REPUBLIK INDONESIA
PERJANJIAN NEGARA TUAN RUMAH ANTARA PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN DANA INTERNASIONAL UNTUK PEMBANGUNAN PERTANIAN (IFAD) TENTANG PENDIRIAN KANTOR PERWAKILAN IFAD DI INDONESIA
Pemerintah Republik Indonesia dan Dana Internasional Untuk Pembangunan Pertanian (IFAD) yang selanjutnya masing-masing disebut sebagai " Pihak"dan secara bersamasama disebut sebagai "Para Pihak"; BAHWA Dana I nternasional Untuk Pembangunan Perta nian (!FAD), yang dibentuk melalu i
Perjanjian Pendirian Dana Internasional untuk Pemba ngunan Pertan ian pada tanggal 15 Juni 1967 serta merupakan Badan Khusus Persatuan Bangsa- Bangsa sejak 6 April 1978, berkeinginan untuk mendirikan Kantor Perwakilan di Republik Indonesia dalam rangka mendukung kegiatannya, termasuk pengawasan proyek-proyek: mengkonsolidasikan kerjasama dan hubungannya; pendekatan dengan mitra dan programnya; serta mengelola pengetahuan; BAHWA berdasarkan Pasal 6, butir 8 (f) Perjanjian Pendirian IFAD, Repu blik Indonesia wajib menghormati karakter internasional dari tugas-tugas dan fungsi-fungsi para pejabat IFAD;
BAHWA Republik Indonesia pada t anggal 8 Maret 1972 telah melakukan aksesi pada Konvensi tentang Keistimewaan dan Kekebalan Bada n-Badan Khusus Perseri kata n Bangsa-Bangsa, 1947; BAHWA Republik Indonesia telah menandatangani pada tanggal 18 Februari 1977 dan telah meratifikasi pada tanggal 27 September 1977 Perjanj ian Pendirian IFAD; SESUAI DENGAN hukum dan peraturan peru ndang -undangan yang berlaku di Republik
I ndonesia; Menyetujui hal-hal sebagai berikut:
1
Pasall DEFINISI
Untuk tujuan Perjanjian ini: (a)
"Pemerintah" adalah Pemerintah Republik Indonesia;
(b)
"Dana" atau "IFAD" adalah Dana Internasional untuk Pembangunan Pertanian;
(c)
"Kantor" adalah Kantor Perwakilan Dana Internasional Pertanian yang berlokasi di Jakarta, Indonesia;
(d)
"Konvensi" adalah Konvensi tentang Keistimewaan dan Kekebalan Badan-Badan Khusus PBB, 1947;
(e)
"Negara Tuan Rumah" adalah Republik Indonesia;
(f)
"Wakil Negara" adalah wakil sah IFAD di Negara Tuan Rumah. Wakil Negara mewakili IFAD dihadapan seluruh otoritas pemerintah Negara Tuan Rumah;
(g)
"Pejabat IFAD" adalah Wakil Negara dan seluruh pejabat yang ditempatkan pada Kantor, ditunjuk oleh Presiden IFAD dan memegang laissez passer yang diterbitkan oleh otoritas yang mewakili, dengan pengecualian terhadap orang-orang yang direkrut di dalam negeri dan diupah perjam;
(h)
"Anggota keluarga" adalah suami atau istri, anak yang menjadi tanggungan dan anak di bawah umur 21 tahun yang dilaporkan sebagaimana dimaksud dari waktu ke waktu kepada otoritas Republik Indonesia yang berwenang;
(i)
"Tenaga Ahli dan orang-orang lainnya yang diundang oleh Kantor" adalah orangorang selain yang disebutkan pada paragraf (g) dalam Pasal ini, yang ditunjuk oleh Presiden IFAD untuk melaksanakan misi IFAD di Indonesia ;
(j)
"Hukum dan Peraturan Perundang-undangan" adalah hukum dan peraturan perundang-undangan, prosedur dan kebijakan yang berlaku di Republik Indonesia dan seluruh wilayah serta yurisdiksi Republik Indonesia;
(k)
"Arsip" adalah seluruh catatan dan korespondensi, dokumen dan materi lainnya, termasuk kaset dan film, rekama n suara, piranti lunak komputer dan materi tertulis, kaset video dan cakram atau penyimpan informasi dan materi yang dimiliki atau dikuasai oleh IFAD atau atas namanya;
untuk
Pembangunan
Pasal II Ketentuan Umum
1.
