the purpose of the 1mplementat1on of the program.
Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pu sat 10110, Indonesia.
8
Rasuna Sai d Kav.B-9, Kun ingan, Jakarta Selatan. Apabila terjadi perubahan domisili, wajib mcmberitahukan kepada MK.
Kav.B-9, Kuningan, Jakarta Selatan. Any change of address <;hall be informed to the Counterpart.
PASAL 11
ARTICLE 11
P ENYELESAIAN PERSE LISIHAN
SETTL EMENT OF DISPUTES
Apab1la ter)adi perselisi han diantara PARA PIHAK tcntang penafsiran dan/atau penerapan MSP ini diselesaikan secara musyawarah melalui konsultasi atau negosiasi.
Any dispute' helvvrc>n THE PARTIES concerning t11c 1ntcrpretat1on and/01 application of this Mou shall be settled amica bly tt1rough consultation or negotiation.
PASAL 1 2 PERUBAHAN
ARTICLE 12 AMENDMENT
1. Setiap perubahan atas MSP ini hanya dapat dilakukan setelah diadakan konsultas1 dengan persetujuan tertulis bersama dari PARA PIHAK . •
1. Any amendment or revision of this MoU
2. Setiap perubahan atas MSP ini mulai
2. Such amendment or revision shall come
berlaku pada tanggal ditandatangani.
PASAL 13 MULA! BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN l. MSP
shall be made after consu ltation ancl mutual agreed in writing by THE PARTIES .
into force on the date of its signing.
ARTICLE 13 ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION
1111 mula1 berlaku sejak tanggal ditandatanganinya dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
1. This Mou shall enter into force on the
2. MSP 1ni dapat chakhiri oleh salah satu pihak
2. Either party may terminate this Mou by
dengan mengirimkan pemberitahuan tertuli s dalam waktu sekurang-kurangnya 6 (cnam) bulan sebelumnya.
sending a written notification at least six (6) montl1s in advance.
3. Apab1la masa waktu MSP 1ni berakhir dan
3. In the event of thi s Mou r.xp11y and no written notification from Pl cln International Indonesia, the Mou shall be tacitly extended for a period of 6 (Six) months.
t1cfak acla pembe ritahuan sebelumnya dari Plan International Indonesia, maka MSP ini secar:-. taksiat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
date of its signing and shall remain period of thret'! years.
a
4. Apabila terjadi hal di luar dugaan yang
mengakibatkan pi hak Plan International Indonesia tidak clapat melanjutkan MSP ini, maka Plan International Indonesia wajib mengirimkan pemberitahuan tertulis dengan alasan yang kuat kepada MK tentang maksud pengakhiran MSP ini dalarr. waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelumnya. Pengakhiran MSP ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian bidang pekerjaan yang dilakukan oleh Plan International Indonesia.
4. If any unexpected condition prevails that makes Plan International Indonesia unable to continue this MoU, Plan International Indonesia should submit a written notification to the Counterpart with appropriate reasons of its termination intention within period of at least 6 (six) months in advance. The termination of this Mou shall not affect the completion of on going program agreed upon under this MoU.
SEBAGAI BUKTI, para penandatangan, telah
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned,
menandatangani MSP ini.
have signed this MoU.
DIBUAT di
DONE in duplicate at Semarang, on the 1411t
Semarang pada tanggal 14 Oktober 2009 dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dalam bahasa Indonesia dan Inggris, keduanya mernpunyai nilai keabsahan yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, dokumen dalam bahasa Indonesia menjadi n;jukannya.
DALAM NEGERI INDONESIA
Ors. NU Ii. TO MPA. KEPALA USAT ADMINISTRASI KERJASAMA LUAR NEGERI
of October 2009 in 2 (two) originals, in Indonesian and English languages, all texts being equally authentic. In the case of any divergence of interpretaion, the document in Indonesian language will become reference.
PLAN INTERNATIONAL Inc
~
'
JOHN GARDNER M&dNQU.G H COUNTRY DIRECTOR
10
LAMPIRAN
ANN EX
ARAHAN PROGRAM
PROGRAM DIRECTION
I.
