PENDAHULUAN
Latar Belakang Di dalam pembangunan
daerah
sebagai bagian
integral dari
pembangunan nasional, Pemerintah Daerah melalui otonomi daerah memperoleh kewenangan yang sangat luas serta bertanggung jawab kepada daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani.
Penyelenggaraan otonomi daerah yang diwujudkan
dalam pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah, ditekankan pada prinsipprinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah (UURI No.22 dan No.25 Tahun 1999).
Peran serta atau partisipasi masyarakat dinyatakan secara eksplisit mendapat penekanan dalam pembangunan daerah pada era otonomi. Hal ini tampaknya didasari oleh suatu pertimbangan bahwa partisipasi masyarakat memiliki arti penting dalam pembangunan daerah. Ada tiga alasan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembanguan, yaitu: (1) partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, serta sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal;
(2) masyarakat
pembangunan jika
lebih
mempercayai
mereka dilibatkan
proyek
atau
program
dalam proses persiapan
dan
perencanaannya, karena mereka lebih mengetahui seluk beluk proyek serta
akan tumbuh rasa memiliki proyek tersebut; dan (3) merupakan hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat, terutama hak untuk turut urun rembug dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah mereka (Conyers, 1994). Partisipasi masyarakat dalam bentuk ikut urun rembug (memberi saran, pertimbangan) dalam merencanakan pembangunan mencerminkan hak masyarakat untuk berkomunikasi, dan hal ini merupakan hak asasi manusia (Fiesher dan Harms, 1983). Hak untuk berkomunikasi dapat meningkatkan demokratisasi komunikasi pada semua tingkatan - individu, lokal, nasional, dan internasional (MacBride, 1980). Proses pembangunan yang melibatkan partisipasi berbagai pihak termasuk masyarakat mencerminkan tindakan yang menjunjung hak berkomunikasi masyarakat dalam pembangunan.
Konteks komunikasi
dalam pembangunan mengikuti paradigma komunikasi yang bersifat dua arah, interaktif, dan partisipatoris dengan seluruh tingkatan (Servaes, 1993). Berkaitan dengan hal tersebut, peranan unsur-unsur komunikasi pembangunan seperti: pihak pemrakarsa pembangunan (source), program pembangunan yang
ditawarkan
(message), forum-forum
komunikasi
masyarakat (channel), dan masyarakat sebagai sasaran pembangunan (receiver), tampaknya menentukan efektivitas komunikasi. Kondisi tersebut di atas telah dibuktikan oleh beberapa hasil penelitian sebelumnya. Penelitian Sujudi (2000) mengungkapkan bahwa, kinerja komunikasi organisasi Pemkab memiliki hubungan nyata dengan faktor personal, faktor organisasi, dan persepsi aparat. Demikian juga hasil
penelitian
Surjahadedi (2001) yang menyatakan
bahwa
komunikasi
organisasi Pemerintah Daerah secara signifikan dipengaruhi oleh faktor organisasional, yang menyangkut: sumber informasi,
media/saluran,
penerima informasi, dan umpan balik. Program pembangunan daerah pada umumnya dijabarkan dalam bentuk kegiatan proyek, baik yang bersifat jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Pemerintah Kabupaten Gianyar -- Provinsi Bali, sejak
tahun
anggaran
199311994
telah
melaksanakan
Program
Pengembangan Wilayah Terpadu (PPWT)yang didanai dari Dana Inpres Dati 11, SDB, PAD, dan sumber dana lainnya. Mulai tahun anggaran 199611997 pelaksanaan PPWT dipusatkan pada satu wilayah kecamatan, dan untuk tahun anggaran 1996/1997 sampai dengan 1998/1999 di laksanakan di Kecamatan Payangan. Kemudian, berdasarkan Surat Keputusan Tingkat I1 Gianyar Nomor
183 Tahun
Bupati Kepala Daerah
1999, tanggal 8 Mei
1999,
pelaksanaan PPWT Tahun Anggaran 1999/2000 sampai dengan 2001 dikonsentrasikan
di
Kecamatan
Blahbatuh.
Proyek-proyek
yang
diprioritaskan dalam PPWT periode ini yaitu kegiatan pembangunan perfanian yang meliputi: (1) pengembangan sentra agribisnis kacang tanah, (2) pengembangan tanaman kakao, (3) percontohan minapadi, dan (4) peningkatan produksi peternakan. Berdasarkan laporan tahunan, pelaksanaan proyek-proyek PPWT tampak berjalan dengan baik. PPWT menunjukkan
bahwa
Berlanjutnya pelaksanaan proyek-proyek program
tersebut
dapat
diterima
oleh
masyarakat.