Keistimewaan dan kekebalan yang diberikan pada Perjanjian ini tidak dirancang untuk memberikan keuntungan pribadi kepada penerimanya; keistimewaan dan kekebalan tersebut dirancang khusus untuk memastikan agar Kantor dapat beroperasi secara bebas dalam segala keadaan, dan untuk menjamin kebebasan penuh dari orang-orang yang terhadapnya diberikan keistimewaan dan kekebalan terse but.
2.
Dengan tidak mengurangi keistimewaan dan kekebalan yang diberikan melalui Perjanjian ini, Kantor dan seluruh orang-orang yang menikmati keistimewaan dan kekebalan ini memiliki tugas untuk menghormati hukum dan peraturan perundang-
2
undangan Republik Indonesia. Mereka juga memiliki tugas untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri Republik Indonesia. 3.
Presiden IFAD berhak untuk mengesampingkan kekebalan ini apabila Presiden IFAD memandang hal t ersebut akan menghambat jalannya peradilan dan dapat dikesampingkan dengan tidak merugikan kepentingan Kantor.
4.
Presiden IFAD wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah segala bentuk penyalahgunaan keistimewaan dan kekebalan yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini; untuk keperluan tersebut, apabila dipandang perlu dan tepat, Dana wajib menerbitkan peraturan mengenai hal dimaksud, yang berlaku bagi seluruh pejabat IFAD dan pihak lain yang bersangkutan.
5.
Apabila Pemerintah berpendapat bahwa telah terjadi penyalahgunaan keistimewaan atau kekeba lan yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini, maka wajib dilakukan konsultasi dan tindakan yang tepat wajib diambil.
6.
Tidak satu hal pun dalam Perjanjian ini dapat ditafsirkan sebagai membatasi hak Pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menjaga keamanan Republik Indonesia.
7.
Apabila Pemerintah memandang perlu untuk menerapka n ayat 6 Pasal ini, Pemerintah dapat mengambil t indakan yang tepat dengan tetap mempertimbangkan kepentingan IFAD.
Pasal III STATUS HUKUM IFAD
1.
Pemerintah mengakui status hukum IFAD, dan khususnya kapasitasnya dalam; (i)
membuat kontrak;
(ii)
untuk mem peroleh dan mengalihkan properti bergerak dan tidak bergerak; dan
(iii)
untuk melakukan proses hukum.
2.
Pemerintah mengizinkan IFAD untuk menyewa tempat untuk digunakan sebagai Kantor IFAD, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3.
Kantor harus diberikan ijin untuk memasang lambang IFAD pada bangunan dan kendaraan.
Pasal IV TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGATNYA KANTOR
1.
Properti dan aset Kantor, harus kebal dari penggeledahan, penuntutan , penyitaan, pengambilalihan, dan bentuk gangguan lain, baik melalui tindakan eksekutif, administarif, hukum maupun legislatif.
2.
Arsip-arsip Kantor, dan seluruh dokumen pada umumnya milik Kantor atau yang dikuasai oleh Kantor, tidak dapat diganggu gugat.
3
3.
Kantor memperoleh kekebalan dari segala bentuk proses hukum kecuali dalam kasus tertentu IFAD menyatakan mengesampingkan kekebalannya. Segala bentuk pengesampingan kekebalan tidak dapat ditindaklanjuti dengan langkah eksekusi.
4.
Kantor tidak diizlnkan untuk menggunakan tempatnya sebagai tempat perlindungan bagi setiap orang yang diburu atas tindak pidana atau atas terhadap orang tersebut telah diterbitkan surat perintah penangkapan, surat putusan, ataupun surat perintah pengusiran telah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di Republik Indonesia.
5.
Pejabat yang berwenang di Republik Indonesia wajib, sejauh memungkinkan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi Kantor terhadap gangguan atau kerusakan, guna memastikan bahwa ketenangan mereka tidak terganggu dan untuk menjaga martabat mereka.
6.
Kediaman Wakil Negara IFAD di Republik Indonesia berhak atas perlindungan dan tidak diganggu gugat sama seperti Kantor.