I. PROGRAM A. FOKUS PROGRAM
A. PROGRAM FOCUS
Fokus utama dari program kerjasama antara Depa rtemen Dalam Negeri Republik Indonesia (selanJutnya d1sebut " DEPDAGRI " dan Plan International Inc. (selanjutnya disebut "Plan International Indonesia") adalah untuk memfasi litasi pengelolaan programprog ram pembangunan yang terpadu dan komprehensif melalui pendekatan Pengembangan Komunitas yang berfokus pada anak. B.
R~ANG'
LINGKUP
Cakupan ada lah :
program
l.
3.
The primary focus of tile cooperation between the Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia (hereinafter ref erred to d~ the " MoHA") and Pli't n International, Inc. (hereinafter referred to as "Plan International l ndunesia") 1s to tacil1 t ale the implementation of development programs which comprehensive and integrated through Child-Centered Community DevelopmC'nl Approach.
B .. SCOP E kerjasama
ini
The scope of the program for this cooperation is in the following sectors:
Program Ungkungan dan Kesehatan yang meliputi : a. Kelangsungan hidup anak dan kesehatan ibu. b. Promosi n 1giene dan sanitasi.
1. Environment and Health Prograrn including: a. Cl1ild survival and ma ternal health. b. Promotion of l1ygiene and sanitation. c. Malana eracllcation. · d. Sexual ond reproductive health related to HIV/AIDS.
c. Pemberantasan Malaria. d. Kesehatan reproduks1 dan seksual termasuk HIV/ AIDS.
2.
PROGRAM
Program Pendidikan yang meliputi : a. Sekolah ramah anak. b. Peningkatan kualitas sekolah. c. Usa ha Kesehatan Sekolah. d. Asuhan Dini Tumbuh Kembang Anak.
2. Education Program 1ncludiny:
Program Perlindungan dan Part1s1pasi Anak yang rneliputi : a. Perli ndung an anak berbasis
3. Child Protection ancl Participation Program including: a. Community-basccl cl1ild
a. Child friendly school. b. School quality improvement'. c. School Hea lth Effort. d. Early Childhood Care and Development (ECCD).
masyarakat. b. Perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum dan pencegahan anak yang tereksploitasi secara seksua l komers1al . c. Pencatatan kelah1ran dan partisipas1 anak. d. Pengarusuta maan hak anak clalam proses pernbangunan berkelanjutan.
protection. b. Protecti on of child ren in conflict with the law and prc•v(->nt1on of commercial sexua l exploitation on children.
4.
Program Peningkatan Ekonomi dan Taraf Hidup yang meliputi : a. Ketahanan pangan dan gizi keluarga. b. Pengembangan usaha kecil mikro dan kredit keluarga. c. Pelatihan ketrampil an.
4. ·uvehhoods Improvement Progr<:im, 1ncludi nq: a. Farnily food and 11urm1on security. b. Microentcrpnse development and access to micro credits. c. Vocational training.
5.
Program Komunikas1 antara Anak Asuh dan Orang Tua Asuh yang meliputi :· a. Promosi · hubunga~ yang setara dan ramah anak antara pihak sponsor dengan anak, keluarga dan masyarakat dampingan. b. Pelaporan tentang perkembangan anak dan koresponden~ dengan sponsor.
5. The Program of Communication between Foster-cl11id and Fost~1 -
6. Program Tanggap Darurat dan
6. Emergency Response and Disaster
Pengurangan Risiko Bencana yang meliput1 : a. Penguatan daya tahan anak, kelua rga clan masyarakat untuk menghadapi situasi darurat. b. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana ke dalam program pengembangan masyarakat 1angka panjang.
c. Universal l)1rlh re91!>tr dl1011 C11 Kl child participation. d. C11ild rights n1ainstreaming into sustainable clevclopmen L process.
Parcnt, 1nclading: a. Promotion of equal <111d meaningful communication between sponsor and children, fami li es and community.
b. Reports on progress of child ren and correspondence sponsors.
w1lh
Risk Reduction Program including: a. Strengtl1ening the resil ience of chi ldren and youth, family and community lo cope with emergencies. b. Mainstreaming disaster risk~ reduction into longer-terms community development program.