Lebih jauh hal ini dapat mengindikasikan kemampuan
Pemkab Gianyar mengkomunikasikan program pembangunan kepada masyarakat. Namun demikian, masih tetap menimbulkan pertanyaan yang berkaitan dengan efektivitas komunikasi pembangunan Pemkab Gianyar. Apakah kebij akan komunikasi pembangunan yang diterapkan berj alan efektif?
Kemudian, faktor-faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas
komunikasi tersebut?
Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang
muncul, nampaknya perlu dilakukan penelitian yang menelaah keefektifan komunikasi Pemkab Gianyar di dalam melaksanakan program-program pembangunannya.
Rumusan Masalah Pemerintah Kabupaten Gianyar telah memiliki pengalaman yang cukup lama mengelola PPWT sejak program tersebut dimulai tahun 1993, dan
telah
bersumber
banyak dari
mengalokasikan
dana pusat
dana pembangunan,
(Dana Inpres
Dati
baik yang
11) maupun
yang
memanfaatkan dana PAD, untuk membiayai proyek-proyek yang berkaitan dengan PPWT tersebut. Pada periode 1999-2001 pelaksanaan PPWT dikonsentrasikan di Kecamatan
Blahbatuh.
1999/2000, menghabiskan
Realisasi dana
proyek-proyek
sebesar
Rp
tahun
anggaran
88.000.000,00; tahun
anggaran 2000 sebesar Rp 99.098.000,OO; dan tahun anggaran 2001 sebesar Rp 126.000.000,00. Proyek-proyek yang dilaksanakan yaitu: (1)
pengadaan bibit kacang tanah, (2) pengadaan bibit kakao, (3) pengadaan bibit ikan, (4) pengadaan bibit sapi, dan (5) pembinaan, monitoring, dan evaluasi PPWT. Berdasarkan Laporan Pelaksanaan PPWT tahun 1999/2000, tahun 2000, dan tahun 2001, pelaksanaan PPWT di Kabupaten Gianyar telah mampu merangsang serta meningkatkan aktivitas masyarakat dalam bidang pertanian, dan telah merangsang munculnya kelompok-kelompok tani baru yang dapat dipersiapkan untuk menerima perguliran bantuan dari kelompok yang telah menerima sebelumnya. Di sisi lain, ditemukan beberapa hambatan, seperti: adanya hama/ penyakit yang menyerang ternak serta tanaman budidaya, animo petani rendah dalam menerapkan intensifikasi usahatani, dan petani beralih pekerjaan ke sektor industri sebagai akibat terjadinya alih fungsi lahan. Disamping itu, permasalahan-permasalahan yang diduga sebagai penyebab timbulnya hambatan dalam pelaksanaan proyek-proyek PPWT antara lain: perencanaan yang kurang matang, kelompok tani tidak dilibatkan dalam penyusunan
program
serta dalam Musyawarah Pembangunan
Desa
(Musbangdes) yang dilaksanakan setiap tahun, dan kurang dilaksanakan pertemuan-pertemuan
rutin
serta
evaluasi
kegiatan
yang
telah
dilaksanakan (Bappeda Pemkab Gianyar, 200 1). Berdasarkan uraian di atas, fokus permasalahan yang ditelaah di dalam penelitian ini dibatasi pada masalah-masalah sebagai berikut. 1. Bagaimanakah
proses
Kabupaten Gianyar?
komunikasi
PPWT
yang
berlangsung
di
2. Bagaimanakah efektivitas komunikasi PPWT ditinjau dari diterimanya
pesan PPWT oleh petani?
3. Faktor-faktor apakah yang berhubungan dengan efektivitas komunikasi PPWT?
Tujuan Penelitian Dalam upaya untuk mengetahui efektivitas komunikasi PPWT di Kabupaten Gianyar, maka penelitian ini bertujuan untuk:
1. Mendeskripsikan proses komunikasi PPWT di Kabupaten Gianyar ditinjau dari unsur-unsur komunikasi.
2. Menganalisis efektivitas komunikasi ditinjau dari diterimanya pesan PPWT oleh petani. 3. Menganalisis
faktor-faktor
yang
berhubungan
dengan
efektivitas
komunikasi PPWT.
Kegunaan Penelitian Temuan penelitian ini mengungkapkan konteks komunikasi yang menggambarkan
keefektifan komunikasi antara Aparatur
Pemerintah
Kabupaten dan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan daerah, sehingga dari aspek ilmiah memungkinkan untuk mengkritisi hubungan komunikasi sebagai teori dan aplikasinya di masyarakat. Secara teknis dapat berguna sebagai bahan pertimbangan bagi Pemkab Gianyar di dalam merumuskan strategi komunikasi pembangunan, khususnya dalarn upaya mengembangkan Kawasan Timur Gianyar.