PasalV PELAYANAN PUBLIK
1.
Pemerintah menyatakan untuk membantu Kantor sejauh memungkinkan dan dapat dilakukan dalam hal mendapatkan pelayanan publik dengan ketentuan-ketentuan yang adil. Kantor wajib menanggung biaya atas pelayanan tersebut.
2.
Dalam hal terdapat gangguan atau terancam gangguan atas pelayanan tersebut, pihak yang berwenang harus mempertimbangkan kebutuhan Kantor atas pelayanan tersebut sama pentingnya dengan organisasi internasional lainnya dan oleh karenanya, selama memungkinkan, wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan Kantor tidak terganggu oleh situasi tersebut.
Pasal VI KOMUNIKASI Untuk keperluan komunikasi resmi, Kantor di Republ ik Indonesia harus mendapatkan perlakuan tidak ku rang dari yang diberikan Pemerintah kepada organisasi internasional lainnya sesuai Pasal 11 dan 12 pada Konvensi.
Pasal VII PEMBEBASAN PAJAK
1.
IFAD, asetnya, pendapatannya dan properti lain miliknya harus: (a)
dibebaskan dari semua pajak langsung; namun demikian, dapat dipahami bahwa IFAD tidak akan meminta pembebasan pajak yang tidak melebihi dari biaya pelayanan prasarana publik.
(b)
dibebaskan dari pungutan bea masuk dan larangan serta pembatasan impor dan ekspor atas barang-barang yang diimpor dan diekspor oleh IFAD untuk keperluan resminya; namun demikian, perlu dipahami bahwa barang-barang yang diimpor dengan pembebasan dimaksud tidak akan dijual di Indonesia
4
untuk maksud impor tersebut kecuali dalam kondisi yang disepakati bersama dengan Pemerintah sesuai dengan Hukum dan Peraturan Perundangundangan; (c) 2.
dibebaskan dari pungutan bea masuk dan bea keluar atas hasil publikasi IFAD.
Pemerintah dapat memberikan kepada IFAD pembebasan dan/atau keringanan atas perpajakan sebagaimana tersebut pada ayat 1 di atas sesuai dengan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Pasal VIII FASILITAS KEUANGAN
Sesuai dengan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan dalam ka itannya dengan kegiatan resminya, Kantor dapat: {a)
dengan leluasa memperoleh mata uang dan dana, menyimpannya, menggunakannya, dan memiliki reken ing di Republik Indonesia dalam Rupiah (IDR) atau mata uang lainnya; dan
(b)
menukarkan mata uang apapun yang dimilikinya dengan mata uang lainnya.
Pasal IX JAMINAN SOSIAL
Kantor wajib tidak diharuskan untuk berkontribusi pada skema jaminan sosial apapun di Republik Indonesia, dan Pemerintah wajib tidak mengharuskan pegawai Kantor yang telah tercakup dalam skema jaminan sosial IFAD untuk bergabung dalam skema jaminan sosial Pemerintah. Namun demikian, dapat dipaham i bahwa IFAD wajib bertanggung jawab untuk menanggung kontribusi skema jaminan sosial bagi pegawainya yang tidak tercakup dalam skema jaminan sosialIFAD .
PasalX MASUK, PERJALANAN DAN TINGGAL 1.
Wakil Negara dan pejabat !FAD lainnya yang ditugaskan sebagai anggota dari Kantor
Perwakilan IFAD di wilayah Republik Indonesia, termasuk anggota keluarganya, wajib disyaratkan untuk memiliki visa yang sesuai dari Kantor Perwakilan Republ ik Indonesia sebelum mereka masuk ke Republik Indonesia. 2.
Pejabat IFAD yang ditugaskan dalam penugasan sementara di Kantor, wajib memiliki visa dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia sebelum mereka masuk ke Republik Indonesia.
3.
Pemerintah wajib mengakui dan menerima United Nations laissez passer yang dikeluarkan untuk pejabat IFAD sebagai dokumen perjalanan yang sah.
4.
Permohonan visa dari pejabat IFAD yang memegang United Nations laissez passer, jika disertai dengan sertifikat yang menyatakan bahwa mereka melakukan perja lanan untuk kedinasan IFAD, wajib ditanganidalam waktu sesegera. Disamping itu, orang-orang tersebut wajib diberikan fasilitas untuk perjalanan yang segera.