2
C. MANAJEMEN
1. Ren cana Induk Kegiatan ( Re ncana Tig a Tahun) a.
Plan International Indonesia wajib menyiapkan Rencana lnduk Kegiatan (Renca na Tiga Ta hu n) bersama denga n Mitra Kerjasama (selanjutnya disebut sebagai "MK") sebagai rujukan dalam rangka pelaksanaan program yang mem uat :
C. MANAGEMENT 1. Ma ster Plan of (Three-Yea r Plan)
Operation
a. Plan
International lndonc~ia shall prepare Master Plan of operation (Three- Yea r Pl <1 n) together with the Counterparl (hereinafter referred to as "Counterpart") as a reference for the prograrn 1mplcmr.nl'at1on, conta1n1ng:
Pendahuluan; Tujuan; Sasaran; Hasil yang di hara pkan; Kegiatan: Tenaga Kerja/Tenaga Ahli; Lokasi Pelaksanaan dan Kelom pok Sasara n/Penerima Manfaat; 8) Pembiayaan; dan 9) Penutup.
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)
Introduction; Goals; Objectives ; Expected Outputs; Activities; Employees/ Experts: Locations cino T 0r9cl Grau psiBenefici a nes ;,,,
8) Funding; and 9) Closing.
b. Re nca na I nd uk Kegiatan (Rencana Tiga Ta hun) dibahas dan disetujui bersama oleh Plan International Indonesia dan MK.
b. The Master Plan of Operation
c.
c.
Rencana Induk Kegiatan (Rencana T1ga Tahun) wajib d1jadikan rujukan dalam penyusunan Rencana Keg iatan Tahunan, dan wajib disc=tmpaikan kepada masing-masing Pemerintah Daerah di wilayah kerja .
2. Re ncana Kegiatan Tahuna n
a. Plan International Indonesia wajib meny1apkan Rencana Kegiatan Ta l1unan sebagai r ujukan da larn pelaksanaan program/kegiatan di
(Three-Year Plan) shall he reviewed and agreed by both Plan International Indonesia and Counterpart. The Master Plan of Operation (Three-Year Plan) shall hecome a reference for the formulallon of Annual Work Plan, and sha ll br submiltocl to the Lorc1I Government 111 each respecl1ve working area.
2. Annual Plan Of Operation a.
Plan Tntrrnational I ndoncsti'l shall prepare an Annual Plan ol Operation as a reference for the implementation of
3
masing-masi ng yang memuat :
wilayah
kerja,
program/activity in t11c respective worki ng area, containing : 1) Introduction; 2) Goa ls; 3) Objectives; 4) Expect ed Outputs; 5) Activities; 6) Employees/Experts; 7) Third Party's Partic1pat1on; 8) Locations and Target Groups/ Beneficiaries;
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
Pendahul uan; Tujuan; Sasaran; Hasil yang diharapkan; Kegiatan; Tenaga Kerja/Tenaga Ahli; Peranserta Pihak Ketiga; Lokasi Pelaksanaan dan Kelompoi< Sasaran/Penerima Manfaat; 9) Pembiayaan; 10) Jadwal Pelaksanaan Program dan; 11) Penutup.
9) Funding; 10) Schedule of Program Implementation and; 11) Closing.
b.
Rencana Kegiatan Tahunan wajib dikonsultasikan oleh Plan International Indonesia kepada Pemerintah Daerah, difasi litasi oleh MK. ·
b.
Annual Plan of Operation shal l be consu lt ed by Plan I nternatioria l Indonesia to the Loca l Government, faci li tated by the CoU1:iterpa1t.
c.
Rencana Kegiatan Tahunan ditandatangani oleh Plan International Indonesia dan Pemeri ntah Daerah, di ketahui oleh MK.
c.
The Annual Plan of Operation sha ll be signed by Plan International Indonesia ancl the Local Government, acknowledged by the Counterpa rt
d.
Rencana Kegiatan Tah unan dijadikan ruj ukan bag i Plan Internationa l I ndonesia dan Pemeri ntah Dae rah dalam pelaksanaan kegiatan di masingmasing wi layah kerja .
d. The Annual Plan of Operation st1all become a reference for Plan I nternational I nclonr~s r a and Local Government 1n the implementation of activities 111 the respective working area .
