Perencanaan Berdasarkan PP 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia
Pembangunan Nasional dan Daerah PELAKSANAAN
PERENCANAAN
PENGENDALIAN
EVALUASI
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencanarencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.
4
SPPN – Asas Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan
demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Perencanaan pembangunan nasional disusun secara
sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan SPPN diselenggarakan berdasarkan asas: (1) kepastian
hukum; (2) tertib penyelenggaraan negara; (3) kepentingan umum; (4) keterbukaan; (5) proporsionalitas; (6) profesionalitas; dan (7) akuntabilitas 5
SPPN – Tujuan
Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarDaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan
6
Perencanaan pembangunan daerah Suatu proses penyusunan tahapant-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu
Prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah meliputi: 1. Merupakan
satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional; 2. Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing; 3. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan 4. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.
Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah Teknokratis:
Perencanaan pembangunan daerah menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah; Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders); Politis: Bahwa program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada saat kampanye, disusun ke dalam rancangan RPJMD; dan Top-down dan bottom-up : Hasilnya diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunandaerah
Hubungan antar pelaku pembangunan Dulu (masing-masing) Goal
Sekarang (bersinergi) Goal
Goal
Program/kegiatan
Program/kegiatan
DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH No
Jenis Dokumen
1.
RPJPD/RTRW
Jangka Waktu 20 tahun
Legalitas
2.
RPJMD
5 tahun
Perda
3.
Renstra-SKPD
5 tahun
Keputusan Kepala Daerah dan Ditetapkan Kepala SKPD
4. 4.
RKPD Renja-SKPD
1 tahun 1 tahun
Perkada Keputusan Kepala Daerah
Perda
20 tahun
Skema Perencanaan Pembangunan Daerah
RPJPD
RPJMD
5 tahun
Renstra SKPD
Koleksi aspirasi dan kebutuhan
Renja SKPD
RKPD
Pemangku Kepentingan (MUSRENBANG)
KUA
PPAS
DPRD & KDH
APBD
1 tahun
RTRW
PROSES PENYUSUNAN RPJPD, RPJMD, RKPD & APBD (UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, PP 8/2008) Diacu
RPJPD 20 tahun
dijabarkan
pedoman
1 tahun
pedoman
RPJMD
Renstra SKPD
Renja SKPD
20 tahun
pedoman Diperhatikan
pedoman
5 tahun
pedoman
RPJPN
RPJMN dijabarkan 1 tahun
1 tahun
RKPD
diacu
Renstra K/L 5 tahun pedoman
5 tahun
5 tahun
Diserasikan Musrenbang RKP
diacu
Renja K/L 1 tahun
1 tahun
KUA
PPAS
Dibahas bersama DPRD
NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DGN KDH
RKA-SKPD
PEDOMAN PENYUSUNAN RKA-SKPD
KUA = Kebijakan umum anggaran PPAS = Prioritas pagu anggaran sementara TAPD = Tim anggaran pemda RKA-SKPD= Rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah
TAPD
RAPERDA APBD
1 tahun
Misi 1. Mengembangkan Budaya Melayu sebagai payung bagi budaya lainnya dalam kehidupan masyarakat. 2. Meningkatkan pendayagunaan sumber daya kelautan dan pulau-pulau kecil. 3. Mengembangkan wisata yang berbasis kelautan dan budaya setempat. 4. Mengembangkan potensi ekonomi lokal dengan keberpihakankepada rakyat kecil (Wong Cilik). 5. Meningkatkan investasi dengan pembangunan infrastruktur yang berkualitas. 6. Memberdayakan masyarakat melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. 7. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik, etos kerja, disiplin, budi pekerti dan supremasi hukum. 8. Mengembangkan kehidupan yang demokratis, keadilan serta berkesetaraan gender. 9. Mengembangkan pembangunan yang ramah lingkungan.
Visi Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia dan Ramah Lingkungan
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
desa disusun perencanaan pembangungan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/Kota. Perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya. Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa
Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi; a. Rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. b. Rencana kerja pembangunan desa(RKPDesa), merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Desa dan RKPDesa ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Program Pemerintahan Desa dalam RPJMD Prov. Kepri Program Pengembangan wawasan kebangsaan Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan Program Pembinaan dan pengembangan aparatur
Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan/Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Program Pemenuhan Hak-Hak Dasar Penduduk Miskin /Desa tertinggal
Program Pemerintahan Desa dalam RPJMD Prov. Kepulauan Riau (Lanjutan)
Program Peningkatan Upaya Kesehatan Program Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Masyarakat Pesisir Serta Pulau-Pulau Kecil Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Program Pembinaan Unit Usaha Penduduk Miskin/Desa tertinggal Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pengembangan Permukiman Penduduk Kawasan perdesaan