5
5.
Persyaratan dan fasilitas yang sama dengan yang disebutkan dalam ayat 4 Pasal ini wajib diberikan kepada para ahli dan orang-orang lain yang, meskipun bukan pemegang United Nations laissez passer, memiliki sertifikat yang menyatakan bahwa mereka bepergian untuk kedinasan IFAD.
6.
Pemerintah wajib memfasilitasi masuk dan keluarnya menuju dan dari Republik Indonesia, ketika akan menuju Kantor ataupun dari Kantor, orang-orang yang melaksanakan fungsi resmi di Kantor atau diundang oleh Kantor.
7.
Pemerintah berkewajiban untuk mengizinkan orang-orang berikut dan anggota keluarganya yang memenuhi persyaratan untuk masuk ke Republik Indonesia dan tinggal di Republik I ndonesia selama jangka waktu tugas atau misi mereka di Kantor: (a)
Wakil Negara dan pejabat IFAD lainnya
(b)
orang-orang lain yang diundang oleh Kantor.
8.
Sesuai dengan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, visa yang sesuai untuk orang-orang yang dimaksud dalam ayat 7a Pasal ini dan tanggungan mereka wajib diterbitkan sebagaimana mestinya dan bebas biaya.
9.
Tanpa mengurangi keistimewaan atau kekebalan tertentu yang mereka miliki, orang-orang yang dimaksud dalam ayat 7a, dalam masa tugas atau misi mereka, wajib untuk tidak diminta oleh pihak yang berwenang di Republik Indonesia untuk meninggalkan wilayah Republik Indonesia kecuali hal tersebut telah ditetapkan, sesuai dengan ketentuan Pasal II ayat 5 Perjanjian ini, bahwa mereka telah menyalahgunakan keistimewaan atau kekebalan yang diberikan kepada mereka dengan melakukan kegiatan yang tidak terkait dengan fungsi resmi atau misi mereka.
PasalXI KARTU IDENTITAS 1.
Wakil Negara wajib menyampaikan kepada Pemerintah daftar pejabat IFAD, termasuk anggota keluarga mereka, serta menginformasikan setiap perubahan dalam daftar tersebut.
2.
Setelah pemberitahuan atas penunjukkan mereka, Pemerintah akan menerbitkan bagi semua pihak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebuah kartu dengan foto dari pemegangnya yang membuktikan bahwa orang tersebut adalah anggota dari Kantor. Kartu tersebut wajib diakui oleh pihak yang berwenang sebagai bukti sah atas identitas dan status orang tersebut sebagai anggota dari Kantor.
PasalXII KEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN 1.
Tanpa mengurangi ketentuan yang berlaku kepada Organisasi berdasarkan Konvensi, pejabat IFAD selama mereka bukan Warga Negara Indonesia, wajib mendapatkan keistimewaan dan kekebalan di Republik Indonesia sebagai berikut:
6
(a)
kebal dari proses hukum menyangkut pernyataan lisan atau tertulis dan semua tindakan yang dilakukan oleh mereka dalam kapasitas resmi mereka.
(b)
mendapatkan pembebasan yang sama untuk pajak atas gaji dan honorarium yang dibayarkan kepada mereka oleh IFAD dan dengan ketentuan yang sama sebagaimana yang didapatkan oleh pejabat Perserikatan Bangsa Bangsa;
(c)
kebal dari kewajiban wajib militer;
(d)
kebal, berikut dengan Anggota Keluarganya, dari pembatasan keimigrasian dan pendaftaran orang asing;
(e)
diberikan keistimewaan yang sama dalam hal fasilitas penukaran sebagaimana diberikan kepada pejabat dengan pangkat setara sebagai bagian dari perwakilan diplomatik untuk Pemerintah yang bersangkutan;
(f)
diberikan, berikut dengan Anggota Keluarga mereka , fasilitas repatriasi yang sama dalam keadaan krisis internasional sebagai utusan diplomatik;
(g)
berhak untuk mengimpor furn iture dan barang-barang mereka dengan bebas bea masuk pada waktu pertama kali ditempatkan di Indonesia.
2.