3. Pembiayaan Pembiayaan pelaksanaan prog ram kerjasama ini bersumber dari anggara n Plan International I ndonesia yang diperkirakan sebesa r USD.15.000.000,- selama tiga tahun.
3. Fun ding Financing for the implementation of t hese cooperative programs is resourced from Plan JnternCitional Indonesia's eslimated budget of USD. 15,000,000.00 for the period of three years.
4
4. Lokasi
a.
Lokasi pe laksa naan program/ kegiatan Plan International Indonesia rnellput1 Provins1 :
4. Location s a. The location s tor implementation of Plan I nternat1onal l nctorn··5ia programs/act1v1l1es ~hcill rnvcr the Provinces of:
l. Nusa Tenggara Timur 2. Nusa T enggara Barat 3. Sulawesi Selatan
1. East Nusa Tenggara 2. West Nusa Tenggara 3. South Sulawesi
4. Jawa Timur 5. Jawa Tengah 6. Jawa Barat 7 . Sum atera Ba rat 8 . DKI Jakarta 9. Banten
4.
East Java
5. Central Java 6. West Java 7. West Sumatra 8. 9.
DK! Jakarta Banten
b. Lokasi pelaksanaan program/ kegiatan Plan International ·rndonesia ., di Kabupaten/Ko~a dalam masing-masing Provinsi sebaga1rnana disebut pada butir 4.a, terd1n dari :
b. The locations for irnpl emcntation of Plan I nt'ern ational I ndones1a's 1n the proqrarns/a ctivities District, CIL) 'Ni thin partinuar Provine.es as mentioned in point 4.a, shall consist of:
1) Provinsi Nusa Tenggara Timur meliputi Ka bu paten Ku pang, Soe, Kefamenanu, Sikka and Lembata.
J ) Province of East Nusa T enggara includ111g the District s of Ku pang , Soe, Kef amenttnu, Sikka and Lembata.
2 ) Provinsi Nusa Tenggara Barat meliputi Kabupaten Dompu.
2) Province of West Nusa Tenggara including the District of Dompu .
Sulawesi Selatan 3) Provinsi meliputi Kota Makassar, Kabupaten Taka lar, Jeneponto dan Selayar.
3) Province of South Sulawesi including the Crly of Makassar, the Districts of Takalar, Jeneponlo and Se laya r.
4) Provinsi Jawa Timur meliputi Kata Surabaya dan Kabupaten Ponorogo.
4) Province of East Java including the City of Surabaya and the D1slri cl of Ponorogo.
,. )
5) Provrns1 Jawa Tengah mel1puti Ka bu paten Rem bang, Grobogan dan Kebum en.
5) Province of Ct~ntral Java including the Di stricts of Rembang, Grobogan and Kebun-1en.
6) Provins1 Jaw a Baral meliputi Kabupaten Garut.
6) Province including Ga rut.
Ba rat Padang
7) Province of West Surnatra 1nclud1ng the D1stnct o! Padang Pariaman.
8) Provinsi OKI Jakarta meliputi
8) Province of DKI Jakarta incl uding the Cities of Central Jakarta, North Jakarta and West Jakarta.
7) Provin s1 Sumatera meliputi Kabupaten Panaman.
Kotamadya Jakarta Pusat Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat
9) Province of including the ·Tangerang.
9) Provinsi Banten meliputi Kata Tangerang.
,, c.
of West Java the D1stnct of
Penambahan kabupaten/kota di provins1 yang sudah diatur dilaporkan ke Provinsi dengan kesepakatan oleh MK.
Addition lo the agreed d1stncls/ municipalities of the prov111rcs shall be reported to the Province with approva l from Counlerp~-irt.
II. IMP LEMENTATION
II. PELAKSANAAN
A. Central Level
A. Tingkat Pusat
J. DEPOAGRJ
melalui MK bertanggung-jawab dalam mengoptimalkan pelaksanaan program/keg1atan kerJasama, baik di tingkat pusat maupun daerah.
2. DEPDAGRl
c.
Banten of
~1ty
melalu1
MK menyebarluaskan informasi mengcnai program kerjasama kepada Pemerintah Dae rah Prov1r1s1 dan Kabupaten/Kota di wilayah kerja.