Pejabat !FAD yang merupakan Warga Negara Indonesia harus mendapatkan keistimewaan di Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (a) dan (b).
3.
Keistimewaan dan kekebalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 Pasal ini diberikan oleh Pemerintah sesuai dengan Hukum dan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
4.
Presiden !FAD, termasuk semua pejabat, yang bertindak atas namanya, wajib diberikan keistimewaan dan kekebalan, pembebasan dan fasil itas sesuai dengan Pasal 10 dari Persetujuan Pendirian !FAD.
5.
Keistimewaan dan kekebalan yang diberikan kepada pejabat hanya untuk kepentingan Kantor saja dan bukan untuk keuntungan pribadi dari individu tersebut. Presiden IFAD wajib memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengesampingkan kekebalan dari pejabat manapun dalam kondisi apapun dimana, menurut pendapatnya, kekebalan tersebut akan menghambat penegakan keadilan dan dapat dikesampingkan tanpa mengurangi kepentingan Badan-Badan Khusus itu.
Pasal XIII
AMAN DEM EN Perjanjian ini dapat direvisi atau diubah dengan kesepakatan tertulis dari Para Pihak. Perubahan tersebut wajib mulai berlaku pada tanggal yang disepakati oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
7
PasalXIV PENYELESAIAN SENGKETA
1.
Setiap sengketa antara Pemerlntah dan Kantor mengenai penafsiran atau penerapan Perjanjian ini, atau setiap pengaturan tambahan wajib diselesaikan secara damai antara Para Pihak melalui konsultasi atau negosiasi.
2.
Dalam hal dimana konsultasi atau negosiasi tidak memungkinkan Para Pihak untuk mencapai kesepakatan, Para Pihak dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menyelesaikan sengketa apapun, perselisihan atau tuntutan yang timbul dari Perjanjian ini melalui cara penyelesaian yang disepakati bersama.
Pasal XV MULAI BERLAKU, MASA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN
1.
Perjanjian ini wajib mulai berlaku pada tanggal terakhir pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak yang menyatakan bahwa prosedur internalnya, atau dalam hal Pemerintah adalah merupakan persayaratan konstitusionalnya, telah selesai.
2.
Perjanjian ini akan tetap berlaku selama Kantor masih berdiri di Republik Indonesia kecuali salah satu Pihak memberitahukan secara tertulis niatnya kepada Pihak lainnya untuk mengakhiri Perjanjian ini 6 (enam) bulan sebelum pengakhiran tersebut.
3.
Kewajiban-kewajiban yang ditanggung oleh Pemerintah dan Kantor dalam Perjanjian ini wajib tetap berlaku setelah Perjanjian dimaksud diakhiri selama diperlukan sebagaimana disepakati oleh Para Pihak untuk melakukan proses penarikan properti, dana dan aset IFAD dan para pejabat dan orang-orang lain yang melaksanakan tugas atas nama IFAD.
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini telah diberi kuasa oleh Pihak Berwenang masing-masing, telah menandatangani Perjanjian ini. DIBUAT dalam rangkap dua, di Roma , Italia. Pada tanggal tujuh belas bulan Februari tahun dua ribu lima belas dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka naskah dalam Bahasa lnggris yang berlaku.