1. The MoHA through the Counterpa rt shall be responsible for effective implementation of cooperation programs/activities at both central and local governmrnt lc•vf>IS.
2. The MoHA through the Counterpa rt shall disseminate information on the program cooperation lo the Provinoal and 01stnct/Murncipality Governments in each respective working area.
('
3. Da lam rangka penen1patan dan perpanjangan ijin kerja tenaga ahli asing dan tenaga asing Plan International I ndonesia, MK dengan instansi bersama berwenang memfasilitasi pengurusan administrasi yang diperlukan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
3.
4. DEPDAGRI melalui MK memfasilitasi dan membina Pemerintah Daerah di wilayah kerja dalam mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan tahunan.
4. The MoHA through the Counterpart shall facilitate and supervise the Local Government in the respective working area to optimize the annual implementation of activities.
5. DEPDAGRI melalui MK membentuk Tim Koordinasi Pusat untuk mengefekt1fkan pelaksanaan MSP.
5. The MoHA through the Counterpart
6. Tim Koordinasi Pusat melakukan pema'ntauan dan eva luasi terhadap kegiatan kerjasama .
6. The Centra l Coordination Team sha ll conduct monitoring and eval uation of the implementation of program cooperation.
7. MK dengan memperhatikan masukan dari Tim Koordinasi Pusat menyampaikan laporan kegiatan tahunan Plan International Indonesia kepada Menteri Dalam Negeri.
7. The Counterpart, by considering feedbacks from the Central Coordination Team, shall submit Plan International Indonesia's Annual Reports to the Minister of Home Affairs.
B. Tingkat Provinsi
For the placement and extension ol Plan International Indonesia foreign experts and staft, tt1e counterpart jointly with the aut11orized agencies shall facil itate necessary administration process at the central and local government levels.
establish a Central shall Coordination Team for effective implementation of Mou.
B. Provincia l Level
1. Gubernur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bertanggungjawab dalam rnengoptimalkan pelaksanaan program kerjasama Plan International denga n Indonesia di daerahnya.
1. The Governor lhrough lhc Regional ·Planning Board is responsible to optimize the implementation of this program cooperation with Plan International lndonesia in the respective working area.
2. Da lam rangka perpanjangan penugasan tenaga ahli asing dan tenaga asing Plan International Indonesia, Bappeda menyiapkan
2. In supporting the extension of Plan International Indonesia experts and staff assignment, the Regional Planning Board shall prov1ck
7
I
•
dan menyampaikan rekomendasi dan dokumen hasil eva luasi kiner_ia tenaga ahli asing dan tenaga asing Plan International Indonesia tersebut kepada MK.
recornrnenclations and performance eva luation report of Plan International Indonesia's foreign expert and staff to the Counterpart.
3. Gubernur melalui Bappeda memfasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wi layah kerja Plan International Indonesia dalam mengoptimalkan pelaksanaan kegia ta n tahunan .
3. The Governor throug t1 the Regional Planning Board faci li tates the District/Municipality Governments within Pt an International Indonesia's working areas to optimize the implementation of annual activities.
4. Dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan program/kegiatan, Pernerintah Provinsi dapat membentuk Tim Koordinasi Provinsi yang terdiri dari unsur instansi terkait.
4. ln order to facilitate tt1e 'implementation of prog ram/ activity, t he Provincial Government may establish a Provincial Coordinating Team consisting of related institutions. ._
C. Tingkat Kabupaten/Kota
C. District/City Level
1. Bupati/Walikota melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda/Bapeda) berta nggungjawab dalam mengoptimalkan pelaksanaan program kerjasama dengan Plan International Indonesia di daerahnya.
1. The Regent/Mayor through the Regional Planning Board is responsible to optimize the irnpternentation of this prog rarn cooperation with Plan International Indonesia in the respective working area.
2. Bappeda/Bapeda keberhasi lan kegiatan Plan Indonesia.
memfasilitasi pelaksanaan International
2. The Reg ional Planning Board sha ll faci litate t he success implementation of Plan Internationa l Indonesia's activities.
3. Bappeda/Bapeda bersama-sama mitra lokal Plan International Indonesia wajib memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program/ kegiatan.
3. The Regional Plann ing Board together wi th Plan International Indonesia's local partners shal l facilitate the communi ty to participate in the implementation of program/activity.
4. Da lam rangka memfasilitasi pelaksanaan program/kegiatan
4. In order to implementation
facilita te of
the Plan
8
International Indonesia's prograrT1/activity, the D1 stnct/Mun1cipality Governments may esta lJlish a District/Municipality Coorclinatinq Team, consisting of related institutions.
Plan International Indonesia, Pemeri ntah Kabupaten/Kota dapat membentuk Tim Koordinasi Kabupaten/Kota yang terdiri dari unsur instansi terkait.
D. Peran serta Pihak Ketiga 1. Dalam rangka pelaksanaan kegiatannyci, Plan International Indonesia dapat melibatkan kelompok-kelompok masyarakat, perguruan tinggi, Lembaga Masyarakat, dan Swad aya yayasan yang berbadan hukum dan terdaftar secara sah di Pemeri ntah Pusat dan/atau Daerah.
2. Plan Internatronal lndone9ta wajib keparla memberitahukan Pemenntah Daerah tentang peranserta pihak ketiga dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama.
III. PEMANTAUAN DAN EVALUASI A. PEMANTAUAN
D. Third Party Participation
1. .In order to implement its activities, Plan lnternallonal Indonesia mc:1y involve com munity groups, universities, NGOs and foundations officially and legally registerecl witll the Central and/or Loca l Governments.
·. 2. Plan Internationa l l'ndpnesia shall, inform the Local Govcrnmrnt of the l11ird party part1cipalion 1n the impl ementation of thi s cooperation .
III. MONITORING AND EVALUATION A. MONITORING
1. Program/kegiatan dan lokasi yang akan dipilih untuk dipantau wajib disepakati oleh Plan International Indonesia, MK dan Pemerintah Daerah.
1. Programs/activities and selected locations to be monitored sha ll be agreed upon by Plan International Indonesia, Counterpart and Local Government.
2. Tim Koordinasi Pusat melakukan pemantauan terhadap perkembangan pelaksanaan program/kegiatan Plan International Indonesia paling sed ikit seka li dalam seta hun pada lokasi prograrn/kegiatan yang telah disepakati sebagaima na dimaksud pacla butir A. l atas
2. The Central Coordinating Team shall undertake monitoring of Plan International Indonesia program/activities at least once a year in locations agreed upon as mentioned in point A. l above, at Plan International Indonesia's expense.
lj
..
beban biaya Plan International lndonesia. 3. Tim Koordinasi Pusat dapat melakukan pemantc.uan kegiatan Plan International Indonesia pada lokasi program/kegiatan, sesuai kebutuhan atas beban biaya APBN dan dapat berkoordinasi dengan Plan International Indonesia.
3. The Centra l Coordinating Tecim may, as needed and funded by the National Budget, undertake monitoring of Plan International Indonesia's activities and mdy coordinate with Plan International Indonesia .
4. Apabila diperlukan, Plan lnternational Indonesia dapat mengundang perorangan atau Iem bag a independen untuk melakukan pemantauan.
4. Plan International Indonesia may invite, 1f necessary, certain individuals or independent institutions to undertake monitoring.
5. Tim Koordinasi Pusat yang melakukan pemantauan perkembangan pelaksanaan program/kegiatan, melaporkan hasil pemantauan kepada Menteri · Da lam N ege~i, denga n t embusa n kepada Gubernur dan BupatijWalikota di wilayah kerja yang dipantau, dan memberikan umpan balik secara tertulis kepada Plan International Indonesia.
5. The Central Coordinating Team which undertakes monitoring of the program/activities shall submit the monitoring report to the Minister of Home Affairs, the copy of which extended to Governor and R~gent/Mayor in the working areas monitored, and shall provide feedback in writing to Plan International Indonesia .
6. Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapal melakukan pemantauan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu terhadap perkembangan pelaksanaan program/kegiatan Plan International Indonesia, atas beban biaya APBD, yang hasilnya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui MK.