Untuk Republik Indonesia
Untuk Dana Internasional Untuk Pembangunan Pertanian (IFAD)
August Parengkuan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republ ik Indonesia untuk Republik Italia - Wakil Republik Indonesia untuk IFAD
Kan,.,ro FUKvanze Presiden IFAD
8
REPUBLIK INDONESIA
HOST COUNTRY AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT (IFAD) ON THE ESTABLISHMENT OF THE IFAD'S COUNTRY OFFICE IN INDONESIA
The Government of the Republic of I ndonesia and the International Fund for Agricultural Development hereinafter individually referred to as the "Party" and collectively as the " Parties"; WHEREAS the International Fund for Agricultural Development (!FAD), created by the Agreement Establishing the International Fund for Agricultural Development on 15 June 1976 and a Specialised Agency of the United Nations Organisation since 6 April 1978, wishes to establish a Country Office in the Republic of Indonesia to support its operation, including supervision of projects: consolidate its cooperation and linkages; be close to its partners and programmes; and manage knowledge; WHEREAS in accordance with Article 6, section 8 (f) of the Agreement Establishing IFAD, the Republic of Indonesia shall respect the international character of the duties and functions of !FAD officials; WHEREAS the Republic of Indonesia acceded on 08 March 1972 to the Convention on The Privi leges and Immunities of the Specialized Agencies, 1947; WHEREAS the Republic of Indonesia signed on 18 February 1977 and ratified on 27 September 1977 the Agreement Establishing IFAD; PURSUANT TO the prevailing laws and regulations in the Republic of Indonesia;
Have agreed as follows:
Article I DEFINITIONS For the purpose of this Agreement : (a) "the Government" means the Government of the Republ ic of Indonesia; (b) "the Fund" or "!FAD" means the International Fund for Agricultural Development; (c) "Office" means the International Fund for Agricultural Development's Country Office located in Jakarta, Indonesia ; 1
(d) "the Convention" means the Convention on The Privileges and Immunities of the Specialized Agencies, 1947; (e) "Host Country" means the Republic of Indonesia; (f) "Country Representative" means the legal representative of IFAD in the Host Country. The Country Representat ive represents !FAD before all governmental authorities of the Host Country; (g) "IFAD officials" means the Country Representative and all officials posted to the Office, appointed by the President of IFAD and who hold laissez passer issued by delegating authorit ies, with the exception of persons who are locally recruited and assigned to hourly rates; (h) "Family members" means husband or wife, dependent child and children under 21 years old who are notified as such from time to time to the appropriate Indonesian Authorities; (i) "Expert and any other persons invited by the office" means persons other than those mentioned in paragraph (g) of this Article, who are appointed by the President of !FAD to carry out missions for !FAD in Indonesia ; (j) "Laws and Regulations" means the Laws and Regu lations, procedures and policies in force in the Republic of Indonesia and all of its territories and j urisdictions; (k) "Archives" means all records and correspondence, documents and other material, including tapes and films, sound recordings, computer software and written material, video tapes and discs or support storing any information or material belonging to or held by IFAD or on its behalf.
Article II GENERAL PROVISIONS
1. The privileges and immunities provided for in this Agreement are not designed to secure personal advantage for their beneficiaries; they are designed exclusively to ensure that the Office may operate freely in all circumstances, and to safeguard the complete independence of the persons to whom they are granted.
2. Without prejudice to the privileges and immunities granted under this Agreeme nt, the Office and all persons who enjoy these privileges and im munities have the duty to respect the Laws and Regulations of the Republic of Indonesia. They also have the duty not to interfere in the internal affairs of the Republic of Indonesia. 3. The President of IFAD has the right to waive this immunity when he considers that it would impede the course of justice and can be wa ived without prejudice to the interests of the Office. 4. The President of IFAD shall take all measures necessary to prevent any abuse of the privileges and immunities granted under this Agreement; to this end, the Fund shall issue such regu lations, applicable to IFAD officials and others concerned, as may be deemed necessary and appropriate. 5. Should the Government consider that there has been an abuse of a privilege or immunity granted under this Agreement, consultations shall take place and appropriate actions shall be taken.
2
6. Nothing in this Agreement shall be construed as limiting the right of the Government to take such measures as are necessary to safeguard the security of the Republic of Indonesia. Should the Government find it necessary to apply paragraph 6 of this Article, it may 7. take appropriate measures while at the same time considering the interests of the Fund.
Article III JURIDICAL PERSONALITY OF THE FUND 1. The Government recognizes the juridical personality of the Fund, and in particular its capacity:
(i)
to contract;
(ii)
to acquire and dispose of movable and immovable property; and
(iii)
to institute legal proceedings.
2. The Government shall permit the Fund to rent premises to serve as its Office, in accordance with the prevailing Laws and Regulations. 3. The Office shall be authorised to display the emblem of the Fund on its premises and vehicles.
Article IV INVIOLABILITY OF THE OFFICE 1. The property and assets of the Office, shall be immune from search, requisition, confiscation, expropriation and any other form of interference, whether by executive, administrative, judicial or legislative action.