6. Provincial and/or District/ Municipality Governments may undertake monitoring regularly and/or incidentally of Plan International Indonesia program/ activities at the expense of Local Government Budget. The monitoring report shal l be submitted to t he Minister of Home Affairs through the Counterpart.
B. EVALUASI eval uasi dapat 1. Kegiatan dilaksanakan melalui evaluasi lapangan atau forum pertemuan bila d1perlukan.
B. EVALUATION 1. The evaluation activities may be l.indertaken through field-basecl eva luation or forum ot meeting 1f necessary.
JO
..
2. Kegiatan Evaluasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pusat sebanya k-banyaknya 3 (tiga) kali selama periode MSP atas biaya Plan International Indonesia, yang hasilnya sebagai bahan pertimbangan dalam memperpanjang MSP.
2.
3. Apabi la diperlukan, Plan International Indonesia dapat mengundang perorangan dan/ atau lembaga independen untuk melakukan eva luasi.
3. Plan International Indonesia may, if necessary, invite certain individuals or independent institutions to undertake evaluation.
4. Tim Koordinasi Pusat yang melakukan kegiatan evaluasi program/kegiatan melaporkan hasil eva luasi melalui MK kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur dan Bupati/Walikota di wi layah ker]'ci yang dievaluasi, dan memberikan ump~n balik secara tertu lis kepada Plan International Indonesia.
4. The Central Coordinating Team undertaking the evaluation of the program/activity shall submit eva luation report through the · Counterpart to the Minister of Home Affairs, Governor and Regent/Mayor in the working areas eva luated, and shal l provide feedback in writing to Plan International Indonesia.
IV . PELAPORAN DAN PUBLIKASI
A. PELAPORAN
Field-based evaluation shal l be undertaken by t11e Central ·Coordinating Team maximum three times during the period of MoU, at Plan International Indonesia's expense. The results of this eval uation should provide basis for the extension of the MoU.
IV. REPORTING AND PUBLICATION
A. REPORTING
1. Plan International Indonesia wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada MK.
1. Plan International Indonesia sha ll prepare and submit the Annual Report to the Counterpart.
2. Materi La po ran Tahunan, memuat: a. Pendahuluan; b. Tujuan; c. Sasaran; d. Keluaran/Hasil yang dicapai; e. Lokasi Pelaksanaan dan Kelompok Sasaran/Penerima manfaat; f. Kegiatan yang telah dilaksanakan; g. Tenaga Kerja/Tenaga Ah li
2. The Annual Report sha ll contai n: a.
Introduction; b. Goals; c. Objectives; d. Expected Outputs; e. Locations and Groups/Beneficiaries; f.
Target
Implemented Activities;
g. Employees/Experts;
1J.
-
. yang digunakan; h. Peranserta Pihak Ketiga; i. Pembiayaan; dan Upaya j. Permasalahan Pemecahannya; k. Penutup.
h. Third Pa rty Pa rticipation; i. Funding; j. Problems and Solutions; k. Closing .
3. Apabila diperlukan, Plan International Indonesia dapat menyampaikan laporan insidentil sesuai kebutuhan kepada MK.
3. Plan International Indonesia may, if necessary, submit incidental reports as nl~ed ed lo the Counterpart.
B. PUBLIKASI
B. PUBLICATION
1. Plan
International Indonesia melakukan koordi nasi dengan MK dalam melakukan publi kasi tentang hasil pelaksanaan prog ram/kegiatan kerjasama.
1. Plan International Indonesia shall coordinate with the Counterpart in publishing the result of lhe program/activities cooperation.
2. Plan Intern ational Indonesia bersarna -sama dengan MK, serta Pemerintah Dae rah·' dapat melakukan publ ikasi bersama tentang pelaksanaan program/ kegiatan kerjasama.
International Indonesia, 2. Plan together with the Counterpart and Local Government may produce publications about the joint implementation of program/ activities cooperation .
V. PEN UTUP Arahan Program ini merupakan bagian yang ti dak terpisahkan sebaga i lampiran c.lari Memorandum Saling Pengertian antara Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia dan Plan International Indonesia.
V.
CLOSING This Prog ram Direction constitutes an integral part as an annex of lhe Memorandum of Understanding between the Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia and Plan I nternational Indonesia.
12