2. The archives of the Office, and in general all documents belonging to it or held by it, shall be inviolable. 3. The Office shall enjoy immunity from every form of legal process except in so far as in any particu lar case the Fund has expressly waived its immunity. No waiver of immunity shall extend to any measure of execution. 4. The Office should not allow its premises to serve as a refuge for any person wanted for a criminal offence or in respect of whom a warrant, conviction or expulsion order has been issued by the competent authorities of the Republic of Indonesia. 5. The competent authorities of the Republic of Indonesia shall, to the extent possible, take all necessary measures to protect the Office against any intrusion or damage, to ensure that their t ranquillity is not disturbed and to preserve their dignity. 6. The residence of IFAD's Country Representative of the Republic of Indonesia shall be entitled to the same inviolability and protection as the Office.
3
Article V PUBLIC SERVICES 1. The Govern ment undertakes to assist the Office as far as possible in obtaining and making available where applicable the necessary public services on equitable terms. The Office shall bear the costs of these services.
In the case of interruption or threatened interruption of any such services, the 2. competent authorities shall consider the Office's need for such services as important as that of any other international organisation and shall therefore take, to the extent possible, the necessary measures to ensure that the Office's activ ities are not impaired by such a situation.
Article VI COMMUNICATIONS
The Office shall enjoy in the Republic of Indonesia for its official communications t reatment not less favourable than that accorded by the Government to any other I nternational organizations as per Section 11 and 12 of the Convention .
Article VII TAX EXEMPTION 1.
IFAD, its assets, income and other property shall be : (a)
Exempt from all direct taxes; it is understood, however, that IFAD will not claim exemption from taxes which are no more than charges for public utility services;
(b)
Exempt from customs duties and prohibit ions and restrictions on imports and exports in respect of articles imported or exported by IFAD for its official use; it is understood, however, that articles imported under such exemption will not be sold in Indonesia into which they were imported except under conditions agreed to with the Government in accordance with Laws and Regulations;
(c)
Exempt from duties on imports and exports in respect of their publications.
2. The Government may provide IFAD with the exemptions and/or relieves from taxation as mentioned in paragraph 1 above in accordance with the prevailing Laws and Regulations.
Article VIII FINANCIAL FACILITIES
In accordance with the prevailing Laws and Regulations, and in connection with its official activities, the Office may : (a)
freely acqu ire currencies and funds, hold them, use them, and have accounts in the Republic of Indonesia in Rupiah (IDR) or any other currency; and
(b)
convert any currency held by it into any other currency.
4
Article IX SOCIAL SECURITY
The Office shall not be required to contribute to any social security scheme in the Republic of Indonesia, and the Government shall not require any member of the Office covered by the Fund's scheme to join any Government scheme. However, it is understood that IFAD shall be responsible to contribute for social security scheme for its employees who are not covered by the Fund's scheme.
Article X ENTRY, TRAVEL AND SOJOURN
1. Country Representative and other IFAD officials who are assigned as members of IFAD Country Office in the territory of the Republic of Indonesia, including their family members, shall be required to obtain appropriate entry visa from the Missions of the Republic of Indonesia prior to their entry.
2. IFAD officials who are assigned on a temporary mission to the Office, shall obtain appropriate entry visas from the Missions of the Republic of Indonesia prior to their entry.
3. The Government shall recognize and accept the United Nations laissez-passer issued to officials of IFAD as valid travel documents. 4. Applications for visas from officials of IFAD holding United Nations laissez-passer, when accompanied by a certificate that they are travelling on the business of IFAD, shall be dealt with as speedily as possible. In addition, such persons shall be granted facilities for speedy travel.
5. Similar requirements and facilities to those specified in paragraph 4 of this Article shall be accorded to experts and other persons who, though not the holders of United Nations laissez-passer, have a certificate that they are travelling in the business of IFAD. 6. The Government shall facilitate the entry into or departure from the Republic of Indonesia, when travelling to or from the Office, of persons exercising official functions at the Office or invited by it. 7. The Government undertakes to authorise the following persons and their family members having the appropriate requirements to enter into the Republic of Indonesia and sojourn in the country throughout the duration of their assignment or missions to the Office: (a)
the Country Representative and other IFAD officials
(b)
any other persons invited by the Office.
8. In accordance with the prevailing Laws and Regulations appropriate visas for the persons referred to in paragraph 7a of this Article and their dependents shall be issued accordingly and free of charge. Without prejudice to the specific privileges or immunities to which they may be 9. entitled, the persons referred to in paragraph 7a shall not, during their assignment or missions, be required by the authorities of the Republic of Indonesia to leave the territory of the Republic of Indonesia unless it is established, in accordance with the
5
prov1s1ons of Article II paragraph 5 hereof, that they have abused the privileges or immunities to which they are entitled by pursuing an activity unrelated to their official functions or missions.
Article XI IDENTITY CARDS
1. The Country Representative shall communicate to the Government a list of IFAD officials, including their family members, and inform it of any change in the list. 2. Upon notification of their appointment, the Government shall issue to all persons referred to in paragraph 1 a card bearing the photograph of its holder which attests that such person is a member of the Office. This card shall be recognised by the competent authorities as an attestation of the person's identity and status as a member of the Office.
Article XII PRIVILEGES AND IMMUNITIES
1. Without prejudice to the provisions applicable to the Organisation under the Convention , IFAD officials to the extent that they are not Indonesian nationals, shall enjoy the following privileges and immunities in the Republic of Indonesia: (a)
be immune from legal process in respect of words spoken or written and all acts performed by them in their official capacity;
(b)
enjoy the same exemptions from taxation on the salaries and emoluments paid to them by IFAD and on the same conditions as are enjoyed by Officials of the United Nations;
(c)
be immune from national service obligations;
(d)
be immune, together with their Family Members, from immigration restrictions and alien registration;
(e)
be accorded the same privileges in respect of exchange facilities as are accorded to the officials of comparable ranks forming part of diplomatic missions to the Government concerned;
(f)
be given, together with their Family Members, the same repatriation facilities in time of international crisis as diplomatic envoys;
(g)
have the right to import free of duty their furniture and effects at the time of first taking up their post in Indonesia.
2. IFAD officials who are Indonesian nationals shall enjoy privileges in the Republic of Indonesia as stipulated in the paragraph 1 (a) and (b). 3. Privileges and immunities as stipulated in paragraph 1 and 2 of this Article are granted by the Government according to the prevailing Laws and Regulations. 4. The President of !FAD, including any official, acting on his behalf, shall be accorded the privileges and immunities, exemption and facilities in accordance with Article 10 of the Agreement Establishing IFAD.
6
5. Privileges and immunities are granted to officials in the interests of the Office only and not for personal benefit of the individuals themselves. The President of IFAD shall have the right and the duty to waive the immunity of any official in any case where, in his opinion, the immunity would impede the course of justice and can be waived without prejudice to the interests of the specialized agency.
Article XIII AMENDMENT
This Agreement may be revised or amended by mutual written consent of the Parties. The amendment shall enter into force on the date agreed by the Parties and shall constitute an integral part of the Agreement.
Article XIV SETTLEMENT OF DISPUTES
1. Any dispute between the Government and the Office concerning the interpretation or application of this Agreement, or of any supplementary arrangement shall be settled amicably between the Parties through consultation or negotiat ion.
2. In cases where consultation or negotiation do not allow the parties to come to an agreement, the Parties may take all appropriate measures to settle any dispute, disagreement or claims arising from this Agreement by another mutually agreed mode of settlement.
Article XV ENTRY INTO FORCE, PERIOD IN FORCE AND TERMINATION
1. This Agreement shall enter into force on the date of the latter written notification from either Party confirming that its internal procedures, or in the case of the Government its constitutional requ irement, for the entry into force of this Agreement have been completed .
2. This Agreement will remain in force while the Office remains established in the Republic of Indonesia unless either Party notifies in writing its intention to the other Party to terminate the Agreement six (6) months in advance of such termination. 3. The obligations assumed by the Government and the Office under this Agreement shall survive its termination to the extent necessary as agreed by the Parties to permit orderly withdrawal of the property, funds and assets of the Fund and the officials and other persons performing services on behalf of the Fund.
7
IN WITNESS WHEREOF the undersigned being duly authorised thereto by their respective Authorities, have signed the Agreement.
DONE in duplicate, in Rome, Italy. On the seventeenth day of February in the year two thousand and fifteen in the Indonesian and English Languages. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.
For the Republic of Indonesia
For the International Fund for Agricultural Development
August Parengkuan Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Indonesia to the Republic of Italy - Representative of the Republic of Indonesia to IFAD
8
